Upload
truongtram
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
JURNAL
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)
Oleh
Didik Prapta K.
D1A.010 004
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2014
ii
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)
JURNAL
Oleh
Didik Prapta K.D1A. 010 004
Menyetujui,
( Prof. Dr. H.Gatot Dwi Hendro W.,SH.,M.Hum. )NIP. 19620323 198803 1 002
iii
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH(STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)
DIDIK PRATA KD1A 010 004
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersumber dari kepustakaan dan penelitian sosiologis bersumber dari realita sosial di pemilihan umum tanggal 9 april 2014 di Kabupaten Lombok Utara.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu di Kabupaten Lombok Utara memang dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi berbagai pelanggaran karena disebabkan faktor hukum sendiri, masyarakat, penegak hukum, fasilitas dan budaya.Kata kunci : Penegakan Hukum
LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATIONS OF ELECTION UNDER THE LAWS OF INDONESIA NUMBER 8 IN 2012 GENERAL ELECTION OF MEMBERS OF THE HOUSE OF
REPRESENTATIVES, REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL AND REGIONAL REPRESENTATIVES
(STUDY IN NORTH LOMBOK REGENCY)
Abstract
This research aims to know and understand clearly about law enforcement against breaches of the house of representatives election, DPD, dan DPRD, this research uses the kinds of empirical research sourced from libraries and sociological research sourced from social reality in the general election on april 9, 2014 in North Lombok Regency.
Law enforcement against violations of the elections in the north Lombok Regency is indeed implemented and completed in accordance with the law, but in practice still going on various offences because of the legal factors caused themselves, society, law enforcement, and cultural facilities.Keywords: law eforcement
i
I. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di
dunia. Adanya fakta bahwa wilayah Indonesia yang begitu luas yang terdiri
dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan
keanekaragaman dari segala hal (adat istiadat,agama,suku,dan lain-lain)
tentunya ini akan memberikan tingkat kesulitan yang lebih,dalam hal
pelaksanaan pemilihan umum dan demokrasi jika dibandingkan dengan
negara-negara demokrasi dibelahan dunia lain yang penduduknya lebih
sedikit. Terutama dalam hal melaksanakan pemilihan umumuntuk memilih
wakil-wakil rakyat yang akan duduk di dalam pemerintahan.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia menganut sistem demokrasi
Pancasila sebagaimana diungkap oleh Oka Mahendra: “Demokrasi
Pancasila menempuh cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang
dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
guna mempertemukan perbedaan pendapat”.1
Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk
membentuk sistem kekuasaan negara yang bekedaulatan rakyat dan
permusyawaratan perwakilan sebagaimana yang digariskan Undang-
Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam sistem dan mekanisme
demokrasi pancasila tidak boleh terjadi “dominasi mayoritas” atau “tirani
minoritas” oleh sebab itu konsep mayoritas dan minoritas tidak selaras
dengan sikap semangat kekeluargaan.
1 A.A. Oka Mahendra, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi Dan Pertanahan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm.144.
ii
Namun jika kita berkaca pada pemilihan umum yang telah
berlangsung sebelumnya sebagaimana diungkapkan oleh Rozali Abdullah
sebagai beikut:
“Penyelenggara Pemilihan Umum masih dianggap belum dapat menjalankan tugas,kewenangan dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.Sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali kepentingan yang terlibat, apalagi secara jujur harus kita akui, bahwa tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat kita, relatif masih rendah”.2
Pemilihan umum di Kabupaten Lombok Utara yang berlangsung
tanggal 9 april 2014 masih terjadi berbagai pelanggaran dalam pemilu baik
yang dilakukan penyelengara pemilu,peserta pemilu, bahkan partai politik
Tetapi secara garis besar Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membagi pelanggaran
tersebut berdasarkan kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi :
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Pelanggaran administrasi
pemilu, Pelanggaran pidana pemilu.
Oleh karena itu di perlukan penegakan hukum bagi pelanggaran
pemilu tersebut demi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang
berkualitas dan memiliki integritas tinggi serta sesuai dengan yang
diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
Berdasarkan latar belakang diatas maka dirusmuskan beberapa
permasalahan yaitu : 1) Bagaimanakah pengaturan penegakan hukum
pelanggaran pemilu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun
2Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas, Jakarta: Raja grapindo Persada, 2009, hlm. 265
iii
2012?; 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
pelanggaran pemilu terjadi di Kabupaten Lombok Utara?; 3) Bagaimana
penyelesaian pelanggaran pemilu di Kabupaten Lombok Utara?
Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah : 1) Untuk
mengetahui dan memahami secara jelas mengenai penegakan hukum
pelanggaran pemilu menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012
terhadap pelanggaran pemilu di Kabupaten Lombok Utara; 2) Untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhin pelanggaran pemilu terjadi
di Kabupaten Lombok Utara; 3) Untuk mengetahui prosedur penyelesaian
pelanggaran pemilu di Kabupaten Lombok Utara.
Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini
adalah : 1) Manfaat akademis, diharapkan memberikan pengetahuan dan
wawasan kepada kalangan mahasiswa, kalangan masyarakat tentang
penegakan hukum pelanggaran pemilu serta mengetahui prosedur
penyelesaian pelanggaran pemilu di Kabupaten Lombok Utara; 2) Manfaat
Teoritis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada
khususnya; 3) Manfaat Praktis, dengan penelitian ini diharapakan dapat
memberikan masukan dan pengetahuan bagi KPU dan Panwaslu maupun
masyarakat dalam penegakan hukum pelanggaran pemilu.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sumber dan jenis
data yang digunakan adalah data kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik
iv
pengumpulan data dokumentasi, tehnik pengumpulan data lapangan yang
dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.
II. PEMBAHASAN
v
Pengaturan Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu Berdasarkan
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012
Pengaturan penegakan hukum pelanggaran pemilu berdasarkan
Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 telah diterapkan dalam pemilu di
Kabupaten Lombok Utara, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara diberikan
kewenangan untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu
DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota sesuai tingkatannya,
serta memiliki wewenang untuk menerima laporan pelanggaran pemilu.
Setiap laporan pelanggaran pemilu yang diterima oleh Panwaslu
Kabupaten Lombok Utara wajib ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan
yang telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
Laporan diterima oleh Panwaslu Kabupaten Lombok Utara paling lambat
7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran pemilu tersebut. Laporan
yang telah diterima tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu
Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan tindakan hukum, yaitu
mengklarifikasikan, mencari bukti-bukti, mengkaji kebenaran laporan
pelanggaran pemilu tersebut. Tindakan hukum yang dilakukan paling lama
5 (lima) hari sejak penerimaan laporan pelanggaran pemilu tersebut. Hasil
kajian terhadap laporan pelanggaran pemilu yang sudah ditangani oleh
Panwaslu Kabupaten Lombok Utara akan ditindak lanjuti oleh lembaga-
lembaga yang berwenang sesuai dengan kualifikasi jenis pelanggarannya.
Laporan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan Kode Etik akan
diselesaikan oleh DKPP, laporan pelanggaran Administrasi Pemilu akan
vi
diselesaiakan oleh KPU, KPU Provinsi/Kota, kemudian laporan
pelanggaran tindak Pidana Pemilu akan diserahkan kepada
POLRI/Penyidik kemudian hasil penyidikan diberikan kepada Jaksa
Penuntut Umum supaya diselesaiakan melalui Pengadilan Negeri. Dalam
hal pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu Panwaslu
Kabupaten Lombok Utara sudah menajalankan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, meskipun didalam
perjalanannya masih menemui banyak halangan terutama tentang
pemahaman masyarakat terhapat pelaksanaan pemilu dan aturan yang
berlaku di dalamnya. Sehingga Panwaslu secara tidak langsung juga
berperan dalam memberikan pelajaran politik bagi seluruh masyarakat
Kabupaten Lombok Utara pada umumnya.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pelanggaran
Pemilu Terjadi Di Kabupaten Lombok Utara
Berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum yang ada dalam teori
penegakan hukum, adanya pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten
Lombok Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah
sebagai berikut : 1) Faktor hukum, Faktor ini meberikan batas-batas pada
undang-unsdang saja, dalam hal penegakan hukum pemilu seperti
