PEMERINTAH KABUPATEN SLEMANKECAMATAN PAKEM

LURAH DESA PAKEMBINANGUN

Kepada YTH. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 54/Pdt.G/2004/PN. Slmn.Pengadilan Negeri Slemandi S L E M A N.

Dengan hormat,

Bertanda-tangan di bawah ini NOOR EDI PAMUNGKAS, yang dalam hal ini bertindak di dalam kapasitas jabatannya selaku Lurah Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman; berkantor di Balai Desa Pakembinangun Pakem Sleman; yang selaku demikian, berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman; yang di dalam perkara ini diposisikan sebagai TERGUGAT V; sedemikian untuk selanjutnya di dalam perkara ini berkehendak pula untuk disebut sebagai :

----------------------------------------TERGUGAT V; --------------------------------------

Sehubungan dengan Surat Gugat Para Penggugat tertanggal 24 April 2004 berikut revisinya tertanggal 15 Juni 2004 (selanjutnya disebut sebagai Surat Gugat); dengan Tergugat V berkehendak menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Para Penggugat telah salah memilih forum pengadilan dalam gugatannya terhadap Tergugat V/Pemerintah Desa Pakembinangun.

Dengan amat garangnya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat V/Pemerintah Desa Pakembinangun terlibat atau bahkan ikut serta di dalam hal yang oleh Para Penggugat didalilkan sebagai pelanggaran hukum. Mohon periksa posita butir 12 baris ke-5 sampai ke-8 dari bawah, serta posita 14, baris 7 sampai 11.

1

Walaupun sekedar desa yang awam dunia peradilan, tetap saja Tergugat V menyangkal keras dalil aniaya Para Penggugat itu.Lebih daripada itu, menjadi jelas bahwa Para Penggugat telah menggugat Tergugat V secara serampangan. Gugatan terhadap Tergugat V/Pemerintah Desa Pakembinangun berdasarkan dalil-dalil di atas, betapapun aniaya dan sesatnya dalil itu, menurut hukum acara harus diajukan di hadapan Peradilan Tata Usaha Negara. Maka gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat V/Pemerintah Desa Pakembinangun berdasarkan dalil-dalil itu di hadapan Pengadilan Negeri sebagaimana yang terjadi pada perkara ini, secara formil adalah salah dan keliru.

Nyata pula bahwa Para Penggugat di dalam Surat Gugatnya ingin memberi kesan bahwa Tergugat V yang notabene pejabat eksekutif telah melakukan tindakan sewenang-wenang (detournement de pouvoir) di dalam jabatannya, betapapun kesan itu adalah fiksi belaka, tetap saja terhadap urusan itu saluran legal yang tersedia adalah bukan Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Halaman 2 Surat Gugat memposisikan subjek hukum bernama

PUTRI ROSITA DEWI sebagai Tergugat IV, yang oleh Para Penggugat didalilkan sebagai « ANAK TRI NINGSIH ». Periksa halaman 6 Surat Gugat butir ke-13, baris ke-tiga dari atas.

Di se-antero Desa Pakembinangun tidak pernah ada subjek hukum bernama PUTRI ROSITA DEWI.

Di Desa Pakembinangun memang pernah hidup subjek hukum bernama TRININGSIH (bukan sembrono dieja menjadi « TRI NINGSIH » sebagaimana di dalam Surat Gugat) yang memang ahli waris Almarhum DJUPRIHARDJONO. Tapi TRININGSIH itu pun telah meninggal dunia pula. Adalah pasti, nyata, dan final; bahwa Almarhumah TRININGSIH tidak memiliki anak bernama PUTRI ROSITA DEWI.

Sumangga Para Penggugat membuktikan tentang keberadaaan subjek hukum bernama PUTRI ROSITA DEWI yang oleh Para Penggugat didalilkan sebagai anak dari « TRI NINGSIH.

3. Kalau dalam Surat Gugatnya, halaman 5 butir 12 baris ke-4 sampai

ke-5 dari bawah, Para Penggugat mendalilkan adanya “tindakan pelanggaran hukum yang terencana dan sistemik” berkaitan dengan keabsahan peralihan hak atas bidang tanah Persil 121 b dari Leter C 172 atas nama Tjokrohardjono, sedemikian itu niscaya mengkait kepada pembuatan dokumen-dokumen kepemilikan atas sesuatu hak tertentu, maka barang tentu urusan yang didalilkan itu

2

pertama-tama berada di dalam lapangan hukum pidana. Dan barang tentu pula hal itu pertama-tama harus diselesaikan menurut mekanisme hukum pidana pula.

