Upload
mochammad-wisnu-nugroho
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/19/2019 Chapter III-V(3)
1/42
63
BAB III
BENTUK PELAKSANAAN GADAI KONVENSIONAL DI PT.PEGADAIAN
CABANG GAHARU MEDAN DAN PELAKSANAAN GADAI SYARIAH DI
PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SETIA BUDI MEDAN
A. Pelaksanaan Gadai Konvensional Di PT. Pegadaian Cabang Gaharu Medan
1. Bentuk Kegiatan Usaha PT. Pegadaian
Dalam Prakteknya PT.Pegadaian ini memiliki bentuk-bentuk usaha sebagai
berikut :121
a. Bisnis inti, yang terdiri dari :
1. Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman), yakni pinjaman berdasarkan hukum gadai
dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Pegadaian KCA ini
bertujuan membantu pemerintah dalam bidang perekonomian untuk membantu
masyarakat guna menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan
pinjaman tidak wajar lainnya. Kredit yang diberikan mulai dari Rp.50.000 s/d
Rp.200.000.000 (lima puluh ribu rupiah s/d dua ratus juta rupiah) dengan
pengenaan sewa modal maksimum 1,15% per 15 hari. Adapun tarif sewa modal
bervariatif, yakni sesuai dengan besarnya nilai uang pinjaman yang tertera dalam
SE.7/UI.1.00211/2008. Misal Jika pinjaman berkisar 20-150 ribu maka sewa
modal 0,75 %, jika 151-500 ribu maka sewa modal 1,20 %, jika pinjaman 505
ribu-20 juta maka sewa modal 1,30%, jika pinjaman 20 juta-200 juta maka sewa
modal 1%.122
121Pegadaian, Laporan Tahunan 2012,Op.Cit ,hal.39.122 Divisi Litbang Pemasaran Kantor Pusat Perum Pegadaian, Buku Saku Pengenalan Produk
63
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
2/42
64
2. Pegadaian rahn, yakni produk jasa gadai yang berlandaskan pada pinsip-prinsip
syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Pegadaian rahn ini
bertujuan meningkatkan dan menguatkan perekonomian dengan sistem syariat
Islam. Rahin (pemberi gadai) hanya dikenakan biaya ijarah (jasa simpan). Gadai
syariah menerapkan biaya administrasi dibayar dimuka, yaitu pada saat akad
baru/akad perpanjangan.
Penggolongan marhun bih dalam gadai syariah ditentukan sesuai dengan
besarnya pinjaman, yaitu Golongan A 20.000-150.000 dengan biaya administrasi
1.000, Golongan B 151.000- 500.000 dengan biaya administrasi 5.000, golongan
C 501.000-1.000.000 dengan biaya administrasi 8.000, Golongan D 1.005.000 -
5.000.000 dengan biaya administrasi 16.000, Golongan E 5.010.000-10.000.000
dengan biaya administrasi 25.000, Golongan F 10.050.000-20.000.000 dengan
biaya administrasi 40.000, Golongan G 20.100.000-50.000.000 dengan biaya
administrasi 50.000, Golongan H 50.100.000-200.000.000 dengan biaya
administrasi 60.000.123
Adapun tarif ijarah yang dikenakan kepada nasabah dapat dilihat melalui
rumus berikut :
Tarif Ijarah = Taksiran x tarif Rp (per10 hari)
Rp.10.000
Jika marhun berupa emas maka tarif ijarah 80, jika barang elektronik dan alat
rumah tangga maka tarif ijarah 85, jika kenderaan bermotor maka tarif ijarah95.
124Misal si A menggadaikan emas dengan taksiran 2.000.000, maka tarif
Perum P egadaian,2009, hal.50.123 Ibid , hal.98-100.124 Ibid,hal.97-98.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
3/42
65
yang dikenakan kepada si A adalah 2.000.000 x 80 = 16.000 (per10 hari)Rp.10.000
b. Bisnis non inti, yang terdiri dari :
1. Pegadaian Jasa Taksiran, yakni bentuk layanan kepada masyarakat yang ingin
mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan, emas, berlian dan batu
permata, baik untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis.
Adapun tarif jasa taksiran yang dikenakan kepada nasabah relatif ringan dan
dapat dilihat dari rumus berikut :125
a. Logam emas.
1.25% x berat barang (gram) x karatase / 24 x HPS emas.
b. Logam selain emas.
Rp.500 x berat barang (gram.)
c. Berlian.
Dihitungberdasarkan jumlah total ukuran keseluruhan berlian (karat)
dengan rincian yakni ukuran 0.01 s/d 0,20 karat = Rp.10.000, ukuran 0,21
s/d 0,50 karat = Rp.50.000, ukuran 0,51 s/d1,00 karat = Rp.100.000,
ukuran 1,01 s/d 1,50 karat = Rp. 200.000, ukuran diatas 1,50 karat = Rp.
300.000. Batu mulia Rp.25.000 perbutir batu mulia. Misal : Seorang
nasabah meminta pelayanan jasa taksiran dengan barang sebagai berikut: 1
gelang listring ditaksir emas 20 karat, berat 15 gram, mata 20 berlian
dengan rincian 10 butir berlian @ 0,02 karat, 6 butir berlian @ 0,05 karat,4
125 Ibid, hal.57-59.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
4/42
66
butir berlian @ 0, 10 karat. Maka perhitungan jasa taksiran adalah (HPS
pada hari itu Rp.150.000) :
Emas (perkiraan berat bersih emas setelah dipotong mata berlian kira-kira
14,5 gram) = 1,25% x 14,5gr x 20/24 x Rp.150.000 =Rp.22.656 =
Rp.22.600 (dibulatkan kebawah)
Berlian = 10 x 0,02 = 0,20 karat + 6 x 0,05 = 0,30 karat + 4 x 0,10 = 0,40
karat = total 0,90 karat. Maka biaya yang dikenakan untuk berlian adalah
Rp.100.000
Jadi total biaya = Rp.22.600 + Rp.100.000= Rp.122.600
2. Pegadaian Jasa Titipan, yakni pemberian pelayanan kepada masyarakat yang
ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama
bagi orang-orang yang akan pergi meningalkan rumah dalam waktu lama,
misalnya ibadah haji, pergi keluar kota atau mahasiswa yang sedang berlibur.
Tarif jasa titipan yang dikenakan kepada nasabah berupa logam adi (baik
perhiasan maupun lantakan) per 100 gram dan dokumen, surat berharga
(sertifikat tanah/bangunan, ijasah, BPKB, dll) sebesar 20.000 perbulan.
Sedangkan barang-barang berharga lainnya (seperti benda-benda pusaka,
keris, batu giok, dll) perunit 10.000 perbulan. Kenderaan roda dua (sepeda
motor, scooter, dll) 15.000 per 10 hari dan kenderaan roda empat (mobil, van,
sedan, dll) 30.000 per 10 hari.126
3. Pegadaian Kreasi atau Kredit Angsuran Fidusia, yakni merupakan pemberian
126 Ibid , hal.61-62
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
5/42
67
pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan
usaha) dengan skema penjaminan secara fidusia. Perolehan kredit dengan cara
menyerahkan Buku Pemilik Kenderaan Bermotor (BPKB) sebagai agunan
dengan bunga pinjaman 1,0% perbulan. Kredit Kreasi ini mensyaratkan
bahwa nasabah haruslah membawa bukti usaha yakni berupa foto kopi surat
keterangan usaha dari instansi yang berwenang atau SIUP/TDP, fotokopi
KTP, KK, rekening listrik /PBB, mengisi formulir permohonan kredit dengan
melampirkan data dan alamat usaha, kinerja usaha (uraian administrasi usaha,
neraca dan laba rugi, serta mau dikunjungi/disurvei usahanya tersebut, dan
menyerahkan hak kepemilikan jaminan (asli BPKB kenderaan bermotor,
STNK, cek fisik dari Samsat).
4. Pegadaian Krasida atau Kredit Angsuran Sistem Gadai, yakni merupakan
pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka
pengembangan usaha) atas dasar gadai. Kredit Krasida ini juga mensyaratkan
hal yang sama kepada nasabah sebagaimana yang terdapat didalam kreasi.
5. Pegadaian Kresna atau Kredit Serba Guna, yakni merupakan pemberian
pinjaman kepada pegawai atau karyawan dalam rangka kegiatan produktif
atau konsumtif.