ketentuan-ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,
yaitu : pengawas pemilu berwenang meyelesaikan sengketa, penanganan
tindak pidana pemilu lebih cepat dari ketentuan KUHAP, penggunaan
hakim khusus di pengadilan, pembentukan sentra penegakan hukum
vii
terpadu, tidak dikenal kasasi dalam perkara tindak pidana pemilu, upaya
hukum kasasi hanya untuk putusan sengketa TUN, penerpan sanksi pidana
bersifat kumulatif, prioritas penanganan perkara pemilu; 2) Faktor penegak
hukum, faktor ini yakni berkaitan dengan pihak-pihak yang mempunyai
bentuk maupun menerapkan hukum, namun dalam kenyataannya penegak
hukum pemilu seperti Bawaslu, KPU, Panwaslu belum bisa sepenuhnya
melakukan tugas sebagai penyelenggara pemilu, terbukti masih terjadi
berbagai jenis pelanggaran pemilu. Penegak hukum yang tidak terlalu
memperhatikan terjadinya pelanggaran akan membuat pelaku pelanggaran
semakin tidak terkendali dalam jalannya pemilihan umum. Salah satu
kasus KPU yang tidak tepat waktu membuka kotak suara ketika adanya
laporan penggelembungan suara. Dan Panwaslu yang tidak mengawasi
jalannya pemilihan di kecamatan bayan, sehingga terjadi pelanggaran yang
dilakukan KPPS berkaitan dengan hak pilih; 3) Faktor sarana dan
fasilitas, sarana dan fasilitas merupakan hal penting dan mendukung
penegakan hukum pelanggaran pemilu, sejauh ini sarana dan fasilitas yang
dimiliki penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu sudah memadai,
namun belum digunakan semaksimal mungkin; 4) Faktor masyarakat,
dalam faktor ini ada beberpa hal yang meyebabkan pelanggaran pemilu itu
terjadi, yaitu Adanya Peluang dalam hal ini peserta pemilu adalah calon
anggota legislatif dan partai politik mempunyai peranan yang penting di
dalam proses pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Lombok Utara.
Kemudian karena masyarakat kurang paham, dimana keadaan masyarakat
viii
di Kabupaten Lombok Utara juga menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi terjadi pelanggaran di dalam proses pemilu. Masyarakat
Kabupaten Lombok Utara sebagian besar adalah masyarakat yang
memiliki tingkat pendidikan yang belum tamat SD. Sehingga dengan
kondisi ini, pemahaman masyarakat dtentang pelaksanaan proses pemilu
yang baik kurang diperdulikan. Masyarakat cenderung tidak mau tahu
tentang pelaksanaan pemilu tersebut, serta hanya melakukan proses
pemilihan saja tanpa mereka sadari apa pentingnya tentang proses pemilu
tersebut. Dan yang terakhir adalah karena keadaan ekonomi, keadaan
ekonomi masyarakat Kabupaten Lombok Utara tergolong menengah
kebawah, hal ini bisa dilihat dari data kependudukan yang dimiliki oleh
Kabupaten Lombok; 5) Faktor kebudayaan, faktor keluarga/kerabat
merupakan suatu kebudayaan dimana Masyarakat Kabupaten Lombok
Utara adalah suatu masyarakat yang memiliki adat istiadat yang sangat
kental dan sistem kekerabatan yang tinggi. Dengan adanya hal tersebut,
masyarakat Kabupaten Lombok Utara sulit untuk dapat berubah pikiran
tentang sesuatu hal yang baru. Sistem kekerabatan inilah yang selalu
dipegang dalam pergaulan hidup sehari-hri, sehingga di dalam pelaksanaan
pemilu juga masih bisa kita temui adanya hal tersebut. Hal ini kita akan
lihat dengan kuatnya pilihan masyarakat pada calon yang memiliki
hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon peserta pemilu.3
Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Lombok Utara
3Wawancara, Fajar Martha sebagai Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara, 23 Juli 2014
ix
Penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota tidak lepas dari berbagai permasalahan yang timbul
karena sesuatu perbuatan baik yang dilakukan oleh warga Negara
Indonesia (WNI), peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah mengantisipasi dan mencegah
kemungkinan-kemungkinan terjadinya permasalahan untuk menjamin
terselenggaranya pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/kota secara demokratis berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Secara khusus Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 telah mengatur sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran
dalam penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.
