IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU ...ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02... · Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan , sebagai dasar

IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN

LUMBIS INDUK KABUPATEN NUNUKAN

Rahman Al’ Padil1

Abstrak

Implementasi Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN) Di Kecamatan Lumbis Induk Kabupaten Nunukan, dibimbing olehpembimbing I Bapak Drs. Daud Kondorura, M.si dan pembimbing II BapakBudiman, S.IP, M.si.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana ImplementasiSistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di KecamatanLumbis Induk Kabupaten Nunukan.

Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptifkualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sertapenjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Milesdan Hubermen, yang diawali dengan proses pengumpulan data,penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraanpelayanan sistem administrasi terpadu kecamatan PATEN pada kantorkecamatan Lumbis Induk Kabupaten Nunukan yaitu dilihat dari upaya dalampenerapan sistem PATEN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepadamasyarakat dalam pelaksanaannya yakni dengan memeberikan pelayanan publikyang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010 agarberjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalamnya denganberupaya menerapkan pelayanan berdasarkan alur standar pelayanan sistemadministrasi kecamatan PATEN yang ada pada Kantor Kecamatan Lumbis Indukagar berjalan sesuai dengan ketetapan standar pelayananya, yakni denganberusaha semaksimal mungkin mewujudkannya serta pelaksaana pelayananberperan aktiv dalam memebrikan informasi terkait sistem PATEN agarmasyarakat dapat mengetahui dengan jelas info mengenai penyelenggaraanPATEN dan berupaya meningkatkan kualitas dalam melayani agar pelayananpublik dapat berjalan sesua dengan ketentuan yang ditetap serta efisien danefektif.

Kata kunci : Implementasi Sistem Pelayanan Administasi Terpadu Kecamatan(PATEN)

1 .Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Mulawarman. E-mail: [email protected]

eJournal Ilmu Pemerintahan, 4 (1) 2016 : 442 - 454ISSN, 2477-2631 ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id© Copyright 2016

Implementasi Sistem Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (Rahman Al’ Padil)

443

PendahuluanPenyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang

harus diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagaitolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik ( good governance ).Pintu masuk ( entry point ) bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalamdalam mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik ( good localgovernance ) terfokus pada penigkatan kualitas penyelenggaraan pelayananpublik. Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (publik) di daerah masih perluditingkatkan kearah yang lebih baik.

Dengan kata lain, posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayananpublik berubah dari “dilayani” menjadi “melayani”. Perubahan paradigmapemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi pada hakekatnya diharuskandengan perunahan konsep penyelenggaraan pelayanan publik yang lebihmeyakinkan agar terciptanya akses dan mutu pelayanan. Sejalan dengan eraotonomi daerah, maka pelayanan yang lebih didekatkan kepada masyarakat danpelayanan yang lebih berkualitas adalah sebuah keinginan untuk mencapaikesejahteraan masyarkat. Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukaninovasi manajemen pada unit layanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)atau pada tingkat yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat yaitukecamatan. Melakukan optimalisasi peran kecamatan dalam pelayananmerupakan jawaban atas pentingnya akses dan mutu prlayanan.

Dengan PATEN pelaksanan pengurusan di kecamatan kepada masyarakatdapat terealisasi untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayananadministrasi guna terciptanya kualitas pelayanan yang optimal dan memenuhistandar pelayanan publik dan sesuai dengan Asas-asas PATEN meliputiKepetusan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010 tentang pedoman pelayananadministrasi terpadu. Dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi daripermohonan pelayanan pembuatan surat perizinan dan non perizinan yangdilaksanakan di daerah kecamatan sebagai pelaksana pelayanaan publik padatingkat yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat yaitu dilingkupkecamatan. Secara tradisional, reformasi administrasi di identikkan dengan usahauntuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas organisasi.

