BAB I

PENDAHULUAN

1. A.    Latar Belakang

Mengiringi dinamika politik yang berkembang sejak awal era reformasi

khususnya berkaitan dengan diberlakukannya UU nomor 22 tahun 1999

bermunculan keinginan berbagai daerah untuk memekarkan diri

membentuk daerah otonom baru. Untuk itu pemerintah menerbitkan PP

nomor 129 tahun 2000 tentang Pemekaran Daerah yang mengatur antara

lain tentang instrumen prosedural dan instrument persyaratan pemekaran

daerah. Setelah diberlakukannya Undang Undang No. 22/1999 tentang

Otonomi Daerah pemekaran wilayah administrative, pada tahun 2004,

pemerintahan provinsi telah bertambah dari 26 menjadi 33 (26,9 %),

sedangkan pemerintah kabupaten/kota meningkat 45,2%, dari 303

menjadi 440. Angka-angka tersebut nampaknya akan meningkat terus di

tahun-tahun mendatang. Pada saat laporan ini dibuat di awal 2007, usulan

pembentukan 114 kabupaten kota serta 21 propinsi baru telah berada di

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Fenomena tersebut telah menimbulkan sikap pro dan kontra di berbagai

kalangan politisi, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan di antara

para pakar. Mereka memperdebatkan manfaat ataupun kerugian yang

timbul dari banyaknya wilayah yang dimekarkan. Berbagai pandangan

dan opini disampaikan untuk mendukung sikap masing-masing pihak. Ada

yang menyatakan bahwa pemekaran telah membuka peluang terjadinya

bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk

memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari

penerimaan daerah sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu

perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan

bahwa pemekaran wilayah merupakan bisnis kelompok elit di daerah

yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi

Di sisi lain, banyak pula argumen yang diajukan untuk mendukung

pemekaran, yaitu antara lain adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya

jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi

kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan.

Alasan lainnya adalah diupayakannya pengembangan demokrasi lokal

melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Terlepas dari

masalah pro dan kontra, perangkat hukum dan perundangan yang ada,

yaitu Peraturan Pemerintah No. 129/2000 tentang Persyaratan

Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan

Daerah, memang masih dianggap memiliki banyak kekurangan. Hal inilah

yang mengakibatkan mudahnya satu proposal pemekaran wilayah

pemerintahan diloloskan. Dalam kondisi demikian, timbul pertanyaan

apakah kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik pada

akhirnya benar-benar meningkat setelah daerah tersebut dimekarkan?

Permasalahan inilah yang coba di bahas pada bab pemebahasan makalah

ini.

B.     Rumusan Masalah

Beberapa hal yang dijadikan rumusan permasalahan dalam makalah ini

adalah:

1. Bagaimanakah perkembangan pemekaran daerah dalam aspek

ekonomi, keuangan pemerintah, pelayanan publik dan aparatur

pemerintahan?

2. Apa sajakah masalah-masalah yang terjadi dalam masa pemekaran

daerah, khususnya dalam aspek ekonomi, keuangan pemerintah,

pelayanan publik dan aparatur pemerintahan serta dampaknya

terhadap kesejahteraan masyarakat ?

C.    Tujuan Penulisan

Beberapa tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

1. Mengevaluasi perkembangan pemekaran daerah dalam aspek

ekonomi, keuangan pemerintah, pelayanan publik dan aparatur

pemerintahan.

2. Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam masa

pemekaran daerah, khususnya dalam aspek ekonomi, keuangan

pemerintah, pelayanan publik dan aparatur pemerintahan serta

dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat;

BAB II

DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

1. A.    Perkembangan Pemekaran Daerah Ditinjau Dari

Berbagai Aspek  

Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah

administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih

daerah otonom baru berdasarkan UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah hasil amandemen UU RI nomor 22 tahun 1999.

Landasan pelaksanaannya didasarkan pada PP nomor 129 tahun 2000.

Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran, diperlukan

adanya perbandingan kinerja daerah tersebut sebelum dan sesudah

pemekaran. Dari hal ini akan terlihat, apakah terjadi perubahan

(kemajuan) yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan.

