Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
IKTISAR EKSEKUTIF
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Rote
Ndao Tahun 2019 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten
Rote Ndao kepada Bupati Rote Ndao atas Kinerja Pencapaian Visi dan Misi pada Tahun 2019,
Selain itu, LKIP juga merupakan salah satu barometer yang digunakan oleh Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao untuk mengukur peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.
Penyusunan LKIP Inspektorat ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantas Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah serta Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.01/2010. Dalam melaksanakan
Tugas dan Fungsinya Inspektorat Kabupaten Rote Ndao telah menetapkan Visi Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao yaitu “Terwujudnya Aparatur Yang Bersih dan Berwibawa”.
Untuk mewujudkan Visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Rote Ndao telah menetapkan 3 (tiga)
Misi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, yakni:
1. Mendorong dan memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan manajemen
pemerintahan melalui pemberdayaan aparatur;
2. Mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah demi terciptanya aparatur yang bersih;
3. Mensinergikan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat guna memaksimalkan
aparat pemerintah dan lembaga-lembaga Daerah.
Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Startegik/RENSTRA Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 dan digunakan sebagai Landasan Penyusunan
Rencana Kinerja Tahunan yang berisi indikator-indikator Kinerja yang akan dicapai oleh
Inspektorat Kabupaten Rote Ndao. Sedangkan keseluruhan dana untuk menunjang program
dan kegiatan operasional Inspektorat Kabupaten Rote Ndao untuk Tahun 2019 sebesar
Rp4.610.924.900,00.
Secara umum permasalahan yang masih dihadapi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dalam
pencapaian tugas dan sasaran serta upaya pemecahan yang akan dilaksanakan dan kendala
yang dihadapi di masa mendatang juga dijelaskan secara rinci agar sasaran yang telah
ditetapkan dapat tercapai sesuai target.
iv
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ........................................................................................................ i
Iktisar Eksekutif ........................................................................................................ ii
Daftar Isi ........................................................................................................ iv
Daftar Lampiran ....................................................................................................... v
Bab I Pendahuluan ....................................................................................................... 1
A. Latar Belakang .......................................................................................................
B. Maksud dan Tujuan .................................................................................................
C. Prioritas Pembangunan Tahun 2019…………………………………..…….……..
D. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ……….........
E. Dasar Hukum ..........................................................................................................
F. Sistimatika Laporan ................................................................................................
1
2
3
4
8
8
Bab II Rencana Strategis dan Perjanjian Kerja ................................................................
A. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 – 2019………..
B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Rote NdaoTahun 2019 …..…...............
10
10
18
Bab III Akuntabilitas Kinerja ............................................................................................
A. Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kab. Rote Ndao ................................................
B. Realisasi Anggaran Inspektorat Kab. Rote Ndao ...................................................
21
21
33
Bab IV P e n u t u p .......................................................................................................... 34
v
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
DAFTAR LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. Daftar Nominatif Pegawai
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
4. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2019
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
ood governance mengsyaratkan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara yaitu menciptakan
masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mampu
menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab serta
penyelenggaraannya dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme perlu disusun peraturan perundangan yang secara khusus mengatur tentang
akuntabilitas bagi seluruh penyelenggara negara.
Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintahan ingin
menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).
Sedangkan orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan,
hendaknya sudah harus bergeser. Pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan
dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang
diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang
berorientasi pada hasil akan fokus pada kesejahteran masyarakat karena upaya yang
dilakukan untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang
dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada
masyarakat, sedang outcome memberikan jaminan berfungsinya sarana, barang dan jasa
tersebut sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
Oleh karena itu, maka Inspektorat Kabupaten Rote Ndao berkewajiban
mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan untuk disampaikan kepada atasan
masing–masing, kepada lembaga - lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang
berwenang. Pertanggungjawaban ini disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP).
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini bermanfaat untuk :
1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi
pemerintah sacara stransparan, sistematik dan dapat diperpetanggung jawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan
efektifitas pelaksanaan tugas instansi pemerintah;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.
Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjelaskan tentang capaian dan
informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang
sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Rote
Ndao pada masa mendatang.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana capaian
kinerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao selama Tahun 2019 sesuai dengan kinerja yang
telah diperjanjikan. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan serta capaian
kinerjanya dipertanggungjawabkan kepada atasan pemberi mandat dalam wujud Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan RENSTRA yang memuat visi, misi dan
tujuan/sasaran stratejik dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Rote
Ndao.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao mempunyai tiga
fungsi utama yaitu :
1. Menggambarkan tercapainya kinerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao yang terukur
pada setiap kegiatan;
2. Sebagai bahan evaluasi bagi Inspektur dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang
keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi;
3. Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten
Rote Ndao Tahun 2019 berpatokan pada 3 (tiga) aspek utama, yang dapat jelaskan sebagai
berikut:
1. Aspek Akuntabilitas Kinerja yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian
kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama tahun 2018.
2. Aspek Manajemen Kinerja yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik tehadap
setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat
dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. Aspek Penerapan SAKIP yaitu untuk mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Kinerja Instansi
Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan
terpercaya.
Dari ke tiga aspek diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Rote
Ndao adalah sebagai berikut :
1. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme di Daerah;
2. Mewujudkan penegakan hukum secara konsisten;
3. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
4. Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Daerah;
5. Memberi pedoman dan acuan dalam rangka pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good
govermance).
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019
Pada tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Rote Ndao memprioritaskan arah pembangunan
pada aspek yang berkaitan langsung dengan pengawasan yaitu peningkatan kapabilitas
aparatur pengawasan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur; pembinaan
pemyelenggaraan pemerintahan desa serta pemantauan dan pencegahan potensi kerugian
Negara/Daerah dalam rangka mewujutkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
D. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
1. GAMBARAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 23 Tahun 2017
tentang tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Inspektorat, pada BAB II
Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa Inspektorat mempunyai Tugas Pokok yaitu
Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah dan ayat (2) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan Tugas Pokok
sebagaimana dimaksud ayat (1), Inspektorat mempunyai Fungsi :
a. Perumusan Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksnaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan
perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, maka Susunan Struktur Organisasi
Inspektorat Kabupaten Rote Ndao terdiri dari:
a. Inspektur
b. Sekretariat, terdiri dari :
- Sekretaris;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
2. SUMBER DAYA MANUSIA
Pada Tahun 2019 jumlah Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Rote Ndao
berjumlah 27 orang yang terdiri dari 5 orang Pejabat Struktural, 12 orang Pejabat
Fungsional Auditor, 2 orang Pejabat Fungsional P2UPD dan 8 orang pelaksana.