Dalam arti sempit, tujuan dari reformasi administrasi adalahmenyempurnakan administrasi. Reformasi administrasi, dapat dimulai dari daerahyang kualitas pelayanannya berada dibawah kualitas pelayanan di kota. Dalam halini dapat dimulai dari kecamatan, karena masyarakat ingin agar kecamatanmempunyai fungsi sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat, sebabpenyelenggara berupaya mengutamakan kepuasan pelayanan kepada rakyatmomentum ini sejalan dengan perubahan posisi kecamatan jika sbeleumkecamatan merupakan wilayah camat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun1974 tenatang pokok pemerintah di daerah, kini berubah menjadi wilayah kerjamenurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, 2016: 442 - 454

444

Wilayah kekuasaan menunjukkan yurisdiksi kewenangan didalamnya sedangkanwilayah kerja lebih merupakan wilayah pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diharapkanmempermudah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat agar menciptakanpelayanan publik yang baik dan optimal sehingga memberikan kepuasankonsumen bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan, khususnya dalampelayanan publik melalui PATEN, dalam pelaksanaan yang berskala kecilmasyarakat tidak perlu lagi sampai ke Kabupaten karena dengan adanya PATENdapat menghemat waktu dan biaya dalam pemenuhan pelayanan yang diinginkanmasyarakat, dalam pelaksanaannya PATEN masih dijumpai beberapa masalah dankebijakan PATEN belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hal tersebutberdampak pada kurang terlaksananya PATEN dengan baik.

Lumbis Induk sebagai sebuah kecamatan juga tidak lepas dari permasalahandalam pelayanan publik. Sebagai instansi yang berada di daerah tentu tidak hanyamenjadi pelaksana dalam pemerintahan di lingkup kecamatan saja, melaluirangkaian kerja sama pemerintah Kabupaten Nunukan sudah lama direncanakanoleh pemerintah kabupaten dilihat dari segi geografis daerah dalam rencanaPemerintah melalui program Pelaksanaan Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan di daerah Kecamatan Lumbis Induk (PATEN), sesuai denganPeraturan Bupati Nunukan No 54 Tahun 2012 tentang pelimpahan sebagiankewenangan Bupati kepada Camat pada Tahun 2013 dan baru dapat direalisasikan pada Tahun 2014, sebagai inovasi pemerintah Kabupaten agarmenciptakan pelayanan yang efektiv dan efesien dalam pelaksanaan pelayananyang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraannya dengan maksud dantujuan dari pemerintah kabupaten kepada daerah kecamatan untuk mewujudkaninstansi kecamatan sebagai pusat penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan public

Dalam penyelenggaraan sistem PATEN tersebut sesuai dengan PerarutanBupati Nunukan No 54 Tahun 2012 tentang pelimpahan sebagaian kewenanganBupati kepada Camat sebagai dasar dari terbentuknya PATEN yang bertujuanuntuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terdapat beberapa halyang mempengaruhi kurang optimalnya Implementasi Sistem Peleyanan TerpaduKecamatan (PATEN) yakni dimana dilihat dari segi pelaksana penyelenggaraanPATEN melalui pelimpahan wewenang yang bertujuan agar mendekatkanPemerintah kepada Masyarakat yakni dalam hal Pelayanan administrasi sepertiTidak sepenuhnya kewenangan yang berikan langsunng kepada Camat sebagaipimpinan diwilayah kecamatan, dalam pelayanan di bidang Perizinan dan NonPerizinan sehingga masyarakat masih merasa dibingungkan dan tidak merasapuas.

Peratuatan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang PedomanPelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan , sebagai dasar terselenggaranyaPATEN yakni pada Bab 4 pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatanmeliputi Persyaratan, Penetapan dan Pembentukan Tim Teknis PATEN yangbertujuan merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah


445

menuju tata kelola yang baik perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutanmasyarakat dalam pelayanan, dilihat dari segi geografis yang berada di daerahperbatasan dan jauh dari jangkauan Daerah Kabupaten yang jalur transportasinyamelalui darat dan laut adalah salah satu kendala dalam meninggkatkan kualitaspelayanan publik dimana pengoptimalan kecamatan sebagai perangkat daerahterdepan dalam memberikan pelayanan publik.

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanapelaksanaan pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Lumbis Induk. Namunsecara spesifik tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Untuk menggambarkan Implementasi Sistem Pelayanan AdministrasiTerpadu dalam pelayanan publik.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi SistemPelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalammemberikan pelayanan publik.

Tinjauan PustakaPengertian Pelayanan Publik.

