Pemberontakan G30S/PKI dan Supersemar

Diajukan untuk memenuhi tugas Sejarah semester ganjil

Disusun Oleh :

VinsensiusViktor Limas

XII IPA 5

43

SMA XAVERIUS 1

PALEMBANG

2009/2010

Kata Pengantar

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya selama

pembuatan tugas ini sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. Adapun mata

pelajaran yang menjadi dasar penulisan ini adalah sejarah. Semoga laporan ini

dapat berguna dan bermutu, serta dapat menjadi salah satu bekal atau pengalaman

bagi saya untuk menjadi lebih baik lagi.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak guru yang telah

memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas ini. Saya

mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, meskipun masih terdapat beberapa

kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan waktu yang bapak berikan.

Palembang, Oktober 2009

Penulis

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………….…. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….….……. ii

DAFTAR ISI ………………….…………….………………………………………......……… iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang …………………………………………………………………..…..……. 1

B. Rumusan Masalah ……………………………………………………………….……...… 2

C. Hipotesis ………………………………………………………………………...……….... 2

BAB II PEMBAHASAN

1. PEMBERONTAKAN G30S/PKI …….…………………………………………………… 3

a. Latar Belakang dan Tujuan ………………….…………….……………….……...… 3

b. Dalang, Pemimpin, dan Pelaksanaan ………………….………….……………..……7

c. Target, Korban, dan Yang Lolos ………………….…………….……………..….… 16

d. Dewan Jendral ………………….…………….…………………………..……….… 18

e. Penumpasan G30S/PKI : Pemimpin dan Peristiwa ………………….………..…….. 19

2. SUPERSEMAR ………………….…………….………………………………..……..… 21

a. Latar Belakang .……………….……………….………………………………….... 21

b. Proses Pembuatan ………………….…………….…………………………..……... 21

c. Kejanggalan-Kejanggalan ………………….…………….………………..………... 22

d. Pelaksanaan ………………….…………….………………………..…………….... 25

KESIMPULAN…..…..………………………………………………….................................. 27

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………………… 28

iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PKI merupakan partai Stalinis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni

Sovyet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya.

PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan

pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk

pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI

mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah

dekrit presiden – sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan

angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting.

Sukarno menjalankan sistem “Demokrasi Terpimpin”. PKI menyambut “Demokrasi

Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk

persekutuan Konsepsi yaitu antara nasionalisme, Islam dan komunisme yang dinamakan

NASAKOM.

Pada era “Demokrasi Terpimpin”, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum

burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani,

gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan

ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan

militer menjadi wabah.

1

B. Rumusan Masalah

1. PEMBERONTAKAN G30S/PKI

1.1 Apa latar belakang dan tujuan dari pemberontakan G30S/PKI?

1.2 Siapa dalang dan pemimpin pemberontakan G30S/PKI?

1.3 Bagaimana pelaksanaan pemberontakan G30S/PKI?

1.4 Siapa saja yang menjadi target, korban, dan orang yang lolos dalam pemberontakan

G30S/PKI?

1.5 Bagaimana isu dewan jendral menurut versi secara umum, PKI, dan CIA?

1.6 Siapa pemimpin penumpasan G30S/PKI?

1.7 Bagaimana peristiwa penumpasan G30S/PKI?

2. SUPERSEMAR

2.1 Apa latar belakang dikeluarkannya Supersemar?

2.2 Bagaimana proses terjadinya Supersemar?

2.3 Apa saja kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dalam Supersemar?

2.4 Bagaimana pelaksanaan Supersemar?

C. Hipotesis

1. PEMBERONTAKAN G30S/PKI

Peristiwa G30S/PKI bertujuan utk mengubah ideologi Negara Indonesia menjadi seperti

yang mereka inginkan dengan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan.

2. SUPERSEMAR

Supersemar dikeluarkan demi menjaga kestabilan pemerintahan

2

BAB II

PEMBAHASAN

1. PEMBERONTAKAN G30S/PKI

A.Latar Belakang dan Tujuan

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, harapan rakyat untuk hidup tenang dan tenteram

ternyata tidak terpenuhi. Penyelewengan dan pertentangan semakin merajalela. Berbagai

golongan partai politik berkasak-kusuk agar dipandang sebagai pendukung revolusi.

Ternyata tindakan tersebut banyak dilakukan oleh PKI. PKI merupakan partai komunis yang

terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar

3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan

serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani

Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani),

organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta

anggota dan pendukung.

PKI berusaha mendekati dan mempengaruhi kebijaksanaan Pemimpin Besar Revolusi,

Bung Karno. Usaha itu berhasil yang ditandai dengan dibubarkannya parlemen pada bulan

Juli 1959 dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan

dukungan penuh dari PKI.. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI

menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia

mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan

Komunis yang dinamakan NASAKOM.

Kaum komunis di dunia mempunyai tujuan yang sama, yaitu merebut kekuasaan dan

menciptakan diktator proletariat. Demikian juga halnya dengan Partai Komunis Indonesia

(PKI). Usaha itu tampak jelas sejak Pemberontakan Madiun pada 1948 hingga meletusnya

Pemberontakan G30S PKI pada 1965.

Sejak D.N. Aidit terpilih menjadi ketua PKI tahun 1965. Munculnya kembali aktivitas

PKI pada 1951 mendorong Kabinet Sukiman melakukan penangkapan para kader PKI.

Tindakan itu dikenal sebagai Peristiwa Razia Agustus pada 1951.

