10

core.ac.uk · 2017. 12. 1. · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. R. Wahjoe Poernomo

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: core.ac.uk · 2017. 12. 1. · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. R. Wahjoe Poernomo
Page 2: core.ac.uk · 2017. 12. 1. · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. R. Wahjoe Poernomo
Page 3: core.ac.uk · 2017. 12. 1. · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. R. Wahjoe Poernomo
Page 4: core.ac.uk · 2017. 12. 1. · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. R. Wahjoe Poernomo
Page 5: core.ac.uk · 2017. 12. 1. · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. R. Wahjoe Poernomo
Page 6: core.ac.uk · 2017. 12. 1. · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. R. Wahjoe Poernomo
Page 7: core.ac.uk · 2017. 12. 1. · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. R. Wahjoe Poernomo
Page 8: core.ac.uk · 2017. 12. 1. · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. R. Wahjoe Poernomo
Page 9: core.ac.uk · 2017. 12. 1. · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. R. Wahjoe Poernomo
Page 10: core.ac.uk · 2017. 12. 1. · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. R. Wahjoe Poernomo