MENGKRITISASI EKSISTENSI SIPPT DAN SP3L SEBAGAI …

Hak Atas Pendidikan sebagai HAM dan lmplementasinya 81

MENGKRITISASI EKSISTENSI SIPPT DAN SP3L SEBAGAI PENGENDALI PEMBANGUNAN FISIK KOTA

DI DKI JAKARTA (Suatu Tinjauan dad Segi Hukum Tanah Administrasil 1

Arie Sukanti Hutagalung2

The problem of scarcity in Jakarta created conflict to utilize the land and it became critical around 1990. The alternatives which have been conducted by (he local government to overcome the problem was to issue 2 permits which must be obtained by everybody who wishes to make physical development in DK1 Jakarta; they are SP 3L (land acquisition permit) and SIPPT (land use permit) which mainly required for obtaining the building permit. The requirements to obtain those pennits become complicated and unenforceable. From the point of view of developer/permit holder, the complaints are surrounding the term of process, high cost, complicated and bureaucratic procedure which cause inefficiency and high cost and which in the future prevent the investors to parricipate in the physical development in DKI Jakarta

I. PENDAHULUAN

Kedudukan Oaerah Khusus Ibukota (OKI) Jakarta sebagai ibukota negara dan sebagai kota terbesar di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan budaya mempengarubi pembangunan fisik kota ini. Pengadaan tanah dalam rangka pembangunan fisik merupakan masalah yang esensial yang dihadapi oleh Pemerintah Oaerah (Pemda) OK! Jakarta dalam rangka melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang

J Disampaikan pada lokakarya ke 2 tentang SIPPT dan SP3L yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahl i Perencana Indonesia Cabang DKI Jakarta bekerjasama dengan Bappeda DKI Jakarta pada tanggal 29 Maret 2oo!. , Staff Pengajar Hukum Agraria FHUI (Lektor Kepala IV-C)

Namar 1 Tahun XXXII

82 Hukum dan Pembangunan

(RUTR)-nya. Kenyataan yang menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan atas tanah dan terbatasnya tanah yang tersedia mengakibatkan timbulnya kendala-kendala dalam rangka melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam RUTR OK! Jakarta.

Meningkatnya kebutuhan tanah tanpa suatu pengendalian yang mantap akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan fisik kota dalam rangka mencapai RUTR yang hendak dicapai oleh Pemda OK! Jakarta. Oengan demikian keberhasilan pencapaian target tersebut akan sangat didukung oleh mekanisme perencanaan pengendalian dan pengawasan penggunaan tanah berdasarkan kebijakan tanah perkotaan (urban land policy) di OK! Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Pemda OK! Jakarta telah berupaya untuk melakukan antisipasi dengan cara mengendalikan daerahdaerah tertentu dengan mensyaratkan adanya Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L) dan Surat !zin Penunjukan Penggunaan Tanah (S!PPT). Namun dalam pelaksanaannya, upaya Pemda OK! tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktek baik bagi para pelaku pembangunan, masyarakat yang terkena pembangunan dan Pemda OK! Jakarta . sendiri.

'Makalah ini ingin mencoba untuk mengkritisasi eksistensi dari S!PPT dan SP3L sebagai pengendali pembangunan fisik kota di OK! Jakarta dengan cara melakukan analisa yuridis dari segi hukum tanah administrasi, dalam rangka melakukan evaluasi kritis terhadap kedua jenis izin tersebut.

II. PERMASALAHAN POKOK

Adapun ada 3 masalah yang akan dijawab melalui analisa yuridis ini :

I. Mengapa diperlukan perizinan. 2. Apakah pengaturan tentang proses pembangunan kota sudah memadai.

3. Bagaimana idealnya bentuk dan isi suatu S!PPT atau SP3L agar dapat dipergunakan sebagai alat pengendalian pembangunan kota.

lanuari - Maret 2002

Hak Alas Pendidikan sebagai HAM dan Implemenlasinya 83

III. ASPEK-ASPEK HUKUM PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH

A. Penguasaan dan Penggunaan Tanah

Penguasaan tanah yang diakui oleh hukum adalah penguasaan tanah yang legal; baik secara fisik dan yuridis misalnya dengan alas hak atas tanah tertentu; atau penguasan secara yuridis saja, misalnya penguasaan yuridis oleh kreditur dengan pembebanan Hak Tanggungan.