Pimpinan PKI kemudian harus mengubah dan menyempurnakan taktik dan strategi

organisasinya. Strategi penyusupan bukan hanya ke badan-badan partai atau organisasi-

3

organisasi yang ada, tetapi juga ke dalam angkatan bersenjata. Hal itu sesuai juga dengan

konsep revolusi dari atas dan bawah. Usaha tersebut berhasil menjadikan PKI sebagai salah

satu dari empat partai besar di Indonesia sebagai hasil dari pemilu 1955 (PNI, Masyumi, dan

PKI).

Dalam rangka membina kader-kader PKI dalam tubuh angkatan bersenjata, pada 1964,

dibentuk Biro Khusus yang langsung di bawah pimpinan D.N. Aidit. Tokoh-tokoh dalam

Biro Khusus ini adalah Pono, Bono, dan Syam Kamaruzaman. Bersamaan dengan itu, PKI

juga menyusup ke dalam organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan yang lai. Di

kalangan sendiri, PKI membina kader-kadernya dan member latihan kemiliteran kepada para

anggota Pemuda Rakyat (PR) dan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia).

Pada awal tahun 1964, sikap PKI semakin agresif. PKI menyerang pihak-pihak yang

dianggap sebagai lawan melalui rapat-rapat umum serta kampanye melalui media massa dan

poster-poster propaganda. PKI mencap musuh-musuh politiknya sebagai setan desa, setan

kota, kabir (kapitalis birokrat), kontrev (kontra revolusi), agen NEKOLIM (neokolonialisme

dan imperialism), dan lain-lain.

PKI juga melancarkan aksi sepihak seperti Peristiwa Jengkol (15 November 1961),

Indramayu (15 Oktober 1964), Boyolali (November 1964), Panigoro (13 Januari 1965),

Bandar Betsi ( 14 Mei 1965). Melalui kader-kadernya, PKI menghasut kaum buruh dan

petani untuk merampas tanah dengan dalih land reform. Aksi-aksi tersebut diikuti dengan

tindakan fisik terhadap orang-orang yang dianggap sebagai lawan. Tindakan itu tidak sedikit

menelan korban jiwa.

Kondisi politik semakin panas akibat pernyataan tersebut. Terlebih lagi pada saat itu,

Negara RI sedang menjalankan konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap sebagai proyek

NEKOLIM oleh Presiden Soekarno. NEKOLIM adalah kepanjangan dari Neo Kolonialisme

dan Imperialisme. Malaysia dikatakan sebagai proyek NEKOLIM dari pemerintah Inggris.

Keadaan itu digunakan oleh PKI untuk memperkuat diri. Ajaran NASAKOM diusahakan

PKI untuk diterapkan secara structural pemerintah termasuk ABRI. NASAKOM sendiri

merupakan faham yang terdiri atas Nasionalis, Agama, dan Komunis.

Pada 14 Januari 1965, ketua CC PKI, D.N.Aidit, menuntut pemerintah agar

mempersenjatai kaum buruh dan tani dengan alas an untuk menghancurkan NEKOLIM.

Tuntutan PKI itu ditampung oleh Front Nasional. PKI mengusulkan pembentukan Angkatan

4

Kelima yang terdiri atas para kaum buruh dan tani. Selanjutnya pada 17 Januari 1965

diadakan pertemuan kebulatan tekad di Jakarta yang dihadiri oleh Pengurus Besar (PB)

Front Nasional, pimpinan partai politik, pengurus organisasi massa, dan golongan karya. Inti

kebulatan tekad tersebut adalah agar pemerintah melatih dan mempersenjatai soko guru

revolusi (kaum buruh dan petani) untuk menghadapi agresi kaum NEKOLIM. Bunyi untutan

itu adalah: “kebulatan tekad tersebut menyerukan dan mendesak pemerintah dan alat-alatnya

yang berwenang agar segera melatih dan mempersenjatai saka guru- saka guru revolusi

sebagai jaminan utama untuk mencegah dan mengalahkan setiap agresi” Usul tersebut

ditolak secara tegas oleh Angkatan Darat.

PKI menyadari lawannya yang paling berbahaya adalah Angkatan Darat. Oleh sebab itu,

PKI berusaha mengkambinghitamkan Angkatan Darat dengan beberapa aksi sepihak. PKI

menyebarkan desus-desus pembentukan dewan jenderal ( Dok. Gilchrist). Menurut PKI,

dewan jenderal akan melakukan perebutan kekuasaan dibantu negara-negara barat,

khususnya Amerika Serikat. Dalam aksi sepihak ini, kader PKI bersama anggota Barisan

Tani Indonesia (BTI) yang sudah dipengaruhi PKI menghasut kaum tani untuk langsung

menggarap tanah yang menuntut mereka menjadi milik petani berdasarkan Undang-Undang

Agraria. Akibatnya, di beberapa tempat, terjadi bentrokan fisik. Tidak sedikit korban yang

jatuh ketika pihak militer mencoba mencegah usaha kaum tani menggarap tanah yang bukan

haknya. Aksi-aksi sepihak PKI ini, antara lain terjadi dalam Peristiwa Bandar Betsy di

Sumatera Utara dan Peristiwa Kanigoro di Kediri pada 1964.