6. Pegadaian KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah), yakni memberikan pinjaman /
talangan dana cepat kepada petani pada saat panen raya dengan jaminan
Gabah Kering Giling (GKG) untuk digunakan menutup biaya hidup dan
modal budi daya.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
6/42
68
7. Pegadaian Kremada (Kredit Perumahan Rakyat), yakni ditujukan kepada
masyarakat berpenghasilan rendah yang tergabung dalam kelompok untuk
pembangunan rumah baru dan renovasi.
8. Pegadaian Krista, yakni ditujukan bagi pengusaha kelompok mikro (pedagang
kecil/ tukang sayur/ pedagang kaki lima) yang tergabung dalam kelompok
yang membutuhkan dana bagi usahanya.
9. Pegadaian Persewaan Gedung, yakni bentuk layanan yang diberikan kepada
masyarakat berupa persewaan gedung pertemuan untuk melakukan kegiatan
acara pernikahan, reuni, meeting , seminar dan lain-lain.
10. Jasa Lelang, yakni PT Pegadaian memiliki satu anak perusahaan yang
bernama PT.Balai Lelang Artha Gasia dengan kepemilikan saham 99,99 %
milik PT.Pegadaian (persero) dan 0,01% milik Drs.Deddy Kusdedi, MM.
PT.Balai Lelang Artha Gasia bergerak dibidang jasa lelang dengan maksud
menyelenggarakan penjualan dimuka umum secara lelang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2010 kegiatan operasional PT.Balai
Lelang Artha Gasia Dibekukan.
11. Pegadaian Investa, yakni merupakan pinjaman atas dasar hukum gadai dalam
jangka waktu tertentu diberikan kepada nasabah dengan jaminan berbentuk
saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
12. Pegadaian Kucica (Kiriman Uang Cara Cepat Aman), yakni bentuk layanan
kepada masyarakat untuk pengiriman uang dari/ke dalam dan luar negeri.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
7/42
69
Layanan kiriman uang ini bekerja sama dengan Western Union. Nasabah
dalam hal ini diwajibkan untuk membawa identitas diri dan mengetahui 5 hal
yakni nama pengirim, nama penerima, jumlah uang, asal uang dan nomor
MCTN ( Money Control Transfer Number ) yang didapat dari sipengirim.
13. Pegadaian Mulia atau Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi, yakni
penjualan emas oleh perseroan kepada masyarakat secara tunai ataupun
angsuran dalam jangka waktu tertentu. Pegadaian Mulia ini merupakan
persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dan
nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-
biaya yang disepakati.
14. Pegadaian Arrum ( Arrahn Untuk Usaha Mikro/Kecil), yakni skema pinjaman
berprinsip syariah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan
pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran. Jaminan
berupa BPKP kenderaan sehingga fisik kenderaan tetap berada ditangan
nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.
15. Pegadaian Kagum (Kredit Aneka Guna Untuk Umum), yakni layanan
pemberian pinjaman bagi pegawai/karyawan suatu instansi/lembaga yang
berpenghasilan tetap dengan sistem fidusia dan diangsur setiap bulan. Calon
nasabah adalah pegawai dari suatu instansi/ lembaga yang telah memiliki
kerjasama dengan PT.Pegdaian (persero) dan memiliki masa kerja minimal 2
tahun dan pada saat jatuh tempo masih memiliki masa kerja 1 tahun.
16. Pegadaian Amanah ( Murabahah Untuk Kepemilkan Kenderaan Bermotor),
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
8/42
70
yakni pemberian pinjaman guna kepemilikan kenderaan bermotor kepada para
pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya
penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan sistem fidusia atas objek,
surat kuasa pemotongan gaji.
c. Layanan Tambahan, yang terdiri dari :
1. Pegadaian G-LAB, yakni unit pelayan jasa taksiran logam mulia, batu
permata, serta batu-batuan berharga lainnya dengan sertifikasi khusus yang
bertujuan menunjang kegiatan usaha PT.Pegadaian (persero), dalam rangka
mencapai visi dan misi perusahaan. Layanan ini tersedia di Kantor Pusat
PT.Pegadaian (persero).
2. Pegadaian 24, yakni unit layanan berupa galeri emas yang menyediakan
kebutuhan produk mulia dan produk lainnya yang terkait dengan perdagangan
dan produksi emas. Layanan ini tersedia di Kantor pusat PT.Pegadaian
(persero).
3. MPO ( Multi Payment Online), yakni merupakan salah satu bisnis usaha lain
yang bekerjasama dengan pihak koperasi nusantara untuk melayani kebutuhan
masyarakat dengan menerima pembayaran listrik, telepon, air, dan lain-lain di
Kantor cabang dan unitnya.
Dari beberapa bentuk usaha pegadaian tersebut, yang paling banyak diminati
masyarakat adalah KCA, Rahn, dan Pegadaian Mulia.127
127 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Cabang Gaharu Medan, Bapak
Donny Herwindo, SE, pada tanggal 26 Agustus 2013.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
9/42
71
2. Jenis-Jenis Barang Yang Dapat Digadaikan
Pada umumnya didalam praktek Pegadaian barang-barang yang dapat
dijadikan sebagai jaminan adalah barang-barang atau benda yang bergerak, yang
terdiri dari barang-barang perhiasan, seperti : emas, perak, platina, intan, berlian,
mutiara, jam/arloji, batu-batu mulia. Barang-barang kenderaan, seperti : sepeda,
sepeda motor, mobil, becak motor. Barang-barang elektronik, seperti : televisi,
kulkas, radio, tape recorder , video, DVD, komputer, kamera, mesin tik elektrik,
kompor / oven listrik. Barang-barang mesin, seperti : mesin jahit, mesin motor kapal.
Barang-barang perkakas rumah tangga, seperti : barang tekstil, permadani, barang
pecah belah. Barang-barang yang dianggap mempunyai nilai lainnya, seperti barang-
barang pusaka (keris, badik, rencong, dll) yang bernilai sejarah. Surat-surat berharga
(saham), SK pegawai.
Akan tetapi di dalam pelaksanaannya barang-barang yang dapat dijadikan
sebagai jaminan tersebut berbeda-beda pada tiap-tiap Kantor Pegadaian, hal ini
tergantung kepada Kantor Pegadaian masing-masing atau tergantung pada geografis
wilayahnya, misalnya : pada Kantor Pegadaian didaerah Pulau Jawa masih menerima
barang-barang pusaka yang dinilai antik seperti keris, akan tetapi yang diambil adalah
jika keris tersebut memiliki ornamen atau aksesoris yang berbahan perhiasan seperti
emas, intan, berlian, permata,dan batu mulia lainnya. Pada daerah Pedalaman
Sumatera masih menerima kain tekstil seperti ulos dan songket yang masih memiliki
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
10/42
72
nilai tinggi.
Pegadaian dalam prakteknya berhak untuk menolak barang-barang yang akan
dijadikan sebagai jaminan yang terdiri dari barang milik negara, seperti pakaian
dinas, perlengkapan TNI/Polri. Barang berbahaya, seperti senjata tajam dan senjata
api. Hewan dan tanaman yang masih hidup. Makanan yang mudah rusak dan busuk
serta baunya mempengaruhi benda lain, seperti makanan, minuman, tembakau, obat-
obatan. Benda yang harganya tidak dapat ditaksir oleh juru taksir. Benda yang masih
dalam keadaan sewa beli. Benda-benda yang masih dalam titipan (konsinyasi). Benda
yang tidak diketahui dengan jelas asal-usulnya. Benda-benda yang bermasalah.
Pakaian jadi. Barang-barang yang dilarang peredarannya, seperti shabu, heroin, pil
ekstasi, ganja, amphetamin, dan narkotika sejenis lainnya. Benda-benda yang amat
besar tidak dapat disimpan dalam Pegadaian. Benda-benda yang memerlukan izin jika
dikuasai dan dipindahkan dari satu tempat ketempat lain. Benda-benda yang mudah
terbakar, seperti : korek api, mancis, mercon/petasan, bensin, minyak tanah, tabung
gas.128
3. Prosedur/Mekanisme Pemberian Gadai
Prosedur/mekanisme pemberian gadai pada Kantor Pegadaian sangatlah
sederhana, mudah dan cepat. Hal inilah yang membedakan lembaga Pegadaian
dengan lembaga keuangan perbankan. Adapun prosedur/mekanisme pemberian gadai
adalah sebagai berikut :
128 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Cabang Gaharu Medan, Bapak
Donny Herwindo, SE, pada tanggal 26 Agustus 2013.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
11/42
73
1. Nasabah atau pemberi gadai datang langsung ke Kantor Pegadaian dan
menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan kartu tanda
pengenal (KTP,SIM,Paspor) atau surat kuasa jika ia mewakili orang lain yang
tidak bisa datang sendiri untuk melakukan transaksi gadai ke loket penaksiran.