Setiap penguasaan tanah yang legal dari segi fisik yang mempunyai alas hak atas tanah; memberikan hak kepada subyeknya untuk menggunakan tanah tersebut (vide pasal 4 (l) Undang-Undang No. 511960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA "); namun penggunaan tanah hak untuk menggunakan tanah tentunya bukan hak absolut seperti hak eigendom dalam hukum tanah barat.

Pengendaiian penguasaan tanah sudah sejak dahulu diatur dalam hukum tanah adat yang kemudian diangkat dalam UUPA dengan berpedoman pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA melalui pasal-pasal sebagai berikut : I. Pasal6, yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial; . 2. Pasal 10, kewajiban pemegang hak ats tanah untuk menggunakan

tanah secara aktif; 3. Pasa115, kewajiban untuk memelihara kelestarian tanah;

Pengendalian penggunaan tanah oleh pemegang hak atas tanah tertuang dalam Landasan Hukum Penatagunaan Tanah (Pasal 2 jo. Pasal 14 UUPA) dan Perencanaan Tata Ruang (Undang-Undang No. 24 Tahun 1992).

B. Cara Perolehan Tanah yang Diperlukan

Ada 5 macam cara yang dapat ditempuh oleh seseorang, badan hukum, ataupun Instansi Pemerintah untuk dapat menguasai tanah yang diperlukan, cara mana tergantung dari 3 faktor pokok :

I. Status tanah yang tersedia

2. Status hukum pihak yang hendak menguasai tanah tersebut

3. Keinginan pemegang hak atas tanah yang diperlukan untuk melepas tanahnya .

Nomor 1 Tahun XXXII


Adapun kelima cara itu adalah :

1. Permohonan hak khusus untuk tanah negara

2. Perjanjian dengan pemegang hak atas tanahnya misalnya sewa menyewa

3. Pemindahan hak yang dapat berupa jual beli, tukar menukar maupun hibah

4. Pembebasan/pelepasan hak

5. Pencabutan hak apabila tanah digunakan untuk kepentingan umum

Acara jual beli banyak tergantung dari status subyek yang ingin menguasai tanah dan status tanah yang tersedia misalnya apabila yang memerlukan tanah suatu badan hukum Indonesia dan tanah yang tersedia berstatus hak milik maka acara jual beli ini tidak dapat diadakan dan akan menyebabkan jual belinya batal demi hukum, karena badan hukum Indonesia tidak dapat menguasai tanah hak milik. Keadaan demikianlah yang banyak ditemukan dalam kasus-kasus pengadaan tanah untuk pembangunan di OKI Jakarta. Secara nasional pengadaan tanah oleh Pemerintah untuk kepentingan umum diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 sedangkan untuk keperluan swasta diserahkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan syarat adanya lzin Lokasi dari Bupati/Walikota-mayda setempat yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 tabun 1999.

IV. EKSISTENSI SPPPL DAN SIPPT

A. Izin sebagai suatu keputusan administrasi

Oalam hukum administrasi negara modern yang terbanyak diantara keputusan yang bersifat administrasi adalah Izin. lstilah Izin tampaknya tepat dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan, dan pemakaiannyapun memang dalam arti itu juga. Misalnya Izin untuk menyimpan/menjual alkohol , Izin untuk menyelenggarakan tempat perjudian atau izin untuk melakukan usaha d i daerah pemukiman, Izin Undang-Undang Gangguan, dsb.

