Upload
dinhthuy
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Ill, LANTAI 1-2, JL BUOi UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3847068, 3449230 EXT 5500 FAKSIMILE (021) 3864776
S- &723 /PB.6/2018
Sangat Segera
Satu Berkas
Rekonsiliasi Data Transaksi Pengesahan
Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga
9 Nopember 2018
Yth. Kepala Biro Keuangan/Umum/Kapusku
Kementerian Negara/Lembaga (Terlampir I)
Sehubungan dengan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP
tahun 2017 terkait selisih Transaksi Antar Entitas, serta memperhatikan Surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6263/PB/2018 tanggal 1 0 Agustus 2018 hal
Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN bulan Juli sampai dengan Nopember
2018 dan upload ulang Saide Awai Data BMN ke e-rekon&LK, dengan ini disampaikan hal-
hal sebagai berikut:
1. Dalam penyusunan LKPP tahun 2017 ditemukan selisih nilai transaksi antar entitas
(TAE) yang cukup signifikan antara akun Pengesahan Hibah Langsung yang dicatat
oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan akun DDEL/DKEL dari pendapatan hibah
langsung yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko
(DJPPR) selaku UA BUN Hibah. Hal tersebut disebabkan terdapat KIL yang belum
membukukan persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat
Berharga (MPHL-BJS).
2. Dalam rangka menjamin keandalan data penerimaan hibah langsung Barang/Jasa/Surat
Berharga yang dicatat oleh KIL dan yang dicatat oleh DJPPR, diperlukan
penyempurnaan pelaksanaan rekonsiliasi eksternal tingkat KPPN, yakni dengan
menambahkan rekonsiliasi pencatatan Pengesahan Hibah Langsung Barang /Jasa
/Surat Berharga.
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, rekonsiliasi eksternal antara
UAKPA/Satker dengan KPPN agar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Rekonsiliasi eksternal tingkat KPPN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan
Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian
Negara/Lembaga.
b. Terdapat penambahan elemen data yang direkonsiliasi yaitu Pengesahan Hibah
Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga.
c. Rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga dilakukan
dengan membandingkan data Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat
Berharga yang dicatat oleh satker KIL mitra KPPN dengan data Pendapatan Hibah
Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang dicatat oleh DJPPR (999.02.977263)
untuk pengesahan hibah tahun anggaran berjalan maupun pengesahan hibah tahun
anggaran ...
- 2 -
anggaran yang lalu. Tata Cara Rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung
Barang/Jasa/Surat Berharga dilaksanakan sesuai ketentuan pada Lampiran II surat
ini.
d. Rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga dilakukan
dengan membandingkan elemen data berupa Kode BA, ES1, Satker, KPPN, Akun,
Nomor Dokumen, Tanggal Dokumen, Jumlah Rupiah.
e. Hasil rekonsiliasi dimaksud dituangkan dalam Serita Acara Rekonsiliasi. Format
BAR dan LHR setelah penambahan elemen data Rekonsiliasi Pengesahan Hibah
Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga sebagaimana Lampiran Ill surat ini.
4. Dalam hal terdapat selisih atas hasil rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung
Barang/Jasa/Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada angka 3, Satker melakukan
pemeriksaan kembali perekaman dokumen sumber Pengesahan Hibah Langsung
Barang/Jasa/Surat Berharga, melakukan perbaikan data, dan melakukan rekonsiliasi
kembali.
5. Pengenaan sanksi atas rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor
104/PMK.05/2017 belum diterapkan untuk elemen data Rekonsiliasi transaksi
Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga sampai terdapat ketentuan
lebih lanjut. Dengan demikian, apabila sampai batas akhir rekonsiliasi masih terdapat
perbedaan pada elemen data Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat
Berharga, BAR diterbitkan dengan penjelasan. Namun demikian, KPPN dan Satker
mitra harus berupaya maksimal untuk menyelesaikan perbedaan tersebut agar laporan
keuangan dapat disajikan secara wajar.
6. Perbedaan pencatatan penerimaan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga
antara DJPPR dan Satker KIL akan menimbulkan Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK)
yang dapat dipantau melalui menu monitoring TDK pada aplikasi e-rekon&LK.
7. Dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan rekonsiliasi Pengesahan Hibah
Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga, agar menyampaikan pertanyaan,
permasalahan, atau permintaan informasi melalui Layanan Helpdesk HAI-DJPBN pada
website https://hai.kemenkeu.go.id.