Pemerintah sebagai abdi masyarakat atau Negara memilki fungsi utamauntuk mengadakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baikdan memuaskan. Sifat yang menonjol dari administrasi adalah bersifat pelayananyang bertujuan membantu pekerjaan organisasi secara keseluruhan. MenurutSianipar (1985:5), pelayanan diartikan sebagai cara melayani, membantumenyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang, atausekelompok orang, artinya yang dilayani adalah individu, pribadi-pribadi danorganisasi.Standar Pelayanan Publik

Dalam Kemenpan Nomor 63 Tahun 2003 setiap penyelenggaraan pelayanpublik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminanadanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuranyang dilakuakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati olehpemberi atau penerima pelayanan standar pelayanan, sekurang-kurangnyameliputi:

a. Prosedur pelayananb. Waktu penyelesaianc. Biaya pelayanand. Produk pelayanane. Sarana dan prasaranaf. Kompetensi petugas pemberi pelayananKompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat

berdasarkan dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilakuyang dibutuhkan.


446

Pengertian PATENMenurut Dian Utomo (2010:32) Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatanyang proses pengelolaannya, mulai dengan permohonan sampai ke tahap terbitnyadokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat ini disini berarti cukupmelalui satu meja atau loket pelayanan. Sistem ini memposisikan wargamasyarakat hanya berhubungan dengan petugas meja/loket pelayanan dikecamatan.Maksud Penyelenggaraan PATEN

Dian Utomo, (2010;36) mengemukakan PATEN diselenggarakan denganmaksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat danmenjadi sampul pelayanan bagi badan/kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)di kabupaten/kota bagi kecamatan yang secara kondisi geografis daerah akan lebihefektif dan efisien dilayani melalui kecamatan. Pusat pelayanan masyarakatberarti di masa datang, kecamatan harus mampu memberikan pelayanan kepadamasyarakat secara proporsional berdasarkan kriteria dan skala kecamatan dibidang perizinan dan non perizinan.Tujuan PATEN

PATEN di selenggarakan dengan tujuan meningkatkan pelayanan danmendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan initerutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan.Asas PATEN

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik,khususnya jenis pelayanan administrasi, maka PATEN menganut asas-asaspelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik. Asas-asas itu adalah :

a. Kepentinganb. Kepastian hukumc. Kesamaan hakd. Keseimbangan hak dan kewajibane. Keprofesionalanf. Partisipatifg. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatifh. Keterbukaani. Akuntabilitasj. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentank. Ketepatan waktul. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Implementasi KebijakanMenurut Mazmania didalam bukunya Wahab (:2005:68) mengatakan bahwa

implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalambentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah ataukeputusan-keputusan eksekutif. Sedangkan menurut Silichin (2004:64) to


447

implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out.(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu; to give practical effect to(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Maka implementasi dapatdipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan.Tujuan Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakandapat mencangkup tujuannya. Implementasi kebijakan dipandang dalampengertian yang luas, merupakan tahap dalam proses kebijakan segera setelahpenetapan undang-undang Meter dan Horn didalam Agustino (2006:139)implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu ataupejabat-pejabat atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada upaya untuktercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaanyang telah ditetapkan tersebut.

Definisi implementasi kebijakan dapat kita ketahui bahwa implementasimenyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.3. Adanya hasil kegiatan.Duun (2000:109) menyatakan bahwa pelaksanaan atau implementasi dari

suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebihberhubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badandan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan,kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi dll. Dalam bukunya Subarsono(2005:87) menuliskan bahwa suatu kebijakan yang telah direkomendasikan untukdipilih oleh policy makers tidak dapat menjamin keberhasilan kebijakan tersebutdalam implementasinya. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilanimplementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atauinstitusi. Implementasi dari suatu program akan melibatkan berbagai upaya yangdilakukan oleh policy makers untuk mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakanagar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran.

Metode PenelitianUntuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diambil dan sesuai

dengan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang dianggap tepat adalahdeskriftif dengan menggunakan analisis kualitatif, karena obyek dari penelitian inimerupakan suatu penomena atau kenyataan sosial. Hal itu sesuai dengandikatakan oleh Sanapiah Faisal (1995:20) bahwa peneltian deskriptif ataupenelitian taksonomik atau penelitian eksplorasi dimaksudkan untuk eksplorasidan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalanmendekripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yangdi teliti tanpa mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada. Karenaitu pada penelitian deskriptif tidak dilakukan pengujian hipotesis untukmembangun dan mengembangkan perbedaan teori. Sedangkan menurut Ndraha


448

(1985:105) bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuanuntuk menemukan pengetahuan tentang seluas-luasnya obyek riset pada satu masaatau saat tertentu.

purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi(gabungan), analisis data

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankanmakna daripada generalisasi. Dalam mempertajam penelitian kualitatif perlumenetapkan fokus untuk merumuskan pokok masalah. Adapun fokus penelitianini, yaitu sebagai berikut :

Sebagai upaya dari peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya jenispelayanan administrasi, maka PATEN menganut asas-asas pelayanan publikberdasarkan landasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka implementasipelayanan administrasi pada penelitian ini difokuskan dalam penelitian ini yakni :

1. Implementasi Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Pada KantorKecamatan Lumbis Induk meliputi Persyaratan, Penetapan DanPembentukan Tim Teknis PATEN.

2. Faktor–Faktor Penghambat Dalam Implementasi Sistem AdministrasiTerpadu Di Kantor Kecamatan Lumbis Induk.

Lokasi penelitian adalah tempat atau wadah diadakannya penelitiansedangkan situs penelitian adalah obyek yang akan dilakukan suatu penelitian.Pada penelitian ini lokasinya adalah pada kantor Kecamatan Lumbis IndukKabupaten Nunukan. dimana kejadian dalam proses aktifitas pelaksanaanpelayanan berlangsung guna untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan dalamupaya memahami berbagai klasifikasi kearifan masyarakat setempat sebagaipihak-pihak yang medapatkan pelayanan, yang terjadi dalam aktivitaspemerintahan yang terjadi di kantor Kecamatan Lumbis Induk

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Sekretaris Camat,Kepala Sub Bagian Pelayanan Umum, Staf Pelayanan, dan masyarakat. Selain itudata diperoleh dari observasi, dan dokumentasi yang dilakukan selama 30 harijam kerja. Instrumen penelitian

dalam memperoleh data yaitu peneliti sendiri. Teknik pengumpulan datayang digunakan

adalah triangulasi dari observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi.Analisis data

menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman Analisis modelinteraktif dari Miles dan Huberman terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulandata, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Pengumpulan data merupakantahap awal dalam analisis yaitu, dengan cara memperoleh data dari observasi,wawancara, dan dokumentasi. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-halyang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuang yang tidakperlu. Penyajiian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian


449

singkat berupa teks yang bersifat naratif. Tahap akhir dalam analisis yaitukesimpulan.

PembahasanImplementasi Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)di Kecamatan Lumbis Induk Kabupaten Nunukan

Dalam sistem penyelenggaraan pelayanan sistem PATEN ditinjau dariinstansi terkait bertujuan agar tercapainya kualitas pelayana publik yang efektifdan efisien oleh karena itu metode yang digunakan harus sesuai dengan tahap-tahap yang ada di dalam sistem PATEN dan memiliki kekuatan hukum yangmendasari terselenggaranya sistem PATEN dengan optimal. Melalui pihak-pihaktertentu yang bertugas mendekatkan pelayanan publik yang diberikan kepadamasyarakat terdiri dari pegawai kecamatan yang diberikan kewenangan untukmendekatkan pemerintah kepada masyarakat melalui kecamatan dengan adanyakebijakan dari pemerintah daerah yang melimpahkan ke kecamatan sebagaiperangkat terdepan yang bertugas meningkatkan pelayanan kepada masyarakatmelalui sistem PATEN dengan standar pelayanan yang PATEN berdasarkanpada Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010 tentangPedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, memuat beberapa halyaitu : Persyratan PATEN, Penetapan PATEN, dan Pembentukan Tim teknisPATEN. Berikut ini hasil dan pembahasan :Persyaratan PATEN

Penyelenggaraan sistem PATEN yang dilaksanakan Kantor KecamatanLumbis Induk dalam melayani masyarakat harus didukung dengan adanyafasilitas-fasilitas yang memadai guna menunjang terselenggaranya pelayanansistem administrasi terpadu kecamatan PATEN melalui kinerja pegawaikecamatan yang bertugas dalam pelayanan sistem PATEN, dengan adanyaangaran yang mencukupi dalam memfasilitasi segala kegiatan-kegaiatan yangdilakukan penyelenggara PATEN agar dapat mendukung kinerja para pelaksanapelayanan masyarakat melalui PATEN yang berupaya memberikan informasiyang dapat membantu masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelayanan sistemPATEN yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan adanya penyelenggaraan sistem PATEN yang dilaksanakan diKecamatan Lumbis Induk diharapkan Petugas pelayanan PATEN yangditugaskan melalui peliimpahan sebagian wewenang dalam pelayanan agarmampu mengaplikasikan apa yang telah ditetapkan dalam sistem PATENberdasarkan pedoman pelayanan administrasi terpadu kecmatan yang ditetapkanmelalui Permendagri No 4 Tahun 2010, tentunya dengan meningkatkan prangkatyang mendukung kinerja yang dijelaskan pada Pasal 5 yakni : kecamatan sebagaipenyelenggara PATEN harus memenuhi syarat subtantif, administratif, dan teknisyang didukung Pasal 9 yang berisi : persyratan teknis sebagaimana yangdimaksud Pasal 5 huruf c meliputi : a. sarana prasana dan b. pelaksana teknis.


