Carrefour Jual Minyak Sawit 'Made in Indonesia' Bersertifikat DuniaFeby Dwi Sutianto - detikfinanceSenin, 16/07/2012 12:02 WIB

Foto: Feby-detikFinance

Jakarta - Kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan semakin meningkat. Menangkap peluang tersebut, PT Carrefour Indonesia meluncurkan produk minyak goreng bermerek Carrefour ECOplanet. Produk minyak sawit yang 100% berasal dari Indonesia tersebut juga memperoleh sertifikat dari RSPO berupa Certified Sustainable Palm Oil (CSPO).

"Dengan diluncurkannya minyak goreng Carrefour ECOplanet, produk minyak sawit berkelanjutan pertama yang disertifikasi oleh RSPO di Indonesia, dapat memperkuat komitmen Carrefour dalam mendukung keberlanjutan," ungkap Corporate Affair Director Carrefour Adji Srihandoyo saat peluncuran Minyak Goreng Carrefour Ecoplanet di Carrefour Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (16/7/2012).

RSPO merupakan asosiasi nirlaba international yang mengembangkan dan mengimplementasikan standar global minyak sawil berkelanjutan (CSPO).

Ia menambahkan, peluncuran produk minyak goreng Careefour ECOplanet yang dijual dengan kemasan 1.800 ml dan harga Rp 23.300, merupakan komitmen Carrefour Indonesia dalam menyedian produk ramah lingkungan yang semakin hari semakin dibutuhkan oleh konsumen di Indonesia.

"Konsumen kini memiliki kesempatan untuk ikut andil dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia," imbuhnya.

Penasehat RSPO, Bungaran Saragih mengapresiasi langkah Carrefour Indonesia menjual minyak kelapa sawit bersertifikat CSPO. Mantan Menteri Pertanian ini, juga mengatakan momentum peluncuran minyak sawil Carrefour ECOplanet dapat menjadi memacu industri minyak kelapa sawit di Indonesia untuk memperhatikan lebel yang yang diakui dunia.

"Sudah lama kita bicara tentang RSPO. Kita sangat bergembira sebagai orang Indonesia, kita menjadi negara terbesar penghasil CPO (minyak sawit) yang bersertifikasi dari RSPO. Bukan hanya menghasilkan dan mengekspor terbesar tetapi juga bersertifikasi RSPO. Carrefour juga secara sukarela mau menjual minyak sawiit berlabel RSPO," sambungnya.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurti mengapresiasi langkah Carrefour Indonesia menjual produk minyak sawit bersertifikasi dari RSPO. Namun, Bayu menilai jika produk minyak sawit minyak goreng Carrefour ECOplanet yang berasal dari industri minyak sawit Indonesia, juga bisa dijual pada Carrefour di seluruh dunia.

"Kami berharap produk ini dijual di semua outlet Carrefour di seluruh dunia. Tidak boleh ada alasan Carrefour di Belgia dan negara yang lain menolak minyak goreng dari Indonesia," kata Bayu. (feb/dnl) 

Link : http://finance.detik.com/read/2012/07/16/120226/1966176/1036/carrefour-jual-minyak-sawit--made-in-indonesia--bersertifikat-duniaDiakses : 3 Agustus 2012

Bupati Ngeluh Soal Pengawasan PertambanganFeby Dwi Sutianto - detikfinanceKamis, 12/07/2012 10:02 WIB

Jakarta - Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki kawasan pertambangan mengaku tidak bisa berbuat banyak terhadap kegiatan pertambangan di daerah mereka. Salah satunya Pemda Kabupaten Bangka Tengah.

Kabupaten yang merupakan daerah penghasil timah ini hanya sebagai penonton ketika daerahnya mengalami kerusakan lingkungan. 

Bupati Bangka Tengah, Erzaldi Rosman Djohan mengatakan pihaknya sama sekali tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin dan mengatur lokasi pertambangan, karena menurutnya semua hal tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.

"Kita tidak bisa mengawasi karena bukan hak kita misalnya KP (Kuasa Pertambangan) PT Koba Tin dan PT Timah, sama yang memberikan punishment adalah Kementerian ESDM. Sekarang dimana letak daerah mau ngelarang nggak bisa, mau membina tidak bisa," ungkap Erzaldi saat berbincang dengan detikFinance, Kamis (12/7/2012).