Beberapa pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2014, antara lain penggelembungan suara di TPS II Dusun Lendang
Luar Desa Malaka, Kecamatan Pemenang. Pelanggaran ini telah
diselesaiakan berdasarkan peraturan yang berlaku, pelaku atas nama
Husairi yaitu Ketua KPPS TPS II telah terbukti memanipulasi perolehan
suara di tingkat TPS sehingga mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 309
Undang-Undang No.8 Tahun 2012 yaitu dipidana paling lama 4 (empat)
tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000.00 (empat puluh delapan
juta rupiah). Berkaitan dengan alat peraga kampaye yang masih terpasang
sampai saat pemungutan suara, alat peraga tersebut seperti baliho, stiker,
spanduk dll. Keterlambatan panitia pengawas pemilu dalam membersihkan
x
alat peraga kampaye tersebut dikarenakan kekurangan sumber daya
manusia/pekerja sehingga belum seluruhnya bisa dibersihkan, pelanggaran
ini diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang nomor. 8 Tahun 2012.
Permasalah pemilih dibawah umur disebabkan kurang cermatnya Kepala
Dusun dalam mendaftarkan anggota pemilih didaerah, sehingga banyak
masyarakat dibawah 17 tahun dapat memilih pada tanggal 9 april lalu,
seperti yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012, panitia pengawas pemilu menindak tegas secara lisan kepada kepala
dusun supaya tidak terjadi lagi hal tersebut. Kemudian Kepala Desa yang
ikut serta dalam kampanye yang telah melanggar norma dalam Pasal 278
yang tidak memperbolehkan PNS, TNI, POLRI, dan Perangkat Desa
mengikuti kampanye, dalam hal ini panitia memanggil Kepala Desa
tersebut untuk mengklarifikasi kejadian tersebut, tetapi Kepala Desa
tersebut menyatakan hanya melihat bukan mengikuti kampanye tersebut.
Penyelesaian pelanggaran Pemilu di Kabupaten Lombok Utara
sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pelanggaran
kode etik diselesaikan oleh DKPP berdasarkan Peraturan DKPP,
pelanggaran Administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU
Provinsi/Kota, kemudian pelanggaran Tindak Pidana Pemilu diselesaiakan
melalui POLRI/Penyidik yang kemudian hasil penyidikan diserahkan
kepada Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dibawa ke Pengadilan
Negeri. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran yang
belum diselesaiakan secara tuntas oleh Pengawas Pemilihan Umum.
xi
III. PENUTUP
Kesimpulan
xii
Dari uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut yaitu : 1) Pengaturan penegakan hukum pelanggaran pemilu
berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 menegaskan tentang
pengaturan pelanggaran kode etik pemilu, administrasi pemilu, dan tindak
pidana pemilu. Laporan diterima oleh Panwaslu paling lambat 7(tujuh)
hari sejak ditemukannya pelanggaran tersebut dan dilakukan tindakan
hukum 5 (lima) hari sejak laporan diterima. 2) Faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran pemilu terjadi di
Kabupaten Lombok Utara antara lain adalah faktor hukum yaitu
Pengaturan kerja Panwaslu yang hanya mencari pelanggaran saja tanpa
bisa memutuskan karena kurangnya bukti, bisa dilihat dari banyaknya
temuan Panwaslu yang tidak sampai ke Pengadilan. 3) Penyelesaian
pelanggaran Pemilu di Kabupaten Lombok Utara dari kasus yang terjadi
pada pemilu tahun 2014, yaitu penggelembungan suara, alat peraga
kampanye yang belum dibersihkan sampai saat pemungutan suara, pemilih
di bawah umur, Kepala Desa yang ikut serta dalam kampanye.
Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas penulis dapat memberikan saran
sebagai berikut: 1) Melihat bahwa pemilu adalah suatu produk demokrasi
yang dalam pelaksanaanya menyangkut kepentingan masyarakat luas,
maka untuk kedepannya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu
harus lebih memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012,
sehingga tidak terjadi lagi suatu pelanggaran yang tidak diselesaikan dan
xiii
penegakan hukum pelanggaran pemilu dapat berjalan sesuai Undang-
Undang; 2) KPU beserta dengan Panwaslu Kabupaten Lombok Utara
perlu meningkatkan sosialisasi tentang kesadaran untuk memilih yang
lebih efektif
DAFTAR PUSTAKA
Buku
xiv
Abdullah, Rozali. Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas, Rajagrapindo Persada, Jakarta, 2009.
Mahendra, A.A Oka. Menguak Masalah Hukum, Demokrasi Dan Pertanahan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. LN No. 117 Tahun 2012.