II. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN DAN …perizinan.kotabogor.go.id/assets/regulasi/LAMPIRAN/PERSYARATAN... · C. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah ... untuk permohonan rumah

II. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN DAN NONPERIZINANBIDANG PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

A. Izin Prinsip (IP)

1. Ketentuan IP a. IP ditetapkan untuk menyatakan suatu kegiatan diperkenankan

untuk beroperasi disesuaikan dengan rencana struktur dan polaruang;

b. IP menjadi dasar dalam pemberian Izin Lokasi;c. IP diberikan kepada suatu kegiatan yang diperkenankan untuk

beroperasi dengan luas lahan di atas 10.000 m2 (sepuluh ribumeter persegi) dengan tujuan untuk menjamin bahwapemanfaatan tanah tersebut sesuai peruntukan yang ditetapkandalam rencana tata ruang kota;

d. masa berlaku IP selama 1 (satu) tahun; e. apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak IP sebagaimana

dimaksud pada huruf a ditetapkan dan belum memproses IL,maka IP tersebut menjadi tidak berlaku.

2. IP memuat:a. arahan tentang kesesuaian peruntukan dengan rencana tata

ruang;b. arahan teknis pemanfaatan ruang; danc. peta lokasi dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

3. Persyaratan IP Secara Elektronika. permohonan IP baru dan perpanjangan diajukan Kepada Wali

Kota Bogor melalui DPMPTSP dengan cara menguploadpersyaratan permohonan melalui websiteperizinan.kotabogor.go.id, dan melengkapi persyaratan yang telahditentukan serta diproses berdasarkan tatacara yang telahditentukan, antara lain:

1) KTP asli pemohon dan bagi pemohon yang berbadanhukum dilengkapi dengan Akta Pendirian Badan Hukum;

2) Petunjuk Letak Lokasi Tanah yang dimohon; 3) Proposal rencana pemanfaatan tanah;4) NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang

kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWPPerorangan untuk usaha perorangan, yang telahdiverifikasi dan sesuai dalam Sistem Komfirmasi StatusWajib Pajak (SKSWP);

5) Izin Prinsip PMA/PMDN (dapat dilakukan secara paralel)b. apabila pada lokasi yang dimohon terdapat Program

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraanprasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum ataulahan pertanian irigasi teknis harus mendapatpersetujuan/rekomendasi dari Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang berwenang.

31

http://www.bpptpm.kotabogor.go.id/

4. Proses IP dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalenderdimulai sejak pelaksanaan survei lapangan serta berkaspermohonan diterima secara lengkap dan benar.

B. Izin Lokasi (IL)

1. Ketentuan IL a. IL merupakan dasar untuk melakukan penguasaan tanah dalam

rangka pemanfaatan ruang;

b. IL ditetapkan dengan berpedoman pada IP yang dikeluarkanatau merujuk pada rencana pola ruang;

c. IL diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:1) IL diberikan untuk penguasaan tanah dengan luasan di atas

10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi); 2) IL diterbitkan setelah IP;

d. IL memuat persetujuan penguasaan tanah untuk kegiatantertentu sesuai dengan IP yang diterbitkan;

e. apabila badan hukum/badan usaha/perorangan tersebutberhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luaspenguasaan tanah oleh badan hukum/badan usaha/perorangantersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satugrup perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagaiberikut:1) untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman

sama dengan atau lebih dari 400 Ha (empat ratus hektar)merupakan kewenangan Provinsi;

2) kawasan resort perhotelan sama dengan atau lebih dari 200Ha (dua ratus hektar) merupakan kewenangan Provinsi;

3) kawasan industri sama dengan atau lebih dari 400 Ha (empatratus hektar) merupakan kewenangan Provinsi.

f. IL tidak diperlukan dan dianggap sudah dikuasai oleh badanhukum/badan usaha/perorangan dalam hal tanah yangdiperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modaltidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usahapertanian dan tidak lebih dari 1 Ha (satu hektar) untuk usahabukan pertanian.

g. bagi lahan yang sudah dimiliki/dikuasai dengan luas lahandiatas 10.000 m2 (sepulu ribu meter persegi) setelahmendapatkan Izin Prinsip dapat langsung mengajukanpermohonan IPPT.

2. Masa Berlaku ILa. IL berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk

selama 1 (satu) tahun berikutnya, apabila penguasaan tanahpaling sedikit telah mencapai 50% (lima puluh perseratus) dariluas tanah yang ditetapkan dalam IL.

b. Apabila penguasaan tanah di bawah 50% (lima puluhperseratus) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tidak

32

diberikan pengajuan IL Perpanjangan, dan IL hanya diberikanpada luasan tanah yang telah dikuasai.

c. Apabila pemanfaatan tidak dapat diselesaikan dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka wajibmengajukan IP baru dengan luasan berdasarkan pencapaianpenguasaan tanah terakhir dalam jangka waktu perpanjangan.

d. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud padahuruf a diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerjasebelum jangka waktu izin berakhir.

3. Persyaratan IL Secara Elektronika. permohonan IL baru dan perpanjangan diajukan Kepada Wali

kota Bogor melalui DPMPTSP dengan cara menguploadpersyaratan permohonan melalui websiteperizinan.kotabogor.go.id, dan melengkapi persyaratan yang telahditentukan serta diproses berdasarkan tatacara yang telahditentukan, antara lain:1) KTP asli pemohon dan bagi badan hukum dilengkapi dengan

akta pendirian badan hukum;2) NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang

kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWPPerorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasidan sesuai dalam Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak(SKSWP)

3) Izin Prinsip pada lokasi yang sama dengan lokasi IL yangdimohon;

4) Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan(BPN) Kota Bogor.

b. Permohonan perpanjangan IL dengan cara menguploadpersyaratan permohonan melalui perizinan.kotabogor.go.id,dilengkapi persyaratan sebagai berikut:1) KTP asli pemohon dan bagi badan hukum dilengkapi dengan

akta pendirian badan hukum;2) Surat Keputusan Izin Lokasi terdahulu;3) NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang

kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWPPerorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasidan sesuai dalam Sistem KSWP;

4) bukti kepemilikan tanah yang sudah dibebaskan dilengkapidengan peta lokasi;

5) pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan(BPN) Kota Bogor.

6) Laporan Monitoring Perolehan dan Pemanfaatan Tanah dariKantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor.

4. Proses IL dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjadimulai sejak pelaksanaan survei lapangan serta berkaspermohonan diterima secara lengkap dan benar.