Namun, tujuan PKI sebenarnya adalah untuk mengubah dasar negara dan merobohkan

pemerintahan RI menjadi negara komunis. Untuk mencapai keinginan itu , PKI

menyusupkan pengaruh dan menyusun kekuatan yang ditempatkan di berbagai bidang

kehidupan , seperti :

1. Bidang pemerintahan

PKI telah berhasil menempatkan beberapa menterinya yang cukup berpengaruh di

segala sektor pemerintahan. Selain itu PKI juga menyebarkan isu sakit parahnya Bung

Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung

Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno

hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan

5

tersebut. Tahunya Aidit akan jenis sakitnya Sukarno membuktikan bahwa hal tersebut

sengaja dihembuskan PKI untuk memicu ketidakpastian di masyarakat.

2. Bidang politik

PKI banyak memperngaruhi kebijaksanaan pemerintahan, misalnya pelaksanaan

politik luar negeri , dimana PKI cenderung mendorong pemerintah Indonesia lebih dekat

pada komunis China. Sementara itu, untuk kebijaksanaan dalam negeri , PKI banyak

mendukung ide nasakom, Manipol Usdek sebagai GBHN dan pengangkatan Ir. Soekarno

sebagai presiden RI seumur hidup.

3. Bidang ekonomi

PKI mempropagandakan pada usaha meningkatkan kehidupan kaum buruh, dan

juga pembagian tanah untuk kaum petani (Menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan

Undang-Undang Pokok Bagi Hasil tahun 1960). Namun itu semua hanya slogan dan

tidak ada praktiknya. Hal itu dilakukan agar kaum buruh dan tani menjadi kekuatan PKI.

4. Bidang sosial dan budaya

PKI berhasil membina para tokohnya untuk berperan di lingkungan masyarakat

terutama di daerah perdesaan. PKI juga membina kader-kader melalui bidang kesenian

misalnya dengan membentuk Lembaga Kesenian Rakyat (LEKRA)

5. Bidang militer

PKI berusaha memnempatkan tokoh-tokohnya di kalangan militer. Bahkan, PKI

menuntut pada presiden agar dibentuk angkatan ke-5 yang beranggotakan para buruh dan

petani yang dipersenjatai.

B. Dalang, Pemimpin, dan Pelaksanaan

Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha menghindari

bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin

PKI mementingkan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit

mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit

6

menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada

angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat

"massa tentara" subyek karya-karya mereka.

Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ratusan ribu petani bergerak merampas tanah dari para

tuan tanah besar. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para

pemilik tanah. Untuk mencegah berkembangnya konfrontasi revolusioner itu, PKI

mengimbau semua pendukungnya untuk mencegah pertentangan menggunakan kekerasan

terhadap para pemilik tanah dan untuk meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain,

termasuk angkatan bersenjata.

Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa

petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapa pun (milik negara=milik bersama).

Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan

partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.

Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan

minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki

pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jendral-jendral militer tingkat tinggi

juga menjadi anggota kabinet. Jendral-jendral tersebut masuk kabinet karena jabatannya di

militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat dibuktikan dengan

nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).

Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet

Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan

bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat".

Pengangkatan Jenazah di Lubang Buaya

Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia

berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari

antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para

komunis".

7

Rejim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi

mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka

adalah milik pemerintahan NASAKOM.

Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rejim

militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan

bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan

mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang

berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa

yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jendral-

jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit

menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan

bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan

kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di

Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer

dan negara sedang diubah untuk memecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.

Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung

Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno

meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya

sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut.

Tahunya Aidit akan jenis sakitnya Sukarno membuktikan bahwa hal tersebut sengaja

dihembuskan PKI untuk memicu ketidakpastian di masyarakat. Pada tahun 1960 keluarlah

Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil

(UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk

pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah

dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu.

Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga

menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut

terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat

keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di

Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian

digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya.

8

Sementara itu di Jawa Timur juga terjadi keributan antara PKI dan NU. Kiai-kiai NU

yang kebanyakan tuan tanah menolak gerakan PKI untuk membagi-bagikan tanah kepada

petani yang tidak memiliki tanah.

Keributan antara PKI dan islam (tidak hanya NU, tapi juga dengan Persis dan

Muhammadiya) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa

Barat, Jawa Timur, dan di propinsi-propinsi lain juga terjadi hal demikian, PKI di beberapa

tempat bahkan sudah mengancam kyai-kyai bahwa mereka akan disembelih setelah tanggal

30 September 1965 (hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen PKI mengetahui rencana

kudeta 30 September tersebut).

Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 adalah salah

satu faktor penting dalam insiden ini. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu

penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menjelaskan motivasi para tentara yang

menggabungkan diri dalam gerakan G30S/Gestok (Gerakan Satu Oktober), dan juga pada

akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat.

“ Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu

gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila

ke hadapan Tunku Abdul Rahman—Perdana Menteri Malaysia saat itu—dan memaksanya

untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. ”

Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak

lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan

yang terkenal dengan sebutan "Ganyang Malaysia" kepada negara Federasi Malaysia yang

telah sangat menghina Indonesia dan presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada

Angkatan Darat untuk meng"ganyang Malaysia" ditanggapi dengan dingin oleh para

jenderal pada saat itu. Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang

dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai

untuk peperangan dengan skala tersebut, sedangkan di pihak lain Kepala Staf TNI Angkatan

Darat A.H. Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu

Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di

Indonesia.

Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena di satu pihak mereka tidak yakin

mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di lain pihak mereka akan menghadapi Soekarno

9

yang mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat

memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan. Tak heran, Brigadir Jenderal Suparjo,

komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati

dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan

operasi gerilya di Malaysia, padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam

peperangan gerilya.

Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan

berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia.

Soekarno, seperti yang ditulis di otobiografinya, mengakui bahwa ia adalah seorang yang

memiliki harga diri yang sangat tinggi, dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk merubah

keinginannya meng"ganyang Malaysia".

“ Soekarno adalah seorang individualis. Manusia jang tjongkak dengan suara-batin yang

menjala-njala, manusia jang mengakui bahwa ia mentjintai dirinja sendiri tidak mungkin

mendjadi satelit jang melekat pada bangsa lain. Soekarno tidak mungkin menghambakan diri

pada dominasi kekuasaan manapun djuga. Dia tidak mungkin menjadi boneka. ”

Di pihak PKI, mereka menjadi pendukung terbesar gerakan "ganyang Malaysia" yang

mereka anggap sebagai antek Inggris, antek nekolim. PKI juga memanfaatkan kesempatan

itu untuk keuntungan mereka sendiri, jadi motif PKI untuk mendukung kebijakan Soekarno

tidak sepenuhnya idealis.

Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru para penentangnyalah yang menghadapi

keadaan yang buruk; mereka melihat posisi PKI yang semakin menguat sebagai suatu

ancaman, ditambah hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis sedunia, khususnya

dengan adanya poros Jakarta-Beijing-Moskow-Pyongyang-Phnom Penh. Soekarno juga

mengetahui hal ini, namun ia memutuskan untuk mendiamkannya karena ia masih ingin

meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung, karena posisi

Indonesia yang melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB

(20 Januari 1965).

Dari sebuah dokumen rahasia badan intelejen Amerika Serikat (CIA) yang baru dibuka

yang bertanggalkan 13 Januari 1965 menyebutkan sebuah percakapan santai Soekarno

dengan para pemimpin sayap kanan bahwa ia masih membutuhkan dukungan PKI untuk

menghadapi Malaysia dan oleh karena itu ia tidak bisa menindak tegas mereka. Namun ia

10

juga menegaskan bahwa suatu waktu "giliran PKI akan tiba. "Soekarno berkata, "Kamu bisa

menjadi teman atau musuh saya. Itu terserah kamu. .Untukku, Malaysia itu musuh nomor

satu. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang."

Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang terjadi mulai mencuat ketika

banyak tentara yang kebanyakan dari Divisi Diponegoro yang kesal serta kecewa kepada

sikap petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia, berperang hanya dengan

setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan Soekarno. Mereka memutuskan

untuk berhubungan dengan orang-orang dari PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan

Darat dari para jenderal ini.

Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat dalam perang Vietnam dan berusaha

sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Peranan badan intelejen

Amerika Serikat (CIA) pada peristiwa ini sebatas memberikan 50 juta rupiah (uang saat itu)

kepada Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi

Amerika pada bulan-bulan yang menentukan ini dihadapkan pada masalah yang

membingungkan karena mereka merasa ditarik oleh Sukarno ke dalam konfrontasi

Indonesia-Malaysia ini.

Salah satu pandangan mengatakan bahwa peranan Amerika Serikat dalam hal ini tidak

besar, hal ini dapat dilihat dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada tanggal 8

Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa usahanya untuk melawan propaganda anti-Amerika

di Indonesia tidak memberikan hasil bahkan tidak berguna sama sekali. Dalam telegram

kepada Presiden Johnson tanggal 6 Oktober, agen CIA menyatakan ketidakpercayaan

kepada tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politis Indonesia yang

sangat menguntungkan mereka, dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingungan atas

pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dilakukan oleh PKI atau NU/PNI.

Pandangan lain, terutama dari kalangan korban dari insiden ini, menyebutkan bahwa

Amerika menjadi aktor di balik layar dan setelah dekrit Supersemar Amerika memberikan

daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Namun hingga saat ini kedua

pandangan tersebut tidak memiliki banyak bukti-bukti fisik.

Faktor ekonomi

11

Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan

dukungan rakyat kepada Soekarno (dan PKI) meluntur. Mereka tidak sepenuhnya

menyetujui kebijakan "ganyang Malaysia" yang dianggap akan semakin memperparah

keadaan Indonesia.

Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat

kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok

lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto-

Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum

pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut,

banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian,

gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya; pun mereka

menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka.

Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam

jenderal tersebut, yang berakibat adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-

orang PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat lainnya. Gerakan 30

September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September

Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada

tanggal 30 September 1965 di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa

orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha

Kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

Peristiwa Sumur Lubang Buaya

Pada 30 September 1965, enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh

dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa) yang loyal

kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol. Untung. Panglima Komando Strategi

Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap

12

gerakan tersebut.

Soeharto Sebagai Dalang

Adapun pemaparan baru tentang fakta dan opini di balik G30S/PKI itu, ingin merubah

total peran dan posisi Soeharto terhadap G30S/PKI yakni sebagai sebagai pemberantas yang

cekatan dan jitu mejadi terlibat atau tersangka.

Fakta-fakta tersebut antara lain:

1.   Pengakuan Kol. A. Latief (gembong PKI) bahwa dua kali ia memberitahukan kepada

Soeharto tentang rencana penindakan terhadap sejumlah jendral. Dalam bahasa laten

menghadapkan Dewan Jendral kepada Presiden. Namun Soeharto yang pada saat itu

Panglima Kostrad tidak mengambil inisiatif melapor kepada atasannya. Dia diam saja dan

hanya manggut-manggut mendengar laporan itu. Latief menginformasikan rencana

penindakan terhadap pera Jendral itu dua hari dan enam sebelum hari H.