Rincian Pegawai Inspektorat Kabupaten Rote Ndao berdasarkan jabatan, pangkat dan
golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan
Pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 (Data per Desember 2019)
NO JABATAN GOL PANGKAT JUMLAH
1. Inspektur IV/b Pembina Tk. I 1 Orang
2. Sekretaris IV/b Pembina Tk. I 1 Orang
3. Inspektur Pembantu Wilayah l ; IV/a Pembina 1 Orang
4. Inspektur Pembantu Wilayah ll; - - -
5. Inspektur Pembantu Wilayah lll ; - - -
6. Inspektur Pembantu Wilayah lV ; III/d Penata Tk. I 1 Orang
7. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
- - -
8. Sub Bagian Keuangan dan Aset III/d Penata Tk. I 1 Orang
9. Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
- - -
10. Pejabat Fungsional Auditor IV/b Pembina Tk. I 2 Orang
11. Pejabat Fungsional Auditor III/d Penata Tk. I 1 Orang
12. Pejabat Fungsional Auditor III/c Penata 3 Orang
13. Pejabat Fungsional Auditor III/b Penata Muda Tk. I 5 Orang
14. Pejabat Fungsional Auditor III/a Penata Muda 1 Orang
15. P2UPD III/c Penata 2 Orang
16. Pelaksana III/c Penata 2 Orang
17. Pelaksana III/a Penata Muda 1 Orang
18. Pelaksana II/d Pengatur Tk. I 2 orang
19 Pelaksana II/c Pengatur 1 orang
20. Pelaksana II/b Pengatur Muda Tk. I 2 Orang
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah 27 orang PNS, golongan IV
berjumlah 5 orang, golongan III berjumlah 17 orang dan golongan II berjumlah 5
orang. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat
pada tabel berikut :
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019
NO TINGKAT
PENDIDIKAN
JENIS KELAMIN
JUMLAH
L P
1 SMA 4 orang - 4 orang
2 D-3 2 orang 1 orang 3 orang
3 S1 13 orang 6 orang 19 orang
3 S2 1 orang - 1 orang
T O T A L 20 orang 7 orang 27 orang
Dari jumlah tersebut pegawai yang berpendidikan S2 berjumlah 1 orang, S1
berjumlah 19 orang, D3 berjumlah 3 orang dan SMA berjumlah 4 orang.
Susunan kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada
Tabel berikut :
Tabel 3
Daftar Normatif PNS pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao
(Data Per Desember 2019)
NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN
1. Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si
NIP. 19650808 199303 1 011
Inspektur
Pembina Tk. I, IV/b S2
2. Anthonius F. D. Banepa, SE
NIP.19710809 199903 1 007
Sekretaris
Pembina Tk. I, IV/b S1
3. Petronela Dominggus, BA
NIP. 1919620831 198909 2 001
Inspektur Pembantu Wilayah I
Pembina , IV/a D3
4. Gerson Bere, S.IP
NIP. 19621206 198603 1 019
Auditor Madya
Pembina Tk. I, IV/b S1
5. Abdul Muti, S.IP
NIP. 19671118 198903 1 009
Auditor Madya
Pembina Tk. I, IV/b S1
6. Riana Yulinda Saek, SE
NIP. 19740713 200701 2 019
Inspektur Pembantu Wilayah IV
Penata Tk. I, III/d S1
7. Abdul Rajab, SE
NIP. 19740208 200701 1 017
Auditor Muda
Penata Tk. I, III/d S1
8. Robinson Jois Elim, SE
NIP. 19750316 200604 1 018
Kasubag. Keuangan dan Aset
Penata Tk. I, III/d S1
9. Joms Th. Tadde, Se
NIP. 19750814 201001 1 014
Auditor Muda
Penata, III/c S1
10. Yessi Lasarus Menno, S.Sos
NIP. 19760124 201001 1 012
Auditor Muda
Penata, III/c S1
11. Naomi Nitbani, S.Pt
NIP. 19791015 200901 2 002
Auditor Pertama
Penata, III/c S1
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
12. Halena J. Lakabela, SE
NIP. 19780813 200803 2 001
Pejabat P2UPD
Penata, III/c S1
13. Wisye R. O. Boelan, SE
NIP. 19801015 200803 2 002
Pejabat P2UPD
Penata, III/c S1
14. Jeanny R. J. Ndolu, SE
NIP. 19840120 201001 2 021
Auditor Pertama
Penata Muda Tk. I, III/b S1
15. Hironimus Djehatu, SE
NIP. 19830916 201001 1 028
Pelaksana
Penata, III/c S1
16. Mathasim Hanasin, SH
NIP. 19770121 201001 1 028
Auditor Pertama
Penata Muda Tk. I, III/b S1
17. Amandus P. B. Ledjab, ST
NIP. 19800628 201001 1 012
Pelaksana
Penata, III/c S1
18. Limit A. Ledoh, S.Sos
NIP. 19740405 201001 1 014
Auditor Pertama
Penata Muda Tk. I, III/b S1
19. Agusthinus Ndolu, SE
NIP. 19790810 200701 1 015
Auditor Pertama
Penata Muda Tk. I, III/b S1
20. Marthen Saudale, SH
NIP. 19820312 200604 1 013
Auditor Pertama
Penata Muda, III/a S1
21. Messak A. El;imanafe, A.Md
NIP. 19790308 200604 1 019
Pelaksana
Penata Muda Tk. I, III/b D3
22. Manasye Tadji Mangi, A.Md
NIP. 19800102 200803 1 001
Pelaksana
Penata Muda, III/a D3
23. Yuli Y. S. Toulasik
NIP. 19830704 200312 2 002
Pelaksana
Pengatur Tk. I, II/d S1
24. Dethan A. Soeki
NIP. 19680519 200312 1 003
Pelaksana
Pengatur, II/c SMA
25. David Lobo
NIP. 19741210 200312 1 006
Pelaksana
Pengatur Tk. I, II/d SMA
26. Semuel O. Ndu Ufi
NIP. 19791017 201212 1 006
Pelaksana
Pengatur Muda Tk. I, II/b SMA
27. Hendra S. Panie
NIP. 19850428 201406 1 003
Pelaksana
Pengatur Muda Tk. I, II/b SMA
Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Inspektorat dibantu
oleh Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 5 Orang, dengan rincian sebagai berikut :
∑ Tenaga Administrasi : 2 Orang
∑ Penjaga Kantor : 1 Orang
∑ Supir : 1 Orang
∑ Cleaning Service : 1 Orang
Jumlah : 5 Orang
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 8
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
3. Sumber Pembiayaan
Sumber pembiayaan yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao bersumber
pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II.
