Upload
roby-irzal-maulana
View
2.008
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Penilaian 100 Hari Kebijakan Presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu II
21 Oktober 2009 – 27 Januari 2010
1
Pendahuluan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009
diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014.
Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang
Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan
memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo
Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto, dan pada tanggal 20 Oktober 2009 SBY-
Boediono dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Sebuah sumpah yang tidak ringan. Meski begitu SBY dan Boediono siap mengemban
amanah sampai dengan masa jabatannya yaitu lima tahun mendatang. Pengalaman
sebelumnya menjadi bekal untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara.
Untuk menghadapi masalah tersebut SBY memiliki tiga kunci antara lain: jangan menyerah
dan patah semangat, persatuan dan kesatuan, menjaga jati diri ke-Indonesiaan. Dalam
menjalankan amanah rakyat lima tahun mendatang, SBY dan Boediono telah menetapkan
program 100 hari, program satu tahun, dan program lima tahun dengan esensi utama
yaitu : Peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, penegakan keadilan.2
Ada tiga dimensi penting dalam mengevaluasi efektivitas pemimpin baru, diantaranya
bagi pemimpin baru yang harus menjadi tujuan pertama adalah mengamankan awal
kemenangan, ini berfungsi untuk membangun kredibilitas dan menciptakan
pengertian umum di antara masyarakat yang membangun momentum untuk
perubahan yang positif. solid di awal kemenangan merupakan awal yang baik. Tetapi
pemimpin harus meletakan dasar bagi perubahan dalam tahun pertamanya,
sebuah tim yang kuat sangat penting untuk fondasi tersebut. Akhirnya, pemimpin baru
harus segera mengkomunikasikan visi yang akan mereka lakukan selama masa
jabatan.
Apakah SBY sudah melakukan langkah diatas untuk mengamankan posisinya dan
mendapatkan simpatik dari rakyat?. Untuk itu Stratos mengadakan riset Media analisis
tentang penilaian kebijakan Presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam rangka
memberikan informasi, gambaran situasi serta penilaian tentang kebijakan Kabinet
pada pemerintahan SBY-Boediono periode 2009-2014.
3
Tujuan
Untuk memberikan penilaian tentang kinerja dan kebijakan Presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu II melalui pemberitaan di media cetak (Koran) selama 100 hari.
Untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dari kebijakan Presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu II.
4
MetodologiRiset berupa media analisis dengan menilai dari beberapa
pemberitaan di media cetak. Riset ini dilakukan dari tanggal 21 Oktober 2009– 27 Januari 2010. Dari pemberitaan yang ada mengenai kebijakan Presiden dan KIB II dinilai, kemudian pemberitaan yang sudah dinilai dikelompokan sesuai dengan bidangnya.
Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan keterlibatan manusia di dalamnya. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, dan meneliti pesan dari apa yang dipublikasikan koran-koran nasional.
5
Beberapa Kebijakan yang banyak disorot
Di lihat dari chart yang paling banyak menjadi pemberitaan yaitu kebijakan
di bidang ekonomi, yang dalam hal ini paling banyak disorot adalah masalah
PLN. Ini adalah akibat dari sering dan meluasnya pemadaman bergilir.
Banyak dampak yang diakibatkan pemadaman listrik oleh PLN terutama
Industri-industri dan perusahaan-perusahaan mengalami banyak kerugian.
Juga konflik antara Polri dan KPK dan kasus Bank Century yang resahkan
para Investor.
Pemberitaan kebijakan di bidang hukum yang paling banyak disorot oleh
media adalah mengenai kedua kasus hukum yang sangat rumit dan
berlarut-larut yaitu kasus Chandra-Bibit dan kasus Bank Century. Kedua
kasus ini berdampak sangat besar bagi beberapa bidang di antaranya
politik, sosial, dan ekonomi.
6
Dalam bidang politik pemerintahan, Citra SBY menurun, ini dikarenakan
sikap politik SBY yang tidak tegas dan lambat terhadap penanganan kasus
Bibit-Chandra.
Di bidang sosial merupakan dampak dari kebijakan SBY pada bidang
hukum yang terkesan lambat dan tidak tegas, sehingga kasus Bibit-
Chandra melebar menjadi masalah sosial, banyak aksi demo masyarakat
menuntut penegakan hukum dan akibatnya terjadi People Power yang
akan mengancam kelangsungan kekuasaan SBY.
