Draft Makalah TA

A. Aset

1. Pengertian Aset

Menurut Wikipedia, aset adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan dapat

memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Sedangkan menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, aset didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai tukar, atau

bisa juga diartikan sebagai modal atau kekayaan.

Lalu menurut PSAK 19, aset didefinisikan sebagai sumber daya yang:

a. Dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu; dan

b. Manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut diharapkan dapat diperoleh

oleh entitas.

FASB Statement of Concepts No. 6 mendefinisikan aset sebagai nilai manfaat

masa depan yang mungkin didapatkan atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai

akibat dari transaksi atau peritiwa masa lalu. Sebuah aset memiliki 3 karakteristik

utama, yaitu: (1) berupa manfaat dikemudian hari yang mungkin didapatkan, meliputi

kapasitas yang mengkontribusikan pemasukan kas dikemudian hari baik secara

langsung maupun tidak langsung; (2) perusahaan tertentu dapat meraih manfaat dan

membatasi pihak lain untuk mengaksesnya; dan (3) transaksi atau peristiwa

sebelumnya menimbulkan hak bagi perusahaan untuk memiliki dan mengendalikan

manfaat yang timbul (Richard G. Schroeder; Myrtle W. Clark; dan Jack M. Cathey,

2011).

Atau sebagai referensi lain, Accounting Principles Board (APB) dalam

Statement No. 4 menyatakan aset sebagai sumber daya ekonomi dari perusahaan yang

diakui dan diukur berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (GAAP),

termasuk biaya-biaya tertentu yang ditangguhkan yang bukan termasuk sumber daya.1

Jadi berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aset

adalah sumber daya perusahaan yang bersifat ekonomis, manfaatnya dapat dirasakan

dikemudian hari oleh sebab dari transaksi yang kita/entitas lakukan hari ini. Entitas

tertentu yang secara hukum sah memiliki aset ini berhak membatasi pihak lain untuk

menggunakan/mengaksesnya, serta berhak mengendalikan penggunaan atas aset

tersebut guna memaksimalkan manfaat dikemudian hari yang diharapkan.

1 Richard G. Schroeder; Myrtle W. Clark; dan Jack M. Cathey, Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases 10th edition, United States of America: John Wiley and Sons, 2011, hal. 214.1 | A s s e t s a n d l i a b i l i t i e s

2. Pengakuan Aset

Mendefinisikan aset hanyalah tahap awal dalam mengidentifikasi aset di dunia

sebenarnya, dan pada akhirnya mencatatnya di pembukuan. Namun, yang menjadi

permasalahan adalah tidak semua aset bisa dicatat ketika diakui sebagai aset (Vernom

Kam, 1990). Misalkan adalah sumber daya manusia atau pegawai, mereka diakui

sebagai aset yang bisa diharapkan manfaatnya dikemudian hari, namun pegawai tidak

dicatat dalam pembukuan. Maka yang perlu dilakukan sebagai akuntan dan akademisi

adalah membangun kriteria pengakuan aset.

Ada beberapa referensi yang menjelaskan tentang pengakuan aset. Salah

satunya adalah definisi dari Vernom Kam (1990:108) dalam bukunya Accounting

Theory, menurutnya saat pengakuan aset adalah ketika dijumpai empat kriteria

sebagaimana berikut, yaitu:

a. Dapat diandalkan berdasarkan hukum, mengindikasikan bahwa aktivitas atau

peristiwa ekonomi hari ini menimbulkan hak milik yang sah berdasarkan hukum

kepada perusahaan atas aset yang dibeli atau aset yang timbul karena adanya

penjualan. Misal, mobil yang dibeli oleh perusahaan atau piutang yang timbul

karena perusahaan melakukan penjualan.

b. Menggunakan prinsip konservatif, yang mana prinsip ini menyatakan bahwa aset

yang diakui tidak menentukan bahwa aset itu juga akan dicatat saat itu juga

sampai aset itu terwujud/sampai proyek yang dikerjakan selesai.

c. Mengandung unsur ekonomis dalam transaksi, artinya aktivitas ekonomi diakui

sebagai aset jika mengandung unsur ekonomis bagi perusahaan, yang mana

ekonomis ini mengarah pada dua makna, yakni bernilai langka dan memiliki nilai

manfaat bagi perusahaan dikemudian hari.

d. Bisa diukur nilainya, artinya suatu aset yang dimiliki perusahaan –meskipun tidak

dapat dicatat dipembukuan, dapat diukur nilainya baik dalam satuan mata uang

ataupun manfaat yang bisa didapatkan darinya. Misalnya adalah sumber daya

manusia/pegawai.

IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007:15) dan Wiley-VCH dalam

International Financial Accounting Standards (IFRS) (2011:31), menyatakan hal

yang berbeda lagi dalam hal pengakuan aset. Dalam buku IAI dan IFRS menyatakan

bahwa pengakuan aset terjadi ketika memenuhi 2 kriteria, yaitu:

2 | A s s e t s a n d l i a b i l i t i e s

a. Aset diakui dalam neraca saldo ketika nilai manfaat yang diharapkan dapat

mengalir ke perusahaan di kemudian hari dan aset memiliki biaya/nilai yang dapat

diukur secara handal; dan

b. Aset diakui dalam neraca saldo ketika beban-beban sudah dikeluarkan yang mana

membuat aset tidak akan mengalirkan manfaat lagi kepada perusahaan ketika

sudah melewati masa manfaatnya.