33



C. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)1. Ketentuan IPPT

a. IPPT diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahanyang sudah dikuasai kecuali untuk bangunan Rumah Tinggal

b. IPPT berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai denganperuntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentinganumum.

c. IPPT menjadi dasar dalam pengajuan IMB .

2. Masa berlaku IPPTIPPT berlaku selama 2 (dua) tahun dan apabila dalam waktutersebut belum mengajukan permohonan IMB, maka IPPTdinyatakan tidak berlaku lagi, dikecualikan untuk perumahanterstruktur dan sudah mempunyai site plan.

3. Persyaratan Izin IPPTa. Permohonan IPPT diajukan dengan menggunakan Formulir

Permohonan (Format.IPPT) atau dapat diunduh melaluiperizinan.kotabogor.go.id atau diambil langsung di kantorDPMPTSP Kota Bogor, dan melengkapi persyaratan yang telahditentukan serta diproses berdasarkan tatacara yang telahditentukan.

b. Permohonan IPPT dilengkapi persyaratan sebagai berikut:1) fotokopi KTP pemohon dan bagi pemohon

yang berbadan hukum dilengkapi dengan akta pendirian;2) surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi

kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan olehpemohon sendiri, bermeterai cukup;

3) fotokopi NPWP Perusahaan/NPWP CabangBogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar KotaBogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yangtelah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem KSWP;

4) fotokopi bukti kepemilikan tanah berupasertifikat/Akta Jual Beli/Surat Pelepasan Hak (SPH) atasnama pemohon, yang disahkan oleh pejabat yang berwenangatau Perjanjian Kerja Sama;

5) Peta Bidang/Peta Ukur yang disyahkanoleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor;

6) fotokopi pembayaran lunas PBB P2 tahunberjalan;

7) melampirkan Rekomendasi KawasanKeselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dari LanudAtang Sanjaya untuk jumlah lantai bangunan di atas 5 (lima)lantai atau ketinggian bangunan di atas 15 m (lima belasmeter) dan bangunan menara/tower pada Zona Green Fielddan untuk menara Roof Top pada bangunan di atas 5 (lima)lantai/15m (lima belas meter);

8) gambar Pra Siteplan/layout, dengan denahlokasi yang dimohon;

9) gambar Siteplan awal bagi yang

34


bermaksud memperluas/merenovasi atau mengembangkanlahan;

10) fotokopi SK IP dan/atau IL kecuali bagiyang dikecualikan;

11) fotokopi Izin Prinsip PMA/PMDN (untukluas di bawah 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi);

12) rekomendasi Teknis Hasil PenilaianAnalisis Dampak Lalu-Lintas/Saran Teknis Lalu Lintas;

13) fotokopi IMB dan foto bangunan eksistingapabila bermaksud bongkar-berdirikan/Perubahan FungsiBangunan/Perluasan;

14) surat pemberitahuan pada Tetangga bagipemohon yang wajib SPPL dan/atau UKL/UPL, sesuaidengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 24,bermeterai cukup, disetujui Ketua Rukun Tetangga (RT),Ketua Rukun Warga (RW), Lurah, dan Camat, serta dilampirifotokopi KTP tetangga;

15) untuk permohonan rumah sakit,melampirkan rekomendasi studi kelayakan dari PerangkatDaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang kesehatan;

16) surat pernyataan dari pemohon mengenaijumlah kursi untuk rumah makan, dan jumlah tempat tidurbagi klinik dengan rawat inap, bermeterai cukup;

17) untuk pendirian Rumah Ibadah selainmemenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknisbangunan gedung juga harus memenuhi persyaratan khususyaitu:a) melampirkan daftar nama dan fotokopi KTP pengguna

rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orangyang disetujui Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat;

b) melampirkan bukti tertulis dukungan masyarakatsetempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yangdisahkan oleh Lurah dan Camat;

c) melampirkan rekomendasi tertulis dari KantorKementerian Agama Kota Bogor;

d) melampirkan rekomendasi tertulis dari ForumKerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor.

18) surat pernyataan tidak keberatan daritetangga untuk Bangunan Menara/Tower yaitu denganmelampirkan peta lokasi warga sekitar radius 1 (satu) kalirebahan tinggi menara ditambah 5m (lima meter).

4. Proses IPPT dilaksanakan paling lama 18 (delapan belas) hari kerjadimulai sejak pelaksanaan survei lapangan serta berkaspermohonan diterima secara lengkap dan benar.

35

D. Izin Mendirikan Bangunan 1. Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan

a. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah,kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus, olehPemerintah kepada pemilik bangunan gedung untukmembangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/atau renovasi bangunan gedung sesuai denganpersyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;

b. Permohonan IMB diajukan kepada Wali kota melalui DPMPTSPdengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan untukIMB reklame dengan cara mengupload persyaratan melaluiperizinan.kotabogor.go.id serta melengkapi persyaratan yang telahditentukan agar diproses berdasarkan tatacara/mekanismeyang telah ditentukan;

c. IMB diterbitkan sesuai dengan fungsinya: Rumah TinggalTunggal dan Non Rumah Tinggal Tunggal;

d. Permohonan IMB Rumah Tinggal Tunggal di luar perumahanterstruktur dengan luas tanah maksimal 150 m2 (seratus limapuluh meter persegi) dengan ketinggian maksimal 2 lantai,diterbitkan oleh Camat;

e. Proses IMB dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) harikerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonanditerima secara lengkap dan benar;

f. Masa berlaku IMB selama bangunan tidak berubah bentuk danfungsi.

2. Persyaratan IMBa. permohonan IMB diajukan dengan mengisi Formulir

Permohonan yang dapat diunduh melaluiperizinan.kotabogor.go.id atau diambil langsung di kantorDPMPTSP Kota Bogor dan untuk IMB reklame menempel sertatiang pancang dengan cara mengupload persyaratan melaluiperizinan.kotabogor.go.id . Melengkapi persyaratan yang telahditentukan serta diproses berdasarkan tatacara yang telahditentukan;

b. permohonan IMB Rumah Tinggal Tunggal diluar perumahanterstruktur dengan luas tanah diatas 150 m2 (seratus limapuluh meter persegi) dilengkapi persyaratan yang tercantumdalam Formulir Permohonan (format IMB. 1) adalah sebagaiberikut:1) fotokopi KTP pemohon dan bagi pemohon

yang berbadan hukum dilengkapi dengan akta pendirian;

2) surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberikuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan olehpemohon sendiri, bermeterai cukup;