E. DASAR HUKUM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao disusun
berdasarkan :
a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan
kinerja dan reviu atas laporan kinerja;
d. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Dinas;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019;
f. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2019.
F. SISTIMATIKA LAPORAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao disusun
dengan sistimatika sebagai berikut :
Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode
penyusunan serta sistimatika penyusunan LAKIP Inspektorat Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2019.
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 9
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
A. Latar Belakang
Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
B. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan dalam rangka apa disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dan apa manfaat yang diharapkan dari
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Rote
Ndao tersebut.
C. Gambaran Umum SKPD
Menjelaskan secara singkat gambaran umum Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun
2019 mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi.
D. Dasar Hukum
Menjelaskan mengenai peraturan - peraturan yang mendasari penyusunan LKIP
Inspektorat Kabupaten Rote Ndao 2019.
E. Sistimatika Laporan
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA
A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO
Menjelaskan tentang rencana strategis Inspektorat Kabupaten Rote Ndao sesuai
RESTRA 2014 – 2019.
B. PERJANJIAN KINERJA 2018
Menguraikan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2019.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
Menjelaskan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao di Tahun 2019.
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
Menjelaskan realisasi anggaran di tahun anggaran 2019.
BAB IV PENUTUP
Menguraikan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 10
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA
erencanaan Strategis dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
Perencanaan Strategis merupakan proses sistimatis yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaan yang berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa
depan. Untuk itu dalam rangka pengintegrasian perencanaan maka Inspektorat Kabupaten Rote
Ndao berkewajiban menyusun dokumen RENSTRA Tahun 2014-2019 untuk periode lima
tahunan.
RENSTRA Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program Bupati Rote Ndao yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Rote NdaoTahun 2014-2019.
A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 merupakan
penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Kepala Daerah.
Penyusunan RENSTRA Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 ini tentunya
tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari
berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan
tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan
saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019
disusun dengan strategi keberlanjutan yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-
program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya
yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan bagi
masyarakat.
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 11
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
1. Pernyataan Visi dan Misi
a. Visi
Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat 3 (tiga)
huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala
Daerah.
Mengacu pada Visi Kabupaten Rote NdaoYaitu“ Terwujudnya Masyarakat Rote
Ndao Yang BERMARTABAT Bertumpu pada Pengembangan Pariwisata yang
di Dukung oleh Pertanian dan Perikanan” dan Misi kelima dan ke enam
Kabupaten Rote Ndao yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan citra
aparatur yang bersih, profesional serta meningkatkan pelayanan publik yang
prima”. Hal ini sejalan dengan Prioritas Program yang ingin dicapai oleh
Inspektorat Kab Rote Ndao antara lain:
1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Pemeriksa baik menyangkut kapasitas
intelektual maupun integritas moral melalui diklat/ bimtek/PKS.
2. Meningkatkan kualitas kegiatan pemeriksaan berdasarkan PKPT dan kegiatan
pemeriksaan khusus berdasarkan pengaduan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas kegiatan monitoring tindaklanjut hasil-hasil pemeriksaan
dan rapat-rapat pemutahiran data tindak lanjut hasil pemeriksa sesuai jadwal.
4. Mendorong peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan
SKPD/Pemerintah Daerah melalui kegiatan monitoring, penutupan BKU dan
reviu.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait guna mensinergikan
tugas-tugas pengawasan denggan isu pokok pembangunan antara lain :
a). Optimalisasi Pengguna Dana APBD untuk peningkatan tugas-tugas
pengawasan.
b). Peningkatan jumlah tenaga pemeriksa yang profesional termasuk tenaga
fungsional Auditor.
c). Peningkatan kapasitas intelektualitas dan integritas para pemeriksa melalui
diklat-diklat/Bimtek/PKS.
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 12
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
d). Optimalisasi koordinasi lintasan sektor, terutama terkait dengan Penerapan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penyelesaian tindaklanjut
hasil-hasil pemeriksaan.
e). Pendayagunaan pengadaan sarana/prasarana pendukung tugas-tugas
Pemeriksaan.
Empat Program prioritas dengan isu pokok pembangunan dijabarkan dalam VISI
Inspektorat yaitu : “Terwujudnya Aparatur Pemerintah Daerah Yang bersih dan
berwibawah melalui pengawasan professional dan intensif “.
Visi diatas merupakan cermin dan cara pandang Inspektorat yang proaktif terhadap
perubahan internal maupun eksternal dalam rangka menghadapi tantangan masa
mendatang. Menujukan visi yang diinginkan. Visi tersebut mengandung arti bahwa
Inspektorat sebagai regulator dibidang pengawasan diharapkan mampu menjadi
institusi yang berintegrasi, tangguh dan kredibel serta didukung Sumber daya
manusia yang professional.
b. Misi
Berdasarkan Visi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao tersebut, maka misi yang
diemban oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao adalah :
1) Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Pemeriksa baik menyangkut
kapasitas intelektual maupun integritas moral melalui diklat/ bimtek/PKS.
Untuk mewujutkan misi ini maka Inspektorat Kabupaten Rote Ndao
menjabarkannya dalam Program/Kegiatan yaitu :
ÿ Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan, yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
∑ Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan.
∑ Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.
∑ Diklat JF P2UPD.
2) Meningkatkan kualitas kegiatan pemeriksaan berdasarkan PKPT dan kegiatan
pemeriksaan khusus berdasarkan pengaduan masyarakat, yang dijabarkan dalam
program/kegiatan sebagai berikut :
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 13
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
ÿ Program Peningkatan Sistem Pengawsan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH, yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
∑ Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
∑ Kegiatan Penangan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah.
∑ Kegiatan Penanganan Kasus Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah
Daerah.
3) Meningkatkan kualitas kegiatan monitoring tindaklanjut hasil-hasil pemeriksaan
dan rapat-rapat pemutahiran data tindak lanjut hasil pemeriksa sesuai jadwal,
yang dijabarkan dalam program/kegiatan sebagai berikut :
ÿ Program Peningkatan Sistem Pengawsan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH, yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
∑ Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
∑ Kegiatan Pemutakhiran Data Tingkat Kabupaten.
4) Mendorong peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan
SKPD/Pemerintah Daerah melalui kegiatan monitoring penutupan BKU dan
reviu, yang dijabarkan dalam program/kegiatan sebagai berikut :
ÿ Program Peningkatan Sistem Pengawsan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH, yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
∑ Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
∑ Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5) Meningkatkan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait guna mensinergikan
tugas-tugas pengawasan, yang dijabarkan dalam program/kegiatan sebagai
berikut:
ÿ Program Peningkatan Sistem Pengawsan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH, yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
∑ Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 14
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Berdasarkan Misi tersebut di atas, maka tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
pembangunan kesejahteraan sosial Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dalam lima tahun
kedepan adalah :
a. Tujuan
Bertolak dari visi dan misi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao tersebut, maka tujuan
yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur pemeriksa :
a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan
pembinaan.
b. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan hasil-hasil pemeriksaan, hasil
reviu dan monitoring.
2. Mempercepat penyelesaian tindaklanjut temuan hasil-hasil pemeriksaan.
3. Meningkatkan efektifitas tugas pengawasan / pembinaan melalui penerapan
SPIP di OPD masing-masing.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudakan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai tuntutan dan harapan
publik.
b. Sasaran
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:
1. Tersedianya SDM Aparatur Pemeriksa sebanyak 26 orang yang mempunyai
kualifikasi sesuai kebutuhan dan tuntutan tugas pengawasan.
2. Terlaksananya tugas-tugas pengawasan pada 368 (tiga ratus enam puluh
delapan) obyek pemeriksaan dengan hasil-hasil kerja pengawasan yang
berkualitas.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai
harapan masyarakat, pada 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
4. Berkurangnya penyimpangan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan baik dalam konteks pengelolaan keuangan maupun barang
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 15
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
daerah, yang diharapkan peningkatan opini BPK terhadap LKPD dari Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah oleh
setiap aparatur pemerintah daerah dengan menurunnya penyimpangan.
c. Strategi
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah, baik menyangkut kapasitas
intelektual maupun integritas moral melalui diklat/bimtek/PKS.
Adapun strategi yang dilaksanakan adalah :
1. Penyusunan dan penerapan standar kompetensi aparatur.
2. Penyusunan dan penerapan standar perilaku aparatur.
3. Penyusunan dan penerapan ukuran indikator kinerja organisasi.
4. Penyusunan dan penerapan instrumen evaluasi kinerja aparatur dan organisasi.
5. Pelaksanaan sosialisasi internal tentang pedoman dan program tetap tugas-
tugas pengawasan.
Peningkatan kualitas kegiatan pemeriksaan berdasarkan PKPT dan kegiatan
pemeriksaan khusus berdasarkan pengaduan masyarakat.
Adapun strategi yang dilaksanakan adalah :
1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) melalui Rapat
Koordinasi Pengawasan (Rakorwas).
2. Pengembangan instrumen pemeriksaan berdasarkan PKPT yang ada.
3. Penyusunan dan penerapan pedoman dan Program Tetap (protap)
pemeriksaan, monitoring dan reviu.
4. Penyusunan program kerja pemeriksaan.
Peningkatan kualitas kegiatan monitoring dan tindak lanjut hasil hasil pemeriksaan:
Adapun strategi yang dilaksanakan adalah :
1. Penyampaian informasi hasil-hasil pemeriksaan sesuai kepada semua objek
pemeriksaan sesuai jadwal.
2. Monitoring tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan.
3. Penyampaian hasil-hasil rapat pemutahiran data tindak lanjut.
4. Percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan melibatkan aparat hukum.
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 16
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
Peningkatan koordinasi dengan instansi / unit kerja terkait, guna mensinergikan
tugas-tugas pengawasan.
Adapun strategi yang dilaksanakan adalah :
1. Pengembangan informasi tentang tugas-tugas pengawasan.
2. Peningkatan kerjasama untuk penyelesaian tindak lanjut hasil-hasil
pemeriksaan.
3. Inventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas termasuk penyelesaian
kasus TP/TGR.
Mendorong peningkatan kualitas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
OPD/Pemda melalui kegiatan monitoring, penutupan Buku Kas Umum (BKU)
oleh pimpinan OPD maupun reviu dengan strategi yang dilaksanakan adalah :
1. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
2. Penutupan BKU Akhir Tahun.
3. Reviu LKPD.
4. Reviu LAKIP.
5. Reviu RPJMD.
6. Reviu RKPD.
7. Reviu RENSTRA.
8. Reviu KUA-PPAS.
9. Reviu RKA.
10. Reviu Penyerapan Anggaran DAK.
d. Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah, khusus kualitas
SDM Pemeriksa melalui bimtek/diklat teknis dan fungsional/PKS.
2. Meningkatkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan NTT untuk sosialisasi dan
penerapan berbagai pedoman/regulasi rujukan tugas-tugas pemeriksaan,
monitoring dan reviu.
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk penerapan SPIP dalam rangka
mensinergikan tugas-tugas pengawasan dan termasuk percepatan penyelesaian
tindaklanjut temuan hasil-hasil pemeriksaan.
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 17
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
4. Mendorong pelaksanaan tugas-tugas Majelis TP / TGR untuk efektifitas
pelaksanaan tindaklanjut temuan hasil-hasil pemeriksaan.
Untuk mencapai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan tersebut di atas, maka
dirumuskan program dan kegiatan strategis sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan dari program ini meliputi :
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
g. Penyediaan alat tulis kantor;
h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan;
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
l. Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran;
m. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Kegiatan dari program ini meliputi :
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
b. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Kegiatan dari program ini adalah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian
Kinerja OPD.
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH.
Kegiatan dari program ini meliputi :
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 18
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
b. Penanangan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c. Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan;
d. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif;
e. Pemutakhiran Data Tingkat Propinsi NTT;
f. Pemutakhiran Data Tingkat Kabupaten;
g. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao;
h. Reviu Laporan Kinerja ( LKIP ) Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao;
i. Penanganan Kasus Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Daerah;
j. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah.
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksadan Aparatur
Pengawasan.
Kegiatan dari program ini meliputi :
a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja;
c. Diklat JF P2UPD.
B. PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KAB. ROTE NDAO TAHUN 2019
Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai para pihak
yang menerima amanah / tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah /
tanggungjawab. Dengan demikian Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Kinerja
Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan OPD karena merupakan
wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk
dihasilkan. Perencanaan dan penetapan kinerja yang dilakukan oleh SKPD akan dapat
berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.
Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola
program atau kegiatan OPD akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang
tidak terarah.
Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 merupakan
perencanaan kinerja yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi kebijakan,
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud
secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan
kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 19
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao ini merupakan alat ukur yang
bermanfaat untuk mengecek apakah OPD dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan
dan mengukur seberapa besar pencapaian target–target yang telah ditetapkan.
Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja
pemerintah pada akhir tahun 2019 karena dapat segera dilakukan perbandingan antara
rencana dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin lima indikator kinerja yaitu
masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Selain Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tanggal 19 September 2015
menjadi acuan dalam penyusunan LKIP, RKT dan PK tahun 2019.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 mengacu
pada APBD Tahun Anggaran 2019, Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2019
dan DPA OPD Tahun Anggaran 2019.
Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat diuraian sebagai
berikut:
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Inspektorat Kabupaten Rote Ndao
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Terlaksananya Pengawasan Internal dan
data informasi berupa temuan.
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
Berkala 75 Laporan
2 Terlaksananya Penanganan kasus
pengaduan dan laporan hasil pemeriksaan.
Jumlah laporan hasil pemeriksaan
khusus 20 Laporan
3
Terlaksananya monitoring hasil tindak
lanjut pengawasan dan tersedianya data
tindaklanjut yang akurat.
Jumlah data tindaklanjut yang akurat 2 Dokumen
4
Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait
pemutakhiran data dan program kerja
tahunan.
Jumlah koordinasi pemutakhiran data
pengawasan dan perkembangan system
prosedur pengawasan
10 Kali
5 Terlaksananya pemutakhiran data temuan
hasil pemeriksaan.
Jumlah data temuan pemeriksaan yang
akurat 1 Dokumen
6 Terlaksananya Review Laporan PEMDA
Kabupaten Rote Ndao
Jumlah Laporan Keuangan PEMDA
Kabupaten Rote Ndao 1 Laporan
Jumlah Laporan Kinerja PEMDA
Kabupaten Rote Ndao 1 Dokumen
7
Tercapainya Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang
bebas dari Pungutan Liar
Jumlah Paket Tindakan terhadap
Pungutan Liar 5 Tindakan
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 20
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
8
Terlaksananya Reviu Dokumen RKPD,
KUA-PPAS, RKA, RENSTRA, dan
RPJMD 2019 – 2024.
Jumlah laporan Reviu Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan
Anggaran Daerah
6 Dokumen
9 Tersedianya Tenaga Pemeriksa terlatih
yang professional
Jumlah Auditor yang mengikuti
DIKLAT 15 Orang
Jumlah tenaga pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja yang
berkualitas
25 Orang
Jumlah P2UPD yang mengikuti
DIKLAT 2 Orang
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 21
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
aporan Kinerja Instansi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai
visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Rote
Ndao.
Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi
dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan
terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi dan sasaran strategis
organisasi.
Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam Renstra dan
Penetapan Kinerja maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode yang digunakan
adalah pengukuran kinerja.
A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai
dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan
penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Dalam menjalankan Program dan Kegiatan, Inspektorat Kabupaten Rote Ndao didukung
oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur
sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019. Pengukuran
kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun
sebelumnya (Tahun Lalu 2017). Acuan untuk menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Rote
Ndao adalah Renstra (2014-2019), RKT 2019 dan Penetapan Kinerja 2019.
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 22
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) / Key Performance Indikator merupakan acuan
untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat
strategis.
PENGUKURAN KINERJA
1. Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai
berikut:
a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan
rumus:
Capaian indikator kinerja = Realisasi
X 100% Rencana
b) Apabila semakin tinggi realisasi; menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus:
Capaian indikator kinerja = Rencana – (Realisasi – Rencana)
X 100% Rencana
Atau:
Capaian indikator kinerja =
(2 x Rencana) – Realisasi X 100%
Rencana
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk
menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya,
sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dan dapat dilihat
dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui
indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkaitan
langsung dengan sasaran yang diinginkan.
2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran
Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator
kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan
menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 23
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
∑ X ≥ 85 % : Sangat Berhasil
∑ 70 % ≤ X < 85 % : Berhasil
∑ 55 % < X < 70 % : Cukup Berhasil
∑ X ≤ 55 % : Belum Berhasil
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sasaran Inspektorat Kabupaten Rote
Ndao, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 Terlaksananya Pengawasan Internal dan Data Informasi berupa
Temuan
Sasaran ini dilakukan untuk Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala melalui
Pemeriksaan Rutin sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Staf
Sekretariat diperbantukan dalam tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Rote Ndao guna
mempercepat proses pemeriksaan karena masih terbatasnya tenaga auditor pada
Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
Untuk mewujutkan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala secara baik adalah
dengan membekali semua tim pemeriksa dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, Standar Operating Prosedural (SOP) yang ditetapkan sehingga hasil
pemeriksaan dapat memberikan dampak bagi peningkatan pelayanan kepada
masyarakat dan menciptakan good governance.
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala, didukung anggaran sebesar
Rp678.621.500,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu
Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi Rp671.736.500,00 (Enam Ratus Tujuh
Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar
98,99%.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
No Indikator
Kinerja Sat
Realisasi
Tahun
2018
2019 Target akhir
renstra 2019
Target
akhir 2019 Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Jumlah
Laporan
Hasil
Pemeriksaan
Berkala
Jumlah 395 75 75 100 531 88,52%
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 24
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Berkala
Pelaksanaan pemeriksaan internal berkala tahun 2019 dilakukan terhadap obyek
pemeriksaan di Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan rencana pada PKPT Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao dengan target sebanyak 75 Laporan Hasil Pemeriksaan dan
karena adanya kerja sama dan soliditas yang baik dari aparat pengawas Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao, maka capaian indikator kinerja untuk kegiatan ini mencapai
100%, sehingga berdasarkan hasil pengukuran ordinal capaian indikator kinerja
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala adalah Sangat Berhasil.
Sasaran 2 Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan dan Laporan Hasil
Pemeriksaan
Sasaran ini dilakukan agar terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat
melalui penambahan aparatur pemeriksa dari Sekretariat Inspektorat Kabupaten Rote
Ndao, guna mendukung keberhasilan pemeriksaan.
Untuk mewujutkan terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat adalah
dengan membekali semua tim pemeriksa dengan ketentuan peratauran perundang
undangan yang berlaku, sehingga dalam melakukan pemeriksaan dapat meningkatan
kepatuhan terhadap aturan.
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao,
Inspektorat mendapat dukungan anggaran sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam
puluh juta rupiah), dengan realisasi Rp148.050.000,00 (seratus empat puluh delapan
juta lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 92.53%.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat
No Indikator Kinerja Sat
Realisasi
Tahun
2018
2019 Target
akhir
renstra
2019
Target
akhir 2019 Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Jumlah Laporan
Hasil Pemeriksaan
Khusus
Jumlah 141 20 27 135 250 67,20%
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 25
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
Pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
Pelaksanaan Penanganan kasus pengaduan masyarakat tahun 2019 dilakukan
berdasarkan pengaduan masyarakat Kabupaten Rote Ndao, dengan asumsi bahwa satu
kasus pengaduan masyarakat sama dengan satu laporan hasil pemeriksaan, dengan
target kasus sebanyak 20 kasus dan realisasi objek yang diperiksa sebanyak 27 kasus,
yaitu Kasus Pelanggaran Disiplin ASN sebanyak 14 Kasus, Kasus Pengelolaan
Keuangan Desa sebanyak 10 Kasus (Kecamatan Rote Timur 4 Kasus; Kecamatan
Pantai Baru 2 Kasus; Kecamatan Rote Tengah 1 Kasus; Kecamatan Rote Barat Laut 1
Kasus; Kecamatan Rote Barat Daya 1 Kasus dan Kecamatan Rote Barat 1 Kasus);
Kasus Pengelolaan BUMD 1 Kasus; Kasus Penjualan Pulau Lemaina 1 Kasus dan
Kasus Pengelolaan Dana UEP Ex. Program PNPM-MP 1 Kasus, maka capaian
indikator kinerja untuk kegiatan ini mencapai 135% dari target yang telah ditetapkan,
sehingga berdasarkan hasil pengukuran ordinal capaian indikator kinerja
Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat adalah Sangat
Berhasil.
Sasaran 3 Terlaksananya Monitoring Hasil Tindak Lanjut Pengawasan dan
Tersedianya Data Tindak Lanjut yang Akurat
Sasaran ini dilakukan agar terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
melalui monitoring yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao terhadap OPD,
Desa dan Sekolah untuk mengetahui sejauh mana tindaklanjut yang telah di lakukan
terhadap hasil Pemeriksaan APIP maupun BPK RI.
Untuk mewujutkan sasaran ini, maka Inspektorat Kabupaten Rote Ndao membuat Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan melibatkan instansi penegak hukum
dalam mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan didukung dengan anggaran
sebesar Rp183.800.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah),
dengan realisasi sebesar Rp183.676.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus
tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 99.93%.
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 26
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terlaksananya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
N
o
Indikator
Kinerja Sat
Realisasi
Tahun
2018
2019 Target
akhir
renstra
2019
Target
akhir
2019 Sat Target realisasi
Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Jumlah Data
tindaklanjut yang
akurat
Jumlah 244 Dokumen 2 2 100% 250 98,40%
Pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
Jumlah Data tindaklanjut yang akurat
Terlaksananya Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan tahun 2019 dilakukan
sebanyak 2 kali kegiatan terhadap obyek pemeriksaan di Kabupaten Rote Ndao; dimana
hasil kegiatan tersebut dituangkan dalam 2 (dua) dokumen Laporan Perkembangan
Tindaklanjut yang disampaikan ke BPK RI sebagai dokumen tindaklanjuthasil,
sehingga berdasarkan hasil pengukuran ordinal capaian indikator kinerja
Terlaksananya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah Sangat
Berhasil.
Sasaran 4 Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait Pemutakhiran Data dan
Program Kerja Tahunan
Terlaksananya Rakorwas secara komperhensip oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao
guna mengikuti perkembangan dan pertukaran informasi di lingkungan APIP baik
pengetahuan maupun teknologi penunjang kegiatan pengawasan dan membangun kerja
sama dengan Inspektorat Propinsi seperti penetapan PKPT, BPKP dan Pengawas
Eksternal BPK RI.
Untuk mewujutkan sasaran ini maka Inspektorat Kabupaten Rote Ndao mencari
informasi data pengawasan dan perkembangan sistem prosedur pengawasan yang
digunakan di lingkungan APIP agar dapat memperlancar tugas pengawasan dan
meningkatkan kinerja aparatur pemeriksa serta Inspektorat turut serta dalam kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga APIP seperti Inspektorat Provinsi NTT
dan BPKP Perwakilan NTT serta Pengawas Eksternal BPK RI.
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 27
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif, didukung anggaran sebesar
Rp244.787.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh
ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp238.487.800,00 (dua ratus tiga puluh delapan
juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 97,43%.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terlaksananya Rakorwas secara Komperhensip
No Indikator Kinerja Sat
Tahun
Dasar
2018
2019 Target
akhir
renstra
2019
Target
akhir 2019 Target realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Jumlah koordinasi
pemutakhiran data
pengawasan dan
perkembangan
system prosedur
pengawasan
Jumlah 65 10 10 100,00 50 150,00%
Pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
Jumlah Koordinasi Pemutakhiran Data dan Perkembangan System Prosedur
Pengawasan
Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif realisasi pelaksanaan
sebanyak 10 kali atau 100,00% dari target yang sebanyak 10 kali, sehingga berdasarkan
hasil pengukuran ordinal capaian indikator kinerja Jumlah Koordinasi Pemutakhiran
Data dan Perkembangan System Prosedur Pengawasan adalah Sangat Berhasil.
Sasaran 5 Terlaksananya Pemutakhiran Data Temuan Hasil Pemeriksaan
Sasaran ini dilakukan agar terlaksananya penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan
APIP dan BPK RI adalah dengan melakukan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Tingkat Kabupaten Rote Ndao yang melibatkan seluruh objek yang
pernah diperiksa.
Untuk mewujutkan sasaran ini maka Inspektorat Kabupaten Rote Ndao melakukan
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 28
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
inventarisasi semua temuan APIP dan BPK RI guna memperoleh data tindak lanjut
temuan hasil pemeriksaan yang akurat.
Kegiatan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Tingkat Kabupaten Rote Ndao,
didukung dengan anggaran sebesar Rp27.364.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus
enam puluh empat ribu rupiah), dengan realisasi Rp26.438.000,00 (dua puluh enam
juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 95,61%.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terlaksananya Penyelesaian Tindak lanjut LHP APIP dan BPK Tk. Kabupaten
No Indikator
Kinerja Sat
Realisasi
Tahun
2018
2019 Target
akhir
renstra
2019
Target
akhir
2019 Sat Target realisasi
Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Jumlah data
temuan
pemeriksaan
yang akurat
Jumlah 56 Dokumen 1 2 200 250 22,80%
Pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
Jumlah data temuan pemeriksaan yang akurat
Kegiatan Pemutakhiran Data Tingkat Kabupaten dengan realisasi objek pemeriksaan
telah dituangkan dalam satu dokumen hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan
BPK sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga berdasarkan hasil
pengukuran ordinal capaian indikator kinerja Jumlah data temuan pemeriksaan
yang akurat adalah Sangat Berhasil.
Sasaran 6 Terlaksananya Review Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten
Rote Ndao
Sasaran ini dilakukan agar terlaksananya Review Laporan Keuangan dan Reviu
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao. Dalam rangka memperoleh
hasil yang maksimal maka Inspektorat Kabupaten Rote Ndao melakukan reviu awal
terhadap Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja OPD untuk penyempurnaannya,
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 29
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
sehingga Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote
Ndao dapat disusun secara baik dan disajikan memadai sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao
didukung dengan anggaran sebesar Rp51.970.000,00 (lima puluh satu juta sembilan
ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan target sasaran 2 dokumen, dengan realisasi
Rp51.652.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau
sebesar 99,39%. Serta Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Rote Ndao didukung dengan anggaran sebesar Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan
juta delapan ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp29.650.000,00 (dua puluh
sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp99.50%.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terlaksananya Review Laporan Keuangan PEMDA Kabupaten Rote Ndao
No Indikator Kinerja Sat
Realisasi
Tahun
2018
2019 Target
akhir
renstra
2019
Target
akhir
2019 Target realisasi Capaian %
1 2 3 4 5 6 9 10
1
Jumlah Laporan
Keuangan
PEMDA
Kabupaten Rote
Ndao
Jumlah 4 1 1 100,00 5 100%
2
Jumlah Laporan
Kinerja PEMDA
Kabupaten Rote
Ndao
Jumlah 4 1 1 100,00 5 100%
Pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
Jumlah Laporan Pemerintah Daerah
1. Terlaksananya Review Laporan Keuangan Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 dengan
realisasi target sasaran sebesar 100% yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Rote Ndao yang siap di audit oleh BPK.
2. Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao
tahun 2019 dengan realisasi target sasaran sebesar 100% yaitu Laporan Kinerja yang
siap dikirim ke Departemen Dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi untuk
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 30
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
dievaluasi.
Sehingga berdasarkan pengukuran skala ordinal tingkat capaian kinerja sasaran
Terlaksananya Review Laporan PEMDA Kabupaten Rote Ndao dikategorikan
Sangat Berhasil.
Sasaran 7 Tercapainya Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
yang bebas dari Pungutan Liar
Sasaran ini dilakukan agar Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik
kepada masyarakat Kabupaten Rote Ndao terbebas dari Pungutan Liar yang dilakukan
oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Anggaran yang dialokasikan untuk
mendukung pencapaian sasaran ini sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dengan target sasaran 5 paket tindakan terhadap pungutan liar, dengan realisasi
penyerapan anggaran sebesar Rp366.772.400,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh
ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 73,35%.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Tercapainya Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bebas dari
Pungutan Liar
No Indikator Kinerja Sat
Realisasi
Tahun
2018
2019 Target
akhir
renstra
2019
Target
akhir
2019 Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5 6 9 10
1
Jumlah Paket
Tindakan terhadap
Pungutan Liar
Jumlah 6 5 5 100,00 0 0%
Pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
Jumlah Paket Tindakan terhadap Pungutan Liar
Tercapainya penindakan terhadap kasus Pungutan Liar di tahun 2018 dengan target
penindakan sebanyak 5 paket tindakan dengan realisasi pencapaian target untuk
indikator kinerja sebanyak 5 paket tindakan penindakan atau 100,00%, sehingga
berdasarkan skala pengukuran ordinal capaian indikator kinerja Tercapainya
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 31
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bebas dari Pungutan
Liar adalah Sangat Berhasil.
Sasaran 8 Terlaksananya Review Dokumen RKPD, KUA-PPAS, RKA,
RENSTRA dan RPJMD 2019 - 2024
Sasaran ini dilakukan agar Dokumen RKPD, KUA-PPAS, RENSTRA, dan RPJMD
2019 – 2024 dapat dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan Review Dokumen RKPD, KUA-PPAS, RENSTRA, dan RPJMD 2019 – 2024
didukung dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan target
sasaran 6 dokumen, dengan realisasi Rp86.512.750,00 (delapan puluh enam juta lima
ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 86,51%.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terlaksananya Review Laporan Keuangan PEMDA Kabupaten Rote Ndao
No Indikator Kinerja Sat
Realisasi
Tahun
2018
2019 Target
akhir
renstra
2019
Target
akhir
2019 Target realisasi Capaian %
1 2 3 4 5 6 9 10
1
Jumlah Laporan
Reviu Dokumen
Perencanaan
Pembangunan dan
Anggaran Daerah
Jumlah 0 6 6 100,00 0 0%
Pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
Jumlah Laporan Hasil Reviu
Terlaksananya Review Dokumen RKPD, KUA-PPAS, RENSTRA, dan RPJMD 2019 –
2024 dengan realisasi target sasaran sebesar 100% sehingga berdasarkan pengukuran
skala ordinal tingkat capaian kinerja sasaran Terlaksananya Review Dokumen
RKPD, KUA-PPAS, RKA dan RPJMD 2019 -2024 dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran 9 Tersedianya Tenaga Pemeriksa Terlatih yang Professional
Sasaran ini dilakukan agar tersedianya Tenaga Pemeriksa Terlatih yang Profesional
melalui bimtek-bimtek dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga
pengawas lainnya maupun oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao sendiri berupa
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 32
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan
aparatur pemeriksa Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan
pengawasan. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
sebesar Rp457.153.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga
ribu rupiah) untuk 3 (tiga) indikator kinerja dengan target sasaran untuk 32 orang
Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah, dengan realisasi penyerapan
anggaran sebesar Rp435.868.900,00 (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus
enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) atau sebesar 95,34%.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Tersedianya Tenaga Pemeriksa terlatih yang profesional
No Indikator Kinerja Sat
Realisasi
Tahun
2018
2019 Target
akhir
renstra
2019
Target
akhir
2019 Target Realisasi
Capaian
%
1 2 3 4 5 6 9 10
1 Jumlah Auditor yang
mengikuti DIKLAT Jumlah 78 15 26 144,44 135 77,04%
2
Jumlah Tenaga
Pengawasan dan
Penilaian
Akuntabilitas Kinerja
yang berkualitas
Jumlah 108 25 48 141,18 135 115,56%
3 Jumlah P2UPD yang
mengikuti DIKLAT Jumlah 7 2 6 300 15 86,67%
Pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
Jumlah Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Tersedianya tenaga pemeriksa terlatih yang professional di tahun 2019 dengan realisasi
pencapaian target untuk indikator:
- Realisasi jumlah pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
sebanyak 26 orang atau 144,44% dari target sebanyak 18 orang.
- Realisasi jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
sebanyak 48 orang atau 141,18% dari target sebanyak 34 orang.
- Realisasi jumlah Diklat P2UPD sebanyak 6 orang atau 300% dari target sebanyak 2
orang.
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 33
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
Sehingga berdasarkan skala pengukuran ordinal capaian indikator kinerja Tersedianya
Tenaga Pemeriksa yang Profesional adalah Sangat Berhasil.
B. REALISASI ANGGARAN
Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan
suatu sasaran yang telah ditetapkan.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, tingkat akuntabilitas dapat disajikan dalam bentuk
laporan realisasi anggaran yang memberikan informasi kinerja keuangan daerah berupa
perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan dalan kurun waktu satu tahun.
Adapun kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019
bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.4.
Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Inspektorat Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2019
NO URAIAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
PROSENTAE
(%)
1 2 3 4 5
A BELANJA DAERAH 4.610.924.900,00 4.265.261.610,00 92,50
I
Belanja Tidak Langsung
(Gaji dan Tunjangan
Penghasilan )
1.910.365.900,00 1.772.666.610,00 92,79
II Belanja Langsung 2.635.559.000,00 2.361.800.000,00 89,61
1. Program pelayanan
Administrasi perkantoran 223.664.000,00 212.878.950,00 95,18
2. Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur, 38.400.000,00 38.091.500,00 99,20
3.
Program Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan keuangan
5.000.000,00 2.779.700,00 55,59
3.
Program Peningkatan Sistim
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah
1.976.342.000,00 1.802.975.950,00 91,23
4.
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
457.153.000,00 435.868.900,00 95,34
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 34
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
BAB IV
P E N U T U P
aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Rote
Ndao sebagai media pertanggungjawaban kepada pemberi amanah dan peningkatan kinerja di
lingkup Inspektorat Kabupaten Rote Ndao. Pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan
dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan
dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten
Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja
(Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).
Keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao sangat
tergantung pada komitmen bersama antara Pejabat dan Aparatur yang didukung dengan etos
kerja yang tinggi dan dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban, serta mampu
melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang baik guna meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan dibarengi oleh suatu perwujudan aparatur
pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bertanggungjawab dalam melaksanakan
kebijaksan-kebijaksan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan
program/kegiatan Inspektorat.
Dari angka perolehan pencapaian kinerja yang telah dipaparkan di atas memang secara
kuantitas pelaksanaan program/kegiatan mencapai hasil yang baik seperti yang ditargetkan
terlihat dari capaian kinerja, namun secara kualitas belum dapat mengatasi permasalahan
pengawasan karena adanya berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal.
Dalam lingkup internal mencakup keterbatasan jumlah sumber daya manusia aparatur,
keterbatasan anggaran, sarana dan personalia serta belum tersedianya data yang lengkap dan
akurat, sedangkan lingkup eksternal diakibatkan oleh objek yang diperiksa terlambat dalam
menindaklanjuti setiap temuan APIP maupun BPK serta belum adanya kesadaran untuk
memperbaiki kelalaian yang ditemukan, sehingga selalu muncul temuan yang sama pada saat
pemeriksaan selajutnya.
LKIP Inspektorat Kab. Rote Ndao Tahun 2019 36
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( L K I P )
T A H U N 2 0 1 9
I N S P E K T O R A T
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2020