4
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2759 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI JALAN PULOGEBANGINDAH,KELURAHANPULOGEBANG,KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang a. bahwa dalam rangka penyediaan Ruang Terbuka Hijau bagi warga Kota Jakarta dan pemenuhan target Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung upaya penyediaanjpengadaan lahan yang memadai; b. bahwa berkaitan dengan upaya penyediaanjpengadaan lahan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Pulogebang Indah, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 ten tang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ten tang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA …tarulh.com/wp-content/uploads/2019/02/KEPGUB_NO_2759_TAHUN_2015.pdf · terdapat kewajiban SIPPT. Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan

  • Upload
    vannhan

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA …tarulh.com/wp-content/uploads/2019/02/KEPGUB_NO_2759_TAHUN_2015.pdf · terdapat kewajiban SIPPT. Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2759 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI JALANPULOGEBANGINDAH,KELURAHANPULOGEBANG,KECAMATAN

CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyediaan Ruang Terbuka Hijau bagiwarga Kota Jakarta dan pemenuhan target Ruang TerbukaHijau di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perludidukung upaya penyediaanjpengadaan lahan yang memadai;

b. bahwa berkaitan dengan upaya penyediaanjpengadaan lahanyang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perluditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan RuangTerbuka Hijau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanGubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk PembangunanRuang Terbuka Hijau di Jalan Pulogebang Indah, KelurahanPulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi JakartaTimur;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai IbukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Page 2: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA …tarulh.com/wp-content/uploads/2019/02/KEPGUB_NO_2759_TAHUN_2015.pdf · terdapat kewajiban SIPPT. Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang PenataanRuang Kawasan Jakarta, Bogar, Depok, Tangerang, Bekasi,Puncak, Cianjur;

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012tentang 'Biaya Operasional dan Biaya PendukungPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah;

11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PengadaanTanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriAgraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan NasionalNomor 6 Tahun 2015;

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana TataRuang Wilayah 2030;

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang OrganisasiPerangkat Daerah;

, MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUKPEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU Dr JALAN PULOGEBANGINDAH, KELURAHAN PULOGEBANG, KECAMATAN CAKUNG, KOTAADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

Menetapkan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau seluas.:l:: 8.167 m 2 (lebih kurang delapan ribu seratus enam puluh tujuhmeter persegi) yang terletak di Jalan Pulogebang Indah, KelurahanPulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,sesuai gambar peta Nomor 350jTjPSRjDPKjXIIj2015 sebagaimanatercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Dalam rangka pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimanadimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Pertamanan danPemakaman Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaantanah termasuk mengosongkan bangunanj hunian dan benda-bendalain yang berada di atasnya serta mengamankan tanahjlokasi yangdigunakan baik langsung maupun tidak langsung.

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUberlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapatdiperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Page 3: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA …tarulh.com/wp-content/uploads/2019/02/KEPGUB_NO_2759_TAHUN_2015.pdf · terdapat kewajiban SIPPT. Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

3

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakartawajib mengumumkanjmempublikasikan penetapan lokasi untukpembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud padadiktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerjasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUAsudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala DinasPertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib segeramenyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumenkepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagaiaset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sertamelaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakartaagar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota ProvinsiDKI Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang dibebaskanterdapat kewajiban SIPPT.

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimanadimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan PemakamanProvinsi DKI Jakarta.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 15 Desember 2015

GUBEB.NUR PROVINSI DAERAH KHUSUS?\·t,~!_,;.''>''lBUKOTAJAKARTA,

//:.~')". '....,. '\

,p,::::( 1"";'\'/ Q:; , ,t:'\ 'm''.' .')!~~ . ~ < ,-.-".""' \"'~}',. '. . I 'I\} "C;,-.'; :/yBAUKI T. PURNAMA

Tembusan : '\/':....,''-:;...«,~. ,:",-.!' ,~;;..~

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Sekda Provinsi DKI Jakarta4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi DKI Jakarta7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi DKI Jakarta9. Walikota Jakarta Timur

10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

Setda Provinsi DKI Jakarta14. Camat Cakung15. Lurah Pulogebang

Page 4: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA …tarulh.com/wp-content/uploads/2019/02/KEPGUB_NO_2759_TAHUN_2015.pdf · terdapat kewajiban SIPPT. Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan

~ ~--- ----- -----

..,r

PETA h<HTlSAR 1 2O.COO

" 68

f~ _~y i f:-l ~ 1- 11l:l~'.c n,..,i.tl !lEFlC":,.l.JIIo(~l\;--- 'I.ll".[ L!'~~'"3~N.:!I·!~" .'1l. ~

