Jabatan dan Kompetensi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

http://sumut.kemenag.go.id/

JABATAN DAN KOMPETENSI

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN Oleh : Drs. Mahmun Syarif Nasution, M.AP*

Abstract.

Mahmun Sharif. This study discuss about position and competence of the Head Sub Office of

Religious Affairs (KUA the Head). In this global era, the Office of Religious Affairs of the

problems people faced, a complex, diverse and tend to increase, therefore KUA the Head

should have a variety of competencies in order to run the job properly, correct and optimal. So

before God and before men obtained a great cause. There are a variety of competencies that

must be owned by Head KUA among other sharia competence, positive laws competence,

managerial competence, personal competence, competence Notary and complementary

competencies. How the elaboration these competencies, these studies will try to out the

section.

Kata Kunci: Jabatan, kompetensi dan kepemimpinan

Pendahuluan

Jabatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), adalah sebuah amanah dari Tuhan dan

juga amanah dari Negara. Tugas ini menyangkut permasalahan ibadah, yang dapat dipahami

dalam dua dimensi, yakni dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Artinya

pertanggungjawabannya tidak sekedar didunia tapi juga diakhirat. Sebagaimana sabda Nabi

Muhammad Saw yang artinya ”Setiap kamu adalah pemimpin, dan kelak akan dimintai

pertanggungjawaban tentang segala yang dipimpin. Pimpinan adalah penggembala

bawahannya dan kelak akan diminta pertanggungjawaban tentang gembalanya." (H.R.

Bukhari Muslim)

Di era global ini, Kantor Urusan Agama dihadapkan berbagai persoalan umat, yang

kompleks, beragam dan cenderung semakin meningkat, Karena itu Kepala KUA harus

memiliki berbagai kompetensi agar bisa menjalakan tugasnya dengan baik, benar, dan

http://sumut.kemenag.go.id/ optimal. Sehingga dihadapan Tuhan maupun dihadapan manusia mendapat tempat yang

terpuji.

Jabatan dalam Al-Quran dan Hadits

Dalam al-Quran jabatan atau kedudukan dapat disinonimkan dengan amanah. Al

Quran menjelaskan agar sutau amanat diberikan kepada orang-orang yang benar ahli.

Isyarat ini disebutkan dalam surat al-Nisa ayat 58: yang artinya “Sesungguhnya Allah

menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”

Istilah jabatan dalam hadis dapat disebut dengan kata اإلمارة berasal dari kata-kata أِمرَ - یأَمرُ yang berarti memerintah. Dalam kamus al-Ashri اإلمارة maknanya adalah “

" في البلداّمة السلطان من لھ والیة الع Lafal اإلمارة secara etimologis dapat berarti الحكومة yang berarti

kekuasaan, pemerintah, kepemimpinan. Menurut al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-

Asqalani ada اإلمارة الكبرىyaitu الخلیفة dan ada اإلمارة الصغرى yaitu pemerintahan daerah atau

Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia Jabatan adalah الوالیة على بعض البالد

pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.

Larangan Minta Jabatan

Dalam hadits disebutkan bahwa; Abu Ma’mar mengatakan, Abdul Waris mengatakan,

Yunus mengatakan dari Hasan ia berkata : Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah

SAW bersabda : Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta suatu jabatan

(menjadi pemimpin). Sesungguhnya jika jabatan itu diberikan kepadamu atas dasar

permohonanmu, maka engkau akan memikul tanggung jawab sebagai seorang pejabat. Akan

tetapi jika jabatan itu diberikan kepadamu tanpa permohonan, maka engkau akan

mendapatkan pertolongan dan dukungan dalam kepemimpinanmu. Dan jika engkau

bersumpah karena jabatan tersebut lalu engkau melihat selainnya lebih baik, maka ambillah

yang terbaik itu. dan bayarlah kafarat sumpahmu.