Sedangkan Roman L. Weil, Katherine Schipper dan Jennifer Francis dalam

bukunya Financial Accounting: An Introduction to Concepts, Methods and Uses

(2014), mengatakan pengakuan aset setidaknya memuat 3 kriteria, yaitu:

a. Perusahaan memiliki dan mengendalikan hak pakai atas aset;

b. Hak tersebut muncul karena sebab pertukaran atau transaksi di masa lalu; dan

c. Manfaatnya bisa diukur dengan atribut pengukuran yang relevan dan bisa dihitung

secara handal.

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan

bahwa pengakuan aset memiliki beberapa kriteria yang secara garis besar adalah

sebagai berikut:

a. Aset diakui karena adanya pertukaran atau transaksi di masa lalu;

b. Aset didapatkan dengan mengeluarkan biaya tertentu, termasuk didalamnya biaya

untuk mendapatkan dan biaya untuk memelihara aset tersebut;

c. Pengakuan aset menyebabkan kita/entitas sah secara hukum untuk memiliki,

mengendalikan aset dan membatasi pihak lain untuk menggunakannya; dan

d. Nilai aset dapat diukur dengan atribut pengukuran yang relevan dan dapat

dihitung secara handal.

3. Pengukuran dalam Aset

Salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran (measureability)

manfaat ekonomi yang akan datang. Yang dimaksud pengukuran di sini adalah

penentuan jumlah moneter dimana elemen-elemen dalam laporan keuangan harus

diakui dan dicatat (IAS 16).

a. Pengukuran Aktiva Berwujud3 | A s s e t s a n d l i a b i l i t i e s

1) Pengukuran awal aset

Menurut PSAK 16 mengenai Aktiva Tetap & Aktiva Lain-Lain,

sebuah aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap

pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah

jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang

diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi

sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk

dipergunakan. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari:

a) Harga perolehan (purchase price)

Harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang

tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan

lain.

b) Biaya-biaya diatribusikan langsung (directly attributable cost)

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk

membawa aset ke lokasi dan kondisi diinginkan agar aset siap digunakan

sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Contoh biaya yang

dapat diatribusikan secara langsung adalah:

Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan

atau akuisisi fix asset;

Biaya penyiapan lahan untuk pabrik;

Biaya handling dan penyerahan awal; dan

Biaya perakitan dan instalasi.

c) Biaya pembongkaran dan pemindahan aset (dismantling cost)

Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan

restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul:

Ketika aset tersebut diperoleh, atau

Karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu

untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

2) Pengukuran setelah pengakuan awal

Entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan

akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap

dalam kelompok yang sama.

a) Model Biaya (cost model)


Setelah diakui sebagai aset, aset tetap disajikan berdasarkan nilai

perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

b) Model Revaluasi (revaluation model)

Setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat

diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar

pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi

penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus

dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan

jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan

dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

3) Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian

yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan

bukti pasar. Nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya mengunakan nilai pasar

yang ditentukan penilai. Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar

penentuan nilai wajar karena sifat aset tetap yang khusus dan jarang diperjual-

belikan, kecuali sebagai bagian dari bisnis yang berkelanjutan, maka entitas

mungkin perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan

penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan (depreciated

replacement cost approach).

Perbedaan pengukuran antara FASB dan IFRS adalah FASB mengukur aset

berdasarkan historical cost yang kita akui sesuai saat transaksi pemilikan aset tersebut,

sementara IFRS, selain historical cost, juga memakai nilai sekarang ( tidak harus nilai

wajar ). Jadi, ada penilaian kembali dan memperhatikan kemungkinan adanya gain

dan loses.

b. Pengukuran Aktiva Tidak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang teridentifikasi tanpa

wujud fisik. Entitas sering kali mengeluarkan sumber daya maupun menciptakan

liabilitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan sumber

daya tak berwujud. Unsur-unsur yang memenuhi definisi aset tak berwujud yaitu

keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya, dan adanya manfaat ekonomi

masa depan. Aset tak berwujud diakui jika dan hanya jika:


Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan

dari aset tersebut.

Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat masa depan, entitas

menggunakan asumsi rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan

estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang umur

manfaat aset tersebut. Asumsi-asumsi tersebut antara lain:

1) Perolehan terpisah

Aset tak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya

perolehan aset tak berwujud terdiri dari :

Harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat

direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat.

Semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam

mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.

2) Perolehan sebagai Bagian dari Kombinasi Bisnis

Sesuai dengan PSAK 22 (revisi 2010): Kombinasi Bisnis, jika aset

tidak berwujud diperoleh dalam kombinasi bisnis, maka biaya perolehan aset

tak berwujud adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisi.

3) Mengukur nilai wajar aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi

bisnis

Jika aset tak berwujud berasal bukan dari kombinasi bisnis melainkan

dari hak kontraktual atau hak legal lainnya, maka tersedia informasi memadai

untuk mengukur aset tersebut secara wajar. Kuotasi harga pasar di pasar aktif

memberikan estimasi nilai wajar yang paling andal untuk aset tak berwujud.

Harga pasar yang tepat biasanya adalah harga penawaran saat ini. Jika tidak

tersedia, maka harga terkini dari transaksi serupa dapat menjadi dasar untuk

mengestimasi nilai wajar aset sepanjang tidak terdapat perubahan keadaan

ekonomi yang signifikan antara tanggal transaksi dan tanggal ketika nilai

wajar aset diestimasi.