2. Bagian administrasi akan menerima permohonan kredit sesuai jenis kredit yang
diajukan dan menyerahkan barang jaminan ke penaksir. Penaksir kemudian
memeriksa dan meneliti barang jaminan untuk mengetahui kualitas barang yang
dijadikan sebagai jaminan dan berdasarkan hasil taksiran tersebut penaksir
menentukan besarnya jumlah uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah,
dan kemudian menyerahkan lembar bukti hasil pemeriksaan/penetapan jumlah
uang pinjaman/lembar penyimpanan barang kepada kasir.
3. Kasir mengeluarkan Surat Bukti Kredit (SBK) yang dibuat rangkap 2 (asli untuk
nasabah, dan turunannya untuk pertinggal administrasi Pegadaian) dan
mneyerahkan SBK beserta uang pinjaman kepada nasabah.
Selanjutnya untuk prosedur / mekanisme pelunasan gadai adalah sebagai
berikut :
1. Nasabah datang ke Kantor Pegadaian dan tidak boleh diwakili atau dikuasakan
kepada orang lain, kemudian nasabah langsung menuju loket kasir dengan
menyerahkan SBK (Surat Bukti Kredit) dan melunasi pembayaran uang
pinjaman beserta bunga (sewa modal ) kepada petugas kasir.
2. Kasir memeriksa SBK dan menghitung sewa modal yang harus dibayar, setelah
nasabah membayar pelunasan uang pinjaman berikut bunganya maka kasir
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
12/42
74
memerintahkan petugas penyimpan untuk mengambil barang jaminan. Setelah
memperlihatkan dan memastikan barang jaminan tidak tertukar atau berkurang
kepada nasabah, maka kasir memberikan tanda lunas pada SBK (Surat Bukti
Kredit) yang ditanda tangani terlebih dahulu oleh nasabah, dan memberikan struk
pelunasan gadai kepada nasabah.
3. Barang gadai diserahkan kepada nasabah.
4. Jangka Waktu Pemberian Gadai
Jangka waktu dalam pemberian gadai oleh PT.Pegadaian beraneka ragam,
tergantung pada jenis kredit apa yang diajukan. Adapun jangka waktu yang diberikan
adalah sebagai berikut :
a. Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman) memberikan jangka waktu maksimal 120
hari (4 bulan) dan dapat diperpanjang yakni selama 1 bulan (30 hari ), 2 bulan
(60 hari), 3 bulan (90 hari) dan 4 bulan (120 hari).
b. Pegadaian Rahn memberikan jangka waktu maksimal 120 hari (4 bulan) dan
dapat diperpanjang yakni selama 1 bulan (30 hari ), 2 bulan (60 hari), 3 bulan (90
hari) dan 4 bulan (120 hari).
c. Pegadaian Jasa Titipan memberikan jangka waktu 2 minggu dan maksimal 1
tahun dan dapat diperpanjang.
d. Pegadaian Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) memberikan jangka waktu 12 bulan,
18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan .
e. Pegadaian Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) memberikan jangka waktu
12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
13/42
75
f. Pegadaian Kresna (Kredit Serba Guna) memberikan jangka waktu 12 bulan, 24
bulan, 36 bulan ,48 bulan, 60 bulan.
g. Pegadaian KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah), memberikan jangka waktu
maksimal 120 hari (4 bulan).
h. Pegadaian Kremada (Kredit Perumahan Rakyat), memberikan jangka waktu 12
bulan dan 24 bulan.
i. Pegadaian Krista memberikan jangka waktu maksimal 24 bulan.
j. Pegadaian Investa, memberikan jangka waktu maksimal 90 hari kalender (3
bulan), dan dapat diperpanjang.
k. Pegadaian Mulia, memberikan jangka waktu 3 bulan , 6 bulan , 12 bulan , 18
bulan dan 24 bulan.
l. Pegadaian Arrum (Arrahn Untuk Usaha Mikro/Kecil), memberikan jangka waktu
12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.
m. Pegadaian Kagum (Kredit Aneka Guna Untuk Umum) memberikan jangka waktu
maksimal waktu 12 bulan.
n. Pegadaian Amanah (Murabahah Untuk Kepemilkan Kenderaan Bermotor) jangka
waktu 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.
5. Eksekusi Gadai
Eksekusi gadai merupakan salah satu upaya129
yang dilakukan pemegang
gadai guna melunasi hutang pemberi gadai, yakni dengan cara melalui lelang.
129 Upaya lain dalam pelunasan gadai yakni ulang gadai, minta tambah, mencicil dan tebus
sebagian.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
14/42
76
Tanggal jatuh tempo dan tangal pelelangan barang gadai berbeda antar nasabah, hal
ini disesuaikan dengan tanggal nasabah melakukan gadai, jika setelah lewat jangka
waktu 120 hari tetapi nasabah tidak melakukan pelunasan ataupun melakukan ulang
gadai, maka 4 hari setelah lewat tempo barang gadai sudah dapat dieksekusi.
Misalnya : si A melakukan transaksi gadai pada tanggal 23 Agustus 2013, tanggal
jatuh tempo yakni 20 Desember 2013, jika nasabah tidak melunasi hutang atau tidak
melakukan ulang gadai maka pada tanggal 24 Desember barang jaminan sudah dapat
dilelang oleh perusahaan.
Eksekusi gadai dengan cara lelang ini diatur dalam Pasal 1155 ayat 1
KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :” Apabila oleh para pihak tidak telah
diperjanjikan lain maka siberpiutang adalah berhak jika siberutang atau
pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau,
atau jika telah ditentukan suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual
barang-barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat
serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan
penjualan tersebut .”
Di dalam prakteknya sebelum lelang dilaksanakan perusahaan terlebih dahulu
menghubungi nasabah sebelum tanggal jatuh tempo baik melalui surat ataupun
telepon, jika telah jatuh tempo maka perusahaan melakukan lelang sesuai tanggal
yang telah ditetapkan . Jika ternyata pada tanggal yang diajukan tidak bisa
dilaksanakan lelang maka tanggal tersebut diundur dengan memberitahukan kepada
kanwil daerah dan mengumumkan tanggal lelang melalui media cetak dan elektronik,
pengumuman dipapan pengumuman kantor cabang, pemberitahuan langsung oleh
petugas loket dan pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang dan dinas
penerangan setempat (minimum 15 hari sebelum pelaksanaan). Sebelum lelang
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
15/42
77
dilakukan maka tim pelaksana lelang130 melakukan pengeluaran barang jaminan
minimal 5 hari sebelum tanggal lelang dengan membuat berita acara penyerahan
barang jaminan dari pemegang gudang dan penyimpan barang kepada tim pelaksana.
Tim pelaksana menaksir ulang barang gadai untuk menentukan apakah barang yang
digadai cocok dengan SBK (Surat Bukti Kredit) atau berbeda dengan taksiran yang
besar jumlahnya, atau taksiran baru lebih rendah dari taksiran lama sehingga
kemungkinan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Setelah diperiksa kemudian
tim pelaksana memasukkannya kedalam lemari kaca agar dapat dilihat oleh publik.
Terhadap barang-barang gadai yang dilelang maka penawarannya dilakukan
dengan penawaran tertinggi yang disetujui oleh tim pelaksana lelang dan dicatat
dalam daftar rincian penjualan lelang.Terhadap barang-barang yang telah laku maka
pembayarannya harus dibayar tunai oleh pembeli ditambah biaya ongkos lelang
sebesar 9 % dan dana sosial 0,7 % dari harga lakunya barang lelang yang dibayar
setelah lelang ditutup. Setelah pelaksanaan lelang tim pelaksana lelang membuat
Berita Acara Lelang dan menyerahkan uang hasil lelang kepada kasir, dan mencatat
barang yang tidak laku ke dalam register barang sisa lelang.