Bupati muda ini, mengaku pengawasan dan pengaturan daerah pertambangan yang menjadi wewenang Kementerian ESDM selama ini sangat minim. Menurutnya, Kementerian ESDM relatif sangat jarang turun ke daerah untuk melaksanakan tugasnya.

"Bikin izin dia (ESDM) tapi tidak optimal (pengawasan). Yang saya sampaikan begini apa yang dia bisa lakukan pengawasan dari luar yang dilakukan hanya 6 bulan atau 3 bulan sekali. Air butek dimana-dimana ini karena ESDM yang tidak disiplin," imbuhnya.

Erzaldi mengaku selama ini, Pemda sering menjadi korban dari buruknya aktivitas pertambangan. Padahal, Pemda tidak sama sekali memiliki kewenangan dan kewajiban mengatur dan mengelola pertambangan. 

Menurutnya, dengan adanya rencana audit lingkungan yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan angin segar bagi daerah pertambangan karena nantinya akan jelas hak dan kewajiban daerah lokasi pertambangan.

"Giliran dapat untungnya pusat, giliran rusak dan jelek daerah yang kena. Harus adil jadi bentuk tanggunjawab antara daerah dan pusat. Saya sangat setuju (rencana audit lingkungan) karena inilah saatnya kita memajukan kualitas lingkungan tetapi jangan salah langkah karena hak dan kewajiban itu beda-beda," tutup Erzaldi.(feb/hen) 

Link : http://finance.detik.com/read/2012/07/12/100238/1963350/4/bupati-ngeluh-soal-pengawasan-pertambanganDiakses 3 Agustus 2012

Bermodal Awal Rp 50 Miliar, Pemerintah Bikin Mobil MurahZulfi Suhendra - detikfinanceSabtu, 30/06/2012 16:48 WIB

Lembang - Program pembuatan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car) telah didengungkan Presiden SBY. Kementerian Perindustrian bersama Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) sedang membuat desain awal mobil murah ini.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat dalam dialog bersama wartawan di Lembang, Jawa Barat, Sabtu (30/6/2012).

"Kita bekerjasama dengan BPPT untuk membuat platform, nanti dikembangkan untuk yang lebih murah, karena sama BPPT, jadi pemerintah yang mendanai," ungkap Syarif.

Dia menuturkan, tahap awal investasi yang dikeluarkan pemerintah untuk pengembangan desain mobil murah ini adalah Rp 50 miliar.

"Kita mengembangkan desainnya, investasinya pasti besar, tapi yang jelas tahap awal Rp 50 miliar," tambahnya.

Lebih lanjut Syarif mengungkapkan, saat ini telah banyak perusahaan-perusahaan yang telah memproduksi mobil murah. Salah satunya BUMN yaitu PT INKA. Saat ini PT INKA telah bekerjasama dengan pemerintah daerah Makassar untuk memproduksi 50 mobil murah.

"PT INKA sebagian sudah di Makassar, nama mobilnya Moko, tahun ini (produksi) 50, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sana," tuturnya.

Syarif mengatakan harga mobil murah buatan INKA ini berkisar Rp 40-50 juta.

(zul/dnl)

http://finance.detik.com/read/2012/06/30/164846/1954769/1036/bermodal-awal-rp-50-miliar-pemerintah-bikin-mobil-murah

BPK Ancam Cabut Izin Perusahaan Tambang Jika Merusak LingkunganRista Rama Dhany - detikfinanceSenin, 25/06/2012 16:59 WIB

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya melakukan pemeriksaan keuangan saja, tetapi akan melakukan audit terhadap kinerja perusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Pemeriksaan ini akan menjadi bahan rekomendasi dalam memperoleh izin pertambangan. Jika tidak lolos pemeriksaan BPK maka izin pertambangan akan direkomendasikan untuk tidak tidak diperpanjang, bahkan dicabut.

Anggota BPK Ali Masykur Musa menyatakan pemeriksaan ini memiliki fokus terhadap lingkungan. Pasalnya, meskipun selama ini Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Sumber Daya Alam meningkat dari tahun ke tahun rata-rata sebesar 26%, tetapi kegiatan ini berdampak terhadap lingkungan.