Donald G. Hagman dalam bukunya yang berjudul .. Urban Planning and Land Development Control Law", menyatakan sebagai berikut:

Januari - Marel 2002

Hak Atas Pendidikan sebagai HAM dan lmplementasinya 85

"When a property owner wishes to use property in a manner that would be improper as presently zoned, there may be more than one way by which he can obtain permission. He might seek a legislature change through a textual or zone map amendment, he might proceed administratively and seek a variance or special permit, he might proceed judically and seek a declaration that the land is zoned improperly or unconstitutionally, or he might seek to qualify the property for an exception or as a non-conforming use. "

Dari pernyataan ini jelas izin diperlukan apabila penggunaan tanah bertentangan dengan RUTR/RTRW dan ketentuan-ketentuan yang ada.

Akan tetapi izin yang terbanyak sekarang ini bukan dimaksudkan untuk mengadakan suatu peraturan umum, jadi tidak berlaku buat suatu hak yang istimewa, melainkan berhubungan dengan aturan yang berbunyi : "Dilarang untuk . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . tanpa izin", hal mana terlihat dari adanya Izin Mendirikan Bangunan, Izin Menggunakan Bangunan, Izin Usaha, dsb.

Biasanya yang menjadi persoalan didalam hal ini bukan hal yang berbahaya bagi umum yang pada dasarnya harus dilarang melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakikatnya tidak berbahaya, tetapi berhubungan dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diasumsi oleh administrasi negara seperti halnya penggunaan dan peruntukan tanah.

B. SPPPL dan SIPPT

Seiring dengan meningkatnya pembangunan fisik dalam rangka merealisir Rencana Induk DK! Jakarta 1965 - 1985, banyak dilakukan pembebasan/pembelian tanah dan bangunan-bangunan yang ada diatasnya baik untuk kepentingan dinas maupun swasta.

Sebagai akibat kurang tertibnya pembebasan dan pembelian tanah tersebut sering menimbulkan kesulitanlhambatan atau sengketa yang mengakibatkan terlantarnya jalannya pembangunan. Disamping itu, pengembangan bagian-bagian kota kesegala arah sebagaimana diarahkan dalam Rencana Induk perlu dikendalikan dengan cermat agar penggunaan tanah dapat ditata secara proporsional.

Salah satu upaya pengendalian tersebut adalah dengan mensyaratkan adanya izin penggunaan tanah yang luasnya lebih dari 5000

Nomor I Tahun XXXII


m' dan/atau lokasi tanah yang terkena di dalam zona yang diawasi ketat (high contro£) atau terletak di jalur utama.

Secara yuridis mekanisme pengendalian ini mulai dilaksanakan dengan Surat Keputusan Gubernur KepaJa DKI Jakarta No. 16/10/1/8/67 tentang Pembentukan Badan Pertimbaugau Gubernur Kepala Daerah mengenai Masalah Tanah dan Hubungannya dengan Pembangunan Fisik DKI Jakarta (yang selanjutnya dikenal dengan Badan Urusan Pertimbangan Tanah/" BUPT').

Kemudian pada tanggal 2 Pebruari 1972 melalui surat keputusannya Nomor Da.1l/3/11/1972 Gubernur OKH Ibukota ' mengeluarkan Prosedur Permohonan Ijin Membebaskan dan Penunjukan dan Penggunaan Tanah serta Prosedur Pembebasan Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya untuk Kepentingan Dinas/Swasta di Wilayah DKI Jakarta.

Selanjutnya upaya pengendalian penggunaan tanah dilengkapi dengan pengaturan khusus terhadap kegiatan Real Estate . Hal ini diatur melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Da.ll/23/49/1972 tanggal 29 November 1972 tentang Ketetapan dan Persyaratan Pemberian Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah untuk Real Estate (Perumahan) dalam Wilayah DKI Jakarta, dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusns Ibukota Jakarta No. 1600/1973 tanggal 1 Juni 1973, perihal Keanggotaan dalam Perusahaan Perumahan Real Estate Indonesia sebagai salah satu syarat untuk mendapat pelayanan fasilitas tanah dan fasilitas-fasilitas lainnya dari Pemerintah OKI serra Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1898 tahun 1991 tentang Pembaharuan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan (Real Estate) di Wilayah DKI Jakarta.