2.   Fakta bahwa sebagai perwira tinggi dengan fungsi pemandu di bawah Pangab Jendral A.

Yani, Soeharto tidak termasuk sasaran G30S/PKI. Ini bisa dipertanyakan, mengingat

strategisnya posisi Kostrad apabila Negara dalam keadaan  bahaya. Kalau betul Soeharto

tidak berada dalam Inner Cycle gerakan, kemungkinan besar ia termasuk dalam daftar korban

yang dihabisi di malam tersebut.

3.   Hubungan emosional cukup dan amat dekat Soeharto dengan para pelaku PKI yakni

Untung dan Latief sedangkan Sjam termasuk kolega Soeharto di tahun-tahun sesudah

Proklamasi.

4.   Menurut penuturan Mayjen (Purn) Mursjid, 30 September malam menjelang 1 Oktober

1965 itu pasukan Yon 530/Brawijaya berada di sekitar Monas. Padahal tugas panggilan dari

Pangkostrad Mayjen Soeharto adalah untuk defile 5 Oktober.

5.   Mayjen (Purn) Suharjo, mantan Pangdam Mulawarman yang sama-sama dalam tahanan

dengan Mayor (Purn) Soekardi, eks Wadan Yon 530/Brawijaya menceritakan bahwa surat

perintah dari Pangkostrad kepada DanYon 530 itu dalam rangka penugasan yang disinggung

Jendral Mursjid tadi, ternyata kemudian dibeli oleh Soeharto seharga Rp 20 juta.

Ratna Sari Dewi (mantan istri Bung Karno) pernah menyatakan: “Sejak pagi 1

Oktober Soeharto sudah propaganda bahwa pelakunya PKI sepertinya dia sudah tahu semua

13

seakan telah direncanakan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ia bisa menguasai

Indonesia? Harus diingat system komunikasi saat itu belum seperti sekarang. Teleponnya

belum lancar dan tak ada yang punya telepon genggam. Bagaimana dia bisa memecahkan

masalah yang terjadi pada malam 30 September dan segera bertindak begitu cepat? Kalau

belum tahu rencana G30S/PKI ia tidak mungkin bisa melakukannya.”

Dengan pengakuan Ratna Sari Dewi kita dapat menarik menarik kesimpulan bahwa

Soeharto sudah mengetahui akan terjadi gerakan 30 September yang dilakukan PKI.

Hal ini dibuktikan, mengapa begitu cepat dia mengambil keputusan dan

mengumumkan ke seluruh rakyat Indonesia melalui RRI, bahwa telah terjadi peristiwa

penculikan oleh gerakan kontra Revolusioner yang menamakan dirinya G30S padahal, alat

komunikasi pada saat itu belum secanggih sekarang.

Fakta-fakta lain yang mampu mengungkap kebenaran ini tidak hanya sebatas fakta

internal. Lebih dari itu kebenaran yang mulai terkuak mengejutkan masyarakat awam adalah

ternayata Soeharto juga mempunyai hubungan dengan CIA. Hal ini terbukti dengan adanya

satu kompi batalyon 454 Diponegoro Jawa Tengah dan satu kompi batalyon 530 Brawijaya

Jawa Timur, yang secara terselubung digunakan Soeharto sebagai penggerak sekaligus

penumpas G30S, ternyata merupakan pasukan raider elite yang menerima bantuan AS sejak

1962. Lebih dari itu penggerak Gestapu itu sendiri ternyata pernah di latih di AS.

Selain itu, Soeharto juga mempunyai konspirasi terhadap PKI. Hal ini dapat

dibuktikan degan adanya dua fakta terpisah yang bila dirangkai akan menempatkan Soeharto

terlibat perencanan mengkudeta Soekarno sekaligus pembunuhan Jendral. Pertama:

Kesiapsiagaan batalyon 530 dan 454 yang terakhir ini malah sudah di binanya sejak

menjabat Pangda Diponegoro. Kedua: ia mengabaikan laporan Latief bahwa sejumlah

Jendral akan diculik.

Disinyalir, Soeharto sudah lama menjalin yang bekerjasama dengan tokoh-tokoh PKI

dan berusaha untuk menghabisi Soekarno. Dalam teori konspirasi tersebut, ada tiga skenario

yang dipakai Soeharto untuk membunuh Soekarno yaitu: pertama, Soekarno akan dibunuh

dalam upacara hari Angkatan Bersenjata oleh batalyon 305. Kedua: penembakan di Istana,

dan skenario yang ketiga Soekarno dipersiapkan diterbangkan ke Madiun bersama Aidit,

agar dengan mudah Bung Karno dituduh sebagai dalang G30S karena pergi bersama Aidit.

Yang lebih mengherankan mengapa Soeharto dari mempunyai persengkongkolan hendak

14

menghabisi Soekarno dan membunuh sejumlah Jendral saingannya, kenapa tiba-tiba saja ia

berbalik memukul PKI? Perubahan sikap yang mendadak inilah yang menyebabkan orang

ragu untuk menuding Soeharto sebagai dalang G30S.

Dalam hal ini Herman Sarens menduga, diketahuinya rencana membunuh Soekarno

dalam upacara hari Angkatan Bersenjata oleh pasukan batalyon 305, merupakan sebab

perubahan skenario gerakan. Skenario kedua juga gagal karena mereka tidak menduga kalau

Bung Karno pagi itu tidak berada di Istana.

