Eksistensi UPTD Prov. Kaltim

EKSISTENSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINASPROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BALITBANGDA – PROV. KALTIM

PKP2A III - LAN&

LATAR BELAKANG.. (1)

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Urusan Wajib Urusan Pilihan

Kerangka Regulasi

Kondisi Lingkungan

Strategis

Kebutuhan Objektif

SKPD

Unsur Pelaksana Teknis

Operasional/ Teknis Penunjang

(UPT)

PP NO. 41/ 2007

DINAS JUMLAH BADAN JUMLAH

KESEHATAN 4 LITBANGDA 1

PETERNAKAN 2 KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

1

SOSIAL 6

PEKERJAAN UMUM 4

PERTANIAN TANAMAN PANGAN 6

PERKEBUNAN 3

PERINDAGKOP DAN UMKM 3

PERHUBUNGAN 2 TOTAL UPTD 63

PENDIDIKAN 2 TOTAL UPTB 2

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 65 UPT

KELAUTAN DAN PERIKANAN 3

KEHUTANAN 9

PENDAPATAN DAERAH 14

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2

PEMUDA DAN OLAHRAGA 1

LATAR BELAKANG.. (2)

a. Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar dalam pembentukan dan penempatan Unit Pelaksana Teknis Dinas?

b. Apakah keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas saat ini sudah optimal dalam mendukung kinerja instansi induknya?

c. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ?

d. Upaya atau strategi pengembangan seperti apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas saat ini?

RUMUSAN MASALAH

NO DINAS NAMA UPTD WILAYAH KERJA

1. Dinas Pendapatan UPTD Pendapatan Penajam UPTD Pendapatan Paser

2. Dinas Pekerjaan Umum

UPTD Wilayah Selatan Penajam dan Paser

3. Dinas Kehutanan UPTD Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Wilayah Selatan

Penajam dan Paser

4. Dinas Peternakan UPTD Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-Api

Penajam

METODE PENELITIAN

*) Sampel Kajian telah ditentukan oleh Balitbangda Prov. Kaltim

Sampel Penelitian

Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Deskriptif = Kualitatif + Kuantitatif (SWOT Analysis) Survey Lapangan + Wawancara + Data Sekunder

ALUR PEMIKIRAN KAJIAN EKSISTENSI UPTD

Kepala UPTKepala UPT

Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Kepala SeksiKepala SeksiKepala SeksiKepala Seksi

STRUKTUR ORGANISASI UPT(PP 41/ 2007)

Kepala UPTKepala UPT



Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Provinsi Kaltim

EKSISTENSI UPTD PROV. KALTIM.. (1)DINAS KEHUTANANUPTD Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Wilayah Selatan

- Wilayah selatan (berkedudukan di Kota Balikpapan) meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten PPU, Kabupaten Paser

- Ditempatkan di Kota Balikpapan dengan pertimbangan letak geografis yang lebih strategis dalam melakukan koordinasi + juga dikarenakan pertimbangan keberadaan aset Pemprov Kaltim

- UPTD PPHH wilayah selatan UPTD Peredaran Hasil Hutan Balikpapan + UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Paser

- UPTD PPHH wilayah selatan telah memetakan jabatan non-struktural yang bekerja dibawah jabatan-jabatan struktural berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan + kebutuhan tenaga fungsional

EKSISTENSI UPTD PROV. KALTIM.. (2)UPTD Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Wilayah Selatan

Untuk sementara anggaran UPTD PPHH Wilayah Selatan masih melekat pada instansi induk

Telah terbangun sistem kerja berbasis teknologi yaitu sistem informasi usaha hasil hutan yang sudah on-line sejak 1 september 2009

NoTingkat

PendidikanJumlah

1 S2 12 S1 133 DIII 14 SLTA 605 SLTP 46 SD 2

Jumlah 81Fungsional PPNS 1

Sarana mobilitas untuk keperluan operasional masih membutuhkan peningkatan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah selatan Prov Kaltim

EKSISTENSI UPTD PROV. KALTIM.. (3)UPTD Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Wilayah Selatan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan mengoptimalkan peran UPTD yang ada saat ini dan belum ada keinginan untuk melakukan penambahan/ pengurangan UPTD.

