DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS SOSIAL Jalan Jenderal Amir Machmud No. 331 Cibabat - Cimahi

PENYELARASAN RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2013 - 2018

PENYELARASAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2013-2018 i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadlirat Allah SWT yang telah berkenan

melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan penyelarasan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 telah dapat

kami selesaikan.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini adalah dokumen

perencanaan pembangunan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk

periode 5 (lima) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan OPD untuk

melaksanakan program Kepala Daerah terpilih dan program kebutuhan OPD yang

penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra

Kementerian dan Lembaga serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan OPD

terkait. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

PENYELARASAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2013-2018 ii

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengucapkan terima kasih

kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga sehingga

tersusunnya Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

ini. Semoga apa yang akan kita laksanakan mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT

serta berguna bagi peningkatan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia, khususnya

masyarakat Jawa Barat.

Cimahi, Desember 2015

KEPALA DINAS SOSIAL

PROVINSI JAWA BARAT

Drs. H. ARIFIN HARUN KERTASAPUTRA

Pembina Utama Madya NIP. 19580206 198303 1 007

PENYELARASAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2013-2018 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….... i DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………... iii

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………….... v BAB I PENDAHULUAN .................................................................

1

1.1. Latar Belakang ................................................................ 1.2. Landasan Hukum …………………………………………………………....

1.3. Maksud dan tujuan ……………………………………………………….... 1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………...

1 1

7 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT .............................................................................

11

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ………………………………………………………………….....

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ……………...... 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ………..... 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Sosial Provinsi Jawa Barat ……………………………………………....

11

96 101 116

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

121

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ……………………..... 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah ………..………………………………………………….....

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis …………………………………………….................... 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis …………………………………………...

121

122

127 128

130

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

133

4.1. Visi dan Misi Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ……………………………………………………………………………...

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi

Jawa Barat …………………………………………………………………….... 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat .......

133

134

139

PENYELARASAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2013-2018 iv

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................................................................

145

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD …………………………………………………………………

182

BAB VII PENUTUP …………………………………………………………….

184

LAMPIRAN-LAMPIRAN ……………………………………………………………......

PENYELARASAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2013-2018 v

DAFTAR TABEL

Tabel

Hal.

2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

105

2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

109

2.3 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan Sasaran Kabupaten/Kota dan Renstra K/L Tahun 2013-2018

117

2.4 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 118 2.5 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 119 2.6 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 120 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Provinsi Jawa Barat 122

3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 126

3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Sasaran Resntra Kementerian Negara Kesejahteraan Sosial Beserta Faktor

Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

127

3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Berdasarkan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota 128

3.5 Permasalahan pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

129

3.6 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Analisi KLHS Renstra Faktor

Penghambat Pendorong Keberhasilan Penangannannya 129

3.7 Skor Penentuan Isu Strategis 131

3.8 Nilai Skala Kriteria 132

3.9 Rata-Rata Skor Isu Strategis 132

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

136

4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 141

5.1 Indikator Kinerja Misi 145

5.2 Indikator Kinerja Utama 146

5.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 162

6.1 Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

182

PENYELARASAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2013-2018 vi

PENYELARASAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2013-2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Dinas Sosial tahun 2013 – 2018 merupakan rencana stratejik

(mengenai sasaran-sasaran utama yang akan dicapai) untuk kurun waktu 5

(lima) tahun yang akan datang, yaitu tahun 2013 – 2018 dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul.

Rencana stratejik mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara

untuk mencapai tujuan dan sasaran) yang berfungsi menjabarkan RPJMD

Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 dibidang kesejahteraan sosial.

Penyusunan Renstra telah dilaksanakan secara partisipasif dengan melibatkan

unsur Pimpinan, Pejabat kunci dan Staf yang mampu memberikan masukan serta

pemangku kepentingan lainnya. Selain itu Penyusunan Renstra telah

memperhatikan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Renstra Kementerian

Sosial RI serta Renstra OPD Kabupaten / Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Barat. Dengan demikian Renstra Dinas Sosial Pemerintah Jawa Barat tahun

2013 – 2018 telah selaras dengan Renstra Kementerian Sosial RI, RPJMD Provinsi

Jawa Barat dan Renstra OPD Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013 – 2018.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018, peraturan perundang-undangan yang dijadikan

landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28B, 33, dan 34;


2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian;

3. Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau

Barang;

4. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;

5. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

6. Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman;

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

8. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;

9. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

10. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

12. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional;

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (KPK);

17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;


18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang

No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

23. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional;

24. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

25. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

26. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan

Tanda Kehormatan;

27. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan

Pengumpulan Sumbangan;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan

Gelandangan dan Pengemis;


30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten / Kota;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

34. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tenetang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;

35. Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

36. Peraturan Pemerintan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;

37. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang –

Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda

Kehormatan;

38. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor bagi

Pecandu Narkotika;

39. Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN);


40. Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penertiban Sumber Dana

Yayasan;

41. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan

Yang Berkeadilan;

42. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

43. Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi

Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;

44. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan

Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;

45. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi

Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

46. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas

Keputusan Presiden No. 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan

Kemiskinan;

47. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi

Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak;

48. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;


Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

52. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Napza;

53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;


Perlindungan Anak;


Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2005 – 2025;

57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

58. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;



Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;

60. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013

61. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat;

62. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

63. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

Anak.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2013

– 2018 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai rencana

jangka menengah tahun 2013 – 2018 sebagai dokumen acuan dalam

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan kinerja

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 sebagai wujud

Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2013

– 2018 adalah meningkatakan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai


tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, menjaga eksistensi

organisasi dan sebagai instrumen pertanggung jawaban kepada

stakeholder mengenai penggunaan sumber daya dalam melaksanankan

tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat

tahun 2013 – 2018 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-

target indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai

pelayanan dan peningkatan kesejahteraan sosial di Jawa Barat.

1.4 FUNGSI DAN KEDUDUKAN RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA

BARAT TAHUN 2013 – 2018

Fungsi dan kedudukan renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2013-

2018 terhadap perancanaan pembangunan lainnya adalah :

1. Renstra Dinas Sosial tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi, misi dan

program dari RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ke dalam

strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, dengan

memperhatikan perubahan RPJP daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025,

serta renstra Kementerian Sosial RI.

2. Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 menjadi pedoman

bagi penyusunan rencana kerja atau (Renja) serta penganggaran tahun 2013-

2018

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk periode tahun

2014–2018 kami susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi

Jawa Barat

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu – isu Strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan

prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa

Barat dalam periode tahun 2013–2018.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Sosial Provinsi Jawa Barat

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Membahas mengenai :

4.1. Visi dan Misi Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi

Jawa Barat

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, sedangkan landasan operasional pelaksanaan

tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68

Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Adapun tugas pokok Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan asas

otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sedangkan fungsi Dinas

Sosial sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan sosial

meliputi pembinaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan

sosial, bantuan dan perlindungan sosial.

b. Penyelenggaraan urusan sosial, pembinaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi

sosial, pemberdayaan sosial, bantuan dan perlindungan sosial.

c. Penyelenggaran pembinaan dan pelaksanaan tugas – tugas sosial meliputi

pembinaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,

bantuan dan perlindungan sosial.

d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.


e. Penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kepala,

Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 4 (empat) Kepala

Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, dengan susunan

sebagai berikut :

1. Kepala

2. Sekretariat, membawahi:

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

b. Sub Bagian Keuangan

d. Sub bagian Perencanaan dan Program

3. Bidang Pembinaan Sosial, membawahi:

a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial

b. Seksi Bina Sumbangan Sosial

c. Seksi Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:

a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat

b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkoba

c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial

5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:

a. Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

b. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat

c. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat


6. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahi:

a. Seksi Bantuan Korban Bencana

b. Seksi Perlindungan Korban Tindak Kekerasan

c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Adapun rincian tugas dari masing masing eselon sebagai berikut

1. Kepala Dinas, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan penetapan program kerja Dinas Sosial.

b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas.

c. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan

kebijakan umum Pemerintah Daerah.

d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan

program sekretariat, pembinaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial,

pemberdayaan sosial, bantuan dan perlindungan sosial.

e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran

pelaksanaan kegiatan Dinas.

f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis,

pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang

meliputi kesekretariatan, pembinaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi

sosial, pemberdayaan sosial, bantuan dan perlindungan sosial.

g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan umum bidang sosial.


h. Menyelenggerakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan

LPPD Dinas.

i. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan.

j. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan

dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di

Kabupaten/Kota.

k. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD.

l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Dinas dan Sekretariat.

b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.

c. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja.

d. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja.

e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

f. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.

g. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan

perlengkapan.

h. Menyelenggarakan pengkajian bahan rancangan pendokumentasian

peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol

dan hubungan masyarakat.

i. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.

j. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional.


k. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


l. Menyelenggarakan pengkajian perumusan dan penetapan rencana

strategis, laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP), LKPJ dan

LPPD Dinas.

m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

n. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pembinaan Sosial.

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyuluhan dan

bimbingan sosial.

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi sumbangan sosial.

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan dan kejuangan.

e. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan sosial.

f. Menyelenggarakan pengkajian bahan-bahan koordinasi

penyelenggaraan pembinaan sosial.

g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan


Kabupaten/Kota.

i. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pembinaan

Sosial.

j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.


k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial.

b. Menyelenggarkan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan dan

rehabilitasi sosial dalam panti dan luar panti penyandang cacat, anak

nakal dan korban narkoba serta tuna sosial.

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan penyusunan

data penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba serta tuna

sosial.

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi sosialisasi pelayanan dan

rehabilitasi sosial penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba

serta tuna sosial.

e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan bimbingan

sosial luar panti penyandang cacat, anak nakal dan korban serta tuna

sosial.

f. Menyelenggarakan fasilitasi bantuan sosial penyandang cacat, anak

nakal dan korban narkoba serta tuna sosial.

g. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kelompok usaha bersama

penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba serta tuna sosial.

h. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan koordinasi penanganan

penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba serta tuna sosial.

i. Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat,

anak nakal dan korban narkoba serta tuna sosial lintas Kabupaten/Kota.


j. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi sosial

penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba serta tuna sosial di

Kabupaten/Kota untuk mendukung peningkatan pengembangan

pelayanan.

k. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


l. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan


Kabupaten/Kota.

m. Menyelenggarankan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan

dan Rehabilitasi Sosial.

n. Menyelenggarakaan koordinasi dengan unit kerja terkait.

o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pengkajian program keja Bidang Pemberdayaan

Sosial.

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman

dan suvervisi pemberdayaan PSKS.

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan suvervisi

pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan suvervisi

pemberdayaan komunitas adat.

e. Menyelenggarakan fasilitasi pemberdayaan PSKS, keluarga dan

masyarakat serta komunitas adat.

f. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan sosial.


g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan


kabupaten/kota.

i. Menyelenggarankan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang

Pemberdayaan Sosial

j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait

k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

6. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bantuan dan

Perlindungan Sosial.

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bantuan dan

perlindungan sosial.

c. Menyelenggarakan fasilitasi bantuan korban bencana, perlindungan

korban tindak kekerasan, perlindungan dan jaminan sosial.

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan pertimbangan serta memberikan

rekomendasi bantuan korban bencana, perlindungan korban tindak

kekerasan, perlindungan dan jaminan sosial.

e. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan bantuan korban

bencana, perlindungan korban tindak kekerasan, perlindungan dan

jaminan sosial.

f. Menyelenggaran telahaan staf sebagai bahan pertimbangan



g. Menyelenggarakan kordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan

dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksnaan kegiatan di

kabupaten/kota.

h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Bantuan dan

Perlindungan Sosial.

i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada gambar

dibawah ini:


Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2010 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan teknis operasional, meliputi 9 (sembilan) Balai dan 12 (dua belas) Sub Unit

sebagai berikut :

I. Balai Pelatihan Pekerjaan Sosial (BPPS) Cibabat Cimahi.

A. Tugas Pokok Balai:

Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pelatihan pekerja sosial.

B. Fungsi Balai:

1. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan

pekerjaan sosial; dan

2. penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan pekerja sosial.

C. Rincian Tugas Balai Pelatihan Pekerjaan Sosial (BPPS) Cibabat Cimahi yaitu:

1. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pelatihan

Kesejahteraan Sosial Cibabat-Cimahi;

2. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan

pekerja sosial;

3. menyelenggarakan pelatihan pekerja sosial, meliputi pengembangan

pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan Pekerja Sosialsosial,

relawan sosial, pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan

pekerja sosial profesional;

4. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan pelatihan pekerja

sosial;


5. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pelatihan Kesejahteraan

Sosial Cibabat-Cimahi;

6. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;

7. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

8. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan

9. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya

D. Susunan dan Struktur Organisasi Balai Pelatihan Pekerja Sosial Cibabat-

Cimahi;

1. Kepala Balai

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Pengembangan Pelatihan

4. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

5. Kelompok Jabatan Fungsional


E. Tugas Pokok Kepala Balai:

Melaksanakan memimpin, mengkoordinasikan, membina dan

mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pelatihan

Pekerja Sosial Cibabat-Cimahi

F. Fungsi Kepala Balai:

1. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan

pekerja sosial; dan

2. penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan pekerja sosial.

G. Rincian Tugas Kepala Balai:

1. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pelatihan

Pekerja Sosial Cibabat-Cimahi;

2. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelatihan Pekerja Sosial

Cibabat-Cimahi;

KEPALA

SUB BAGIAN TU

SEKSI PENYELENGGARAAN

PELATIHAN

SEKSI PENGEMBANGAN PELATIHAN

JABATAN

FUNGSIONAL


3. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan

pekerjaan sosial;

4. menyelenggarakan pelatihan pekerjaan sosial meliputi

pengembangan pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan;

5. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala

Dinas mengenai pelatihan pekerja sosial;





fungsinya.

H. Sub Bagian Tata Usaha

1. Tugas Pokok:

Melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana,

program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan

umum.

2. Fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program,

pengendalian dan pelaporan;

b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan

umum; dan

c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.


3. Rincian Tugas:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pelatihan

Pekerja Sosial Cibabat-Cimahi dan Subbagian Tata Usaha;

b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas

dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;

f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

kerja Balai Pelatihan Pekerja Sosial dan kegiatan Sub Bagian

Tata Usaha; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

I. Seksi Pengembangan Pelatihan:

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan pengembangan pelatihan pekerja sosial meliputi

perencanaan, metode pelatihan dan evaluasi.

2. Fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan

pelatihan pekerja sosial; dan


b. pelaksanaan pengembangan pelatihan pekerja sosial meliputi

perencanaan, metode pelatihan dan evaluasi

3. Rincian Tugas :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan

Pelatihan ;

b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis

pengembangan pelatihan pekerja sosial;

c. melaksanakan perencanaan pengembangan pelatihan Pekerja

Sosial;

d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tenaga

pelatihan kesejahteraan sosial;

e. melaksanakan pengembangan metode pelatihan pekerja sosial;

f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengembangan pelatihan

pekerja sosial;

g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan


h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

J. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan:

1. Tugas Pokok:

Melaksanakan pelatihan pekerja sosial meliputi pelayanan teknis dan

administrasi serta pelayanan alat bantu pelatihan.


2. Fungsi:

a. penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan

pekerja sosial; dan

b. pelaksanaan pelatihan pekerja sosial meliputi pelayanan teknis

dan administrasi serta pelayanan alat bantu pelatihan.

4. Rincian Tugas :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyelenggaraan

Pelatihan;

b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelatihan

Pekerja Sosial;

c. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang

penyelenggaraan pelatihan Pekerja Sosial

d. melaksanakan pelatihan bagi Pekerja Sosial;

e. melaksanakan pelayanan alat bantu pelatihan, meliputi

laboratorium kelas, laboratorium lapangan dan perpustakaan;




h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan


fungsinya.


II. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (BRSPC) Cibabat - Cimahi.

A. Tugas Pokok Balai:

Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang rehabilitasi sosial

penyandang Cacat khususnya penyandang Cacat tubuh dan tuna rungu

wicara.

B. Fungsi Balai:

1. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis rehabilitasi sosial

penyandang Cacat khususnya penyandang Cacat tubuh dan tuna

rungu wicara; dan

2. penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat khususnya

penyandang Cacat tubuh dan tuna rungu wicara

3. Rincian Tugas Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (BRSPC)

Cibabat Cimahi yaitu:

4. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Rehabilitasi

Sosial Penyandang Cacat Cibabat-Cimahi;

5. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis Rehabilitasi

Sosial Penyandang Cacat, khususnya penyandang Cacat tubuh dan

tuna rungu wicara;

6. menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, khususnya

penyandang Cacat tubuh dan tuna wicara meliputi penerimaan dan

penyaluran serta rehabilitasi sosial;


7. menyelenggarakan pendekatan awal, meliputi orientasi dan

konsultasi, identifikasi dan seleksi;

8. menyelenggarakan penerimaan penyandang Cacat khususnya

penyandang Cacat tubuh dan tuna rungu wicara;

9. menyelenggarakan bimbingan sosial, fisik, mental dan keterampilan


rungu wicara;

10. menyelenggarakan resosialisasi dan advokasi sosial kepada


rungu wicara;

11. menyelenggarakan penyaluran penyandang Cacat khususnya


12. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan lanjutan bagi eks

binaan;

13. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Rehabilitasi Sosial

Penyandang Cacat Cibabat – Cimahi;



15. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;



fungsinya.


D. Susunan dan Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang

Cacat Cibabat-Cimahi;

1. Kepala Balai


3. Seksi Penerimaan dan Penyaluran

4. Seksi Rehabilitasi Sosial

5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

E. Tugas Pokok Kepala Balai:

Melaksanakan memimpin, mengkoordinasikan, membina dan

mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Rehabilitasi

Sosial Penyandang Cacat Cibabat-Cimahi

KEPALA

SUB BAGIAN TU

SEKSI REHABILITASI SOSIAL

SEKSI PENERIMAAN DAN PENYALURAN

JABATAN

FUNGSIONAL


F. Fungsi Kepala Balai:

1. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis Rehabilitasi

Sosial Penyandang Cacat ; dan

2. penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.

G. Rincian Tugas Kepala Balai:

1. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Rehabilitasi

Sosial Penyandang Cacat Cibabat-Cimahi;

2. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Rehabilitasi Sosial

Penyandang Cacat Cibabat-Cimahi;

3. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis rehabilitasi

sosial penyandang Cacat;

4. menyelenggarakan rehabilitasi sosial penyandang Cacat khususnya

penyandang Cacat tubuh dan tuna rungu wicara meliputi

penerimaan dan penyaluran serta rehabilitasi sosial ;

5. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala

Dinas mengenai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;



7. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;




fungsinya.


1. Tugas Pokok :



umum.

2. Fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program,


b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan

umum; dan

c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.

3. Rincian Tugas:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Rehabilitasi

Sosial Penyandang Cacat Cibabat-Cimahi dan Subbagian Tata

Usaha;

b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;


e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas

dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;




h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

kerja Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat-

Cimahi dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan


fungsinya.

I. Seksi Penerimaan dan Penyaluran :

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan penerimaan dan penyaluran bagi penyandang Cacat

tubuh khususnya penyandang Cacat tubuh dan tuna rungu wicara.