Itu sebabnya serta merta dipakai skenario yang ketiga, yakni menempatkan Soeharto

dan Aidit dalam satu paket dalang gerakan. Tentu ini keputusan yang tepat karena kabar

terbunuhnya sejumlah Jendral telah mengundang reaksi positif di kalangan tentara yang anti

Soekarno dan anti PKI. “Semua bisa berjalan rapi karena ada kekuatan besar di

belakangnya.”

Sejak meletusnya G30S/PKI telah terjadi pembantaian terhadap setidaknya 250.000

nyawa, yang diduga terlibat PKI atau simpatisannya. Hal ini juga dibenarkan oleh Ralph Mc

Gehee yaitu seorang mantan angota CIA yang bertugas di Jakarta. Pemberontakan ini

dilakukan oleh Soeharto yang dibantu oleh CIA.

Akan tetapi, bagi Soeharto sendiri ia telah memperoleh kemenangan yaitu ia tampil

sebagai pemenang dalam pertarungan yang memilukan itu dengan hancurnya PKI. Artinya

dengan hancurnya PKI Soeharto dapat berjalan sendiri tanpa ada lagi pihak lain yang

mencoba untuk menyaingi, dan akhirnya sampailah ia berkuasa di Indonesia selama 32

tahun.

15

C. Target, Korban, dan Yang Lolos

Target

* Jenderal TNI Abdul Harris Nasution

* Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando

Operasi Tertinggi)

* Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)

* Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang

Perencanaan dan Pembinaan)

* Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)

* Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)

* Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)

Target + Lolos

Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya

pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan beliau,

Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Korban

Keenam pejabat tinggi yang dibunuh adalah:

* Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando

Operasi Tertinggi)

* Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)

* Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang

Perencanaan dan Pembinaan)

* Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)

* Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)

* Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)

Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:

* Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J.

Leimena)

16

* Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)

* Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang

dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.

17

D. Dewan Jendral

1. Versi Umum

Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya

Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang

tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini,

Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan

membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun yang tidak diduga-duga, dalam

operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan beberapa oknum yang

termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono.

2. Versi PKI

PKI menhembuskan isu tentang Dokumen Gilchrist. Gilchrist adalah Duta Besar

Inggris yang waktu itu bertugas di Indonesia dan dokumen yang memakai namanya itu

ditemukan di rumah Bill Palmer, di Puncak, sewaktu rumah importir film-film Amerika

itu, diobrak-abrik Pemuda Rakyat.

Dokumen ini, yang oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelejen

Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agayant dari KGB Rusia, menyebutkan perwira-

perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh Pihak Barat. Aidit mengembangkan isu ini

sebagai berita ketidakloyalan para jenderal kepada negara.

3. Versi CIA

Central Intelligence Agency (CIA) diduga berada di balik kasus G 30 S/PKI yang

meletus tahun 1965. Tragedy tersebut dianggap rekayasa yang mengakibatkan tewasnya

Jenderal Ahmad Yani dan beberapa Jenderal lainnya. Hal ini terungkap setelah Amerika

membuka setiap arsip negaranya. Sebenarnya tidak hanya Amerika Serika yang terlibat,

melainkan ada Inggris dan Australia yang pada saat itu juga ikut bermain untuk

membantu upaya pemberantasan komunisme. Pada tahun 1964 ada pertemuan di Filipina

yang merumuskan skenario Amerika Serikat untuk Indonesia di mana agar Indonesia

tidak jatuh kepada PKI. Kalau itu terjadi, maka posisi Amerika yang saat itu bertempur

dengan Vietnam akan semakin terjepit. Skenario yang dibuat adalah memprofokasi PKI

18

yang ditumpas oleh TNI AD dan mengakibatkan Soekarno jatuh. Pada tahun 1965 tujuan

ini memang berhasil, namun gagal karena para Jenderal TNI ikut meninggal.

E. Penumpasan G30S/PKI : Pemimpin dan Peristiwa

Pemimpin : Mayjen Soeharto, yang menjadi Panglima Komando Strategi Angkatan

Darat memimpin penumpasan PKI

Pada tanggal 1 Oktober 1965 , Mayjen Soeharto memerintahkan pasukan RPKAD

(Resimen Para KomandoAngkatan Darat) , pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo

untuk bertindak cepat. Studio RRI dan Gedung Telekomunikasi yang diduduki oleh

PKI, dengan cepat dapat direbut oleh RPKAD. Kemudian untuk menumpas

pemberontakan G-30-S/PKI di berbagai daerah, dikirimkan pasukan RPKAD.

Pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD menguasai pemberontakan di Jakarta,

demikian pula dengan Yogyakarta dan Jawa Tengah berhasil diamankan.

Pada tanggal 3 Oktober 1965, ditemukan sumur tua di lubang buaya tempat terkubur

jenazah perwira AD. Tempat ini ditemukan oleh polisi Sukitman, anggota polisi yang

diculik dan sempat melarikan diri.

Pada tanggal 4 Oktober 1965, dilakukan upaya pengambilan jenazah para korban G-

30-S/PKI di Lubang Buaya.

Pada tanggal 5 Oktober 1965, para jenazah tersebut dikuburkan di Taman Makam

Pahlawan Kalibata. Para perwira TNI AD yang gugur dan ditemukan di Lubang Buaya

oleh pemerintah dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi.

Pada tanggal 6 Oktober Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan "persatuan

nasional", yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan

penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan

semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung "pemimpin revolusi

Indonesia" dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di

koran CPA bernama "Tribune".