Terhadap barang-barang sisa lelang ini perusahaan melakukan upaya sebagai
berikut:
1. Penjualan dibawah tangan.
a. Terhadap barang sisa lelang berupa emas dijual sebesar harga pembelian x
130 Tim pelaksana lelang ini terdiri dari satu orang ketua (Pimpinan Cabang atau pegawai yang
ditunjuk), dan dua orang anggota yang bertugas sebagai petugas administrasi.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
16/42
78
109,7 % untuk jangka waktu kurang dari 30 hari. Untuk jangka waktu lebih
dari 30 hari s/d 60 hari, maka dijual sebesar harga pembelian x 105 % .
b. Terhadap barang sisa lelang berupa non emas maka dijual dalam tempo 30
hari, jika tidak laku juga maka dapat dilakukan penurunan harga jual kepada
kanwil daerah yang bersangkutan. Hasil penjualan tersebut baik selisih lebih
atau kurang dibukukan sebagai laba / rugi perusahaan.
2. Dimutasikan antar cabang perusahaan Pegadaian, yang diyakini dapat terjual
dengan cepat.
Terhadap kelebihan hasil penjualan maka nasbah berhak untuk menerima sisanya
maksimal 1 tahun setelah tanggal lelang. Dan jika tidak terdapat kelebihan maka
pada SBK dibubuhi cap “sudah dijual dan tidak ada kelebihan”. SBK ini
kemudian diambil dan disimpan oleh pegawai, dan pegawai membubuhi kata
“nihil” dan paraf pada buku penjualan lelang.
6. Penyelesaian Sengketa
Pada proses perjanjian gadai di perusahaan Pegadaian jika terjadi sengketa
antara pemberi gadai dengan pemegang gadai maka upaya penyelesaiannya dapat
dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi adalah sistem
penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan. Sengketa yang
terjadi melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Penyelesaian
melalui litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, sedangkan jalur non litigasi adalah sistem penyelesaian
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
17/42
79
sengketa diluar lembaga peradilan. Jalur non litigasi ini meliputi bentuk Alternatif
Penyelesaian Sengketa ( Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase131
.
Akan tetapi sebelum menempuh kedua jalur tersebut diatas di dalam
prakteknya perusahaan Pegadaian dalam menghadapi sengketa dengan nasabah maka
perusahaan akan terlebih dahulu melakukan negoisasi atau pembicaraan secara
kekeluargaan sebelum dilakukan pelelangan. Adapun bentuk negoisasi tersebut
yakni:132
a. Rescheduling/ penjadualan utang kembali dengan kesepakatan.
Rescheduling merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak Pegadaian
guna menyelamatkan asset yang diberikan kepada debitor sebagai jaminan.
Cara ini dilakukan apabila ternyata debitor tidak mampu untuk memenuhi
kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun biaya
pemeliharaan barang jaminan berdasarkaan penelitian dan penghitungan
account office terhadap sebagian atau seluruh kewajiban debitor. Penjadualan
ulang ini dapat berupa memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang
131 Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi
(Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.ADR ini antara lain dapat berupa BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). BPSK ini lahir
sebagai upaya mengakomodir persoalan perdata yang ada di pengadilan dibidang konsumen guna
menampung sengketa konsumen yang jika dilakukan pada peradilan umum akan membutuhkan proses
dan waktu yang cukup lama. BPSK ini merupakan pengadilan khusus konsumen yang diharapkan
dapat menjawab tuntutan masyarakat guna penyelesaian sengketa konsumen dengan cepat, sederhana
dan murah. Sedangkan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa, atau dengan kata lain arbitrase merupakan suatu lembaga swasta sebagai pihak ketiga
guna menyelesaikan suatu sengketa.132 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Gaharu Medan, Bapak
Donny Herwindo, SE, pada tanggal 26 Agustus 2013.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
18/42
80
jangka waktu angsuran, dan menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang
mengakibatkan perpanjangan jangka kredit.
b. Kapitalisasi bunga yakni bunga gadai dijadikan sebagai utang pokok, oleh
karenanya nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi
nanti uang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui.
c. Rekstrukturisasi yakni suatu upaya preventif yang dilakukan apabila kredit
masih tergolong lancar namun diperkirakan akan mengalami kesulitan
pembayaran angsuran pokok/bunga. Restrukturisasi ini dapat berbentuk
perpanjangan jangka waktu kredit dan penambahan fasilitas kredit.
Jika ternyata proses musyawarah secara kekeluargaan ini menempuh jalan
buntu atau tidak menemukan titik temu barulah dilakukan proses melalui jalur non
litigasi dan litigasi.
B. Pelaksanaan Gadai Syariah Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi
Medan
1. Jenis-Jenis Barang Yang Dapat Digadaikan
Barang-barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan pada Pegadaian Syariah
pada operasionalnya yakni barang-barang perhiasan, seperti : emas, perak, platina,
intan, berlian, mutiara, jam/arloji, batu-batu mulia. Barang-barang kenderaan, seperti:
sepeda, sepeda motor, mobil, becak motor. Barang-barang elektronik, seperti: televisi,
kulkas, radio, tape recorder , video, DVD, komputer, kulkas, kamera, mesin tik
elektrik, kompor / oven listrik. Barang-barang mesin, seperti : mesin jahit, mesin
motor kapal.Barang-barang perkakas rumah tangga, seperti : barang tekstil,
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
19/42
81
permadani, barang pecah belah. Barang-barang yang dianggap mempunyai nilai
lainnya, seperti barang-barang pusaka (keris, badik, rencong,dll) yang bernilai
sejarah. Surat-surat berharga (saham), SK pegawai.
Akan tetapi dalam implementasinya tidak semua barang tersebut diatas dapat
dijadikan sebagai jaminan hal ini antara lain dikarenakan keterbatasan tempat
penyimpanan, adanya peminimalan resiko, adanya ketentuan UU yang memberikan
larangan terhadap barang-barang tertentu, adanya perawatan yang mahal dan khusus
terhadap barang-barang tertentu.133
2. Prosedur/Mekanisme Pemberian Gadai Syariah
Secara garis besar tak ada yang berbeda dalam prosedur /mekanisme
pemberian gadai syariah dengan gadai konvensional,134
hanya saja perbedaannya
terletak pada istilah dan pengenaan biaya administrasi. Adapun prosedur/mekanisme
pemberian gadai syariah pada PT.Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut :
1. Rahin datang ke Kantor PT.Pegadaian Syariah dengan membawa tanda pengenal
yakni KTP /SIM/Pasport dan marhun . Jika rahin dikuasakan kepada orang lain
maka rahin harus menyertakan KTP asli si pemberi kuasa dan surat kuasanya.
Kemudian rahin menyerahkan marhun kepada murtahin serta mengisi formulir
yang telah disediakan.
133 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi
Medan, Ibu Hj.Semi, SE, pada tanggal 10 September 2013.134 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi
Medan, Ibu Hj.Semi, SE, pada tanggal 10 September 2013.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
20/42
82
2. Murtahin memeriksa marhun dan melakukan taksiran atas marhun serta
menetapkan jumlah marhun bih yang bisa dipinjam oleh rahin.
3. Jika rahin setuju dengan jumlah taksiran marhun bih yang bisa dipinjam maka
murtahin melakukan pemberesan administrasi dengan mencetak Surat Bukti
Rahn (SBR) yang kemudian ditandatangani oleh rahin.
4. Rahin membayar dimuka uang administrasi dan memperoleh marhun bih.
Jika dibandingkan dengan gadai konvensional jelas terlihat perbedaannya
yakni bahwa biaya administrasi pada gadai konvensional digabungkan dengan
bunga/sewa modal dan dibayar pada saat pelunasan gadai, sedangkan pada gadai
syariah dikenakan biaya administrasi yang dibayar didepan pada saat melakukan
akad.
Apabila telah jatuh tempo atau belum jatuh tempo tetapi rahin ingin melunasi
hutangnya maka rahin haruslah datang sendiri ke Kantor Pagadaian Syariah tempat
dimana ia menggadaikan barang miliknya, dan tidak bisa dikuasakan kepada pihak
ketiga atau orang lain. Secara umum prosedur/mekanisme pelunasan gadai syariah
adalah sebagai berikut :
1. Rahin datang ke Pegadaian tempat dimana ia menggadaikan barangnya dengan
membawa kartu identitas diri (KTP/SIM/Pasport) dan SBR (Surat Bukti Rahn)
dan langsung menuju keloket kasir (murtahin).
2. Petugas (murtahin )memeriksa SBR (Surat Bukti Rahn) dan menghitung biaya
ijarah yang dikenakan kepada Rahin, setelah rahin membayar pelunasan uang
pinjaman (marhun bih) berikut ijarahnya maka murtahin memerintahkan
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
21/42
83
petugas penyimpan untuk mengambil marhun .Setelah memperlihatkan dan
memastikan marhun tidak tertukar atau berkurang kepada rahin, maka murtahin
memberikan tanda lunas pada SBR (Surat Bukti Rahn) yang ditanda tangani
terlebih dahulu oleh rahin, dan memberikan struk pelunasan rahn kepada rahin.