Konflik pemanfaatan penggunaan tanah dan sulitnya memperoleh tanah untuk pembangunan pemukiman bagi masyarakat semakin terasa di sekitar tahun 1990. Alternatif yang dipilih untuk mengatasi masalah ini adalah menilai lebih ketat maksud, tujuan dan kegunaan penggunaan tanah oleh para pelaku pembangunan, terutama dalam kaitan dengan pembebasan tanah. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Pemerintah OK! Jakarta menetapkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 540 tahun 1990 tanggal 31 Maret 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan atas bidang tanah untuk

Januari - Maret 2002

Hak Alas Pendidikan sebagai HAM dan Implemenlasinya 87

pembangunan fisik kota di DKI Jakarta (SP3L). Tujuan operasional penetapan Surat Keputusan terse but terutama adalah :

a. Terselenggaranya upaya pengendalian dan pengawasan pembe-basan dan pemanfaatan tanah yang luasnya lebih dari 5000 m' .

b. Berlangsungnya percepatan kegiatan peremajaan kota.

c. Optimalnya penggunaan tanah pad a kawasan strategis. d. Terpenuhinya prinsip subsidi silang, bahwa yang kuat harus

membantu yang lemah (dengan cara pembangunan rumah susun murahlsederhana) .

e. Pengarahan rencana kota dapat terselenggara . f. Tercegahnya kegiatan para spekulan tanah.

Untuk memperoleh SP3L harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

I. Pemohon harus berbentuk badan Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMNID, dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

2. Permohonan diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Tata Kota cq. Sekretariat BPUT. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan : a. pra-proposal proyek/prarancang bangun yang terdiri dari :

- aspek rencana kota/tata ruang; - tata cara pembebasan tanah; - aspek pembiayaan proyek; - aspek tata laksana proyek;

aspek sosial ekonomi proyek; - aspek lingkungan hidup; - jangka waktu penyelesaian pembebasan tanah untuk

pembangunan fisiko b. rekomendasi Bank Pemerintah atau Bank Devisa untuk membiayai

pembebasan tanah dan pembangunan fisik proyek; C. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi semua persyaratan yang

telah ditetapkan; d. peta situasi 1 : 5000; e. fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha;

Nomor I Tahun XXXII


f. Surat Pernyataan kesanggupan untuk membiayai dan membangun rumah susun murah beserta fasilitasnya seluas 20 % dari luas areal manfaat secara komersial dan atau ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur KDKI Jakarta.

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi Pemohon adalah :

1. a. pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepemingan proyek pembangunan harus dilaksanakan secara utuh dalam satu kesatuan lokasi/tanah;

b. apabila realisasi pembebasan tersebut tidak terlaksana secara utuh, maka terhadap tanah yang telah dibebaskan tersebut dapat dialihkan secara sepihak oleh Gubernur DKI Jakarta kepada pihak lain dengan penggantian sebesar harga pembebasan ditambah 20 % biaya administrasi dari harga pembebasan tanah.

2. Terhadap lokasi yang dimohon dengan kondisi lapangan dan atau menu rut rencana kota peruntukannya adalah perumahan yang luasnya 5000 m' atau lebih , kepada Pemohon diwajibkan membiayai dan membangun rumah susun murah beserta fasilitasnya sebesar 20 % dari areal manfaat secara komersial dan atau ketentuan lainnya yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta. Pembangunan rumah susun murah yang dimaksud tersebut lokasi dan persyaratan penjualannya ditetapkan kemudian oleh Gubernur DKI.