450

Pada Kantor Kecamatan Lumbis Induk bahwa dalam pelaksanaanyaPATEN diupayakan meningkatkan pelayanan yang optimal melalui pelayananyang diberikan yakni jenis pelayanan yang tidak berbeli-belit dan dalampenyelesaian pemrosesan berkas harus sesuai dengan waktu yang tertera padaalur standar pelayanan yang ada pada sistem PATEN hal tersebut agarmasyarakat merasa puas dan tidak dibingungkan oleh ketidakpastian dalamperoses pelayanan sistem PATEN, demikian juga penyelenggara yakni Camatyang berperan penting dalam mengawasi terselenggaranya pelayanan sistemPATEN ditinjau dari kinerja petugas pelayanan agar menjalankan pelayanansesuai dengan alur standar pelayanan yang ditetapkan oleh PATEN.

Untuk menunjang pelayanan publik dalam sistem yang diterapkan olehPATEN perlunya perangkat-perangkat yang mendukung terselengaranya PATENdengan baik yakni terdiri dari persyaratan yang harus dipenuhi meliuti pejelasanpada Pasal 5 huruf c Teknis :

1. Sarana prasana yang disediakan kecamatan dalam dalampenyelengaraan yakni fasilitas-fasilitas yang memadai terdidiri dariperalatan yang tersedia didalam ruangan pelayanan meliputi :a. Loket/meja pendaftaranb. Tempat pemrosesan berkasc. Tempat pembayarand. Tempat penyerahan dokumane. Tempat pengolahan data dan informasif. Tempat penanganan pengaduang. Tempat piketh. Ruang tunggui. Perangkat pendukung lainnya

2. Pelaksana teknis yakni petugas pelayanan sistem PATEN yangberpartisipasi dalam penyelenggaraan PATEN harus saling bekerjasama dalama mengupayakan pelayanan yang sesuai standar pelayananPATEN agar tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal,meliputi :a. Petugas informasib. Petugas loket dan penerima berkasc. Petugas oprator komputerd. Petugas pemegang kase. Petugas lainnya sesuai kebut

Penetapan PATENDalam perwujudan pelimpahan pelayanan ke kecamatan sebagai upaya

menignkatkan kualitas kinerja instansi kecamatan sebagai perangkat wilayahpemerintah daerah menjadikan kecamatan sebagai perangkat pelayanan terdepanbagi Kantor/Badan Pelayanan Terpadu di Kabupaten, menempatkan pelayanan diposisi yang wilayah yang merupakan peningkatan tugas otonomi daerah sebagaiacuan pemerintah untuk meningkatkan wilayah kecamatan untuk menigkatkan


451

kualitas pelayanan publik yang pada dasarnya pelayanan di wilayah kecamatanyang minim infrastruktur yang memadai, sehingga dengan adanya PATENmendorong kecamatan mau pun masyarakatnya agar meningkatnya SDM tenagakerja yang berada dikantor kecamatan maupun masyarakatnya dengan adanyasistem PATEN maka dibuatlah kebijakan-kebijakan yang berdasarkan kekuatanhukum yang memberikan keadilan bagi masyarakat serta mempermudahmasyarakat dalam mendapat kan pelayanan, hal tersebut diwujudkan melalui :

1. Bupati/Walikota menetapkan kecamatan yang memenuhipersyaratan sebagai penyelenggara PATEN di tinjau daripersyaratan terkait PATEN dalam penyelenggaraanya.