3. Marhun diserahkan kepada rahin.
3. Jangka Waktu Pemberian Gadai Syariah
Berdasarkan beberapa literatur yang ada, secara teori dalam hukum Islam
tidak ada yang secara jelas mengatur mengenai jangka waktu pemberian gadai
syariah. Dalam hukum Islam jangka waktu gadai syariah ditentukan oleh kesepakatan
kedua belah pihak. Para pihak diberikan kebebasan dalam menentukan syarat ataupun
hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian gadainya sepanjang tidak bertentangan
dengan hakikat akad itu sendiri. 135 Berbeda halnya dengan operasional gadai syariah
yang terdapat pada PT. Pegadaian, penentuan jangka waktu telah diatur dalam suatu
klausula baku yang terdapat pada SBR (Surat Bukti Rahn). Jangka waktu yang
ditentukan dilakukan secara sepihak yakni oleh PT.Pegadaian Syariah selaku
murtahin. Hal ini dikarenakan PT.Pegadaian Syariah mempunyai kebijakan berupa
Standard Operasional Perusahaan (SOP).136
Adapun jangka waktu yang diberikan
kepada rahin adalah maksimal 4 bulan sejak dilakukannya perjanjian gadai syariah
dan dapat diperpanjang selama 2 bulan dengan syarat rahin mau membayar biaya
administrasi dan ujrah dan dikenakan akad baru. Sedangkan implementasi biaya
135 Adrian Sutedi, Op.Cit , hal. 134.136 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi
Medan, Ibu Hj.Semi, SE, pada tanggal 10 September 2013.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
22/42
84
ijarah dihitung persepuluh hari. Jadi walaupun rahin membayar hutangnya sebelum
jatuh tempo dan atau misalnya rahin mengembalikan pinjaman pada hari ke 7 maka
ijarahnya tetap dihitung penuh menjadi 10 hari, karena dalam kebijakan
PT.Pegadaian Syariah 1 hari = 10 hari.137
Jika dibandingkan dengan gadai konvensional maka jelas terlihat perbedaan
mengenai penghitungan biaya ijarah ini, dimana pada gadai konvensional dikenal
dengan sebutan sewa modal/ bunga dan perhitungannya yakni per 15 hari.
4. Eksekusi Gadai Syariah
Eksekusi gadai syariah adalah upaya yang dilakukan oleh murtahin sebagai
upaya untuk pengembalian uang pinjaman berserta biaya ijarah yang tidak dilunasi
sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sebelum eksekusi dilangsungkan maka
murtahin diwajibkan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tulisan
maupun lisan minimal 5 hari sebelum eksekusi dilakukan.
Dalam eksekusi gadai syariah ini PT.Pegadaian Syariah selaku murtahin
berpedoman pada HR.Abu Daud, Annasai, Ibnu Majah138
dan Fatwa DSN
137Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi
Medan, Ibu Hj.Semi, SE, pada tanggal 10 September 2013.
138Lihat buku Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit , hal.100.HR Abu Daud , Annasai dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa : “ Rasullullah SAW didatangi
seorang sahabat dari kaum Anshor yang meminta sedekah kepadanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya
: “apakah dirumahmu terdapat suatu barang ?”, sahabat tersebut menjawab bahwa ia memiliki
sebuah kain usang yang digunakan sebagai selimut dan alas tidur dan sebuah cangkir besar yang
digunakan untuk minum. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengambil kedua barang tersebut.
Ketika sahabat menyerahkan barang tersebut kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengambilnya dan
kemudian menawarkan dan bertanya kepada para sahabat lainnya : “siapakah yang berminat
membeli kedua barang ini ? “ lalu seorang sahabat menawar kedua barang tersebut seharga satu
dirham. Kemudian Rasulullah SAW meningkatkan penawarannya dan bertanya kembali kepada para sahabat : “siapakah yang mau menambahkannya lagi dengan satu dirham ? “ lalu sahabat lainnya
berkata : “ saya membelinya dengan harga dua dirham”, maka kemudian Rasulullah SAW
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
23/42
85
No.25/DSN-MUI/2002.139
5. Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa gadai syariah pada PT.Pegadaian Syariah dapat
dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Akan tetapi sebelum melakukan
proses hukum baik melalui jalur litigasi atau non litigasi maka PT.Pegadaian Syariah
terlebih dahulu melakukan perdamaian /shulhu, hal ini dikenal dengan sebutan
tafawud dan taufiq (perundingan dan penyesuaian) yakni berupa :
a. Rescheduling/ penjadualan utang kembali dengan kesepakatan.
Rescheduling ini dilakukan jika rahin tidak mampu untuk memenuhi kewajiban
dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun biaya pemeliharaan
barang jaminan berdasarkaan penelitian dan penghitungan account office
terhadap sebagian atau seluruh kewajiban rahin. Penjadualan ulang ini dilakukan
dalam bentuk memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka
waktu angsuran, dan menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang
mengakibatkan perpanjangan jangka kredit.
menyerahkan kedua barang tersebut kepadanya dan memberikan uang dua dirham hasil lelang tadikepada sahabat Anshar tersebut.”
Sedangkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir 5 mengenai penjualan
marhun menyebutkan bahwa:
a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi
melalui lelang sesuai syariah.
c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan
penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.139 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi
Medan, Ibu Hj.Semi, SE, pada tanggal 10 September 2013.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
24/42
86
b. Kapitalisasi ujrah yakni rahin tidak membayar/ dibebaskan dari ujrah yang
dikenakan tetapi utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui.
c. Rekstrukturisasi yakni dilakukan apabila kredit masih tergolong lancar namun
diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran angsuran pokok dan ujrah.
Restrukturisasi ini dapat berbentuk perpanjangan jangka waktu kredit dan
penambahan fasilitas kredit.140
Setelah proses musyawarah secara kekeluargaan ini menempuh jalan buntu
atau tidak menemukan titik temu barulah dilakukan proses melalui jalur non litigasi
dan litigasi141
. Jalur non litigasi adalah jalur yang ditempuh diluar pengadilan yakni
berupa ADR ( Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase. Di Indonesia konsep
ADR ( Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase ini tertuang dalam UU Nomor
30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dasar
hukum penyelesaian di luar pengadilan ini tercantum Pada Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor
14 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman142
, Pasal 1851
KUHPerdata143
, Pasal 1855 KUHPerdata144
, Pasal 1858 KUHPerdata145
, Pasal 6146
140 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi
Medan, Ibu Hj.Semi, SE, pada tanggal 10 September 2013.
141Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia BudiMedan, Ibu Hj.Semi, SE, pada tanggal 10 September 2013.
142 Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
ini berbunyi : “ Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan
ditetapkan dengan undang-undang ”.143 Pasal 1851 KUHPerdata berbunyi : “ Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana
kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri atau
perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini
tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis.”144 Pasal 1855 KUHPerdata berbunyi : “ Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-
perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam
perkaraan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
25/42
87
UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.147
ADR ( Alternative Dispute Resolution) dapat dilakukan dengan bentuk
konsultasi148
, negosiasi149
, konsiliasi150
, mediasi151
dan penilaian ahli.152
satunya dari apa yang dituliskan."145 Pasal 1858 KUHPerdata berbunyi : “ Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak
suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian
itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak
dirugikan.”146 Pasal 6 UU nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian
Sengketa berbunyi :
a. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif
penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian
secara litigasi di Pengadilan Negeri.
b. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu
kesepakatan tertulis.
c. Dalam suatu sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat
diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat
diselesaikan melalui seseorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang ahli mediator.
d. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan
seorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator tidak berhasil mencapai kata
sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat
menghubungi sebuah Lembaga Abitrase atau Lembaga Penyelesaian Sengketa untuk menujuk
seorang mediator.
e. Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga Arbitrase atau Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimuat.
f. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud
dalam ayat 5 dengan memegang teguh kerahasiaan , dalam waktu paling lama 30 hari (tiga
puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua
pihak yang terkait.
g. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah hal dan mengikat
para pihak untuk dilaksanakan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
h. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
i. Apabila usaha perdamaian sebagaimana yang dimaksusd dalam ayat 1 sampai ayat 6 tidak
tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha
penyelesaian melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Adhoc.147 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan
Agama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.438-440.148 Konsultasi menurut Black’s Law Dictionary ialah aktivitas konsultasi atau perundingan
seperti klien dengan penasehat hukumnya.149 Negosiasi (perundingan) adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan
(kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan
memberikan kelonggaran. Jika terjadi kesepakatan dalam negosiasi ini maka hasil kesepakatan
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
26/42
88
Selain menempuh jalan non litigasi berupa ADR, biasanya PT.Pegadaian
Syariah menempuh jalan melalui Lembaga Arbitrase (Tahkim). Lembaga Arbitrase
ini dikenal dengan sebutan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).