Selama beroperasi sejak tahun 2009, telah dilakukan pengawasan terhadap arus dokumen legalitas kayu bulat dan pengiriman kayu (APH, izin pemanfaatan kayu, izin supply, dll)

Kantor UPTD KPH paser sebelumnya kemudian dijadikan sebagai koordinator wilayah (korwil)

EKSISTENSI UPTD PROV. KALTIM.. (4)DINAS PETERNAKANUPTD Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-Api

Menyediakan produksi antara lain : produksi straw, bibit hijauan makanan ternak, bibit sapi, bibit kambing, bibit rusa (berupa kapsul velvet), bokasi, dan pupuk cair; juga sebagai penyedia bibit ternak unggul dalam bentuk semen beku/ cair

UPTD BPIB Api-Api dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut tidak terikat pada jam kerja formal seperti yang berlaku di SKPD lainnya. Sifat pekerjaannya yang bersifat teknis disertai standar pelaksanaan dan penanganan ternak, membutuhkan waktu lebih dari jam kerja formal (8 jam)

Tabel 3.5 Kondisi SDM UPTD Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-Api

NO PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE

1 S-2 1 3 % 2 S-1 9 27,27 % 3 D-3 1 3 % 4 SNAKMA/ SPP-SPMA/ SLTA 12 39,39 % 5 SLTP 7 18,18 % 6 Harian Lepas 3 9 %

Jumlah 33 100 % Sumber : Laporan Tahunan UPTD BPIB, 2010

EKSISTENSI UPTD PROV. KALTIM.. (5)UPTD Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-Api

Kualitas dan kapasitas SDM UPTD BPIB Api-Api cukup tinggi terlihat dari seringnya diminta untuk memberikan fasilitasi, bimbingan teknis, serta sosialisasi kepada masyarakat atau kepada SKPD kabupaten/ kota

Perkembangan Anggaran Rutin Provinsi Kalimantan Timur Untuk UPTD BPIB

Rp524.028.000

Rp742.000.000 Rp662.979.000

Rp670.151.500

Rp2.077.973.000

Rp-

Rp500.000.000

Rp1.000.000.000

Rp1.500.000.000

Rp2.000.000.000

Rp2.500.000.000

2004 2005 2006 2007 2009

Tahun

Anggaran UPTD BPIB Api-Api dirasakan cukup memadai


Sarana dan prasarana yang ada pada UPTD Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-Api sudah cukup.

Kinerja UPTD BPIB Api-Api yang cukup menonjol terutama hasil produksi velvet dan produksi straw, bahkan telah diakui (best practice) dan dijadikan tempat studi banding dari daerah-daerah lain terkait pembibitan dan inseminasi buatan pada ternak. Adapun ternak yang dibudidayakan pada UPTD BPIP Api-Api terdiri dari rusa sambar, sapi bibit, ayam, kambing, dan sapi bull.


Perkembangan Penerimaan UPTD Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-Api

No Jenis

Produksi 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 Hijauan Makanan Ternak (HMT)

2.500.000 29.000.000 6.000.000 - 2.400.000 705.000

2 Telur Ayam

2.500.000 5.614.000 4.320.000 4.102.400 3.059.200 2.750.000

3 Straw 5.000.000 5.000.000 8.000.000 10.000.000 26.550.000 47.750.000 4 Ayam

Afkir 2.500.000 2.967.500 2.437.000 1.430.000 540.000 190.000

5 Pupuk Kandang

- 8.500.000 - 5.000.000 - 6.250.000

6 Penjualan Kapsul

- 9.897.000 13.350.000 20.000.000 19.800.000 27.770.000

7 Sapi Afkir

- 22.654.000 9.500.000 28.000.000 42.000.000 17.500.000

8 Kambing Afkir

- - 500.000 - - -

9 Rusa - - - - 30.000.000 21.000.000 TOTAL 12.500.000 83.633.500 44.107.000 69.732.400 124.349.200 123.915.000

Sumber : Laporan Tahunan UPTD BPIB

EKSISTENSI UPTD PROV. KALTIM.. (8)DINAS PENDAPATAN DAERAHUPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Jumlah Sumber Daya Aparatur UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2010