Sedemikian baru adil apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang menerima, tidak berwenang memeriksa, dan tidak pula berwenang mengadili gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat V dan Tergugat VII ; berdasarkan alasan bahwa itu merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam pada itu adil pula apabila Gugatan Para Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan error in persona, maupun berdasarkan alasan bahwa dalil Para Penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Pidana.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat lagi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;

2. Tergugat V tegas menolak seluruh dalil, argumen dan pernyataan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis oleh Tergugat V diakui kebenarannya;

3. Tergugat V tegas menyangkal dalil Para Penggugat bahwa Pak DJAMA’UN (kini almarhum, ayahanda Para Penggugat) belum pernah memperalihkan hak/menjual obyek sengketa.

Sumangga Para Penggugat berikhtiar membuktikan dalilnya itu.

Nyatanya Pak DJAMA’UN, semasa hidupnya, telah menjual objek sengketa kepada Pak DJUPRIHARDJONO (kini almarhum, ayahanda Para Tergugat I, II, III).

4. Kalau peralihan persil 121 b, Leter C No.172 atas nama Tjokrosardjono kemudian oleh Para Penggugat secara serampangan dan tidak spesifik didalilkan sebagai “tanpa alasan yang jelas dan tanpa dasar hukum sama sekali” (posita 11 Surat Gugat), maka tentu saja Tergugat V menyangkal keras.

Silakan Para Penggugat mencoba membuktikannya.

Peralihan hak atas persil 121 b, Leter C No.172 sejak awal sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 70, Gambar Situasi No. 2276

3

tanggal 11 Mei 1989, adalah sesuai dengan hukum, dan dilaksanakan menurut prosedur hukum pula. Sama sekali tidak ada persoalan tentang hal itu.

5. Tergugat V tegas menyangkal dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat masih memiliki hak atas sebidang tanah objek sengketa sebagaimana yang saat ini termaktub di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 70, Gambar Situasi No. 2276 tanggal 11 Mei 1989, luas 866 (delapanratus enampuluh enam) meter persegi, atas nama DJUPRIHARDJONO; yang terletak di Pakembinangun, Pakem, Sleman.

Objek Sengketa itu secara hukum nyata-nyata sepenuhnya telah merupakan milik segenap ahliwaris DJUPRIHARDJONO berdasarkan klausula warisan.

6. Bahwa pada tahun 1998, memang pernah terjadi rembugan dan perundingan antara Para Penggugat dengan Tergugat I sehubungan dengan Objek Sengketa. Tapi itu bukan pertemuan tentang klaim kepemilikan Para Penggugat terhadap Objek Sengketa. Itu adalah rembugan dan perundingan yang mengerucut kepada permintaan Para Penggugat agar Tergugat I bersedia (1) memberi tambahan keluasan terhadap bidang tanah yang pernah diberikan almarhum Pak DJUPRIHARDJONO kepada almarhum DJAMA’UN; dan (2) agar Tergugat I bersedia memberi akses jalan bagi bidang tanah hasil pemberian tersebut; akses mana melewati bidang tanah Objek Sengketa.

Kalau permintaan tambahan keluasan tanah maupun permintaan akses jalan itu kemudian sekarang berubah menjadi gugatan klaim kepemilikan; maka silakan Para Penggugat membuktikan segala dalil-dalilnya sambil merenungkan urusan kepatutan, keadilan, maupun kepantasan di dalam hidup bermasyarakat di pedesaan.