Pendekatan semacam ini dapat dianggap kurang tepat bila tidak ada

pembanding yang setara. Di samping itu, perbandingan dapat dilakukan

antara daerah induk dan DOB sehingga dapat dilihat bagaimana dampak

yang terjadi di kedua daerah tersebut setelah pemekaran. Perbandingan

juga dilakukan terhadap perkembangan rata-rata daerah kabupaten/kota

dalam satu propinsi yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara

umum kondisi daerah DOB, daerah induk. maupun daerah sekitarnya.

Perbandingan perkembangan pemekaran wilayah dapat dilihat pada

beberapa aspek yaitu:

a) kinerja perekonomian daerah;

b) kinerja keuangan daerah;

c) kinerja pelayanan publik; serta

d) kinerja aparatur pemerintah daerah.

Keempat aspek tersebut saling terkait satu sama lain. Secara teoritis,

pemekaran daerah mendorong lahirnya pemerintahan baru, yang pada

gilirannya membutuhkan aparatur untuk menjalankannya. Dalam tugas

menjalankan fungsi kepemerintahan, aparatur berwenang untuk

mengelola keuangan yang ada, agar dimanfaatkan semaksimal mungkin

bagi pelayanan publik serta mendorong perekonomian daerah. Hal ini

harus dilakukan melalui belanja aparatur maupun belanja modal. Pada

akhirnya hal ini akan kembali kepada siklus keuangan daerah melalui

penerimaan pajak dan retribusi, juga kembali ke masyarakat melalui

pelayanan publik yang diterimanya.

Aspek-aspek yang sekaligus dijadikan indikator  dalam mencapai

perkembangan dari pemekaran  ini dapat dijelaskan sebagai

berikut :

a.      Kinerja Ekonomi Daerah

Fokus kinerja ekonomi digunakan untuk mengukur, apakah setelah

pemekaran terjadi perkembangan dalam kondisi perekonomian daerah

atau tidak. Indikator yang akan digunakan sebagai ukuran kinerja

ekonomi daerah adalah:

 1. Pertumbuhan PDRB Non-migas (ECGI)

Indikator ini mengukur gerak perekonomian daerah yang mampu

menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB harga

konstan 2000.

2. PDRB per Kapita (WELFI)

Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah

yang bersangkutan.

3. Rasio PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Propinsi (ESERI)

Indikator ini melihat seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di

satu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam satu wilayah

propinsi. Besarnya tingkat perkembangan dikorelasikan dengan perbaikan

pada kinerja ekonomi.

4. Angka Kemiskinan (POVEI)

Pembangunan ekonomi seyogyanya mengurangi tingkat kemiskinan yang

diukur menggunakan  head-count index, yaitu persentase jumlah orang

miskin terhadap total penduduk. Untuk mengetahui secara umum

perkembangan ekonomi daerah maka dibuat Indeks Kinerja Ekonomi

Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat

indikator di atas.

b. Kinerja keuangan pemerintah daerah

Keuangan pemerintah daerah tidak saja mencerminkan arah dan

pencapaian kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan di daerah

secara umum, tetapi juga menggambarkan sejauh mana tugas dan

kewajiban yang diembankan pada pemerintah daerah (kabupaten) dalam

konteks desentralisasi fiskal itu dilaksanakan. Oleh karena itu, evaluasi

kinerja keuangan pemerintah daerah dalam konteks pemekaran daerah

ini menggunakan indikator-indikator kinerja keuangan yang tidak saja

merefleksikan kinerja keuangan dari sisi keuangan pemerintah daerah

secara mikro tetapi juga secara makro, sehingga diperoleh indikator-

indikator yang terukur, berimbang dan komprehensif. Indikator-indikator

yang dimaksud adalah :

1. Ketergantungan Fiskal (FIDI)

Indikator ini dirumuskan sebagai persentase dari Dana Alokasi Umum

(yang sudah dikurangi Belanja Pegawai) dalam Total Pendapatan

anggaran daerah.

2. Kapasitas Penciptaan Pendapatan (FGII)

Proporsi PAD tidak dinyatakan dalam total nilai APBD, namun dinyatakan

sebagai persentase dari PDRB kabupaten yang bersangkutan. Hal ini

diperlukan untuk menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan kapasitas penciptaan

pendapatan (income generation) masing-masing daerah.

