Click here to load reader

Kajian Peranan APBN dalam Mengatasi Backlog

  • View
    229

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Kajian Peranan APBN dalam Mengatasi Backlog

  • PERANAN APBN DALAM MENGATASI BACKLOG PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)

    Direktorat Anggaran I Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

  • Abstraksi

    Rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan permasalahan yang hingga kini belum dapat diatasi secara tuntas. Meskipun berbagai program telah digulirkan pemerintah untuk menyelesaikannya namun jumlah backlog perumahan semakin bertambah (kebutuhan saat ini mencapai 13,5 juta unit, sedangkan pembangunan rumah baru hanya sekitar 300-400 ribu unit per tahun). Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pimpinan terkait kebijakan pengalokasian anggaran dalam APBN agar lebih efektif dalam memberikan kontribusi mengatasi permasalahan perumahan.

  • DAFTAR ISI

    Hal

    BAB I. PENDAHULUAN ..... 1

    BAB II. STUDI PUSTAKA ............. 3 II.1. Backlog Perumahan 3 II.1.1. Pengertian Backlog Perumahan . 3 II.1.2. Metode Perhitungan Backlog Perumahan 4 II.1.3. Contoh Internasional Perumahan di Amerika Latin . 5 II.1.4. Backlog Perumahan Berdasarkan Data . 5 II.2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah . 6 II.2.1. Pengertian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 7 II.2.2. Gambaran Jumlah MBR berdasarkan Jumlah Penduduk Miskin 7 II.2.3. Backlog Perumahan 8 II.3. Rumah Layak Huni .. 9 II.3.1. Pengertian Rumah .. 9 II.3.2. Rumah Layak Huni . 9 II.4. Pembiayaan Bidang Perumahan . 11 II.4.1. Konsep Pembiayaan untuk Penyediaan Rumah .. 11 II.4.1.1. Peranan Pembiayaan Perumahan 11 II.4.1.2. Pembiayaan Perumahan dan Perekonomian 12 II.4.1.3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Perumahan . 12 II.4.2. Pembiayaan Perumahan di Indonesia 14 II.4.2.1. Gambaran Pembiayaan Perumahan 14 II.4.2.2. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan

    Perumahan 15 II.4.3. Overview Skema Pembiayaan Perumahan di Beberapa Negara Lain . 16

    BAB III. METODOLOGI 18

    BAB IV. PEMBAHASAN .. 18 IV.1. Reviu Skema Pembiayaan Perumahan .. 18 IV.2. Analisis Alokasi Anggaran dalam APBN dalam Mengatasi Backlog

    Perumahan bagi MBR .. 23

    BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .. 25 V.1. Kesimpulan 25 V.2. Rekomendasi 25 V.3. Saran Bagi Kajian Selanjutnya .. 25

  • DAFTAR PUSTAKA 27

  • 1

    BAB I. PENDAHULUAN

    Permasalahan perumahan dan permukiman di Indonesia semakin serius dan kritis (Lisnawati 2015). Tingginya angka backlog menurut perkiraan Kementerian PUPR yang mencapai angka 13,5 juta unit pada tahun 2015 membuat Pemerintah harus hadir dalam mengatasi permasalahan ini. Kebutuhan akan perumahan setiap tahun mencapai 800.000-1.000.000 unit per tahun, sedangkan kemampuan pemerintah dan pengembang hanya di angka 400.000 unit per tahun. Bila kondisinya tak berubah, maka backlog perumahan nasional akan semakin tinggi, apalagi dengan melihat pertumbuhan penduduk rata-rata di Indonesia yang mencapai 1,49% per tahun. Bila asumsinya kemampuan penyediaan rumah oleh pemerintah tetap, backlog perumahan akan meroket (Pakpahan 2015). Seharusnya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan hak bermukim yang layak dan mempunyai hunian yang sehat dan nyaman, sebagaimana telah diamanatkan dalam : Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

    Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 40 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

    Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, jelas mempertegas bahwa peran Negara dibutuhkan dalam menjamin pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh Rakyat Indonesia (Lisnawati 2015). Salah satu penyebab tingginya angka backlog perumahan ini disebabkan rendahnya pembiayaan sektor perumahan dari pemerintah maupun swasta (ibid). Solusi dalam mengatasi backlog antara lain adalah peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk sektor perumahan dan perlunya skema-skema pembiayaan yang tepat (ibid). Sesuai arah kebijakan dan target-target strategis yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, salah satunya terkait kebijakan pembangunan 550.000 unit rumah susun, 50.000 unit rumah khusus, 250.000 unit rumah baru, maupun kebijakan 900.000 unit kredit Kepemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rumah Tapak dan Rumah Susun (ibid). Kebijakan pembangunan ini termasuk di dalamnya program pembangunan sejuta rumah untuk rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (ibid). Pembangunan sejuta rumah untuk rakyat, diharapkan akan menyelesaikan backlog perumahan secara bertahap. Dari program sejuta rumah ini, sebanyak 603.516 unit rumah ditargetkan untuk MBR dan 396.484 unit rumah bagi non MBR (ibid). Dalam hal penyediaan rumah untuk MBR, telah diatur dalamUndang-Undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu : Pasal 1 angka 10 : Rumah Umum adalah rumah yang diselengarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Pasal 1 angka 24 : Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

    Pasal 54 ayat (1) : Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.

  • 2

    Pasal 54 ayat (2) : Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

    Pasal 54 ayat (3) : Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : a. Subsidi perolehan rumah; b. Stimulan rumah swadaya; c. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

    d. Perizinan; e. Asuransi dan penjaminan; f. Penyediaan tanah; g. Sertifikasi tanah; dan/atau h. Prasarana, sarana dan utilitas umum.

    Kementerian PUPR dalam hal ini tentunya tidak dapat menyelesaikan masalah backlog perumahan sendirian. Diperlukan peran aktif seluruh stakeholder di bidang perumahan untuk menyelesaikan backlog tersebut, antara lain pemda dalam hal perijinan dan penetapan tata ruang, pengembang untuk meningkatkan pembangunan rumah dengan harga yang terjangkau serta masyarakat itu sendiri untuk membangun rumah yang layak huni secara swadaya. Kementerian PUPR juga diharapkan untuk terus mendorong pengembang agar membangun rumah murah serta mentaati peraturan tentang pola pembangunan hunian berimbang. Jangan sampai pengembang hanya membangun rumah mewah saja, tapi mereka juga harus ikut memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan membangun rumah sederhana. Terkait hunian berimbang telah diatur pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang, yaitu : Pasal 1 angka 1 : Hunian Berimbang adalah Perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial.

    Pasal 5 : Setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan permukiman wajib dengan hunian yang berimbang, kecuali seluruhnya diperuntukan bagi rumah sederhana dan/atau rumah susun umum.

    Pasal 9 ayat (2) : Perbandingan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3:2:1 (tiga berbanding dua berbanding satu), yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah.

    Pasal 9 ayat (3) : Dalam hal tidak dapat dibangun rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret dapat dibangun dalam bentuk rumah susun.

    Salah satu pokok permasalahan backlog adalah jumlah kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi jika seluruh stakeholder perumahan ikut membantu pemenuhan rumah yang layak huni bagi MBR diharapkan masalah backlog tersebut dapat teratasi. Pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skenario kebijakan anggaran dalam rangka pengurangan backlog perumahan. Anggaran pembangunan yang akan dikeluarkan Tahun

  • 3

    2016 diharapkan dapat mengatasi backlog setidaknya secara bertahap (ibid). DPR RI bersama Pemerintah perlu membahas lebih lanjut kebijakan-kebijakan dalam mengatasi permasalahan backlog tersebut, khususnya dari aspek pembiayaan (ibid). Beberapa alternatif solusi yang harus diperkuat adalah skema KPR FLPP dan SSB. Skema tersebut harus mempermudah rakyat dalam memperoleh hak memiliki hunian yang layak (ibid). Hal lain yang juga penting dalam mengatasi backlog adalah DPR RI bersama pemerintah segera mengesahkan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat agar menjadi payung hukum dalam mengatasi backlog perumahan terutama terkait anggaran dan skema pembiayaan perumahan (ibid).

    BAB II. STUDI PUSTAKA

    II.1. Backlog Perumahan Pembahasan kebutuhan rumah tidak akan lepas d

Search related