Dinamika Ketimpangan Desa-Kota

di Makassar Raya: Sebuah Perspektif Kebijakan

Athia Yumna - The SMERU Research Institute

Dipaparkan pada “Seminar Nasional Berbagi Hasil Penelitian Sosial-Ekonomi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Hasanuddin dan

The Smeru Research Institute”

Universitas Hasanuddin, 9 Mei 2018

Urgensi Isu Ketimpangan di Indonesia

2

0.330.329

0.320.32

0.363

0.33

0.364

0.35

0.37

0.38

0.410.410.413

0.410.408

0.397

0.36

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

RASIO GINI 2001 - 2019

2011-2015: stagnant Gini

Target RPJMN

• Tren ketimpangan yang meningkat setelahReformasi

• Hubungan ketimpangandengan pembangunanekonomi ‘dual causality’

• Dampak ketimpanganterhadap stabilitas sosial

• Penurunan ketimpanganmenjadi salah satu target utama dalam RPJMN 2015-2019

3

Kota Makassar

Kab.Maros

Kab.Gowa

Lokasi studi

Tujuan Studi

• Melihat dinamikaketimpangan desa-kotadan perbedaanketimpangan dalam satuwilayah dan antarwilayah dalam koridorMakassar Raya

• Mengkaji alternatifkebijakan penurunanketimpangan di daerah

Tujuan dan Lokasi Studi

Disain Studi

Studi pendahuluan

•Tinjauan pustaka

•Pengolahandata sekunder

•Pemilihan 2 kabupatensampel

Studi di tingkatKabupaten/kota

• Wawancarainforman kuncidi dinas/lembagaterkait

• Pengumpulandata sekunder

• Pemilihan desasampel

Studi di tingkatmasyarakat

• Wawancarainforman kuncitingkat desa

• FGD dengankelompok laki-laki& perempuan(terpisah)

• Wawancaramendalam denganrumah tanggasampel (studikasus)

Diskusi dan FGD di Makasar Raya

Presentasi danDiskusi di Tingkat Nasional (Studi di Makassar Raya dan Solo Raya)

Studi kualitatif yang didukung dengan data kuantitatifwawancara, FGD, observasi, data sekunder daerah

(April – Desember 2016)

4

Karakteristik Wilayah Studi Kasus

MAKASSAR MAROS GOWA

Karakteristikumum wilayah

Perkotaan Dominan perdesaan, semi perkotaan di perbatasan Makassar

Dominan perdesaan, semi perkotaan di perbatasan Makassar

% Kemiskinan(2010-2014)

StrukturPerekonomian(3 sektorpenyumbangPDRB terbesar)

Industri pengolahan; Perdagangan besar daneceran, Reparasi Mobildan motor; Konstruksi

Transportasi danpergudangan; Industripengolahan; Pertanian, kehutanan, danperikanan

Pertanian, kehutanan, dan perikanan; Perdagangan besar daneceran, Reparasi Mobildan motor; Konstruksi

6 5 5 5

1015

13 13 13 12 9 9 8 9 8

Sumber: SMERU’s staff calculation, BPS, dan BPS Daerah Dalam Angka

5

Dinamika Pertumbuhan Ekonomi dan

Ketimpangan di Makassar, Gowa dan Maros

Berbeda-Beda (2011-2015)

4

9

14

2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan Ekonomi

Maros Gowa Makassar

• Daerah yang karakteristik wilayahnyaberubah mengalami lajupeningkatan Gini di lebih cepat daripada di daerah yang karakteristiknya tetap.

• Peningkatanketimpangan berkaitandengan dinamikapembangunan sosial-ekonomi dan spasial.

6

Ketimpangan di dalam (within) daerah

atau antar (between) daerah

7

# Pembangunan infrastruktur lintas

kab/kota dandampak

positif/negatifnya

# Perbedaan insentifdari

program/kebijakanlokal di setiap

kab/kota

Between

# jarak dan akses kepusat ekonomi,

# potensi wilayah,

# infrastruktur,

# kondisi sosial (polapikir, pendidikan,

dan budaya)

# Manfaatpembangunan yang

dirasakan berbeda untuk

setiap kelompokkesejahteraan

Within- Perubahankesejahteraankelompok termiskin < terkaya

- Peningkatan kesejahteraankelompok tengah, paling banyak terjadidi wilayah desa dansemi perkotaan

- Peningkatan kesejahteraankelompok termiskintidak cukup untukmengurangiketimpangan

- Maros mendapatmanfaat positifpembangunan toldan bandara

- Gowa kurangmendapat manfaatdari pembangunanWaduk Bili-Bili

Kebijakan PendidikanKabupaten Gowajuga dirasakanmanfaatnya oleh penduduk Makassar

Dinamika Ketimpangan di Tingkat Mikro

(komunitas) – 3 desa/kelurahan sampel

MAKASSAR RAYA

MAKASSAR MAROS GOWA

Karakteristikdesa/kelurahanstudi kasus

Perkotaan Semi perkotaan Semi perkotaan

Status Kelurahan Desa Desa

Kondisipenghidupan

Jasa, perdagangan(di tengah Kota Makassar, pusatperekonomian danperdagangan, terdapat pabrik dangudang)

Pertanian, industri(tambak ikan darat, di lokasi terdapat kawasanindustri pergudangan, sedang marakpembebasan lahan,akses ke Makassar melalui tol, dekatbandara)

Pertanian, perdagangan(banyak dibangunperumahan baru, di perbatasanMakassar-Gowa, kawasan penyanggaMakassar)

8

Kota Makassar (perkotaan)

• 2005: kenaikan BBM tidak terlalu berpengaruh karena dampaknya hanya sebentar

• 2010: ketimpangan dirasakan melebar karena banyak dibangun perumahan kelompok kaya. Persepsi tentang dinamika kesejahteraan dan ketimpangan antara kelompok perempuan dan laki-laki sedikit berbeda.