3) surat pernyataan kesanggupan mematuhiketentuan teknis dan menanggung resiko konstruksi

36




bangunan (format IMB. 2) bermaterai cukup;4) fotokopi Sertifikat hak atas tanah/Akta

Jual Beli/Akta Hibah/Akta Waris/Persetujuan PerjanjianJual Beli (PPJB) beserta Tanda Lunas;

5) fotokopi tanda pelunasan PBB-P2 tahunberjalan;

6) Gambar rencana arsitektur (denah,tampak dan potongan dengan skala 1:100 atau 1:200);

7) surat pernyataan tidak keberatan daritetangga yang berbatasan langsung, diketahui oleh RT danRW dengan melampirkan fotokopi KTP (Format IMB.3);

8) Perhitungan konstruksi untuk bangunanbertingkat yang ditandatangani oleh perencana konstruksidan disetujui oleh pemilik;

9) IMB terdahulu dan gambar bangunangedung bila bermaksud memperluas/renovasi bangunan;

10) Gambar Siteplan (bila lokasi bangunanterletak dikomplek perumahan).

c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk IMBNon Rumah Tinggal Tunggal, dilengkapi persyaratan yangtercantum dalam Formulir Permohonan (format IMB. 4)adalah sebagai berikut:1) fotokopi KTP pemohon dan bagi pemohon yang berbadan

hukum dilengkapi dengan akta pendirian;2) surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa dalam

hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;3) fotokopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi

usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor,NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telahdiverifikasi dan sesuai dalam SKSWP;

4) surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuanteknis dan menanggung resiko konstruksi bangunan(format IMB. 2) bermaterai cukup;

5) fotokopi sertifikat hak atas tanah/Akta Jual Beli/Persetujuan Perjanjian Jual Beli (PPJB) beserta TandaLunas (bagi perumahan terstruktur);

6) fotokopi tanda pelunasan PBB-P2 tahun berjalan; 7) Gambar rencana arsitektur (denah, tampak dan

potongan dengan skala 1:100 atau 1:200);8) surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang

berbatasan langsung, diketahui oleh RT, RW, Lurah danCamat, dengan melampirkan fotokopi KTP (Format IMB.5),apabila tidak memerlukan persyaratan pengendaliandampak lingkungan berupa AMDAL;

9) perhitungan dan gambar rencana konstruksi sertalaporan hasil penyelidikan tanah untuk jenis bangunanyang memerlukan penelitian tersebut;

10) fotokopi IPPT;

37

11) fotokopi Izin Lingkungan/SPPL Dinas LH;

12) IMB asli dan gambar bangunan gedung bila bermaksudbongkar-berdirikan/perubahan fungsi bangunan gedung;

13) fotokopi IMB terdahulu dan gambar bangunan gedungbila bermaksud memperluas/memperbaiki bangunangedung;

14) fotokopi rekomendasi penggunaan dan pemanfaatanrumija atau rekomendasi penataan drainase dari PerangkatDaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

15) fotokopi rekomendasi Sartek Lalin atau Andal Lalin dariPerangkat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang perhubungan;

16) Rencana Tapak/Siteplan yang telah disahkan, bagi yangmemenuhi kriteria siteplan;

17) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Mechanical Electrical(ME)/ Listrik;

18) tanda terima pengurusan sertifikat Tempat PemakamanUmum (TPU) dari BPN beserta fotokopi surat pelepasan hak(SPH) prioritas (untuk IMB Perumahan Horizontal danVertikal);

d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk IMBBangunan Gedung Bukan Hunian berupa Reklame menempelpada Gedung dalam dan luar ruang untuk luas bidang >12 M2,sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan cara menguploadpersyaratan sebagai berikut:1) KTP asli pemohon dan bagi pemohon berbadan hukum

dilengkapi akta pendirian;2) NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang

kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWPPerorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasidan sesuai dalam SKSWP;

3) surat pernyataan kesanggupan mematuhi persyaratanteknis bangunan (Format IMB. 2), bermeterai cukup;

4) IMB Bangunan gedung;5) gambar rencana arsitektur (tampak dan potongan,dengan

skala 1:50 atau 1:100) dan Perhitungan KonstruksiReklame, dari pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan(IPTB) atau Surat Keterangan Keahlian (SKA) bidangkonstruksi;

6) surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahanapabila diselenggarakan bukan pada lahan sendiri/SuratPerjanjian Sewa;

7) jaminan asuransi kecelakaan yang diakibatkan olehBangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang≥ 24 m2).

e. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk IMB

38

Bangunan Gedung Bukan Hunian berupa Reklame TiangPancang dalam sarana, di halaman gedung dan diatas gedungdengan luas bidang > 6 m2, dengan cara menguploadpersyaratan sebagai berikut:1) KTP asli pemohon dan bagi pemohon

berbadan hukum dilengkapi dengan akta pendirian;2) NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor

bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor,NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telahdiverifikasi dan sesuai dalam SKSWP;

3) surat pernyataan kesanggupan mematuhipersyaratan teknis bangunan (Format IMB. 2), bermeteraicukup;

4) sertifikat hak atas tanah atau buktiperolehan tanah untuk reklame yang berdiri di luar sarana;

5) gambar arsitektur dan gambar konstruksiserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangun gedung bukanhunian reklame dari pemegang Izin Pelaku TeknisBangunan (IPTB) atau Surat Keterangan Keahlian (SKA)bidang konstruksi (untuk ukuran bidang reklame > 6m2

jenis single pole dan double pole);6) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang

diakibatkan oleh Bangunan Reklame (denganketentuan luas bidang ≥ 24 m2).

f. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk IMBPemisahan/Splitzing, dilengkapi persyaratan yang tercantumdalam Formulir Permohonan (Format IMB. 6) adalah sebagaiberikut:1) fotokopi KTP pemohon dan bagi pemohon

berbadan hukum dilengkapi dengan akta pendirian;2) surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi

kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan olehpemohon sendiri;

3) fotokopi NPWP Perusahaan/NPWP CabangBogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar KotaBogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yangtelah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem KSWP;

4) fotokopi IMB Induk dan gambar rencanabangunan yang sudah divalidasi (denah, tampak danpotongan dengan skala 1:100 atau 1:200);

5) fotokopi sertifikat Hak Alas Tanah induk;6) fotokopi tanda pelunasan PBB-P2 tahun

berjalan; 7) daftar nama pemilik bangunan dan tipe

bangunan yang akan di Splitzing;8) fotokopi Rencana Tapak/SitePlan yang

telah disahkan.