4) Dan lain sebagainya.

4. Tantangan Bagi Penyusun Standar


Pembuatan kerangka konseptual mempengaruhi penyusunan standar untuk

mengingat model pengukurannya. Pengkritik mengklaim standar IASB yang

memperkenalkan penggunaan pengukuran nilai wajar, meskipun Cairns bersikukuh

menolak klaim tersebut. Cairns mengatakan bahwa IFRS yang memperkenalkan

pengukuran Nilai wajar pada beberapa tanggal neraca dan beberapa aset dan liabilitas

keuangan. Cairns mengingatkan ada kesalahpahaman tentang penggunaan nilai wajar

pada IFRS.

Pengukuran selanjutnya dengan nilai wajar sangat jarang ini merupakan

perintah dalam beberapa aset keuangan dalam IAS 39 dan untuk aset dan liabilitas

yang tidak lagi digunakan dalam IAS 19. Dalam beberapa standar, pengukuran

dengan nilai wajar bukan merupakan perintah tetapi cukup dijadikan pilihan. Cairns

berpendapat bahwa tersebar luasnya penggunaan pengukuran dengan nilai wajar

dalam IFRS banyak persepsinya dalam kenyataan. Tapi dukungan untuk IASB dan

FASB untuk mengutamakan menggunakan pengukuran dengan Nilai wajar,

contohnya untuk semua instrumen keuangan.

B. Konsep Teoritis dari Akuntansi

1. Teori Kepemilikan (proprietary theory)

Dalam teori ini menyebutkan bahwa entitas adalah “agen, perwakilan, arau

pengaturan di mana wirausahawan individual atau pemegang saham beroperasi.”

Sudut pandang dari kelompok pemilik sebagai pusat kepentingan dicerminkan dalam

cara-cara di mana cararan akuntansi disimpan dan laporan keuangan disusun. Tujuan

utama dari teori kepemilikan adalah penentuan dan analisis dari kakayaan bersih (net

worth) pemilik. Oleh karena itu persamaan akuntansi adalah:

Aktiva – Kewajiban = Ekuitas Pemilik

Dengan kata lain, pemilik mempunyai aktiva dan kewajiban. Jika kewajiban

dapat dianggap aktiva negative, teori kepemilikan dapat dikatakan sebagai “berpusat

pada” aktiva dan, sebagai akibatnya berorientasi pada neraca. Aktiva dinilai dan

neraca disusun untuk mengukur perubahan dalam kepentingan atau kekayaan si

pemilik. Pendapatan dan beban, masing-masing dianggap sebagai kenaikan atau

penurunan dalam kepemilikan yang tidak berasal dari investasi atau penarikan modal


oleh pemilik. Dengan demikian, laba bersih atas utang dan pajak penghasilan

perusahaan adalah beban; dividen adalah penarikan modal.

Meskipun teori kepemilikan pada umumnya dipandanh sesuai terutama untuk

korporasi yang kepemilikannya bersifat tertutup seperti perusahaan perseorangan dan

firma, pengaruh dari teori kepemilikan dapat ditemukan dalam beberapa teknik dan

terminology akuntansi yang digunakan oleh korporasi yang kepemilikannya bersifat

terbuka. Misalnya saja, konsep laba perusahaa, yang diperoleh setelah

memperlakukan bunga pajak penghasilan sebagai beban, mewakili “laba bersih bagi

pemegang saham” dan bukannya sebagai laba bersih untuk seluruh penyedia modal.

Secara serupa, istilah-istilah seperti “laba per saham” dan “dividen per saham”

memiliki penekanan pada kepemilikan. Metode ekuitas akuntansi untuk investasi pada

anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan merekomendasikan bahwa bagian

perusahaan tersebut atas laba bersih anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan

dimasukkan dalam laba bersih. Dengan demikian, praktik juga menggunakan konsep

kepemilikan.

Teori kepemilikan dapat memiliki paling tidak dua bentuk yang berbeda dalam

hal siapa yang dimasukkan dalam kelompok pemilik. Dalam bentuk pertama, hanya

pemegang saham biasa yang menjadi bagian dari kelompok pemilik sementara

pemegang saham preferen dikeluarkan. Dengan demikian, dividen saham preferen

dikurangkan ketika menghitung laba pemilik. Bentuk sempit dari teori kepemilikan

ini identic dengan konsep ekuitas sisa yang diajukan oleh Staubus. Konsisten dengan

bentuk teori kepemilikan ini, laba bersih dikurangkan lebih lanjut dengan dividen

saham preferen untuk memperoleh laba bersih bagi ekuitas residual atas perhitungan

laba per saham akan didasarkan. Dalam bentuk kedua dari teori kepemilikan, baik

saham biasa maupun saham preferen dimasukkan dalam ekuitas pemilik. Pandangan

lebih luas dari teori ini memfokuskan perhatian pada bagian ekuitas pemegang saham

di neraca dan jumlah yang akan dikreditkan kepada semua pemegang saham di

laporan laba rugi.

2. Teori Entitas

Teori entitas (entity theory) memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah

dan berbeda dari mereka yang menyediakan modal bagi entitas tersebut.

