Hukum Pasar Modal

Juliano servandy radamLucky maharani safitriMohammad ridlwan

PENGERTIAN PASAR MODAL (CAPITAL MARKET)

Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi, yaitu “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.” Efek dapat dikategorikan sebagai utang dan ekuitas, sedangkan perusahaan ataupun lembaga yang menerbitkan efek disebut penerbit.

PASAR UANG (MONEY MARKET)

Pasar uang (money market) adalah pasar dengan instrument keuangan jangka pendek. Jangka waktu instrument pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Pasar uang sangat dibutuhkan dalam sistem perekonomian karena banyak perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan outflow.

DEFINISI HUKUM PASAR MODAL

Hukum Pasar modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur cara pemenuhan modal suatu perusahaan melalui penawaran umum, perdagangan efek, termasuk lembaga, profesi penunjang yang terkait dengan efek dan perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya.

SUMBER HUKUM PASAR MODAL Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 285/KMK.010/1995.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertan Reksa Dana oleh Pemodal Asing.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Efek oleh Pemodal Asing (maksimal 85% dari modal disetor).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.010/1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Permodalan Perusahaan Efek.

Seperangkat Peraturan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Ketua Bapepam sejak tanggal 17 Januari 1996.

Undang-Undang Pasar Modal Mengenal adanya self regulatory organization (SRO), yaitu pemberian kewenangan tertentu kepada lembaga tertentu dalam bidang pasar modal untuk membuat peraturan sendiri terhadap kegiatan usahanya. Lembaga yang dapat digolongkan sebagai SRO, antara lain

1. bursa Efek,

2. lembaga kliring Dan Penjaminan (LKP),

3. lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP).

PERUSAHAAN EFEK

Penjamin Emisi Efek (PEE/Underwriter) Perantara Pedagang Efek (PPE/Brooker/Dealer/Pialang) Manajer Investasi

LEMBAGA PENUNJANG

Biro Administrasi Efek(BAE) Kustodin Wali Amanat Perusahaan Pemeringkat Efek

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Konsultan hukum Penilai Notaris Penasihat investasi

INVESTOR (PEMODAL)

Investor adalah pihak terpenting dalam kegiatan modal. Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah : Investor domestik (pemodal dalam negeri) Investor asing (pemodal asing)

EMITEN, PERUSAHAAN PUBLIK, DAN REKSA DANA

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan.

Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kuranya Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Reksa dana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekelompok investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksa dana.

Penawaran Umum (Initial Public Offering/IPO) Dalam Pasar Modal

Penawaran umum dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 butir 15 adalah "Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang ini dan peraturan pelaksananya.”

MANFAAT PENAWARAN UMUM BAGI PERUSAHAAN YANG MENERBITKAN EFEK (EMITEN)

Meningkatkan modal dasar perusahaan;

Memiliki catatan keuangan yang lebih baik dan tertib;

Meningkatkan perolehan keuntungan;

Pembesaran volume usaha karena membesarnya potensi laba;

Prestise perusahaan di masyarakat meningkat;

Memberikan likuiditas para pemegang saham sendiri;

Pemegang saham cenderung menjadi konsumen setia produk perusahaan;

Memungkinkan pendiri melakukan diversifikasi usaha;

Memungkinkan masyarakat untuk mengetahui nilai perusahaan dari kekuatan tawar-menawar saham;

Mempermudah usaha pembelian perusahaan lain (ekspansi)

TAHAPAN DALAM PENAWARAN UMUM

Tahap Persiapan (Praemisi) Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Tahap Penjualan Saham (Emisi) Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek

KONSEKUENSI PENAWARAN UMUM

Di samping memberikan banyak manfaat bagi emiten, penawaran umum juga menimbulkan beberapa konsekuensi bagi emiten, diantaranya

(1)kewajiban untuk melakukan keterbukaan (full disclosure),

(2)keharusan untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal,

(3)menepati dan memenuhi hak-hak pemegang saham.