8. Kementerian Negara/Lembaga agar menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh
unit akuntansi di bawahnya.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, DJPPR
3. Direktur Sistem lnformasi dan Teknologi Perbendaharaan
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia
5. Kepala KPPN seluruh Indonesia
Yth.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LAMPIRAN I Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: S- 9, 7?/3, /PB.6/2018 Tanggal: 9 Nopember 2018
Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:
Kepala Biro Keuangan Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat
Kepala Biro Keuangan Setjen Dewan Perwakilan Rakyat
Kepala Biro Keuangan Setjen Sadan Pemeriksa Keuangan
Kepala Biro Keuangan Setjen Mahkamah Agung
Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Setjen Kementerian Dalam Negeri
Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Luar Negeri
Kepala Pusat Keuangan Setjen Kementerian Pertahanan
Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan
Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Pertanian
Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Perhubungan
Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan
Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Agama
Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Ketenagakerjaan
Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Sosial
Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan
Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26. Kepala ...
- 4 -
No. Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:
26 Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27 Kepala Biro Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
28 Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pariwisata
29 Kepala Biro Umum dan Humas Kementerian Sadan Usaha Milik Negara
30 Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
31 Kepala Biro Keuangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
32 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
33 Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34 Kepala Biro SOM dan Umum Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
35 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Sadan lntelijen Negara
36 Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lembaga Sandi Negara
37 Kepala Biro Keuangan Setjen Dewan Ketahanan Nasional
38 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Sadan Pusat Statistik
39 Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
40 Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang
41 Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional
42 Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Komunikasi dan lnformatika
43 Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
44 Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Utama Sadan Pengawas Obat dan Makanan
45 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan Nasional
46 Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Sadan Koordinasi Penanaman Modal
47 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Sadan Narkotika Nasional
48 Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi
49 Kepala Biro Keuangan dan Pengolahan BMN Sekretariat Utama Badan Kependud ukan dan Keluarga Berencana Nasional
50. Kepala ...
- 5 -
No. Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:
50 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
51 Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Sadan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
52 Kepala Biro Keuangan Setjen Komisi Pemilihan Umum
53 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Mahkamah Konstitusi
54 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
55 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia
56 Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Sadan Tenaga Nuklir Nasional
57 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Sadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
58 Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
59 Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama Sadan lnformasi Geospasial
60 Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan TU Sekretariat Utama Sadan Standardisasi Nasional
61 Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Sadan Pengawas Tenaga Nuklir
62 Kepala Biro Umum Lembaga Administrasi Negara
63 Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
64 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Sadan Kepegawaian Negara
65 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Sadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
66 Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perdagangan
67 Kepala Biro Keuangan Sadan Ekonomi Kreatif
68 Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
69 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
70 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
71 Kepala Biro Umum Komisi Yudisial
72 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Sadan Nasional Penanggulangan Bencana
73 Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama Sadan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
74 Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
75. Kepala ...
- 6 -
No. Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:
75 Kepala Biro Umum Sekretaris Utama Sadan SAR Nasional
76 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
77 Kepala Biro Keuangan Umum Sekretariat Sadan Pengembangan Wilayah Suramadu
78 Kepala Biro Umum Setjen Ombudsman RI
79 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Sadan Nasional Pengelola Perbatasan
80 Kepala Biro Keuangan Sadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
81 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
82 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet
83 Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
84 Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
85 Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
86 Deputi Komersil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PB Sabang
LAMPIRAN II
Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Nomor S- <J72 � /PB.6/2018
Tanggal 'J Nopember 2018
TATA CARA REKONSILIASI PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
BARANG�ASNSURATBERHARGA
A. Tata Cara Rekonsiliasi
Dalam rangka tindak lanjut LHP BPK pada LKPP Tahun 2017 terkait selisih
Transaksi Antar Entitas, perlu dilakukan rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung
Barang/Jasa/Surat Berharga dengan prosedur sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat
Berharga merupakan salah satu elemen data rekonsiliasi eksternal antara Satker
dengan KPPN.
2. Satker mengunggah data Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat
Berharga ke e-rekon&LK secara periodik sesuai ketentuan mengenai rekonsiliasi
eksternal antara Satker dengan KPPN.
3. Pada aplikasi e-rekon&LK, rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data
Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang dicatat oleh satker
dengan data Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang dicatat
oleh DJPPR (999.02.977263) yang sudah di-push dari SPAN, untuk pengesahan
hibah tahun anggaran berjalan maupun pengesahan hibah tahun anggaran yang
lalu.
Contoh:
a. Pengesahan Hibah Barang Tahun Anggaran Berjalan
KPPN 019 menerbitkan persetujuan MPHL-BJS yang diajukan Satker 123111 untuk
Hibah Langsung Bentuk Barang senilai Rp30.042.007. Atas terbitnya SPHL tersebut,
jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:
1) Data SAi di e-rekon&LK:
D/K COA
D 123111.218211
K 123111.391131
2) Data SiAP di e-rekon&LK:
D/K COA
Uraian Akun pada COA
Hibah Langsung yang Belum Disahkan
Pengesahan Hibah Langsung
Uraian Akun pada COA
D 123111.1XXXXX/5 Aset Tetap/Aset Lainnya/Beban Jasa
XXXXX ..