"Namun demikian rusaknya lingkungan juga diidentikkan dengan kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan," ujar Ali dalam Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2011, Senin (25/6/2012).

Ali mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK 2010-2011 di 3 provinsi yang menjadi sampel pemeriksaan, ditemukan 64 Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum menyampaikan rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang dan 73 pemegang IUP serta 2 Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B) belum menempatkan Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini zalim, mereka mau hasilnya tetapi tidak mau untuk mereklamasi," tegasnya.

Untuk itu dirinya meminta kepada Kementerian ESDM, jika ada perusahaan tambang yang belum Clean and Clear (CNC) atas persyaratan tersebut maka dilaporkan kepada BPK untuk diperiksa.

"Jika tidak memenuhi persyarakatan dari BPK, maka BPK meminta Izin perusahaan tersebut tidak diperpanjang karena merusak lingkungan," tandasnya.

(rrd/nia) http://finance.detik.com/read/2012/06/25/165933/1950361/1034/bpk-ancam-cabut-izin-perusahaan-tambang-jika-merusak-lingkungan

Mantan Menteri KKP Minta Nelayan Pesisir DikurangiFeby Dwi Sutianto - detikfinanceSelasa, 03/07/2012 15:10 WIB

Jakarta - Jumlah nelayan pesisir yang mencapai 2,37 juta harus dikurangi. Pakar kelautan dan perikanan dan juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sarwono Kusumaatmaja menilai kondisi sumber daya dan lingkungan laut pesisir sudah mulai memburuk karena jumlah nelayan terus bertambah tetapi tidak diikuti dengan penambahan potensi laut pesisir.

"Harus ada alih profesi karena sumber daya pesisir tetap tapi jumlah penduduk indonesia bertambah, jumlah ikan yang

ditangkap tambah lama makin habis," ungkap ungkap Sarwono di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (3/7/2012).

Menurutnya, harus ada perbaikan kualitas sumber daya manusia nelayan pesisir dan peningkatan kualitas hidup para wanita pesisir. Menurutnya, jika kualitas hidup nelayan menjadi lebih baik maka berdampak terhadap makin beragamnya pilihan profesi bagi keluarga nelayan yang selama ini hanya meneruskan prosesi orang tua mereka sebagai nelayan.

"Nyonya nelayan itu yang harus diperkuat posisinya karena mereka juga melakukan prosesing ditingkat hilirnya (pengolahan) kemudian dalam jangka jauhnya anak-anak nelayan ini akan mengalami pendidikan yang lebih baik sehingga pilihan hidup mereka jadi lebih banyak," imbuhnya.

(feb/dru) http://finance.detik.com/read/2012/07/03/151049/1956662/4/mantan-menteri-kkp-minta-nelayan-pesisir-dikurangi

RI Berguru ke China Soal Pencegahan Masuknya Limbah BeracunRamdhania El Hida - detikfinanceKamis, 03/05/2012 19:24 WIB

Jakarta - Pemerintah berjanji akan memperbaiki aturan terkait kegiatan impor barang-barang yang berbahaya dan beracun. Hal ini terkait ditemukannya 118 kontainer sampah impor yang penuh dengan kotoran dan beracun dari Eropa.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh menyatakan tidak ada masalah dengan impor sampah ini. Hanya saja, yang perlu diperhatikan adalah sistem pengaturan agar limbah-limbah yang masuk ke tanah air bukanlah limbah kotor dan beracun.

"Kita mengkaji ulang sistemnya, saya juga ke China juga melihat. Bagaimana praktik penanganan

limbah itu. Di China juga boleh masuk limbah, tapi bersih, saya lihat di pelabuhannya itu bersih sekali," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jalan MI Ridwan Rais, Jakarta, Kamis (3/5/2012).

Menurut Deddy, di China pemeriksaan terhadap barang-barang limbah sangat ketat. Bahkan ada sekitar 3 kali pemeriksaan untuk limbah yang masuk ke negaranya. Sistem verifikasi ini yang akan ditiru pemerintah Indonesia.