7. Bahwa permohonan ganti rugi dan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat adalah tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar hukum apapun, sedemikian adalah adil apabila Tergugat V bermohon agar Pengadilan Negeri Sleman menolak permohonan Para Penggugat itu berikut segenap permohonan Para Penggugat selebihnya;

8. Pada bagian ini pula Tergugat V ingin menyampaikan urusan-urusan yang mengkait dengan persoalan Objek Sengketa di atas sebagai berikut :

a. Bahwa Desa Pakembinangun sebagaimana adanya saat ini berasal dari penggabungan tiga Kalurahan ; yakni Kalurahan Pakem, Kalurahan Wonogiri dan Kalurahan Padasan;

4

b. Bahwa sebelum terjadinya penggabungan 3 Kalurahan tersebut menjadi Desa Pakembinangun, ketiga-tiga Kalurahan yang bergabung itu masing-masing memiliki Buku Leter C sendiri, dalam mana dicatat bidang-bidang tanah yang terletak di masing-masing wilayah Kalurahan-Kalurahan tersebut;

c. Bahwa setelah penggabungan 3 Kalurahan tersebut menjadi Desa Pakembinangun, belum pernah dilaksanakan konsolidasi terhadap buku leter C bekas Kalurahan Pakem; buku leter C bekas Kalurahan Wonogiri; dan buku Leter C Kalurahan Padasan. Sedemikian 3 Buku Leter C yang masing-masing berasal dari 3 Kalurahan yang bergabung itu, sampai saat ini semuanya masih dipelihara dan masih dipergunakan oleh Desa Pakembinangun yang merupakan Desa hasil penggabungan 3 Kalurahan di atas.

d. Bahwa sebelum berlakunya UUPA di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, jual-beli tanah di Desa Pakembinangun dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat maupun ketentuan-ketentuan lokal yang berlaku di daerah Istimewa Yogyakarta; dan itu semua menggunakan mekanisme yang mengkait kepada Buku-buku Leter C yang dipelihara dan dipergunakan oleh Desa Pakembinangun.

9. Tergugat V tegas menyangkal seluruh pernyataan, dalil, argumen, klaim maupun petitum Para Penggugat selebihnya.

Berdasarkan segala hal di atas, dengan ini Tergugat V bermohon agar kiranya Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P R I M A I R

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat V;

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum dan memerintah Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini.

5

II. DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat membayar biaya perkara;

S U B S I D A I R

Mohon putusan seadil-adilnya.

Atas terkabulnya permohonan Tergugat V, dengan ini Tergugat V menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya.

Sleman, 6 Juli 2004.Hormat Tergugat V/Pemerintah Desa Pakembinangun,

NOOR EDI PAMUNGKASLurah Desa Pakembinangun

6

PEMERINTAH DESA PAKEMBINANGUNKECAMATAN PAKEM - KABUPATEN SLEMANKantor Desa Pakembinagun, ………….. Telp.

Kepada YTH. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 54/Pdt.G/2004/PN. Slmn.Pengadilan Negeri Slemandi S L E M A N.

Dengan hormat,

7

Bertanda-tangan di bawah ini saya :

NOOR EDI PAMUNGKAS, bertempat tinggal di Dusun Sukunan, RT. 05 - RW. 25, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Desa Pakembinangun yang dalam perkara ini didudukkan sebagai sebagai TERGUGAT V ;

Terhadap Surat Gugat Para Penggugat tertanggal 24 April 2004 berikut revisinya tertanggal 15 Juni 2004 (mohon selanjutnya disebut sebagai Surat Gugat) dengan ini Tergugat V menyampaikan tanggapannya antara lain sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur antara lain karena :

a. Mengandung error in persona yakni ketika pada pada halaman 2, Surat Gugat Penggugat tertanggal 24 April 2004 mengidentifikasikan Tergugat IV sebagai persona bernama PUTRI ROSITA DEWI yang nyata-nyata adalah keliru bin salah;

Berdasarkan dokumen legal yang Tergugat V ketahui karena jabatannya, nyata-nyata bahwa anak kandung almarhumah Ny. TRININGSIH (yang tiada lain merupakan saudara kandung Tergugat I, II dan III) adalah persona bernama PUTRI ROSITA SARI dan sama sekali berbeda dengan persona bernama PUTRI ROSITA DEWI yang oleh Para Penggugat didudukkan sebagai Tergugat IV di dalam surat gugatnya itu. Barang tentu secara hukum bahwa PUTRI ROSITA SARI berbeda alias tidak sama dengan PUTRI ROSITA DEWI.