--~ , --c£:. .. ~- .- 36

';'.~ _r-'',~ L. --"-,-.'-"j - - :

r : '-L.:---- -'~ f

. -'~~;j,'.:.. t- ~ ~ - . ,'X .---........ . -J- 1-- l~. . 37

IJ;>..- :y. (1 /, J-L" 'rt= .-\

KETERANGAN :1 <:~l,!.. r ...-"""t.. HAil",," MENUN.U'I'I<M LQI("'-!I DAN·;oM ""'-/<1.....1)\1:.<14 K4i< AlAS TANNi :2 llC'lO'"S"'''KAN ........T pn'·A:.-'.""...~ PE~"'TAN "Eo AP~NOlIA4AAN ;,AI-I"'''l [,,l,A' D~IA ~i";~~I,O.l'II\"'1No

P~MA"AM"'N"11(-""$1 OKI JoOl',tRl ANO.4~=- '71' e r....NGGAL \a 'l<)~EM&l'l;.l.1'~

;,,~;

,

,

,

/~~ ,(" ,-"" : ''';.~

h~,t,;J",""I.'4<AA"_, LAMP/RAN KEPUTVSAN GVBERNUR.PROVINSIOKiJAXARTA

i;" I. IBUKOTA!j'AKTTA "I' , ;/ '-,' /<tOMOR . )755mh,J~iGIS'~ . " .,.'/

,\~, ,~" TANGGAL /5I~·.? ".. ' " ;.

(jbS6'1tf)f;;--;?'~-- --- ~'BULAN

... .f ~ ,. - _" •.~-

"'~<:.i.: :''''n. PURNAMA TAHVN " 0 15".-.,;;;~.-

DISETVJUI A PEMOHONKEPAl.l\,OINAS PENATAAN KOTA

O!NAS PERTmANAN DANDISE1UJUI f OlSHUJUI

<1),-PEMAIv\MAN PR.OV1NSI

KABIO. PSR !<ABIO. PEPR OKI JAKARTA

~~~~I~~~TM' ~DIPEAIKSA V'"

~' SPT NO 375IPEPR.111XV-~15KASIE. ODP

OIGAMBAR. ti- NO peTA ~ro/r,vrr/~'I-li\\1PERIHAl. .

PENETAPAN lOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HUAU

01 JAlAN PUlOGH!ANG INOAH,

"':E:lURAI-IAN PUlOGEBAN(i. KECAMA1AN CAKUNG

KOlA ADM1NtSTRASl JAKARTA TIMUR

ijj PEMERINTAH PROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

',',

'"

i;"~)

""

.",

~

,

..

'.SMI~ ,,..l\e

..J.

'f~=;'--

II

r .~_.

I"-~'

'...... _.

J. • ,

'1 ',

.;:," ....

~

~

, ,:~p'

f-

-. ~t-·

"

",

'I""

~ .'

",r -:...J

..". ......... --n

~

·.!"~l;· ._-" +. ---

\' --{'

......_~

'i

.--------c:--- .:_-=--

-.

.~

.-. ... ,o-_~ I II _:-..:::1 ~.,--r

r--:~_ . - :T'-j"!, t --L .-r-'" ,;,- , I ...,~,' ,--.......-:.-~t'"

'1--')

; i.

:-

'."f<

~- ..

~

----

','

~.:::~ ::;"'~~'1

"1 ".-.. I

": '"t -_. ,1:-:"'-::-1~ .... I

I II ,I _ I

I ._._._ I.1- -- I

, ...._--~-~----- //--~

;:;::-:;,.

~-[ .

,

",

1/

'~'"

i

,

.......... ~­-,

l..--... .._.l..-_

c

.. ,--'., -

t

,

;1

i,

I.

...(<3.- -_.

r_.J

•... £-- ..

L:.../~~-~,' ~1;t~~I

-' '/ Zn"'-) .r '"( "'rJ~'~ -...i. (;.-t'..I ~_~. ""'_ *,

-/;"" II', -~/'

- VI:'".Ii'-., -> i/'

-;~J:- ........ ,>

'I'j

I~/.....~~

~.. ,!; t I

i .. j ..J

"F-~" -~. I"""~ __ Ii 1--. ~ , __ .J

, l, -".,__ .. _j I_ ~"-.---4 I r-

, :::::-i-:.~ ~-II I ' , r-', .. ·_-'1 1 h i i

4 .-,1 I llil ~ __, "

"' 0,r .. '" .. ", ,-. I . J"

I I_.,.-,L "_.

~,.. =--~; !--='._~~-J! ;"T!-:11~7'l 'I --", ~! ,

. . -_._...... ."I -:-= - _. --_.•:i