"Jadi pertama, diverifikasi di pelabuhan muat lalu, yang kedua begitu kapal tiba di pelabuhan juga, pelabuhan itu diverifikasi walaupun secara random, tapi begitu sudah diverifikasi dengan cepat yaitu sebanyak 3-4 jam, dimasukkan ke dalam hamparan dipelabuhan itu 100 persen diverifikasi, dan kalau ketahuan ada penyimpangan, dari aturan itu langsung kena pidana bahkan dan barangnya harus dikirim kembali oleh si importirnya," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Deddy, Kementerian Perdagangan akan bekerja sama dengan Bea Cukai untuk melakukan verifikasi terhadap limbah impor tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup. Sekitar minggu depan, pihak terkait ini akan mengadakan pertemuan membahas aturan tersebut.

"Ya dilihat nanti dari kemampuan pelabuhannya. Mungkin bea cukai kesulitan untuk kalo mau periksa di kapal karena kapalnya pun ada di Priok atau di pelabuhan mana. Mungkin nanti akan dia tampung atau di TPS akan diverifikasi lagi," pungkasnya.

(nia/hen) http://finance.detik.com/read/2012/05/03/192405/1908618/1036/ri-berguru-ke-china-soal-pencegahan-masuknya-limbah-beracun

Carrefour Borong Produk Petani Plasma CargillTaufik Wijaya - detikfinanceSelasa, 26/06/2012 14:40 WIB

Palembang - PT Carrefour Indonesia (Carrefour) mendukung para petani kelapa sawit dengan membeli produk ramah lingkungan dari PT Hindoli. PT Hindoli merupakan anggota Cargill yang telah menyiapkan 17.600 hektare lahan kelapa sawit untuk dikelola petani plasma dalam 17 KUD (Koperasi Unit Desa). 

Semua KUD petani plasma PT Hindoli yaitu 17 KUD sudah mendapat sertifikat RSPO (Roundtable Sustainable on Palm Oil).

Saat ini produk dari 17 KUD yang dikelola 8.800 petani plasma terhadap 17.600 hektare, produknya ada yang mencapai 26 ton minyak kelapa sawit per hektare dalam setahun. Dan kami sangat berterima

kasih Carrefour telah mau bermitra dengan para petani ini,” kata Presiden Direktur PT Hindoli, Anthony Yeow saat jumpa pers di Hotel Sintesa Peninsula, Jalan Residen Abdul Rozak, Palembang, Selasa (26/06/2012). 

Sementara Adji Srihandoyo, Corporate Affairs Director Carrefour Indonesia mengatakan pihaknya percaya bahwa kemitraan bersama antara Cargill (PT Hindoli, red) dan petani kelapa sawit telah membantu para petani dalam meningkatkan hasil produknya, meningkatkan pendapatan serta standar hidup mereka. Pada tahap awal ini, nilai pembelianya sebesar Rp 165 juta.

“Ini adalah salah satu alasan mengapa kita memilih untuk bermitra dengan Cargill. Sejalan dengan nilai-nilai bisnis kami, kerjasama kami dengan Cargill di perkebunan PT Hindoli tidak hanya akan bermanfaat bagi industri kelapa sawit dengan mempromosikan penggunaan minyak sawit yang berkelanjutan, tetapi juga akan membawa kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia, dan juga untuk kesejahteraan seluruh rakyat,” kata Adji.

Dijelaskan Adji, selain pembelian produk kelapa sawit dari petani plasma PT Hindoli, pihaknya juga mendukung 250 kepala keluarga petani kelapa sawit di Kecamatan Ukui, Pelalawan, Riau, dalam mendapatkan sertifikasi RSPO. “Dananya diambil dari Carrefour Foundation,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Adji mengatakan untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup, khususnya persoalan sampah, Carrefour menerapkan sejumlah langkah terkait dengan para konsumennya.

“Pertama plastik yang kita gunakan dalam mengemas produk dapat membaur dengan tanah maksimal dua tahun. Bukan yang membutuhkan waktu sekitar 200-300 tahun,” kata Adji. 