2. Fungsi :

a. penyusunan bahan petunjuk teknis penerimaan dan penyaluran


rungu wicara;

b. pelaksanaan penerimaan dan penyaluran penyandang Cacat

khususnya penyandang Cacat tubuh dan tuna rungu wicara;


3. Rincian Tugas :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan

Penyaluran;

b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penerimaan

dan penyaluran penyandang Cacat khususnya penyandang Cacat

tubuh dan tuna rungu wicara;

c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penerimaan

dan penyaluran penyandang Cacat khususnya penyandang Cacat

tubuh dan tuna rungu wicara ;

d. melaksanakan pendekatan awal, meliputi orientasi dan

konsultasi, identifikasi dan seleksi penyandang Cacat khususnya

penyandang Cacat tubuh dan tuna rungu wicara ;

e. melaksanakan penerimaan penyandang Cacat khususnya

penyandang Cacat tubuh dan tuna rungu wicara ;

f. melaksanakan resosialisasi penyandang Cacat khususnya


g. melaksanakan penyaluran penyandang Cacat khususnya

penyandang Cacat tubuh dan tuna rungu wicara yang sudah

dibina;

h. melaksanakan bimbingan dan pembinaan lanjut kepada eks

binaan;

i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;


j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

J. Seksi Rehabilitasi Sosial

1. Tugas Pokok:

Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang

Cacat khususnya penyandang Cacat tubuh dan tuna rungu wicara.

2. Fungsi :

1) penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan dan rehabilitasi

sosial bagi penyandang Cacat khususnya penyandang Cacat


2) pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang Cacat

khususnya penyandang Cacat tubuh dan tuna rungu wicara.

3. Rincian Tugas :

1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi

Sosial;

2) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan

dan rehabilitasi sosial penyandang Cacat khususnya



3) melaksanakan bimbingan fisik, mental, sosial dan

keterampilan penyandang Cacat khususnya penyandang Cacat


4) melaksanakan advokasi sosial bagi penyandang Cacat

khususnya penyandang Cacat tubuh dan tuna rungu wicara;

5) melaksanakan pelayanan bimbingan fisik, mental dan sosial

bagi penyandang Cacat khususnya penyandang Cacat tubuh

dan tuna rungu wicara;

6) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan


7) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

8) melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan

9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya

i. Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR) Cibabat-Cimahi,

BPSBR membawahi Sub Unit Rumah Perlindungan Sosial Bina

Remaja (RPSBR) Ciamis

A. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pemberdayaan sosial remaja,

meliputi remaja putus sekolah dan/atau tidak mampu melanjutkan sekolah.


B. Fungsi :

1. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pemberdayaan

sosial bina remaja meliputi remaja putus sekolah dan/atau tidak mampu

melanjutkan sekolah; dan

2. penyelenggaraan pemberdayaan sosial remaja putus sekolah dan/atau

tidak mampu melanjutkan sekolah.

C. Rincian Tugas Balai

1) menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pemberdayaan

Sosial Bina Remaja Cibabat-Cimahi;

2) menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pemberdayaan

sosial bina remaja;

3) menyelenggarakan pemberdayaan sosial remaja putus sekolah dan/atau

tidak mampu melanjutkan sekolah, meliputi penerimaan dan penyaluran

serta pemberdayaan sosial;

4) menyelenggarakan pendekatan awal, meliputi orientasi, konsultasi,

indentifikasi, motivasi dan seleksi;

5) menyelenggarakan penerimaan remaja putus sekolah dan/atau tidak

mampu melanjutkan sekolah;

a. menyelenggarakan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan

remaja putus sekolah dan/atau tidak mampu melanjutkan sekolah;


b. menyelenggarakan advokasi sosial kepada remaja putus sekolah

dan/atau tidak mampu melanjutkan sekolah;

c. menyelenggarakan penyaluran remaja putus sekolah dan/atau tidak

mampu melanjutkan sekolah yang sudah dibina;

d. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan lanjut kepada eks

binaan;

e. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pemberdayaan Sosial Bina

Remaja;

f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

ddpengambilan kebijakan;

g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan

i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D. Susunan dan Struktur Organisasi Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja

Cibabat-Cimahi;

6. Kepala Balai



4. Seksi Pemberdayaan Sosial


7. Sub Unit Pelayanan


E. Tugas Pokok Kepala Balai :

Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan

kegiatan tugas pokok Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja.

SUB UNIT PELAYANAN

KEPALA

SUB BAGIAN TU

SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL


JABATAN

FUNGSIONAL


F. Fungsi :

1) penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pemberdayaan sosial

bina remaja meliputi remaja putus sekolah dan/atau tidak mampu

melanjutkan sekolah; dan

2) penyelenggaraan pemberdayaan sosial remaja putus sekolah dan/atau


G. Rincian Tugas Kepala Balai :

1) menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pemberdayaan

Sosial Bina Remaja Cibabat-Cimahi;

2) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemberdayaan Sosial Bina

Remaja Cibabat-Cimahi;

3) menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pemberdayaan

sosial bina remaja putus sekolah dan/atau tidak mampu melanjutkan

sekolah;

4) menyelenggarakan pemberdayaan sosial remaja putus sekolah dan/atau

tidak mampu melanjutkan sekolah, meliputi penerimaan dan penyaluran

serta pemberdayaan sosial;

5) memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas

mengenai pemberdayaan sosial bina remaja putus sekolah dan/atau

tidak mampu melanjutkan sekolah


6) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


7) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

8) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan

9) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


1. Tugas Pokok :


program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum

2. Fungsi :

1) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program


2) pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan

3) pengelolaan urusan keuangan

3. Rincian Tugas :

1) melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pemberdayaan Sosial

Bina Remaja dan Subbagian Tata Usaha;

2) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;

3) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

4) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;


5) melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan

kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;




8) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja

Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja, dan kegiatan Subbagian

Tata Usaha; dan

9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Penerimaan dan Penyaluran

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan penerimaan dan penyaluran bagi remaja putus

sekolah dan/atau tidak mampu melanjutkan sekolah.

2. Fungsi :

1) penyusunan bahan petunjuk teknis penerimaan dan penyaluran

remaja putus sekolah dan/atau tidak mampu melanjutkan

sekolah; dan

2) pelaksanaan penerimaan dan penyaluran remaja putus sekolah

dan/atau tidak mampu melanjutkan sekolah.


3. Rincian Tugas :

1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan

Penyaluran;

2) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penerimaan

dan penyaluran remaja putus sekolah dan/atau tidak mampu

melanjutkan sekolah;

3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penerimaan

dan penyaluran bagi remaja putus sekolah dan/atau tidak


4) melaksanakan pendekatan awal, meliputi orientasi, konsultasi,

identifikasi, motivasi dan seleksi remaja putus sekolah dan/atau

tidak mampu melanjutkan sekolah;

5) melaksanakan penerimaan remaja putus sekolah dan/atau tidak


6) melaksanakan penyaluran remaja putus sekolah dan/atau tidak

mampu melanjutkan sekolah yang sudah dibina;

7) melaksanakan bimbingan dan pembinaan lanjut kepada eks

binaan;







fungsinya.

c. Seksi Pemberdayaan Sosial :

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan pemberdayaan sosial remaja putus sekolah dan/atau


2. Fungsi :

1) penyusunan bahan petunjuk teknis pemberdayaan sosial remaja

putus sekolah dan/atau tidak mampu melanjutkan sekolah; dan

2) pelaksanaan pemberdayaan sosial remaja putus sekolah

dan/atau tidak mampu melanjutkan sekolah.

3. Rincian Tugas :

1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan

Sosial;

2) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemberdayaan

sosial , remaja putus sekolah dan/atau tidak mampu melanjutkan

sekolah;

3) melaksanakan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan

remaja putus sekolah dan/atau tidak mampu melanjutkan

sekolah;



identifikasi, motivasi dan seleksi remaja putus sekolah dan/atau

tidak mampu melanjutkan sekolah;

5) melaksanakan advokasi sosial kepada remaja putus sekolah

dan/atau tidak mampu melanjutkan sekolah;

6) melaksanakan pemberdayaan sosial remaja putus sekolah

dan/atau tidak mampu melanjutkan sekolah di luar ordinat balai;

7) melaksanakan bimbingan dan pembinaan lanjut eks binaan;






fungsinya


4. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya (BRSBK) Cisarua Bandung Barat,

membawahi Sub Unit :

a. Rumah Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri (RRSBM) Cirebon

b. Rumah Persinggahan Caringin Bandung

A. Tugas Pokok Balai :

Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang rehabilitasi sosial

gelandangan, pengemis dan orang terlantar, korban trafficking, korban

tindak kekerasan, dan anak jalanan

B. Fungsi :

a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis rehabilitasi sosial


tindak kekerasan dan anak jalanan;

b. penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis dan

orang terlantar, korban trafficking, korban tindak kekerasan dan anak

jalanan;

c. penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan pemulangan gelandangan,

pengemis dan orang terlantar, korban trafficking, korban tindak

kekerasan dan anak jalanan

d. menyelenggarakan pendekatan awal, meliputi orientasi, konsultasi,

identifikasi, motivasi dan seleksi;

e. menyelenggarakan penerimaan gelandangan, pengemis, orang

terlantar, korban trafficking, korban tindak kekerasan dan anak jalanan;


f. menyelenggarakan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan

gelandangan, pengemis, orang terlantar, korban trafficking, korban


g. menyelenggarakan resosialisasi dan advokasi sosial kepada

gelandangan, pengemis, orang terlantar, korban trafficking, korban


h. menyelenggarakan pengembalian gelandangan, pengemis, orang

terlantar, korban trafficking, korban tindak kekerasan dan anak jalanan

yang sudah dibina ke lingkungan masyarakat;

i. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan lanjut bagi eks binaan;

j. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya

Cisarua Bandung-Barat;

k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan

n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D. Susunan dan Struktur Organisasi Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja

Cibabat-Cimahi;

1. Kepala Balai







SUB UNIT PELAYANAN

KEPALA

SUB BAGIAN TU



JABATAN

FUNGSIONAL




kegiatan tugas pokok Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya.

F. Fungsi :

1) penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis rehabilitasi sosial



2) penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis dan


jalanan;

G. Rincian Tugas :

1) menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Rehabilitasi Sosial

Bina Karyar Cisarua- Bandung Barat;

2) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karyar Cisarua-

Bandung Barat;

3) menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis rehabilitasi sosial



4) menyelenggarakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis dan orang

terlantar, korban trafficking, korban tindak kekerasan dan anak jalanan;



mengenai rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis dan orang

terlantar, korban trafficking, korban tindak kekerasan dan anak jalanan.






H. Subbagian Tata Usaha :

1. Tugas Pokok :


program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

2. Fungsi :

1) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program,


2) pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan

3) pengelolaan urusan keuangan.

2. Rincian Tugas :

1) melaksanakan penyusunan program kerja Balai Rehabilitasi Sosial

Bina Karya dan Subbagian Tata Usaha;











Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Subbagian Tata Usaha; dan



1. Tugas Pokok :

Melaksanakan melaksanakan penerimaan dan penyaluran gelandangan,

pengemis dan orang terlantar, korban trafficking, korban tindak kekerasan

dan anak jalanan

2. Fungsi :



tindak kekerasan dan anak jalanan; dan


2) pelaksanaan pembinaan dan pengembalian gelandangan, pengemis dan


jalanan;

3. Rincian Tugas :


Penyaluran;

2) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penerimaan dan

penyaluran gelandangan, pengemis dan orang terlantar, korban

trafficking, korban tindak kekerasan dan anak jalanan;

3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penerimaan dan

penyaluran gelandangan, pengemis dan orang terlantar, korban

trafficking, korban tindak kekerasan dan anak jalanan;


identifikasi, motivasi dan seleksi gelandangan, pengemis dan orang

terlantar, korban trafficking, korban tindak kekerasan dan pekerja

migran bermasalah;

5) melaksanakan pembinaan gelandangan, pengemis dan orang terlantar,

korban trafficking, korban tindak kekerasan dan anak jalanan;

6) melaksanakan resosialisasi gelandangan, pengemis dan orang terlantar,

korban trafficking, korban tindak kekerasan dan anak jalanan;


7) melaksanakan pengembalian gelandangan, pengemis dan orang

terlantar, korban trafficking, korban tindak kekerasan dan anak

jalananyang sudah dibina ke lingkungan masyarakat/ke daerah asal;

8) melaksanakan bimbingan dan pembinaan lanjut kepada eks binaan;



10) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan



J. Seksi Rehabilitasi Sosial :

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis

dan orang terlantar, korban trafficking, korban tindak kekerasan dan

anak jalanan

2. Fungsi :

1) penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi sosial bagi

gelandangan, pengemis dan orang terlantar, korban trafficking,

korban tindak kekerasan dan anak jalanan; dan

2) pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis dan orang


jalanan;


3. Rincian Tugas :

1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi Sosial;

2) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi sosial


korban tindak kekerasan dan anak jalanan;



korban tindak kekerasan dan anak jalanan;

4) melaksanakan advokasi sosial gelandangan, pengemis dan orang


jalanan;





8) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

5. Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay-Bandung membawahi

Sub Unit :

a. Rumah Perlindungan Sosial Tresna werdha (RPSTW) Garut

b. Rumah Perlindungan Sosial Tresna werdha (RPSTW) Karawang

c. Rumah Perlindungan Sosial Tresna werdha (RPSTW) Bogor

d. Taman makam Pahlawan (TMP) Cikutra Bandung



Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang perlindungan dan

pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

B. Fungsi :

1) penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis perlindungan

dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar; dan

2) penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial

lanjut usia terlantar;

C. Rincian Tugas Balai :

1) menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Perlindungan

Sosial Tresna Werdha ;

2) menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis perlindungan

dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;

3) menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial

lanjut usia terlantar meliputi penerimaan, penyaluran serta

perlindungan sosial;

4) meneyelenggarakan pendekatan awal, orientasi, konsultasi,

identifikasi motivasi dan seleksi

5) menyelnggarakan pembinaan dan pengembalian lanjut usia terlantar

ke lingkungan masyarakat atau keluarganya.

6) menyelenggarakan advokasi sosial kepada lanjut usia terlantar;


7) menyelenggarakan pemeliharan sub unit pelayanan meliputi

pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban:

8) menyelenggarakan ketatausahaan Balai Perlindungan Sosial Tresna

Werdha Ciparay – Bandung





12) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya

D. Susunan dan Struktur Organisasi Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha

Ciparay-Bandung;

1. Kepala Balai



4. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial






kegiatan tugas pokok Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay-

Bandung dan Sub unit pelayanan.

SUB UNIT PELAYANAN

KEPALA

SUB BAGIAN TU

SEKSI PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL


JABATAN

FUNGSIONAL


F. Fungsi :

a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis perlindungan dan

pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar dan sub unit

pelayanan;

b. penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial

lanjut usia terlantar dan sub unit pelayanan

G. Rincian Tugas :

1) menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Perlindungan Sosial

Tresna Werdha dan sub unit pelayanan;

2) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Perlindungan Sosial Tresna

Werdha dan sub unit pelayanan ;

3) menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis perlindungan dan

pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar dan sub unit

pelayanan;

4) menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial

lanjut usia terlantar dan sub unit pelayanan ;


mengenai perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia

terlantar;






9) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

H. Subbagian Tata Usaha:

1. Tugas Pokok :



2. Fungsi :



2) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan

umum; dan

3) pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.

3. Rincian Tugas :

1) melaksanakan penyusunan program kerja Balai Perlindungan Sosial

Tresna Werdha dan Subbagian Tata Usaha;











Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha dan kegiatan Subbagian

Tata Usaha; dan


I. Seksi Penerimaan dan Penyaluran:

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan penerimaan dan pengembalian lanjut usia terlantar ke

lingkungan keluarga atau masyarakat.

2. Fungsi :

1) penyusunan bahan petunjuk teknis penerimaan dan

pengembalian lanjut usia terlantar; dan

2) pelaksanaan penerimaan dan pengembalian lanjut usia terlantar

kepada keluarga atau masyarakat;

3. Rincian Tugas :


Penyaluran;


dan pengembalian lanjut usia terlantar;



identifikasi, motivasi dan seleksi lanjut usia terlantar;

4) melaksanakan penerimaan dan pengembalian lanjut usia

terlantar yang sudah dibina kepada keluarga dan atau

masyarakat;






fungsinya.

J. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial :

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial

lanjut usia terlantar.

2. Fungsi :

1) penyusunan bahan petunjuk teknis perlindungan dan pelayanan

kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar pada Balai

Perlindungan Sosial Tresna Werdha ;

2) pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar

Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha ;


3. Rincian Tugas :

1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan

Kesejahteraan Sosial;

2) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis perlindungan

danpelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;

3) melaksanakan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial

lanjut usia terlantar, meliputi pelayanan sandang, pangan,

kesehatan, keterampilan, kesenian, bimbingan

keagamaan/mental, fisik dan sosial;

4) melaksanakan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial

di luar ordinat balai;






fungsinya.


6. Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Cirebon,

BRSKW membawahi Sub Unit RRSKW Sukabumi


Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang rehabilitasi sosial bagi wanita

tuna susila

B. Fungsi :

1) penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi sosial bagi

wanita tuna susila dan

2) penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila;


1) menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Rehabilitasi Sosial

Karya Wanita ;


wanita tuna susila;

3) menyelenggarakan rehabilitasi sosial wanita tuna susila, meliputi

pembinaan, pelayanan rehabilitasi sosial, dan pengembalian ke daerah

asal;

4) menyelenggarakan pendekatan awal, orientasi, konsultasi, identifikasi

motivasi dan seleksi wanita tuna susila;

5) menyelenggarakan pembinaan wanita tuna susila

6) menyelenggarakan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan

bagi wanita tuna susila ;


7) menyelenggarakan resosialisasi dan advokasi sosial kepada wanita tuna

susila

8) menyelenggarakan pengembalian wanita tuna susila yang sudah dibina

ke lingkungan masyarakat dan keluarganya

9) menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan lanjut bagi eks binaan;

10) menyelenggarakan ketatausahaan Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita

Palimanan - Cirebon






D. Susunan dan Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita

Palimanan – Cirebon ;

1. Kepala Balai








Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan

pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Rehabilitasi Sosial Karya

Wanita Palimanan-Cirebon.

F. Fungsi :

a. penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi sosial

bagi wanita tuna susila; dan

b. penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila.

SUB UNIT PELAYANAN

KEPALA

SUB BAGIAN TU

SEKSI REHABILITASI

SOSIAL SEKSI PENERIMAAN DAN

PENYALURAN

JABATAN FUNGSIONAL


G. Rincian Tugas :

1) menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Rehabilitasi

Sosial Karya Wanita ;


pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Karya

Wanita

3) menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis rehabilitasi

sosial wanita tuna susila;

4) menyelenggarakan rehabilitasi sosial wanita tuna susila, meliputi

pembinaan, dan pengembalian ke daerah asal;

5) memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala

Dinas mengenai rehabilitasi sosial pekerja seks komersial;






fungsinya.


H. Sub Bagian Tata Usaha :

1. Tugas Pokok :



umum.

2. Fungsi :




umum; dan

3) pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan

3. Rincian Tugas :


Karya Wanita dan Subbagian Tata Usaha;











Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita , dan kegiatan Subbagian

Tata Usaha; dan


fungsinya.