Sederhananya, unit bisnis, dan bukannya pemiik yang menjadi pusat kepentingan

akuntansi. Unit bisnis memiliki sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab baik 8 | A s s e t s a n d l i a b i l i t i e s

atas klaim pemilik maupun klaim kreditor. Oleh karena itu, persamaan akuntansinya

adalah:

Aktiva = Ekuitas

Aktiva = Kewajiban + Ekuitas Pemegang Saham

Aktiva adalah hak yang menjadi milik enitas tersebut; ekuitas mencerminkan

sumber daya dari aktiva dan terdiri atas kewajiban dan ekuitas pemegang saham. baik

kreditor maupun pemegang saham adalah pemilik ekuitas, meskipun mereka memiliki

hak yang berbeda dalam hal laba, pengendalian risiko dan likuidasi. Dengan

demikian, laba yang diperoleh adalah milik dari entitas tersebut sampai laba tersebut

didistribusikan sebagai deviden kepada pemegang saham. Karena unit bisnis tersebut

dianggap bertanggung jawab untuk memenuhi klaim dari pemegang ekuitas, maka

teori entitas dikatakan sebagai “berpusat pada laba” dan konsekuensinya berrientasi

pada laporan laba rugi. Akuntabilitas kepada pemegang ekuitas dicapai dengan cara

mengukur kinerja operasi dan keuangan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu,

laba adalah peningkatan dalam ekuitas pemegang saham setelah klaim dari pemilik

ekuitas lainnya (misalnya, bunga atas pinjaman jangka panjang dan pajak

penghasilan) dipenuhi. Peningkatan dalam ekuitas pemegag saham dianggap laba bagi

pemegang saham hanya jika dividen diumumkan. Berdasarkan hal itu, laba tersebut

mencerminkan “ekuitas kepada pemilik korporasi itu sendiri.” Perhatikan bahwa

ketaatan penuh terhadap teori entitas mengharuskan agar pajak penghasilan dan bunga

atas pinjaman dianggap sebagai distribusi laba dan bukannya sebagai beban. Namun,

keyakinan umum dan interpretasi dari teori entitas adalah bahwa bunga dan pajak

penghasilan adalah beban.

Teori entitas paling sesuai bagi bentuk perusahaan dari usaha bisnis, yang

terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Dampak dari teori entitas dapat ditemukan

dalam beberapa teknik akuntansi dan terminology yang digunakan dalam praktik.

Pertama, teori entitas lebih memiih penggunaan penilaian persediaan dengan LIFO

dan bukannya dengan FIFO, karena penilaian LIFO menghasilkan penentuan laba

yang lebih baik, akibat penerapannyadalam teori kepemilikan. Kedua, definisi umum

dari pendapatan sebagai produk dari perusahaan dan beban sebagai barang dan jasa

yang dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan ini adalah konsisten dengan

pandangan teori entitas dengan indeks kinerja dan akuntabilitas terhadap pemegang


ekuitas. Ketiga, penyusunan laporan konsolidasi dan pengakuan atas kelas

kepemilikan minoritas sebagai tambahan pemegang ekuitas adalah juga konsisten

dengan teori entitas. Terakhir, baik teori entitas dengan penekanannya ada penentuan

laba yang sesuai bagi pemegang saham maupun teori kepemilikan dengan

penekanannya pada penilaian aktiva yang tepat, dapat dipandang sebagai memihak

penggunaan nilai sekarang atau dasar penilaian selain biaya historis.

3. Teori dana

Dalam teori dana (fund theory), dasar akuntansi bukanlah pemilik maupun

entitas, melainkan sekelompok aktiva dan kewajiban serta pembatasan terkait yang

disebut dana, yang mengatur penggunaan aktiva tersebut. Dengan demikian, teori

dana memandang unit bisnis sebagai unit yang terdiri atas sumber daya (dana)

ekonomi dan kewajiban serta pembatasan yang terkait dengan penggunaan sumber

daya ini. Persamaan akuntansinya adalah:

Aktiva = Pembatasan Aktiva

Unit akuntansi didefinisikan sebagai aktiva dan penggunaan untuk mana

aktiva tersebut dikomitmenkan. Kewajiban mewakili serangkaian pembatasan hokum

maupun ekonomi terhadap penggunaan aktiva tersebut. Oleh karena itu, teori dana

adalah “berpusat pada aktiva” dalam hal bahwa fokus utamanya adalah pada

administrasi dan penggunaan yang sesuai atas aktiva. Bukannya neraca atau laporan

keuangan, melainkan laporan sumber dan penggunaan danalah yang merupakan

tujuan utama dari pelaporan keuangan. Laporan ini mencerminkan pelaksanaan

operasi perusahaan dalam hal sember dan penggunaan dana.

Teori dana terutama berguna bagi pemerintah dan organisasi nirlaba. Rumah

sakit, universitas, kota dan unit pemerintahan, contohnya, terlibat dalam operasi

multisi yang mengharuskan adanya dana yang terpisah. Setiap dana yang berimbang

menghasilkan laporan yang terpisah melalui sistem akuntansi yang terpisah dan

sekelompok akun yang sesuai. Suatu dana dapat didefinisikan sebagai:

… entitas fiskal dan akuntansi yang independen dengan sekelompok akun “yang berimbang” (self-balancing), yang mencatat kas dan atau sumber daya lain bersama-sama dengan seluruh kewajiban, cadangan, dan ekuitas terkait yang dipisahkan dengan tujuan untuk melaksanakan aktivitas tertentu atau


mencapai tujuan tertentu sesuai dengan regulasi, restriksi, atau pembatasan khusus.

