digital_20334132-T32550-Glady Raditya Sartika.pdf

8/20/2019 digital_20334132-T32550-Glady Raditya Sartika.pdf

1/116

UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BADAN LAYANAN UMUM

(STUDI KASUS PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY)

TESIS

GLADYS RADITYA SARTIKA

1006828256

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

SALEMBA

JANUARI 2013

Tinjauan yuridis..., Gladys Raditya Sartika, FH UI, 2013


2/116

i

UNIVERSITAS INDONESIA


(STUDI KASUS PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister kenotariatan

GLADYS RADITYA SARTIKA

1006828256

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

SALEMBA

JANUARI 2013



3/116



4/116


5/116

iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat

pertolongan, penyertaan dan kasih setia-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan

tesis ini. Penulis merasa sungguh diberkati atas segala karunia dan kemudahan

yang Tuhan berikan selama ini, khususnya selama penulis menyelesaikan tesis

yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BADAN LAYANAN

UMUM (STUDI KASUS PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN BADAN

LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY).

Dalam melakukan penelitian dan penulisan tesis ini, penulis memperoleh banyak

bantuan, dorongan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk

itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh

pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini:

1. Bapak Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M., sebagai Pembimbing penulis

yang selalu memberikan dorongan, kritik, dan saran kepada penulis

mengenai materi pembahasan tesis ini, yang mau meluangkan waktu

di tengah kesibukan beliau untuk membantu penulis dalam penulisan

tesis ini.

2. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. dan Ibu Wenny Setiawati

S.H, M.LI., atas kesediaannya untuk meluangkan waktu menguji

sidang tesis saya.

3. Orangtua penulis, Bambang Soesatyo dan Rachmiwati Nazar serta

Lenny dan Dewi Puspa yang telah memberikan cinta dan kasih

sayangnya. Terimakasih untuk semua dukungan, doa, moral, dan

materialnya, serta tidak henti-hentinya memberikan semangat dan

motivasi kepada penulis untuk selalu merasa optimis dan tidak putus

asa dalam mengejar cita-cita.

4.

Ketujuh adik penulis, Dimaz Raditya Nazar Soesatyo, Yudhistira

Raditya Priyono Soesatyo, Laras Shintya Putri Soesatyo, Saras

Shintya Putri Soesatyo, Belliza Shintya Putri Soesatyo, Debby

Pramestya Putri Soesatyo, dan Bedirgha Pramestya Putra Soesatyo,



6/116

v

terimakasih untuk canda tawa dan berantemnya serta dorongan dan

motivasinya.

5. Saudara-saudara penulis Rita Sariwati, Marisa Mifta Huda, dan Fifi

Mifta Huda, terimaksih untuk dukungan dan motivasinya untuk

penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Suami penulis, Wisnu Muhammad Daya, terimaksih untuk cinta dan

kasih sayangnya serta dukungan dan dorongan kepada penulis dalam

menyelesaikan tesis ini.

7. Siti Fathya, Faris Rachman, Diani Julyanti, Maya Angelina, Karina

Dinanty, dan Ibram Putra selaku sahabat-sahabat penulis. Terimakasih

atas persahabatan, canda tawa, suka-duka, humor-humor sarkas,

motivasi, dukungan, bantuan, dan mimpi-mimpi ajaibnya.

8. Rinanti Ayuningtias, Paramitha Sudja, Liza Sitompul, Sheila Nurul

Afina, Ardita Rizani, dan Maya Safira, selaku sahabat-sahabat

perkoreaan dan peroppars-an penulis. Terimakasih atas dukungan,

serta motivasi.

9. Selasih J. Rusma, Tika Amelia, Mutmainah Sarah, Karina Nadia,

Rahmania, Muftia Ramadhani, dan Egi Anggiawati, selaku sahabat-

sahabat penulis selama berkuliah di MKnUI Salemba. Terimakasih

atas untuk semua motivasi, suka-duka, bantuan, informasi, kegalauan,

kekhawatiran, berantem-berantem ga jelasnya, serta asam manisnya

perjuangan bagi kita bersama. Bersama kita galau, bersama kita

LULUS! Together we can through this race!.

10. Atas Rihajeng, teman satu bimbingan penulis. Terimakasih buat bbm

setiap harinya, makin hari makin kaya orang pacaran, semoga nilaisidang tesis kita memuaskan ya, jeng!, serta dorongan dan

motivasinya.

11. Keluarga Besar MKnUI, khususnya angkatan 2011/2013 yang telah

memberikan banyak kenangan, cerita, pengalaman serta pembelajaran

selama 2 tahun ini. Terimakasih atas kekompakannya dalam kuliah.

12. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam

proses penulisan tesis, namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



7/116

vi

Terimaksih untuk semuanya, tanpa bantuan, doa, dan dukungan kalian

penulis tidak akan dapat menyelsaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat

bagi pengembangan ilmu.



8/116



9/116

viii

ABSTRAK

Nama : Gladys Raditya Sartika

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Badan Layanan Umum (Studi

Kasus Pendirian dan Penyelenggaraan Badan Layanan

Umum Transjakarta Busway)

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.Contoh dari Badan Layanan Umum yang telah berdiri dan yang menjadi fokusanalisis tesis ini adalah Badan Layanan Umum Transjakarta Busway yang diatur

dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Layanan

Umum Transjakarta Busway. Bagaimanakah dengan permasalahan pokok

tersebut, tesis ini juga menganalisis prosedur dan mekanisme pendirian

kewenangan, tugas dan kewajiban dari Badan Layanan Umum dan Badan

Layanan Umum Transjakarta Busway. Penelitian tesis ini menemukan bahwa hal

tersebut diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi,dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway, sebagai pelaksanaan

dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kata-kata Kunci :Badan Layanan Umum, BLU Transjakarta Busway , Badan Hukum, dan Peraturan

Pemerintah Badan Layanan Umum.

Universitas Indonesia



10/116

ix

ABSTRACT

Name : Gladys Raditya Sartika

Program : Master of Notary

Title : Legal Analysis of the Public Service Entities (Case Study of the

Establisment and Management of Public Service Entity of

Transjakarta Busway)

By the enactment of Law Number 1 Years of 2004 Regarding the Treasuries,

Public Service Entities was established for improving the level of service to the

public and to educate the public society. The example of the Public Service

Entities is Transjakarta Busway which based on Governed of the regional province of Jakarta and based on Number 48 Years of 2006 regarding theEstablishing, Organization, and Operation of Public Service of Trans Jakarta

( Busway). Because of these Law Statement, the standard procedures, theAuthority, which have been established among others of Transjakarta Busway.

From this research, the writer mentioned about the Government Law Number 23

Years of 2005 about the management of financial Public Service Legal Entities

and the Law from Governor of Jakarta Number 48 Years 2006 about Creating,

Organization, and Working Scheme of Public Service Entities of Trans Jakarta

( Busway). As the practical administration of Law Number 1 Years of 2004

Regarding the Treasuries.

Keyword :

Public Service Legal Entity, BLU Transjakarta Busway, Legal Entity, and the

Government Regulation on the Public Service Legal Entity.