K 123111. 313111 OKEL
Jumlah
Rp30.042.007
Rp30.042.007
Jumlah
Rp30.042.007
Rp30.042.007
D/K ....
- 8 -
D/K COA Uraian Akun pada COA Jumlah
D 123111. 313121 DDEL Rp30.042.007
K 123111. 391131 *) Pengesahan Hibah Langsung Rp30.042.007
*) Untuk kepentingan rekonsiliasi, di dalam sistem dilakukan maping dari kode
Satker BUN DJPPR ke kode Satker KIL dan dari akun Pendapatan Hibah (43:XXXX)
ke akun Pengesahan Hibah Langsung (391131 ).
Berdasarkan data transaksi Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga di atas, rekonsiliasi
dilakukan dengan membandingkan akun 391131 milik satker (SAi) dengan akun
391131 pada sisi SiAP, sehingga hasil rekonsiliasi sebagai berikut:
BAES1 .Satker KDKPPN Akun Rupiah SAi
125.01.123111 019 391131 30.042.007
b. Pengesahan Hibah Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Rupiah SiAP Ket.
30.042.007 SAMA
KPPN menerbitkan persetujuan MPHL-BJS yang diajukan Satker 123117 untuk
Hibah Langsung Bentuk Barang yang diperoleh TAYL senilai Rp15.201.983. Atas
terbitnya SPHL tersebut, jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:
1) Pada SAi pada e-rekon&LK:
D/K COA Uraian Akun pada COA
D 123111.218211 Hibah Langsung yang Belum Disahkan
K 123111.391133 Pengesahan Hi bah Langsung TA YL
2) Data SiAP pada e-rekon&LK:
D/K COA Uraian Akun pada COA
D 123111.1XXXXX/5 Aset Tetap/Aset Lainnya/Beban Jasa
XXXXX ..
K 123111 . 313111 OKEL
O/K COA Uraian Akun pada COA
D 123111. 313121 DDEL
K 123111. 391133 *) Pengesahan Hibah Langsung
TAYL
Jumlah
Rp15.201.983
Rp15.201. 983
Jumlah
Rp15.201.983
Rp15.201.983
Jumlah
Rp15.201.983
Rp15.201.983
*) Untuk ...
- 9 -
*) Untuk kepentingan rekonsiliasi, di dalam sistem dilakukan maping dari kode
satker BUN DJ PPR ke kode satker KIL dan dari akun Ekuitas (391111) ke akun
Pengesahan Hibah Langsung TA YL (391133).
Berdasarkan data transaksi Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga TAYL di atas,
rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan akun 391133 milik satker (SAi)
dengan akun 391133 pada sisi SiAP, sehingga hasil rekonsiliasi sebagai berikut:
BAES1 .Satker KDKPPN Akun Rupiah SAi Rupiah SiAP Ket.
12501 . 123111 019 391133 15.201.983 15.201.983 SAMA
B. Elemen data rekonsiliasi
Elemen data rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat
Berharga adalah dengan membandingkan elemen data berupa Kode BA, ES1, Satker,
KPPN, Akun, Nomor Dokumen, Tanggal Dokumen, jumlah rupiah
llustrasi penyandingan data transaksi pengesahan hibah langsung
barang/jasa/surat berharga:
i�r,:<..�-1. ' �� ._ .... ,,. . ', ·'t�ittfilt1 ��,,, ,_, .t -·� �1, •. :i._,�,� . . ,.
1 Kode BA
2 Kode Eselon I
3 Kode Satker
4 Tahun Anggaran
5 Kode KPPN
6 Nomor Dokumen
7 Tanggal Dokumen
8 Kode Akun
9 Rupiah
.. �.:.�i +..ir:f:, ,._ ,.. I " . , �: t..!.
125 125
01 01
123111 123111
2018 2018
019 019
018456789012345 *)
08/09/2018 08/09/2018
391131 391131
Rp 30.042.007,- Rp 30.042.007,-
*) Nomor Dokumen pada SiAP yang berasal dari SPAN tidak terbentuk karena
persetujuan MPHL-BJS diproses melalui Modul GL.
Laporan hasil rekonsiliasi dihasilkan dari menu Proses Rekon > Rekon Bulanan
pada aplikasi e-Rekon&LK. Laporan hasil rekonsilasi dapat berupa file PDF maupun file
excel. Untuk kepentingan analisis selisih hasil Rekonsiliasi, user e-rekon&LK dapat
menelusuri melalui kolom tanggal dokumen dan jumlah rupiah.