Jumlah dana yang digunakan oleh institusi nirlaba mana pun bergantung pada jumlah

dan jenis aktivitas atas mana restriksi hukum diberlakukan mengenai penggunaan

aktiva yang dipercayakan kepada organisasi tersebut.2

C. Liabilitas

1. Pengertian liabilitas

FASB mendefinisikan kewajiban dalam kerangka konseptualnya sebagai

berikut (SFAC No. 6, prg. 35):

“Liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligations of a particular entity to transfer assets or provide services to other entities in the future as a result of past transactions or events.”

Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup

pasti timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asset

atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai

akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

Dengan makna yang sama, International Accounting Standards Committee

(IASC) mendefinisikan kewajiban sebagai berikut:

“A liability is a present obligation of the enterprise arising from past events, the settlement of which is excepted to result in an outflow from the enterprise resource embodying economic benefit.”

Dalam Statement of Accounting Concepts No. 4, Australian Accounting

Standards Board (AASB) mendefinisikan kewajiban sebagai berikut (prg. 12) :

Liabilities are the future sacrifices of services potential or future economic benefits that the entity is presently obliged to make to other entities as a result of past transaction or other past events.

Definisi-definisi diatas memisahkan antara makna atau pengertian dan

pengukuran serta pengakuan sehingga definisi tersebut lebih bersifat semantik

daripada struktural. Definisi IASC dan AASB menanggalkan kata probable karena

dianggap bahwa tiap kriteria pengakuan bukan sifat dari pengakuan.

2 Ahmed Riahi-Belkaoui, Accounting Theory, 5th edition, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hal. 274-276.11 | A s s e t s a n d l i a b i l i t i e s

Definisi-definisi kewajiban diatas sangat menekankan konsep kesatuan usaha

dengan dinyatakan secara eksplisit ungkapan kesatuan usaha (entitas/entity atau

perusahaan/enterprise) di dalamnya untuk menunjukkan pihak yang mempunyai

keharusan untuk melakukan pengorbanan ekonomi. Selain definisi Accounting

Principles Board (APB), definisi kewajiban selalu memuat pula ungkapan manfaat

ekonomi, sumber ekonomi, atau potensi jasa. Ini berarti bahwa pengertian kewajiban

tidak dapat dipisahkan dengan pengertian asset. Asset dapat menimbulkan kewajiban

dan sebaliknya timbulnya kewajiban dapat dibarengi dengan pengakuan asset.

Dengan berbagai variasi diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa

kewajiban mempunyai tiga karakteristik utama yaitu:

a. Pengorbanan manfaat ekonomi masa datang

b. Keharusan sekarang untuk mentransfer asset

c. Timbul akibat transaksi masa lalu

Pengorbanan Manfaat Ekonomi

Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas

atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan suatu kesatuan usaha

untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan

manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa datang. Pengorbanan manfaat ekonomi

diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan asset kesatuan usaha. Cukup pasti

di masa datang mengandung makna bahwa jumlah rupiah pengorbanan dapat

ditentukan dengan layak. Demikian juga, saat pengorbanan manfaat ekonomi dapat

ditentukan atas dasar kejadian tertentu atau atas permintaan pihak.

Transfer manfaat ekonomi kepada pemilik (pemegang saham) tidak termasuk

dalam pengertian pengorbanan sumber ekonomi masa datang yang membentuk

kewajiban karena untuk menjadi kewajiban pengorbanan tersebut harus bersifat

memaksa dan bukan atas dasar kebijakan atau keleluasaan manajemen untuk

memutuskan baik dalam hal jumlah rupiah maupun dalam saat transfer. Secara umum,

keharusan mengorbankan sumber ekonomi masa datang tidak dapat menjadi

kewajiban kalau keharusan tersebut bersifat terbuka atau tidak pasti. Kesatuan usaha

tidak mempunyai keharusan untuk mentransfer asset ke pemilik kecuali dalam hal

kesatuan usaha dilikuidasi. Walaupun secara konseptual (dari sudut konsep dasar

kesatuan usaha) ekuitas juga merupakan kewajiban bagi perusahaan, pengorbanan


sumber ekonominya tidak cukup pasti baik dalam jumlah maupun saat sehingga

kewajiban harus dibedakan dan dilaporkan secara terpisah dengan ekuitas.

Pengorbanan ekonomi harus dikaitkan dengan pihak lain, berarti bahwa

kewajiban hanya dapat terjadi antar kesatuan usaha atau paling tidak melibatkan

kesatuan usaha yang lain. Kewajiban tidak timbul dari kejadian internal misalnya

adanya keharusan membentuk dana asuransi sendiri guna mengantisipasi pengorbanan

sumber ekonomi untuk mengganti fasilitas fisik yang sewaktu-waktu rusak atau

menutup rugi akibat musibah.