Imam Hafidz Ibi al-‘Ula Muhammad Abdurrahaman Ibnu Abd al-Rahim al-Mubarkafuri dalam

Tuhfah al-Ahwadzi menjelaskan bahwa kata imarah dalam hadis tersebut adalah bermakna

yang berarti pemerintahan,. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kedua hadis di atas الحكومة

didahului dengan fi’il nahyi yaitu التسأل, yang berarti larangan meminta jabatan. Hadis ini

adalah hadis hasan shahih.


Menurut Abi al-Thayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-Adzim Abadiy, arti hadis ini

adalah bahwa seseorang yang miminta jabatan, kemudian diberikannya, maka kehilangan

pertolongan atasnya disebabkan oleh keambisiusan terhadap jabatan itu. Oleh karena dapat

diambil kesimpulan bahwa meminta jabatan yang berkaitan dengan hukum adalah makruh.

Termasuk dalam lingkup imarah adalah Peradilan, hasbah dan lain sebagainya. Al-Hafidz

Ahmad bin Ali bin Hajar al-’Asqalaniy ( 773-852 H) Ibnu Hajar membrikan argumentasi dasar

larangan meminta jabatan kepada seseorang yang ambisi atas suatu jabatan adalah, karena

sesungguhnya seseorang yang tidak memperoleh pertolongan Allah dalam melaksanakan

pekerjaannya, maka tidak akan diperoleh perlindungan untuk pekerjaan itu untuk itu tidak

perlu dipenuhi permintaannya. Seperti diketahui bersama bahwa setiap jabatan tidak akan

terlepas dari berbagai hambatan atau kesulitan. Oleh karena itu yang berakal tidak akan

meminta suatu jabatan.

KUA Sebagai Jabatan Struktural

Sebagai pejabat struktural, kepala KUA terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 100

Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural, Dalam

peraturan tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS

dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang

(pasal 4) dan wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang

(pasal 5).

Sedangkan PNS yang diangkat dalam jabatan struktural pada pasal 5 disebutkan bahwa;

1. Berstatus PNS;

2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat

yang ditentukan;

3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;

4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kuranmgnya bernilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir;

Tugas Kepala KUA Kecamatan


Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan

Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah

kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Statistik dan dokumentasi;

2. Surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA

kecamatan.

3. Pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal

dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Kepala KUA Kecamatan mempunyai tugas :

1. Memimpin bawahan/pelaksana yang terdiri atas petugas tata usaha dan petugas-

petugas lain yang menjadi wewenangnya.

2. Memberi pedoman, dibawah bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas

bawahannya.

3. Menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi vertikal Departemen Agama lainnya

maupun antara unsur departemen di Kecamatan dengan unsur Pemerintah Daerah.

4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala KUA dapat mendelegasikan sebagian

wewenangnya supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh dapat

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Mendefisinikan tugas dengan jelas, Contoh : Kewajiban Kepala KUA selaku Kepala PPN

adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPN.


2. Memberikan wewenang untuk menyelesaikan tugas. Contoh: PPN hanya mengawasi

nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan Pembantu PPN.

3. Menentuan pertanggungjawaban yang dikehendaki. Contoh : Membuat konsep untuk

bahan laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) tahunan KUA guna disampaikan kepada

Kandepag Kabupaten/Kota.

4. Memberikan garis panduan untuk menulis atau mengikuti. Contoh : Memberikan

bimbingan dalam mengisi buku ”Catatan Pemeriksa Nikah” dengan praktek mengisinya

secara tepat.

5. Memantau tugas. Contoh : Kepala KUA melakukan pemantauan baik secara

pemeriksaan di tempat PPN melaksanakan tugasnya (on the spot).

6. Selalu memberikan umpan balik. Contoh : Kepala KUA selalu memberi perhatian atas

laporan dan pelaksanaan tugas PPN serta mengevaluasi secara berkala.

7. Menghargai dan mengakui upaya atau hasil yang dicapai. Contoh : Memberikan

penghargaan (reward) kepada Wakil PPN yang berprestasi dan sebaliknya harus

memberikan sanksi kepada Wakil PPN yang melakukan penyimpangan dalam tugasnya.