Tanggal 9 Oktober 1965, Kolonel Latief ditangkap di Jakarta.

Tanggal 11 Oktober 1965, Letkol Untung Sutopo diangkat di Tegal.

Tanggal 24 November, diberitakan kematian D.N. Aidit.

19

Penumpasan G-30-S/PKI terus dilancarkan, berkat kerja sama ABRI dan rakyat, G-30-

S/PKI dapat ditumpas, para pemimpinnya seperti Letkol Untung, Brigjen Suparjo,

Letkol Latif, Nyono, dan Sudirman dapat ditangkap. D.N. Aidit sebagai pimpinan PKI

tertembak mati di kota Surakarta. Dengan demikian, keadaan negara yang kacau dapat

dikembalikan dan dipulihkan.

Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI, atau

mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh

yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau

dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-

pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah (bulan Oktober), Jawa Timur (bulan

November) dan Bali (bulan Desember). Berapa jumlah orang yang dibantai tidak

diketahui dengan persis - perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang,

sementara perkiraan lain menyebut dua sampai tiga juga orang. Namun diduga

setidak-tidaknya satu juta orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang

mengikuti kudeta itu.

20

SUPERSEMAR

A. Latar Belakang

Supersemar dibuat oleh Presiden Soekarno bersama perwira tinggi lainnya yang

ditujukan kepada Soeharto yang bertujuan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu

sebagai Presiden Negara Republik Indonesia agar terjamin keamanan dan ketertiban serta

kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi yang saat itu sedang kacau.

B.Proses Pembuatan

Awalnya keluarnya supersemar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden

Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal

dengan nama "kabinet 100 menteri". Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai

panglima pasukan pengawal presiden' Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak "pasukan liar"

atau "pasukan tak dikenal" yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah

pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di

Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I

Soebandrio.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio dan

Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah

disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena

yang kemudian menyusul ke Bogor.

Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden

menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan

Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral

(Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan

menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai sekenario Soeharto

untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan).

Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk

menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral

Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam

21

hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai

situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu

menendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa

yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn)

M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam.

Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat

Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai Supersemar yang ditujukan kepada

Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu

untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Surat Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul pukul 01.00

waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen Budiono. Hal tersebut

berdasarkan penuturan Sudharmono, dimana saat itu ia menerima telpon dari Mayjend

Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sutjipto meminta agar

konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu

atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjend Soeharto. Bahkan Sudharmono

sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai surat

Supersemar itu tiba.

C. Kejanggalan-Kejanggalan

1. Ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet

2. Supersemar bertanggal di Jakarta padahal Supersemar dikeluarkan di Bogor.

3. Dalam suatu keputusan resmi yang dikeluarkan Presiden biasanya hanya menggunakan

lambang padi dan kapas. Sedangkan dalam naskah tersebut terdapat ada dua lambang

yang dipakai yaitu padi dan kapas (tepat di tengah naskah) dan garuda (disamping kiri

atas).

4. Kejanggalan lainnya terdapat dalam penggunaan ejaan. Dalam naskah Supersemar versi

online tertera penulisan ejaan baru seperti 'u' untuk 'oe' seperti nama Presiden Soekarno

ditulis 'Sukarno'.

22

5. Selain itu, pada waktu itu naskah biasanya diperbanyak dengan stensil. Karena, belum

ada mesin fotokopi pada tahun 1966.

Beberapa kontroversi terhadap supersemar

* Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi AD yang akhirnya menerima surat

itu, ketika mereka membaca kembali surat itu dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah

seorang perwira tinggi yang kemudian membacanya berkomentar "Lho ini khan perpindahan

kekuasaan". Tidak jelas kemudian naskah asli Supersemar karena beberapa tahun kemudian

naskah asli surat ini dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan

dimana karena pelaku sejarah peristiwa "lahirnya Supersemar" ini sudah meninggal dunia.

Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar itu ada pada

dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan dalam sebuah bank.

* Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan Satu (lettu)

Sukardjo Wilardjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa setelah

Reformasi 1998 yang juga menandakan berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden

Soeharto. Dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam

hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 01.00 dinihari waktu setempat bukan tiga perwira

melainkan empat orang perwira yakni ikutnya Brigadir jendral (Brigjen) M. Panggabean.

Bahkan pada saat peristiwa Supersemar Brigjen M. Jusuf membawa map berlogo Markas

Besar AD berwarna merah jambu serta Brigjen M. Pangabean dan Brigjen Basuki Rahmat

menodongkan pistol kearah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden Soekarno

menandatangani surat itu yang menurutnya itulah Surat Perintah Sebelas Maret yang tidak

jelas apa isinya. Lettu Sukardjo yang saat itu bertugas mengawal presiden, juga membalas

menodongkan pistol ke arah para jenderal namun Presiden Soekarno memerintahkan

Soekardjo untuk menurunkan pistolnya dan menyarungkannya. Menurutnya, Presiden

kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno

berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar

dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta. Presiden Soekarno mengatakan

kepada Soekardjo bahwa ia harus keluar dari istana. “Saya harus keluar dari istana, dan

kamu harus hati-hati,” ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno. Tidak lama kemudian

23

(sekitar berselang 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan

Kostrad, Lettu Sukardjo dan rekan-rekan pengawalnya dilucuti kemudian ditangkap dan

ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer dan diberhentikan dari dinas militer. Beberapa

kalangan meragukan kesaksian Soekardjo Wilardjito itu, bahkan salah satu pelaku sejarah

supersemar itu, Jendral (Purn) M. Jusuf, serta Jendral (purn) M Panggabean membantah

peristiwa itu.