Keharusan Sekarang

Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, sutau pengorbanan ekonomi masa

datang harus timbul akibat sekarang. Pengertian “sekarang” (present) dalam hal ini

mengacu pada dua hal yaitu waktu dan adanya. Waktu yang dimaksud adalah tanggal

pelaporan (neraca), artinya pada tanggal neraca kalau perlu atau kalau dipaksakan

(secara yuridis, etis, atau rasional) pengorbanan sumber ekonomi harus dipenuhi

karena keharusan untuk itu telah ada. Tentu saja jumlah rupiah pengorbanan yang

dipaksakan pada tanggal neraca tidak akan sebesar jumlah rupiah yang akan dibayar

dimasa datang (setelah tanggal neraca). Perbedaan ini terjadi akibat sifat yang melekat

pada kewajiban yaitu bunga yang bermakna sebagai nilai waktu uang atau harga

penundaan.

Menurut Kam (1990. Hlm. 111-112), pendefinisian kewajiban sebagai

pengorbanan sumber ekonomi masa datang tidak menunjuk pada sesuatu yang belum

terjadi. Dengan kata lain, pengorbanan tersebut tidak nyata pada saat sekarang. Objek

yang nyata sebenarnya adalah keharusan yang sekarang ada. Jadi, keharusan

sekarang seharusnya menjadi fokus atau kata kunci definisi. Lebih dari itu,

pengorbanan sumber ekonomi masa datang sebenarnya sama maknanya dengan

transfer asset atau penyerahan jasa di masa datang sehingga definisi FASB berlebihan.

Oleh karena itu, Kam mengusulkan pemfrasaan kembali definisi kewajiban sebagai

berikut :

Liabilities are obligations of a particular entity which necessitate the entity to transfer assets or render services to other entities in the future, and are the results of past transactions or events.

Keharusan mengorbankan sumber ekonomi dapat timbul akibat perjanjian

(kontrak) antara dua kesatuan usaha, pengenaan/pemaksaan pada entitas oleh 13 | A s s e t s a n d l i a b i l i t i e s

pemerintah atau pengadilan, atau kondisi lingkungan bisnis (sosial, politik, dan

ekonomi). Pengertian kewajiban mencakupi keharusan kontraktual (contractual atau

legally enforceable obligations), keharusan konstruktif atau bentukkan (constructive

obligations), dan keharusan demi keadilan (contingent obligations). Walaupun secara

definisional keharusan-keharusan tersebut menimbulkan kewajiban, tidak semua

kewajiban harus diakui dalam akuntansi.

Keharusan kontraktual adalah keharusan yang timbul akibat perjanjian atau

peraturan hukum yang di dalamnya kewajiban bagi suatu kesatuan usaha dinyatakan

secara eksplisit atau implisit dan mengikat. Kewajiban ini muncul karena aspek

hukum sebagai lingkungan eksternal yang tidak dapat dihindari dan yang dapat

memaksa secara hukum untuk memenuhinya. Penghindaran kewajiban dari keharusan

kontraktual menimbulkan sanksi atau hukuman. Pihak yang harus dilunasi pada

umumnya sudah jelas dan bukti tentang adanya keharusan ini biasanya didukung oleh

dokumen tertulis sehingga keterverifikasiannya tinggi. Utang pajak, utang bunga,

utang usaha, utang wesel, dan utang obligasi merupakan kewajiban yang berkaitan

dengan keharusan kontraktual.

Keharusan konsruktif adalah keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan

usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya untuk memenuhi praktik

usaha yang baik atau etika bisnis dan bukan untuk memenuhi kewajiban yuridis.

Kebijakan tersebut menimbulkan kewajiban karena kesatuan usaha sengaja memberi,

mengonstruksi, atau membentuk hak bagi pihak lain (misalnya, pelanggan, pemasok,

pegawai, atau perusahaan lain) tanpa harus melalui perjanjian tertulis yang disepakati

kedua belah pihak. Contoh kewajiban yang masuk dalam kategori ini antara lain

adalah kebersediaan perusahaan untuk untuk membayar atau membeli kembali botol

gelas minuman dengan harga yang ditentukan (misalnya botol Coca-cola), servis

gratis yang dijanjikan oleh dealer sepeda motor, pengembalian uang untuk barang

yang ternyata cacat atau rusak, pengantian harga film oleh toko cuci-cetak bila film

hilang atau rusak, dan tunjangan hari raya untuk karyawan.

Keharusan demi keadilan adalah keharusan yang ada sekarang yang

menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau

moral daripada karena peraturan hukum atau praktik bisnis yang sehat. Keharusan ini

muncul dari tugas kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu yang dipandang

wajar, adil, dan benar menurut hati nurani dan rasa keadilan. Tidak ada sanksi hukum


untuk tidak memenuhi keharusan ini tetapi kewajiban ini mengikat lantaran sanksi

sosial atau moral. Kewajiban ini memberi donasi untuk badan amal tiap akhir tahun

dan kewajiban memberi hadiah kepada penduduk yang tinggal di sekitar pabrik

karena ketidaknyamanan yang ditimbulkannya merupakan contoh kewajiban yang

dilandasi oleh keharusan demi keadilan ini. Keharusan konstruktif dan demi keadilan

merupakan keharusan karena kehendak sendiri atau pertimbangan internal walaupun

bentuk konsekuensi keuangannya sama seperti keharusan kontraktual.

Keharusan bergantung atau bersyarat adalah keharusan yang pemenuhannya

(jumlah rupiahnya atau jadi tidaknya dipenuhi) tidak pasti karena bergantung pada

kejadian masa datang atau terpenuhinya syarat-syarat tertentu di masa datang.

Kebergantungan adalah suatu kondisi, situasi, atau serangkaian keadaan yang

melibatkan ketidakpastian yang menyangkut laba atau rugi yang mungkin terjadi.