3. Proporsi Belanja Modal (FCAPEXI)

Indikator ini menunjukkan arah pengelolaan belanja pemerintah pada

manfaat jangka panjang, sehingga memberikan multiplier yang lebih

besar terhadap perekonomian. Indikator ini dirumuskan sebagai

persentase dari Belanja Modal dalam Total Belanja pada anggaran daerah.

4. Kontribusi Sektor Pemerintah (FCEI)

Indikator ini menunjukkan kontribusi pemerintah dalam menggerakkan

perekonomian. Nilainya dinyatakan sebagai persentase Total Belanja

Pemerintah dalam PDRB kabupaten yang bersangkutan. Untuk

mengetahui secara komprehensif kinerja keuangan pemerintah ini, maka

dibuat Indeks.

c. Kinerja Pelayanan Publik

Evaluasi kinerja pelayanan publik akan difokuskan kepada pelayanan

bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Namun harus diingat

bahwa dalam waktu yang relatif singkat (5 tahun setelah pemekaran) bisa

jadi belum terlihat perubahan yang berarti dalam capaian (outcome)

kinerja pelayanan publik ini.

d. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Aparatur pemerintah menjadi hal pokok yang dievaluasi, untuk

mengetahui seberapa jauh ketersediaan aparatur dapat memenuhi

tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Semakin banyak jumlah aparatur

yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, semakin baik pula

ketersediaan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

B.     Dampak Dari Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat

Beberapa hasil evaluasi terhadap pemekaran daerah menunjukkan bahwa

kebanyakan daerah-daerah pemekaran secara umum memang tidak

berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan daerah induk

atau daerah kontrol. Namun setelah lima tahun dimekarkan, ternyata

kondisi daerah otonom baru (DOB) juga secara umum masih tetap berada

di bawah kondisi daerah induk dan daerah kontrol.

Pertumbuhan ekonomi daerah otonom baru (DOB) lebih fluktuatif

dibandingkan dengan daerah induk yang relatif stabil dan terus

meningkat. Memang pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran

(gabungan DOB dan daerah induk) menjadi lebih tinggi dari daerah-

daerah kabupaten lainnya, namun masih lebih rendah dari daerah kontrol.

Hal ini berarti, walaupun daerah pemekaran telah melakukan upaya

memperbaiki perekonomian, di masa transisi membutuhkan proses,

belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan.

Sebagai leading sector di daerah DOB, sektor pertanian sangat rentan

terhadap gejolak harga, baik harga komoditi maupun hal-hal lain yang

secara teknis mempengaruhi nilai tambah sektor pertanian. Oleh karena

itu, kemajuan perekonomian DOB sangat tergantung pada usaha

pemerintah dan masyarakat dalam menggerakkan sektor tersebut. Porsi

perekonomian daerah DOB yang lebih kecil dibandingkan daerah lain

dalam perekonomian satu wilayah (propinsi) mengindikasikan, bahwa

secara relatif daerah DOB belum memiliki peran dalam pengembangan

perekonomian regional.

Beberapa dampak sebagai akibat dari pemekaran daerah antara lain :

1.      Penduduk miskin lebih terkonsentrasi pada daerah DOB

Meskipun terjadi pengurangan kemiskinan di seluruh daerah, terlihat

bahwa pemekaran mendorong pelepasan penduduk miskin dari daerah

induk ke DOB. Data menunjukkan bahwa penduduk miskin justru jadi

terkonsentrasi di DOB. Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan

kesejahteraan masyarakat di daerah DOB belum dapat mengejar

ketertinggalannya dari daerah induk, meski kesejahteraan DOB telah

relatif sama dengan daerah-daerah kabupaten lainnya. Lebih dari itu,

indikator pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan bahwa daerah

pemekaan (daerah baru dan daerah induk) memiliki pertumbuhan yang

lebih baik dari rata-rata daerah secara keseluruhan dan daerah kontrol.

Dari sisi ekonomi, penyebab ketertinggalan daerah DOB dari daerah induk

maupun daerah lainnya adalah keterbatasan sumber daya alam, juga

keterbatasan sumber daya manusia (penduduk miskin cukup banyak),

dan belum maksimalnya dukungan pemerintah dalam menggerakkan

perekonomian melalui investasi publik. Masalah-masalah yang dihadapi

pada aspek ekonomi cukup beragam dan belum kondusif dalam

menggerakkan investasi, pola belanja aparatur, dan pembangunan yang

belum sepenuhnya mendukung perekonomian lokal karena masalah

tempat tinggal aparatur, pemilihan ibukota kabupaten yang belum dapat

menciptakan pusat perekonomian di DOB, keterbatasan berbagai

infrastruktur penunjang ekonomi maupun penunjang pusat fasilitas

pemerintahan.

Kinerja keuangan daerah otonom baru (DOB)

Secara umum kinerja keuangan daerah otonom baru (DOB) lebih rendah

dibandingkan daerah induk. Selama lima tahun kinerja keuangan DOB

cenderung konstan, sementara kinerja keuangan daerah induk cenderung

meningkat. DOB memiliki ketergantungan fiskal yang lebih tinggi

dibandingkan dengan daerah induk, dengan kesenjangan yang semakin

melebar. Pemekaran juga mendorong ketergantungan yang lebih besar di

daerah pemekaran dibandingkan dengan daerah kontrol maupun

kabupaten lain pada umumnya.

Optimalisasi sumber-sumber PAD di daerah DOB relatif lebih rendah

dibandingkan daerah induk. Sementara itu, jika dibandingkan dengan

daerah kontrol maupun rata-rata daerah, optimalisasi PAD di daerah

pemekaran relatif lebih rendah walaupun perbedaannya cukup rendah.

Dapat dikatakan bahwa sumbersumber ekonomi yang juga menjadi

sumber-sumber PAD di daerah kontrol atau kabupaten lainnya pada

umumnya sudah dalam kondisi mantap (steady state).

Dalam periode 2001-2005, kinerja keuangan pemerintah DOB mengalami

peningkatan, baik dari sisi penurunan dependensi fiskal maupun dari sisi

kontribusi ekonomi. Hanya saja peningkatan kinerja tersebut belum dapat

dikatakan optimal karena masih tergolong dalam dependensi fiskal yang

tinggi dengan kontribusi ekonomi yang relatif rendah. Hal ini terjadi dalam

kondisi investasi pemerintah (capital expenditure) DOB yang relatif lebih

besar dibandingkan daerah lainnya. Tentunya ini terkait dengan

kenyataan bahwa DOB masih berada dalam fase transisi, baik secara

kelembagaan, aparatur maupun infrastruktur pemerintahan.

3.      Kinerja pelayanan public di DOB

Secara umum kinerja pelayanan publik di DOB masih di bawah daerah

induk, walaupun kesenjangannya relatif kecil. Kinerja pelayanan publik di

DOB plus daerah induk secara umum masih berada di bawah kinerja

pelayanan publik di daerah kontrol maupun rata-rata kabupaten. Selama

lima tahun terakhir, di semua kategori daerah terlihat kinerja pelayanan

publik yang cenderung menurun. Masalah yang dihadapi dalam pelayanan

publik ialah :

1. tidak efektifnya penggunaan dana, terkait dengan kebutuhan dana

yang tidak seimbang dengan dengan luas wilayah dan jumlah

penduduk yang relatif sama,

2. ketersediaan tenaga pelayanan pada masyarakat karena

perkembangan ekonomi dan fasilitas yang terbatas, dan

3. masih terbatasnya pemanfaatan layanan publik publik yang

diberikan.

4.      Kinerja aparatur di daerah DOB

Kinerja aparatur secara keseluruhan menunjukkan fluktuasi di DOB dan

daerah induk, meskipun dalam dua tahun terakhir posisi daerah induk

masih lebih baik daripada daerah DOB. Jumlah aparatur cenderung

meningkat selama lima tahun pemekaran. Kualitas aparatur di DOB masih

sangat rendah, meskipun data menunjukkan adanya peningkatan

persentase aparat dengan pendidikan minimal sarjana. Daerah DOB

belum menunjukkan kinerja sesuai dengan yang diharapkan, karena pada

masa transisi tidak ada desain penempatan aparatur yang benar-benar

baik. Di samping itu, pembatasan jumlah aparatur yang formasinya

ditentukan oleh pusat juga ikut menentukan ketersediaan aparatur.