* Menurut Kesaksian A.M. Hanafi dalam bukunya "A.M Hanafi Menggugat Kudeta

Soeharto", seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara tidak

konstitusional oleh Soeharto. Dia membantah kesaksian Letnan Satu Sukardjo Wilardjito

yang mengatakan bahwa adanya kehadiran Jendral M. Panggabean ke Istana Bogor bersama

tiga jendral lainnya (Amirmachmud, M. Jusuf dan Basuki Rahmat) pada tanggal 11 Maret

1966 dinihari yang menodongkan senjata terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada

saat itu, Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta untuk keperluan sidang

kabinet pada pagi harinya. Demikian pula semua menteri-menteri atau sebagian besar dari

menteri sudah menginap diistana untuk menghindari kalau datang baru besoknya,

demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjubel di Jakarta. A.M Hanafi Sendiri hadir pada

sidang itu bersama Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Chaerul Saleh. Menurut tulisannya

dalam bukunya tersebut, ketiga jendral itu tadi mereka inilah yang pergi ke Istana Bogor,

menemui Presiden Soekarno yang berangkat kesana terlebih dahulu. Dan menurutnya

mereka bertolak dari istana yang sebelumnya, dari istana merdeka Amir Machmud

menelepon kepada Komisaris Besar Soemirat, pengawal pribadi Presiden Soekarno di

Bogor, minta ijin untuk datang ke Bogor. Dan semua itu ada saksinya-saksinya. Ketiga

jendral ini rupanya sudah membawa satu teks, yang disebut sekarang Supersemar. Di

sanalah Bung Karno, tetapi tidak ditodong, sebab mereka datang baik-baik. Tetapi di luar

istana sudah di kelilingi demonstrasi-demonstrasi dan tank-tank ada di luar jalanan istana.

Mengingat situasi yang sedemikian rupa, rupanya Bung Karno menandatangani surat itu.

Jadi A.M Hanafi menyatakan, sepengetahuan dia, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi

berada di Istana Merdeka bersama dengan menteri-menteri lain. Jadi yangdatang ke Istana

Bogor tidak ada Jendral Panggabean. Bapak Panggabean, yang pada waktu itu menjabat

sebagai Menhankam, tidak hadir.

24

* Tentang pengetik Supersemar. Siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut, masih tidak

jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol (Purn) TNI-

AD Ali Ebram, saat itu sebagai staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa.

* Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing, Ben Anderson, oleh seorang tentara

yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut mengemukakan bahwa Supersemar

diketik di atas surat yang berkop Markas besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop

kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Supersemar hilang atau

sengaja dihilangkan.

Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional untuk mendapatkan kejelasan mengenai

surat ini. Bahkan, lembaga ini berkali-kali meminta kepada Jendral (purn) M. Jusuf saksi

terakhir hingga akhir hayatnya ( 8 September 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang

sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi

yang ketika itu menjabat Mensesneg, Jusuf Kalla, M. Saelan, bahkan meminta DPR untuk

memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha Arsip Nasional itu tidak pernah terwujud.

Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden Soeharto. Namun dengan wafatnya mantan

Presiden Soeharto pada tanggal27 Januari 2008 membuat sejarah Supersemar semakin sulit

untuk diungkap.

Dengan kesimpangsiuran Supersemar itu, kalangan sejarawan dan hukum Indonesia

mengatakan bahwa peristiwa G-30-S/PKI dan Supersemar adalah salah satu dari sekian

sejarah Indonesia yang masih gelap.

D. Pelaksanaan

Letnan Jendral Soeharto, Panglima Angkatan Darat diperintahkan untuk mengambil

segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta

kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan

pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimin Besar

revolusi/mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,

25

dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi, mengadakan

koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan-Angkatan lain

dengan sebaik-baiknya, dan melaporkan segala sesuatu yang bersangkut-paut dalam tugas

dan tanggung jawabnya seperti tersebut diatas.

26

Kesimpulan

- Pemberontakan G30S/PKI disebabkan karena adanya keinginan untuk merebut

kekuasaan dan menciptakan diktator proletariat

- Terdapat beberapa opini tentang dalang dari G30S/PKI ini antara lain PKI atau

Soeharto atau Soekarno atau CIA dan penyebab lain. Tetapi belum dapat

dipastikan hingga sekarang.

- Supersemar dikeluarkan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu sebagai

Presiden Negara Republik Indonesia agar terjamin keamanan dan ketertiban

serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi yang saat itu

sedang kacau.

- Naskah asli dari Supersemar belum ditemukan hingga sekarang,

hanya Soeharto yang tahu keberadaannya, namun sayangnya Soeharto telah

meninggal dunia. Tetapi, ada teks supersemar yang beredar di internet. Teks

tersebut terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan sehingga diduga palsu.

27

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September

http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Perintah_Sebelas_Maret

http://lifeschool.wordpress.com/2009/03/11/supersemar-sejarah-bangsa-yang-

digelapkan/

http://miakoesyg.wordpress.com/2008/03/10/g-30-s-pki/

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/01/1581.html

http://www.kilasberita.com/kb-news/kilas-indonesia/11742-supersemar-di-

internet-meragukan-tanyakan-yang-asli-di-keluarga-soeharto-dan-m-jusuf

http://www.syarikat.org/article/soeharto-dan-g30s

28