KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga pekerjaan penyusunan paper yang berjudul Sukuk; Kajian Perbandingannya dengan Obligasi Konvensional, untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pasar Modal Islam, ini dapat diselesaikan.

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk dalam penyelesaian penyusunan paper ini. Kami sadar bahwa paper ini jauh dari sempurna, maka diharapkan kritik serta saran untuk memperbaikinya.

Akhir kata paper ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada semua pihak dan dapat menjadi suatu media dakwah bagi umat Islam.

Yogyakarta, 20 November 2014

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui saat ini pasar modal merupakan salah satu sarana yang popular untuk berinvestasi. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan atau surat berharga jangka panjang yang dapat diperjualbelikan.Berbagai macam bentuk investasi pada pasar modal syariah telah berkembang pesat berupa berbagai macam sekuritas syariah, seperti obligasi syariah atau yang lebih dikenal dengan nama sukuk, reksadana syariah, saham syariah dan sebagainya. Salah satu bentuk sekuritas syariah yang telah memperoleh pengakuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah obligasi syariah (sukuk). Sukuk adalah salah satu instrument keuangan syariah yang merupakan bentuk pendanaan sekaligus investasi.Karakteristik dan istilah sukuk merupakan pengganti dari istilah sebelumnya yang menggunakan istilah bond, dimana istilah bond mempunyai makna loan (hutang). Hal ini sangat kontradiktif maknanya karena biasanya yang mendasari mekanisme hutang (loan) adalah interest, sedangkan dalan Islam interest tersebut termasuk riba yang diharamkan. Untuk itu sejak tahun 2007 istilah bond ditukar dengan istilah Sukuk sebagaimana disebutkan dalam peraturan di Bapepam LK.Sukuk bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyertaan dana (investasi) yang didasarkan pada prinsip bagi hasil jika menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Transaksinya bukan akad hutang piutang melainkan penyertaan.

BAB II

PEMBAHASANI. SUKUKA. PENGERTIAN SUKUKIstilah sukuk berasal dari bentuk jamak dari bahasa Arab atau sertifikat. Secara singkat Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mendefinisikan sukuk sebagai berikut:

Investment Sukuk are certificates of equal value representing undivided share in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity, however , this is true after receipt of the value of sukuk,the closing of subscription and the employment of funds received for the purpose for which the sukuk were issuedBerdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sukuk adalah sertifikat yang merupakan bukti kepemilikan atas aset berwujud, manfaat atau jasa atau kepemilikan aset suatu proyek atau aktivitas investasi tertentu, yang terjadi setelah penerimaan dana sukuk, penutupan pemesanan dan dana yang diterima dimanfaatkan sesuai tujuan penerbitan sukuk.Sedangkan menurut Dewan Standar Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi syariah (Sukuk) didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (under lying transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan maisyir.B. LANDASAN HUKUM SUKUKAdapun dalil yang berkenaan dengan diperbolehkannya sukuk dari Himpunan Dewan Syariah Nasional diantaranya:

1. Q.S Al Maidah ayat 1 : Hai orang-orang yang beriman penuhilah aad-akad itu2. Q.S Al Isra ayat 34 : ... dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti dimitai pertanggungan jawabnya3. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi : Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram

C. KARAKTERISTIK SUKUKSukuk memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan obligasi karena strukturnya yang didasarkan pada aset nyata. Hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya fasilitas-fasilitas pendanaan yang melebihi nilai yang mendasari transaksi sukuk. Pemegang sukuk berhak atas bagian pendapatan yang dihasilkan dari aset sukuk di samping hak atas penjualan aset sukuk.Secara umum sukuk dapat dipahami sebagai obligasi yang sesuai dengan syariah. Dalam bentuk sederhana sukuk pada dasarnya merupakan sertifikat/bukti klaim atas kepemilikan dari suatu aset. Klaim atas sukuk tidak didasarkan pada cash flow tapi atas kepemilikan terhadap aset.Sukuk memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Jenis usaha yang dilakukan emiten (mudharib) tidak boleh bertentangan dengan syariah, yaitu:

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong atau perdagangan yang dilarang

b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional

c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram

d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat

2. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten (mudharib) kepada pemegang sukuk (shahibul maal) harus bersih dari unsur non halal

3. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang sukuk (shahibul maal) sesuai akad yang digunakan

4. Pemindahan kepemilikan sukuk mengikuti akad-akad yang digunakan

D. JENIS SUKUK

1. Sukuk MudharabahSukuk Mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan dengan akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal (rab al maal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib). Keuntungan dari kerjasama antara kedua belah pihak akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan apabila terdapat kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh penyedia modal. Pihak pemegang sukuk berhak mendapat bagian keuntungan serta menanggung kerugian tanpa ada jaminan atas keuntungan dan tanpa jaminan bebas dari kerugian.2. Sukuk MusyarakahSukuk Musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian akad Musyarakah, dimana terdapat dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk membiayai suatu proyek atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan dan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi partisipasi modal yang dikumpulkan.3. Sukuk MurabahahSukuk Murabahah adalah sukuk berdasarkan akad Murabahah. Murabahah adalah kontrak jual beli dimana penjual menjual barangnya kepada pembeli ditambah dengan margin keuntungan.