Kedua, lanjut Adji, pihaknya mendorong para konsumen untuk menggunakan atau membawa tas sendiri saat berbelanja di Carrefour. Selanjutnya, Carrefour juga menyediakan tas yang cukup satu kali dibeli, tapi dapat digunakan terus-menerus. “Jika rusak, mereka cukup mengganti dengan yang baru yang disediakan Carrefour,” ujarnya.

“Kita sangat peduli dengan persoalan lingkungan hidup, selain membeli produk yang ramah lingkungan, juga mengelola sampah yang tidak merusak lingkungan,” kata Adji.(tw/dru) http://finance.detik.com/read/2012/06/26/143820/1951215/4/carrefour-borong-produk-petani-plasma-cargill

RI-Malaysia Perjuangkan Ekspor Kelapa Sawit ke ASEddi Santosa - detikfinanceSabtu, 24/03/2012 12:38 WIBWashington DC - Indonesia-Malaysiamenyampaikan keberatan dan tanggapan ilmiah atas Notice of Data Availability (NODA) dari lembaga Environmental Protection Agency (EPA) terkait emisi karbon yang dihasilkan kelapa sawit. 

Langkah tersebut ditempuh Duta Besar RI untuk AS Dr. Dino Patti Djalal bersama Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia Bernard Dompok dengan menemui lembaga Environmental Protection Agency (EPA), Jumat (23/3/2012) waktu setempat. 

"Upaya kedua negara dilakukan bersama-samauntuk memperjuangan ekspor kelapa sawit ke Amerika Serikat," demikian disampaikan Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Washington kepada detikcom seusai pertemuan. 

EPA menyambut baik data-data yang diberikan Indonesia dan berjanji akan menggunakan data-data tersebut dalam kajian lanjutan, sebab data yang diperoleh sebelumnya dalam menyusun NODA bukanlah satu-satunya data yang akan dipertimbangkan. 

Selain itu menurut EPA, publikasi NODA juga bukan dimaksudkan untuk mempertanyakan komitmen Indonesia dalam melestarikan lingkungan hidup Indonesia. 

Sebelumnya EPA dalam NODA yang diterbitkannya menyebutkan kelapa sawit tidak memenuhi standar untuk dijadikan bahan dasar produksi biofuel di AS. 

Pertemuan ini merupakan yang pertama kali dilakukan bersama-sama oleh para pemangku kepentingan Indonesia dan Malaysia kepada berbagai pihak di Amerika Serikat dalam menanggapi NODA tersebut. 

Agar EPA dapat memperoleh gambaran langsung dan objektif mengenai situasi di lapangan, Dubes RI Dino Patti Djalal mengundang EPA untuk berkunjung ke Indonesia. Undangan tersebut mendapat sambutan positif dari pihak EPA. 

"Membaca statistik dan charts itu sangat berbeda dengan melihat langsung kondisi lapangan di Indonesia, dengan demikian EPA dapat menerima data dari tangan pertama secara langsung," pungkas Dubes.

(es/es) http://finance.detik.com/read/2012/03/24/123809/1875383/4/ri-malaysia-perjuangkan-ekspor-kelapa-sawit-ke-as

Berada di Hutan Lindung, Proyek PLTU Batang Diminta PindahAngling Adhitya Purbaya - detikfinanceSelasa, 13/03/2012 17:24 WIB

Semarang - Rencana pembangunan PLTU Batang di Karanggeneng dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) karena berada dalam kawasan Lindung Nasional Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban.

"Menurut pasal 101 PP nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, tidak boleh merubah bentang alam di kawasan Lindung Nasional Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jateng Djoko Sutrisno dalam audiensi di Kantor DPRD Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, (13/3/2012)

"Pada Perda nomor 6 tahun 2010 juga menyebutkan hal yang sama. Tidak boleh ada perubahan bentang alam di sana dan pembangunan yang diperbolehkan hanya yang menunjang pariwisata," imbuhnya.

Karena lokasi di Karanggeneng bertentangan dengan PP dan Perda, maka BLH Jateng menyarakan agar lokasi pembangunan PLTU batang dipindah ke Tanjung Celong, Desa Kedawung, Kecamatan Subah yang merupakan mayoritas lahannya adalah milik PTPN IX.