No Tingkat

Pendidikan Jumlah (orang)

Golongan Jumlah (orang)

1 S2 1 IV 2 2 S1 4 III 3 3 SLTA 4 II 4 4 SLTP 2 I 3 5 SD 1

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim

Dari hasil wawancara dijelaskan, bahwa UPTD Dispenda Kab. PPU sudah merasa cukup dengan porsi anggaran yang diberikan saat ini, apalagi Provinsi juga masih memberikan biaya-biaya tambahan lainnya untuk membiayai kegiatan UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

EKSISTENSI UPTD PROV. KALTIM.. (9)UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

sarana dan prasarana UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ada saat ini sudah cukup mendukung, apalagi ditambah dengan sedang dibangunnya kantor baru

Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 s/d 2009

No Tahun Target (Rp)

Realisasi (Rp)

1 2008 5.900.000.000 6.014.078.425 2 2009 7.000.000.000 6.786.000.000 3 2010 6.200.000.000 -

Sumber : Laporan Tahunan Realisasi Pajak Daerah se-Kalimantan Timur Tahun 2008 dan 2009

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 s/d 2009

No Tahun Target Realisasi

1 2008 12.990.000.000 13.802.887.204 2 2009 14.620.000.000 14.472.011.000

Sumber : Laporan Tahunan Realisasi Pajak Daerah se-Kalimantan Timur Tahun 2008 dan 2009

EKSISTENSI UPTD PROV. KALTIM.. (10)DINAS PENDAPATAN DAERAHUPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser

Jumlah Sumber Daya Aparatur UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2010

No Tingkat

Pendidikan Jumlah (orang)

Golongan Jumlah (orang)

1 S1 4 IV 1

2 SLTA 5 III 3

3 SLTP 1 II 6

4 SD 2 I 2

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil isian kuesioner, jumlah pegawai yang ada saat ini dirasakan masih kurang untuk melayani objek pajak yang setiap tahunnya selalu meningkat. Jika kebutuhan akan pegawai tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan kinerja dari UPTD Dispenda Kab. Paser akan menurun

EKSISTENSI UPTD PROV. KALTIM.. (11)UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser

Anggaran UPTD Dispenda Kab. Paser juga masih melekat pada Dispenda Prov. Kaltim, akan tetapi dalam pengelolaannya, UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser juga diberi kewenangan untuk mengelola anggaran tersebut.

Dari hasil wawancara dijelaskan, bahwa dengan porsi anggaran yang ada saat ini, UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser merasa sudah cukup untuk mendukung serta menunjang pelaksanaan kegiatan yang dimiliknya.

Dari kuesioner yang telah dibagikan kepada Kepala UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, dinyatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada sekarang sudah mendukung kinerja UPTD

EKSISTENSI UPTD PROV. KALTIM.. (12)UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser

Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB, PKB, ABT, dan AP UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 dan 2009

No Jenis Pajak 2008 2009

Target Realisasi Target Realisasi 1 BBNKB 15.500.000.000 16.666.636.450 16.000.000.000 22.887.000.000 2 PKB 10.000.000.000 10.740.188.825 12.000.000.000 16.377.000.000 3 ABT - - - 4.343.000 4 AP 160.000.000 214.727.993 250.000.000 167.467.000

J U M L A H 25.660.000.000 27.621.553.268 28.250.000.000 39.435.810.000 Sumber : Laporan Tahunan Realisasi Pajak Daerah se-Kalimantan Timur Tahun 2008 & 2009