Sedemikian menjadi jelas bahwa surat gugat Penggugat memuat error in persona yang mengakibatkan kaburnya Surat Gugat dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

b. Sungguh kami orang yang awam hukum sangat bingung ketika berusaha memahami Surat Gugat Para Penggugat yang amat panjang itu, yang berakibat tidak jelasnya pokok permasalahan serta perbuatan apa yang sebenarnya oleh Para Penggugat disangkakan telah dilakukan Tergugat I s.d. VII, sebagimana yang perbuatan itu diistilahkan dalam posita-posita Surat Gugat yang mbulet itu sebagai perbuatan/tindakan yang “sewenang-wenang”, “melanggar hukum”, “sepihak”, “pelanggaran hukum yang terencana dan sistemik” maupun “melawan hukum” itu.

8

Pun jika Tergugat V dan Tergugat VII yang notabene adalah pejabat eksekutif yang dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang (detournemont de povoir) maka salurannya adalah melalui Lembaga Peradilan bernama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukannya Lembaga Peradilan Umum bernama Pengadilan Negeri Sleman.

Sedemikian menjadi jelas bahwa surat gugat Penggugat salah jalur dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat itu dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

5. Sejauh Tergugat V yang awam hukum ini pahami dari Surat Gugat Para Penggugat adalah urusan keabsahan peralihan bidang tanah Persil 121 b dari Leter C 172 atas nama Tjokrohardjono, sebagaimana yang di dalam halaman 5 (lima) butir 12 (duabelas) baris keempat sampai kelima dari bawah, Surat Gugat Para Penggugat dikatakan sebagai “tindakan pelanggaran hukum terencana dan sistemik” itu ; sedemikian menurut hemat Tergugat V hal itu tiada lain adalah sangkaan terjadinya suatu tindak kejahatan (pidana);

Karena urusannya adalah sangkaan adanya perbuatan pidana yang notabene berada di dalam wilayah hukum pidana maka hal itu merupakan kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan memprosesnya secara hukum pula.

Oleh karena itu menjadi adil dan wajar apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena belum ada putusan pidana atas sangkaan perbuatan pidana atas peralihan bidang tanah Persil 121 b itu;

II. DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat lagi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;

11. Tergugat V tegas menolak seluruh dalil, argumen dan pernyataan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas oleh Tergugat V diakui kebenarannya;

12. Tergugat V tegas menyangkal jika Djama’un (ayahanda Para Penggugat) belum pernah maupun tidak merasa menjual/mengalihkan bidang tanah obyek sengketa, sebagaimana hal itu dengan mudah akan kami sampaikan pada gilirannya nanti;

9

13. Tergugat V menyangkal tegas bahwa proses peralihan bidang tanah (pemindahbukuan) Persil 121 b dari Leter C Nomor : 172 atas nama Tjokrosardjono adalah melawan hukum dengan cara kong-kalikong bin akal-akalan.

Silakan kalau Para Penggugat mampu membuktikan perbuatan Tergugat V mana saja yang melawan hukum itu ? serta aturan hukum mana yang telah dilawan/dilanggar oleh Tergugat V ?;

Buktikan pula letak di mana ketidakjelasan alasan maupun dasar hukum beralihnya obyek sengketa sebagaimana dalil itu secara sesat dimuatkan oleh Para Penggugat pada posita angka 11 pada Surat Gugatnya?

14. Tergugat V tegas menyangkal dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat masih memiliki hak atas sebidang tanah obyek sengketa sebagaimana yang saat ini termaktub di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 70, Gambar Situasi No. 2276 tanggal 11 Mei 1989, luas 866 (delapanratus enampuluh enam) meter persegi, atas nama Djuprihardjono; yang terletak di Pakembinangun, Pakem, Sleman; saat ini dikuasai oleh Tergugat I s.d. Tergugat IV;

15. Bahwa pada tahun 1998, pernah pula dilakukan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II yang antara lain berujung pada permintaan Para Penggugat terhadap sebagian obyek sengketa untuk akses jalan selebar 3 (tiga) meter menuju kediaman Tergugat Berkepentingan; Sedemikian Tergugat V bingung campur heran kenapa saat ini Para Penggugat malah mendaku obyek sengketa;