Kepemimpian KUA

Kepemimpinan Kepala KUA paling tidak dapat dilihat dari aspek kepemimpinan

pemerintahan (formal leader) dan kepemimpinan sosial (non formal leader). Kepemimpinan

pemerintah adalah proses kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mengikuti proses

kegiatan pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kepemimpinan sosial adalah kepemimpinan yang dipatuhi masyarakat karena

mempunyai wibawa atau memiliki pengetahuan, ketrampilan atau perilaku terpuji, sehingga

mampu menggerakkan dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam

rangka mencapai tujuan.

Kepemimpinan Kepala KUA yang berfungsi ganda di atas dapat dipakai untuk

menyukseskan program pelaksanaan tugas KUA di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu

diperlukan internalisasi nilai-nilai kepemimpinan yang berciri khas akan nilai-nilai seperti

http://sumut.kemenag.go.id/ ;keimanan dan ketaqwaan, ikhlas, semangat sebagai pejuang, sederhana, pantang

menyerah, terbuka, merakyat, pelayan masyarakat, semangat bekerja sebagai ibadah.

Disamping itu dalam penerapannya dapat meneladani kepemimpinan Nabi

Muhammad SAW. yaitu sifat; Sidiq (Jujur), Amanah (terpercaya), Tabligh (Menyampaikan),

Fatonah (Cerdas), maupun yang tercermin dalam akhlak kepemimpinan para sahabat.

Diantaranya 7 (tujuh) macam akhlak kepemimpinan dalam pidato kenegaraan Abubakar

Siddiq : rendah hati, terbuka, amanah dan jujur, adil, tegar dan konsisten penuh rasa

pengabdian dan rasa tanggung jawab, dan semuanya merupakan hasil dari ketaqwaan

kepada Allah.

Lima Tangga Kepemimpinan

Dalam buku ESQ Berdasarkan 6 Rukun Iman dan rukun Islam karya Ary Ginanjar

Agustian disebutkan ada lima tangga kepemimpinan yang diambil dari keteladana

kepemimpinan Nabi Muhammad SAW:

Tangga pertama, Pemimpin yang dicintai. Anda bisa mencintai orang lain tanpa

memimpin mereka, tetapi anda tidak bisa memimpin orang lain tanpa mencintai mereka.

Dapat dilukiskan bahwa seorang pemimpin harus mampu berhubungan secara baik dengan

orang lain, dengan cara mencintai mereka. Tanpa ini orang lain tidak akan mendukung anda,

karena mereka tidak akan menyukai anda.

Tangga kedua Pemimpin yang Dipercaya. Seorang yang memiliki integritas tinggi

adalah orang-orang yang dengan penuh keberanian dan berusaha tanpa kenal putus asa

untuk dapat mencapai apa yang ia cita-citakan. Cita-cita yang dimilikinya itu mampu

mendorong dirinya untuk tetap konsisten dengan langkahnya. Ketika anda mencapai tingkat

ini, maka orang lain akan melihat bagaimana aspek mulkiyah yaitu komitmen anda, dan

kepercayaan ini akan menciptakan pengikit.

Tangga ketiga Pembimbing. Seorang pemimpin yang berhasil bukanlah karena

kekuasaannya, tetapi karena kemampuannya memberikan motivasi dan kekuatan kepada

orang lain. Seorang pemimpin bisa dikatakan gagal apabila tidak berhasil memiliki penerus.

Pada kondisi ini akan tercipta loyalitas, kader-kader penerus dan sekaligus meraih kesetiaan

dari para pengikutnya.

http://sumut.kemenag.go.id/ Tangga keempat Pemimpin yang Berkepribadian. Pemimpin tidak akan berhasil

memimpin orang lain apabila dia belum berhasil memimpin dirinya sendiri. Pemimpin harus

sudah pernah menjelajahi dirinya sendiri dan mengenali secara mendalam siapa dirinya.

Sebelum dia memimpin keluar, dia harus memimpin kedalam.