BASYARNAS ini merupakan lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen,
dan tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. BASYARNAS
ini memiliki payung hukum yakni UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, SK MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 24
Desember 2003 Tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional, Fatwa-Fatwa DSN
MUI.153
BASYARNAS ini memiliki ruang lingkup kewenangan sebagai berikut :
tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung setelah
penandatangannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak pendaftarannya.150 Konsiliasi (pemufakatan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha
mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan
perselisihan. Konsiliasi ini juga wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari
terhitung setelah penandatangannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak pendaftarannya.151 Mediasi ialah negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan
menghadirkan pihak ketiga yakni mediator sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang
bersengketa. Dalam hal ini mediator merupakan orang yang bersifat netral yang mengontrol negosiasi
dan sebagai fasilitator antara kedua belah pihak yang bersengketa Jika ditilik pada Pasal 1 butir 7
PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) maka mediasi diartikan sebagai suatu cara penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh
mediator.152 Penilaian Ahli adalah seseorang yang ditunjuk sebagai mediator yang memiliki keahlian
khusus dibidangnya guna memberikan pendapat atau penilaian ahli. Penilaian Ahli ini di dalam UU
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa termaktub dalam
Pasal 52 yang menyatakan bahwa ” Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari Lembaga Arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu
perjanjian.”153 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Fatwa
DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, Agama, Op.Cit , hal.467.
Fatwa-Fatwa DSN MUI ini antara lain yakni fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah, Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Saham, Fatwa
DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Isthisna’ , Fatwa DSN MUI Nomor
07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000Tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Alqardh, Fatwa
DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
27/42
89
1. Menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat sengketa muamalat (perdata) yang
timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan sebagainya, yang
menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh
pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis dalam perjanjian
yang menyebutkan adanya klausul arbitrase yakni BASYARNAS.
2. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya
suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.154
Jalur Litigasi ditempuh sebagai upaya akhir bagi penyelesain sengketa antara
kedua belah pihak yang bertikai, apabila setelah jalur musyawarah dan jalur alternatif
penyelesaian sengketa dan arbitrase yang telah ditempuh tidak menemui titik temu.
Jalur Litigasi yang dipergunakan dalam sengketa ekonomi syariah ini adalah
Pengadilan Agama, sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. Pasal 49 UU tersebut
menetapkan bahwa tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi
syariah. Dalam Penjelasannya UU tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud
Syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Rahn, Fatwa DSN MUI Nomor
26/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Rahn Emas, Fatwa DSN MUI Nomor 27/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Al Ijarah Almuntahiyah Bi Al Tamlik , Fatwa DSN MUI Nomor 37/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pasar
Uang Antarnak Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa-Fatwa DSN MUI ini memuat ketentuan mengenai
arbitrase yakni yang berbunyi : “ Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.
154 Ibid, hal.468.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
28/42
90
ekonomi syariah disini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan
menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi
syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka
menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana
pensiun, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang
tumbuh dan berkembang di Indonesia.155
Jika dibandingkan dengan gadai konvensional maka terlihat perbedaan
kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa gadai baik melalui jalur
litigasi maupun non litigasi, dimana kewenangan gadai konvensional pada jalur
litigasi adalah Pengadilan Negeri sedangkan gadai syariah melalui Pengadilan
Agama. Sedangkan penyelesaian sengketa gadai melalui jalur non litigasi dapat
dilakukan melalui BAN (Badan Arbitrase Nasional), dan pada gadai syariah
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang
didalamnya terdapat para ahli dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).
155 Ibid , hal.472.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
29/42
91
BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN LAHIRNYA SISTEM
PEGADAIAN SYARIAH
Manusia adalah makhluk sosial ( zoon politicon),156
sehingga antara manusia
yang satu dan yang lainnya saling bersosialisasi dan atau membutuhkan satu sama
lainnya. Begitu pula halnya dibidang perekonomian, manusia sebagai makhluk
ekonomi saling membutuhkan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhan
ekonominya. Seperti halnya dengan PT.Pegadaian yang menyalurkan dana pinjaman
kepada masyarakat guna membantu perekonomian rakyat memerlukan partisipasi
masyarakat dalam implementasinya. Salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat ini
adalah dengan melakukan pinjaman pada PT.Pegadaian Syariah yang menawarkan
pinjaman dana dengan prinsip syariah. Partisipasi masyarakat ini terlihat dari
banyaknya jumlah nasabah/rahin, besarnya nilai hutang/marhun bih dan jumlah
barang gadai / marhun setiap harinya. Jumlah masyarakat yang melakukan transaksi
gadai Pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan dari bulan Januari s/d
Agustus 2013 rata-rata mencapai 30 s/d 33 orang perhari dan 760 orang perbulannya,
dengan rata-rata jumlah marhun bih mencapai Rp.4.718.202.857 perbulannya.157
Secara terperinci jumlah masyarakat yang melakukan transaksi gadai dari bulan
Januari 2013 s/d Agustus 2013 pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan
dapat dilihat pada tabel berikut :
156 Chainur Arrasjid, Pengantar Ilmu Hukum, (Medan : Yani Corporation), hal.1.157 Hasil data rahin dan marhun bih dari bulan Januari s/d Agustus 2013 yang telah diolah
oleh peneliti pada saat melakukan penelitian pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan.
91
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
30/42
92
Tabel 1.
JUMLAH R A H I N , M A R H U N DAN M A R H U N B I H PADA PT.PEGADAIAN
SYARIAH CABANG SETIA BUDI MEDAN
No BULAN RAH I N M ARH U N M ARH U N BIH
1 Januari 773 773 4.780.110.000
2 Februari 734 734 4.275.370.000
3 Maret 758 758 3.817.200.000
4 April 759 759 8.809.890.000
5 Mei 845 845 4.540.250.0006 Juni 728 728 3.560.900.000
7 Juli 727 727 3.243.700.000
8 Agustus 723 723 2.990.735.000
Total 6047 6047 36.018.155.000
Rata-Rata 760 760 4.718.202.857
Sumber : PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan (Data Diolah)
A. Partisipasi Masyarakat Muslim Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia
Budi Medan
Dari sampel 133 orang penduduk muslim yang berpartisipasi melakukan gadai
syariah pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, tercatat terdiri dari 70
orang pria dengan persentase 52,63% dan 63 orang wanita (47,37%). Dari 133 orang
sampel tersebut diketahui bahwa motivasi untuk melakukan gadai adalah karena
faktor kebutuhan ekonomi berjumlah 43,61 % (58 orang), investasi 45,11 % (60
orang), dan lain-lain 11,28 % (15 orang). Adapun penduduk muslim dari sampel
tersebut yang faham/mengerti bagaimana prosedur untuk melakukan gadai berjumlah
72,93 % (97 orang), sedangkan yang tidak faham/tidak mengerti bagaimana prosedur
untuk melakukan gadai berjumlah 24,06 % (32 orang), dan yang mengerti sedikit
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
31/42
93
mengenai prosedur untuk melakukan gadai berjumlah 3,01 % (4 orang). Selain itu
penduduk muslim dari sampel tersebut yang pernah mendengar gadai syariah
berjumlah 77,44 % (103 orang), sedangkan yang tidak pernah mendengar gadai
syariah berjumlah 22,56 % (30 orang). Adapun Penduduk Muslim dari sampel
tersebut yang pernah mendengar gadai konvensional berjumlah 58,65 % (78 orang)
dan yang tidak pernah mendengar gadai konvensional berjumlah 41,35 % (55 orang).
Dari hasil sampel tersebut diketahui pula bahwa penduduk muslim yang
berpartisipasi melakukan gadai syariah pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia
Budi Medan yang tahu/mengerti perbedaan antara gadai syariah dan konvensional
berjumlah 82,70 % (110 orang), sedangkan yang tidak tahu/tidak mengerti perbedaan
antara gadai syariah dan konvensional berjumlah 17,30% (23 orang).