39

g. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk BalikNama/Balik Alamat IMB, dilengkapi persyaratan yangtercantum dalam Formulir Permohonan (Format IMB. 7) adalahsebagai berikut:1) fotokopi KTP pemohon dan bagi pemohon

berbadan hukum dilengkapi dengan akta pendirian;2) surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi

kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan olehpemohon sendiri;

3) fotokopi NPWP Perusahaan/NPWP CabangBogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar KotaBogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yangtelah diverifikasi dan sesuai dalam SKSWP;

4) IMB Asli;5) fotokopi Sertifikat hak alas tanah atau

Akta Jual Beli;6) surat pernyataan tidak melakukan

perubahan fungsi dan bentuk bangunan (Format IMB.2);h. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk IMB

Gedung bukan Hunian berupa menara, dilengkapi persyaratanyang tercantum dalam Formulir Permohonan (Format IMB. 8)adalah sebagai berikut:

1) fotokopi KTP pemohon dan bagi pemohon hukum dilengkapidengan akta pendirian;

2) surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa dalam halpermohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;

3) fotokopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagiusaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor,NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telahdiverifikasi dan sesuai dalam SKSWP;

4) fotokopi IPPT;5) fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);6) Berita Acara penyerahan PJU;7) Surat Pernyataan Mematuhi Ketentuan Teknis

dan Menanggung Resiko Konstruksi Bangunan(Format IMB. 2);

8) Surat Pernyataan menggunakan Tower Bersama;9) fotokopi tanda pelunasan PBB-P2 tahun berjalan; 10) gambar rencana arsitektur (tampak dan potongan,dengan

skala 1:50 atau 1:100) dan Perhitungan Konstruksi Tower,dari pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) atauSurat Keterangan Keahlian (SKA) bidang konstruksi;

11) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan olehBangunan Menara.

E. Izin Penyelenggaraan Reklame 1. Ketentuan IPR

40

a. izin yang selanjutnya disebut IPR adalah surat izin yangdiberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar peletakanreklame dengan memperhatikan estetika, edukasi dankeserasian lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang;

b. permohonan IPR diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSPdengan cara mengupload persyaratan permohonan yang dapatdiupload melalui perizinan.kotabogor.go.id, dan melengkapipersyaratan yang telah ditentukan serta diproses berdasarkantatacara yang telah ditentukan;

c. proses IPR dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerjadimulai sejak persyaratan IPR diupload dan diterima secaralengkap dan benar;

d. masa berlaku IPR selama 1 (satu) tahun;e. permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada

huruf a diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerjasebelum jangka waktu izin berakhir.

2. Peryaratan IPR Secara elektronika. persyaratan permohonan pengajuan IPR dengan cara

mengupload persyaratan permohonan sebagai berikut:1) KTP asli pemohon dan bagi badan hukum dilengkapi dengan

identitas badan hukum berupa akta pendirian badanhukum;

2) surat Penyataan kesesuaian reklame dan bertanggung jawabterhadap keamanan kontruksi (Format IPRP.1);

3) NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yangkantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWPPerorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasidan sesuai dalam SKSWP;

4) surat kesepakatan dengan pemilik persil/bangunan atausurat sewa menyewa;

5) tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir, untukreklame menempel pada gedung;

6) gambar desain produk dan naskah reklame permanen;7) foto Terbaru rencana penempatan reklame permanen;8) Peta Denah Lokasi;9) untuk reklame tiang pancang jenis single pole/double pole

dengan luas bidang lebih dari ≥ 6 m2 dan reklame menempelpada bangunan gedung dengan luas bidang lebih dari≥ 12 m2 mengupload Kelaikan Fungsi Bangunan Reklamedari pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) atauSurat Keterangan Keahlian (SKA) bidang konstruksi;

10) untuk reklame tiang pancang jenis single pole/double poledengan luas bidang lebih dari ≥ 6 m2 dan reklame menempelpada bangunan gedung dengan luas bidang lebih dari≥ 12 m2 mengupload IMB reklame;

11) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan olehBangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang ≥24 m2).

b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untukreklame permanen yang berada dalam sarana prasarana milik

41


Pemerintah Daerah, yaitu dengan cara mengupload persyaratanpermohonan sebagai berikut:1) KTP asli pemohon dan bagi badan hukum dilengkapi dengan


2) surat penyataan kesesuaian reklame dan bertanggung jawabterhadap keamanan kontruksi (Format IPRP.1);

3) NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yangkantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWPPerorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasidan sesuai dalam SKSWP;

4) gambar desain produk dan naskah reklame permanen;5) foto Terbaru rencana penempatan reklame permanen;6) Peta Denah Lokasi;7) untuk reklame tiang pancang jenis single pole/double pole

dengan luas bidang lebih dari ≥ 6 m2 mengupload KelaikanFungsi Bangunan Reklame dari pemegang Izin Pelaku TeknisBangunan (IPTB) atau Surat Keterangan Keahlian (SKA)bidang konstruksi;

8) untuk reklame tiang pancang jenis single pole/double poledengan luas bidang lebih dari ≥ 6 m2 mengupload IMBreklame;


c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untukreklame berjalan, yaitu dengan cara mengupload persyaratanpermohonan sebagai berikut:1) KTP asli pemohon dan bagi badan hukum dilengkapi dengan


2) surat penyataan kesesuaian reklame (Format IPRP.1);3) NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang


4) foto kendaraan dengan memperlihatkan bidang yang akandipasang reklame;

5) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;6) surat perjanjian dengan pemilik kendaraan apabila bukan

kendaraan milik pemohon;7) Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek dan Tidak

Dalam Trayek (untuk kendaraan umum).d. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk

perpanjangan Izin reklame berjalan, yaitu dengan caramengupload persyaratan permohonan sebagai berikut:1) KTP asli pemohon dan bagi badan hukum dilengkapi dengan


2) NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang

42


3) Surat Keputusan tentang IPR Tahun sebelumnya;4) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan bukti pembayaran

pajak Reklame tahun sebelumnya (Surat Setoran PajakDaerah (SSPD));

5) foto reklame;6) STNK yang masih berlaku;7) Surat perjanjian dengan pemilik kendaraan apabila bukan

kendaraan milik pemohon;8) Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek dan Tidak

Dalam Trayek (untuk kendaraan umum).e. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk

perpanjangan Izin reklame permanen, yaitu dengan caramengupload persyaratan permohonan sebagai berikut:1) KTP asli pemohon dan bagi badan hukum dilengkapi dengan


2) Surat Penyataan kesesuaian reklame dan bertanggung jawabterhadap keamanan kontruksi (Format IPRP.1);

3) NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yangkantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWPPerorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasidan sesuai dalam Sistem KSWP;

4) Surat Keputusan tentang IPR Tahun sebelumnya;5) SKPD dan bukti pembayaran pajak Reklame tahun

sebelumnya (SSPD);6) foto reklame;7) untuk reklame tiang pancang jenis single pole/double pole

dengan luas bidang lebih dari ≥ 6 m2 dan reklame menempelpada bangunan gedung dengan luas bidang lebih dari≥ 12 m2 mengupload IMB reklame.

8) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan olehBangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang ≥24 M2).

F. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklame

1. Ketentuan Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklamea. Persetujuan Pemakaian Tanah

untuk Reklame yang selanjutnya disebut PPTR adalah suratpersetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaidasar peletakan reklame dalam sarana dan prasarana milikPemerintah Daerah dengan memperhatikan estetika, edukasidan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang;

b. permohonan PPTR mengajukan terlebih dahulu SuratPermohnan kajian teknis pemasangan reklame di LahanPemda/Ruang Terbuka Hijau (RTH) kepada Wali Kota melaluiDPMPTSP Kota Bogor.

43

c. permohonan PPTR yang sudah mendapatkan rekomendasisaran teknis pemasanagan reklame di Lahan PemerintahDaerah/RTH dapat melakukan pendaftaran dengan caramengupload persyaratan permohonan yang dapat diuploadmelalui perizinan.kotabogor.go.id, dan melengkapi persyaratanyang telah ditentukan serta diproses berdasarkan tatacarayang telah ditentukan;

d. proses PPTR dilaksanakan palinglama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran danhasil kajian teknis PPTR disetujui oleh Wali Kota;

e. masa berlaku PPTR selama 1 (satu)tahun;

f. permohonan perpanjangan izinsebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan paling lambat15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin berakhir.

2. Persyaratan PPTR Secara Elektronik

a. Persyaratan permohonan pengajuan PPTR dengan caramengupload persyaratan permohonan sebagai berikut:1) KTP asli pemohon dan bagi badan hukum

dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa aktapendirian badan hukum;

2) Surat Penyataan kesesuaian reklame danbertanggung jawab terhadap keamanan kontruksi (FormatIPRP.1);

3) NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagiusaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor,NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telahdiverifikasi dan sesuai dalam SKSWP;

4) gambar desain produk dan naskah reklamepermanen;

5) foto Terbaru rencana penempatan reklamepermanen;

6) Peta Denah Lokasi;7) untuk reklame tiang pancang jenis single

pole/double pole dengan luas bidang lebih dari ≥ 6 m2

mengupload Kelaikan Fungsi Bangunan Reklame daripemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) atau SuratKeterangan Keahlian (SKA) bidang konstruksi;

8) untuk reklame tiang pancang jenis singlepole/double pole dengan luas bidang lebih dari ≥ 6 m2

mengupload IMB reklame/tanda bukti permohonan IMBReklame;


b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untukperpanjangan PPTR adalah sebagai berikut:1) KTP asli pemohon dan bagi badan hukum

44



2) Surat Penyataan kesesuaian reklame danbertanggung jawab terhadap keamanan kontruksi (FormatIPRP.1);

3) NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagiusaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor,NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telahdiverifikasi dan sesuai dalam SKSWP;

4) Surat Keputusan tentang PPTR Tahunsebelumnya;

5) SKRD dan tanda bukti pembayaran retribusiPPTR dari PT Bank Pembangunan BJB;

6) foto reklame yang menampilkan posisipenempatan reklame;

7) untuk reklame tiang pancang jenis single pole/ double pole dengan luas bidang lebih dari ≥ 6 m2

mengupload Kelaikan Fungsi Bangunan Reklame daripemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) atau SuratKeterangan Keahlian (SKA) bidang konstruksi;

8) untuk reklame tiang pancang jenis single pole/ double pole dengan luas bidang lebih dari ≥ 6 m2

mengupload IMB reklame;9) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang

diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luasbidang ≥24 m2).

G. Pengesahan Rencana Tapak/Site Plan1. Ketentuan Pengesahan Rencana Tapak/Site plan

a. pengesahan rencana tapak/SitePlan adalah pengesahan rencana tata letak bangunan padasuatu bidang lahan yang harus memenuhi ketentuan syaratadministrasi, ketentuan teknis serta peletakan secara makroprasarana sarana utilitas (PSU) dan rencana sirkulasi yangterintegrasi serta tidak menimbulan konflik;

b. permohonan pengesahan rencanatapak/Site Plan diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSPdengan cara mengisi formulir (Format SP.1), yang telahdisediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukanserta diproses berdasarkan tatacara/mekanisme yang telahditentukan;

c. proses pengesahan RencanaTapak/Site Plan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) harikerja dimulai sejak gambar site plan disampaikan sesuaimasukan dari tim teknis pada saat rapat pembahasan.

2. persyaratan pengesahan Rencana Tapak/Site planpersyaratan pengesahan rencana tapak/siteplansebagai berikut:a. fotokopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum

45


b. surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa dalam halpermohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri bermateraicukup;

c. fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah dan peta bidang/peta ukurdari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor;

d. rekomendasi Teknis Perangkat Daerah terkait;e. fotokopi dokumen/arahan teknis sesuai dengan yang

dipersyaratkan dalam IPPT;f. fotokopi IPPT;g. fotokopi IMB awal untuk permohonan revisi site plan/perluasan

bangunan;h. Surat Perolehan Hak (SPH) Prioritas untuk Tempat Pemakaman

Umum (TPU) dan tanda terima pengurusan sertifikat dari BPN(untuk permohonan Perumahan Horisontal dan Vertikal);

i. gambar Rencana Tapak/Siteplan yang telah disyahkan, dalamhal pengurusan Revisi Rencana Tapak/Site plan;

j. gambar rencana tapak dengan skala paling kecil 1:250 secaraproposional yang menyajikan tata letak, tata hijau, PJU dan tatadrainase ditampilkan pada kertas ukuran kertas A0 atau A1.

H. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)1. Ketentuan Izin Usaha Jasa Kontruksi

a. Izin Usaha Jasa Kontruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalahizin untuk melakukan usaha di Bidang Jasa Konstruksi yangdiberikan oleh Pemerintah Daerah;

b. permohonan IUJK diajukan Kepada Wali kota melalui DPMPTSPdengan cara mengisi formulir yang telah disediakan danmelengkapi persyaratan yang telah ditentukan (denganmemperlihatkan dokumen asli) serta diproses berdasarkan tatacara/mekanisme yang telah ditentukan;

c. persyaratan yang sudah masuk ke DPMPTSP akan dilakukanverifikasi lapangan oleh Perangkat Daerah yangmenyelenggarakan urusan bidang Pekerjaan Umum danPenataan Ruang;

d. proses IUJK dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) harikerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonanditerima secara lengkap dan benar;

e. masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun.2. persyaratan IUJK

a. persyaratan untuk permohonan izin baru dengan mengisiformulir (Format IUJK.1) adalah sebagai berikut:1) fotokopi KTP penanggung jawab badan usaha;2) surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa dalam hal

permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri,bermaterai cukup;

3) menyerahkan fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha JasaKonstruksi (BUJK);

46

4) melampirkan lembar hasil verifikasi berkas permohonanIUJK dari dinas PUPR;

5) menyerahkan fotokopi pengesahan kehakiman perusahaanbagi BUJK yang berbentuk perseroan;

6) menyerahkan fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yangmasih berlaku dan telah diregistrasi Lembaga;

7) menyerahkan fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik-Badan Usaha (PJT-BU);

8) menyerahkan fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atauSertifikat Keterampilan (SKT) dari PJT-BU yang telahdiregistrasi oleh Lembaga;

9) menyerahkan Daftar Riwayat Hidup Penanggung JawabBadan Usaha;

10) menyerahkan fotokopi KTP, ijazah pendidikan formal, SKA,dan SKT tenaga ahli/terampil BUJK;

11) SKSWP dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor;12) senyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan

apabila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi; 13) menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang

berlaku dan dileges kelurahan; dan14) melampirkan fotokopi IMB;15) fotokopi tanda pelunasan PBB-P2 tahun berjalan;

b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untukpermohonan Perpanjangan Izin dengan mengisi formulir(Format IUJK.1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerjasebelum habis masa berlakunya adalah sebagai berikut:

1) fotokopi KTP penanggung jawab badan usaha;2) surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa dalam hal

permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;3) menyerahkan fotokopi SBU yang masih berlaku dan telah

diregistrasi oleh Lembaga;4) melampirkan lembar hasil verifikasi berkas permohonan

IUJK dari dinas PUPR;5) menyerahkan fotokopi PJT-BU; 6) menyerahkan fotokopi SKA dan/atau SKT dari PJT-BU yang

telah diregistrasi oleh Lembaga;7) menyerahkan fotokopi KTP, ijazah pendidikan formal SKA,

SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantianpegawai;

8) SKSWP dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor;9) membuat surat pernyataan tidak masuk dalam Daftar Hitam

yang ditandatangani PJBU;10) menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang

berlaku dan dileges kelurahan;11) menyerahkan fotokopi bukti telah menyelesaikan kewajiban

pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh; 12) menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan

47

13) melampirkan fotokopi IMB;14) fotokopi tanda pelunasan PBB-P2 tahun berjalan; 15) fotokopi bukti pembayaran keikutsertaan BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk

perubahan data diajukan paling lambat 14 hari kerja denganmengisi formulir (Format IUJK.1) sebelum habis masaberlakunya adalah sebagai berikut:1) menyerahkan fotokopi:

a) akta Perubahan nama direksi/pengurus untukperubahan data nama direksi/pengurus;

b) surat keterangan domisili BUJK untuk perubahanalamat BUJK;

c) akta perubahan untuk perubahan nama BUJK;dan/atau

d) SBU yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasidan kualifikasi usaha;

e) IMB; 2) menyerahkan IUJK asli; dan 3) menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab Badan

Usaha apabila pengurusan permohonan perubahan dataIUJK dikuasakan;

4) fotokopi bukti pembayaran keikutsertaan BPJSKetenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;

5) melampirkan lembar verifikasi berkas permohonan IUJK dariPerangkat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan PenataanRuang;

d. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mengisiformulir (Format IUJK.4) untuk penutupan izin adalah sebagaiberikut: 1) mengisi Formulir Permohonan; 2) menyerahkan IUJK yang asli; dan 3) menyerahkan Surat Pajak terakhir.

I. Tanda Daftar Tenaga Teknis (TDTT) IUJK1. Ketentuan TDTT IUJK

a. TDTT IUJK adalah Tanda Daftar Tenaga Teknis baik untukusaha perseorangan melakukan usaha di bidang jasa kontruksi;

b. permohonan TDTT IUJK diajukan kepada Wali Kota melaluiDPMPTSP dengan mengisi formulir (Format TDTT.1) yang telahdisediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukanserta dIPRPoses berdasarkan tata cara/mekanisme yang telahditentukan;

c. proses TDTT IUJK dilaksanakan paling lama 14 (empat belas)hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonanditerima secara lengkap dan benar;

48

d. masa berlaku TDTT IUJK selama 3 (tiga) tahun;2. persyaratan TDTT IUJK untuk permohonan Izin Baru adalah

sebagai berikut:a. mengisi formulir permohonan;b. menyerahkan fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau

sertifikat; c. keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; d. menyerahkan Daftar Riwayat Hidup; e. menyerahkan fotokopi KTP pemohon; dan f. SKSWP dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor.

J. Izin Galian Utilitas1. Ketentuan Izin Galian Utilitas

a. Izin Galian Utilitas yang selanjutnyadisebut IGU adalah izin penempatan bangunan dan instalasiutilitas seperti kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipagas, pipa limbah dan lainnya;

b. permohonan Izin Galian Utilitasdiajukan Kepada Wali Kota melalui DPMPTSPdengan mengisiformulir (Format IGU) yang telah disediakan dan melengkapipersyaratan yang telah ditentukan serta di proses berdasarkantatacara/mekanisme yang telah ditentukan;

c. proses IGU dilaksanakan palinglama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran danberkas permohonan diterima secara lengkap dan benar;

d. masa berlaku IGU disesuaikandengan rencana pelaksanaan galian utilitas.