Kemunculan yang harus dikonfirmasi dengan kejadian atau syarat masa datang untuk

kedua kebergantungan tersebut adalah :

a. Yang berkaitan dengan kebergantungan laba: perusahaan mungkin memperoleh

asset atau tidak tergantung pada kejadian masa datang.

b. Yang berkaitan dengan kebergantungan rugi: hilangnya atau turunnya nilai suatu

asset atau tidak atau timbulnya suatu kewajiban atau tidak.

Keharusan bergantung merupakan salah satu bentuk kebergantungan yang

berkaitan dengan rugi, selanjutnya FASB menjelaskan bahwa bila terdapat

kebergantungan rugi, kemungkinan atau kebolehjadian bahwa suatu atau beberapa

kejadian masa datang akan akan memastikan kemunculan di atas dapat berkisar dari

cukup pasti sampai jauh dari pasti dengan agak pasti diantara keduanya didefinisikan

sebagai berikut:

a. Cukup pasti: Suatu atau beberapa kejadian masa datang boleh jadi terjadi.

b. Agak pasti: Kemungkinan bahwa suatu atau beberapa kejadian masa datang

terjadilah adalah lebih dari jauh dari pasti tetapi kurang dadi cukup pasti.

c. Jauh dari pasti: Kemungkinan bahwa suatu atau beberapa kejadian masa datang

terjadi adalah kecil atau tipis.

Keharusan sekarang merupakan karakteristik dari kewajiban. Keempat

keharusan diatas merupakan keharusan sekarang yang memenuhi kritaria kewajiban.


Untuk keharusan kontraktual, konstruktif, dan demi keadilan pengorbanan sumber

ekonomi masa datang pada umumnya dianggap cukup pasti karena kesepakatan telah

dicapai atau kebijakan telah diputuskan sehingga sudah cukup jelas jumlah dan waktu

pengorbanannya. Untuk keharusan bergantung, pengorbanan sumber ekonomi masa

datang belum pasti baik jumlah rupiah maupun keterjadiannya. Oleh karena itu, tidak

semua kewajiban yang timbul akibat keharusan sekarang tersebut dapat diakui sebagai

kewajiban.

Akibat transaksi atau kejadian masa lalu

Transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi

tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi, adanya pengorbanan manfaat ekonomi

masa datang tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan

usaha untuk dilaporkan melalui laporan keuangan.

Transaksi masa lalu di sini adalah transaksi yang menimbulkan keharusan

sekarang telah terjadi. Sebagai contoh, karena perusahaan mendapat pinjaman bank

(dengan kontrak), keharusan sekarang berupa keharusan kontraktual timbul pada akhir

periode akuntansi. Dalam hal ini penandatanganan kontrak merupakan peristiwa yang

yang telah terjadi dan menimbulkan keharusan. Akan tetapi tidak semua

penandatanganan kontrak dengan sendirinya menimbulkan keharusan. Sebelum salah

satu pihak melaksanakan apa yang diperjanjikan, kontrak akan bersifat eksekutori.

Tuntutan ganti rugi resmi dari pihak lain atas tuduhan pelanggaran hak paten

yang diajukan ke pengadilan dalam suatu tahun menimbulkan keharusan sekarang

bagi perusahaan di akhir tahun meskipun pengorbanan suatu ekonomi yang masa

datangnya masih bergantung pada keputusan pegadilan. Tuntutan yang diajukan

merupakan peristiwa yang telah terjadi yang menimbulkan keharusan sekarang

sehingga keharusan tersebut memenuhi kriteria kewajiban meskipun sifatnya

bergantung. Jadi untuk memenuhi kewajiban, keharusan sekarang didahului atas

transaksi atau kejadian masa lalu.

Kebanyakan kewajiban terjadi karena adanya transaksi pertukaran antara

kesatuan usaha dan kesatuan usaha lainnya. Anggaran pembelian suatu mesin yang

telah disetujui, disertai jadwal pembelian dan pembayaran mempunyai implikasi

pengorbanan sumber ekonomi di masa depan. Akan tetapi, anggaran tidak

menimbulkan keharusan sekarang atau kewajiban meskipun persetujuan anggaran


dapat dipandang sebagai kejadian masa lalu. Alasannya adalah belum terjadi transaksi

atau kejadian yang memberi kesatuan usaha penguasaan atau pengendalian terhadap

manfaat ekonomi masa datang atau yang mengharuskan kesatuan usaha mentranser

asset atau menyediakan jasa kepada kesatuan usaha lain.

2. Pengukuran liabilitas

a. Pengukuran awal liabilitas keuangan

Pada saat pengakuan awal liabilitas keuangan, entitas mengukur pada nilai

wajarnya. Apabila liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba

rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara

langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut.

b. Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, entitas mengukur seluruh liabilitas keuangan

pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga

efektif, kecuali untuk:

1) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas tersebut, termasuk derivatif yang diakui sebagai liabilitas,

diukur pada nilai wajarnya, kecuali untuk derivatif liabilitas yang terkait

dengan dan diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas yang tidak

memiliki kuotasi harga di pasar aktif seperti di atas dan nilai wajarnya tidak

dapat diukur secara andal, diukut pada biaya perolehan.