3. Pemohon berkewajiban mengganti prasarana dan sarana kota yang ada di dalam lokasi/tanah yang dimohon.

4. Terhadap tanah yang telah dibebaskan sesuai dengan SP3L dimaksud, harus dilengkapi dengan rekomendasi keabsahan pemilikannya dari Kantor Pertanahan setempat dan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi lersebut hams mengajukan permohonan Surat ljin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) kepada Gubernur DKI Jakarta.

SP3L ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya dan batal dengan sendirinya jika jangka waktu tersebut berakhir dan segala resikonya menjadi beban tanggungan Pemohon kecuali ada persetujuan perpanjangan secara tertulis dari Gubernur DKI Jakarta.

l anuari - Maret 2002

Hal< Alas Pendidikan sebagai HAM dan Implementasinya 89

Oengan adanya ketentuan-ketentuan yang baru, maka tujuan diberlakukannya SP3L dan SIPPT adalah sebagai alat kendali pengadaan tanah untuk pembangunan. Tujuan tersebut terutama meliputi : a. Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan di atas

tanah 5000 m' dan atau berada di jalur jalan utama.

b. Pengarahan pembangunan sesuai rencana kota.

c. Penetapan kewajiban developer dalam rangka penyediaan sarana, prasarana dan utilitas untuk kepentingan umum.

d. Sumber pendapatan daerah melalui pengenaan retribusi (Perda 9 Tahun 1985).

Persyaratan pengajuan permohonan SIPPT, meliputi : I. Foto copy akte bad an hukum/Tanda Kenai Oiri

2. Peta situasi terukur/Keterangan Rencana Kota dari SOTK wilayah yang bersangkutan

3. Rekomendasi Kanwil Badan Pertanahan Nasional OKI Jakarta

4. Rancang Bangun (Project Proposal) tentang rencana pembangunannya 5. Bukti pelunasan PBB tahun terakhir 6. Rekomendasi dari instans i terkait

Oari uraian tersebut di atas terlihat dari perkembangannya bahwa fungsi SIPPT dan SP3L yang hampir sama mulanya berfungsi sebagai alat pengendali penggunaan tanah melalui mekanisme pengaturan dan penataan fisik kota baik melalui Rencana Umum Tata Ruang Oaerah (RUTRO) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Oaerah OKI Jakarta No. 5/1984 atau Rencana Induk 1985 - 2005, bertambah dengan fungsi sebagai suatu instrumen pemungutan pendapatan daerah dan instruksi untuk pencapaian target pengadaan rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan upaya memenuhi prinsip subsidi silang dengan cara pembangunan rumah susun murah/sederhana.

c. Permasalahan yang timbul dalam praktek penerbitan SIPPT dan SP3L

1. Dari sudut pan dang pelaku pembangunan (penerirna izin)

Ada permasalahan pokok yang sering dikeluhkan oleh pelaku pembangunan dalam proses penerbitan SIPPT dan SP3L, yaitu :

Nomor I Tahun XXXII


a. lamanya jangka waktu proses; b. mahalnya biaya; c. rumitnya dan berbelit-belinya prosedur (birokrasi)

Ketiga masalah tersebut menimbulkan inefisiensi dan high cost economy dan pad a nantinya tidak dapat menarik para investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik di DKI Jakarta sehingga menimbulkan kesan bahwa SIPPT dan SP3L tidak berperan sebagai pengendali pembangunan tetapi sebagai penghambat jalannya pembangunan fisiko Disamping itu banyak pelaku-pelaku ekonomi I pembangunan melakukan "penye/undupan hukum" dengan cara melakukan pembangunan di luar jalur utama dan di atas tanah dibawah 5000 m2