Penetapan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN diwujudkanmelalui Peraturan Bupati Nunukan No 54 Tahun 2012

Pembentukan Tim Teknis PATENTerselenggaranya pelayana publik dalam upaya pemenuhan tuntutan oleh

masyarkat yang membutuhkan pelayanan yang efisien dan efektif agarpelaksanaan pelayanan masyarakat yang diberikan dapat memberikan kepuasankepada masyarkat, dalam hal tersebut diselenggarakannya PATEN berdasarkankebijkan-kebijakan guna menempatkan pelayanan masyarakat yang tepatsertamemihak kepada masyarakat perlunya pengawan lebih lanjut mengenaipelaksanaan sistem PATEN di wilayah-wilayah kecamatan dan meningkatkankualitas kinerja pegawai yang bertugas melalui pemberian fasilitas-fasilitas yangmendukung, agar hal tersebut bisa terselenggara dengan optimal tentu dengandilakukannya koordinasi yang baik yang dibentuk melalui :

1. Bupati yang membentuk tim teknis PATEN.2. Tim Teknis PATEN di bentuk untuk menunjang sebagai pelayanan

masyarakat melalui PATEN yakni sebagai susunan dalamKeanggotaan Tim Teknis PATEN yang mengidentifikasikewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yangdilimpahkan ke Camat mempersiapkan rancangan kebijakan danpetunjuk umum/teknis yang di butuhkan dalam rangka penerapanPATEN memfasilitasi terselenggaranya PATEN danmerekomendasikan kepada Bupati untuk kecamataan yang telahmemenuhi syarat ditetapkanya sebagai penyelenggara PATEN.Keanggotaan Tim Teknis terdiri dari :a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketuab. Asisten Bidang Pemerintahan sebagai Wakil Ketuac. Kepala Bidang Pemerintahan Sebagai Sekretarisd. Kepala Bagian Keuangan sebagai Anggotae. Unsur-unsur lain yang terkait dengan bidang pelayanan, berikut

penguraian


452

Faktor Penghambat Implementasi Sistem Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan (PATEN) di Kecamatan Lumbis Induk Kabupaten Nunukan

Dalam penyelenggaraan Sistem PATEN pada Kantor Kecamatan LumbisInduk yaitu dalam menerapkan Pelayanan Sistem PATEN dalam pelayanannyakepada masyarakat mengalami beberapa hambatan-hambatan dalam ImplementasiSistem PATEN berikut penguraian masalah yang dihadapai dalampenyelenggaraan PATEN ditinjau dari karakteristik masalah :1. Sarana dan Prasarana

Dengan semakin berkembangnya jaman, pelyanan masyarakat akansemakin meningkat seiring dengan hal tersebut oleh karena itu sangat diperlukanadanya Penambahan Sarana dan Prasarana Kantor untuk mendukung pelayanankepada masyarakat. Agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan olehPermendakgri No 4 Tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadukecamatan PATEN, khsusunya pada penjelasan Pasal 5 huruf c meliputi saranaprasarana sebagai berikut tersedianya fasilitas-fasilitas uang memadai.2. SDM Tenaga Kerja

Memberikan pelyanan yang maksimal kepada masyarakat, sangatdibutuhkan aparatur pemerintah yang memadai yakni tersedia kapasitaspegawaiyang ada di kantor Kecamatan Lumbis untuk menunjang penyelenggaraanbirokrasi di kecamatan tersebut.3. Kejelasan Isi Kebijakan

Kejelasan isi kebijakan untuk pelaksanaan PATEN di Kecamatan LumbisInduk sangat jelas, karena isi dari pelayanan PATEN yaitu untuk memberikankesejahteraan pada masyarakat dalam hal pelayanan PATEN. Masyarakat jugadalam mengurus administrasi membutuhkan kejelasan biaya, waktu, persyaratandan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai programPATEN yaitu diantaranya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang PedomanPelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Pada Bab 4, Persyratan PATENPasal 5 tentang kecamatan sebagai penyelenggara harus memenuhi syaratmeliputi, a. subtantif, b. administratif, c. teknis dan didukung oleh Pasal 9persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf c, meliputi : a.sarana prasarana b. pelaksana teknis.