2. persyaratan Permohonan Izin Galian Utilitas sebagai berikut:a. fotokopi KTP pemohon dan bagi pemohon

yang berbadan hukum dilengkapi dengan Akta Pendirian;b. surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi

kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohonsendiri;

c. surat Pernyataan bertanggungjawab ataskewajiban memelihara dan menjaga jaringan utilitas danmenanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkinditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atauprasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalanyang dimohon sesuai dengan formulir (Format IGU);

d. melampirkan persyaratan teknis yaitu:1) lokasi rencana penggalian;2) rencana teknis;3) metode pelaksanaan;4) jadual waktu pelaksanaan.

e. melampirkan rekomendasi teknis dariPerangkat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang perhubungan di jalan yang merupakankewenangan kota;

49

f. melampirkan rekomendasi teknis dariPerangkat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

g. melampirkan rekomendasi teknis dariPerangkat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang perumahan dan permukiman apabilamenggunakan sarana dan prasarana RTH;

h. melampirkan jaminan asuransipelaksanaan paska galian untuk mengembalikan sesuai dengankondisi semula.

K. Izin Jalan Masuk1. Ketentuan Izin Jalan Masuk

a. Izin Jalan Masuk yang selanjutnyadisebut IJM adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerahyang akan membuat jalan masuk pekarangan melalui Rumijauntuk, pertokoan, komersil dan perumahan;

b. permohonan IJM diajukan kepadaWali Kota melalui DPMPTSP dengan mengisi formulir (FormatIJM) yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yangtelah ditentukan serta diproses berdasarkantatacara/mekanisme yang telah ditentukan;

c. proses IJM dilaksanakan palinglama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran danberkas permohonan diterima secara lengkap dan benar;

d. masa berlaku selama tidak adaperubahan fungsi bangunan dan lebar akses jalankeluar/masuk kendaraan;

2. Persyaratan Permohonan Izin Jalan Masuk sebagai berikut:a. fotokopi KTP pemohon dan bagi badan hukum dilengkapi

dengan identitas badan hukum berupa akta pendirian badanhukum;

b. surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa dalam halpermohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;

c. surat Pernyataan bertanggungjawab atas kewajiban memeliharadan menjaga jalan masuk dan menanggung segala resiko atassegala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yangterjadi atas sasaran atau prasarana yang dibangun/dipasangpada bagian-bagian jalan yang dimohon dan bermeterai sesuaiformulir (Format IJM);

d. fotokopi bukti kepemilikan tanah;e. fotokopi pembayaran PBB-P2 tahun Terakhir;f. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;g. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaanumum dan penataan ruang;

h. Rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan

50

dan permukiman apabila menggunakan sarana dan prasaranaRTH;

i. melampirkan gambar detail jalan masuk berikut gambarlengkap saluran air.

L. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir1. Ketentuan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir

a. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang selanjutnya disebutIPTP adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untukmengelola fasilitas parkir kendaraan;

b. masa berlaku IPTP adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak izinditerbitkan;

c. permohonan IPTP diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSPdengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapipersyaratan yang telah ditentukan serta diproses berdasarkantatacara/mekanisme yang telah ditentukan;

d. proses IPTP dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) harikerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonanditerima secara lengkap dan benar.

2. persyaratan permohonan IPTP untuk permohonan baru denganmengisi Formulir (Format IPTP) sebagai berikut:a. fotokopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum



c. fotokopi pembayaran PBB-P2 tahun Terakhir;d. fotokopi IMB;e. fotokopi Siteplan/Gambar rencana areal parkir;f. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;g. apabila pengelola tempat parkir bukan pemilik, harus dilengkapi

surat izin/pernyataan penyelenggaraan tempat parkir daripemilik lahan.

3. persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 untukpermohonan perpanjangan IPTP dengan mengisi Formulir(Format IPTP) sebagai berikut:a. fotokopi KTP dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas

badan hukum berupa akte pendirian badan hukum;b. surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa dalam hal

permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;c. fotokopi pembayaran PBB-P2 tahun Terakhir;d. IPTP asli tahun sebelumnya;e. fotokopi IMB;f. fotokopi Siteplan/Gambar rencana areal parkir;g. rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

51

h. apabila pengelolan tempat parkir bukan pemilik, harusdilengkapi surat izin/pernyataan penyelenggaraan tempat parkirdari pemilik lahan;

i. fotokopi bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJSKesehatan.

M. Akta Izin Pesawat Uap1. Ketentuan Akta Izin Pesawat Uap

a. Akta Izin Pesawat Uap yang selanjutnya disebut AIPU adalah izinyang diberikan oleh Pemerintah Daerah menjalankan mesinyang menggunakan pesawat uap;

b. permohonan IPU diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSPdengan mengisi formulir (Format IPU) yang telah disediakandan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sertadiproses berdasarkan tatacara/mekanisme yang telahditentukan;

c. proses AIPU dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) harikerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonanditerima secara lengkap dan benar.

d. masa berlaku selama 1 (satu) tahun;2. Persyaratan Permohonan IPU sebagai berikut:

a. fotokopi KTP dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitasbadan hukum berupa akta pendirian badan hukum;


c. fotokopi Dokumen Pesawat Uap;d. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerjadan bidang transmigrasi.

N. Izin Operasi Lift1. Ketentuan Izin Operasi Lift

a. Izin Operasi Lift yang selanjutnya disebut IOL adalah izin yangdiberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangkamengoperasikan Lift barang atau Lift orang;

b. Permohonan IOL diajukan Kepada Wali kota melalui DPMPTSPdengan mengisi formulir (Format IOL) yang telah disediakandan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sertadiproses berdasarkan tatacara/mekanisme yang telahditentukan;

c. proses IOL dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerjadimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterimasecara lengkap dan benar.

2. Persyaratan permohonan IOL sebagai berikut:a. fotokopi KTP dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas

badan hukum berupa akte pendirian badan hukum;b. surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa dalam hal

permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;c. fotokopi Dokumen Lift;

52

d. fotokopi IMB;e. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait.