"Sebaiknya dipindahkan ke Tanjung Celong yang berada di luar Kawasan Lindung Nasional Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro- Roban sehingga tidak bertentangan dengan PP ataupun Perda. Dan karena Tanjung Celon Mayoritas lahannya milik PTPN IX maka perizinannya ada pada BUMN," kata Djoko.

BLH Jateng memberi peringatan terhadap penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam megaproyek tersebut. Namun jika AMDAL tetap diserahkan kepada BLH, maka akan dikembalikan dan tidak akan dinilai oleh komisi penilai AMDAL.

"Jika memaksa, seperti pada pasal 4 ayat 3 PP nomor 27 tahun 2012, maka AMDAL akan dikembalikan dan tidak dinilai sehingga perusahaan tidak memiliki dokumen kajian lingkungan yang merupakan syarat untuk mendirikan usaha," ungkap Djoko.

(dnl/dnl)

 http://finance.detik.com/read/2012/03/13/172457/1866233/1034/berada-di-hutan-lindung-proyek-pltu-batang-diminta-pindah

Jero Wacik Bakal Usir SPBU Asing yang Tak Campur BBNRista Rama Dhany - detikfinanceSabtu, 03/03/2012 14:20 WIB

Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) telah memperingatkan kepada SPBU asing yang beroperasi di Indonesia jika tidak segera mencampur Bahan Bakar Minyak (BBM) miliknya dengan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebanyak 2%. Jika sampai per 1 Mei 2012 belum juga dilakukan, maka siap-siap saja diusir dari Indonesia.

"Kita sudah mengeluarkan aturan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 yang mewajibkan SPBU asing wajib mencampur BBM-nya (non subsidi) dengan campuran 2% BBN, aturan ini sudah ada 4 tahun lalu tapi mereka (SPBU asing) membiarkannya saja," kata Dirjen Energi Terbaharukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Kardaya Warnika.

Hal itu diungkapkannya di sela acara Home and School energy Champion 2012, di Meseum Listrik dan Energi Baru, Taman Mini Indonesia Indah, Sabtu (3/3/2012).

Tahun ini, kata Kardaya, pihaknya tegas per 1 Mei 2012 aturan ini tidak dilaksanakan SPBU asing maupun perusahaan minyak dan gas asing KESDM akan mencabut izin usaha dan segera angkat kaki dari Indonesia.

"Akan kami usir, silahkan pergi dari negara ini, jika tidak ingin melaksanakan aturan pemerintah yang pada dasarnya untuk kelestarian alam dan lingkungan hidup," ujarnya.

Kardaya sebenarnya heran, apa alasan SPBU asing tersebut tidak mau melaksanakan aturan ini. Pasahal jika hanya menambah BBN ke dalam BBM Non Subsidi hanya menambah biaya Rp 50 per liternya.

"Hanya nambah biaya tidak lebih dari Rp 50 per liternya, sementara PT Pertamina sudah menambahkan BBN sebanyak 5% di BBM Subsidinya, tapi SPBU asing mana," tutur Kardaya.

Padahal menurut Kardaya, para perusahaan minyak dan gas serta SPBU asing tersebut gencar mensosialisasikan penghematan energi dan ramah lingkungan dengan biaya miliaran dolar. "Tapi untuk melaksanakan aturan yang tujuannya untuk ramah lingkungan, mereka tidak mau. Kalau begini mereka minggir saja, pergi dari Indonesia," tandasnya.

(rrd/ang) http://finance.detik.com/read/2012/03/03/142010/1857083/1034/jero-wacik-bakal-usir-spbu-asing-yang-tak-campur-bbn

Waduh! Pasir Indonesia Diselundupkan ke SingapuraWahyu Daniel - detikfinanceJumat, 03/02/2012 10:41 WIBJakarta - Sampai saat ini kegiatan penyelundupan pasir Indonesia ke Singapura masih terjadi. Pihak Bea Cukai di Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 5.000 metrik ton.

Menurut keterangan Kanwil Bea Cukai Kepulauan Riau yang dikutip dari situs Kemenkeu, Jumat (3/2/2012), penggagalan penyelundupan dilakukan Kamis (2/2/2012) di perairan internasional antara Nongsa, Indonesia dan Changi, Singapura.