16. Bahwa permohonan ganti rugi dan sita jaminan yang diajukan Penggugat adalah tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar hukum apapun, sedemikian sepatutnya apabila Tergugat V bermohon agar Pengadilan Negeri Sleman menolak permohonan Penggugat itu berikut segenap permohonan Penggugat selebihnya;

17. Pada bagian ini pula Tergugat V ingin menyampaikan secara umum hal-hal administratif berkaitan dengan Desa Pakembinangun, sebagai berikut :

e. Bahwa pada awalnya Desa Pakembinangun berasal dari penggabungan tiga kelurahan yakni Kelurahan Pakem, Kelurahan Wonogiri dan Kelurahan Padasan;

f. Bahwa sebelum penggabungan itu, ketiga kelurahan tersebut masing-masing memiliki Buku Leter C yang merupakan catatan

10

bidang-bidang tanah di masing-masing wilayah ketiga Kelurahan tersebut;

g. Bahwa setelah penggabungan ketiga kelurahan sebagaimana kemudian menjadi Desa Pakembinangun, tidak pernah dilakukan konsolidasi buku leter C dari eks. Kelurahan Pakem, eks. Kelurahan Wonogiri dan eks. Kelurahan Padasan, sedemikian ketiga Buku Leter C itu masih berlaku sampai dengan saat ini;

h. Bahwa sebelum berlakunya UUPA di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, jual beli tanah di Desa Pakembinangun dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat;

18. Bahwa Tergugat V menyangkal dalil-dalil Para Penggugat untuk selebihnya seraya mempersilakan penggugat untuk mencoba membuktikan seluruh dalil-dalilnya yang sesat itu;

III. DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat V Konpensi, di dalam perkara Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, bermaksud menyampaikan gugat rekonpensi, sedemikian posisi-posisi para pihaknya menjadi sebagai berikut :

a. Penggugat I Konpensi, di dalam perkara Rekonpensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensi I;

b. Penggugat II Konpensi, di dalam perkara Rekonpensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensi II;

c. Penggugat III Konpensi, di dalam perkara Rekonpensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensi III;

d. Penggugat IV Konpensi, di dalam perkara Rekonpensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensi IV;

e. Penggugat V Konpensi, di dalam perkara Rekonpensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensi V;

f. Penggugat VI Konpensi, di dalam perkara Rekonpensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensi VI;

Selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi.

g. Tergugat I Konpensi, di dalam perkara Rekonpensi ini disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensi I;

h. Tergugat II Konpensi, di dalam perkara Rekonpensi ini disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensi II;

11

i. Tergugat III Konpensi, di dalam perkara Rekonpensi ini disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensi III;

j. Tergugat IV Konpensi, di dalam perkara Rekonpensi ini disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensi IV;

k. Tergugat VI Konpensi, di dalam perkara Rekonpensi ini disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensi VI;

l. Tergugat VII Konpensi, di dalam perkara Rekonpensi ini disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensi VII;

Selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi.

m. Tergugat Berkepentingan Konpensi, di dalam perkara Rekonpensi ini disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensi VIII;

Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat V pada eksepsi dan pokok perkara, mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan di dalam rekonpensi ini;

2. Selama bertahun-tahun sejak tanah obyek sengketa yang dibeli secara sah waktu itu oleh ayahanda Turut Tergugat Rekonpensi I s.d. Turut Tergugat Rekonpensi III/ kakek Turut Tergugat Rekonpensi IV itu dari ayahanda Para Tergugat Rekonpensi, sejak proses tanah itu dimohonkan sertifikasi yang barang tentu telah diumumkan di Pengumuman Desa Pakembinangun sebagaimana selama tenggang waktu itu tak pernah ada keberatan dari Para Tergugat Rekonpensi.

Bahwa kemudian pada tahun 1998 Para Tergugat Rekonpensi bermusyawarah dengan Turut Tergugat Rekonpensi I dan Turut Tergugat Rekonpensi II dihadapan Pamong Desa Pakembinangun yang pada pokoknya Para Tergugat Rekonpensi meminta tambahan tanah dan akses jalan selebar 3 (tiga) meter menuju kediaman Turut Tergugat Berkepentingan Rekonpensi.