Bagi kelompok perempuan, banyaknya pembangunan mall membuka lapangan kerja bagi kelompok miskin perempuan. Begitu juga dengan adanya program pemerintah seperti PNPM yang banyak dirasakan manfaatnya untuk kelompok miskin.

Menurut kelompok laki-laki kedua hal tersebut tidak berpengaruh terhadap dinamika kesejahteraan dan ketimpangan di wilayah studi kasus ini.

Program pemerintah pusat yang ada sejak 2013 menguntungkan kelompok miskin. Sedangkan program Pemkot yang gencar dicanangkan sejak 2015 belum dirasakan manfaatnya terhadap perubahan kesejahteraan dan ketimpangan di wilayah studi kasus.

9

Kabupaten Maros (semi perkotaan)

• Pembangunan tol dan bandara program kerjasama Mamminasata memberi multiplier effect cukup besar. Akses yang lebih terbukamendorong tumbuhnya kawasan pergudangandan industri pengolahan di sekitar daerahperbatasan yang dekat dengan tol dan bandara

• Keberadaan sarana infrastruktur besar tersebutpaling banyak dinikmati oleh kelompok kaya meningkatkan mobilitas dan mempermudahaktivitas bisnis dan investasi di daerah lain

• Desa studi kasus terletak di perbatasan. Corakperekonomian awalnya didominasi olehpertanian dan tambak ikan darat. Sejak 2012 marak pembebasan lahan untukdialihfungsikan menjadi kawasan pergudangan

• Kelompok kaya dan sedang pemilik lahan lahyang paling banyak mendapat manfaat gantirugi tanah

• Kesejahteraan kelompok miskin stagnan karenaketiadaan asset dan modal, serta rendahnyaskill/pendidikan membuat mereka tidak bisabanyak terserap oleh industri baru, kecualimenjadi pekerja lepas.

10

Kabupaten Gowa (semi perkotaan)

• Pengerasan jalan - mulai pengerasanjalan kemudian dicor. Jalanmembelah desa diantara 2 RW

• Pemekaran mendorongpembangunan infrastruktur lebihcepat

• Mulai 2010 marak pembebasanlahan dan pembangunanperumahan. Letak desa studi di perbatasan Makassar, dan berfungsisebagai penyangga utk menyediakanfasilitas perumahan bagi masysrakatyang bekerja di Kota Makassar memperlebar ketimpangan (lebihdinikmati pemilik lahan dan modal)

• SPP P2KP dirasa manfaatnya oleh kelperempuan

• Program pendidikan dinikmatiseluruh kel kesejahteraanmempersempit ketimpangan

11

Penyebab “mobilitas naik” dan “mobilitas

turun/stagnan” (pengalaman rumah tangga & individu)

12

Mobilitas naik

• Pengetahuan/ketrampilan/kemauan belajar

• Networking/akses terhadap dukungan(modal, pelatihan, informasi)

• Jiwa wirausaha (termasuk kemampuanmejaga kepercayaan dan kreativitas)

• Diversifikasi usaha/penghasilan

• Melakukan investasi/menabung/akumulasi aset

• Melakukan investasi pendidikan anak

• Berkurangnya beban dari dependent

• Kebijakan pemerintah : program bantuan, infrastruktur, pro-investasi masif, layanan dasar

Mobilitas turun/stagnan

• usia lanjut

• Sakit

• pendidikan (rendah: orang tua dan/atauanak)

• Penghidupan:

• kehilangan mata pencaharian

• masalah pada usaha/bisnis (pemasaran, bahan baku dan tenaga kerja, diversifikasi/regenerasi)

• ketrampilan terbatas

• Lack of financial awareness

• Intergenerational poverty (warisan hutang, investasi pendidikan anak)

• bencana

• budaya yang membawa implikasi pada keuangan keluarga (contoh: mahar perkawinan)

13

Pemahaman para pemangku kebijakan yang rendah. Ketimpangandiasosiasikan dengan:

• Isu ketimpangan regional dan tidak dilihat sebagai isu multidimensi

• Kemiskinan sehingga kebijakan untuk mengatasinya juga disamakandengan kebijakan mengatasi kemiskinan

Respon kebijakan pemerintah daerah terbatas dan parsial terhadapmasalah ketimpangan.

• agenda Pemerintah Pusat belum sinkron dengan agenda di daerah

• Belum ada indikator yang jelas untuk mengukur ketimpangan di daerahsehingga program yang diklaim untuk mengatasi ketimpangan tidakmemiliki target yang jelas

Pemahaman para pemangku kebijakan dan responkebijakan di daerah terhadap isu ketimpangan

14

Mendorong pemerintah untuk mengeluarkan indikator ukuranketimpangan yang jelas di tingkat kab/kota

Mendorong sinkronisasi agenda dan target nasional ke dalam agenda dantarget pemda provinsi dan kab/kota:

• Mengarusutamakan isu ketimpangan ke dalam rencana pembangunandan program pemda

• Memberikan bantuan teknis kepada pemda untuk meningkatkanpemahamannya tentang isu ketimpangan

• Memasukkan indikator resmi ketimpangan sebagai target rencana, program, dan kegiatan pemda

Mendorong kerja sama dan koordinasi antarkabupaten/kota untukmengatasi ketimpangan antarwilayah.

• meningkatkan konektivitas dan sinkronisasi regulasi/program antardaerah

Implikasi Kebijakan

Sumber: “Studi Dinamika KetimpanganDesa-Kota: Studi Kasus di olo Raya danMakassar Raya” The SMERU Research

Institute dengan dukungan Ford Foundation, 2016-2017