2. Dari sudut pandang pemberi izin (Pemda DKI)

Ada 2 hal pokok permasalahan yang perlu diperhatikan oleh Pemda DKI Jakarta: a. Dengan diberikannya SP3L, pelaku pembangunan merasa telah

mendapat "right of the first refusal" sehingga dapat dengan mudah melakukan praktek intimidasi dalarn melaksanakan pembebasan/pembelian tanah dari pihak yang mempunyai hak atas tanah dan/atau yang menguasai tanah yang tersedia . Hal mana mengakibatkan pihak-pihak tersebut "terpaksa" menerima ganti rugi yang diberikan yang jumlahnya ditentukan oleh pemilik izin tersebut. Ada kalanya pula dengan adanya SP3L dan SIPPT, para pelaku pembangunan merasa berada diposisi yang kuat dan menganggap mereka telah berhak atas tanah yang tersedia, sehingga mereka dapat menekan pemilik tanah dalam negosiasi mengenai besar ganti rugi.

b. Persyaratan-persyaratan yang ditentukan Pemda DKl Jakarta terlalu sulit untuk direalisir apalagi pembangunan rumah susun sederhana di lokasi pembangunan. Hal Inl apabila dilaksanakan dapat mengakibatkan dampak sosial. Seringkali persyaratan terse but tidak dipenuhi sampai saat tanah sudah dikuasai secara legal oleh pelaku pembangunan bahkan telah dialihkan kepada pihak ketiga (konsumen) , sehingga sanksi administrasi yang tercantum dalam izin sulit untuk dilaksanakan.

l anuari - Maret 2002

Hak Alas Pendidikan sebagai HAM dan lmplemenlasinya 91

V. ANALISA DAN SARAN

A. Analisa

I. Penguasaan tanah secara hukum harus ada alas haknya.

2. Setiap pemegang hak atas tanah mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanahnya termasuk membangun diatas tanah terse but dengan pembatasan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal 6. 10, 15 dan 14 UUPA. Selain itu penggunaan peruntukan tanahnya harus sesuai dengan RUTRIRTRW .

3. Secara hukum tata cara perolehan tanah tidak mensyaratkan adanya izin karena setiap pelaku pembangunan seyogyanya sudah mengetahui batasan kewenangannya yang telah diatur dalam peraturan perundangan.

4 . Sejarah menunjukkan bahwa disyaratkannya izin dalam bentuk SIPPT dilatar belakangi karena tidak adanya pengendalian mengenai penggunaan dan peruntukan tanah dan pada saat itu (± 1972) Pemda OK! Jakarta belum mempunyai RUTR yang baru disahkan pada tahun 1984 oleh OPRO OKI Jakarta.

5. Oengan adanya RUTR 1985 - 2005, secara hukum fungsi SP3L dan SIPPT sebagai pengendali penguasaan dan penggunaan tanah tidak diperlukan lagi sepanjang setiap subyek hukum dapat mengetahui halhal yang ditentukan oleh RUTR/RTRW OK! Jakarta. Oan apabila pengaturan tentang proses pembangunan kota sudah memadai maka tidak diperlukan alat pengendali seperti SP3L1SIPPT, sebaliknya apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur pembangunan kota OKI Jakarta belum memadai maka izin-izin tersebut masih diperlukan. Jadi bertambah baiknya suatu norma hukum akan melemahkan fungsi pengendaliannya, sebaliknya bertambah lemahnya suatu norma hukum akan menguatkan kedudukan alat pengendali/kontrol.

6. Melihat isi dan persyaratan SP3L dan SIPPT hampir sarna, maka seperti halnya Izin Lokasi dan pemindahan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No . 2/1999 dan membatasi persyaratan izin ini untuk penguasaan tanah yang luasnya 10.000 m2 ke atas, maka untuk OK! Jakarta cukup disyaratkan SP3L.

Nomor I Tahun XXXII


7. Fungsi SP3L dan SIPPT sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan daerah dan merealisir subsidi silang dapat diatur dalam peraturan perundangan sendiri misalnya Peraturan Pemerintah mengenai pembatasan luas penguasaan tanah dalam skala besar dan SP3L1SIPPT dapat dikembalikan lagi fungsinya sebagai alat pengendali.