11/116

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL………………….............................................................i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS…………………………….ii

LEMBAR PENGESAHAN………………………………………………….iii

KATA PENGANTAR……………………………………………………….iv

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH……………...vii

ABSTRAK……………...…………………………………………………..viii

ABSTRACT………………………………………………………………….ix

DAFTAR ISI………………………………………………………………….x

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………..xii

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………….……………xiii

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang…………………………………………………………1

1.2

Perumusan Masalah…………………………………………………...13

1.3 Tujuan Penelitian……………………………………………………...14

1.4 Metode Penelitian……………………………………………………..14

1.5

Sistematika Penulisan…………………………………………………18

BAB II Tinjauan Yuridis Terhadap Badan Layanan Umum

2.1. Subyek Hukum……………..…………………………………………19

2.2.

Badan Hukum…………………………………….……………….......27

2.3. Badan Layanan Umum………………………………………………..41

2.4. Analisis Terhadap BLU Transjakarta- Busway………………………..49

2.4.1.

Pembahasan Analisis Terhadap BLU Transjakarta- Busway……………………………………………………….49

2.4.2. BLU Transjakarta- Busway……….………………………….49

2.4.2.1. Profil BLU Transjakarta- Busway…………………...49

2.4.2.2. Sejarah Perusahaan BLU Transjakarta- Busway…….49

2.4.2.3. Visi dan Misi BLU Transjakarta- Busway…………..53

2.5. Prosedur dan Mekanisme Pendirian BLU………..…………………...54

2.6. Kewenangan, Tugas, dan Kewajiban dalam BLU…………………….63




12/116

xi

2.7. Prosedur dan Mekanisme Pendirian BLU Transjakarta- Busway sehingga

Badan Layanan Umum Transjakarta Busway dibuat berdasarkan Keputusan

Gubernur……………………………………..66

2.8.

Kewenangan, Tugas, dan Kewajiban BLU Transjakarta- Busway…….68

BAB III Penutup

Kesimpulan………………………………………………………………….82

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….87




13/116

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan susunan organ-organ dalam Badan Layanan Umum

Transjakarta- Busway……………………………………...…79




14/116

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum No. 23 Tahun 2005 (PP RI No. 23 Tahun 2005

Tentang Keuangan Badan Layanan Umum)

2. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48

Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan

Layanan Umum Transjakarta-Busway (PerGub No. 48 Tahun 2006

Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Layanan Umum

Transjakarta-Busway)




15/116


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ilmu hukum dikenal adanya subyek hukum. Subyek hukum adalah segala

sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan

kewajiban. Subyek hukum ini, dalam kamus Ilmu hukum disebut juga “orang”

atau “pendukung hak dan kewajiban”. Dengan demikian, subyek hukum memiliki

kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan atau dibenarkan

hukum. 1

Subyek hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manusia

Manusia atau dalam bahasa Belanda disebut naturlijke persoon,

merupakan subyek hukum. Manusia baik warganegara ataupun orang

asing dengan tak memandang agama atau kebudayaannya adalah

subyek hukum. Sebagai subyek hukum, sebagai pembawa hak,

manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk

melakukan sesuatu tindakan hukum, manusia dapat mengadakan

persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan sebagainya. 2

2. Badan Hukum

Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan istilah

rechtpersoon yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, juga

merupakan terjemahan peristilahan persona moralis (dalam

bahasa Latin), dan disebut juga legal persons (dalam bahasa Inggris).

Di samping orang (manusia), telah nampak pula di dalam hukum ikut

sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat

juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum

1 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2004), hal 25.

2

C. S. T. Kansil.& Christinne S. T. Kansil , Pengantar Ilmu Hukum, Cet 12, (Jakarta :Balai Pustaka, 2002), hal 85.

1Tinjauan yuridis..., Gladys Raditya Sartika, FH UI, 2013


16/116


2

seperti seorang manusia. Badan hukum, misalnya : suatu wakaf, suatu

stichting, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk Perseroan

Terbatas, dan lain sebagainya.3

Penulis akan membahas lebih lanjut tentang badan hukum. Badan hukum lahir

karena perjanjian dan undang-undang. Mengenai definisinya, badan hukum atau

legal entity atau legal person dalam Black’s Law Dictionary dinyatakan

sebagai“a body, other than a natural person, that confuction legally, sue or be

sued, and make decisions throught agents”.4

Pengaturan dasar dari badan hukum itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1654 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa :

“Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang

swasta berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak

mengurangi peraturan-peraturan umum dalam mana kekuasaan itu telah

diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acaraacara tertentu” 5

Sementara itu yang merupakan peraturan umum dari badan hukum adalah Pasal

1653 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula

perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan itu

ditiadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun

perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah

didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan

undang-undang atau kesusilaan baik” 6

Menurut doktrin, kriteria yang dipakai untuk menetukan ciri-ciri suatu badan

hukum adalah apabila perusahaan itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya harta kekayaan yang terpisah;

b. Ada hak-hak dan kewajiban;

3 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 31, (Jakarta : PT. Intermasa, 2003), hal 21.

4 Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary-Abridged Seventh Edition, (St. Paul

Minn : West Publishing Co, 2000), hal. 726.

5Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh

R.Tjitrosudibio, Cet 37, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006), Pasal 1654.

6

Ibid, Pasal 1653.



17/116


3

c. Mempunyai tujuan tertentu, mempuyai kepentingan sendiri; dan

d. Adanya organisasi yang teratur.7

Badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang mengaturnya,

dan sifatnya, yaitu :

1) Badan Hukum Privat.

2) Badan Hukum Publik, seperti Negara (mulai dari pemerintah pusat,

sampai pemerintah desa), dan instansi pemertintah. Contohnya seperti:

a) Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yang terdiri dari :

I. Universitas Airlangga (UNAIR);

II. Universitas Gadjah Mada (UGM);

III. Universitas Indonesia (UI);

IV. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI);

V. Universitas Sumatera Utara (USU);

VI. Institut Pertanian Bogor (IPB);

VII. Institut Teknologi Bandung (ITB);

VIII. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS).

Pada tahun 2009, bentuk Badan Hukum Milik Negara

digantikan dengan badan hukum pendidikan pemerintah

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009

tentang Badan Hukum Pendidikan. Undang-Undang

tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009

tanggal 31 Maret 2010, yang membuat pemerintahmengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan yang mengembalikan status perguruan tinggi

Badan Hukum Milik Negara menjadi perguruan tinggi yang

7 Ridho Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, (Bandung : Citra

Aditya Bakti, 2004), hal 9.