Sejauh yang Penggugat Rekonpensi ketahui dari para pemangku Pamomg Desa sebelumnya bahwa tanah tempat bangunan kediaman Turut Tergugat Berkepentingan Rekonpensi adalah pemberian dari ayahanda Turut Tergugat Rekonpensi I s.d. Turut Tergugat Rekonpensi III/ kakek Turut Tergugat Rekonpensi IV. Sedemikian apabila saat ini Para Tergugat Rekonpensi mendaku obyek sengketa adalah miliknya maka dalam dataran moral filosofis

12

adat jawa dapat diumpamakan dengan istilah “diwenehi ati isih ngrogoh rempelo” (sudah diberi hati masih mengambil ampela).

Jikalau dengan perkara ini, Para Tergugat Rekonpensi melibat-libatkan Penggugat Rekopensi, maka itu justru merupakan hal yang tidak patut, karena selama ini Penggugat Rekopensi telah menyampaikan informasi dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya tetapi malah digugat dan disuruh membayar sejumlah uang yang kami pun belum pernah membayangkannya.

Tidakkah Para Tergugat Rekonpensi ingat bahwa tindakan meminta tambahan tanah dan akses jalan kepada Turut Tergugat Rekonpensi I dan Turut Tergugat Rekonpensi II di atas sesungguhnya adalah suatu bentuk dari pengakuan bahwa obyek sengketa adalah milik Turut Tergugat Rekonpensi I s.d. Turut Tergugat Rekonpensi IV. Logikanya kalau obyek sengketa adalah milik Para Tergugat Rekonpensi maka tidak perlu meminta tambahan tanah dan akses jalan kepada Turut Tergugat Rekonpensi I dan Turut Tergugat Rekonpensi II.

Bahwa sungguh tidak patut apabila wafatnya ayahanda Para Tergugat Rekonpensi dikatakan lantaran shock berat akibat mengetahui obyek sengketa telah disrtifikasi oleh ayahanda Turut Tergugat Rekonpensi I s.d. Turut Tergugat Rekonpensi III/ kakek Turut Tergugat Rekonpensi IV. Dimana letak ngabekti alias mikul dhuwur mendhem jero anak kepada orang tuanya?

Tidakkah Para Tergugat Rekonpensi merasa malu, meskipun sedikit terhadap gugatan konpensi yang diajukannya saat ini ?

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi merasa sangat terganggu bahkan harus mengeluarkan banyak pikiran, tenaga serta biaya-biaya untuk menghadiri sidang-sidang perkara ini, sedemikian patut pula Para Tergugat Rekonpensi dihukum mengganti biaya materiil (uang bensin dan uang makan siang) untuk setiap kali persidangan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang akan dimasukkan ke dalam Kas Desa.

Bahwa berdasarkan segala hal di atas, dengan ini Tergugat V/Penggugat Rekonpensi bermohon Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P R I M A I R

I. DALAM EKSEPSI

4. Mengabulkan eksepsi Tergugat V;

13

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

II. DALAM KONPENSI

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan menurut hukum jual beli atas obyek sebagaimana yang obyek tersebut saat ini diuraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 70, Gambar Situasi tanggal …… No. ……., luas 866 (delapanratus enampuluh enam) atas nama Djupihardjono, yang pernah terjadi antara ayahanda Turut Tergugat Rekonpensi I s.d. dan Turut Tergugat Rekonpensi III/ kakek Turut Tergugat Rekonpensi III dengan ayahanda Para Tergugat Rekonpensi;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonpensi I adalah pembeli yang beritikad baik pada jual-beli tersebut amar butir 2 putusan rekonpensi ini;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Turut Tergugat Rekonpensi I s.d. dan Turut Tergugat Rekonpensi IV adalah pemilik sah atas tanah sebagaimana termaktub pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 70, Gambar Situasi tanggal …… No. ……., luas 866 (delapanratus enampuluh enam) atas nama Djupihardjono;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi biaya mengadiri persidangan sebesar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali sidang; yang wajib dibayarkan dalam batas waktu 14 (empatbelas) hari sejak putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDIAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

14

Demikian tanggapan Tergugat V/Penggugat Rekonpenssi dan atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Lurah Desa Pakembinangun

NOOR EDI PAMUNGKAS

15