2) Liabilitas keuangan yang timbul ketika sebuah transfer aset keuangan tidak

memenuhi syarat penghentian pengakuan atau transfer yang dicatat

menggunakan pendekatan keterlibatan berkelanjutan.

3) Kontrak jaminan keuangan seperti yang didefinisikan pada paragraf 08.

Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak tersebut harus mengukur pada mana

yang lebih tinggi antara:

a) Jumlah yang ditentukan sesuai dengan PSAK 57 (revisi 2009): Provisi,

Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi; dan

b) Jumlah pada saat pengakuan awal dikurangi, apabila sesuai, amortisasi

kumulatif yang diakui sesuai PSAK 23 (revisi 2010): Pendapatan.

4) Komitmen untuk menyediakan pinjaman di bawah suku bunga pasar. Setelah

pengakuan awal, penerbit komitmen tersebut harus (kecuali paragraf 47(a)

berlaku) mengukur pada mana yang lebih tinggi antara:17 | A s s e t s a n d l i a b i l i t i e s

a) Jumlah yang ditentukan sesuai dengan PSAK 57 (revisi 2009): Provisi,

Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi; dan

b) Jumlah pada saat pengakuan awal dikurangi, apabila sesuai, amortisasi

kumulatif yang diakui sesuai PSAK 23.

Liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai item yang dilindung nilai

menggunakan pengukuran berdasarkan ketentuan akuntansi lindung nilai dalam

PSAK 55 paragraf 97-111.

c. Pertimbangan dalam pengukuran nilai wajar

Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi di pasar yang aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, entitas menetapkan

nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Tujuan penggunaan teknik

penilaian adalah untuk menetapkan berapa sesungguhnya harga transaksi pada

tanggal pengukuran dalam suatu pertukaran yang wajar yang dimotivasi oleh

pertimbangan-pertimbangan bisnis yang normal. Teknik penilaian meliputi

penggunaan transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-pihak yang

mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari

instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto dan

model penetapan harga opsi (option pricing model). Apabila terdapat teknik

penilaian yang biasa digunakan pelaku pasar untuk menilai harga instrumen dan

bahwa teknik tersebut telah teruji untuk memberikan estimasi yang andal atas

harga yang diperoleh pada transaksi pasar yang aktual, entitas menggunakan

teknik tersebut. Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input

pasar, dan meminimalkan penggunaan input yang bersifat spesifikd ari entitas.

Teknik tersebut menyatukan semua faktor yang akan dipertimbangkan pelaku

pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi

yang diterima untuk menilai harga instrumen keuangan. Secara periodik, entitas

menyesuaikan teknik penilaian dan menguji validitasnya menggunakan harga-

harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atas instrumen yang sama

(yaitu tanpa modifikasi atau pengemasan ulang) atau berdasarkan data pasar yang

tersedia yang dapat diobservasi.

Nilai wajar liabilitas keuangan dengan fitur dapat ditarik kembali sewaktu-

waktu (misalnya tabungan) adalah minimal sama dengan jumlah yang terutang


pada saat penarikan, didiskontokan dari tanggal pertama jumlah tersebut dapat

diminta untuk dibayar

d. Reklasifikasi

Menurut PSAK 55 paragraf 51, entitas tidak diperkenankan

mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke dalam kategori nilai wajar melalui

laba rugi setelah pengakuan awal.

e. Keuntungan dan kerugian

Dalam mencatat keuntungan dan kerugian yang timbul dari sistem

pencatatan dengan nilai wajar, terdapat beberapa kategori aktivitas yang

mempengaruhi pencatatan tersebut, yaitu:

1) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas

keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai diakui

sebagai keuntungan atau kerugian atas liabilitas keuangan yang

diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui laba

rugi diakui pada laba rugi

2) Untuk liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi,

keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika liabilitas

tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai dan

melalui proses amortisasi.

3. Tantangan bagi pembuat standar

Dengan adanya sifat-sifat dan risiko inheren dalam pengakuan, pengukuran,

dan pencatatan kewajiban keuangan dalam entitas, maka timbul tantangan-tantangan

bagi pihak-pihak pembuat standar dalam menciptakan standar akuntansi yang dapat

meminimalkan celah yang dapat dimanfaatkan entitas dalam menghindari kewajiban

terhadap stakeholder. Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

a.


DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

Kam, Vernom. 1990. Accounting Theory 2nd editon. Canada: John Wiley and Sons.


Schroeder, Richard G., Myrtle W. Clark, dan Jack M. Cathey. 2011. Financial Accounting

Theory and Analysis: Text and Cases 10th edition. United States of America: John

Wiley and Sons.

Weil, Roman L., Katherine Schipper dan Jennifer Francis. 2014. Financial Accounting: An

Introduction to Concepts, Methods and Uses. United States of America: South-Western

Cengage Learning.

Wiley-VCH. 2011. International Financial Reporting Standards (IFRS) 2011. Weinheim,

Jerman: John Wiley and Sons.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Definisi Aset, diakses melalui: http://kbbi.web.id/aset,

pada 17 April 2014.

Wikipedia dalam Definisi Aset, diakses melalui: http://id.wikipedia.org/wiki/Aset, pada 17

April 2014.

Ahmed Riahi-Belkaoui. 2006. Accounting Theory, 5th edition. Jakarta: Salemba Empat.


http://id.wikipedia.org/wiki/Aset

http://kbbi.web.id/aset

Documents

Draft Makalah TA