18/116


4

diselenggarakan oleh pemerintah.

b) Lembaga Sensor Film (LSF), dasar hukumnya Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1994 tentang Lembaga Sensor Film;

c) Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dasar

hukumnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

43 Tahun 1984 tentang Komite Olahraga Nasional

Indonesia dan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Departemen;

d) Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI), dasar

hukumnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

77 Tahun 2003 tentang Komisi Pelindungan Anak

Indonesia;

e) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dasar hukumnya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga

Penjamin Simpanan dan Peraturan Pemerinta Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal

Lembaga Penjamin Simpanan;

f) Badan Layanan Umum, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini penulis akan membahas dan menganalisa aspek hukum badan

hukum publik yang disebut Badan Layanan Umum (BLU). Pelayanan publik

cenderung menjadi konsep yang sering digunakan oleh banyak pihak, baik dari

kalangan praktisi maupun ilmuwan, dengan makna yang berbeda-beda. Dalam

sejarah perjalanan administrasi publik, pelayanan publik dipahami secara

sederhana sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, definisi pelayanan Publik adalah :



19/116


5

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administrarif yang disediakan oleh penyelenggaraan

pelayanan publik”.8

Literatur klasik umumnya menjelaskan bahwa “whatever government does is

public service”. Pendapat seperti itu dahulu dimaklumi karena pemerintah pada

masa orde baru hanya peduli untuk menyelenggarakan pelayanan yang menjadi

barang publik atau pelayanan yang menurut kesepakatan politik dan pertimbangan

moral dinilai penting bagi kehidupan warganya. Namun ketika telah terjadi

transformasi atau perubahan peran pemerintah dan non pemerintah dalam

penyelenggaraan layanan yang menjadi hajat hidup orang banyak definisi

pelayanan publik di atas kiranya sudah menjadi tidak relevan lagi.9

Salah satu tranformasi yang terjadi adalah transformasi dalam ranah korporasi.

Korporasi menjadi tidak hanya memproduksi barang privat tetapi juga barang dan

jasa semi publik serta barang dan jasa yang sebelumnya menjadi domain

pemerintah untuk memproduksi dan menyediakannya. 10

Di negara-negara maju, keterlibatan korporasi dan lembaga nirlaba dalam

penyelenggaraan layanan publik dengan mudah dapat dipahami karena adanya

insentif pajak yang diberikan kepada perseorangan dan korporasi agar

mendonasikan sebagian dari hartanya untuk kegiatan sosial. 11

Di Indonesia, transformasi peran korporasi dan lembaga non pemerintah dalam

pelayanan publik dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga tersebut yang bergerak dalam penyelenggaraan barang dan jasa yang dahulunya merupakan

8 Indonesia (d), Undang-Undang tentang Pelayanan Publik , UU No. 25 Tahun 2009,

Pasal 1 angka (1).

9 Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif ,

(Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), hal 14.

10 Ibid .

11

Ibid .



20/116


6

domain pemerintah, seperti pelayanan pendidikan dasar, kesehatan, penyantunan

terhadap yatim piatu, pembinaan terhadap anak jalanan, dan sebagainya.12

Pelayanan publik merupakan isu yang sangat penting dan strategis sebagai sarana

interaksi antara pemerintah dan rakyatnya. Rakyat dengan sukarela membayar

pajak dan memberikan mandat kepada pemerintah untuk menggunakan pajak

tersebut guna melayani kebutuhan barang dan jasa dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Selain itu pelayanan publik sering disebut juga sebagai

pelayanan konstitusional. Pernyataan ini disebabkan oleh klausul-klausul

konstitusi semua negara yang menyebutkan bahwa negara harus memberikan

fasilitas kepada warga negara. Dari konstitusi 165 (seratus enam puluh lima)

negara yang ada di dunia, ditemukan bahwa 116 (seratus enam belas) mengatur

hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, 73 (tujuh puluh tiga)

diantaranya hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, 95 (sembilan puluh

lima) konstitusi mengatur hak warga negara untuk memperoleh pendidikan gratis,

dan 29 (dua puluh sembilan) konstitusi yang mengatur hak warga negara untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.13

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi

kebutuhan dasar dari hak-hak setiap warga negara atas barang, jasa, dan

pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pelayanan

publik. Terkait dengan pelayanan publik dimaksud, Undang-Undang Dasar 1945

mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga

negara demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas penyelenggaraan suatu

pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih

dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta

12 Ibid .

13

Achmad Nurmandi, Manajemen Pelayanan Publik, (Yogyakarta : PT. Sinergi VisiUtama, 2010) , hal 34.



21/116


7

kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari

masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung

maupun melalui media massa, terkait dengan prosedur yang berbelit-belit, tidak

ada kepastian jangka waktu, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak

transparan, petugas yang tidak professional, sehingga menimbulkan citra yang

kurang baik terhadap pemerintah.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan

pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut, instansi

pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada

masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan

menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip pokok yang

tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar penetapan instansi

pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU.

BLU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen

keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada

masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

khususnya Pasal 68 dan Pasal 69. Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa”.14

Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa :

1) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan

anggaran tahunan;

2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan

Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak

14 Indonesia (e), Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 68 ayat (1).



22/116


8

terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan

dan kinerja Kementrian. 15

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan

Badan Layanan Umum, yang secara khusus mengatur mengenai tujuan, asas,

persyaratan, penetapan dan pencabutan Pengelolaan Keuangan BLU, penetuan

standar dan tarif layanan, pengelolaan kepegawaian serta pengaturan mengenai

remunerasi bagi pengelola Badan Layanan Umum.

Terkait dengan pembentukan Badan Layanan Umum, sebagai kebijakan teknis

operasional Menteri Keuangan telah mengeluarkan 4 (empat) Peraturan Menteri

Keuangan, yaitu :

1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan

Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menetapkan

PPK-BLU (“PMK No 7/2006”);


2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang atau Jasa Pada BLU

(“PMK No 8/2006”);


2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada BLU (“PMK No

9/2006”); dan


2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola

Dewan Pengawas dan Pegawai BLU (“PMK No 10/2006”).

Pengertian BLU menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

“BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau

15 Ibid , Pasal 69 ayat (1) dan (2).



23/116


9

jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitas.” 16

Pengertian BLU ini kemudian diadopsi kembali dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, yaitu :

“BLU adalah suatu badan usaha pemerintah yang tidak bertujuan mencarilaba, meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan otonomi, baik

milik Pemerintah pusat maupun daerah.” 17

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan BLU, tujuan BLU yaitu :

“BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalamrangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan

bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek

bisnis yang sehat”. 18

Secara umum asas BLU adalah pelayanan umum yang pengelolaannya

berdasarkan kewenangan yang didelegasikan dan tidak terpisah secara umum dari

instansi induknya. Adapun asas-asas BLU menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, yaitu :

1) “BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian

negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan

umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang

didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian

negara/ lembaga/ pemerintah daerah dan karenanya status hukum

BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah

daerah sebagai instansi induk;

3) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung

jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umumyang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang

dihasilkan;

16 Ibid , Pasal 1 angka 23.

17 Indonesia (f), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, PP RI No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBLU, Pasal 1 angka 1.

18

Ibid , Pasal 2.



24/116


10

4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan

kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota;

5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian

keuntungan;6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU

disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja

kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)/pemerintah daerah;

7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan

praktek bisnis yang sehat”. 19

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan

kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Bentuk praktek bisnis yang sehat adalah

merencanakan dan menetapkan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan,

pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan

antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, pengelolaan kas

BLU, utang BLU, pengadaan barang atau jasa, dan sistem informasi manajemen

keuangan.

Contoh Badan Layanan Umum di Indonesia yang sudah didirikan misalnya BLU

Transjakarta Busway, Rumah Sakit Pemerintah Daerah (RSPD), contohnya di

Kota Sumatera Utara RSPD Pirngadi-Medan, RSPD Djasamen Saragih, P.Siantar,

RSPD Lubuk Pakam, RSUD Rantauprapat, RSPD Sidikalang, RSPD dr

Djoelham, Binjai, RSUD dr.FL.Tobing, Sibolga, serta RSPD Kabanjahe, dan

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, contohnya seperti Hutan Tanaman

Rakyat di Kota Sumatera Utara, dan Maluku Utara, serta Hutan Tanaman Industri

di Kota Sumatera Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dan pengkajian tentang BLU dengan mengambil studi kasus pendirian dan

penyelenggaraan BLU Transjakarta Busway dengan judul : “TINJAUAN

YURIDIS TERHADAP BADAN LAYANAN UMUM (STUDI KASUS

19 Ibid , Pasal 3.



25/116


11

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN BLU TRANSJAKARTA

BUSWAY)”.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah penulis berikan pada latar belakang di atas dan

judul tesis ini, terdapat beberapa pokok permasalahan yang hendak dikaji secara

lebih lanjut dan mendalam, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme pendirian Badan Layanan Umum?

2. Bagaimana kewenangan, tugas, dan kewajiban organ-organ Badan Layanan

Umum?

3. Bagaimana prosedur dan mekanisme pendirian Badan Layanan Umum

Transjakarta Busways sehingga Badan Layanan Umum Transjakarta

Busway dibuat berdasarkan Keputusan Gubernur?

4. Bagaimana kewenangan, tugas, dan kewajiban organ-organ Badan Layanan

Umum Transjakarta Busway sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan

Gubernur Nomor 48 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan

Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta- Busway?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis prosedur dan mekanisme pendirian Badan Layanan

Umum;2. Menganalisis kewenangan, tugas dan kewajiban organ-organ Badan

Layanan Umum;

3. Menganalisis prosedur dan mekanisme pendirian Badan Layanan

Umum Transjakarta- Buswaysehingga Badan Layanan Umum

Transjakarta Busway dibuat berdasarkan Keputusan Gubernur;

4. Menganalisis kewenangan, tugas dan kewajiban organ-organ Badan

Layanan Umum Transjakarta- Buswaysebelum dan sesudah



26/116


12

dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2006 Tentang

Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Layanan Umum

Transjakarta- Busway.

1.4 METODE PENELITIAN

Dalam menyusun tesis ini, penulis akan melakukan penelitian yuridis normatif

karena dalam penelitian ini penulis akan melakukan studi dokumen serta tinjauan

terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penelitian terhadap asas-asas

hukum. 20

Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan dalam menganalisi

permasalahan-permasalahan tersebut diatas adalah KUH Perdata,21Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,22 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara,23

Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2005 tentang PPK-BLU,24 Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka

Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menetapkan

PPK-BLU (“PMK No 7/2006”),25 Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang atau Jasa

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, (Jakarta : UI-Press, 2008),

hal. 51.

21Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek),Op. Cit .

22 Indonesia (g), Undang-Undang tentang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003.

23 Indonesia (e), Op. Cit .

24 Indonesia (f), Op. Cit .

25 Indonesia (h), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja

Instansi Pemerintah Untuk Menetapkan Pola Pengeloaan Keuangan Badan Layanan Umum,

PMK No. 7 Tahun 2006.



27/116


13

Pada BLU (“PMK No 8/2006”),26

Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada

BLU (“PMK No 9/2006”),27

dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat

Pengelola Dewan Pengawas dan Pegawai BLU (“PMK No 10/2006”), 28 serta

Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun

2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola

Transjakarta- Busway Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta29

, dan Peraturan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan,

Organisasi, dan Tata Kerja BLU Transjakarta Busway.30

Untuk menunjang bahan hukum primer yang tersebut diatas, penulis juga

menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku utama yakni “ Hukum Perdata

Tertulis” karangan Salim HS,31 yang menguraikan tentang syarat-syarat

didirikannya suatu badan hukum dan karakteristik badan hukum, “ Badan Hukum :

Rechtpersoon” karangan Chidir Ali,32

yang menguraikan mengenai pengertian

tentang badan hukum, asas-asas badan hukum dan tujuan badan hukum, dan buku

“Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” karangan

26 Indonesia (i), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

tentang Kewenangan Pengadaan Barang atau Jasa Pada Badan Layanan Umum, PMK No. 8Tahun 2006.

27 Indonesia (j), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006

tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum, PMK No. 9 Tahun 2006.

28 Indonesia (k), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola Dewan Pengawas dan

Pegawai Badan Layanan Umum, PMK No. 10 Tahun 2006.

29 Indonesia (l), Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor110 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola

Transjakarta-Busway Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, SK GUB DKI No. 110 Tahun2003.

30Indonesia (m), Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2006

tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway,SK GUB No. 48 Tahun 2006.

31 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

32

Chidir Ali, Badan Hukum : Rechtpersoon, (Bandung : Alumni, 1991).



28/116


14

Jimly Asshiddiqie,33

yang menguraikan mengenai perkembangan lembaga negara

pada zaman reformasi.

Adapun bahan hukum tersier berupa jurnal-jurnal hukum nasional maupun

internasional, dan sumber-sumber elektronik lainnya yang terkait dengan latar

belakang di dirikannya BLU.

Data sekunder di atas diperoleh melalui studi dokumen atau library research.34

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui

data tertulis dengan mempergunakan analisis konten. 35Analisis konten adalah

sebuah teknik untuk menarik sebuah kesimpulan dengan mengidentifikasikan

secara spesifik, obyektif dan sistematis terhadap isi yang ada dalam sebuah data.

36

Untuk mendukung data sekunder tersebut, penulis akan melakukan research di

salah satu BLU yang telah didirikan di Jakarta, yaitu Transjakarta Busway.

Research ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dari BLU mengenai

pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum terkait dengan didirikannya Transjakarta

Busway.

33 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,

Cet 2, (Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006).

34 Soerjono Soekanto, Op. Cit , hal 21.

35 Ibid .

36 Ibid , hal 22.



29/116


15

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penganalisaan dan mempermudah pemahaman dalam

penulisan penelitian dan hasil penelitian, maka dalam tesis ini dibagi ke dalam 3

(tiga) bab sebagai berikut:

BAB I

Pada bab I penulis memaparkan latar belakang dilakukannya penelitian ini serta

alasan mengapa penulis mengangkat topik ini menjadi bahasan dalam penelitian

ini. Dalam bab ini penulis juga memaparkan apa yang menjadi topik

permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta

sistematika penulisan.

BAB II

Bab ini menguraikan definisi subyek hukum, definisi badan hukum, asas-asas

dalam badan hukum, teori-teori badan hukum, unsur-unsur badan hukum, jenis-

jenis badan hukum, definisi BLU, serta syarat-syarat di dirikannya suatu BLU.

Bab ini juga menguraikan salah satu contoh BLU yang telah berdiri di Indonesia

yaitu Transjakarta Busway, serta bab ini juga menganalisa tentang prosedur dan

mekanisme pendirian BLU, tentang kewenangan, tugas, dan kewajiban organ-

organ BLU, tentang prosedur dan mekanisme pendirian BLU Transjakarta

Busway dan tentang kewenangan, tugas, dan kewajiban organ-organ dalam BLU

Transjakarta Busway.

BAB IIIBab ini menyimpulkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah

dirumuskan pada bab I dan telah dianalisis serta diuraikan dalam bab II secara

komprehensif serta saran-saran untuk memberikan masukan dalam pengelolaan

BLU secara umum dan BLU Transjakarta Buswaysecara khusus.