Di bidang pendidikan, terjadi penolakan terhadap kebijakan Menteri
Pendidikan tentang Ujian Negara oleh Persatuan Guru Indonesia dan
mendesak agar Menteri Pendidikan untuk mendukung Anti-Bullying. Akan
tetapi pemerintah tetap putuskan Ujian Negara tetap dilaksanakan karena
menurut Mendiknas Ujian Negara masih merupakan metode yang terbaik.
7
Dalam bidang kesehatan, Kementrian Kesehatan membuka layanan pengaduan bagi
masyarakat. Pengaduan ini guna menampung aspirasi dan keluhan masyarakat seputar
kesehatan. Juga untuk mengoptimalkan kinerja Puskesmas, pemerintah memberikan
kucuran dana sebesar 100 juta per Puskesmas.
Dalam bidang perindustrian, yang banyak disorot oleh media adalah tentang perjanjian
perdagangan bebas Asean – Cina yang dapat mengakibatkan industri dalam negeri
gulung tikar, sehingga pemerintah perlu nego lagi mengenai perdagangan bebas ini.
Dalam bidang Perhubungan , Kementerian Perhubungan meminta kepada maskapai RI
untuk meningkatkan pelayanan
Dalam bidang perumahan rakyat, kementrian Perumahan rakyat menertibkan biaya
perizinan perumahan, dan mendorong penyediaan dana murah perumahan dengan
dana 7 triliun.
8
Kesimpulan
Langkah pertama bagi pemimpin baru dipilih kembali, maka yang harus
menjadi tujuan pertama adalah mengamankan awal kemenangan. Ini
berfungsi untuk membangun kredibilitas dan menciptakan pengertian
umum di antara masyarakat untuk membangun momentum bagi
perubahan yang positif. Hal ini yang tidak dimiliki SBY pada awal masa
jabatan periode 2009 – 2014, adalah bahwa SBY tidak bisa
mengamankan di awal kemenangannya. Ini dibuktikan pada pemberitaan
media bahwa Pemerintahan SBY darurat hukum. Ini diakibatkan oleh dua
kasus hukum yang berlarut-larut untuk ditangani yaitu kasus Chandra-
Bibit dan kasus Bank Century. Akibatnya masyarakat kurang percaya
pada pemerintahan SBY, sehingga kredibilitas SBY menurun. Dalam
dimensi ini pemerintahan SBY mendapat nilai C.
9
Solid di awal kemenangan merupakan sesuatu yang baik. Tetapi pemimpin harus
meletakan dasar bagi perubahan dalam tahun pertamanya. Sebuah tim yang kuat
sangat penting untuk fondasi tersebut. Dalam menjalankan pemerintahannya SBY
membentuk jajaran Kabinet yang sekarang dinamai Kabinet Indonesia Bersatu II.
Keputusan SBY untuk merombak menteri-menteri lama merupakan sesuatu yang
positif, bertujuan untuk memperbaiki dan melanjutkan kinerja KIB I yang masih
belum tercapai. Oleh karena itu KIB II dituntut agar dapat membuktikan
profesionalisme dan integritas dengan mendorong percepatan ekonomi Indonesia.
Akan tetapi, ada beberapa menteri yang belum memiliki track record dalam
bidangnya sehingga menjadi tantangan buat mereka untuk membuktikan
kinerjanya. Dalam dimensi kedua ini Pemerintahan SBY hanya memperoleh nilai
B-.
10
Akhirnya, pemimpin harus segera mengkomunikasikan visi untuk apa yang
akan mereka lakukan selama masa jabatan mereka. Dalam dimensi ini, SBY
dan Boediono telah menetapkan program 100 hari, program satu tahun, dan
program lima tahun dengan esensi utama yaitu : Peningkatan kesejahteraan
rakyat, penguatan demokrasi, penegakan keadilan. Akan tetapi pada 100 hari
pertama masa jabatannya ternyata kinerja beberapa menteri tidak
mendukung esensi utama kebijakan SBY-Boediono untuk mensejahterkan
rakyat. Maka terlihat bahwa kabinet ini mengalami masalah dalam hal
komunikasi. Misalkan pemberitaan tanggal 2 Desember bahwa Kementrian
Perindustrian program 100 harinya tidak terarah karena Kemnterian
Perindustrian belum memikirkan program jangka pendek, menengah dan
jangka panjang.