B. Saran

1. Penggunaan izin sebagai alat pengendali sebaiknya cukup I (satu) saja seperti di wilayah lain di luar OKI Jakarta yaitu Izin Lokasi. Apalagi kalau RUTR/RTRW sudah mantap dan transparan, maka penggunaan izin tersebut tidak diperlukan lagi.

2. Persyaratan jangka waktu sebaiknya dipertegas, dengan cara menegaskan bahwa jangka waktu penguasaan/pembelian dapat diperpanjang tetapi izin tidak diperpanjang dan apabila kewajiban penerima izin ini tidak dapat dilaksanakan izin langsung dicabul.

3. Sanksi dari suatu izin memang terbatas pada sanksi administrasi, maka sebaiknya dibuat ketentuan hukum yang mengatur sanksi dari pelanggaran proses penguasaan tanah, dan persyaratan-persyaratannya.

4. Kewajiban-kewajiban izin lebih baik diatur di luar teks dari IZI!1

tersebut atau dijadikan syarat pember ian izin.

5. Sebaiknya pengurusan izin dalam satu wadah sebagai one stop service sehingga tidak ada kesan bahwa proses pember ian izin itu berbelitbelit dan memakan waktu yang lama.

Oemikianlah masukan yang dapat kami berikan dalam rangka penyempurnaan SIPPT/SP3L kiranya dapat bermanfaal.


Hak Alas Pendidikan sebagai HAM dan lmplementasinya 93

DAFTAR PUSTAKA

Andrews, Richard B. - "Urban Land Use Policy - The Central City", The Free News - New York, Collier - Macmillan Limted London, 1972

Hagman, Donald G. - "Urban Planning and Land Development Control Law", West Publishing Company, SI. Paul Minnesota, 1971

Hutagalung, Arie S. - "Kiat Jakarta Dalam Menuju 'Service City' Menyongsong Era Perdagangan Bebas/Regional " (Aspek Perangkat Peraturan dan Kelembagaan Pendukungnya)

Hutagalung, Arie S. - "Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi" (Suaru Kumpulan Karangan) , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ed. 1, Cet-l, 1999

Prins W.F. - R. Kosim Adisapoetra - "Pengantar llmu Hukum Administrasi Negara", PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan keenam, 1987

Wright, Robert R. - Susan Webber - "Land Use in a Nutshell", West Publishing Company, 51. Paul, Minnesota, Sept. 1978.

Keputusan Gubernur Kepa\a Daerab Khusus Ibukota Jakarta No. Da.11/3/11/1972 tanggal 2 Pebruari 1972 tentang Penyempurnaan Prosedur Permohonan Izin Membebaskan Dan Penunjukan/Penggunaan Tanah Serta Prosedur Pembebasan Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya Unluk Kepentingan Dinas/Swasta di Wi/ayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan Gubernur KepaIa Daerab Khusus Ibukota Jakarta No. Da.11/23/49/1972 tanggal 29 Nopember 1972 tentang Ketentuan Dan Persyaratan Pemberian Izin Penunjukan Penggunaan Tanah untuk Real Estate (Perumahan) Dalam Wi/ayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan Gubernur KepaIa Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 540 Tabun 1990 tanggal 31 Maret 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan LokasilLahan atas Bidang Tanah untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan Gubernur KepaIa Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 640 Tahun 1992 tanggal 18 April 1992 tentang Ketentuan

Nomor I TaJum XXXII


Terhadap Pembebasan LokasilLahan Tanpa Izin Dari Gubernur Kepa/a Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Nasional Nomor 2 Tahnn 1999 tanggal 10 Februari Izin Lokasi.

Pertanahan 1999 tentang


Documents

MENGKRITISASI EKSISTENSI SIPPT DAN SP3L SEBAGAI …