30/116


16

BAB II


2.1. Subyek Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan lepas dari masalah hukum, karena

hukum selalu mempengaruhi kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan

sejahtera. Hukum itu adalah untuk manusia kaedah-kaedahnya yang berisi

perintah dan larangan itu ditunjukkan kepada anggota-anggota masyarakat atau

subyek hukum. Subyek hukum merupakan bagian pokok yang terdapat di dalamilmu hukum. 37

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam

bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut

yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah subyek hukum berasal dari

terjemahan bahasa Belanda yaitu rechtsubject atau law of subject (Inggris).38

Subyek hukum adalah ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan

kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek

hukum ialah manusia (naturlijke persoon) dan badan hukum (rechtpersoon),

misalnya Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Negara (PN), Yayasan, Badan-

badan Pemerintahan, dan sebagainya.39

Adapun subyek hukum (orang) yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu :

1. Manusia

37 Dudu M Duswara, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hal

16.

38 Titik Triwulan, Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional, (Jakarta : Prenada Media

Group, 2008), hal 40.

39

A. Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Cet 2, (Jakarta : GhaliaIndonesia, 1985), hal 29.



31/116


17

Manusia atau dalam bahasa Belanda disebut naturlijke persoon,

merupakan subyek hukum. Menurut hukum manusia adalah setiap

orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak

dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subyek hukum dimulai

sejak ia lahir dan berakhir setelah meninggal dunia. Namun ada

pengecualian menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), yaitu :

“Anak yang masih ada dalam kandungan seorang perempuan,

dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si

anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya,

dianggaplah ia tak pernah telah ada”. 40

Akan tetapi, ada golongan manusia yang dianggap tidak cakap

bertindak atau melakukan perbuatan hukum, disebut personae

miserabile yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan

sendiri hak-hak dan kewajibannya, harus diwakili oleh orang tertentu

yang ditunjuk, yaitu oleh walinya atau pengampunya (kurator nya).

Golongan manusia yang tidak dapat menjadi subyek hukum ( personae

miserabile) tersebut, dalam arti tidak dapat melakukan perbuatan

hukum di bidang keperdataan atau harta benda, adalah sebagai berikut

:

a. Anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa

(belum berusia 21 tahun), dan belum kawin/nikah;

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, terdapat

berbagai ketentuan usia minimal seseorang untuk

melakukan suatu perbuatan hukum atau memperoleh hak,

yaitu sebagai berikut :

1) Pasal 330 KUHPerdata, yaitu :

“Untuk dapat melakukan perbuatan hukum di

bidang harta benda, usia 21 (dua puluh satu)

40Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek),Op. Cit, Pasal 2.

16



32/116


18

tahun atau telah nikah (kawin) atau pernah

kawin/nikah”; 41

2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

menetapkan bahwa :

“Untuk dapat melangsungkan perkawinan,

usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan

usia 16 (enam belas) tahun bagi wanita”.42

Namun menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan :

“Yang belum berusia 21 (dua puluh satu)

tahun harus mendapat izin dari orangtua atauwalinya untuk melakukan perkawinan”; 43

3) Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(untuk selanjutnya disebut KUHPidana), yaitu :

“Belum dapat dipidana seseorang yang belum

berusia 16 (enam belas) tahun”. 44

4) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999

tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yaitu :

“Hak seseorang untuk memilih adalah usia 17tahun atau sudah/pernah kawin pada waktu

pendaftaran pemilih”; 45

5) Pasal 2 ayat (1) butir Peraturan Pemerintah Nomor

44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi,

bahwa usia untuk memperoleh Surat Izin

Mengemudi (SIM), adalah sebagai berikut :

a) “Surat Izin Mengemudi (SIM) C dan SIM D

, usia 16 (enam belas) tahun;

41 Ibid , Pasal 330.

42 Indonesia (n), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

43 Ibid , Pasal 6 ayat (1).

44Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Prof. Moeljatno, S.H., Cet 26, (Jakarta: Bumi

Aksara, 2007), Pasal 45.

45 Indonesia (o), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, UU.

No. 3 Tahun 1999, Pasal 28.



33/116


19

b) SIM A, usia 17 (tujuh belas) tahun;

c) SIM B1 dan SIM B2, usia 20 (dua puluh)

tahun;

d) Pasal 33 Keputusan Presiden Nomor 52

Tahun 1977 tentang Kependudukan, usia17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernahnikah atau kawin, wajib memiliki Kartu

Tanda Penduduk”. 46

b. Orang dewasa yang berada di bawah pengampuan

(curatele), disebabkan oleh sebagai berikut :

1) Sakit ingatan, yaitu gila, orang dungu,

penyakit suka mencuri (kleptomania),

khususnya penyakitnya;

2) Pemabuk dan pemboros (ketidakcakapannya

khusus dalam peralihan hak dalam harta

kekayaan);

3) Isteri yang tunduk pada Pasal 110 KUH

Perdata. Namun berdasarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun

1963, setiap isteri sudah dianggap cakap

melakukan perbuatan hukum. Isteri yang

ditempatkan di bawah pengampuan

berdasarkan penetapan hakim yang disebut

“kurandus”.47

2. Badan Hukum

Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan istilah

rechtpersoon yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, juga

merupakan terjemahan peristilahan persona moralis (dalam bahasa

Latin), dan disebut juga legal persons (dalam bahasa Inggris). Di

samping orang (manusia), telah nampak pula di dalam hukum ikut

sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat

46 Indonesia (p), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan danPengemudi, PP No. 44 Tahun 1993, Pasal 2 ayat (1).

47

Marwan Mas, Op. Cit , hal 28-30.



34/116


35/116


21

yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum

dengan orang manusia (naturlijke persoon). Karena itu badan hukum

dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar-menukar,

sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta

kekayaan. 51

Yang membedakan antara subyek hukum manusia dengan subyek hukum badan

hukum adalah bahwa manusia pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang

menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum yaitu:

1) Manusia mempunyai hak-hak subyektif, dan;

2) Kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti,

kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung

hak dan kewajiban.

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan disebut juga teori

fiksi, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk

melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum

adalah orang yang sudah dewasa.

Sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah

orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, seorang

wanita yang bersuami. Hal tersebut diatur didalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu

:

“Yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1) Anak yang belum dewasa;

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan

undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh

undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu”.52

51 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung : Alumni,

1985), hal 54.52Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek),Op. Cit, Pasal 1330.



36/116


22

Namun ketentuan Pasal 1330 ayat (3) KUH Perdata telah dihapus dengan

keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 1963, yang menyatakan bahwa perempuan

bersuami cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan pada badan hukum, tidak serta merta memperoleh status sebagai

subyek hukum, namun melalui proses pendaftaran kepada Kantor Panitera

Pengadilan Negara setempat hingga pengesahan oleh MenHumKam.Hal tersebut

didukung oleh pendapat dari Salim Hs, SH, Ms, bahwa teori yang berpengaruh

dalam hukum positif berkaitan keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum

adalah teori konsensi yang artinya adalah bahwa badan hukum dalam negara tidak

dapat memiliki kepribadian hukum (hak dan kewajiban dan harta kekayaan)

kecuali diperkenankan oleh hukum dalam hal ini berarti negara sendiri.