Dalam hal pemenuhan persyaratan yang ada dalam ketentuanPermendagri No 4 Tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadukecamatan, yang menjadi landasan bagi penyelenggara pelayanan administrasipemerintah daerah, melalui ketentuan dan syarat diatas, Kecamatan Lumbis Indukdalam menjalankan tugas nya melalui pelimpahan sebagian kewenangan bupatikepada camat yakni Peraturan Bupati Nunukan No 54 Tahun 2012.4. Kesadaran Masyarakat

Salah satu faktor yang juga menjadi hambatan dalam pelayanan sistemPATEN dikecamatan juga adalah faktor kesadaran msyarakat, kesadaranmasyarakat yang di maksud adalah kesadaran masyarakat dalam hal kesadaranuntuk mempersiapkan segala yang mejadi persyaratan untuk melakukan suatu


453

urusan pelayanan di kantor kecamatan, anatara aparat pemerintah denganmasyarakat memang harus saling mendukung agar dapat mencapai tujuan yangdiharapkan baik itu dari pihak masyaraka atau pun aparaat pemerintah itu sendiri.

KesimpulanDalam bab ini penulis menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah

dilaksanakan Implementasi sistem pelayanan administrasi tepadu kecamatan(PATEN) di Kecamatan Lumbis Induk Kabupaten Nunukan adalah sebagaiinovasi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayananadministrasi dan kecamatan sebagai wilayah terdepan bagi pemerintah daerahdalam memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan yangmemberikan kemudahan dan kepuasan bagi masyarakat yang mendapatkanpelayanan dan menjadikan Kecamatan sebagai prangkat terdepan bagiBadan/Kantor Pelayanan Administrasi Terpadu di Kabupaten Nunukan. MeliputiPersyaratan, Penetapan dan Pembetukan Tim Teknis PATEN yang didasari olehKemendagri No 4 Tahun 2010 sebagai pedoman pelayanan administraqsi terpadukecamatan dan di perkuat dengan adanya Peraturan Bupati Nunukan No 54 Tahun2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenanga bupati/walikota kepada camat.

Faktor yang mengahabat dalam penyelenggaraan sistem PATEN dalammeningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pada Kantor Kecamatan LumbisInduk Kabupaten Nunukan meliputi standar pelayanan yang sebagaimanadimaksud terdiri dari sarana dan prasana serta pelaksana teknis,yang masihkurang optimal ditinjau dari segi minimnya SDM tenaga kerja, kurangnya saranaprasarana yang memadai, kejelasan isi kebijakan, kurangnya kesadaranmasyarakat, sehingga mempengaruhi kinerja pegawai kecamatan dan kurangnyapengethuan masyarakat terkait pelayanan sistem PATEN sehingga mempengaruhikualitas palayanan, mengakibatkan ketidak puasan masyarakat yangmendapatakan pelayanan hal tesebut juga didasari oleh kurangnya perhatian lebihlanjut yang diberikan langsung oleh Tim Teknis PATEN dan Badan/Kantorpelayanan administrasi terpadu pemerintah daerah Kabupaten Nunukan.

Daftar PustakaArif. 2007. Pemasaran jasa dan Kualitas Pelayanan. Jakarta : Bayumedia

Publishing.Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta.Duun, W . William. 2000. Analisa Kebijakan. Jakarta : PT Bumi Aksara.Dian Utomo, sad 2010 kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Kementrian DalamNegeri Indonesia.

Faisal Sanapia, 1995. Formar dan penelitian sosial. Jakarta : Raja GrafindoPersada.

Ibrahim, Amin. 2008. Teori Dan Konsep Pelayanan Publik SertaImplementasinya Bandung : Mandar Maju.


454

Moleong. 1996. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.Moenir, H.A.S. 2001. Manajemen pelayanan umum di Indonesia. Jakarta : Bumi

Aksara.Ndraha, Taliziduhu. 1995 metode penlitian. Jakarta : Bina Aksara.Nugroho, Riant D. 2014. Public Policy (Edisi 5). Jakarta: PT ElexMedia Komputindo.Sianipar. 2000 manajemen pelayanan masyarakat. Jakarta : Lembaga

Administrasi Negara.Sinambela. 2008. Reformasi Pelayanan publik. Jakarta : Bumi Aksara.Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.Thoha, Mohammad. 1991. Beberapa aspek kebijakan birokrasi. Yogyakarta :

Widia Mandala.Zauhar, Susilo. 1994. Repformasi Administrasi. Jakarta : Bumi Aksara.Wahab, Soliehin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan Dari Formulasi

Keimplementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Documents

IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU ...ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02... · Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan , sebagai dasar