4. Sukuk SalamSukuk dengan kontrak pembayaran dimuka, yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Tidak diperbolehkan dalam akad ini menjual komoditas sebelum komoditas diterima.

5. Sukuk IstisnaJenis sukuk ini diterbitkan berdasarkan akad Istisna dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/aset. Sedangkan harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek/aset ditentukan terlebih dahulu.6. Sukuk IjarahSukuk Ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat suatu aset kepada pihak lain berdarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset. Sukuk Ijarah adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas yang melekat pada sutu kontrak sewa beli (lease). Bagi investor, sukuk Ijarah lebih menguntungkan karena dalam kondisi apapun akan menerima keuntungan (return) berupa sewa yang dibayarkan oleh emiten sukuk.Berdasarkan aset atau proyek yang mendasari transaksinya, sukuk dapat dikelompokkan menjadi:

Sukuk yang mewakili kepemilikan aset berwujud

Sukuk yang mewakili kemanfaatan atau jasa

Sukuk yang mewakili bagian ekuitas dalam usaha atau portofolio investasi tertentu (sukuk musyarakah atau sukuk mudharabah)

Sukuk yang mewakili piutang atas barang yang diterima dimasa depan (sukuk murabahah, salam atau istisna)

Karakteristik utama dari sukuk adalah struktur sukuk yang bebas dari unsur riba, sedangkan return yang akan diterima oleh pemegang sukuk berasal dari:

Bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Sukuk ini ada yang memberikan return dengan penggunaan expected return karena sifatnya floating tergantung dari pendapatan yang dijadikan dasar bagi hasil. Margin/fee berdasarkan akad murabahah, istisna atau ijarah. Sukuk jenis ini akan memberikan fixed return.II. OBLIGASIA. PENGERTIAN OBLIGASIMenurut Drs. Bambang Riyanto, obligasi merupakan suatu pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap.

Sedangkan dalam buku pengantar ekonomi perusahaan, diberi batasan bahwa yang dimaksud dengan obligasi adalah suatu surat tunda hutang yang dikeluarkan umumnya oleh perseroan terbatas dan mendapat bunga setiap tahun sekalipun suatu perseroan tidak mendapatkan laba dalam tahun tertentu, namun perusahaan harus membayar bunga bagi para pemegang obligasi. Bunga ini besarnya sudah ditentukan terbit dahulu dan dicantumkan dalam obligasi yang bersangkutan.

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang dengan dikeluarkannya surat pengakuan hutang oleh debitor yang mempunyai nominal tertentu.B. LANDASAN HUKUM OBLIGASIMenurut Imam Malik dalam kitabnya Al Muwatha diterangkan bahwa:Yahya meriwayatkan kepadaku (Imam Malik) dari Malik bahwa ia mendengar tanda terima atau resit kwitansi (sukukun) dibagikan pada penduduk pada masa Marwan Ibn al-Hakam untuk barang-barang yang berada di pasar Al Jar. Penduduk membeli dan menjual kwitansi atau resit tersebut diantara mereka sebelum mereka mengambil barangnya. Zayd Ibn Tsabit bersama seorang sahabat Rasulullah SAW, pergi menghadap Marwan Ibn Al Hakam dan berkata, Marwan! Apakah engkau menghalalkan riba? Ia menjawab, Naudzubillah! Apakah itu? Ia berkata, Resit-resit ini yang dipergunakan penduduk untuk berjual-beli sebelum menerima barangnya. Marwan kemudian mengirim penjaga untuk mengikuti mereka dan mengambilnya dari penduduk kemudian mengembalikannya pada pemilik asalnyaRiwayat ini menunjukkan keharaman surat jaminan karena dua hal yaitu:1. Apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam riwayat tersebut sesungguhnya adalah jual beli hutang.2. Hal-hal yang berhubungan dengan riba al nasiah terutamanya pada penggunaan dan dalam pertukaran barang yang sama.