Kalimat “diperkenankan” diartikan sebagai pengesahan oleh negara melalui

Departeman Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Negeri.Berdasarkan

teori fiksi menurut pendapat Karl von Savigny, bahwa setiap bayi yang belum

dilahirkan telah memiliki hak. Artinya bahwa seluruh manusia pada prinsipnya

telah menjadi subyek hukum, namun yang kemudian dikecualikan oleh Undang-

Undang adalah yang dianggap tidak cakap atau tidak mampu.

Sehingga yang membedakan antara subyek hukum yang cakap dan subyek hukum

yang tidak cakap melakukan tindakan hukum adalah berkaitan dengan pemenuhan

tanggung jawab. Bahwa menurut Pasal 2 KUH Perdata yaitu :

“Anak yang masih ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap

sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak

menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernahtelah ada”. 53

Dilihat dari Pasal 2 KUH Perdata diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang

masih di dalam kandungan seorang wanita juga sudah dianggap sebagai subyek

hukum atau pembawa hak dan kewajiban apabila kepentingan si anak

53 Ibid, Pasal 2.



37/116


23

menghendakinya. Subyek hukum yang tidak cakap tidak dapat dikenakan

tanggung jawab secara langsung namun melalui pengampu atau curatele nya.

Manusia sebagai Subyek Hukum berakhir apabila:

1) Telah meninggal dunia;

Pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Menikmati hak kewarganegaraan tidak teergantung pada hak-

hak kenegaraan”.54

Seorang manusia sebagai pembawa hak dimulai sejak ia dilahirkan

dan berakhir pada saat ia meninggal;

2) Telah dinyatakan oleh Undang-Undang bahwa tidak mampu

bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata;

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata manusia yang dinyatakan tidak

mampu bertanggung jawab menurut Undang-Undang adalah orang

yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh dibawah

pengampuan (curatele) yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk

atau pemboros.

Subyek Hukum yang berbentuk Badan Hukum, berakhir apabila:

1) Membubarkan dirinya, atau;

2) Telah dinyatakan berakhir dalam putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap (inkracht ).55

2.2. Badan Hukum

Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu

rechpersoon. Selain diterjemahkan dalam sebagai badan hukum, beberapa sarjana

menerjemahkan istilah rechtpersoon menjadi pribadi hukum.56

Namun istilah

54 Ibid , Pasal 1.

55Bahestie Koesnadi, “Subjek Hukum”, http://bahesti.wordpress.com/2012/05/02/tugas-

bab-2-subjek-hukum/, diakses pada 5 Desember 2012, pukul 00.51 WIB.

56 Chidir Ali, Op. Cit , hal 14.



38/116


24

yang resmi digunakan dalan berbagai peraturan perundang-undangan di Indinesia

adalah badan hukum. 57

Badan hukum lahir karena perjanjian dan undang-undang. Mengenai definisinya,

badan hukum atau legal entity atau legal person dalam Black’s Law Dictionary

dinyatakan sebagai a body, other than a natural person, that confuction legally,

sue or be sued, and make decisions throught agents.58

Badan hukum adalah badan usaha yang berbadan hukum. Menurut Pasal 1654

KUH Perdata pengertian badan hukum, yaitu :

“Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak

mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah

diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu”.59

Sementara itu yang merupakan peraturan umum dari badan hukum adalah Pasal

1653 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa badan hukum adalah :

“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula

perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan ituditiadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun

perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah

didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan

undang-undang atau kesusilaan baik”. 60

Menurut Maijers, badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung

hak dan kewajiban.61

57 Ibid , hal 17.

58 Black, Henry Campbell, Op. Cit , hal. 726.

59Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek),Op. Cit , Pasal 1654.

60 Ibid, Pasal 1653.

61 Chidir Ali, Op. Cit, hal 17.



39/116


25

Menurut Logemann, badan hukum adalah suatu personifikasi, yaitu suatu

perwujudan hak dan kewajiban, hukum organisasi menentukan struktur intern dari

personifikasi itu.62

Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan hukum atau

perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti

seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat

di depan hakim.63

Menurut Rochmat Soemitro, badan hukum ialah suatu badan yang dapat

mempunyai harta, hak serta kewajiban sepeti orang pribadi. 64

Menurut Sri Soedewi Maschun Sofwan, manusia adalah badan pribadi merupakan

manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan

kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain disebut badan hukum yaitu

kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan)

dan kumpulan harta kekayaan, yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu

(yayasan). Kedua-duanya merupakan badan hukum.65

Menurut Purnadi Perbacaraka dan Agus Brotosusilo, pribadi hukum ialah suatu

badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap

sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan

hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-

kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki

kekayaan tersendiri mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindaksendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian. 66

62 Ibid.

63 Ibid , hal 19.

64 Ibid .

65 Ibid .

66 Ibid, hal 20.



40/116


26

Menurut Wirjono Prodjodikoro, badan yang di samping manusia perseorangan

juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-

kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. 67

Menurut J.J. Dormeier, bahwa :

a. Persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak

selaku seorang saja;

b. Yayasan, yaitu suatu harta kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu

maksud yang tertentu, yayasan itu diperlukan sebagai oknum. 68

Menurut E. Utrecht, badan hukum (rechtpersoon) yaitu badan yang menurut

hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau

lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan

adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan

hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu,

dan sebagainya. 69

Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan

kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat

harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya

menjadi pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap

pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam

badan hukum itu. 70

67 Ibid .

68 Ibid , hal 21.

69 Neni Sri Imayati, Hukum Bisnis : Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi,

(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), hal 124.

70

Jimly Asshiddiqie, Op. Cit , hal 69.



41/116


27

Menurut Oetarid Sadino yang menterjemahkan buku L.J Van Apeldoorn yang

berjudul Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht (Pengantar Ilmu

Hukum) yang berkenaan dengan masalah subyek hukum itu menyalin dalam

bahasa Indonesia sebagai berikut :

“Walau demikian, ajaran hukum, dan kini juga undang-undang mengakui

adanya purusa atau subyek hukum yang lain daripada manusia. Untuk

membedakannya, manusia disebut purusa kodrat (natuurlijke person) yang

lain purusa hukum. Akan tetapi ini tidak berarti, bahwa purusa yang

demikian itu juga benar-benar hanya berarti, bahwa sesuatu yang bukan

purusa atau tak dapat merupakan purusa, diperlakukan seolah-olah ia adalah

sesuatu purusa”.71

Istilah purusa kodrat atau purusa hukum (istilah resminya ialah badan hukum) bersandar pada pandangan (yang berasal dari ajaran hukum kodrat) bahwa

menurut kodratnya manusia adalah subyek hukum dan yang lain-lainnya

memperoleh kewenangan hukumnya dari hukum positif.

