DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar

Grafika, Jakarta, 2010.

A.P.Parlindungan, Beberapa Masalah Dalam UUPA (Bandung: Mandar

Maju,1993)

Ateng Syafrudin, Pengurusan Perizinan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST

Alosius, Bandung, 1992.

Bagir Manan, hubungan pusat daerah menurut UUD 1945, Pustaka Sinar

Harapan, Jakarta, 1994

Chadidjah Dalimunthe,Suatu Tinjauan Tentang Pemberian Hak Guna Usaha

Dalam Rangka Penanam Modal Asing (Medan:USU Press, 1994)

C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta, Bina Aksara,

1984, hlm.86.

D.A Tisnamidjaja, dalam Asep Warlan Yusuf, pranata pembangunan,

Universitas Parahyangan, Bandung, 1997.

Firey, dalam Asep Warlan Yusuf, Pranata Pembangunan, Universitas

Parahyangan

Gamal Suwantoro, Dasar-dasar Pariwisata, Andi Offset, Yogyakarta, 1997.

Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, PT Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2008.

Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja,Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak- Hak

Atas Tanah (Jakarta: kencana, 2008

LK2HL. Arahan Teknis Rapat Kerja Pengusahaan Wisata Alam dan Munas

Asosiasi Pengusahaan Pariwisata Alam Indonesia. Bogor. 2011.

Marihot Pahala siahaan, Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia, Jakarta:

RajaGrafindo, 2008

Mochtar Koesoemaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan,

Alumni, Bandung, 2002.

Otje Salman S dan Anthon F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkan

dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Philipus M. Hadjon,Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajah Mada

University Press, Yogyakarta, 2001.

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru

Bandung

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, cet.6, 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1958

____________________, Metode Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 1985.

Salah Wahab, Manajemen Kepariwisataan, PT. Pradnya Paramitha, 1996.

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Univeritas Indonesia Press,

Jakarta, Cetakan-III, 1986

Sri Pudyatmoko, Perizinan Problema dan Upaya Pembenahan, PT grasindo,

jakrta, 2009

Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Bandung, 1985.

Utrecht, Pengantar Ilmu Administrasi Negara.

Victor Situmorang, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Bina Aksara.

Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataang Ruang

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Undang-undang No. 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tujuan Wisata Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW)

C. Sumber Lainnya

Aspek hukum penataan ruang, artikel. Moh. Faizi. Diakses pada tanggal 17-12-

2017

Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Dinas PTS

http://kbbi.web.id/wenang, diakses pada tanggal 22 November 2017