I) Seksi Penerimaan dan Penyaluran :

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan penerimaan dan penyaluran wanita tuna susila yang

sudah dibina ke lingkungan masyarakat dan keluarganya.

2. Fungsi :


wanita tuna susila;

2) pelaksanaan pembinaan dan pengembalian wanita tuna susila

yang sudah dibina ke lingkungan masyarakat atau keluarganya.

3. Rincian Tugas :

1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan

dan Penyaluran;


dan penyaluran/ pemulangan wanita tuna susila;


3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penerimaan

dan penyaluran/pemulangan wanita tuna susila;


identifikasi, motivasi dan seleksi wanita tuna susila;

5) melaksanakan pembinaan wanita tuna susila;

6) melaksanakan resosialisasi wanita tuna susila;

7) melaksanakan pengembalian wanita tuna susila yang sudah

dibina ke lingkungan masyarakat atau keluarganya;

8) melaksanakan bimbingan dan pembinaan lanjut bagi eks

binaan;






fungsinya.

J) Seksi Rehabilitasi Sosial :

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila


2. Fungsi :

1) penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi sosial wanita

tuna susila; dan

2) pelaksanaan rehabilitasi sosial wanita tuna susila

3. Rincian Tugas :

1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi

Sosial;

2) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi

sosial;


keterampilan wanita tuna susila;

4) melaksanakan advokasi sosial kepada wanita tuna susila;






fungsinya.


7. Balai Rehabilitasi Sosial Pamardhi Putera (BRSPP) Lembang Bandung

Barat.

A. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang rehabilitasi sosial kepada

korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

(NAPZA).

B. Fungsi :


Pengguna NAPZA;

2) penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial Pengguna NAPZA;



Pamardi Putra;


Pengguna NAPZA;

3) menyelenggarakan rehabilitasi sosial eks pengguna NAPZA meliputi

penerimaan dan penyaluran serta rehabilitasi sosial;


identifikasi, motivasi dan seleksi dan Pengguna NAPZA;

5) menyelenggarakan pembinaan kepada Pengguna NAPZA;

6) menyelenggarakan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan eks

pengguna NAPZA;


7) menyelenggarakan resosialisasi dan advokasi sosial eks pengguna

NAPZA;

8) menyelenggarakan pengembalian eks pengguna NAPZA yang sudah

dibina ke lingkungan masyarakat atau keluarganya;


10) menyelenggarakan ketatausahaan Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi

Putra Lembang - Bandung Barat

11) menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan





D. Susunan dan Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra

Lembang – Bandung Barat

1. Kepala Balai









pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra

Lembang-Bandung Barat.

F. Fungsi :


Pengguna NAPZA;

2) penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial Pengguna NAPZA.

SUB UNIT PELAYANAN

KEPALA

SUB BAGIAN TU



JABATAN FUNGSIONAL


G. Rincian Tugas :


Pamardi Putra;


pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi

Putra;

3) menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis rehabilitasi

sosial Pengguna NAPZA;

4) menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pengguna

NAPZA, meliputi pembinaan, advokasi dan pengembalian serta

pelayanan kesejahteraan sosial;


Dinas mengenai rehabilitasi sosial Pengguna NAPZA;






fungsinya.



1. Tugas Pokok :



2. Fungsi :




umum; dan

3) pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan.

3. Rincian Tugas :


dan Subbagian Tata Usaha;











Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra dan kegiatan Subbagian Tata

Usaha; dan



1. Tugas Pokok :

Melaksanakan pembinaan dan pengembalian rehabilitasi sosial

Pengguna NAPZA ke lingkungan masyarakat atau keluarganya.

2. Fungsi :


Pengguna NAPZA;

2) pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kegiatan pembinaan

dan pengembalian Pengguna NAPZA; dan

3. Rincian Tugas :


Penyaluran;


dan penyaluran Pengguna NAPZA;

3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penerimaan,

pembinaan dan penyaluran/pengembalian Pengguna NAPZA;



identifikasi, motivasi dan seleksi dan Pengguna NAPZA;

5) melaksanakan pembinaan kepada Pengguna NAPZA

6) melaksanakan resosialisasi kepada Pengguna NAPZA;

7) melaksanakan penyaluran/pengembalian Pengguna NAPZA yang

sudah dibina ke lingkungan masyarakat atau keluarganya;






fungsinya.

b. Seksi Rehabilitasi Sosial :

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan rehabilitasi sosial Pengguna NAPZA.

2. Fungsi :

1) penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi sosial

Pengguna NAPZA;

2) pelaksanaan rehabilitasi sosial kepada Pengguna NAPZA.


3. Rincian Tugas :

1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi

Rehabilitasi Sosial;

2) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis

rehabilitasi sosial bagi Pengguna NAPZA;


keterampilan bagi Pengguna NAPZA;

4) melaksanakan advokasi sosial kepada Pengguna NAPZA;

5) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;


7) melaksanakan evaluasi dan laporan; dan


fungsinya

8. Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor

A. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang rehabilitasi sosial bagi anak

nakal / anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Fungsi :


anak nakal / anak yang berhadapan dengan hukum; dan


2) penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak nakal / anak yang berhadapan

dengan hukum



Marsudi Putra;


bagi anak nakal/anak yang berhadapan dengan hukum;

3) menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi anak nakal/ anak yang

berhadapan dengan hukum, meliputi pembinaan, advokasi dan

pengembalian serta pelayanan kesejahteraan sosial;


identifikasi, motivasi dan seleksi bagi anak nakal/anak yang berhadapan

dengan hukum;

5) menyelenggarakan pembinaan kepada anak nakal/anak yang

berhadapan dengan hukum;

6) menyelenggarakan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan

bagi anak nakal/anak yang berhadapan dengan hukum;

7) menyelenggarakan resosialisasi dan advokasi sosial bagi anak

nakal/anak yang berhadapan dengan hukum;

8) menyelenggarakan pengembalian anak nakal/anak yang berhadapan

dengan hukum yang sudah dibina ke lingkungan masyarakat atau

keluarganya;



10) menyelenggarakan ketatausahaan Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi

Putra Lembang - Bandung Barat

11) menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan





D. Susunan dan Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra

Cileungsi Bogor

1. Kepala Balai









kegiatan tugas pokok Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra.

F. Fungsi :


anak nakal / anak yang berhadapan dengan hukum;

2) penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak nakal / anak yang berhadapan

dengan hukum;

SUB UNIT PELAYANAN

KEPALA

SUB BAGIAN TU



JABATAN FUNGSIONAL


G. Rincian Tugas :


Marsudi Putra;


pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi

Putra;


bagi anak nakal / anak yang berhadapan dengan hukum;

4) menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi anak nakal / anak yang

berhadapan dengan hukum, meliputi pembinaan, advokasi dan

pengembalian serta pelayanan kesejahteraan sosial;


mengenai pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan

dengan hukum;








1. Tugas Pokok :


program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum

2. Fungsi :




umum; dan

3) pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan perlengkapan.

3. Rincian Tugas :


Marsudi Putra dan Subbagian Tata Usaha;











Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra dan kegiatan Subbagian Tata

Usaha;



1. Tugas Pokok :

Melaksanakan penerimaan dan pengembalian anak yang berhadapan

dengan hukum.

2. Fungsi :


anaka nakal / anak yang berhadapan dengan hukum; dan

2) pelaksanaan penerimaan dan penyaluran anak nakal / anak yang

berhadapan dengan hukum.

3. Rincian Tugas :


Penyaluran;

2) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan

pembinaan dan pengembalian anak nakal / anak yang berhadapan

dengan hukum;

3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pembinaan dan

pengembalian anak nakal / anak yang berhadapan dengan hukum;



identifikasi, motivasi dan seleksi anak nakal / anak yang berhadapan

dengan hukum;

5) melaksanakan pembinaan anak nakal / anak yang berhadapan

dengan hukum ;

6) melaksanakan resosialisasi kepada anak nakal / anak yang


7) melaksanakan pengembalian anak nakal / anak yang berhadapan

dengan hukum yang sudah dibina ke lingkungan masyarakat atau

keluarganya;

8) melaksanakan bimbingan dan pembinaan lanjut bagi eks anak nakal

/ anak yang berhadapan dengan hukum ;






J. Seksi Rehabilitasi Sosial :

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak nakal / anak

yang berhadapan dengan hukum.


2. Fungsi :

1) penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial

bagi anak nakal / anak yang berhadapan dengan hukum; dan

2) pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak nakal /

anak yang berhadapan dengan hukum;

3. Rincian Tugas :

1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial;

2) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan dan

rehabilitasi sosial bagi anak nakal / anak yang berhadapan

dengan hukum;


kepada anak nakal /anak yang berhadapan dengan hukum;

4) melaksanakan advokasi sosial kepada anak nakal / anak yang





7) melaksanakan evaluasi dan laporan; dan


fungsinya


9. Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak ( BPSAA ) Pagaden Subang,

BPSAA membawahi Sub Unit :

a. Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA)Ciumbuleuit

Bandung

b. Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Cibalagung Bogor

c. Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Cibabat Cimahi

d. Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Cisurupan Garut


Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang perlindungan dan pelayanan

kesejahteraan sosial bagi balita dan anak terlantar/yatim/piatu/yatim piatu.

B. Fungsi :

1) penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis perlindungan dan

pelayanan kesejahteraan sosial balita dan anak terlantar

/yatim/piatu/yatim piatu yang meliputi jenjang SD sampai dengan

SMU/SMK; dan

2) penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial balita

dan anak terlantar /yatim/piatu/yatim piatu yang meliputi jenjang SD

sampai dengan SMU/SMK;


a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Perlindungan

Sosial Asuhan Anak ;


b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis perlindungan

dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi balita dan anak

terlantar/yatim/piatu/yatim piatu yang meliputi jenjang SD sampai

dengan SMU/SMK;

c. menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan

sosial bagi balita dan anak terlantar/yatim/piatu/yatim piatu yang

meliputi jenjang SD sampai dengan SMU/SMK;

d. menyelenggarakan pendekatan awal, meliputi orientasi, konsultasi,

identifikasi, motivasi dan seleksi balita dan anak


dengan SMU/SMK;

e. menyelenggarakan penerimaan balita dan anak


dengan SMU/SMK;

f. menyelenggarakan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan

balita dan anak terlantar/yatim/piatu/yatim piatu yang meliputi

jenjang SD sampai dengan SMU/SMK;

g. menyelenggarakan advokasi balita dan anak


dengan SMU/SMK;


h. menyelenggarakan pengembalian balita dan anak


dengan SMU/SMK yang sudah dibina ke lingkungan masyarakat

atau keluarganya;

i. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan lanjut eks binaan

j. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Perlindungan Sosial Asuhan

Anak;

k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan

n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya

D. Susunan dan Struktur Organisasi Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak

Pagaden - Subang

1. Kepala Balai



4. Seksi Kesejahteraan Sosial






pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak

F. Fungsi :

1) penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis perlindungan

dan pelayanan kesejahteraan sosial balita dan anak


dengan SMU/SMK; dan

SUB UNIT PELAYANAN

KEPALA

SUB BAGIAN TU



JABATAN

FUNGSIONAL


2) penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial


jenjang SD sampai dengan SMU/SMK;

G. Rincian Tugas :

1) menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Perlindungan

Sosial Asuhan Anak ;


pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Perlindungan Sosial

Asuhan Anak ;

3) menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis perlindungan

dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi balita dan anak


dengan SMU/SMK;

4) menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan

sosial bagi balita dan anak terlantar/yatim/piatu/yatim piatu yang

meliputi jenjang SD sampai dengan SMU/SMK;


Dinas mengenai pelayanan dan perlindungan sosial bagi balita dan

anak terlantar/yatim/piatu/yatim piatu;







fungsinya


1. Tugas Pokok :



umum.

2. Fungsi :




umum; dan

3) pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.

3. Rincian Tugas :

1) melaksanakan penyusunan program kerja Balai Perlindungan

Sosial Asuhan Anak dan Subbagian Tata Usaha;










8) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

kerja Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak dan Subbagian

Tata Usaha; dan


fungsinya.


1. Tugas Pokok :

Melaksanakan pembinaan dan pengembalian balita dan anak

terlantar / yatim / piatu / yatim piatu yang meliputi jenjang SD

sampai dengan SMU/SMK .

2. Fungsi :

1) penyusunan bahan petunjuk teknis penerimaan dan

penyaluran balita dan anak terlantar/yatim/piatu/yatim piatu

yang meliputi jenjang SD sampai dengan SMU/SMK; dan

2) pelaksanaan penerimaan dan penyaluran balita dan anak

terlantar/ yatim/piatu/yatim piatu yang meliputi jenjang SD

sampai dengan SMU/SMK.


3. Rincian Tugas :

1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan

dan Penyaluran;

2) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan

dan pengembalian balita dan anak terlantar

/yatim/piatu/yatim piatu yang meliputi jenjang SD sampai

dengan SMU/SMK;

3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data

pembinaan dan pengembalian balita dan anak terlantar


dengan SMU/SMK


identifikasi, motivasi dan seleksi anak

terlantar/yatim/piatu/yatim piatu;

5) melaksanakan pembinaan kepada anak terlantar/

yatim/piatu/yatim piatu yang meliputi jenjang SD sampai

dengan SMU/SMK ;

6) melaksanakan pengembalian anak terlantar/

yatim/piatu/yatim piatu yang meliputi jenjang SD sampai

dengan SMU/SMK sudah dibina ke lingkungan masyarakat

atau keluarganya;


7) melaksanakan resosialisasi bagi balita dan anak terlantar


dengan SMU/SMK

8) melaksanakan bimbingan dan pembinaan lanjut bagi eks

binaan;

9) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;




fungsinya.

b. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial:

1. Tugas Pokok :

melaksanakan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial


jenjang SD sampai dengan SMU/SMK.

2. Fungsi :

1) penyusunan bahan petunjuk teknis perlindungan dan

pelayanan kesejahteraan sosial Balai Perlindungan Sosial

Asuhan Anak ; dan

2) pelaksanaan perlindungan dan pelayanan sosial Balai

Perlindungan Sosial Asuhan Anak .


3. Rincian Tugas :

1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan

Kesejahteraan Sosial;

2) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis

perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial balita dan

anak terlantar/yatim/piatu/yatim piatu yang meliputi jenjang

SD sampai dengan SMU/SMK;

3) melaksanakan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan

sosial balita dan anak terlantar yang meliputi jenjang SD

sampai dengan SMU/SMK meliputi pelayanan sandang,

pangan, kesehatan, keterampilan, kesenian, bimbingan

keagamaan/mental, fisik dan sosial;

4) melaksanakan advokasi sosial kepada balita dan anak

terlantar yang meliputi jenjang SD sampai dengan SMU/SMK






fungsinya.


2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Provinsi

Jawa Barat sampai dengan bulan Agustus 2013 memiliki Sumber Daya Aparatur

sebanyak 413 orang yang tersebar di Kantor Dinas, 9 UPTD dan 12 Sub Unit

pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel

dibawah ini :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang

N0 GOL / RUANG Januari 2016 KET

1 2 3 4

1 IV/e - -

2 IV/d 1 -

3 IV/c 5 -

4 IV/b 17 -

5 IV/a 56 -

JUMLAH 79 -

6 III/d 65 -

7 III/c 54 -

8 III/b 93 -

9 III/a 20 -

JUMLAH 232 -

10 II/d 9 -

11 II/c 22 -

12 II/b 36 -


13 II/a 29 -

JUMLAH 96 -

14 I/d 2 -

15 I/c 26 -

16 I/b 0 -

17 I/a 17 -

JUMLAH 45 -

JUMLAH TOTAL 452

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Januari 2016 Ket.

1 SD 23 -

2 SLTP 31 -

3 SLTA 156 -

4 D1/D2 5

5 SARMUD/ D3 32 -

6 SARJANA 151 -

7 S – 2 52 -

S – 3 2

JUMLAH 452 -


Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis kelamin 28 Maret 2013

Ket.

PRIA 273 -

WANITA 179 -

JUMLAH 452 -

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Sosial Provinsi

Jawa Barat Januari 2016


S3 S2 S1 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD JML ADUMADUMLASPAMASPAMENSESPANASJML d c b a JML d c b a JML d c b a JML d c b a JML L P JML

1 Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 63 1 5 22 1 19 10 5 63 6 1 0 2 0 9 1 1 0 4 6 6 6 18 3 33 5 6 5 16 2 2 1 5 60 43 20 63

- Bidang Pembinaan Sosial 14 3 8 3 14 3 0 3 0 0 6 2 3 5 4 1 4 9 1 1 0 15 5 9 14

- Bidang Pelayanan & Rehabsos 21 6 7 1 6 1 21 3 1 1 0 0 5 1 3 4 3 3 3 9 2 2 1 1 2 17 9 12 21

- Bidang Pemberdayaan Sosial 16 8 1 7 16 5 0 3 0 0 8 1 4 5 4 4 3 11 4 4 0 20 8 8 16

- Bidang Bantuan & Perlindungan Sosial 34 3 14 3 12 2 34 3 0 0 1 0 4 1 3 4 6 4 8 2 20 2 1 4 1 8 3 1 4 36 21 13 34

2 Kelompok Jabatan Fungsional 40 5 18 6 1 9 1 40 0 0 0 0 0 0 1 4 6 11 10 9 4 3 26 0 1 2 0 3 0 0 0 0 40 21 19 40

3Balai Pelatihan Pekerjaan Sosial Cibabat Cimahi

18 1 3 4 1 8 1 18 2 0 4 0 0 6 1 1 4 6 1 1 4 1 7 0 1 1 2 4 0 17 7 10 17

4Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat

Cimahi 18 2 5 3 6 1 1 18 2 1 1 0 0 4 1 1 3 5 1 2 3 2 8 1 0 1 1 3 1 1 2 18 8 10 18

5Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Cibabat

Cimahi 12 4 2 6 12 1 0 2 1 0 4 4 4 1 0 3 1 5 1 2 3 0 12 5 7 12

6Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua

Bandung Barat 32 4 11 1 11 5 32 2 0 2 0 0 4 1 4 5 5 5 4 14 1 5 2 8 4 1 5 32 25 7 32

7Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Palimanan

Cirebon 24 2 9 9 1 3 24 4 0 1 0 0 5 1 2 3 3 3 6 0 12 1 0 3 4 0 4 1 5 24 17 7 24

8

Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay

Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam

Pahlawan 72 5 15 7 4 28 6 7 72 4 0 1 0 0 5 4 4 8 7 15 6 36 1 7 4 9 21 6 5 11 72 44 28 72

9Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang

Bandung Barat 19 2 7 3 3 2 2 19 1 0 2 0 0 3 3 3 6 2 3 1 6 1 2 3 2 2 4 19 9 10 19

10Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi

Bogor 15 2 5 2 5 1 15 3 1 0 0 0 4 1 1 2 6 1 4 11 1 1 1 1 15 11 4 15

11Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak Pagaden

Subang 55 8 15 3 24 2 3 55 2 1 1 0 0 4 1 2 6 9 5 4 14 2 25 3 7 5 15 3 3 6 55 40 15 55

JUMLAH 453 2 54 150 32 5 0 156 31 23 453 41 5 21 4 0 71 1 5 19 54 79 65 53 94 20 232 9 18 41 28 96 8 20 1 16 45 452 273 179 452

Sumber Data Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Januari 2016

GOLONGAN II GOLONGAN I JML

GOL

JENIS KELAMIN

MONOGRAFI PNS DAN CPNS BERDASARKAN PENDIDIKAN FORMAL, STRUKTURAL, GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN

DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA BARAT

KEADAAN : Januari 2016

NO UNIT KERJAJml

Pegawai

JENIS PENDIDIKAN FORMAL PENDIDIKAN STRUKTURAL GOL IV GOLONGAN III



Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memiliki 9 (Sembilan) UPTD dan 12 (duabelas)

Sub Unit yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, sampai saat ini aset yang dimiliki

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

a. Golongan Tanah sebanyak 72 bidang

b. Golongan Peralatan dan Mesin :

- Alat- alat berat : 2 buah

- Alat- alat Angkutan : 176 buah

- Alat Bengkel dan Alat Ukur : 226 buah

- Alat Pertanian : 124 buah

- Alat Kantor dan Rumah Tangga : 20.007 buah

- Alat Studio dan Alat Komunikasi : 197 buah

- Alat-Alat Kedokteran : 328 buah

- Alat-Alat Laboratorium : 224 buah

- Alat-alat persenjataan / keamanan : 0

c. Golongan Gedung dan Bangunan

- Bangunan Gedung : 392 buah

- Monumen : 8 buah

d. Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- Jalan dan Jembatan : 6 buah

- Bangunan Air / Irigasi : 23 buah

- Instalasi : 8 buah

- Jaringan : 7 buah

e. Golongan Aset Lainnya

- Buku dan Perpustakaan : 255 buah

- Barang bercorak kebudayaan : 146 buah


- Hewan dan Ternak serta Tanaman : 0

f. Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan

- Konstruksi Dalam Pekerjaan : 0

Anggaran yang diberikan kepada Dinas sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2016

dari APBD sebesar Rp. 147.839.124.526,- dan Bantuan Sosial dan Hibah sebesar

Rp. 33.027.171.642,- dan anggaran dari APBN sebesar Rp. 39.945.236.000,-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya adalah

pembangunan manusia seutuhnya, yang fokus sasarannya diarahkan kepada

pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial yang sebaik-

baiknya, serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis.

Sasaran Pelayanan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah

Individu, Keluarga, Kelompok atau Komunitas Masyarakat yang mengalami nasib

kurang beruntung atau mengalami hambatan baik fisik maupun sosialnya yang

disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta masyarakat yang

mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial yaitu

mereka yang termasuk dalam kelompok Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS).

Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi yang berkepanjangan

serta dampak dari berbagai kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi telah

menunjukan kecenderungan adanya peningkatan jumlah populasi PMKS.


Jumlah PMKS hasil validasi data dari seluruh Kabupaten / Kota se-Jawa

Barat yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 6.444.173,- jiwa dengan

rincian sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 sebagai berikut :

DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

DI JAWA BARAT TAHUN 2012

NO. JENIS PMKS JUMLAH (ORANG)

1 2 3

1. Anak Balita Terlantar 47.634

2. Anak Terlantar 128.045

3. Anak yang berhadapan dengan hukum 4.643

4. Anak Jalanan 6.899

5. Anak dengan KeCacatan (ADK) 37.468

6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau

diperlakukan salah

Belum Terdata

7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus 50

8. Lanjut Usia Terlantar 197.435

9. Penyandang Disabilitas 153.909

10. Tuna Susila 21.261

11. Gelandangan 3.437

12. Pengemis 8.304

13. Pemulung Belum Terdata

14. Kelompok Minorita ( WARIA) 3.310

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 6.587

16. Orang dengan HIV/AIDS 14.194

17. Pengguna NAPZA 5.934


18. Korban trafficking 523

19. Korban tindak kekerasan 7.976

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 12.231

21. Korban bencana alam 59.363

22. Korban bencana sosial 2.492

23. Perempuan rawan sosial ekonomi 211.940

24. Fakir Miskin 4.852.520

25. Keluarga bermasalah sosial psikologis 661.792

26. Komunitas Adat Terpencil 20.738

JUMLAH 6.468.685

Sumber Data dari Sub Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2012

Data jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) hasil

validasi data tahun 2012 terdapat perubahan, hal ini menunjukan bahwa tingkat

partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap masalah kesejahteraan sosial

menunjukan perubahan.


DATA POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

DI JAWA BARAT TAHUN 2012

NO. JENIS PSKS JUMLAH

2012

1. Pekerja Sosial Profesional 63

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 11.919

3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) 1.250

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial 2.444

5. Karang Taruna 5.859

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 32

7. Keluarga pioner -

8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis

Masyarakat (WKSBM)

64

9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial BP3PK2B

10. Penyuluh Sosial 930

11. Pekerja SosialSosial Kecamatan (TKSK) 568

12. Dunia usaha 112

Jumlah 32.241

Sumber Data dari Sub Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2012


Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2018

No. Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan Fungsi

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator lainnya

Target OPD

Tahun Ke

Realisasi Capaian

Tahun Ke

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2014 1

2015 2

2016 3

2017 4

2018 5

2014 1

2015 2

2016 3

2017 4

2018 5

2014 1

2015 2

2016 3

2017 4

2018 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1

Prosentase Keluarga Miskin yang dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

25,00

0,16

0,18

0,19

0,21

0,23

0,30

0,33

0,36

187

183,33

183,80

2 Prosentase

Penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya

dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 0,61 0,67 0,74 0,81 0,89 0,80 0,88 0,97 131 131,34 131,68

3 Prosentase Anak Terlantar, Jalanan,

dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan


33,75 1,23 1,35 1,49 1,64 1,80 1,43 1,57 1,73 115,32 116,30 116,60

4 Prosentase Gelandangan,

Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 12,45 13,70 15,06 16,57 18,23 14,28 15,71 17,28 113 114,67 114,97


5 Prosentase Wanita

Tuna Susila yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya


33,75 4,15 4,57 5,02 5,52 6,07 5,03 5,53 6,08 121 121,01 121,32

6 Prosentase Lanjut Usia

Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi

sosialnya

33,75 0,88 0,97 1,06 1,17 1,29 1,06 1,16 1,28 120 119,59 119,90

7 Prosentase Korban Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi

sosialnya

33,75 4,04 4,44 4,89 5,38 5,92 4,25 4,68 5,15 105 105,41 105,68

8 Prosentase Korban Tindak Kekerasan dan

Pekerja Migran Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat

menjalankan fungsi sosialnya

33,75 0,37 0,41 0,45 0,50 0,55 0,37 0,41 0,45 100 100 100

9 Prosentase Bekas Warga Binaan

Lembaga Pemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya


33,75 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,13 0,14 0,15 100 100 100


10 Prosentase Masyarakat

di Daerah Terpencil dan Tertinggal yang dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 1,75 1,93 2,12 2,33 2,56 1,75 1,93 2,12 100 100 100

11 Prosentase Korban Bencana dan Orang Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan


80,00 0,58 0,64 0,70 0,77 0,85 0,58 0,64 0,70 100 100 100

12 Prosentase Kader PSKS (Orsos, Karang

Taruna, Tagana) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial

terhadap PMKS

15,00 2,33 2,56 2,82 3,10 3,41 2,33 2,56 2,82 100 100 100

13 Prosentase Kader PSKS (PSM, WKSBM, TKSK, Sakti Peksos,

Pekerja Sosial, Pendamping) yang melakukan fungsi penyelenggaraan

kesejahteraan sosial terhadap PMKS

15,00 4,98 5,48 6,03 6,63 7,29 4,98 5,48 6,03 100 100 100

14 Prosentase Kader masyarakat yang

melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran masyarakat

dalam pembangunan kesejahteraan sosial

15,00 10,00 11,00 12,10 13,31 14,64 10,00 11 12 100 100 100


15 Prosentase Kader

masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam

rangka penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

15,00 3,93 4,32 4,76 5,24 5,76 3,93 4,32 4,75 100 100 100

16 Prosentase Dunia

Usaha Peduli Sosial yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

15,00 0,98 1,19 1,30 1,43 1,57 0,98 1,19 1,31 100 100 100


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Uraian***)

Anggaran pada Tahun ke

Realisasi anggaran pada tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran tahun

ke Rata-rata

pertumbuhan

2014 1

2015 2

2016 3

2017 4

2018 5

2014 1

2015 2

2016 3

2017 4

2018 5

2014 1

2015 2

2016 3

2017 4

2018 5

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Pengendalian Program

dan Validasi Data PMKS, PSKS

220.000

.000

195.00

0.000

208.53

5.000

174.820

.000

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan

Program Aspek Pembangunan Kesos

370.000.000

512.475.000

342.021.154

451.023.923

3 Peningkatan Pengetahuan Kemampuan dan Pemberdayaan Sosial

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

140.000.000

194.180.000

750.000.000

138.537.500

194.060.000

4 Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan Dan Pemberdayaan Sosial

Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran

360.000.000

674.146.406

350.000.000

280.314.700

600.876.330

5 Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Dinas Sosial

450.000.000

195.000.000

150.000.000

434.400.000

146.500.000

6 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD

100.000.000

97.500.000

200.000.000

99.187.000

97.236.800

7 Pelayanan dan

Perlindungan Sosial Lanjut Usia di BPSTW dan Sub Unit Rumah Perlindungan

6.304.3

79.370

7.330.

378.000

8.413.

500.000

6.298.

068.914

7.314.2

50.020


8 Penerimaan dan

Penyaluran di BPSTW dan Sub Unit Rumah Perlindungan

194.060

.000

735.19

8.000

500.00

0.000

194.04

2.720

725.191

.500

9 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Gelandangan dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina

Karya dan Sub Unit

2.720.250.000

2.752.946.00

0

2.4236.620.0

000

2.571.982.41

3

2.724.960.800

10 Penerimaan dan

Penyaluran Gepeng di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Sub Unit

225.250

.000

599.38

9.000

600.00

0.000

218.15

0.000

591.983

.900

11 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat di

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat Cimahi

1.823.999.000

1.944.304.000

2.228.000.000

1.821.593.000

1.908.447.500

12 Penerimaan dan Penyaluran Kelayan

BRSPD Cibabat-Cimahi

172.500.000

502.231.000

425.000.000

172.500.000

497.916.000

13 Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial Remaja di Balai

Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR) dan Sub Unit Rumah

Pemberdayaan

3.261.218.000

3.394.000.000

3.300.000.000

3.202.490.323

3.381.420.853

14 Penerimaan dan

Penyaluran Remaja Putus Sekolah di Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR) dan

Sub Unit

559.250

.000

552.01

8.000

625.00

0.000

559.25

0.000

549.658

.000

15 Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika BRSPP Lembang - Bandung Barat

2.255.160.000

2.965.600.000

2.511.500.000

2.016.279.400

2.780.690.315

16 Penerimaan dan Penyaluran Korban

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

(NAPZA) BRSPP Lembang

242.520.000

484.650.000

680.000.000

220.462.000

403.191.000


Bandung Barat

17 Peningkatan Pelestarian

Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesejahteraan Janda PKRI

363.750

.000

458.70

0.000

350.00

0.000

358.82

7.000

453.915

.500

18 Peningkatan Pengetahuan Kemampuan Dalam

Rangka Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat di

Masyarakat

379.448.000

555.250.000

1.500.000.00

0

378.896.000

554.277.000

19 Rehabilitasi Sosial Anak

Nakal di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor

1.940.6

00.000

2.437.

723.200

1.487.

000.000

1.420.

735.879

1.842.7

38.326

20 Penerimaan dan Penyaluran Anak

Berhadapan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor

252.400.000

384.879.000

487.000.000

203.127.065

338.665.463

21 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Wanita

Tuna Susila di BRSKW dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial

1.747.382.000

1.949.600.00

0

2.228.000.00

0

1.737.983.55

0

1.620.218.500

22 Penerimaan dan Penyaluran Kelayan

Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Cirebon dan Sub Unit

534.600.000

727.890.000

900.000.000

530.564.000

722.603.750

23 Pelayanan dan

Perlindungan Sosial Anak di BPSAA dan Sub Unit Rumah Perlindungan

8.330.3

62.500

8.866.

111.000

8.725.

000.000

7.999.

222.691

8.508.5

71.123

24 Penerimaan dan Penyaluran Anak di BPSAA Pagaden Subang

dan Sub Unit

279.497.500

378.300.000

700.000.000

257.632.100

335.996.900

25 Peningkatan Pelayanan

Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat

120.000

.000

154.53

0.000

300.00

0.000

116.20

0.000

154.250

.000


26 Verifikasi Proposal

Bantuan Hibah

260.000

.000

192.07

5.000

200.00

0.000

228.50

0.000

81.740.

000

27 Peningkatan

Pengetahuan, Kemampuan dan Perlindungan Sosial Anak Terlantar di Luar Balai

237.000

.000

190.83

5.000

900.00

0.000

236.67

0.000

185.276

.000

28 Peningkatan Pengetahuan,

Kemampuan dan Pemberdayaan Sosial Lanjut Usia Terlantar di

Luar Balai

150.000.000

339.861.660

390.400.000

138.090.000

337.343.200

29 Peningkatan

Pengetahuan, Kemampuan dalam Rangka Pelayananan dan Rehabilitasi Sosial Tuna

Sosial di Luar Balai

209.505

.000

605.87

5.000

900.00

0.000

209.00

9.500

603.436

.306

30 Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dalam Rangka Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Anak Nakal / Anak Berhadapan Hukum

348.422.500

343.500.000

470.000.000

348.405.000

343.299.000

31 Peningkatan Pengetahuan Kemampuan dalam

Rangka Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika

198.281.350

719.140.000

500.000.000

197.962.200

717.344.950

32 Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

1.000.000.000

1.286.725.000

2.000.000.000

944.330.750

1.267.647.125

33 Penanganan Anak Jalanan Terpadu Bersama Kabupaten / Kota di Jawa Barat

248.250.000

149.689.800

800.000.000

247.710.000

136.136.000

34 Pemberdayaan Keluarga

Miskin Dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

140.000

.000

601.24

2.750

1.450.

000.000

140.00

0.000

579.456

.000

35 Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

75.000.000

109.094.250

75.000.000

108.894.250


36 Bimbingan Teknis

Pendayagunaan Bimbingan Teknis Pendayagunaan Sumber

Dana Sosial

200.000

.000

385.66

0.000

300.00

0.000

199.29

4.000

383.988

.000

37 Lembaga Koordinasi

Peningkatan dan Pengendalian Kesejahteraan Sosial

(LKP2KS) dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas

99.980.

000

195.00

0.000

250.00

0.000

99.474

.000

194.517

.800

38 Peningkatan Peran Karang Taruna, PSM dan

Orsos dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

420.000.000

1.032.115.00

0

350.000.000

411.939.345

1.031.226.455

39 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial

345.000.000

867.620.000

390.000.000

344.074.440

846.266.905

40 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk

Peningkatan Pengetahuan , Kemampuan dan Pemeberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Pada

BPPS

1.499.000.000

1.3193673.000

1.000.000.000

1.491.903.000

1.272.742.600

41 Kegiatan Pengembangan Pelatihan untuk Peningkatan Pengetahuan , Kemampuan dan

Pemeberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Pada BPPS

230.000 .000

508.150.000

500.000.000

227.192.920

435.670.670

42 Perlindungan Sosial Korban Bencana

1.481.259.445

4.519.000.00

0

2.000.000.00

0

1.476.821.20

0

4.475.344.500

43 Revitalisasi Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay

Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

3.069.071.500

1.200.000.000

1.594.400.000

3.057.888.500

1.183.304.000


44 Revitalisasi Balai

Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Sub Unit

1.800.0

00.000

1.747.

270.000

45 Revitalisasi Balai

Perlindungan Sosial Asuhan Anak (BPSAA) Pegaden Subang dan Sub Unit

2.640.2

18.039

2.299.

200.000

1.000.

000.000

2.526.

754.539

2.227.0

59.200

46 Revitalisasi Balai Rehabilitasi Sosial

Penyandang cacat (Disabilitas) Cibabat

1.532.650.000

300.000.000

1.525.654.00

0

47 Revitalisasi Balai Rehabilitasi Sosial Marsudhi Putra Cileungsi

1.181.988.900

300.000.000

1.098.405.800

48 Revitalisasi Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Paliman Cirebon dan Sub Unit RRSKW

Sukabumi

1.331.885.000

300.000.000

1.318.904.000

49 Revitalisasi Peningkatan

Sarana dan Prasarana BPPS (BPPKS)

1.000.0

00.000

300.00

0.000

980.06

8.026

50 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas


4.562.124.000

3.993.351.00

0

7.162.000.00

0

4.304.346.48

0

3.886.370.000

51 Revitalisasi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang

1.000.000.000

974.124.450

52 Revitalisasi BPSBR dan Sub Unit

1.673.658.000

1.666.126.278

53 DED Dinas dan UPTD

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

1.286.

725.000

1.700.

000 .000

-

54 Relokasi Sub Unit Rumah Perlindungan Sosial

Tresna Werdha (RPSTW) Kota Bogor

6.000.000.00

0

6.700.000.00

0

5.297.252.550

55 Pengamanan Aset Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang

Bandung Barat

282.702.200

281..492.000


56 Pendataan PMKS dan

PSKS

368.25

0.000

344.100

.000

57 Penanganan dan

Pemulangan PMKS Jalanan (Gepeng, Tuna Sosial dan Eks Psikotik) di Wilayah Perbatasan

Provinsi Jawa Barat

300.00

0.000

58 Hari Lanjut Usia (HLUN)

Tingkat Provinsi Jabar

300.00

0.000

59 Pemberian Tali Asih Tagana

2.500.000.00

0

60 Pembuatan pagar RRSKW Sukabumi

600.000.000

61 Sinergitas Penyusunan Program dan aspek Pembangunan

Kesejashteraan Sosial

495.000.000

62

Pengelolaan Keuangan

Daerah Dinas Sosial

100.00

0.000


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi

Jawa Barat

Pada umumnya Renstra Kementerian Sosial RI maupun Renstra Dinas Sosial

kabupaten/kota di Jawa Barat mempunyai fokus sasaran yang sama yaitu

meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan upaya penanganan PMKS.

Berdasarkan telaah terhadap RT/RW Provinsi Jawa Barat (Pergub No. 22/2010)

wilayah Jawa barat terbagi atas 6 (enam) wilayah pengembangan (WP), yaitu :

- WP Bodetabekpunjur

- WP Purwasuka

- WP Ciayumajakuning

- WP Priangan Timur

- WP Sukabumi

- WP Kawasan khusus cekungan Bandung

Pengembangan wilayah tersebut akan berdampak pada peningkatan beban tugas

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang akan semakin komplek khususnya

bertambahnya PMKS. Hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KHLS) menunjukan pertambahan penduduk di 6 wilayah pengembangan

menimbulkan masalah alih fungsi lahan dari non pemukiman ke pemukiman, hal

tersebut berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan

masyarakat dan penyediaan perumahan murah. Dampak sosial yang akan terjadi

diprediksi menimbulkan pemukiman illegal di ruang terbuka hijau milik pemerintah

atau tanah kosong milik masyarakat untuk dijadikan pemukiman tunawisma,

gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu

dikembangkan program peningkatan penanganan PMKS di kawasan kumuh dan


peningkatan penanganan tunawisma dan orang terlantar serta pembangunan

rumah singgah.

Tabel 2.3

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan Sasaran Kabupaten / Kota dan Renstra K / L Tahun 2013 – 2018

No. Indikator Kinerja Capaian

Sasaran Dinas Jawa Barat

Rata-rata

Capaian Renstra Kabupaten /

Kota

Sasaran

Renstra K / L

1

2

3

4 5

Jumlah PMKS yang

ditangani

Jumlah PKRI yang menerima bantuan Jumlah orang terlantar

yang ditangani Jumlah pekerja sosial yang mendapat pelatihan

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan

perlindungan sosial

99,77 %

100 %

100 %

100 %

100 %

98 %

99 %

100 %

97 %

98 %

99 %

100 %

95 %

100 %

100 %


Tabel 2.4 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

No. Rencana

Struktur Ruang

Struktur Ruang

Saat Ini

Indikasi

Penempatan Ruang Pada

Periode 2013 – 2018

Pengaruh

Rencana Stratejik

Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas

Sosial Prov. Jabar

Arahan Lokasi

Pengembangan OPD

1

2

3

4

5

6

WP Bodetabekpunjur

WP Purwasuka Pembangunan

Pelabuhan Cilamaya dan Bandara

Karawang

WP Ciayumajakuning

Pembangunan BIJB

WP Priatim

Pembangunan Waduk Jatigede

WP Sukabumi Pembangunan

Pelabuhan Samudera

WP Kawasan Khusus Cekungan

Bandung Pengembangan

kawasan pendidikan Jatinangor

WP Bodetabekpunjur

WP Purwasuka

WP Ciayumajakuning

WP Priatim

WP Sukabumi

WP Kawasan Khusus Cekungan

Bandung

Penanganan PMKS di wilayah

perkotaan dan kawasan kumuh


perkotaan, kawasan kumuh dan pusat

pertumbuhan baru


perkotaan, kawasan kumuh

dan pusat pertumbuhan baru

Penanganan

PMKS di wilayah perkotaan dan kawasan kumuh





Diperlukan penambahan

sarana, prasarana, dana dan SDM

(pekerja social) untuk menangani PMKS di wilayah

perkotaan dan kawasan kumuh serta pusat

pertumbuhan baru

Pelayanan PMKS diwilayah perkotaan

dan kawasan kumuh Bandung, Bogor,

Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Bekasi, Depok, Banjar,

Karawang, Majalengka, Sumedang,

Tasikmalaya, Cirebon dan

Indramayu


Tabel 2.5 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

No. Rencana Pola

Ruang

Pola ruang

saat ini

Indikasi program

pemanfaatan ruang tahun

2008-2013

Pengaruh

Rencana Pola Ruang

Terhadap Kebutuhan Pelayanan

Dinas Sosial

Arahan Lokasi

Pengembangan Pelayanan Dinas

Sosial Prov Jabar

1

2

3

4

5

6

WP Bodetabekpunjur

WP Purwasuka

WP

Ciayumajakuning

WP Priatim

WP Sukabumi

WP Kawasan

Khusus Cekungan Bandung

WP Bodetabekpunjur

WP Purwasuka

WP

Ciayumajakuning

WP Priatim

WP Sukabumi

WP Kawasan

Khusus Cekungan Bandung

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial 2. Program

Pemberdayaan Sosial

3. Program

Perlindungan Sosial

4. Program

Penanggulangan Bencana Alam

dan Perlindungan Masyarakat;

5. Program Pendayagunaan

dan Pemberdayaan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Diperlukan penambahan anggaran dan

pekerja sosial untuk

menangani PMKS di wilayah perkotaan dan

kawasan kumuh

Pelayanan PMKS diwilayah perkotaan dan kawasan kumuh

Bandung, Bogor, Sukabumi, Cianjur,

Purwakarta, Bekasi, Depok, Banjar, Karawang,

Tasikmalaya, Cirebon dan Indramayu


Tabel 2.6 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

No. Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi Terhadap

Pelayanan Dinas Jabar

Catatan Bagi

Perumusan Program dan

Kegiatan OPD

1 Kapaitas daya

dukung dan daya tampung

lingkungan hidup untuk pembangunan

Pertambahan jumlah

penduduk mengakibatkan alih

fungsi tanah menjadi pemukiman dihampir seluruh Kabupaten /

Kota di Jawa Barat

Pertambahan penduduk ± 2% di

Jawa Barat mengakibatkan peningkatan penambahan

kebutuhan perumahan masyarakat. Bagi masyarakat miskin (PMKS)

menyebabkan pertambahan Tunawisma, Anak Jalanan dan

Orang Terlantar (Miskin)

Perlu dikembangkan

program penanganan PMKS di kawasan

tertentu dan peningkatan penangan

Tunawisma, Anak Jalanan, danOrang

Terlantar (Miskin)

2 Perkiraan mengenai

dampak dan resiko lingkungan

hidup

Tumbuhnya pemanfaatan ruang

terbuka hanya milik pemerintah dan lahan kosong milik warga

untuk dijadikan tempat pemukiman Tuna

Wisma atau dijadikan tempat mencari nafkah ilegal

Bertambahnya beban tugas bagi penangan gepeng, anjal, dan

orang terlantar lainnya (Miskin)

Pengembangan Rumah Tinggal

terutama PMKS


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan


Berdasarkan RPJMD Provinsi jawa barat tahun 2013-2018 di identifikasikan

secara umum isu-isu strategis bidang sosial yaitu:

1. Kecenderungan peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

2. Belum optimalnya penanganan bencana alam dan dampak social

3. Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin

4. Belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan PSKS

Dinas Sosial Provinsi Jawa barat mempunyai tugas pokok dan fungsi

menangani masalah kesejahteraan sosial namun demikian pelayanan penanganan

PMKS belum optimal disebabkan antara lain:

1. Lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah di lingkungan pemerintah

Provinsi Jawa Barat termasuk koordinasi dengan organisasi masyarakat dalam

penanganan PMKS

2. Terbatasnya jumlah tenaga pekerja sosial dalam menangani PMKS

3. Belum terprnuhinya kebutuhan dana operasional dalam upaya

mengembangkan pelayanan terhadap PMKS

4. Belum memiliki SOP pelayanan yang up to date

Namun demikian upaya yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah

meningkatkan upaya pelayanan penanganan PMKS serta mensinergikan dukungan

stakeholder dalam menangani PMKS


Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Aspek Kajian Capaian kondisi

Saat Ini

Standar yang

digunakan

Faktor yang mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan Dinas Sosial Jabar

Internal Eksternal

Pertambahan

penduduk Jabar ± 3 %

dari sebelumnya tahun 2013

Alih fungsi lahan untuk

pemukiman ilegal

Konsentrasi

penduduk di Kota-Kota besar

(80%) mengakibatkan bertambanya

PMKS

Timbulnya pemanfaatan

ruang terbuka, hutan milik pemerintah dan

tanah kosong untuk warga

untuk dijadikan pemukiman tunas wisma atau

tempat mencari nafkah secara ilegal

˂ 2 % (BPS)

BCR

Terbatasnya

jumlah pekerja-pekerja sosial

Terbatasnya jumlah tenaga

pekerja sosial dan panti rehabilitasi

sosial

Terbatasnya

anggaran untuk melatih pekerja

sosial baru

Penelitian pemukiman

ilegal oleh institusi terkait belum optimal

Penanganan

PMKS belum optimal

Penanganan PMKS belum

optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu “Jawa Barat Maju dan

Sejahtera Untuk Semua” Memperhatikan visi tersebut serta perubahan

paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang,

diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang

terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.


Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Maju :

1. Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri

2. Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing

tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian

3. Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi

modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien.

4. Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif

terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai

budaya serta kearifan lokal.

5. Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial

Sejahtera :

1. Kemajuan seluruh elemen yang ada di masyarakat baik masyarakat,

wilayah maupun pelaku usaha.

2. Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial

masyarakat.

3. Merupakan perpaduan antara kesejahteraan lahiriah/materil dengan

kesejahteraan bathiniah/jiwa.

4. Memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya serta membangun

kepercayaan diri kolektif.

Untuk Semua :

1. Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan

komponen masyarakat Jawa Barat

2. Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota,

kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan Jawa Barat

3. Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif

dalam pergaulan dunia

4. Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring

komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat


Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan,

dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya

Saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu manusia Jawa

Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara

dan siap berkompetisi.

Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Hal

ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu ekonomi Jawa Barat yang

kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya.

Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme

Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan

sosok Jawa Barat 2013 yaitu infrastruktur Jawa Barat yang siap mendukung

pertumbuhan ekonomi tinggi.

Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan

Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk

menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu lingkungan Jawa Barat yang menjamin

keberlanjutan pembangunan.

Misi Kelima, Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui

Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata

dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat

2013 yaitu pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk mengawal

pembangunan.

Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut dijabarkan oleh Organisasi

Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dinas Sosial

Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu OPD, yang mempunyai tugas pokok yaitu

menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang sosial berdasarkan asas

otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mengemban amanah untuk

mewujudkan Misi kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mengokohkan

Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah

Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.


Sedangkan Program Kepala Daerah Di Bidang Sosial terdiri dari :

1. Rrogram Rehabilitasi Sosial

2. Pemberdayaan Sosial

3. Program Perlindungan Sosial

4. Program Jaminan dan Perlindungan Sosial

5. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

serta analis faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa

Barat, maka dalam rangka memberikan pelayanan sosial secara prima kepada

masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial di Jawa Barat, serta mengacu pada visi Kepala

Daerah Provinsi Jawa Barat maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menetapkan

visi tahun 2013-2018 yaitu

“MENJADI LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG PRIMA DI

JAWA BARAT TAHUN 2018 ”

Selanjutnya dengan mengacu pada misi Jawa Barat yang berhubungan

erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, khususnya

berkenaan dengan misi kelima Jawa Barat yaitu “Mengokohkan Kehidupan

Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga,

Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal”, maka Dinas

Sosial Provinsi Jawa Barat menetapkan misi sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Misi 2 : Meningkatkan peran masyarakat, Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan dunia usaha dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Misi 3 : Melestarikan dan mengembangkan niai-nilai keperintisan

kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan social

Misi 4 : Meningkatkan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan

sosial


Berdasarkan telaahan visi, misi dan Program Gubernur Jawa Barat tahun 2013-2018

setra visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Jawa barat dapat di identifikasikan faktor

penghambat yaitu:

1. Lemahnya koordinasi antar instansi dan organisasi masyarakat dalam

penanganan PMKS

2. Terbatasnya jumlah tenaga pekerja sosial

3. Belum terpenuhinya kebutuhan dan operasinya pelayanan PMKS

4. Belum memiliki SOP pelayanan penanganan PMKS yang up to date

Faktor pendorong yaitu :

1. Meningkatkan upaya penanganan pelayanan PMKS

2. Meningkatkan dukungan stakeholder dalam penanganan PMKS

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa

Barat Terhadap Penempatan Visi, Misi dan Program Kepala Dinas

Provinsi Jawa Barat

No. Misi dan Program Gubernur Jawa Barat

Permasalahan Pada Pelayanan DinSos

Prov. Jabar

Faktor

Penghambat Pendorong

1

Meningkatkan kehidupan sosial, seni

budaya, peran pemuda, dan olahraga

serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan local

(misi 5)

1. Bahan optimalnya

pelayanan PMKS

2. Kurangnya penghargaan

masyarakat terhadap nilai-nilai

1. Lemahnya

koordinasi antar

instansi dan organisasi

masyarakat dalam penanganan PMKS

2. Terbatasnya

jumlah tenaga pekerja sosial

3. Belum terpenuhinya kebutuhan dan

operasinya pelayanan PMKS

4. Belum memiliki

SOP pelayanan penanganan PMKS

yang up to date

1. Meningkatkan upaya

penanganan

pelayanan PMKS 2. Meningkatkan

dukungan stakeholderdalam penanganan PMKS


Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Bedasarkan Sasaran Renstra Kementrian Negara Kesejahteraan Sosial Beserta Faktor

Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penangannya

No. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian Negara

Kesejahteraan Sosial

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial

Jawa Barat

Sebagai Faktor


1

Meningkatnya

kesejahteraan masyarakat

1. Belum optimalnya

penanganan PMKS 2. Kurangnya

penghargaan

masyarakat terhadap nilai-nilai kependidikan dan

kepahlawanan

1. Lemahnya

koordinasi antar instansi dan organisasi


2. Terbatasnya

jumlah tenaga pekerja sosial

3. Belum terpenuhinya dana operasional

penanganan PMKS 4. Belum memiliki

SOP penanganan PMKS yang mutakhir


penanganan pelayanan PMKS

2. Meningkatkan

dukungan dalam penanganan PMKS

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat tidak dapat dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat semata, akan tetapi perlu dukungan dari

stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah

Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk

dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018.


Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Provinsi Jawa Barat

berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan prioritas pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud sinergitas perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang

berkesinambungan sampai dengan tahun 2018.

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kota

No. Sasaran Jangka

Menengah Renstra Sosial

Kabupaten/Kota

Permasalahan Pelayanan Dinas


Sebagai Faktor


1

Meningkatnya Pelayanan

Penanganan PMKS

Kurangnya

Koordinasi Dinas Sosial Provinsi dalam penanganan

PMKS

Kurangnya

Koordinasi Dinsos Kab/Kota

dalam penanganan

PMKS

Meningkatkan

koordinasi dengan kab/kota dalam

penanganan PMKD

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Berdasarkan telaah terhadap tata ruang wilayah dan kajian liangkungan hidup

strategis dapat di identifikasi faktor penghambat dan pendorong yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD di tinjau dari implikasi RT/RW dan

KLHS sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Lemahnya koordinasi antar instansi dan organisasi masyarakat dalam

penanganan PMKS


3. Belum terpenuhinya dana operasional penanganan PMKS

4. Belum memiliki SOP penanganan PMKS yang mutakhir

Faktor Pendorong :

1. Meningkatkan upaya penanganan pelayanan PMKS

2. Meningkatkan dukungan stakeholder dalam penanganan PMKS


Tabel 3.5

Permasalahan pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.

Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas

dan Fungsi Dinas Sosial

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial

Prov Jabar

Faktor


1.

2.

3. 4.

5.

6.

WP Bodetabekpunjur

WP Purwasuka Pembangunan Pelabuhan Cilamaya

dan Bandara Karawang

WP Ciayumajakuning Pembangunan BIJB WP Priatim

Pembangunan Waduk Jatigede

WP Sukabumi Pembangunan Pelabuhan Samudera

WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung Pengembangan

kawasan pendidikan Jatinangor

1. Belum optimalnya

penanganan PMKS 2. Kurangnya

Koordinasi Dinas

Sosial Provinsi dalam

penanganan PMKS

1. Lemahnya

koordinasi antar instansi dan organisasi



3. Belum terpenuhinya dana

operasional penanganan PMKS

4. Belum memiliki

SOP penanganan PMKS yang mutakhir


penanganan pelayanan PMKS

2. Meningkatkan

dukungan dalam penanganan PMKS

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Analisi KLHS

Renstra Faktor Penghambat Pendorong Keberhasilan Penangannannya

No. Hasil KLHS terkait tupoksi Dinas


Pelayanan Permasalahan

Dinas Sosial

Faktor

Pendorong Penghambat

1

Pertambahan jumlah penduduk

mengakibatkan alih fungsi tanah menjadi pemukiman di hamper

seluruh kabupaten/kota

Bertambahnya PMKS belum

dapat di antisipasi dengan pelayanan yang optimal

Meningkatkan

upaya optimalisasi penanganan

PMKS

Masih

kurangnya tenaga

pekerja sosial


3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat mencakup

aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan

masyarakat, ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan

dan pengangguran, penanganan bencana alam, pengendalian lingkungan hidup,

penanganan ketenagakerjaan, pemerintahan dan politik, pengendalian

kependudukan, pemberdayaan ekonomi, apresiasi budaya daerah dan

pemerintahan otonom.

Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait

dengan dinamika perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa

Barat baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis

yaitu :

1. Penanganan Kemiskinan yang diprioritaskan kepada keluarga miskin baik

yang berada di pedesaan maupun perkotaan;

2. Penanganan PMKS yang berada di jalanan;

3. Menjalin dan membangun kemitraan dan kerjasama dunia usaha dengan

pemerintah daerah dan masyarakat melalui Corporate Social Responsibility

(CSR) di bidang kesejahteraan sosial;

4. Keterbatasan data base PMKS dan PSKS;

5. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis

(UPTD) berupa balai / sub unit dalam penanganan PMKS;

6. Profesionalisme SDM penyelenggara dan pelaksana penanganan PMKS.

Langkah-langkah yang ditetapkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam

menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Pemutakhiran data base PMKS dan PSKS pada masing-masing

Kabupaten/Kota;

2. Mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN untuk

menekan angka kemiskinan, penanggulangan bencana serta PMKS lainnya;

3. Koordinasi dan sinergitas program Dinas Sosial kabupaten/kota , Dinas Sosial

Provinsi Jawa Barat serta Kementrian Sosial RI dalam mewujudkan semangat

kesetiakawanan sosial serta kearifan lokal;

4. Membangun jaringan dan kemitraan pembangunan kesejahteraan sosial antar

stakeholders pada semua lini;


5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur maupun Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menekan jumlah penyandang

masalah kesejahteraan sosial;

6. Revitalisasi pelayanan sosial melalui Balai/Panti Sosial milik pemerintah

sebagai Show Window pembangunan kesejahteraan sosial;

7. Restrukturisasi keberadaan Balai/Panti Sosial sebagaimana tugas pokok dan

fungsinya serta sasaran garapan yang dibina sesuai Norma Standar Prosedur

dan Kriteria (NSPK);

8. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pekerja sosial secara bertahap.

Tabel 3.7 Skor Penentuan Isu Strategis

No. Kriteria

Bobot

1

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra

K/L atau Renstra Provinsi/Kab/Kota Jabar

20

2 Merupakan tugas dan tanggungjawab dinas social 10

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15

6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25

Total

100


Tabel 3.8

Nilai Skala Kriteria

No. Isu Strategis Nilai Skala Kriteria

Total Skor 1 2 3 4 5 6

1

Kecenderungan peningkatan jumlah PMKS

20

20

20

10

10

20

100

2 Belum optimalnya penanganan bencana alam

dan dampak social

20 20 20 10 10 20 100

3 Belum terintegrasinya penanganan penduduk

miskin

20 20 20 10 10 20 100

4 Belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan PSKS

20 20 20 10 10 20 100

Tabel 3.9

Rata-Rata Skor Isu Strategis

No.

Isu Strategis Total Skor Rata-rata skor

1

Kecenderungan peningkatan jumlah PMKS

100

25

2 Belum Optimalnya penanganan bencana alam dan dampak social

100 25

3 Belum terintegrasinya penanganan

penduduk miskin

100 25

4 Belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan PMKS

100 25


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Rencana Strategis bidang sosial atau yang disebut dengan Renstra

merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi

yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018

berdasarakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614).

Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan perencanaan strategis

jangka menengah yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro,

operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja

Tahunan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 dibuat berdasar

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 –

2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.


1. V i s i

Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan tujuan umum yang hendak

dicapai dan merupakan komitmen Dinas Sosial untuk mewujudkan amanat

konstitusi. Adapun visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Yang Prima Di Jawa

Barat Tahun 2018”.

2. M i s i

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan

penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Adapun untuk mewujudkan visi yang

telah ditetapkan maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelayanan kesejahteraan sosial;

b. Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan

dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

c. Melestarikan dan mengembangkan niai-nilai keperintisan kepahlawanan

dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

d. Meningkatkan Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS).

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

4.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis

strategis. Tujuan strategik yang hendak dicapai Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2013–2018 adalah sebagai berikut

:

a. Meningkatkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS);

b. Meningkatkan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial;


c. Meningkatkan intensitas penyelenggaraan kegiatan dalam rangka

menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan

sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial;

d. Memfasilitasi Sarana Prasarana Pelayanan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS).

4.2.2 Sasaran Program

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai Dinas Sosial Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS)

2. Meningkatnya partispasi Potensi Sumber Kesejhateraan Sosial (PSKS) dalam

penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial

3. Meningkatnya intensitas penyelenggaraan kegiatan dalam rangka

menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan

sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial

4. Meningkatknya Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan Penyandang Masalah


(PSKS)


Tabel 4.1

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Target Tahun

2014

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

5

1 Meningkatkan kesejahteraan Penyandang


Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang


a. Prosentase Keluarga Miskin yang dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi

sosialnya

0,16

0,18

0,19 0,21 0,23

b. Prosentase Penyandang disabilitas yang

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat


0,61 0,67 0,74 0,81 0,89

c. Prosentase Anak

Terlantar, Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan

Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya


1,23 1,35 1,49 1,64 1,80

d. Prosentase Gelandangan, Pengemis dan Eks

Gelandangan Psikotik yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi

sosialnya

12,45 13,70 15,06 16,57 18,23

e. Prosentase Wanita Tuna Susila yang



4,15 4,57 5,02 5,52 6,07


f. Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya dan dapat


0,88 0,97 1,06 1,17 1,29

g. Prosentase Korban Penyalahgunaan

Napza dan HIV/AIDS dapat memenuhi



4,04 4,44 4,89 5,38 5,92

h. Prosentase Korban Tindak Kekerasan

dan Pekerja Migran Terlantar yang dapat memenuhi



0,37 0,41 0,45 0,50 0,55

i. Prosentase Bekas Warga Binaan Lembaga

Pemasyarakatan yang dapat

memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat


0,13 0,14 0,16 0,18 0,20

j. Prosentase Masyarakat di

Daerah Terpencil dan Tertinggal yang



1,75 1,93 2,12 2,33 2,56


k. Prosentase Korban Bencana dan Orang Terlantar yang

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya


0,58 0,64 0,70 0,77 0,85

2 Meningkatkan

Partisipasi Potensi dan

Sumber Kesejahteraan Sosial dalam


Meningkatnya

partisipasi PSKS dalam

penyelenggaraan Usaha


a. Prosentase Kader

PSKS (Orsos, Karang Taruna,

Tagana) yang melakukan fungsi penyelenggaraan


2,33 2,56 2,82 3,10 3,41

b. Prosentase Kader PSKS (PSM,

WKSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pekerja Sosial,

Pendamping) yang melakukan fungsi penyelenggaraan


4,98 5,48 6,03 6,63 7,29

a. Prosentase Kader


rangka penumbuhan kesadaran

masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

10,00 11,00 12,10 13,31 14,64


b. Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan

penyuluhan dalam rangka

penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan

kesetiakawanan sosial

3,93 4,32 4,76 5,24 5,76

Prosentase Dunia Usaha Peduli Sosial

yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial

(UKS)

0,98 1,19 1,30 1,43 1,57

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

4.3.1 Strategi

1. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS melalui Pelayanan


2. Meningkatkan Prakarsa dan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membela Kepentingan Nasional

dan Berjuang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial serta Menghargai

Jasa-Jasa Pahlawan

4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana dan

Fasilitasi dalam rangka Memberikan Pelayanan Penyandang Masalah


(PSKS)


4.3.2. Kebijakan

Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 dalam

melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

1. Mempercepat penanganan permasalah kesejahteraan sosial melalui

pelayanan dan Rehabiitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial

dan Jaminan Sosial terhadap Peyandang Masalah Keejahteraan Sosial

(PMKS) melalui Program prioritas Bebas PMKS Jalanan.

2. Meningkatkan efektifitas, kapasitas dan kualitas Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial dalam penyelengaraan Kesejahteraan Sosial.

3. Meningkatkan Kemitraan dengan berbagai stakeholder seperti Dinas /

Instansi terkait, Perguruan Tinggi, PSKS termasuk dunia usaha dalam upaya

meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial.

4. Meningkatkan Sinergitas dan Jejaring Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

dengan multi Stakeholder serta Mitra Kerja.

5. Revitalisasi, Optimalisasi dan Fasilitasi Dinas dan UPTD yang menangani

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS).


Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

VISI : “MENJADI LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG PRIMA DI

JAWA BARAT TAHUN 2018”

MISI 1 : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelayanan kesejahteraan sosial

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Meningkatkan

kesejahteraan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Meningkatnya

Kesejahteraan

Penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial (PMKS)

Meningkatkan

Pemenuhan Kebutuhan

Dasar PMKS melalui

Pelayanan


Mempercepat

penanganan permasalah

kesejahteraan sosial

melalui pelayanan dan

Rehabiitasi Sosial,

Pemberdayaan Sosial,

Perlindungan Sosial dan

Jaminan Sosial terhadap

Peyandang Masalah

Keejahteraan Sosial

(PMKS)




MISI 2 : Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan dunia usaha

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Meningkatkan

partisipasi Potensi

Sumber


(PSKS) dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan social

Meningkatnya

partispasi Potensi

Sumber

Kesejhateraan

Sosial (PSKS)

dalam

penyelenggaraan

usaha

kesejahteraan

social

Meningkatkan

Prakarsa dan Peran

Aktif Potensi Sumber


dalam Penanganan

Masalah


1. Meningkatkan

efektifitas, kapasitas

dan kualitas Potensi

dan Sumber


dalam

penyelenggaraan

Kesejahteraan

Sosial.

2. Meningkatkan

Kemitraan dengan

berbagai

stakeholder seperti

Dinas / Instansi

terkait, Perguruan

Tinggi, PSKS

termasuk dunia

usaha dalam upaya

meningkatkan mutu

dan jangkauan

pelayanan

kesejahteraan

sosial.


3. Meningkatkan

Sinergitas dan

Jejaring

Penyelenggaraan


dengan multi

Stakeholder serta

Mitra Kerja.



MISI 3 : Melestarikan dan mengembangkan niai-nilai keperintisan kepahlawanan dan

kejuangan serta kesetiakawanan sosial

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Meningkatkan

intensitas

penyelenggaraan

kegiatan dalam

rangka

menumbuhkan

kesadaran

masyarakat

dalam

pembangunan

kesejahteraan

sosial dan

penanaman nilai-

nilai

kepahlawanan

Meningkatnya

intensitas

penyelenggaraan

kegiatan dalam rangka

menumbuhkan

kesadaran masyarakat

dalam pembangunan


dan penanaman nilai-

nilai kepahlawanan

serta kesetiakawanan

sosial

Meningkatkan

Kesadaran Masyarakat

dalam Membela

Kepentingan Nasional

dan Berjuang untuk

Meningkatkan


serta Menghargai

Jasa-Jasa Pahlawan

Mempercepat

penanganan

permasalah


melalui pelayanan

dan Rehabiitasi

Sosial,

Pemberdayaan

Sosial, Perlindungan

Sosial dan Jaminan

Sosial terhadap

Peyandang Masalah

Keejahteraan Sosial

(PMKS) melalui


serta

kesetiakawanan

social

Program prioritas

Bebas PMKS Jalanan



MISI 4 : Meningkatkan Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Meningkatkan

Dukungan

Sarana

Prasarana

Pelayanan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

dan Potensi

Sumber

Kesejahteraan

Sosial (PSKS)

Meningkatknya

Dukungan Sarana

Prasarana

Pelayanan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS) dan

Potensi Sumber

Kesejahteraan

Sosial (PSKS)

Meningkatkan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur,

Sarana dan

Prasarana dan

Fasilitasi dalam

rangka Memberikan

Pelayanan

Penyandang Masalah


(PMKS) dan Potensi

Sumber


(PSKS)

Revitalisasi, Optimalisasi

dan Fasilitasi Dinas dan

UPTD yang menangani

Penyandang Masalah


(PMKS) dan Potensi

Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS)



BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang merupakan dari Visi dan Misi

Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018 yang merupakan tahap ke 3 (tiga) dari RPJPD Tahun 2005-2015 dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, perrmasalahan, tantangan, peluang serta isu-isu

strategis yang terjadi di Jawa Barat

Visi Misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan Visi Provinsi

Jawa Barat melalui pelaksanaan Misi yang ke 5 (lima) yaitu Meningkatkan Kehidupan

Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan

Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator kinerja misi dengan

target terukur.

Tabel 5.1

Indikator Kinerja Misi

No. Indikator

Kinerja Satuan

Capaian

Kondisi

Awal

Tahun

2012

Capaian

2013 2014 2015 2016 2017 2018

MISI KELIMA: Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda

dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal

Sasaran: Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1. Jumlah

PMKS

yang

ditangani

Orang 334.255 479.255 527.181 579.899 637.888 701.677 771.845


Tabel 5.2

Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

Penjelasan/Formulasi Sumber Data

1 2 3 4 5

1.

Meningkatnya

Kesejahteraan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Persentase

Keluarga Miskin yang dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan

fungsi sosialnya

Dapat memenuhi Kebutuhan dasar

minimal : Memiliki asset usaha ekonomis produktif yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan

dasar minimalnya: 1. Memenuhi kebutuhan pangan 3 X sehari

sesuai standar asupan gizi minimal,

2. Dapat mengakses layanan kesehatan dasar,

3. Dapat memenuhi kebutuhan sandang

minimal 2 X setahun.

Keberfungsian Sosial: Terobservasi melalui laporan pendamping bahwa keluarga telah memiliki sikap, perilaku

dan motivasi diri yang dapat mendukung melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai keluarga.

Bidang

Pemberdayaan Sosial + Bidang

Bantuan dan Perlindungan

Sosial

Persentase

Penyandang disabilitas yang

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan

dapat menjalankan fungsi sosialnya

Terpenuhi Kebutuhan dasar minimalnya:

Memiliki ketrampilan kerja dan usaha ekonomis produktif sebagai embrio usaha yang dapat

dikelola untuk memenuhi dasar minimalnya: - Kebutuhan dasar (sandang 2 X setahun,

pangan 3 X sehari, mengakses pelayanan

kesehatan dasar).

Keberfungsian Sosial:

Terobservasi melalui laporan pendamping/ bahwa klien telah memiliki sikap, perilaku positif, meningkat ketrampilan sosial dasarnya

untuk beraktifitas dan bantu diri dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sehari-hari yang melalui

pencatatan pendamping pekerja sosial/pengasuh mencakup: 1. Perkembangan kemampuan berkomunikasi,

2. Perkembangan kemampuan bantu diri, 3. Perkembangan kemampuan dasar

berinteraksi, 4. Perkembangan kemampuan motorik

Bidang

Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial + UPT


Persentase Anak Terlantar, Jalanan, dan Anak

Berhadapan dengan Hukum

yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan


Terpenuhi Kebutuhan dasar minimalnya: 1. Terpenuhi kebutuhan makan / minum 3 X,

makanan tambahan 1 X sehari sesuai

asupan gizi yang telah ditetapkan, 2. Terlayani kebutuhan kesehatan,

3. Terpenuhi kebutuhan sandang minimal 2 X setahun,

4. Memiliki ketrampilan usaha ekonomis

produktif sebagai embrio usaha yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan minimalnya.

Keberfungsian Sosial: Terobservasi melalui laporan pendamping

bahwa Anak Jalanan dan Remaja Telantar telah memiliki sikap, perilaku normatif dan motivasi diri yang dapat mendukung tugas dan

tanggung jawabnya.

Bidang Pelayanan

dan

Rehabilitasi, Bidang


Sosial

Sosial + UPT

Persentase Gelandangan,

Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya dan


Terpenuhi Kebutuhan dasar minimalnya: Memiliki ketrampilan kerja dan usaha ekonomis

produktif sebagai embrio usaha yang dapat dikelola untuk memenuhi dasar minimalnya: - Terpenuhi kebutuhan dasar (sandang,

pangan, papan, pelayanan kesehatan dan air bersih).

Keberfungsian Sosial: Terobservasi melalui laporan pendamping bahwa klien telah memiliki sikap, perilaku

normative dan motivasi diri yang dapat mendukung tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Pelayanan

dan Rehabilitasi

Sosial + UPT

Persentase Wanita

Tuna Susila yang dapat memenuhi kebutuhan



Memiliki ketrampilan kerja dan usaha ekonomis produktif sebagai embrio usaha yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan dasar

minimalnya: - Terpenuhi kebutuhan dasar (sandang 2

setahun, pangan 3 X sehari, papan,

pelayanan kesehatan dasar).


normative dan motivasi diri yang dapat mendukung tugas dan tanggung Jawabnya.

Bidang

Pelayanan dan

Rehabilitasi

Sosial + UPT


Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya dan


Terpnuhi Kebutuhan Dasar Minialnya: a. Terpenuhi kebutuhan makan dan minum 3

kali, makanan tambahan 2 kali sehari sesui

standar gizi minimal sesuai yang ditetapkan Dinas Kesehatan setempat,

b. Terlayani kebutuhan kesehatan dasar, c. Terpenuhi kebutuhan sandang minimal 2

kali setahun.

Keberfungsian Sosial: Terobservasi melalui laporan pendamping bahwa Lanjut Usia telah telah memiliki sikap,

perilaku dan motivasi diri yang dapat mendukung tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Pelayanan

dan

Rehabilitasi, Bidang


Sosial

Sosial + UPT

Persentase Korban

Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS dapat

memenuhi kebutuhan dasarnya dan


Terpenuhi Kebutuhan Dasar Minialnya:

Terpenuhi kebutuhan makan / minum 3 X, a. Makanan tambahan 1 X sehari sesuai

asupan gizi yang telah ditetapkan,

b. Terlayani kebutuhan kesehatan, c. Terpenuhi kebutuhan sandang minimal

2X setahun,

d. Memiliki ketrampilan usaha ekonomis produktif sebagai embrio usaha yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan

minimalnya.

Keberfungsian Sosial:

Terobservasi melalui laporan pendamping bahwa Anak Jalanan dan Remaja Telantar telah memiliki sikap, perilaku normatif dan motivasi

diri yang dapat mendukung tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang

Pelayanan dan

Rehabilitasi

Sosial + UPT

Persentase Korban

Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar

yang dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya dan dapat menjalankan

fungsi sosialnya

Terpenuhi Kebutuhan Dasar Minialnya:

a. Dapat terpenuhi kebutuhan makan 3 X sehari sesuai standar gizi minimal sesuai yang ditetapkan,

b. Dapat akses terhadap layanan kesehatan, c. Terlindungi dari perlakuan kekerasan dan d. perlakuan salah serta tindakan merugikan

e. lainnya.

Keberfungsian Sosial: Terobservasi melalui laporan pendamping bahwa klien/keluarga telah memiliki sikap,

perilaku dan motivasi diri yang dapat mendukung tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari

Bidang


Sosial


Persentase Bekas Warga Binaan Lembaga

Pemasyarakatan yang dapat

memenuhi kebutuhan dasarnya dan


Terpenuhi Kebutuhan dasar minimalnya: Memiliki ketrampilan kerja dan usaha ekonomis produktif sebagai embrio usaha yang dapat

dikelola untuk memenuhi dasar minimalnya: - Kebutuhan dasar (sandang 2 X setahun,

pangan 3 X sehari, mengakses pelayanan kesehatan dasar).


normative dan motivasi diri yang dapat mendukung tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari.

Bidang Pelayanan

dan

Rehabilitasi Sosial

Persentase

Masyarakat di Daerah Terpencil dan Tertinggal

yang dapat memenuhi kebutuhan



Memiliki asset usaha ekonomis produktif yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya:

a. Memenuhi kebutuhan pangan 3 X sehari b. sesuai standar asupan gizi minimal, c. Dapat mengakses layanan kesehatan

dasar, d. Dapat memenuhi kebutuhan sandang

minimal 2 X setahun.

Keberfungsian Sosial: Terobservasi melalui laporan pendamping

bahwa keluarga telah memiliki sikap, perilaku dan motivasi diri yang dapat mendukung melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya sebagai keluarga.

Bidang

Pemberdayaan Sosial

Persentase Korban Bencana dan

Orang Terlantar yang dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan

fungsi sosialnya

Terpenuhi Kebutuhan dasar minimalnya: a. Memiliki asset usaha ekonomis produktif

yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya : 1) Memenuhi kebutuhan pangan 3 X

sehari sesuai standar asupan gizi minimal,

2) Dapat mengakses layanan kesehatan

dasar, 3) Dapat memenuhi kebutuhan sandang

minimal 2 X setahun. b. Khusus indikator Orang Terlantar adalah

terlindungi dan terpenuhinya kebutuhan

dasar selama penampungan dan terfasilitasinya pemulangan ke daerah asal.

Keberfungsian Sosial: Terobservasi melalui laporan pendamping bahwa keluarga telah memiliki sikap, perilaku

dan motivasi diri yang dapat mendukung melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai keluarga.

Bidang Bantuan dan

Perlindungan Sosial + UPT


2. Meningkatkan Partisipasi Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial dalam


Prosentase Kader PSKS (Orsos, Karang Taruna,

Tagana) yang melakukan fungsi

penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap

PMKS

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah dibina dan aktif dalam penanganan PMKS:

a. Berbadan Hukum b. Memperoleh Ijin

b. Melaksanakan pelayanan sesuai standarisasi kelembagaan

Bidang Pemberdayaan

Sosial

Prosentase Kader PSKS (PSM, WKSBM, TKSK,

Sakti Peksos, Pekerja Sosial,

Pendamping) yang melakukan fungsi penyelenggaraan


PSM, Karang Taruna, WKSBM dan TKSK yang mendapatkan pembinaan dan aktif: a. Terdaftar pada Dinas Sosial

b. Telah memperoleh pembinaan c. Masih aktif melakukan aktivitas sesuai

tugasnya

Bidang Pemberdayaan

Sosial

Persentase Kader

masyarakat yang melaksanakan

penyuluhan dalam rangka penumbuhan

kesadaran masyarakat dalam pembangunan


Masyarakat peserta kegiatan penyuluhan

sosial yang meningkat pemahaman dan kesadarannya untuk berpartisipasi dalam

pembangunan Kesejahteraan Sosial: Masyarakat peserta kegiatan penyuluhan yang

berdasarkan hasil pre test dan post tes mengalami peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk berpartisipasi dalam

pembangunan kesejahteraan sosial

Bidang

Pembinaan Sosial

Persentase Kader


rangka penumbuhan kesadaran nilai-

nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan

sosial

Masyarakat peserta kegiatan

penumbuhan kesadaran terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial yang meningkat kesadarannya

terhadap nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial:

Masyarakat peserta kegiatan penumbuhan kesadaran terhadap nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial yang berdasarkan hasil

pre test dan post tes mengalami peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

Bidang

Pembinaan Sosial

Persentase Dunia Usaha Peduli Sosial yang

melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

Dunia Usaha Peduli Sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif:

a. Terdaftar pada Dinas Sosial b. Telah memperoleh pembinaan b. Masih aktif melakukan aktivitas sesuai

tugasnya

Bidang Pemberdayaan

Sosial


5.1. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA

BARAT TAHUN 2013 - 2018

Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan untuk

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di

provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan peran masyarakat (individu,

keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang

berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai

penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan

pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perpaduan perencanaan yang :

1) Partisipatif;

2) Dari atas (top-down)

3) Dari bawah (bottom-up)

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang

berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan kesejahteraan sosial.

Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa

memiliki.

Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana

penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan

dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistik sesuai

kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah

diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional,

Provinsi,Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus

didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan,

komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; pada OPD Dinas Sosial Provinsi Jawa

Barat, segera :

1. Disusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah,

mengacu pada RPJMD 2013-2018;


2. Menindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD);

3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan

kebutuhan/Kondisi aktual di bidang kesejahteraan sosial;

4. Merumuskan Jabaran Rencana Program Tahunan secara lebih “Holistik

Integratif” : sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks

Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif;

5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang-ruang mata anggaran sehingga

pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal

mengacu pada rambu-rambu pekerjaan sosial. Hal ini sangat perlu disadari,

agar karakteristik program-program kesejahteraan sosial jelas dan terjaga;

6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan

bermanfaat dengan Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan lintas sector

dalam proses perencanaan, untuk mempertegas Eksistensi, memperkaya

muatan dan menyerap aspirasi; perhatian untuk jajaran Legislatif;

7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber

yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan

provinsi, kabupaten/kota- masyarakat optimal, demikian pula dengan

sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara

fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar mengalir,

antara lain menghasilkan “Roling – Plan”.

8. Penyelarasan Rencana Program dengan pendekatan pekerjaan sosial dan

standar pelayanan (kesejahteraan) sosial minimal, baik untuk program

yang dibiayai APBD maupun APBN.

9. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber

APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-

APBN dapat diarahkan untuk :

a. Meningkatkan Jangkauan Sasaran Program; dan

b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sosial.


5.2. KEGIATAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018

Untuk mendukung upaya penanganan permasalahan sosial maka

diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana

dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana

upaya peningkatan penanganan melalui :

a. Pemberdayaan terhadap PMKS dan pelaku pembangunan Kesejahteraan

Sosial serta pemberian kepercayaan dan peluang pada masyarakat dunia

usaha

a. Peningkatan kualitas untuk berupaya mencegah dan mengatasi masalah

yang ada di lingkungannya.

b. Kemitraan sosial melalui penumbuhkembangkan jejaring kerja yang

melibatkan pihak-pihak yang bermitra untuk penanganan PMKS.

c. Partisipasi sosial masyarakat untuk bersama-sama memberikan peranan

dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

e. Advokasi sosial untuk melaksanakan tindakan sosial dan perubahan sosial.

Mengacu pada apa yang telah digariskan dalam RKPD Tahun 2013, maka

Program Dinas Sosial Tahun 2013 - 2018, melaksanakan program – program yang

meliputi:

A. Common Goals 9: Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Maslah

Kesejahteraan Sosial dan Keamanan

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

a. Memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami

disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar,

kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

b. Rehabilitasi Sosial kepada penyandang disabilitas melalui bimbingan sosial,

aksesibilitas, perawatan dan pengasuhan serta pelatihan keterampilan

(vocational), untuk penciptaan lapangan dan kesempatan kerja;

c. Meningkatkan pelayanan dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada PMKS

dengan membangun infrastruktur Pusat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Terpadu di 4 (empat) wilayah Pembangunan Jawa Barat.


2. Program Pemberdayaan Sosial

a. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Fakir Miskin dan Komunitas Adat

terpencil;

b. Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat;

c. Meningkatnya kesejahteraan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia

(PKRI) / Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai

keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial.

3. Program Perlindungan Sosial

a. Memberikan perlindungan sosial kepada, Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS);

b. Memberikan bantuan dan asistensi sosial serta bantuan tunai bersyarat /

Program Keluarga Harapan (PKH).

4. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat

a. Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;

b. Memfasilitasi penyelesaian konflik sosial;

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat / relawan dalam penanggulangan

bencana.

5. Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS)

a. Meningkatkan partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

B. Common Goals 4 : Peningkatan Kinerja Aparatur

1. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

a. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program

Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Sumber Dana : APBD)

b. Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan (Sumber

Dana : APBN)

2. Program Pembinaan Aparatur

a. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur (Sumber

Dana : APBD)


C. Common Goals 5 : Penanganan Pengelolaan Bencana

1. Program Penanggulangan Bencana Alam

a. Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana (Sumber Dana : APBD)

b. Kegiatan Pemantapan Taruna Siaga Bencana (Sumber Dana : APBD)

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana Alam

dan Bencana Lainnya (Sumber Dana : APBN)

d. Kegiatan Pemberdayaan Korban bencana Sosial (Sumber Dana : APBN)

D. Non Common Goals :

1. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Perlindungan Perempuan

a. Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan sosial perempuan korban trafficking

(Sumber Dana : APBD)

b. Kegiatan Bimbingan Usaha Ekonomis Produktif bagi wanita rawan sosial

ekonomi (Sumber Dana : APBD)

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial lainnya.

a. Kegiatan akses perlindungan lanjut usia terlantar di luar panti (Sumber

Dana : APBD)

b. Kegiatan peningkatan pelayanan Kesejahteraan Sosial keluarga berumah

tidak layak huni (Sumber Dana : APBD)

c. Kegiatan akses pelayanan sosial bagi penyandang cacat (Sumber Dana :

APBD)

d. Kegiatan peningkatan pelayanan Kesejahteraan Sosial masyarakat adat


e. Kegiatan peningkatan penanganan dan pemulihan tuna sosial (Sumber

Dana : APBD)

f. Kegiatan pemberdayaan keluarga miskin dalam kelompok usaha bersama


g. Kegiatan peningkatan penanganan korban tindak kekerasan dalam rumah

tangga(Sumber Dana : APBD)

h. Kegiatan pemulihan sosial penyandang cacat

i. Kegiatan peningkatan penanganan lanjut usia dalam panti (Sumber Dana :

APBD)

j. Kegiatan peningkatan penanganan WTS


k. Kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis(Sumber Dana : APBD)

l. Kegiatan pengembangan sosial anak (Sumber Dana : APBD)

m. Kegiatan perlindungan dan pelayanan sosial anak terlantar (Sumber Dana

: APBD)

n. Kegiatan pemulihan sosial anak nakal dan korban narkotika(Sumber Dana

: APBD)

o. Kegiatan pencegahan anak nakal dan korban narkoba berbasis

masyarakat(Sumber Dana : APBD)

p. Kegiatan Pemberdayaan komunitas adat terpencil (Sumber Dana : APBN)

- Peningkatan Kesos Masyarakat Adat ( Sumber Dana ; APBD )

- Pemenuhan Fasilitas Pemberdayaan Masy Adat ( Sumber Dana : APBD )

q. Kegiatan pemberdayaan fakir miskin (Sumber Dana : APBN)

r. Kegiatan pemberdayaan keluarga miskin (Sumber Dana : APBN)

s. Kegiatan rehabilitasi tuna sosial (Sumber Dana : APBN)

t. Kegiatan rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalahgunaan

NAPZA (Sumber Dana : APBN)

u. Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang cacat (Sumber Dana : APBN)

v. Kegiatan rehabilitasi dan perlindungan kesejateraan lanjut usia (Sumber

Dana : APBN)

w. Kegiatan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak terlantar

(Sumber Dana : APBN)

x. Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak jalanan (Sumber Dana :

APBN)

y. Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak cacat (Sumber Dana :

APBN)

z. Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal (Sumber Dana :

APBN)

3. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

a. Kegiatan peningkatan Kemandirian PSKS (Sumber Dana : APBD)

b. Kegiatan peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan

Kesejahteraan PKRI (Sumber Dana : APBD)

c. Kegiatan Sosialisasi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial (Sumber Dana :

APBD)


d. Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial bagi Pelaku Usaha

Kesejahteraan Sosial (UKS) (Sumber Dana : APBD)

e. Kegiatan peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial (Sumber

Dana : APBD)

f. Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Pelaksanaan Usaha

Kesejahteraan Sosial (Sumber Dana : APBD)

g. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat (Sumber Dana :

APBN)

h. Kegiatan Pelstarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keprintisan

dan Kesetiakawanan Sosial (Sumber Dana : APBN)

i. Kegiatan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial (Sumber Dana : APBN)

j. Kegiatan Akses Jaminan Sosial (Sumber Dana : APBN)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Kegiatan Pemantapan

Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Bimbingan Teknis (Sumber Dana : APBD)

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran (Sumber Dana :

APBD)

b. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai dan Instalasi


6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan

Keuangan : Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aspek Kesejahteraan

Sosial (Sumber Dana : APBD)

7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

a. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Sumber Dana :

APBD)

b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai dan Instalasi (Sumber

Dana : APBD)

8. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa : Kegiatan

Saresehan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan (Sumber Dana : APBD)

9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah : Kegiatan

Implementasi Data Kesejahteraan Sosial Melalui Jaringan Teknologi Informasi



5.3. INDIKATOR KINERJA

5.3.1. Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang ditangani

5.3.2. Jumlah anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang ditangani

5.3.3. Jumlah anak jalanan yang ditangani

5.3.4. Jumlah penyandang disabilitas yang ditangani

5.3.5. Jumlah gelandangan yang ditangani

5.3.6. Jumlah pengemis yang ditangani

5.3.7. Jumlah orang terlantar yang ditangani

5.3.8. Jumlah wanita tuna susila yang ditangani

5.3.9. Jumlah bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP) yang

ditangani

5.3.10. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bimbingan sosial dan

pelatihan keterampilan (vocational)

5.3.11. Pembangunan Infrastruktur Pusat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terpadu

di 4 (empat) wilayah Pembangunan Jawa Barat

5.3.12. Jumlah wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang diberdayakan

5.3.13. Jumlah keluarga berumah tidak layak huni (KBTLH) yang ditangani

5.3.14. Jumlah fakir miskin (FM) yang diberdayakan

5.3.15. Jumlah warga komunitas adat yang diberdayakan

5.3.16. Jumlah PKRI penerima bantuan kadeudeuh

5.3.17. Jumlah Janda PKRI penerima bantuan kadeudeuh

5.3.18. Jumlah Keluarga Pahlawan penerima bantuan kadeudeuh

5.3.19. Jumlah Janda PKRI penerima bantuan perumahan

5.3.20. Saresehan nilai-nilai kepahlawan dan kejuangan

5.3.21. Jumlah korban tindak kekerasan yang ditangani

5.3.22. Jumlah pekerja migran bermasalah yang ditangani

5.3.23. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapat Perlindungan Sosial

5.3.24. Jumlah anak terlantar yang memperoleh perlindungan social

5.3.25. Jumlah balita terlantar yang memperoleh perlindungan social

5.3.26. Jumlah penerima bantuan tunai bersyarat PKH

5.3.27. Jumlah korban bencana yang menerima bantuan darurat

5.3.28. Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social

5.3.29. Jumlah partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana


5.3.30. Jumlah peserta bimbingan manajemen pekerja sosial masyarakat

5.3.31. Jumlah peserta bimbingan manajemen Orsos/LKS

5.3.32. Jumlah forum jejaring orsos

5.3.33. Jumlah peserta jejaring CSR bidang Kesos

5.3.34. Jumlah karang taruna penerima bantuan

5.3.35. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat penerima bantuan

5.3.36. Jumlah organisasi sosial / LKS penerima bantuan

5.3.37. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) penerima

kadeudeuh

5.3.38. Jumlah penerima bantuan sarana pelayanan

5.3.39. Jumlah penerima bantuan Usaha Ekonomis Produktif bagi Karang

Taruna

5.3.40. Jumlah penerima bantuan operasional bagi Pekerja Sosial Masyarakat

5.3.41. Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM)

dalam pembinaan

5.3.42. Penguatan kelembagaan dunia usaha (Social Responsibility)

5.3.43. Penguatan kapasitas kelembagaan PSKS

5.3.44. Jumlah pekerja sosial yang mendapat pelatihan

5.3.45. Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan sosial

5.3.46. Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial

secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi serta peran sosialnya

secara wajar

5.3.47. Terlayani, Terlindungi dan Tersantuninya Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidupnya.

5.3.48. Tersantuninya PKRI/Janda PKRI dan Keluarga Pahlawan serta

terpeliharanya Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan dan

Kesetiakawanan Sosial.

5.3.49. Meningkatnya Partisipasi Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(Lembaga Kesejahteaan Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana dan

Organisasi Sosial) dalam penanganan masalah kesejahteraan Sosial.


5.3.50. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Pekerja Sosial secara

profesional.

5.3.51. Meningkatnya Pemahaman tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial

melalui Penyuluhan Sosial

5.3.52. Tersedianya Bantuan Bahan Bangunan Rumah bagi eks Korban

Bencana.

5.3.53. Tersedianyan Bantuan Tanggap Darurat Bencana.

5.3.54. Meningkatnya Partisipasi Pilar Masyarakat/Relawan dalam

Penanggulangan Bencana.

5.3.55. Terwujudnya kemandirian dan keberfungsian sosial penyandang cacat.

5.3.56. Meningkatnya kesejahteraan sosial para lanjut usia terlantar.

5.3.57. Terlindunginya anak-anak terlantar dari praktek ilegal adoption.

5.3.58. Meningkatannya pembinaan dan bantuan sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial tuna sosial dalam meningkatkan

keterampilan dan kemampuan berusaha sehingga mampu melaksanakan

fungsi sosialnya kembali secara wajar sebagai SDM yang produktif dan

berkualitas.

5.3.59. Meningkatannya pembinaan dan bantuan sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial anak nakal dan korban narkotika dalam

meningkatkan keterampilan dan kemampuan berusaha sehingga mampu

melaksanakan fungsi sosialnya kembali secara wajar sebagai SDM yang

produktif dan berkualitas.

5.3.60. Meningkatnya kemampuan dan kerberfungsian sosial korban tindak

kekerasan dan pekerja migran.

5.4. KELOMPOK SASARAN

Dalam pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial pada dasarnya

mempunyai 3 ( tiga ) kelompok sasaran Yaitu :

a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )

Berkembangnya masalah sosial, termasuk meningkatnya Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) akibat dari berbagai krisis, konflik

sosial, bencana dan gejala disintegrasi sosial menyebabkan antara lain

timbulnya masalah kemiskinan; keterlantaran; kecacatan; ketunaan sosial;


korban bencana dan pengungsi; keterpencilan; korban tindak kekerasan,

ekploitasi dan diskriminasi; dan penyimpangan perilaku. Dari ke tujuh

besaran masalah tersebut setelah diklasifikasikan menjadi 28 (dua puluh

delapan) jenis permasalahan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud

pada Bab II tersebut di muka.

b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS )

Pemberdayaan PSKS yang merupakan mitra kerja Pemerintah dalam

Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan kepada pembinaan dan

pengembangan kemandirian PSKS dalam penanganan PMKS. Adapun yang

termasuk kedalam kelompok PSKS adalah :

1) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

2) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

3) Karang Taruna

4) Pekerja sosial Masyarakat ( PSM )

5) Organisasi Sosial

6) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

7) Dunia Usaha

8) Taruna Siaga Bencana

9)

c. Kelompok Sasaran Garapan lainnya

1) Keluarga Pahlawan Nasional

2) Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia

3) Janda Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia

5.5. PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

bidang kesejahteraan sosial, dalam pendanaan diupayakan dengan pengaturan

pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip

pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui

belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD

Provinsi Jawa Barat, dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian

Sosial.


Tabel 5.3

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif


Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Program

/Kegiatan

Kondisi

Awal

Target Capaian Rencana

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Perode Renstra

Dinsos

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. Meningk

atkan kesejahteraan Penyan

dang

Masalah

Kesejah

teraan

Sosial

(PMKS)

Meningkatnya

Kesejahteraan Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

a. Prosentase

Keluarga Miskin yang

dapat memenuhi


dapat menjalankan

fungsi sosialnya

Pengendalian

Program dan Validasi Data

PMKS, PSKS

0,16 220.000.

000

0,18 195.000.

000

0,19 0,21 0,23 0,23 Dinsos

b. Prosentase Penyan

dang disabili

Koordinasi dan Sinkronisas

i Penyusuna

0,61 370.000.000

0,67 512.475.000

0,74 0,81 0,89 0,89 Dinsos


tas yang dapat

memenuhi kebutuhan

dasarnya dan dapat

menjalankan fungsi sosialn

ya

n Program Aspek Pembangu

nan Kesos

c. Prosen

tase Anak Terlant

ar, Jalanan, dan Anak

Berhadapan dengan

Hukum yang terpenuhi

kebutuhan dasarn

ya dan dapat menjalankan

fungsi sosialnya

Peningkata

n Pengetahuan

Kemampuan dan Pemberdayaan Sosial

Wanita Rawan Sosial

Ekonomi (WRSE)

1,23 140.

000.000

1,35 194.

180.000

1,49 750.

000.000

1,64 1,80 1,80 Dinsos


d. Prosentase Geland

angan, Pengemis dan

Eks Gelandangan

Psikotik yang terpenuhi

kebutuhan dasarn

ya dan dapat menjalankan

fungsi sosialnya

Peningkatan Pengetahu

an, Kemampuan Dan Pemberday

aan Sosial Korban Tindak

Kekerasan Dan Pekerja Migran

12,45 360.000.000

13,70 674.146.406

15,06 350.000.000

16,57 18,23 18,23 Dinsos

e. Prosentase

Wanita Tuna Susila yang

dapat memenuhi


dapat menjalankan

fungsi sosialnya

Pengelolaan Sistem

Informasi dan Komunikasi Dinas

Sosial

4,15 450.000.

000

4,57 195.000.

000

5,02 150.000.

000

5,52 6,07 6,07 Dinsos


f. Prosentase Lanjut

Usia Terlantar yang

terpenuhi kebutu

han dasarnya dan dapat

menjalankan fungsi

sosialnya

Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan Internal SKPD

0,88 100.000.000

0,97 97.500.000

1,06 200.000.000

1,17 1,29 1,29 Dinsos

g. Prosentase Korban Penyal

ahgunaan Napza

dan HIV/AIDS dapat

memenuhi kebutu

han dasarnya dan dapat

menjalankan fungsi

sosialnya

Pelayanan dan Perlindungan Sosial

Lanjut Usia di BPSTW dan Sub

Unit Rumah Perlindungan

4,04 6.304.379.370

4,44 7.330.378.000

4,89 8.413.500.000

5,38 5,92 5,92 Dinsos


h. Prosentase Korban

Tindak Kekerasan dan

Pekerja Migran Terlant

ar yang dapat memen

uhi kebutuhan

dasarnya dan dapat menjal

ankan fungsi sosialn

ya

Penerimaan dan Penyaluran

di BPSTW dan Sub Unit Rumah

Perlindungan

0,37 194.060.000

0,41 735.198.000

0,45 500.000.000

0,50 0,55 0,55 Dinsos

i. Prosen

tase Bekas Warga Binaan

Lembaga Pemas

yarakatan yang dapat

memenuhi kebutu

han dasarnya dan

Pelayanan

dan Rehabilitasi Sosial Gelandang

an dan Pengemis di Balai

Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Sub Unit

0,13 2.72

0.250.000

0,14 2.75

2.946.000

0,16 2.42

36.620.0000

0,18 0,20 0,20 Dinsos


dapat menjalankan

fungsi sosialnya

j. Prosentase

Masyarakat di Daerah Terpen

cil dan Tertinggal yang

dapat memenuhi


dapat menjalankan

fungsi sosialnya

Penerimaan dan

Penyaluran Gepeng di Balai Rehabilitasi

Sosial Bina Karya dan Sub Unit

1,75 225.250.

000

1,93 599.389.

000

2,12 600.000.

000

2,33 2,56 2,56 Dinsos

k. Prosentase Korban

Bencana dan Orang

Terlantar yang dapat

memenuhi kebutu

han

Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial Penyandang Cacat di

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandan

g Cacat Cibabat Cimahi

0,58 1.823.999.00

0

0,64 1.944.304.00

0

0,70 2.228.000.00

0

0,77 0,85 0,85 Dinsos


dasarnya dan dapat

menjalankan fungsi sosialn

ya

2. Meningkatkan Partisipa

si Potensi dan Sumber


dalam penyelenggaraan


Meningkatnya partisipasi PSKS

dalam penyelenggaraan

Usaha Kesejahteraan

Sosial

a. Prosentase Kader PSKS

(Orsos, Karang Taruna,

Tagana) yang melaku

kan fungsi penyelenggar

aan kesejahteraa

n sosial terhadap PMKS

Penerimaan dan Penyaluran Kelayan

BRSPD Cibabat-Cimahi

2,33 172.500.000

2,56 502.231.000

2,82 425.000.000

3,10 3,41 3,41 Dinsos

b. Prosentase

Kader PSKS (PSM,

WKSBM, TKSK, Sakti

Pekso, Pekerja Sosial,

Penda

Pelayanan dan

Pemberdayaan Sosial Remaja di

Balai Pemberdayaan Sosial Bina

Remaja (BPSBR) dan Sub

Unit

4,98 3.261.21

8.000

5,48 3.394.00

0.000

6,03 3.300.00

0.000

6,63 7,29 7,29 Dinsos


mping) yang melaku

kan fungsi penyelenggar

aan kesejahteraa

n sosial terhadap PMKS

Rumah Pemberdayaan

3. Meningk

atkan intensitas

penyelenggaraan kegiatan

dalam rangka menum

buhkan kesadaran masyara

kat dalam pemban

gunan kesejahteraan sosial

dan penanaman

nilai kepahlawanan

Meningkatnya

intensitas penyele

nggaraan kegiatan dalam

rangka menumbuhkan

kesadaran masyarakat

dalam pembangunan

kesejahteraan sosial dan

penanaman nilai

kepahlawanan serta

a. Prosentase

Kader masyarakat

yang melaksanakan penyul

uhan dalam rangka

penumbuhan kesadaran

masyarakat dalam

pembangunan keseja

hteraan sosial

Penerimaan dan

Penyaluran Remaja Putus

Sekolah di Balai Pemberdayaan Sosial

Bina Remaja (BPSBR)

dan Sub Unit

10,00 559.250.

000

11,00 552.018.

000

12,10 625.000.

000

13,31 14,64 14,64 Dinsos


serta kesetiakawanan

sosial

kesetiakawanan sosial

b. Prosentase Kader

masyarakat yang melaks

anakan penyuluhan

dalam rangka penumbuhan

kesadaran nilai-

nilai kepahlawanan dan

kesetiakawanan

sosial

Pelayanan Dan Rehabilitasi

Sosial Korban Narkotika BRSPP

Lembang - Bandung Barat

3,93 2.255.160.00

0

4,32 2.965.600.00

0

4,76 2.511.500.00

0

5,24 5,76 5,76 Dinsos

4.

Mengoptimalkan pemanfaatan

Sumber Pelayanan

Kesejahteraan Sosial melalui

Optimal

nya Pemanfaatan Sumber

pelayanan kesejaht

eraan sosial melalui penguat

an

Prosentas

e Dunia Usaha Peduli Sosial

yang melakukan Usaha

Kesejahteraan Sosial (UKS)

Penerimaa

n dan Penyaluran Korban Penyalahg

unaan Narkotika, Psikotropik

a, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

BRSPP

0,98 242.

520.000

1,19 484.

650.000

1,30 680.

000.000

1,43 1,57 1,57 Dinsos


Penguat

an

jaringan

jaringan kerja

Lembang Bandung Barat

Peningkatan Pelestarian Kepahlawa

nan, Keperintisan dan Kesejahter

aan Janda PKRI

363.750.000

458.700.000

350.000.000

Dinsos


an Kemampuan Dalam

Rangka Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial Penyandang Cacat di Masyarakat

379.448.000

555.250.000

1.500.000.00

0

Dinsos

Rehabilitasi

Sosial Anak Nakal di Balai Rehabilitasi

Sosial Marsudi Putra

Cileungsi Bogor

1.94

0.600.000

2.43

7.723.200

1.48

7.000.000

Dinsos

Penerimaan dan Penyaluran Anak

Berhadapa

252.400.000

384.879.000

487.000.000

Dinsos


n Hukum di Balai Rehabilitasi

Sosial Marsudi Putra Cileungsi

Bogor

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Wanita Tuna Susila di BRSKW

dan Sub Unit Rumah

Rehabilitasi Sosial

1.747.382.000

1.949.600.000

2.228.000.000

Dinsos

Penerimaan dan Penyaluran

Kelayan Wanita Tuna Susila di

Balai Rehabilitasi Sosial Karya

Wanita Cirebon dan Sub

Unit

534.600.000

727.890.000

900.000.000

Dinsos

Pelayanan

dan Perlindungan Sosial

Anak di BPSAA dan Sub Unit

8.33

0.362.500

8.86

6.111.000

8.72

5.000.000

Dinsos


Rumah Perlindungan

Penerimaan dan

Penyaluran Anak di BPSAA

Pagaden Subang dan Sub Unit

279.497.

500

378.300.

000

700.000.

000

Dinsos

Peningkatan

Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Masyarakat Adat

120.000.

000

154.530.

000

300.000.

000

Dinsos

Verifikasi Proposal Bantuan Hibah

260.000.000

192.075.000

200.000.000

Dinsos

Peningkata

n Pengetahuan, Kemampua

n dan Perlindungan Sosial Anak

Terlantar di Luar Balai

237.

000.000

190.

835.000

900.

000.000

Dinsos

Peningkatan

Pengetahuan, Kemampua

n dan Pemberdayaan Sosial

150.000.

000

339.861.

660

390.400.

000

Dinsos


Lanjut Usia Terlantar di Luar

Balai

Peningkata

n Pengetahuan,

Kemampuan dalam Rangka Pelayanana

n dan Rehabilitasi Sosial Tuna

Sosial di Luar Balai

209.

505.000

605.

875.000

900.

000.000

Dinsos


an, Kemampuan dalam

Rangka Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial Anak Nakal / Anak Berhadapa

n Hukum

348.422.500

343.500.000

470.000.000

Dinsos

Peningkatan Pengetahuan

Kemampuan dalam Rangka

Pelayanan dan Rehabilitasi

198.281.350

719.140.000

500.000.000

Dinsos


Sosial Korban Narkotika

Penyempurnaan

Pelaksanaan Program Keluarga

Harapan (PKH)

1.000.00

0.000

1.286.72

5.000

2.000.00

0.000

Dinsos

Penanganan Anak Jalanan Terpadu

Bersama Kabupaten / Kota di

Jawa Barat

248.250.000

149.689.800

800.000.000

Dinsos

Pemberday

aan Keluarga Miskin Dalam

Kelompok Usaha Bersama

(KUBE)

140.

000.000

601.

242.750

1.45

0.000.000

Dinsos

Peningkata

n Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Keluarga Berumah Tidak

Layak Huni

75.0

00.000

109.

094.250

Dinsos

Bimbingan

Teknis Pendayagunaan

Bimbingan Teknis Pendayagu

200.

000.000

385.

660.000

300.

000.000

Dinsos


naan Sumber Dana

Sosial

Lembaga

Koordinasi Peningkatan dan

Pengendalian Kesejahteraan Sosial

(LKP2KS) dan Raperda tentang

Penyelenggaraan Perlindung

an Penyandang Disabilitas

99.9

80.000

195.

000.000

250.

000.000

Dinsos

Peningkata

n Peran Karang Taruna, PSM dan

Orsos dalam Penyelenggaraan


420.

000.000

1.03

2.115.000

350.

000.000

Dinsos

Penyuluhan dan Bimbingan

Sosial

345.000.000

867.620.000

390.000.000

Dinsos

Kegiatan

Penyelenggaraan Pelatihan

untuk

1.49

9.000.000

1.31

93673.000

1.00

0.000.000

Dinsos



an , Kemampuan dan Pemeberda

yaan Tenaga Kesejahter

aan Sosial Pada BPPS

Kegiatan Pengembangan Pelatihan

untuk Peningkatan

Pengetahuan, Kemampuan dan

Pemeberdayaan Tenaga

Kesejahteraan Sosial Pada BPPS

230.000 .000

508.150.000

500.000.000

Dinsos

Perlindungan Sosial Korban

Bencana

1.481.259.44

5

4.519.000.00

0

2.000.000.00

0

Dinsos

Revitalisasi Balai Perlindungan Sosial

Tresna Werdha Ciparay

Bandung dan Pemelihara

3.069.071.500

1.200.000.000

1.594.400.000

Dinsos


an Taman Makam Pahlawan

Revitalisasi Balai

Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan

Sub Unit

1.800.00

0.000

Dinsos

Revitalisasi

Balai Perlindungan Sosial Asuhan

Anak (BPSAA) Pegaden

Subang dan Sub Unit

2.64

0.218.039

2.29

9.200.000

1.00

0.000.000

Dinsos

Revitalisasi Balai Rehabilitasi

Sosial Penyandang cacat

(Disabilitas) Cibabat

1.532.650.00

0

300.000.000

Dinsos

Revitalisasi Balai Rehabilitasi Sosial

Marsudhi Putra Cileungsi

1.181.988.900

300.000.000

Dinsos

Revitalisasi Balai

Rehabilitasi Sosial Karya

Wanita Paliman Cirebon

1.331.88

5.000

300.000.

000

Dinsos


dan Sub Unit RRSKW

Sukabumi

Revitalisasi

Peningkatan Sarana dan

Prasarana BPPS (BPPKS)

1.00

0.000.000

300.

000.000

Dinsos

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Dinas


4.562.124.00

0

3.993.351.00

0

7.162.000.00

0

Dinsos

Revitalisasi Balai Rehabilitasi

Sosial Pamardi Putra

Lembang

1.000.000.00

0

Dinsos

Revitalisasi

BPSBR dan Sub Unit

1.67

3.658.000

Dinsos

DED Dinas dan UPTD


1.286.72

5.000

1.700.00

0 .000

Dinsos

Relokasi Sub Unit

Rumah Perlindungan Sosial

Tresna

6.000.00

0.000

6.700.00

0.000

Dinsos


Werdha (RPSTW) Kota Bogor

Pengamanan Aset

Balai Rehabilitasi Sosial

Pamardi Putra Lembang Bandung

Barat

282.702.

200

Dinsos

Pendataan

PMKS dan PSKS

368.

250.000

Dinsos

Penanganan dan Pemulanga

n PMKS Jalanan (Gepeng, Tuna

Sosial dan Eks Psikotik) di

Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

300.000.000

Dinsos

Hari Lanjut Usia

(HLUN) Tingkat Provinsi

Jabar

300.000.

000

Dinsos

Pemberian

Tali Asih Tagana

2.50

0.000.000

Dinsos


Pembuatan pagar RRSKW

Sukabumi

600.000.000

Dinsos

Sinergitas

Penyusunan Program dan aspek

Pembangunan Kesejashteraan Sosial

495.

000.000

Dinsos

Pengelolaan

Keuangan Daerah Dinas

Sosial

100.000.

000

Dinsos


BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Merujuk pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 bahwa

indikator kinerja urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

adalah jumlah penanganan PMKS, jumlah PSKS yang mendapat penguatan kapasitas

serta jumlah balai yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi Kinerja pada

awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja pada akhir

periode

RPJMD

Tahun 0 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang ditangani 165 182 200 220 242 266 266

2 Jumlah anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang

ditangani

130 143 157 173 190 209 209

3 Jumlah anak jalanan yang ditangani 2.750 3.025 3.328 3.660 4.026 4.429 4.429

4 Jumlah penyandang disabilitas yang ditangani 1.233 1.356 1.492 1.641 1.805 1.986 1.986

5 Jumlah gelandangan yang ditangani 50 55 61 67 73 81 81

6 Jumlah pengemis yang ditangani 200 220 242 266 293 322 322

7 Jumlah orang terlantar yang ditangani 1.237 1.361 1.497 1.646 1.811 1.992 1.992

8 Jumlah wanita tuna susila yang ditangani 465 512 563 619 681 749 749

9 Jumlah bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan

(BWBLP) yang ditangani

5 6 6 7 7 8 8

10 Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan

bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan (vocational)

100 110 121 133 146 161 161

11 Pembangunan Infrastruktur Pusat Pelayanan Rehabilitasi

Sosial Terpadu di 4 (empat) wilayah Pembangunan Jawa Barat

- - - 1 2 1 1

12 Jumlah wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang diberdayakan

150 165 182 200 220 242 242

13 Jumlah keluarga berumah tidak layak huni (KBTLH) yang ditangani

90 99 109 120 132 145 145


14 Jumlah fakir miskin (FM) yang diberdayakan 3.900 4.290 4.719 5.191 5.710 6.281 6.281

15 Jumlah warga komunitas adat yang diberdayakan 120 120 120 120 120 120 120

16 Jumlah PKRI penerima bantuan kadeudeuh 5 5 5 5 5 5 5

17 Jumlah Janda PKRI penerima bantuan kadeudeuh 190 190 190 190 190 190 190

18 Jumlah Keluarga Pahlawan penerima bantuan kadeudeuh

6 6 6 6 6 6 6

19 Jumlah Janda PKRI penerima bantuan perumahan 20 20 20 20 20 20 20

20 Saresehan nilai-nilai kepahlawan dan kejuangan 700 770 847 932 1.025 1.127 1.127

21 Jumlah korban tindak kekerasan yang ditangani 150 110 120 130 140 145 145

22 Jumlah pekerja migran bermasalah yang ditangani 222 240 260 280 300 320 320

23 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapat Perlindungan Sosial

2.090 2.299 2.529 2.782 3.060 3.366 3.366

24 Jumlah anak terlantar yang memperoleh perlindungan sosial

24.300 26.730 29.403 32.343 35.578 39.135 39.135

25 Jumlah balita terlantar yang memperoleh perlindungan sosial

1.070 1.177 1.295 1.424 1.567 1.723 1.723

26 Jumlah penerima bantuan tunai bersyarat PKH 400.000 440.000 484.000 532.400 585.640 644.204 644.204

27 Jumlah korban bencana yang menerima bantuan darurat 72.800 80.080 88.088 96.897 106.586 117.245 117.245

28 Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

29 Jumlah partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana

410 451 496 546 600 660 660

30 Jumlah peserta bimbingan manajemen karang taruna 30 33 36 40 44 48 48

31 Jumlah peserta bimbingan manajemen pekerja sosial

masyarakat

30 33 36 40 44 48 48

32 Jumlah peserta bimbingan manajemen Orsos/LKS 40 44 48 53 59 64 64

33 Jumlah forum jejaring orsos 300 330 363 399 439 483 483

34 Jumlah peserta jejaring CSR bidang Kesos 130 143 157 173 190 209 209

35 Jumlah karang taruna penerima bantuan 30 33 36 40 44 48 48

36 Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat penerima bantuan 30 33 36 40 44 48 48

37 Jumlah organisasi sosial / LKS penerima bantuan 15 17 18 20 22 24 24

38 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

penerima kadeudeuh

625 625 625 625 625 625 625

39 Jumlah penerima bantuan sarana pelayanan 52 57 63 69 76 84 84

40 Jumlah penerima bantuan Usaha Ekonomis Produktif bagi Karang Taruna

55 61 67 73 81 89 89

41 Jumlah penerima bantuan operasional bagi Pekerja Sosial Masyarakat

36 40 44 48 53 58 58

42 Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) dalam pembinaan

10 11 12 13 15 16 16

43 Penguatan kelembagaan dunia usaha (Social Responsibility)

60 66 73 80 88 97 97

44 Penguatan kapasitas kelembagaan PSKS 332 365 402 442 486 535 535

45 Jumlah pekerja sosial yang mendapat pelatihan 420 462 508 559 615 676 676

46 Jumlah peserta bimtek pendayagunaan sumber dana sosial

139 153 168 185 204 224 224

47 Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan sosial 1.210 1.331 1.464 1.611 1.772 1.949 1.949



BAB VII

PENUTUP

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) mengharuskan setiap OPD membuat

menyusun Renstra yang memuat vsi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus

berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berkenaan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD) 2013-2018 dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) 2016,

maka Penyusunan Penyelarasan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018 merupakan salah satu dokumen pendukung dan pelengkap bagi

proses penyusunan Rencana Strategis OPD yang harus bersinergi dan terpadu

dalam berkoordinasi mengenai program dan sasaran kegiatan dalam pengelolaan

sumberdaya dan pengembangan bentuk-bentuk ukuran atau indikator kinerja, cara

pengukuran dan evaluasi indikator kinerja tersebut, yang akan diakumulasikan dan

diintegrasikan sehingga menghasilkan sinergitas.

Penyelarasan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

merupakan upaya dalam kesatuan gerak dan langkah aparatur yang

mengedepankan nilai-nilai: professional, amanah, aspiratif, dan partisipatif

sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien efektif guna menjamin

eksistensi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dimasa mendatang.

Arah, Sasaran, dan Program yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan

RPJMD 2013-2018 merupakan muatan inti untuk penuangan Visi dan Misi Renstra

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan telah mempertimbangkan hal-hal sebagai

berikut:


1. Tugas pokok dan fungsi organisasi;

2. Penjabaran dari dokumen resmi Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat

seperti RPJPD 2005-2025, rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-

2018 dan RKPD 2014; serta Renstra Kementerian Sosial dan Renstra

Kabupaten/Kota.

3. Seluruh stakeholders dan pihak yang berkepentingan;

4. Isu strategis dan prioritas yang harus ditangani.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini akan menjadi

pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial

Provinsi Jawa Barat Tahunan.

Demikianlah, Rencana Strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Sosial

Provinsi Jawa Barat sebagai Institusi di Daerah dalam memadukan perencanaan

makro strategis dengan perencanaan teknis opersional yang telah ditetapkan untuk

mengakselerasikan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun

2013-2018.

Documents

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018