Selanjutnya Salim HS berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-

orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan,

serta hak dan kewajiban.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan

hukum, antara lain :

1) Mempunyai perkumpulan;

2) Mempunyai tujuan tertentu;

3) Mempunyai harta kekayaan;

4) Mempunyai hak dan kewajiban; dan

5) Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.72

Keberadaan suatu badan hukum, menurut teori ilmu hukum ditentukan oleh 4

(empat) teori yang menjadi syarat suatu badan hukum agar tergolong sebagai

subyek hukum, yaitu sebagai berikut :

71 Chidir Ali, Op. Cit , hal 16.

72 Salim HS, Op. Cit , hal 26.



42/116


28

a. Teori fiksi (Fictie Theorie)

Menurut Von Safigny, meskipun syarat-syarat dalam peraturan hukum

yang melekat pada manusia tidak ada pada badan hukum, namun

badan hukum boleh dianggap seolah-olah manusia. Dalam pandangan

penganut teori fiksi, badan hukum disamakan dengan manusia hanya

sebagai perumpamaan (fiksi) saja. Sehingga perbuatan hukum yang

dalam pelaksanaannya memerlukan jiwa manusia, seperti ketakutan

dalam suatu paksaan tidak berlaku bagi badan hukum.

Kelemahan teori fiksi adalah teori ini tidak mampu menjawab

permasalahan mengenai siapa yang akan digugat apabila seseorang

mengalami kerugian akibat dari tindakan badan hukum atau siapa

yang akan menggugat apabila perbuatan seseorang merugikan badan

hukum;

b. Teori Organ (Orgaan Theorie)

Otto Von Gierke mengemukakan bahwa badan hukum adalah sesuatu

yang sungguh-sungguh ada di dalam pergaulan hukum yang

mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat-alat (organ-organ)

yang ada padanya (pengurus). Menurut teori ini, peraturan-peraturan

hukum yang tidak berlaku dalam pandangan teori fiksi tetap berlaku

karena badan hukum memiliki organ yang dipandang sebagai jiwa

dari badan hukum tersebut;

c. Teori Kekayaan Tujuan

A Brinz berpendapat bahwa badan hukum bukanlah kekayaan dari

seseorang, melainkan kekayaan itu terikat pada tujuannya. Setiap hak

tidak ditentukan oleh suatu subyek, tetapi ditentukan oleh suatutujuan. Kelemahan teori ini adalah teori kekayaan hanya sesuai untuk

badan hukum berbentuk yayasan;

d. Teori Milik Kolektif

Menurut Planiol dan Molengraaf, hak dan kewajiban badan hukum

pada dasarnya juga menjadi hak dan kewajiban anggota secara



43/116


29

bersama-sama. Sehingga badan hukum hanyalah konstitusi yuridis

yang pada hakekatnya adalah abstrak. 73

H. M. N Purwosutjipto 74 mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat

dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat

dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan :

1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang

terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu.

Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan adanya

kekayaan pribadi para sekutu;

2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;

3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.75

Menurut doktrin, kriteria yang dipakai untuk menetukan ciri-ciri suatu badan

hukum adalah apabila perusahaan itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya harta kekayaan yang terpisah;

b. Ada hak-hak dan kewajiban;

c.

Mempunyai tujuan tertentu, mempuyai kepentingan sendiri, dan;

d. Adanya organisasi yang teratur.76

Dengan demikian di dalam hukum modern dewasa ini, suatu badan, perkumpulan,

atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah

memenuhi 5 (lima) unsur persyaratan sekaligus. Ke 5 (lima) unsur persyaratan itu

adalah :

1)

Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;

73 Komariah, Hukum Perdata, (Malang : UMM Press, 2002), hal 23-24.

74H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, Jakarta :

Djambatan, 1982) hal 63 dalam Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas : Doktrin, PeraturanPerundang-Undangan, dan Yurisprudensi, Cetakan Kedua, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hal10.

75 Ibid .

76

Ridho Ali,Op. Cit , hal 9.



44/116


30

2) Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan;

3) Kepentingan subyek hukum dalam lalu lintas hukum;

4) Organisasi kepengurusannya bersifat teratur menurut peraturan

perundang-undangan yang erlaku dan peraturan interalnya sendiri;

5) Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 77

Konsekuensi pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dengan harta pribadi

para pengurus atau anggotanya, adalah sebagai berikut :

a. Perorangan dengan harta pribadi terhadap anggota badan hukum, tidak

berhak menuntut harta badan hukum;

b. Para pengurus/anggota tidak boleh secara pribadi menagih piutang

badan hukum terhadap pihak ketiga;

c. Tidak dibenarkan kompensasi (ganti kerugian) utang pribadi dari

pengurus atau anggota dengan utang badan hukum;

d. Hubungan hukum berupa perjanjian antara pengurus/anggota dengan

badan hukum, disamakan hubungan hukum dengan pihak ketiga;

e. Jika badan hukum pailit, hanya para kreditor saja yang dapat menuntut

harta kekayaan badan hukum. 78

Badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang mengaturnya,

dan sifatnya, yaitu :

1) Badan hukum menurut bentuknya adalah pembagian badan hukum

berdasarkan pendiriannya, yaitu :1) Badan Hukum Privat;

2) Badan Hukum Publik, seperti Negara (mulai dari

pemerintah pusat, sampai pemerintah desa), dan instansi

pemertintah. Contohnya seperti:

77 Jimmy Asshidiqie, Op. Cit , hal 77.

78

Marwan Mas, Op. Cit, hal 30.



45/116


31

a) Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yang

terdiri dari :

I. Universitas Airlangga (UNAIR);

II. Universitas Gadjah Mada (UGM);

III. Universitas Indonesia (UI);

IV. Universitas Pendidikan Indonesia

(UPI);

V. Universitas Sumatera Utara

(USU);

VI. Institut Pertanian Bogor (IPB);

VII. Institut Teknologi Bandung (ITB);

VIII. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha

Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP

MIGAS).

Pada tahun 2009, bentuk Badan Hukum Milik

Negara digantikan dengan badan hukum

pendidikan pemerintah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan

Hukum Pendidikan. Undang-Undang tersebut

kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-

VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, yang

membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan yang

mengembalikan status perguruan tinggi Badan

Hukum Milik Negara menjadi perguruan

tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

b) Lembaga Sensor Film (LSF), dasar hukumnya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang



46/116


32

Perfilman dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang

Lembaga Sensor Film;

c) Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI),

dasar hukumnya Keputusan Presiden Republik


Komite Olahraga Nasional Indonesia dan

Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

d) Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI),

dasar hukumnya Keputusan Presiden Republik


Komisi Pelindungan Anak Indonesia;

e) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dasar

hukumnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal

Lembaga Penjamin Simpanan;

f) Badan Layanan Umum, dan lain sebagainya.

3) Badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya adalah

suatu pembagian badan hukum yang didasarkan atas

ketentuan yang mengatur badan hukum tersebut. Ada 2(dua) macam badan hukum, yaitu :

a. Badan hukum yang terletak dalam lapangan

hukum perdata BW ( Burgelijk Wetboek );

b. Badan hukum yang terletak dalam lapangan

hukum perdata adat;

c. Badan hukum menurut sifatnya.79

79 Salim HS, Op. Cit , hal 26.



47/116


33

Chidir Ali mengemukakan macam badan hukum publik dan badan hukum privat

(badan hukum perdata), sebagai berikut :

1) Badan hukum publik dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu :

a. Badan hukum yang mempunyai teritorial

Suatu badan hukum itu pada umumnya harus

memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan

mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya,

misalnya Negara Republik Indondesia itu mempunyai

wilayah dari Sabang sampai Merauke. Propinsi Jawa Barat,

kotapraja-kotapraja masing-masing mempunyai wilayah

selain itu ada juga badan hukum yang hanya

menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja seperti

subak di Bali merupakan organisasi kemasyrakatan yang

khusus mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan

dalam cocok tanam padi di Bali;

b. Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial

Suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib

hanya untuk tujuan tertentu saja, contohnya Bank Indonesia

adalah badan hukum yang dibentuk yang berwajib hanya

untuk tujuan yang tertentu saja, yang dalam bahasa Belanda

disebut publicekrechtelijke doel corporatie dan oleh

Soenawar Soekawati disebut badan hukum kepentingan dan

Perusahaan Negara yang bergerak di bidang tertentu.Badan

hukum tersebut dianggap tidak mempunyai tertiorial, atauteritorialnya sama dengan teritorialnya negara.

2) Badan hukum privat

Dalam badan hukum privat yang penting ialah badan-badan hukum

yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-

perorangan. Di samping ini badan hukum publik pun dapat juga



48/116


34

mendirikan suatu badan hukum keperdataan. Contoh badan hukum

privat, antara lain, yaitu perkumpulan (vereniging) diatur dalam Pasal

1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga Staatsblad 1870-64

dan Staatsblad 1939-570;80

Perbedaan antara badan hukum publik dengan badan hukum perdata, terletak pada

bagaimana carapendiriannya badan hukum tersebut, seperti yang diatur di dalam

Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ada tiga macam, yakni :

1) Badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum (Pemerintah atau

Negara), misalnya Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II atau Kotamadya,

Bank-bank yang didirikan oleh negara, dan sebagainya;

2) Badan hukum yang diakui oleh pemerintah atau kekuasaan umum, misalnya

perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi keagamaan,

dan sebagainya;

3) Badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan suatu maksud

tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan

(badan hukum dengan konstruksi keperdataan). 81

Untuk menentukan sesuatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau

termasuk badan hukum privat, dalam stelsel hukum Indonesia dapat digunakan

kriteria sebagai berikut :

a. Dilihat dari cara pendiriannya atau terjadinya, artinya badan hukum

itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh

penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan

lainnya; b. Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya

badan hukum itu pada umumnya dengan publik atau umum

melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak

80 Chidir Ali, Op. Cit , hal 62-63.

81

Riduan Syahrani, Op. Cit , hal 57.



49/116


35

dengan kedudukan yang sama dengan publik atau umum atau tidak.

Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik;

c. Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan

oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat

keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada

wewenang publik, maka badan hukum tersebut adalah badan hukum

publik. 82

Demikianlah, jika ke 3 (tiga) kriteria (unsur) itu terdapat pada suatu badan atau

badan hukum, maka dapat disebut badan hukum publik. Dalam hal ini penulis

akan membahas badan hukum publik yang berkaitan dengan Badan Layanan

Umum (BLU).

2.3 Badan Layanan Umum

Pelayanan publik cenderung menjadi konsep yang sering digunakan oleh banyak

pihak, baik dari kalangan praktisi maupun ilmuwan, dengan makna yang berbeda-

beda. Dalam sejarah perjalanan administrasi publik, pelayanan publik dipahami

secara sederhana sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut

sebagai pelayanan publik. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, definisi Pelayanan Publik adalah :

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik”. 83

Literatur umumnya menjelaskan bahwa “whatever government does is public

service”. Pendapat seperti itu dahulu dimaklumi karena pemerintah pada masa itu

hanya peduli untuk menyelenggarakan pelayanan yang menjadi barang publik

82Chidir Ali, Op. Cit, hal 62.

83

Indonesia (d), Op. Cit , UU No, 25 Tahun 2009, Pasal 1 angka (1).



50/116


36

atau pelayanan yang menurut kesepakatan politik dan pertimbangan moral dinilai

penting bagi kehidupan warganya.

Namun ketika telah terjadi transformasi atau perubahan peran pemerintah dan non

pemerintah dalam penyelenggaraan layanan yang menjadi hajat hidup orang

banyak definisi pelayanan publik di atas kiranya sudah menjadi tidak relevan lagi.

Salah satu tranformasi yang terjadi adalah transformasi dalam ranah korporasi.

Korporasi menjadi tidak hanya memproduksi barang privat tetapi juga barang dan

jasa semi publik serta barang dan jasa yang sebelumnya menjadi domain

pemerintah untuk memproduksi dan menyediakannya.

Di negara-negara maju, keterlibatan korporasi dan lembaga nirlaba dalam

penyelenggaraan layanan publik dengan mudah dapat dipahami karena adanya

insentif pajak yang diberikan kepada perseorangan dan korporasi agar

mendonasikan sebagian dari hartanya untuk kegiatan sosial.

Di Indonesia, transformasi peran korporasi dan lembaga non pemerintah dalam

pelayanan publik dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga tersebut yang

bergerak dalam penyelenggaraan barang dan jasa yang dahulunya merupakan

domain pemerintah, seperti pelayanan pendidikan dasar, kesehatan, penyantunan

terhadap yatim piatu, pembinaan terhadap anak jalanan, dan sebagainya.84

Pelayanan publik merupakan isu yang sangat penting dan strategis sebagai sarana

interaksi antara pemerintah dan rakyatnya. Rakyat dengan sukarela membayar pajak dan memberikan mandat kepada pemerintah untuk menggunakan pajak

tersebut guna melayani kebutuhan barang dan jasa dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Selain itu pelayanan publik sering disebut juga sebagai

pelayanan konstitusional. Pernyataan ini disebabkan oleh klausul-klausul atau

ketentuan-ketentuan dalam konstitusi semua negara yang menyebutkan bahwa

negara harus memberikan fasilitas kepada warga negara. Dari konstitusi 165

84

Agus Dwiyanto, Op. Cit , hal 14.



51/116


37

(seratus enam puluh lima) negara yang ada di dunia, ditemukan bahwa 116

(seratus enam belas) mengatur hak warga negara untuk memperoleh pendidikan,

73 (tujuh puluh tiga) diantaranya hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, 95

(sembilan puluh lima) konstitusi mengatur hak warga negara untuk memperoleh

pendidikan gratis, dan 29 (dua puluh sembilan) konstitusi yang mengatur hak

warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.85

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi

kebutuhan dasar dari hak-hak setiap warga negara atas barang, jasa, dan

pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pelayanan

publik. Terkait dengan pelayanan publik dimaksud, Undang-Undang Dasar 1945

mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga

negara demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas penyelenggaraan suatu

pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan

publik.

Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih

dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta

kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari

masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung

maupun melalui media massa, terkait dengan prosedur yang berbelit-belit, tidak

ada kepastian jangka waktu, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak

transparan, petugas yang tidak professional, sehingga menimbulkan citra yang

kurang baik terhadap pemerintah.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan

pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut, instansi

pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada

masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan

menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip pokok yang

85 Ibid , hal 34.



52/116


38

tertuang dalam kedua undang-undang tersebut seperti prinsip prokdutivitas,

efisiensi, dan efektivitas menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk

menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU ini diharapkan dapat menjadi

langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi

meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

khususnya Pasal 68 dan Pasal 69. Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum danmencerdaskan kehidupan bangsa”. 86

Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa :

3) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan

anggaran tahunan;

4) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan

Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangandan kinerja Kementrian. 87

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah menerbitkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pen

Documents

digital_20334132-T32550-Glady Raditya Sartika.pdf