11
Dalam hal ini, Kementrian Perindustrian hanya mengutamakan dalam pembahasan
cetak biru pengembangan industri manufaktur nasional yang sudah menjadi blue
print akhir Desember 2009. selain itu, perdagangan bebas ASEAN – Cina (ACFTA)
yang membuat industri dalam negeri terancam gulung tikar, akibat kalah bersaing
dengan produksi dari Cina. Dalam perjanjian ACFTA Kementrian Perdagangan tidak
mencantumkan poin notifikasi negosiasi ulang 228 pos tarif dalam perdagangan
bebas ASEAN-Cina (ACFTA) di surat yang dikirimkan kepada Sekjen ASEAN, sehingga
menurut DPR Perdagangan bebas ini dinilai tidak transparan. Akan tetapi ada
beberapa program pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya
yaitu pembangunan 44 kota terpadu mandiri, guna menyerap tenaga kerja lebih
dari 120.000 – 480.000 orang. Pada dimensi ini pemerintahan SBY memperoleh
nilai C+.
12
Dari ketiga dimensi itu, di awal pemerintahan SBY tidak bisa mengangkat
kredibilitasnya yang pada pemerintahan sebelumnya SBY mempunyai kekuatan,
mayoritas masyarakat terus memilihnya pada PEMILU 2009 lalu. Tapi sekarang
masyarakat menilai bahwa SBY tidak mempunyai ketegasan dan terkesan lamban
dalam kasus Bibit-Chandra dan kasus Bank Century, sehingga masyarakat tidak
percaya lagi terhadap pemerintahan SBY terutama pada bidang hukum, dari kedua
kasus tersebut tidak hanya masalah hukum saja tetapi sudah merambah ke masalah
sosial. Ini akan mengganggu kelangsungan pemerintahan SBY. Dari sisi lain
kelihatannya SBY mencoba untuk tidak masuk ranah yudikatif dengan menganjurkan
penyelesaian di luar pengadilan. Namun demikian pemberhentian Susno Duadji dan
Kejaksaan Agung mengeluarkan SKPP (Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan)
pada kasus Bibit-Chandra. Sepertinya SBY memberikan tekanan kepada kepolisian
dan Kejaksaan Agung dengan cara tidak langsung.
13
Sedangkan dalam kasus Bank Century masyarakat menilai bahwa aliran dana Bank
Century mengalir ke Partai Demokrat untuk pemenangan SBY menjadi Presiden.
sehingga presiden SBY pun mempersilahkan tim pansus Bank century untuk membuka
aliran dana tersebut. Dalam pembentukan kabinetnya SBY-Boediono melakukan seleksi
kelayakan kepada calon para menterinya bertujuan untuk membentuk tim yang sangat
kuat dan bisa memudahkan tercapainya tujuan pemerintah. Keputusan SBY untuk
merombak menteri-menteri lama merupakan sesuatu yang positif yang bertujuan
untuk memperbaiki dan melanjutkan kinerja kabinet yang lama yang masih belum
tercapai. Akan tetapi, dalam mewujudkan visi dan misinya para menteri masih belum
efektif dalam bertugas sehingga sampai saat ini beberapa kinerja kabinetnya belum
mendukung dari esensi utama kebijakan SBY-Boediono untuk mensejahterakan rakyat,
penguatan demokrasi, penegakan keadilan. Untuk itu secara keseluruhan selama 100
hari masa jabatan pemerintahan SBY memperoleh nilai C.
14
Rekomendasi
Sebaiknya pemerintahan SBY – Boediono melalui Kabinet
Indonesia Bersatu II mampu menyelesaikan tahun pertamanya
dengan baik, misalnya pemerintah ‘low profile’, namun mantap
dalam menolong dan mendukung kehidupan mayoritas
masyarakat.
Pemerintah harus lebih bersemangat dan lebih menekankan
terhadap pelayanan kepada masyarakat, bukan dengan
kekuasaan yang mengatur semua sendi kehidupan masyarakat.
15
Terima KasihAtas
Perhatiannya
16