Masalah-masalah yang ditemui pada pengelolaan aparatur di antaranya:

adanya ketidaksesuaian antara aparatur yang dibutuhkan dengan

ketersediaan aparatur yang ada, kualitas aparatur yang rendah, aparatur

daerah bekerja dalam kondisi underemployment, yakni bekerja di bawah

standar waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

 

C.    Beberapa Contoh  Kasus Yang Mendukung Pembahasan

Permasalahan Pro Dan Kontra Akibat Dampak Pemekaran

Daerah16 FEBRUARI 2009majalah TEMPO

Bambang P.S. Brodjonegoro:

Pemekaran Wilayah Harus Dihentikan.

GEBU tuntutan pemekaran wilayah berakhir tragis di Sumatera

Utara. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Abdul Aziz Angkat,

tewas akibat aksi anar-kis yang menginginkan terbentuknya Provinsi

Tapanuli. Setelah kematian Abdul Aziz, banyak pihak mulai berpikir

ulang: sungguhkah pemekaran wilayah bermanfaat?

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof Dr Bambang

Permadi Soemantri Brodjonegoro, PhD, termasuk yang berpendapat

bahwa pemekaran wilayah lebih banyak membawa mudarat. Survei

yang dilakukan United Nations Development Programme dan Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional juga menunjukkan daerah

baru hasil pemekaran justru sulit berkembang. Jika kecenderungan

ini tak dihentikan, pelayanan masyarakat malah mengalami

kemunduran.

Pada Rabu malam pekan lalu, Nugroho Dewanto, Arif

Kuswardono, dan Harun Mahbub dari Tempo berbincang

dengan Bambang di rumahnya yang asri di kawasan

Jatipadang, Jakarta Selatan. Pria yang pada April mendatang

memangku posisi Direktur Riset Bank Pembangunan Islam

itu tak hanya menyerukan agar pemekaran wilayah

dihentikan; ia juga menyarankan penggabungan daerah,

agar ekonomi lebih berkembang

 Analisa kasus

Pada dasarnya, pemekaran daerah di Indonesia di bentuk dengan tujuan

meningkatkan pelayanan untuk masyrakat. Dengan adanya pemekaran

daerah di harapakan setiap kebutuhan masyarakat yang harus di penuhi

oleh pemerintah dapat di identifikasi dan terkoordinir dengan baik sesuai

dengan potensi masing-masing. Namun jika dilihat dari konsepnya, peran

pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan masyarakat, karena

dia merupakan unit yang terdekat dengan masyarakat kesalahan bukan

terletak dari kebijakan yang ada, namun lebih kepada kinerja para

aparatur yang tidak melaksnakan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

Melihat dari contoh kasus diatas, Fenomena tersebut telah menimbulkan

sikap pro dan kontra di berbagai kalangan politisi, tokoh masyarakat,

pejabat pemerintah, dan di antara para pakar. Mereka memperdebatkan

manfaat ataupun kerugian yang timbul dari banyaknya wilayah yang

dimekarkan. Berbagai pandangan dan opini disampaikan untuk

mendukung sikap masing-masing pihak. Ada yang menyatakan bahwa

pemekaran telah membuka peluang terjadinya bureaucratic and political

rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana,

baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Hal

ini menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi.

Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan bahwa pemekaran wilayah merupakan

bisnis kelompok elit di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan

posisi

Bila melihat sejarah Sumatera Utara, dari zaman Pak Harto sampai

sekarang, mayoritas gubernurnya bukan Batak yang beragama Kristen.

Kebanyakan Melayu atau Batak muslim. Nah, orang-orang Batak Kristen

merasa disingkirkan. Dalam konteks pembangunan wilayah, kita lihat di

Sumatera Utara yang berkembang hanya daerah pantai timur. Wilayah

pantai barat tertinggal.

Pemerintah kadang berpikir, kalau mereka tidak setuju, nanti DPR akan

membalas. Karena itu pemerintah tidak mau repot, tidak mau

menghalangi DPR. Makanya pengusul pemekaran daerah mati-matian

melobi DPR. Bila lewat pemerintah, jalannya cukup panjang. Ada

kemungkinan tidak lolos di tingkat Departemen Dalam Negeri atau Dewan

Pertimbangan Otonomi Daerah. Tapi, kalau lewat DPR, pasti lolos karena

langsung masuk RUU, dan pemerintah dalam posisi tidak gampang untuk

mengatakan tidak.