EKSISTENSI UPTD PROV. KALTIM.. (13)DINAS PEKERJAAN UMUMUPTD Dinas Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Selatan

Tugas pokok UPTD Pemeliharaan Infrastruktur adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya

No Golongan Jumlah (orang)

1 IV / a 2 2 III / d 2 3 III / c 5 4 III / b 18 5 III / a 10 6 II / d 5 7 II / c 2 8 II / b 3 9 II / a 18

10 I / d 1 11 I / c 4 12 I / a 1

JUMLAH 71

Untuk mengembangkan SDM yang ada, selain pendidikan formal juga pendidikan non formal seperti pelatihan serta kursus-kursus yang dapat meningkatkan skill para pegawai.

Saat ini UPTD sedang mengkursuskan pegawainya sebanyak tiga orang di Diskominfo agar dapat memanfaatkan ICT dalam pekerjaan

EKSISTENSI UPTD PROV. KALTIM.. (14)UPTD Dinas Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Selatan

Dari sisi keuangan, UPTD merasa anggaran yang ada sekarang sudah cukup untuk membiayai program serta kegiatan yang dijalankan, namun diharapkan kedepannya anggaran tersebut dapat bertambah untuk mengantisipasi apabila ada pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya yang bersifat force majure.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD dirasakan masih kurang/ belum memadai- Pengadaan laboratorium kebinamargaan dan di tahun 2010 dan

2011 juga sudah merencanakan untuk menambah serta memperbaharui alat-alat berat yang dimiliknya.

EKSISTENSI UPTD PROV. KALTIM.. (15)UPTD Dinas Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Selatan

Jika dilihat dari tugas pokok yang dimiliki UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Selatan, maka program yang dijalankannya bersifat pemeliharaan saja, dan selama ini semua program serta kegiatan yang sudah direncanakan dapat dijalankan dengan baik, melalui berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi juga dengan Badan/Dinas yang ada di Kabupaten.

Penempatan UPTD saat ini di Kota Balikpapan sudah efektif, jika dilihat dari wilayah kerjanya yang meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, sehingga memudahkan UPTD untuk menjalankan tugasnya serta melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Untuk mengungkit kinerja organisasi diperlukan arah strategi pengembangan organisasi. Kejelasan tentang strategi organisasi adalah jantung dari suatu manajemen yang berhasil. Salah satu instrumen yang biasa digunakan untuk menentukan strategi organisasi adalah SWOT Analysis.

SWOT merupakan perangkat umum yang didesain dan digunakan sebagai langkah awal dalam proses pembuatan keputusan dan sebagai perencanaan strategis dalam berbagai terapan (Johnson, dkk., 1989; Bartol dkk., 1991)

Hubungan analysis SWOT dengan tugas pokok dan fungsi UPTD adalah penentuan strategi operasional bagi UPTD, untuk semakin menunjukkan eksistensinya dalam mendukung tugas teknis instansi induknya. Dengan demikian, melalui strategi operasional tersebut, seluruh sumberdaya yang dimiliki dapat diarahkan secara efektif dan efisien.

STRATEGI PENGEMBANGAN UPTD (1)

Gambar 4.2 Peta Posisi Strategi UPTD PPHH Wilayah Selatan Berdasarkan Analisis SWOT

Sumber : Analisis Kajian, 2010

Gambar 4.3 Peta Posisi Strategi UPTD BPIB Api-Api Berdasarkan Analisis SWOT


Gambar 4.4 Peta Posisi Strategi UPTD Dispenda Kabupaten PPU dan Kabupaten Paser

Berdasarkan Analisis SWOT


Gambar 4.5 Peta Posisi Strategi UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Selatan

Berdasarkan Analisis SWOT


STRATEGI PENGEMBANGAN UPTD (2)

KESIMPULAN (1)1.Faktor-faktor yang menjadi dasar dalam pembentukan dan penempatan

