JUNIARDI S.I.P, M.HKetua KOMISI INFORMASI Provinsi LAMPUNG

Transparansi Cegah

Korupsi !

UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 1995-2010

Variabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia:

Persepsi adanya suap untuk:1. Mempercepat ijin usaha2. Mempercepat instalasi utilitas publik3. Keringanan pembayaran pajak daerah4. Mendapatkan kontrak publik5. Mendapat keputusan menguntungkan dalam selisih usaha6. Mempengaruhi pembuatan kebijakan

Persepsi adanya pelanggaran di pemerintahan:1. Gratifikasi2. Penyalahgunaan dana dan fasilitas3. Kontrak publik yang diberikan berdasarkan hubungan pribadi atau afiliasi politik

Persepsi tentang Upaya Pemda dalam pemberantasan korupsi:1. Usaha Pemerintah Kota memberantas korupsi2. Usaha Lembaga Penegak Hukum di daerah

KOMISI INFORMASI LOKOMOTIF TRANSPARANSI

5

PROFIL WILAYAH KAB. LEBAK

Luas Wilayah : 3.044,72 km2 (304.472 Ha)

atau sekitar 32% dari

luas wilayah Propinsi Banten

Batas Wilayah :

Utara : Kabupaten Serang dan Tangerang

Selatan : Samudera Indonesia

Timur : Kabupaten Bogor dan Sukabumi

Barat : Kabupaten Pandeglang

JmlJml.. Penduduk Penduduk : 1.2: 1.23434..45459 9 jiwajiwa (200(20099))

Tingkat Tingkat LPPLPP : 1: 1,72 %,72 % (2009) (2009)

Desa Desa Tertinggal Tertinggal : 190 Desa (2004): 190 Desa (2004)

112626 Desa (200 Desa (2009)9)

AdmAdm.. Pemerintahan Pemerintahan : 28 : 28 KecamatanKecamatan

5 Kelurahan5 Kelurahan

3340 40 DesaDesa

Garis Pantai Garis Pantai : 91,42 : 91,42 KilometerKilometer

Pandeglang

TangerangSerang

Bogor

Sukabumi

SKENARIO DAN TAHAPANTRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DI KAB. LEBAK PROV. BANTEN

STEERING THE ISSUESTEERING THE ISSUEMENGEMBANGKAN MENGEMBANGKAN

WACANA T & PWACANA T & P

BUILDING TRUSTBUILDING TRUSTMEMBANGUN RASA MEMBANGUN RASA

SALING PERCAYASALING PERCAYA

MENGGALANG MENGGALANG KOMITMENKOMITMEN

TIGA PILAR GGTIGA PILAR GG

KONSOLIDASIKONSOLIDASI

SOSIALISASISOSIALISASI

OPTIMALISASIOPTIMALISASI

PRA KONDISIFUNGSIONALISASI &

IMPLEMENTASI

PELETAKAN FONDASI AWAL TRANSPARANSI DAN

PARTISIPASI

Berlakunya Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kab. Lebak.

Forum Multi Stakeholders menjadi Inisiator Rancangan Perda Transparansi Partisipasi (difasilitasi oleh BAPPENAS, KEMENDAGRI & BANK DUNIA).

Sejak Januari 2006, Pemda Kabupaten Lebak telah mengoperasikan secara efektif :Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dan Perusahaan Daerah Lebak Niaga (PDLN).

Sejak Januari 2006, Pemda Kabupaten Lebak telah mengoperasikan secara efektif :Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dan Perusahaan Daerah Lebak Niaga (PDLN).

• LPE Tahun 2004 = 3,14%• LPE Tahun 2009 = 4,15%

• PDRB Tahun 2004 = Rp 4,86 Triliun Lebih• PDRB Tahun 2009 = Rp 7,27 Triliun Lebih

• PDRB per Kapita 2004 = Rp 4.151.754,-• PDRB per Kapita 2009 = Rp 5.715.630,-

• PAD APBD TA. 2004 = Rp 10 Milyar Lebih• PAD APBD TA. 2010 = Rp 69 Milyar Lebih

• Total Investasi 2004 = Rp 368 Milyar Lebih• Total Investasi 2009 = Rp 1,87 Trilyun Lebih

ditambah US $ 412.340.000,-

Kinerja Ekonomi Kab. Lebak pasca Perda Transparansi dan Partisipasi (No.6 Th 2004 )

Terbuka

Sekarang

Bireaucratic secrecy

Political secrecy

Dikecua likan/

RAHASIAGenuine secrecy

Uji konsekuensi dan uji kepentingan publik

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publikAsas (Pasal 2)(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Diijinkan TERBUKA

Makna Keterbukaan Informasi Publik

SEJARAHSejarah UU KIP

• Sebuah RUU semula diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil dengan nama RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP)

• RUU ini menjadi inisiatif DPR, dan DPR meminta Pemerintah untuk menyiapkan perbaikan