Beberapa dampak dari pemekaran wilayah berdasrkan contoh kasus di

atas adalah :

a.      hasil pemekaran justru korupsi makin berbiak

Korupsi itu tanda kualitas pelayanan publik buruk. Data pertumbuhan

ekonomi daerah hasil pemekaran dengan data di kementerian daerah

tertinggal menunjukkan cukup banyak daerah baru langsung masuk

kategori daerah tertinggal. Mungkin kita ingat kelaparan di Yahukimo,

Papua. Yahukimo adalah hasil pemekaran daerah. Jadi, ketika pemekaran

dilakukan, malah muncul kelaparan. Ini berarti layanan publiknya tidak

jalan.

b.      Kinerja aparatur yang tidak baik

Mereka belum siap, dan anggaran terbatas. Dana alokasi umum kan

dibagikan ke semua kabupaten? Ketika ada pemekaran, dana itu

diambilkan dari daerah induk, berkurang masuk ke daerah pemekaran.

Karena banyak daerah baru, uang yang diterima per daerah makin kecil.

Padahal, daerah punya ongkos tetap yang tidak bisa diapa-apakan.

Misalnya, gaji pegawai yang terus bertambah, membangun sarana dan

sistem pemerintahan. Uang yang tersisa untuk layan-an publik pun makin

kecil. Wajar kalau kualitas layanan menurun karena uang operasional tak

banyak lagi.

Mungkin kedua hal tersebut yang membuat mencuatnya permasalahan

pro dan kontranya masalah pemekaran daerah

BAB III

PENUTUPAN

 

a.         Kesimpulan

Banyak terjadinya pro dan kontra dari pemekran daerah setelah

masyrakat melihat dampak positif maupun negative dari pemekaran

daerah itu sendiri. Secara umum untuk melihat adanya perkembangan

dari pemekaran daearah dapat di lihat dari 4 aspek yaitu :

a) kinerja perekonomian daerah;

b) kinerja keuangan daerah;

c) kinerja pelayanan publik; serta

d) kinerja aparatur pemerintah daerah

berdasarkan beberapa hasil evaluasi dari pemekaran daerah, dampak

yang timbulkan lebih banyak negatifnya dari pada positifnya. Hal ini lagi-

lagi bukan disebabkan oleh kebijakannya otonomi mengenai pemekaran

daerah yang salah tetapi lebih kepada kinerja aparatur pemerintah yang

terindikasi sesuai dengan aspek-aspek diatas. Terlebih lagi ditambah

dengan beberapa contoh kasus yang menyatakan penolakan dari

pemekaran daerah karena kecewa dengan kinerja aparatur pemerintah

yang ditugaskan disana.

b.   Saran

Beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan masukan pelaksanaan 

pemekaran daerah kedepannya :

1. Benahi birokrasi yang ada, tupoksi setiap organisasi yang bergerak

untuk pemekaran daerah benar-benar berjalan sesuai dengan yang

diharapkan pada Undang Undang No. 22/1999.

2. Persiapakan semua aparatur pemerintah yang akan terlibat dalam

mewujudkan pemekaran daerah

3. evaluasi yang ketat setiap pelaksanaan pemekaran daerah. Setelah

beberapa tahun, lima tahun misalnya, kalau pemerintah daerah

tidak mampu melayani kebutuhan dasar masyarakat, dia harus

bergabung dengan daerah induknya kembali, atau dengan

tetangganya

DAFTAR PUSTAKA

 

Hasibuan, Albert. 2002. Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan. Jakarta :

Pustaka Sinar Harapan

Mardiasmo, MBA.dkk. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.

Yogyakarta : Andi

Syarifin, Pipin. 2005. Pemerintah daerah di Indonesia. Bandung : Pustaka

Setia

Wasistiono, Sado. 2003. Kapita selekta manajemen Pemerintah.

Bandung : Focus Media

Widodo, Joko. 2001.Good Governance.Surabaya : Insan Cendikia

 

Darmawan. 2008. Jurnal penelitian : Studi Evaluasi Dampak Pemekaran

Daerah 2001-

                                 2007. BAPPENAS

www. http// : Pemekaran daerah dan kesejahteraan masyarakat.htm.

diakses tanggal 3

desember 2011

republikaonline-pemekaranwilayah.htm. diakses tanggal 3 desember 2011

HarianSeputarIndonesia_Sumber_Referensi Terpercaya.htm. diakses 3

desember 2011