Unit Pelaksana Teknis Dinas diantaranya adalah :• Pelaksanaan tugas pemerintahan yang bersifat teknis operasional dan

teknis penunjang;• Pertimbangan letak geografis dan potensi daerah yang lebih strategis; • Pertimbangan keberadaan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur; dan • Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur

2. Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas saat ini sudah cukup optimal dalam mendukung kinerja instansi induknya. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yang cukup baik dalam pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya; juga sebagai sumber pendapatan asli daerah; penyedia tenaga ahli dan terampil; pengembangan teknologi; koordinasi lintas wilayah; dan lain-lain

KESIMPULAN (2)3. Permasalahan umum yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas

diantaranya :• Unit Pelaksana Teknis Dinas mengalami permasalahan pada kurangnya

tenaga fungsional yang dimiliki;• Luasnya wilayah pelayanan kerja juga menjadi masalah tersendiri;• Sarana dan prasararana yang masih belum memadai dalam

mendukung pelaksanaan kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.

4. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan, strategi pengembangan yang dapat dilakukan oleh UPTD PPHH Wilayah Selatan; UPTD BPIB Api-Api; dan UPTD Dispenda Kabupaten PPU dan Kabupaten Paser adalah sama yaitu Strategi Ekspansif/ Progresif/ Agresif, sedangkan UPTD Pemeliharaan Infrastruktur PU Wilayah Selatan adalah Strategi Diversifikasi (Mobilisasi). Penerapan strategi-strategi tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

REKOMENDASI1. Sosialisasi keberadaan UPTD yang baruUPTD yang ada dibentuk ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur pada Tahun 2009. Oleh karenanya, diperlukan sosialisasi dan pengenalan yang optimal kepada pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan tugas UPTD yang baru, sehingga kinerja dan eksistensi UPTD dapat semakin meningkat dimasa-masa mendatang.

2. Evaluasi kelembagaan UPTD setelah restrukturisasiBeberapa UPTD hasil restrukturisasi ada yang merupakan UPTD gabungan dari

beberapa UPTD sebelumnya, ada yang merupakan UPTD bentukan baru, dan UPTD sebelumnya yang dipertahankan keberadaannya. Efektivitas kerja kelembagaan UPTD tersebut perlu dievaluasi minimal 1 (satu) tahun setelah berjalan, dengan demikian dapat ditentukan model dan besaran kelembagaan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Evaluasi yang dilakukan terhadap UPTD tersebut dapat berupa urusan dan kewenangan yang dijalankan, hasil kerja, dukungan sumberdaya, struktur organisasi, dan lain-lain.

REKOMENDASI3. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan UPTD

Penilaian terhadap pelaksanaan tugas UPTD, selain pengukuran internal juga diperlukan adanya pengukuran eksternal yang melibatkan sepenuhnya masyarakat pengguna layanan UPTD. Pengukuran tersebut dapat menggunakan Kepmenpan No: KEP/ 25/ M.PAN/ 2/ 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang akan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelayanan UPTD berdasarkan perspektif pelanggan.

4. Pemberian Insentif Khusus Bagi UPTDJika ditinjau dari pelaksanaan tugasnya yang bersifat teknis dan operasional, maka tidak dapat dihindari timbulnya resiko kerja yang berpotensi menyebabkan kecelakaan yang bersifat fisik seperti terjatuh, terluka, bahkan tertular penyakit. Selain itu, sifat pekerjaan UPTD rata-rata membutuhkan waktu kerja atau waktu penanganan yang cukup lama dibandingkan waktu kerja normal/ efektif. Oleh karenanya, dapat diberikan insentif khusus kepada pegawai UPTD sebagai balas jasa/ imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan, selain itu juga diharapkan dapat semakin meningkatkan motivasi kerja pegawai UPTD.

REKOMENDASI5. Optimalisasi Peran UPTDUPTD selain menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari, juga memiliki peran kunci lainnya yang cukup potensial dikembangkan secara lebih serius. Peran kunci tersebut adalah, Koordinasi, kerjasama, serta fasilitasi lintas kewilayahan; Penyedia tenaga ahli dan terampil yang bersifat teknis dan operasional terutama kepada instansi terkait di kabupaten/ kota; Penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi; dan juga Pelayanan kepada masyarakat terkait tugas dan fungsinya. 6. Penerapan Manajemen Zero Dalam Aktivitas Kerja UPTDPenerapan manajemen zero diupayakan untuk mewujudkan zero defect (tidak ada cacat), zero accident (tidak ada kecelakaan), zero add cost (tidak ada penambahan biaya), zero delay (tidak ada keterlambatan), bahkan hingga kepada zero complain (tidak ada keluhan). Tentunya dalam pengaplikasiannya membutuhkan waktu yang bertahap secara gradual hingga dapat diterapkan secara utuh, oleh karenanya kesinambungan dan komitmen bersama untuk mewujudkannya sangat penting dilaksanakan.

REKOMENDASI7. Penerapan SWOT Analysis Untuk Menentukan Strategi Operasional UPTDStrategi operasional yang tepat dan akurat diperlukan dalam rangka mengarahkan seluruh kekuatan UPTD untuk mencapai tujuan yang diharapkan. SWOT analysis akan menghubungkan dan mengkaitkan kondisi lingkungan internal UPTD dan juga lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas UPTD, sehingga akan diperoleh strategi operasional yang perlu dijalankan UPTD, apakah strategi progresif, strategi diversifikasi, strategi turn around, ataukah strategi defensif. 8. Meningkatkan Jumlah Tenaga Fungsional UPTDTugas teknis operasional/ teknis penunjang yang dijalankan oleh UPTD dicirikan dengan SDM dengan kemampuan dan keterampilan teknis yang handal. Oleh karenanya, kebutuhan akan tenaga fungsional yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi keberagamannya adalah sangat urgen bagi peningkatan kinerja UPTD. Sebelumnya, langkah awal yang diperlukan sebelum melakukan perekrutan dan perencanaan tenaga fungsional UPTD tersebut adalah UPTD/ instansi induk perlu melakukan pemetaan kebutuhan tenaga fungsional UPTD terlebih dahulu.

REKOMENDASI

9. Melakukan Analisis Kebutuhan Kelengkapan sarana dan prasarana Kerja

Disadari bahwa untuk memenuhi seluruh kelengkapan peralatan/ perlengkapan kerja tidak dapat dilakukan secara spontan dan simultan, namun pemenuhannya dilakukan secara bertahap/ gradual setiap tahun anggarannya. Oleh karena itu, UPTD sebaiknya dapat melakukan analisis kebutuhan kelengkapan kerja berdasarkan urutan prioritas dan urgensi atas sarana dan prasarana kerja UPTD yang patut untuk dipenuhi lebih dahulu. Selain itu, melalui analisis tersebut juga dapat dipetakan secara rinci dan jelas sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam rangka memacu kinerja UPTD dimasa mendatang. Upaya ini penting mengingat tidak banyak UPTD yang mampu menjabarkan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkannya secara riil dan objektif.

REKOMENDASI

A. UPTD Dispenda Kabupaten PPU dan Kabupaten Paser

Jika melihat analisis SWOT yang sudah dibuat sebelumnya, UPTD Dispenda Kabupaten PPU dan Kabupaten Paser dianjurkan untuk menerapkan strategi SO (strenght-opportunities), yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

Dengan anggaran serta sarana dan prasarana yang ada saat ini, UPTD Dispenda sebaiknya melakukan pelayanan jemput bola, mengingat potensi pajak dan retribusi yang setiap tahunnya selalu meningkat. Selain itu sebagai upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat, UPTD Dispenda juga dapat menempatkan pos-pos pelayanannya di kantor-kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara.

REKOMENDASI

B. UPTD Dispenda Kabupaten PPU dan Kabupaten Paser

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, UPTD Dispenda Kabupaten PPU dan Kabupaten Paser harus melakukan perekrutan pegawai baru dengan membuat standar pendidikan sesuai kebutuhan. sedangkan pegawai yang ada saat ini juga harus diberikan pengembangan kapasitas baik melalui jalur formal maupun jalur non-formal.

Selanjutnya agar pengelolaan pajak dapat lebih efektif, maka ada dua hal lagi yang harus dilakukan oleh UPTD Dispenda yaitu (1) lebih ditingkatkannya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemutakhiran data baik subjek maupun objek pajak, dan (2) setiap UPTD Dispenda supaya menyusun peta objek pajak, sehingga memudahkan dalam pemungutan pajak itu sendiri.

REKOMENDASIC. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Selatan

SDM yang dimiliki saat ini cukup banyak, akan tetapi SDM tersebut harus terus dikembangkan melalu pendidikan dan pelatihan, mengingat tugas pokok UPTD ini yang memerlukan keahlian khusus untuk mengantisipasi ancaman yang bersifat dinamis dimasa yang akan datang.

Gedung kantor UPTD juga harus segera dibangun, mengingat gedung yang ada saat ini adalah pinjaman dari Pemerintah Kota Balikpapan dan sudah tidak representatif lagi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja diperlukan dukungan piranti modern dan teknologi informasi. Penggunaan piranti modern akan mempercepat proses kerja, sehingga kuantitas pelayanan bisa ditingkatkan. Sementara penggunaan teknologi informasi akan mempermudah pencarian informasi dan interaksi antar instansi, sehingga bisa menghemat sumber daya dan waktu.

REKOMENDASID. UPTD BPIB Api-Api

Untuk meningkatkan kinerja UPTD BPIB Api-Api, diperlukan penerapan strategi operasional SO yaitu mendorong produktivitas UPTD melalui pengoptimalan kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang yang ada. Caranya adalah dengan meningkatkan kinerja produksi ternak dan produksi HMT, juga menjalin kerjasama dan kemitraan dengan swasta serta perguruan tinggi dalam penyediaan maupun pengembangan ternak dan HMT.

Melengkapi peralatan laboratorium serta mengupayakan perluasan areal lahan hijauan makanan ternak.

kesiapan SDM yang dimiliki juga perlu diperhitungkan terutama terkait pengembangan dan penerapan teknologi dibidang peternakan. Oleh karenanya, UPTD perlu menambah tenaga fungsional yang dimiliki guna semakin memacu kinerja UPTD, serta melaksanakan secara berkesinambungan program pendidikan dan pelatihan pengembangan keterampilan dan keahlian pegawai UPTD.

REKOMENDASIE. UPTD PPHH Wilayah Selatan Strategi operasional UPTD PPHH Wilayah Selatan yang perlu diterapkan

adalah strategi pertumbuhan (SO) yaitu strategi meningkatkan kemampuan dan hasil kerja UPTD secara optimal. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah mencukupi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas UPTD mengingat wilayah kerja UPTD baru ini yang cukup luas.

Peningkatan kemampuan aparatur pelaksananya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sangat penting dilakukan untuk lebih mendorong kinerja UPTD.

UPTD PPHH Wilayah Selatan merupakan UPTD baru yang dibentuk dan keberadaannya belum banyak diketahui oleh stakeholders, sehingga diperlukan upaya pengenalan berupa sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan kayu yang ada di wilayah Balikpapan, PPU, dan Paser, serta kepada mitra-mitra kerja/ masyarakat secara luas.

Perlu semakin ditingkatkan kerjasama dan koordinasi dengan kepolisian dan instansi teknis kehutanan di wilayah kabupaten/ kota, juga kerjasama dan koordinasi dengan LSM, maupun masyarakat.

TERIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAAT

Documents

Eksistensi UPTD Prov. Kaltim