C. KARAKTERISTIK OBLIGASI

Secara umum obligasi merupakan produk pengembangan dari surat utang jangka panjang. Prinsip utang jangka panjang dapat dicerminkan dari karakteristik atau struktur yang melekat pada sebuah obligasi. Pihak penerbit obligasi pada dasarnya melakukan pinjaman kepada pembeli obligasi yang diterbitkannya. Pendapatan yang didapatkan oleh investor obligasi tersebut berbentuk tingkat suku bunga atau kupon. Selain aturan tersebut telah diatur pula perjanjian untuk melindungi kepentingan penerbit dan kepentingan investor obligasi tersebut.Adapun karakteristik umum yang tercantum pada sebuah obligasi hampir mirip dengan karakteristik pinjaman utang pada umumnya, yaitu meliputi:1. Nilai penerbitan obligasi jaminan

Dalam penerbitan obligasi maka pihak emiten akan dengan jelas menyatakan berapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan obligasi. Istilah yang ada yaitu dikenal dengan jumlah emisi obligasi. Apabila perusahaan membutuhkan dana Rp 400 milyar maka dengan jumlah yang sama akan diterbitkan obligasi senilai dana tersebut. Penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan obligasi berdasarkan kemampuan aliran kas perusahaan serta kinerja bisnisnya.2. Kebanyakan berjangka waktu 5 tahun

Setiap obligasi mempunyai jangka waktu jatuh tempo (maturity). Masa jatuh tempo obligasi kebanyakan berjangka waktu 5 tahun. Untuk obligasi pemerintah bisa berjangka waktu lebih dari 5 tahun atau 10 tahun. Semakin pendek jangka waktu obligasi maka akan semakin diminati oleh investor karena dianggap risikonya semakin kecil. Pada saat jatuh tempo pihak penerbit obligasi berkewajiban melunasi pembayaran pokok obligasi tersebut.3. Tingkat suku bunga obligasi

Untuk menarik investor membeli obligasi tersebut maka diberikan insentif berbentuk tingkat suku bunga yang menarik misalnya 17%, 18% pertahunnya. Penentuan tingkat suku bunga biasanya ditentukan dengan membandingkan tingkat suku bunga perbankan pada umumnya. Istilah tingkat suku bunga obligasi biasanya dikenal dengan nama kupon obligasi.4. Jadwal pembayaran suku bungaKewajiban pembayaran kupon (tingkat suku bunga obligasi) dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan sebelumnya, bisa dilakukan triwulanan atau semesteran. Ketepatan waktu pembayaran kupon merupakan aspek penting dalam menjaga reputasi penerbit obligasi.5. Jaminan

Obligasi yang memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan akan lebih mempunyai daya tarik bagi calon pembeli obligasi tersebut. Didalam penerbitan obligasi sendiri kewajiban penyediaan jaminan tidak harus mutlak. Apabila memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan ataupun tagihan piutang perusahaan dapat menjadi alternatif yang menarik investor.III. PERBANDINGAN SUKUK DENGAN OBLIGASI KONVENSIONALDepartemen Keuangan (2010) mengemukakan perbedaan sukuk dengan obligasi sebagai berikut:DeskripsiSukukObligasi

PenerbitPemerintah, korporasiPemerintah, korporasi

Sifat instrumenSertifikat kepemilikan (pernyataan atas suatu aset)Instrumen pengakuan utang

Penghasilan Imbalan, bagi hasil, marginBunga/kupon, capital gain

Jangka waktuPendek-menengahMenengah-panjang

Under lying assetPerlu Tidak perlu

Pihak yang terkaitObligor, Special Purpose Vehicle (SPV), investor, trusteeObligor/issuer, investor

PriceMarket priceMarket price

InvestorIslami, konvensionalkonvensional

Pembayaran pokokBullet atau amortisasiBullet atau amortisasi

Penggunaan hasil penerbitanHarus sesuai syariahBebas

MI. Sigit Pramono dan A. Aziz Setiawan mengemukakan perbandingan kedua obligasi tersebut di atas dengan memasukkan sukuk mudharabah dan sukuk ijarah sebagai berikut:

Deskripsi Obligasi Sukuk MudharabahSukuk Ijarah

Akad Tidak adaMudharabah (bagi hasil)Ijarah (sewa/lease)

Jenis transaksi-Uncertainty contractCertainty contract

Sifat Surat hutangInvestasi Investasi

Harga penawaran100%100%100%

Pokok obligasi saat jatuh tempo100%100%100%

Kupon Bunga Pendapatan/bagi hasilImbalam/fee

Return Float/tetapIndikatif berdasarkan pendapatan/incomeDitentukan sebelumnya

Fatwa Dewan Syariah NasionalTidak adaNo. 33/DSN-MUI/IX/2002No: 41/DSN-MUI/III/2004

Jenis investorKonvensional Syariah/konvensionalSyariah/konvensional

Selain itu, untuk mempertegas perbedaan keduanya, dapat dilihat dalam pelaksanaanya, yaitu haruslah sesuai dengan prinsip syariah. Sapto Raharjo mengemukakan bahwa secara umum, ketentuan mekanisme mengenai obligasi syariah adalah sebagai berikut:1. Sukuk haruslah berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi hasi atau revenue sharing serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo.