Tangga kelima Pemimpin Abadi. Saat ini memang ada pemimpin yang sudah dicintai,

dipercaya, dan juga pembimbing yang baik, tetapi umumnya pengaruhnya berhenti pada

suatu masa saja. Prinsipnya adalah mengarahkan orang kepada kebenaran, kebaikan,

kemajuan, dan keberhasilan. Menurut hasil survey Lembaga Leadership internasional

bernama "The Leadership Challenge" di 6 (enam benua) yaitu: Afrika, Amerika Utara,

Amerika Selatan, Eropa dan Australia, responden (para CEO) diminta untuk menilai dan

memilih 7 karakter pemimpin ideal.

KARAKTERISTIK PEMIMPIN IDEAL

Peringkat Characteristic %

Respondents

Edition

2002 1995 1987

1 Honest (jujur) 88 88 83

2 Forward looking (berpikiran maju) 71 75 83

3 Competent (kompeten) 66 63 67

4 Inspiring (dapat memberi inspirasi) 65 68 58

5 Intelligent (cerdas) 47 40 43

6 Fair-minded (adil) 42 49 40

7 Broad-minded (berpandangan

luas) 40 40 37

8 Supportive (mendukung) 35 41 32

9 Straight Forward (terus 34 33 34


terang/jujur)

10 Dependale (bisa diandalkan) 33 32 33

11 Cooperative (bekerjasama) 28 28 25

12 Determined (tegas) 24 17 17

13 Imaginative (berdaya Imajinasi) 23 28 34

14 Ambitious (ambisi) 21 13 21

15 Courageous (berani) 20 29 27

16 Caring (perhatian) 20 23 26

17 Mature (matang/dewasa dalam

berfikir dan bertindak) 17 13 23

18 Looyal (setia) 14 11 11

19 Self-controlled (penguasaan diri) 8 5 13

20 Independent (mandiri) 6 5 10

Karakter pemimpin ideal (Sumber The Leadership Challenge by James M.

Kouzes dan Barry Z. Poster )

Dari data tabel diatas, karakter jujur menduduki peringkat teratas dan tidak tergeserkan.

Dapat dipahami hasil penelitian ini membuka mata kita akan pentingnya internalisasi nilai dan

makna spritualitas dalam ajaran agama dapat dipakai dalam perilaku budaya kerja untuk

keberhasilan pelaksanan tugas maupun pencapaian visi dan misi organisasi.:

Kompetensi Kepala KUA

Kompetensi menurut PP nomor 100 Tahun 2001 tentang Pengangkatan PNS

dalam Jabatan Struktural adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang

Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan

dalam pelaksanaan jabatan. Kompetensi pada hakikatnya dapat dipandang sebagai

sekumpulan kebiasaan yang terkoordinasi, apa yang kita pikikan, rasakan dan kerjakan, agar

http://sumut.kemenag.go.id/ suatu tugas terlaksana. Hakikat suatu kecakapan bukanlah hanya suatu pemahaman, tetapi

merupakan metode internalisasi kebiasaan dan karakter. Kompetensi yang harus dimiliki oleh

seorang Kepala KUA agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik antara lain

memiliki kompetensi penguasaan hukum syariah dan hukum positif, kompetensi manejerial,

kompetensi bahasa dan kompetensi kepribadian.

Pertama kompetensi syariah. Diantara kompetensi yang harus dimiliki antara lain;

Hukum Munakahat, Hukum Waris, Hukum Wakaf, Hukum Zakat, Fiqih kontemporer

(permasalahan kekinian). Kompetensi Syariah tidak hanya dipahami, tetapi menjadi

kebiasaan dan karakter, sehingga kasus-kasus yang menyimpang dari syariah tidak terjadi

dalam pelaksanaan tugas pelayanan KUA.