Dari hasil penelitian tersebut dapatlah dikatakan bahwa sedikit banyaknya
penduduk muslim yang berpartisipasi melakukan transaksi gadai syariah ini telah
memahami bagaimana perbedaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional
walaupun tidak secara mendetail hingga ke dasar hukumnya.158
Secara Terperinci hal
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
158 Hasil Quisioner yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian di
PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan dari tanggal 22 Agustus s/d 22 September 2013.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
32/42
94
Tabel 2.
PARTISIPASI MASYARAKAT MUSLIM PADA PT.PEGADAIAN SYARIAH
CABANG SETIA BUDI MEDAN
No
Keterangan
Jumlah
Responden Persentase
1 Orang beragama Islam/Muslim 133 100
a.Pria 70 52,63
b.Wanita 63 47,37
2 Motivasi melakukan gadai
a.Kebutuhan ekonomi 58 43,61 b.investasi 60 45,11
c.lain-lain 15 11,28
3 Faham/mengerti bagaimana prosedur untuk melakukan gadai
a. Ya 97 72,93
b.Tidak 32 24,06
c.Mengerti sedikit 4 3,01
4 Pernah mendengar gadai syariah
a.Ya 103 77,44
b.Tidak 30 22,56
5 Pernah mendengar gadai konvensionala.Ya 78 58,65
b.Tidak 55 41,35
6 Tahu/mengerti perbedaan antara gadai syariah dan konvensional
a.Ya 110 82,70
b.Tidak 23 17,30
Sumber : Hasil Quisioner Yang Telah Diolah
B. Partisipasi Masyarakat Non Muslim Pada PT.Pegadaian Syariah Cabang
Setia Budi Medan
Dari sampel 67 orang penduduk non muslim yang berpartisipasi melakukan
gadai syariah pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, tercatat terdiri
dari 36 orang pria dengan persentase 53,73% dan 31 orang wanita (46,27%). Dari 67
orang sampel tersebut diketahui bahwa motivasi untuk melakukan gadai adalah
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
33/42
95
karena faktor kebutuhan ekonomi berjumlah 9,25 % (33 orang), investasi 44,78 %
(30 orang), dan lain-lain 5,97 % (4 orang). Adapun penduduk non muslim dari
sampel tersebut yang faham/mengerti bagaimana prosedur untuk melakukan gadai
berjumlah 53,73% (36 orang), sedangkan yang tidak faham/tidak mengerti
bagaimana prosedur untuk melakukan gadai berjumlah 35,82% (24 orang), dan yang
mengerti sedikit mengenai prosedur untuk melakukan gadai berjumlah 10,45% (7
orang). Selain itu penduduk non muslim dari sampel tersebut yang pernah mendengar
gadai syariah berjumlah 58,20% (39 orang), sedangkan yang tidak pernah mendengar
gadai syariah berjumlah 41,80% (28 orang). Adapun penduduk non muslim dari
sampel tersebut yang pernah mendengar gadai konvensional berjumlah 34,33 % (23
orang) dan yang tidak pernah mendengar gadai konvensional berjumlah 65,67 % (44
orang). Dari hasil sampel tersebut diketahui pula bahwa penduduk non muslim yang
berpartisipasi melakukan gadai syariah pada PT.Pegadaian Syariah Cabang setia Budi
Medan yang tahu/mengerti perbedaan antara gadai syariah dan konvensional
berjumlah 64,18 % (43 orang), sedangkan yang tidak tahu/tidak mengerti perbedaan
antara gadai syariah dan konvensional berjumlah 35,82 % (24 orang).159
Dari hasil penelitian tersebut dapatlah dikatakan bahwa sedikit banyaknya
penduduk non muslim yang berpartisipasi melakukan transaksi gadai syariah ini telah
memahami bagaimana perbedaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional
walaupun tidak secara mendetail hingga ke dasar hukumnya. Secara terperinci hal
159 Hasil Quisioner yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian di
PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan dari tanggal 22 Agustus s/d 22 September 2013.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
34/42
96
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.
PARTISIPASI MASYARAKAT NON MUSLIM PADA
PT.PEGADAIAN SYARIAH CABANG SETIA BUDI MEDAN
N
o Keterangan
Jumlah
Responden Persentase
1 Orang beragama non muslim 67 100
a.Pria 36 53,73 b.Wanita 31 46,27
2 Motivasi melakukan gadai
a.Kebutuhan ekonomi 33 49,25
b.Investasi 30 44,78
c.Lain-lain 4 5,97
3 Faham/mengerti bagaimana prosedur untuk melakukan gadai
a. Ya 36 53,73
b.Tidak 24 35,82
c.Mengerti sedikit 7 10,45
4 Pernah mendengar gadai syariaha.Ya 39 58,20
b.Tidak 28 41,80
5 Pernah mendengar gadai konvensional
a.Ya 23 34,33
b.Tidak 44 65,67
6 Tahu/mengerti perbedaan antara gadai syariah dan konvensional
a.Ya 43 64,18
b.Tidak 24 35,82
Sumber : Hasil Quisioner Yang Telah Diolah
C. Analisa Hukum
Dengan berpartisipasinya masyarakat baik muslim dan non muslim dalam
transaksi gadai syariah menunjukkan bahwa saat ini sudah timbul kesadaran hukum
masyarakat dalam hal gadai.Artinya yakni bahwa masyarakat baik muslim dan non
muslim menyadari bahwa transaksi gadai yang dilakukan pada PT.Pegadaian
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
35/42
97
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan memberikan rasa aman dan
nyaman bagi masyarakat bila dibandingkan dengan meminjam kepada rentenir/lintah
darat maupun pegadaian swasta lainnya. Selain itu ditinjau dari aspek kelembagaan
segala peraturan pegadaian yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1970 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang
Perusahaan Jawatan Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000
Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2011 Tentang Perseroan Terbatas Pegadaian tidak bertentangan dengan ajaran
Islam/syariah, bahkan hal ini semakin diperkuat dengan lahirnya fatwa
DewanSyariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan
dalam menjalankan pratek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa
No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni
2002, dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Gadai), kendatipun
gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara
khusus di Indonesia.
Bagi masyarakat muslim melaksanakan transaksi gadai dengan prinsip syariah
merupakan kesadaran hukum dalam masyarakat yang timbul untuk menegakkan
prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh agama, sedangkan
bagi non muslim melaksanakan gadai syariah kendati tidak diatur dalam agamanya
dan walaupun kurang memaahami secara detail aturan-aturan didalam gadai syariah
tersebut akan tetapi bagi mereka transaksi gadai syariah dirasakan lebih
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
36/42
98
menguntungkan bila dibandingkan dengan gadai konvensional, karena gadai syariah
secara tekhnis memberikan biaya ijarah yang ringan.Adapun dasar hukum bagi non
muslim diperkenankan mengikuti prinsip ini tersirat dalam Q.S : Albaqarah : 256
yang artinya :” Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang
ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah
berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa tidak
ada paksaan bagi non muslim untuk mengikuti ajaran yang dianut oleh orang muslim,
hal ini dikarenakan Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian.160
Kendati dari aspek legalitas dan kelembagaan pegadaian telah memiliki aturan
hukum, akan tetapi dalam pelaksanaan atau prakteknya baik pada pegadaian syariah
maupun pegadaian konvensional belumlah sempurna. Hal ini terlihat pada
kelemahan dan kelebihan yang dimiliki lembaga pegadaian tersebut.Adapun
kelebihan yang dimiliki oleh PT.Pegadaian adalah sebagai berikut :161
1. Persyaratan yang mudah dan prosedur yang sederhana sehingga nasabah dapat
memperoleh dana dengan singkat.
2. Proses pencairan dana yang cukup singkat yakni ± 15menit.
3. Tidak membutuhkan rekening seperti tabungan, deposito dan giro.
160 M. Quraish Shihab, Tafsir Almishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran,volume
1( Jakarta: Lentera Hati, 2011), hal.668-669.161 Hasil pengamatan/analisa peneliti pada saat melakukan penelitian di PT.Pegadaian Cabang
Gaharu Medan dari tanggal 22 Agustus s/d 22 September 2013.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
37/42
99
4. Objek jaminan beraneka ragam.
5. Besarnya angsuran ringan.
6. Jumlah bunga yang diberikan dibebankan atas dasar sisa pinjaman/menurun.
7. Dapat diperpanjang walaupun hutang pokok belum dilunasi, yakni dengan
membayar bunga terlebih dahulu jika telah lewat tempo.