O. Izin Operasional Menara1. Ketentuan Izin Operasional Menara

a. Izin Operasional Menara yang selanjutnya disebut IOM adalahizin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang ataubadan untuk mengoperasikan bangunan menara sesuaiperuntukannya;

b. permohonan Izin diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSPdengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapipersyaratan yang telah ditentukan serta diproses berdasarkantatacara yang telah ditentukan.

c. proses IOM dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerjadimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterimasecara lengkap dan benar.

d. masa berlaku selama 5 (lima) tahun;2. Persyaratan permohonan IOM untuk permohonan baru dengan

mengisi Formulir (Format IOM.1) sebagai berikut:a. fotokopi KTP dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas

badan hukum berupa akta pendirian badan hukum;

b. surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa dalam halpermohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri bermateraicukup;

c. rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait;d. surat pernyataan kepemilikan menara;e. bukti kerjasama penyelenggara menara dengan pengguna

menara;f. kesediaan perusahaan (operator) menggunakan menara secara

bersama;g. tanda bukti asuransi pertanggungan radius tinggi menara

ditambah 5m (lima meter);h. IMB Menara;i. persyaratan teknis kesesuaian sarana pendukung meliputi:

1) pertanahan (Grounding);2) penangkal petir;3) catu daya;4) lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);5) marka Halangan Penerbangan;6) kesesuaian data actual dengan data dalam dokumen

pelaksanaan kontruksi menara termasuk peralatankomunikasi yang terpasang;

7) penguji atau tes lapangan (on site) untuk aspek keselamatan,kesehatan, dan kemudahan pada struktur peralatankomunikasi dan perlengkapan menara serta prasaranamenara pada komponen konstruksi/peralatan yangmemerlukan data yang akurat.

53

3. persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2untuk permohonan perpanjangan izin dengan mengisi formulir(Format IOM.2) sebagai berikut:a. fotokopi KTP dan bagi badan hukum dilengkapi dengan

identitas badan hukum berupa akta pendirian badan hukum;b. surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa dalam hal

permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;c. rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait;d. surat pernyataan kepemilikan menara;e. bukti kerja sama penyelenggara menara dengan pengguna

menara;f. tanda bukti asuransi pertanggungan radius tinggi menara

ditambah 5 (lima) meter;g. IMB Menara;h. IOM tahun sebelumnya;i. fotokopi bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS

Kesehatan.4. persyaratan teknis kesesuaian sarana pendukung meliputi:

a. laporan hasil pemeriksaan berkala;b. laporan hasil pengujian struktur;c. daftar peralatan dan kelengkapan menara;d. daftar peralatan komunikasi yang terpasang;e. laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian komponen

struktur dan/atau arsitektur pada kegiatan perawatan;f. kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen

pelaksanaan konstruksi menara termasuk peralatankomunikasi yang terpasang;

g. penguji atau tes lapangan (on site) untuk aspek keselamatan,kesehatan, dan kemudahan pada struktur peralatankomunikasi dan perlengkapan menara serta prasarana menarapada komponen konstruksi/peralatan yang memerlukan datayang akurat.

P. Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah Bahan Beracun danBerbahaya (Izin TPS B3)

1. Ketentuan Izin a. kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib memiliki Izin

TPS B3.b. Izin TPS B3 diberikan oleh Wali Kota.c. Izin TPS B3 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan

dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan; d. perpanjangan Izin TPS B3 dilakukan dengan mengajukan

permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulansebelum habis masa berlakunya izin;

54

e. proses Izin TPS B3 dilaksanakan paling lama 14 (empat belas)hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonanditerima secara lengkap dan benar.

2. persyaratan Izin TPS B3 secara Elektronika. permohonan TPS B3 diajukan kepada Wali Kota melalui

DPMPTSP dengan cara mengupload persyaratan permohonanyang dapat diupload melalui perizinan.kotabogor.go.id, danmelengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta diprosesberdasarkan tatacara yang telah ditentukan;

b. dokumen-dokumen yang harus dilampirkan sebagai berikut :1) rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidan lingkungan hidup;2) jenis dan karakteristik, jumlah limbah bahan beracun dan

berbahaya yang disimpan/dikumpulkan;3) lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan;4) desain tempat penyimpanan/pengumpulan;5) kontrak kerja dengan pihak ketiga yang telah mendapatkan

izin;6) NPWP perusahaan/NPWP cabang Bogor bagi usaha yang

kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, yang telahdiverifikasi dan sesuai dalam SKSWP;

7) tanda bukti lunas pembayaran PBB-P2 asli tahun berjalan;8) permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh

pemohon sendiri harus dilampiri surat kuasa asli bermateraicukup.

Q. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)1. Ketentuan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

a. setiap usaha dan atau kegiatan dilarang membuang air limbahyang mengandung radioaktif ke air atau sumber air;

b. dilarang menerbitkan IPLC yang melanggar baku mutu air danmenimbulkan pencemaran air;

c. setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbahcair wajib memiliki IPLC;

d. permohonan IPLC didasarkan pada hasil kajian analisismengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaanlingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;

e. IPLC berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang selama memenuhi persyaratan;

f. proses IPLC dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) harikerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonanditerima secara lengkap dan benar.

2. Persyaratan IPLC

a. permohonan IPLC diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSPdengan cara mengupload persyaratan permohonan yang dapatdiupload melalui perizinan.kotabogor.go.id, dan melengkapi

55



persyaratan yang telah ditentukan serta diproses berdasarkantatacara yang telah ditentukan;

b. persyaratan izin pembuangan limbah cair sebagai berikut:1. KTP asli pemohon;2. rekomendasi dari DLH Kota Bogor;3. izin Lingkungan dari DLH Kota Bogor;4. akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan

hukum/badan usaha;5. tanda bukti pemilikan lahan /status tanah;6. IMB asli;7. Izin Pengambilan Air (SIPA/SIPPA) bagi yang memanfaatkan

air tanah sebagai sumber air;8. Peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air

Skala 1:50.000;9. Gambar desain konstruksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah

(IPAL) serta saluran pembuangan limbah cair;10. hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang

dari laboratorium rujukan;11. surat pernyataan kesanggupan untuk mengolah terlebih

dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan bakumutu limbah cair yang telah ditetapkan, kesanggupan untukmemasang alat ukur debit limbah, kesanggupan untukmengirimkan hasil pemeriksaan kualitas limbah cair secaraperiodik sekurang kurangnya satu kali dalam sebulan,kesanggupan untuk mencegah terjadinya pencemaranlingkungan, tidak membuang limbah cair ke dalam tanah.

12. IPLC lama bila perpanjangan;13. NPWP perusahaan NPWP cabang Bogor bagi usaha yang

kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, yang telahdiverifikasi dan sesuai dalam SKSWP.

14. tanda bukti lunas pembayaran PBB-P2 asli tahun berjalan;15. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir (bagi

badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar) bagiyang telah memiliki izin prinsip penanaman modal);

16. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung olehpemohon sendiri harus dilampiri surat kuasa asli bermeteraicukup.

56

Documents

II. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN DAN …perizinan.kotabogor.go.id/assets/regulasi/LAMPIRAN/PERSYARATAN... · C. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah ... untuk permohonan rumah