MEKANISME PERDAGANGAN SAHAMPerdagangan saham terjadi di pasar sekunder yang merupakan pasar bagi efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan pasar tempat pemodal dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut tercatat di bursa.

Dilihat dari prosesnya, urutan perdagangan saham atau efek lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Menjadi nasabah di perusahaan efek

Order dari nasabah

Masukkan ke floor trader

Masukkan order ke JATS

Transaksi terjadi (matched)

Penyelesaian transaksi (settlement)

INSTRUMEN PASAR MODALInstrumen utang (obligasi)

Klausula pengalihan

1) Obligasi atas unjuk (bearer bond)

2) Obligasi atas nama (registered bond)

Berdasarkan jaminan

1) Obligasi dengan jaminan (secured bond debentures)

2) Obligasi tanpa jaminan (nonsecured bonds)

3) Guaranteed bond

Berdasarkan cara penetapan dan cara pembayaran

1) Obligasi dengan bunga tetap

2) Obligasi dengan bunga tidak tetap

3) Obligasi tanpa bunga (zeto coupon)

4) Obligasi yang tidak terbatas jatuh temponya (perpetual bond)

5) Oblogasi dengan bunga mengambang (floating rate bond)

Berdasarkan nilai pelunasan

Dikaitkan dengan indeks harga tertentu.

Berdasarkan konvertibilitas (convertible bond)

Dapat ditukar dengan saham.

Berdasarkan penerbit

Obligasi pemerintah pusat

Obligasi pemerintah daerah

Obligasi perusahaan swasta

Obligasi asing (foreign bonds)

Obligasi sampah (junk bonds)

Berdasarkan waktu jatuh tempo

Obligasi jangka pendek (sampai dengan 1 tahun)

Obligasi jangka menengah (2 sampai dengan 5)

Obligasi jangka panjang (lebih dari 5 tahun)

Lanjutan...

Instrumen penyertaan

Berdasarkan klausula pengalihan

1) Saham atas unjuk (bearer stock)

2) Saham atan nama (registered stock)

Berdasarkan hak tagih

1) Saham biasa (common stock)

2) Saham preferen (preferred stock)

AKSI KORPORASI (CORPORATION ACTION) DALAM PASAR MODAL

Aksi korporasi (corporate action) merupakan istilah di pasar modal yang menunjukkan aktivitas stategis emiten atau perusahaan tercatat (listed company) yang berpengaruh terhadap kepentingan saham (Basyir dan Fakhruddin, 2005:77).

BENTUK-BENTUK AKSI KORPORASI

Pembagian dividen, baik tunai maupun saham; Pemecahan saham (stock split); Penyatuan saham (reverse split); Saham bonus; Penawaran umum terbatas (right issue); Pembelian kembali saham (stock buy back); Merger, akuisisi, spin-off; additional listing.

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN AKSI KORPORASI

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan Bapepam-LK. Ketentuan bursa.

KEJAHATAN-KEJAHATAN DALAM PASAR MODAL

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), mengatur tentang kejahatan yang terjadi dalam kegiatan di pasar modal. Kejahatan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana dan pelanggaran

TINDAK-TINDAK PIDANA DI PASAR MODAL

Penipuan (fraud) Manipulasi pasar (market manipulation); Perdagangan orang dalam (insider trading); Informasi menyesatkan (misrepresentation); Penawaran umum tanpa melalui otoritas pasar modal (unregister

issuer); Lembaga profesi pasar modal melakukan tanpa izin (unregster professional).

PELANGGARAN DI PASAR MODAL

pelanggaran yang sering terjadi di pasar modal mempunyai pola-pola pelanggaran, antara lain : Pelanggaran yang dilakukan secara individual, Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok, Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan

perintah atau pengaruh pihak lain.

JENIS PELANGGARAN DI PASAR MODAL

Pelanggaran yang bersifat administrasi Pelanggaran yang bersifat teknis

Terima Kasih