2. Sukuk mudarabah yang diterbitkan harus berdasarkan pada bentuk pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati sebelumnya serta pendapatan yang diterima harus bersih dari unsur non-halal.3. Nisbah (rasio bagi hasil) harus ditentukan sesuai kesepakatan sebelum penerbitan obligasi tersebut.4. Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo hal itu diperhitungkan secara keseluruhan.5. Sistem pengawasan aspek syariah dilakukan oleh DPS atau oleh Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI.6. Apabila perusahaan penerbit obligasi melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, wajib dilakukan pengembalian dana investor dan harus dibuat surat pengakuan utang.7. Apabila emiten berbuat kelalaian atau cedera janji, maka pihak investor dapat menarik dananya.8. Hak kepemilikan sukuk mudarabah dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai kesepakatan akad perjanjian.

BAB IIIKESIMPULAN

Obligasi syariah (Sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada investor (pemegang obligasi) yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo.Sukuk hukumnya diperbolehkan sebagaimana telah di terangkan oleh dalil Al Quran maupun Al Hadits di atas.Obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang dengan dikeluarkannya surat pengakuan hutang oleh debitor yang mempunyai nominal tertentu. Obligasi konvensional ini hukumnya haram.Sukuk dan obligasi adalah instrument investasi yang dapat diperdagangkan di pasar modal dengan perbedaan pokok berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga serta adanya suatu transaksi/aset yang mendukung (underlying transaction/assets). Transaksi penerbitan sukuk bukan transaksi dengan akad hutang-piutang tetapi akad penyertaan.Selain itu sukuk harus distrukstur secara syariah agar instrument keuangan ini aman dan bebas dari riba, gharar dan maisyir. Sukuk ini dapat menjadi alternatif investasi bagi pihak yang mempertimbangkan manfaat ekonomi dan aspek kehalalan investasi.

Sukuk diterbitkan oleh sebuah perusahaan/emiten sebagai pengelola dan dibeli investor. Return yang diterima investor dapat berupa bagi hasil, margin atau fee. Apabila sukuk sudah jatuh tempo pokok penyertaan akan dikembalikan kepada pemegangnya. Transaksi dalam konteks sukuk adalah transaksi investasi bukan hutang piutang, karena bukan transaksi hutang piutang maka instrument ini dapat dijual kepada pihak lain.PENUTUP

Terkait kajian di atas, semoga dapat di ambil hikmah dan pelajaran. Semoga paper ini berguna bagi kepentingan kita sebagai umat Islam dan bisa menjadi media dakwah dan pertimbangan bagi umat Islam yang ingin melakukan investasi.

Penulis sadar paper ini jauh dari hasil yang sempurna, jadi sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun bagi penulis.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkati apa yang penulis dan kita semua lakukan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Sapto Raharjo, Panduan Investasi Obligasi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan, Edisi Kedua, Yayasan badan Penerbit Gadjah Mada, 1977Zubair Muhamad Kamal, Obligasi dan Sukuk dalam Perspektif Keuangan Islam, Asy Syirah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Juni 2012.

M. Manulang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Medan, Monora dan BKLM, 1973Ahmad Supriyadi, Pasar Modal Syariah Di Indomesia, Kudus, STAIN, 2009. Suyud Margono, dkk. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2009.

Sukuk, http://id.wikipedia.org/wiki/Sukuk akses 20 November 2014Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) http://www.aaoifi.com akses 20 November 2014Majelis Ulama Indonesia, Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, http://www.mui-online@mui.or.id akses 20 November 2014Departemen Keuangan, Mengenal Sukuk: Instrumen dan Pembiayaan Berbasis Syariah, http://www.dmo.or.id akses 20 November 2014 Ahmad Supriadi, Pasar Modal Syariah Di Indonesia, STAIN, Kudus 2009, hlm 136

Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan, Edisi Kedua, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1977, hlm 128

M. Manulang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Monora dan BKLM, Medan, 1973

Sapto Raharjo, Panduan Investasi Obligasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 144-145

16