C. Pengenaan Sanksi Rekonsiliasi
Pengenaan sanksi atas rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor
104/PMK.05/2017 belum diterapkan untuk elemen data Rekonsiliasi transaksi
Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga sampai terdapat ketentuan
lebih lanjut. Dengan demikian, apabila sampai dengan batas akhir rekonsiliasi masih
ditemukan perbedaan data Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga,
BAR ...
- 10 -
BAR diterbitkan dengan penjelasan. Namun demikian, satuan kerja dan KPPN harus
berupaya maksimal untuk menyelesaikan perbedaan dimaksud agar laporan keuangan
dapat disajikan secara wajar.
D. Monitoring Transaksi dalam Konfirmasi (TDK)
Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung
bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga melalui aplikasi e-Rekon&LK, telah dilaksanakan
penyesuaian beberapa menu terkait Monitoring TDK, yakni Rekap TDK Semua, Rekap
TDK Rupiah, Rekap TDK Satker, Transaksi Dalam Konfirmasi, Rekap Per Jenis Rekon.
Dengan demikian pengguna aplikasi e-rekon&LK dapat memantau pencatatan transaksi
Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga oleh BUN dan KIL melalui
menu-menu tersebut.
LAMPIRAN Ill Surat Oirektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S- �7g� /PB.6/2018 Tanggal ') Nopember 2018
A. FORMAT SERITA ACARA REKONSILIASI TINGKAT KPPN ANTARA KPPN
DENGANUAKPNUAKPABUN
SERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR: BAR-
Pada hari ini ... tanggal ... bu Ian ... tahun ... telah diselenggarakan rekonsiliasi data transaksi keuangan antara satuan kerja ...... kode ( ... ), yang selanjutnya disebut UAKPA/UAKPA BUN dengan KPPN ..... kode ( ... ), yang selanjutnya disebut UAKBUN-Daerah untuk periode ..... .
Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, denqan hasil sebaqai berikut:
No. Uraian SiAP SAI/SABUN Perbedaan
1 Pagu Belanja
2 Belanja
3 Pengembalian Belanja
4 Pagu Transfer
5 Transfer
6 Pengembalian Transfer
7 Estimasi Pendapatan Bukan Pajak
8 Pendapatan Bukan Pajak
9 Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak
10 Pengembalian Pendapatan Pajak
11 Mutasi Uang Persediaan
12 Kas di Bendahara pengeluaran
13 Kas pada Sadan Layanan Umum
14 Kas Lainnya di KIL dari Hibah
15 Pengesahan Hibah Langsung 8/J/S
Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara, a.n. Kuasa Pengguna Anggaran,Kepala Seksi Verifikasi dan �--------, Kepala Seksi/Subbagian ...... . Akuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi Selaku Pejabat
Akuntansi dan Kepatuhan Internal QR Penanggungjawab
CODE NIP ....................... .
Rekonsiliasi UAKPA
NIP ...................... .
- 12 -
Laporan Hasil Rekonsiliasi
Satker: ........................... .
Lampiran Serita Acara Rekonsiliasi Nomor : Tanggal:
Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SABUN dengan SiAP bulan ... 2XXX dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: I . Pagu Anggaran Belanja
SiAP = Rp .. .
SAI/SABUN = Rp .. .
Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan
data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
2. Pagu Anggaran Transfer
SiAP = Rp .. . SABUN = Rp .. .
Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
3. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak
lidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan
data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
4. L..aporan Realisasi Belanja
SiAP = Rp .. . SAI/SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
s. Pengembalian Belanja
SiAP = Rp ... SAI/SABUN = Rp ... Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data
SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
6. L..aporan Realisasi Transfer
SiAP = Rp .. .
SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
7. Pengembalian Transfer
SiAP = Rp .. .
SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data
SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
8. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak
SiAP =Rp .. .
SAI/SABUN = Rp .. . lidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan
- 13 -
data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
9. Pengembalian Pendapatan Bukan PajakSiAP = Rp .. . SAI/SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
Io. Pengembalian Pendapatan Pajak SiAP = Rp .. . SAI/SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
I I . Mutasi Uang Persediaan. Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>. SiAP =Rp .. . SAI/SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
I 2. Kas di Bendahara Pengeluaran SiAP = Rp .. . SAI/SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
13. Kas pada Sadan Layanan UmumSiAP =Rp .. . SAI/SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
14. Kas Lainnya di KIL dari HibahSiAP = Rp .. . SAI/SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
15. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga
SiAP = Rp .. .
SAI/SABUN = Rp .. .
Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seturuh unsur-unsur yang berbeda>.
16. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan ...
a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara, a.n. Kuasa Pengguna Anggaran,Kepala Seksi Verifikasi dan �-------� Kepala Seksi/Subagian ....... Akuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal
NIP ...................... .
QR
CODE
Selaku Pejabat Penanggungjawab Rekonsiliasi UAKPA
NIP ...................... .