• RUU KMIP berubah nama menjadi RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

• RUU Keterbukaan informasi Publik disahkan menjadi UU pada tanggal 30 April 2008

• UU KIP berlaku efektif 2 tahun sejak diundangkan (30 April 2010)

• UU ini mengamanatkan 4 peraturan turunan:o PP tentang masa retensi (masa berlaku

kerahasiaan)o PP tentang ganti rugio Peraturan Komisi Informasi tentang

standar layanan informasi publiko Peraturan Komisi Informasi tentang

prosedur penyelesaian sengketa informasi

BADAN PUBLIK adalah:•eksekutif, •legislatif, •yudikatif, dan •badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau •organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

PEMOHON INFORMASI PUBLIK adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang -Undang ini.

KOMISI INFORMASI adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Stakeholders UU KIP

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintahmengenai PelaksanaanUndang-undang nomor 14 tahun 2008 ini diundangkan.

 

Tugas dan tanggungjawab (PP Nomor 61 pasal 14), diantaranya:• Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;• Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;• Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;• Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;• Pengujian Konsekuensi;• Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;• Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu

pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan• Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi

hak setiap orang atas Informasi Publik

Badan Publik dalam Implementasi UU KIP

Perencanaan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan

Pengadaan Barang dan

Jasa

Regulasi dan Keputusan

Nota Dinas & Surat Menyurat

Penganggaran

Informasi Publik di Badan PublikPROSES INFORMASI/ DOKUMEN

JENIS IN

FORM

ASI PUBLIK

INFORMASI DIKECUALIKAN (rahasia)

Informasi yang DIKECUALIKAN (Pasal 17),karena memiliki konsekuensi sbb:a.Dapat menghambat proses penegakan hukum, b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ;g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik).

i. Memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang.

TATA CARA Proses PERMOHONAN INFORMASI

Pengajuan Permohonan

Puas?

Pengajuan Keberatan ke

Atasan

Puas?

Selesai (10 + 7) hari kerja

14 hari kerja

• Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID

• Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja

• Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan

• Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi

Pengaduan Sengketa ke

KOMISI INFORMASI

T

T

Y

30 hari kerja

PERNYATAANGAGAL

T

KESEPAKATANDAMAI

Y

PENYAMPAIANKESIMPULAN

MUSYAWARAHMAJELIS

SIDANG PEMBUKTIAN

Y

PUTUSAN

SIDANG DITUTUP

AKTA PENOLAKAN

TOLAK

T

LS Selain LS

DILENGKAPI

?

7 HK

Registrasi

Y

REGISTRASI (7HK)

Alur Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Informasi Perki 1 Tahun 2013

PERSIDANGAN DI KOMISI INFORMASI

PEMERIKSAAN AWAL MEDIASI (14 HK) PEMBUKTIAN & PUTUSAN

TERPENUHI

?

• Legal Standing Para Pihak

• Jangka Waktu• Kompetensi

(Absolut & Relatif)

PEMERIKSAAN

LENGKAP

?

T

KIRIM SURAT PEMBERITAHUAN

3 HK

Y

PUTUSANSELA

TOLAK Ada Alasan Pengecualian?

PEMANGGILAN

Sepakat?

PERTEMUAN MEDIASI

PEMANGGILAN

PEMBACAAN PUTUSAN

PENYERAHANKE KETUA MK

PEMBERITAHUAN

T

Permohonan PSI

VERIFIKASIDOKUMEN

YT

SANKSI PIDAN

ASANKSI PIDANA dalam UU KIP

• Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51)

• Sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berka-la, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

• Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53)

• Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54)

• Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55)

• Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan.

Juniardi, S.IP, MHLahir di Kota Metro, 3 Juli 1975. Dilantik menjadi Komisioner KOMISI INFORMASI Provinsi Lampung Periode 2011-2014 dan menjadi Ketua. Ketua Forum KI Se Indonesia 2012-Sekarang.

Sebelumnya, aktif di berbagai Surat Kabar lokal dan nasional. Harian Lampung Post (2003-2011), dan kontributor media massa nasional. Anggota Dewan Kehormatan Daerah PWI Cabang Lampung.

Menyelesaikan pendidikan hingga S- 1 di Kota Metro dan melanjutkan jenjang pendidikan Magister Fakultas Hukum di Universitas Lampung, lulus dengan predikat cumlaude.

Mengikuti Pertukaran Pemuda Antar Provinsi tahun 1998 dan menjadi alumni The Future Divice Leader tahun 2010. Pelatihan mediator bersertifikat yang diselenggarakan Institute for Conflict Tranformation (IICT) tahun 2012. Memperoleh penghargaan Kamaroedin dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung tahun 2012. Penulis buku “Hak Anda Mendapatkan Informasi”, Indepth Publishing, 2012.

Juniardi Jun

@joenieardie

“Thank you...”