Kedua Kompetensi Hukum Positif, antara lain menguasai peraturan perundang-

undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. PMA No. 2 Th. 1989 tentang Wali Hakim

3. UU no. 7 th. 1989 tentang Peradilan Agama

4. SEMA No 2 Th. 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU no. 7 Th. 1989

5. Instruksi Presiden No.1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

6. PP No. 10 Th. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

7. Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

8. Undang-Undang tentang Perlindungan anak, dll

Sama seperti kompetensi terdahulu, kompetensi terhadap Peraturan perundang-

undangan juga tidak sekedar dipahami, tetapi benar-benar dilaksanakan, sehingga tidak

terjadi penyimpangan Undang-Undang.

Ketiga, Kompetensi Managerial. Untuk meningkatkan fungsi manajemen dan

peningkatan pelayanan KUA kepada masyarakat harus memiliki;

1. Kemampuan Akademik

2. Kemampuan kreatifitas


3. Kemampuan Memimpin

4. Kemampuan Berkomunikasi

5. Penguasaan Aspek Administrasi

6. Kemampuan Memotivasi Staf

7. Kemampuan Koordinasi dan pengawasan

8. Gaya Kepemimpinan

9. Koordinasi dengan atasan

10. Koordinasi dengan bawahan

11. Koordinasi lintas sektoral.

Keempat, Kompetensi Kepribadian meliputi perilaku tertib, disiplin, jujur,

bertanggungjawab

Kelima, Kompetensi Kenotariatan, meliputi kemampuan dalam pembuatan akta-akta

dan pencatan buku nikah.

Kelima Kompetensi Pelengkap, meliputi Kemampuan berbahasa asing (Arab dan

Inggris) dan memahami sosial kultural diwilayah kerjanya.

Pada dasarnya kelima kompetensi tersebut tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Realitanya kesempurnaan kompetensi atau dengan

kata lain penguasaan unsur-unsur kompetensi secara keseluruhan adalah sesuatu yang sulit

dimunculkan karena setiap orang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan budaya

pasti memiliki kekurangan-kekurangan. Yang jelas makin bervariasi kemampuan kompetensi

yang dimiliki Kepala KUA kinerja pelayanan terhadap masyarakat semakin baik.

Penutup

Jabatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah amanah Allah dan amanah

Pemerintah. Untuk mendukung kelancaran tugas, pengangkatan PNS sebagai Kepala KUA

Kecamatan harus memiliki kompetensi tertentu berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap

http://sumut.kemenag.go.id/ perilaku yang diperlukan dalam pelaksanakan jabatan sebagaimana diatur dalam PP nomor

100 Tahun 2001 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. Seorang Kepala KUA

Kecamatan paling tidak harus memiliki kompetensi penguasaan syariah, hukum positif,

manejerial, kepribadian dan penguasaan bahasa asing. Kesempurnaan kompetensi atau

dengan kata lain penguasaan unsur-unsur kemampuan yang mesti dimiliki Kepala KUA akan

menopang kinerja pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Departemen Agama. 2004. Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, Direktorat .lendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Jakarta.

2. Departemen Agama, 2003, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkaivinan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta.

3. KMA No. 517 Tahun 2003 Tentang Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan 4. KMA No. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah

5. Departemen Agama 2005, Pedoman Penghulu, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta

6. Harianja. Marihot Tua Effendi, Drs., M.Si. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Grasindo, Bandung

7. Hasibuan. Melayu SP, 1998, ,Manajemen Sumber• Daya Manusia, Bina Aksara, Jakarta.

8. LAN Rl. 2002, Akuntabilitas dan Good Governance, LAN Rl. Jakarta. , 1999, Perencanaan Strategik Pemerintah, LAN Rl, Jakarta. .2003, Manajemen Kepegawaian Negara, LAN RI, Jakarta.

9. Muzakir, H, Pedoman Umum Tugas-tugas Pokok Penghulu,2005.TOT Widyaiswara Rumpun Urusan Agama Islam, Jakarta.

10. Maskur Ali, Imam, Pembinaan Profesionalisme Penghulu, 2005,TOT Widyaiswara Rumpun Urusan Agama lslam, Jakarta.

*Penulis adalah Widyaiswara Madya di Balai Diklat Keagamaan Medan

Documents

Jabatan dan Kompetensi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan