KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARATDALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN

OLEH :KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

Dr Hj Alma Lucyati MKes, MSi, MHuk Kes

PADA :Pertemuan Pemantapan Pelaksanaan Program Pelatihan Kesehatan 2010 dan Perencanaan Pelatihan Tahun 2011

Batam, 17-19 Maret 2010

VISIVISI

• VISI PEMERINTAH PROV. JABAR TAHUN 2008-2013 VISI PEMERINTAH PROV. JABAR TAHUN 2008-2013 DALAM TAHAPAN KEDUA PEMBANGUNAN JANGKA DALAM TAHAPAN KEDUA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROV. JABAR ADALAH : PANJANG DAERAH PROV. JABAR ADALAH :

“ “ TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA”SEJAHTERA”

MISIMISI1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat

yang Produktif dan Berdaya Saing.2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional

Berbasis Potensi Lokal3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas

Infrastruktur Wilayah4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

5. Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya SaingProduktif dan Berdaya Saing

Tujuan : Tujuan :

1.1. Mendorong tingkat pendidikan, Mendorong tingkat pendidikan, kesehatan, kompetensi , kompetensi kerja masyarakat Jabarkerja masyarakat Jabar

2.2. Menjadikan masyarakat Jabar yang Menjadikan masyarakat Jabar yang Sehat, berbudi , berbudi pekerti luhur serta menguasai iptek.pekerti luhur serta menguasai iptek.

Strategi dan Kebijakan Bid. Kesehatan :Strategi dan Kebijakan Bid. Kesehatan :a. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama

Ibu dan Anakb. Mengembangkan sistem kesehatanc. Meningkatkan upaya pencegahan,

pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular

d.d. Meningkatkan kualitasMeningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, melalui :

• Pendidikan berkelanjutan : Bea siswa untuk pendidikan D1 ke D3 bagi

1000 bidan di desa.• Diklat/pelatihan :– Teknis– Fungsional BPTKM– Diklatpim Bandiklat Prov. Jabar

BALAI PELATIHAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT BALAI PELATIHAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT

(BPTKM) DINKES PROV JABAR, sebagai UPTD Dinkes Prov. (BPTKM) DINKES PROV JABAR, sebagai UPTD Dinkes Prov. Jabar, berdasarkan :Jabar, berdasarkan :

Keputusan Gubernur No. 50/2002 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Pada UPTD dilingkungan Dinkes Prov. Jabar

TUPOKSI : MELAKSANAKAN SEBAGIAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DI

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TENAGA KESEHATAN DAN MASYARAKAT.

• PP 38 TAHUN 2007

• KEPMENKES RI NO 725/MENKES/SK/V/2003

• KEPMENKES RI NO 922/MENKES/SK/X/2008

• PERDA JABAR NO 10 TAHUN 2009

• PERGUB JABAR NO 32 TAHUN 2009

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

PEDOMAN TEKNIS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DIBIDANG KES

RINCIAN URUSAN PROVINSI

Sub Bidang

Sub-sub Bidang URUSAN BERDASAR PERDA 10

3. Sumber Daya

Manusia Kesehatan

1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan

1. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi.

2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi.

3. Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi

4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing.

Pengelolaan Diklat fungsional dan teknis skala provinsi(Perda Jabar no 10 tahun 2009)

• Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional standar nasional dan lokal.

• Pembinaan diklat teknis dan fungsional.• Pengendalian diklat teknis dan fungsional melalui

akreditasi pelatihan.• Evaluasi diklat tingkat provinsi.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Diklat :

1. PP 101/2000 :1. PP 101/2000 :• Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh

Lembaga Diklat Terakreditasi.

2.Kep. Ka LAN RI 193/20012.Kep. Ka LAN RI 193/2001• Penyelenggaraan diklat fungsional diatur dalam

pedoman penyelenggaraan yg ditetapkan oleh instansi jabatan fungsional dan diselenggarakan oleh lembaga diklat yang terakreditasi

• Penyelenggaraan diklat teknis diatur dalam pedoman penyelenggaraan yg ditetapkan oleh instansi pembina jabatan teknis dan diselenggarakan oleh lembaga diklat yang terakreditasi.

3.Kepmenkes 725/2003 tentang Pedoman 3.Kepmenkes 725/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan pelatihan di bidang Penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatankesehatan

• ditetapkan bahwa pelatihan di bidang kesehatan diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan.

4. Pergub No. 52/2005 tentang Jejaring 4. Pergub No. 52/2005 tentang Jejaring Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan AparaturPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

• Balai pelatihan pada dinas di lingkungan prov. Jabar, sesuai dgn tupoksi berwenang melaksanakan pelatihan teknis dan fungsional sesuai dgn kewenangannya.

• SKPD selain Bandiklat dan Balai Pelatihan sesuai dgn tupoksinya dapat melaksanakan kegiatan peningkatan aparatur di lingkungan masing-masing melalui kegiatan orientasi, sosialisasi, lokakarya, seminar dan bimbingan teknis.

• STTPP bagi diklat yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan yg terakreditasi ditandatangani oleh instansi Pembina teknis dan Kepala Balai.

• KEGIATAN DIKLAT BIDANG KESEHATAN DILINGKUNGAN DINKES PROV. JABAR:

1. BIDANG/SEKSI/PROGRAM BERSAMA BPTKM MELAKSANAKAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT

2. BIDANG BERSAMA BPTKM MELAKSANAKAN PENYUSUNAN PRIORITAS DIKLAT

3. PELATIHAN DILAKSANAKAN OLEH BPTKM 4. FASILITATOR : WI BPTKM, PEJABAT STRUKTURAL,

PROGRAMER KESEHATAN PROV. JABAR5. SERTIFIKASI DIKLAT OLEH BPTKM

SOTK DINAS KESEHATANPERDA NO 21 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

UPTD GUDANG fARMASI

16rkk_dinkesjabar

SEKSI-SEKSI PD BIDANG RKK

• SEKSI LEGISLASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN (LEGISJAKES)

• SEKSI AKREDITASI DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN (DITGUNAKES)

• SEKSI AKREDITASI SARANA KESEHATAN (DITSARKES)

rkk_dinkesjabar 17

PERGUB JABAR NO 32 TAHUN 2009(TUPOKSI SEKSI AKREDITASI DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN YANG

BERHUBUNGAN DENGAN DIKLAT)

• Melaksanakan fasilitasi pendidikan tenaga kesehatan

• Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan bagi tenaga kesehatan

KEBIJAKAN DIKLAT JABARALUR PERENCANAAN, PENGANGGARAN,KEGIATAN & PELAKSANA

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

TRAINING NEED

ASSESMENT

PENYUSUNAN PROGRAM

BPTKM

USULAN REKAP, ANALISA & PEMILAHAN

DIKLAT FUNGSIONAL

DIKLAT TEKNIS

PEMBINAAN DIKLAT

AKREDITASIPELATIHAN

EVALUASI DIKLAT

BPTKM

DITGUNAKES

KEGIATAN PELAKSANA

PROGRAM

ORPROF

KEBIJAKAN DIKLAT JABARALUR PEMBIAYAAN

APBD

APBN

PHLN

SUMBER BIAYA

TOPDOWN

JENIS PELATIHAN

DIKLAT FUNGSIONAL

DIKLAT TEKNIS

PEMBINAAN DIKLAT

AKREDITASIPELATIHAN

EVALUASI DIKLAT

BPTKM

DITGUNAKES

KEGIATAN PELAKSANA

USULAN PROGRAM

PROGRAM

ORPROF