8. Nasabah diberikan keringanan yakni dibebaskan dari bunga dalam waktu 2
minggu setelah jatuh tempo dan sebelum lelang dilakukan.
9. Terdapat dikota-kota besar maupun kecil bahkan sampai ke pedesaan.
Sedangkan kelemahan/kekurangan dari PT.Pegadaian ini adalah sebagai
berikut :162
1. Memiliki bunga dan tarif jasa simpan yang cukup tinggi.
2. Biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah lebih mahal dari Pegadaian
Syariah.
3. Kelebihan uang/sisa hasil lelang yang tidak diambil oleh nasabah menjadi
keuntungan dan milik Pegadaian.
4. Jumlah pinjaman kredit terbatas.
5. Peruntukan/tujuan penggunaan dana oleh nasabah tidak diketahui/tidak
dipersoalkan oleh Pegadaian.
6. PT.Pegadaian tidak mempersoalkan darimana barang jaminan yang digadaikan
tersebut berasal jika nilainya sedikit, hal ini dikarenakan pihak Pegadaian
162 Hasil pengamatan/analisa peneliti pada saat melakukan penelitian di PT.Pegadaian Cabang
Gaharu Medan dari tanggal 22 Agustus s/d 22 September 2013.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
38/42
100
mengacu pada prinsip itikad baik nasabah dan adanya prisip droit de suites, yakni
barang gadai merupakan hak milik seseorang, oleh karenanya barang tersebut
selalu mengikuti kepada siapapun objek atau barang-barang itu berada. Misalnya:
Dalam permohonan pengajuan gadai, barang jaminan seperti emas ketika
diserahkan kepada PT.Pegadaian tidak dilengkapi surat emas, padahal mungkin
saja barang tersebut bukan milik penggadai atau hasil curian.
Seperti halnya dengan Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah juga
memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari PT.Pegadaian Syariah
adalah sebagai berikut :163
1. Memberikan rasa ketentraman atau kedamaian hati dan jiwa bagi nasabah karena
berdasarkan pada prinsip syariah dan terhindar dari praktik riba.
2. Menggunakan sistem bagi hasil, sehingga terdapat simbiosis mutualisme atau
saling menguntungkan antara nasabah dan pihak Pegadaian.
3. Tidak terdapat unsur riba sebagaimana halnya pada Pegadaian Kovensional.
4. Tarif jasa simpan murah.
5. Biaya administrasi yang rendah.
6. Persyaratan yang mudah dan prosedur yang sederhana sehingga nasabah dapat
memperoleh dana dengan singkat yakni ± 15 menit.
7. Peruntukan/tujuan penggunaan dana oleh nasabah diketahui oleh pihak
Pegadaian.
163 Hasil pengamatan/analisa peneliti pada saat melakukan penelitian di PT.Pegadaian Syariah
Cabang Setia Budi Medan dari tanggal 22 Agustus s/d 22 September 2013.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
39/42
101
8. Dapat diperpanjang dengan menggunakan akad baru serta membayar bea
administrasi dan ijarah.
9. Memiliki payung hukum yang diperkuat oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia)
dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional.
10. Jangka waktu jasa simpan lebih singkat yakni per 10 hari jika dibandingkan
dengan Pegadaian konvensional.
Sedangkan kelemahan atau kekurangan dari PT.Pegadaian Syariah adalah sebagai
berikut :164
1. Jumlah pinjaman kredit terbatas.
2. Tidak semua karyawannya memahami secara detail tentang konsep hukum dan
operasional gadai syariah.
3. Belum bisa berdiri sebagai lembaga yang independent dan mandiri yang terpisah
dari Pegadaian Konvensional, sehingga masih bertumpu pada gadai konvensional.
4. Belum disyahkannya materi hukum dalam bentuk UU maupun Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah sebagai acuan bagi masyarakat sebagai nasabah dan
PT.Pegadaian Syariah sebagai acuan dalam operasionalisasi dan pemecahan
masalah jika terjadi sengketa.
5. Belum adanya mekanisme syariah tersendiri yang digunakan sebagai acuan dalam
lelang, sehingga dalam lelang Pegadaian Syariah masih bertumpu atau mengacu
pada lelang konvensional.
164 Hasil pengamatan/analisa peneliti pada saat melakukan penelitian di PT.Pegadaian Syariah
Cabang Setia Budi Medan dari tanggal 22 Agustus s/d 22 September 2013.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
40/42
102
6. Belum semua masyarakat memahami sistem dan konsep Pegadaian Syariah.
7. PT.Pegadaian Syariah tidak mengetahui darimana asal barang jaminan yang
digadaikan bila nilainya sedikit, hal ini dikarenakan pihak Pegadaian selalu
berasumsi positif terhadap nasabah, yakni bahwa semua nasabah Pegadaian
adalah orang yang jujur dan berprinsip pada asas droit de suites, yakni barang
gadai merupakan hak milik seseorang, oleh karenanya barang tersebut selalu
mengikuti kepada siapapun objek atau barang-barang itu berada. Padahal bisa jadi
barang yang digadaikan tersebut bukanlah milik penggadai atau merupakan hasil
curian. Misalnya pada saat penggadai melakukan permohonan dan menyerahkan
barang gadai sebagai jaminan seperti emas, barang jaminan tersebut tidak disertai
dengan surat keterangan kwitansi atau surat emasnya.
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
41/42
103
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Gadai konvensional dengan gadai syariah memiliki perbedaan dari segi prinsip
dan sumber hukum.Gadai konvensional menggunakan prinsip berdasarkan
hukum perdata. Gadai syariah menggunakan prinsip berdasarkan hukum Islam.
Sumber hukum dari gadai konvensional termaktub dalam Buku II, BAB XX,
Pasal 1150 s/d 1160 KUHPerdata. Sumber Hukum Gadai Syariah Termaktub
dalam Alqur’an, Hadits, Ijtihad Ulama, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia No.25 dan 26 tentang rahn dan rahn emas.
2. Bentuk pelaksanaan gadai konvensional di PT.Pegadaian Cabang Gaharu Medan
dan Gadai Syariah di PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi terdiri dari bisnis
inti, non inti dan tambahan. Prosedur melakukan gadai konvensional dan gadai
syariah adalah sama yakni nasabah cukup membawa barang jaminan dan kartu
identitas diri ke PT.Pegadaian maupun PT.Pegadaian Syariah, kemudian mengisi
formulir yang telah disediakan, jika nasabah sepakat dengan jumlah taksiran dari
barang gadaian dan jumlah uang yang dapat dipinjam maka petugas
PT.Pegadaian atau PT.Pegadaian Syariah segera melakukan proses administrasi
dan pencairan dana. Jika terjadi sengketa pada PT.Pegadaian dan PT.Pegadaian
Syariah terlebih dahulu dilakukan pendekatan secara persuasif, dan jika tidak
menemukan titik temu penyelesaian sengketa gadai dilakukan dengan langkah
103
Universitas Sumatera Utara
8/19/2019 Chapter III-V(3)
42/42
104
litigasi dan non litigasi.
3. Partisipasi masyarakat dengan lahirnya sistem Pegadaian Syariah cukup
menggembirakan. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah nasabah yang
melakukan transaksi gadai syariah pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia
Budi Medan yang rata-rata 30 s/d 33 orang perhari, dan rata-rata 760 orang
perbulannya baik muslim dan non muslim, dengan rata-rata jumlah Marhun bih
mencapai Rp.4.718.202.857 perbulannya. Selain itu partisipasi masyarakat baik
muslim maupun non muslim pada PT.Pegadaian Syariah ini juga terlihat dari
antusias para nasabah yang cukup tinggi dalam memahami prosedur dan
perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional.
B. Saran
1. Diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat baik dari pemerintah, organisasi
masyarakat, akademisi, alim ulama, dll segera mendesak pemerintah untuk
mensyahkan Rancangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga bangsa
Indonesia memiliki acuan dan kepastian hukum yang lebih kuat lagi di bidang
ekonomi syariah.
2. Diharapkan kepada pihak pegadaian untuk terus meningkatkan pelayanannya dan
berusaha untuk terus meminimalisir kekurangan-kekurangannya, sehingga
masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang disajikan oleh PT.Pegadaian.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar benar-benar memahami konsep maupun
prosedur gadai konvensional dan gadai syariah, agar tidak merasa bingung atau
terkecoh dengan penawaran yang diberikan oleh pihak Pegadaian.