Kala itu, Kapal Patroli BC 9004 yang sedang berpatroli dengan tujuan ke Singapura berhasil menangkap Tugboat Sea Glory 8 (berbendera Singapura) yang menarik Tongkang Victory 19 (berbendera Singapura) dari Kijang, Bintan, Indonesia menuju Singapura.

Kerugian negara akibat tindak penyelundupan ini diperkirakan mencapai Rp 1.050.000.000 dan kerugian imaterial berupa perusakan lingkungan hidup dan ekosistem alam.

Modus yang dilakukan adalah mengekspor tanpa dokumen, mengangkut tanpa manifes dan memuat barang ekspor tanpa izin. Sesuai pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin pejabat Bea dan Cukai, mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 5.000.000.000.

Saat ini, kapal, muatan, nakhoda dan enam Anak Buah Kapal (ABK) telah ditarik ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan proses penyidikan.

(dnl/qom) http://finance.detik.com/read/2012/02/03/103441/1833161/4/waduh-pasir-indonesia-diselundupkan-ke-singapura

RI-Jerman Bahas Potensi Biomassa dan BiogasEddi Santosa - detikfinanceJumat, 10/06/2011 21:38 WIB

Berlin - Indonesia kaya dengan sumber-sumber energi terbarukan seperti biomassa dan biogas. Bagi Jerman kedua energi tersebut menjadi alternatif untuk menggantikan nuklir. 

"Kerjasama pengembangan energi biomassa dan biogas sangat menjanjikan bagi Indonesia dan Jerman," demikian Dubes RI untuk Republik Federal Jerman Eddy Pratomo saat membuka seminar mengenai biomassa dan biogas di Berlin baru-baru ini. 

Konselor Fungsi Pensosbud KBRI Berlin Ayodhia GL Kalake kepada detikfinance, Jumat (10/6/2011), menyebutkan seminar mengenai biomassa dan biogas itu hasil kerjasama KBRI Berlin dengan Kementerian Ekonomi dan Teknologi Jerman, SiNERGi Renewable Energies dan German Trade and Investdi Berlin. 

Seminar diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan dari Indonesia dan Jerman, termasuk unsur pemerintah pusat, swasta, pemda dan UKM, yang diharapkan dapat berperan menjadi mitra dalam pengembangan energi terbarukan tersebut.

Juliane Hinsch dari Kementerian Ekonomi dan Teknologi Jerman mengatakan bahwa Jerman membuka peluang dengan negara lain untuk menjadi mitra dalam mengembangkan energi terbarukan. 

"Oleh sebab itu pemerintah Jerman sangat mendukung program fact finding mission oleh delegasi Indonesia untuk menggali skema kerjasama dengan pihak Jerman, khususnya antara sektor swasta kedua pihak," ujar Hinsch. 

Sektor pendanaan juga menjadi perhatian dalam seminar, mengingat untuk pengembangan energi terbarukan diperlukan teknologi berkualitas tinggi yang memang dimiliki oleh Jerman. 

Oleh sebab itu, program public-private partnership (kemitraan pemerintah-swasta, red) perlu mendapat dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan pemanfaatan potensi yang dipunyai Indonesia. 

Jerman berkepentingan atas energi biomassa dan biogas sebagai salah satu alternatif untuk menggantikan energi nuklir, yang dianggap mempunyai risiko tinggi bagi lingkungan hidup. 

Sementara Indonesia cukup kaya dengan sumber-sumber energi terbarukan. Energi surya, angin, maupun biogas dan biomassa adalah beberapa di antara sumber daya energi yang sangat potensial di Indonesia. 

Potensi Indonesia tersebut telah diakui oleh peserta dari institusi maupun perusahaan Jerman yang bergerak di bidang energi terbarukan. 

Dari seminar ini diharapkan dapat menjadi rintisan kerjasama nyata Indonesia dan Jerman dalam memanfaatkan energi terbarukan. 

Energi biogas bisa diperoleh dari limbah, pupuk kandang atau dari industri makanan. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia dan IPB Bogor, Indonesia menghasilkan sekitar 146,7 juta ton biomassa, yang dihasilkan dari sisa padi, minyak sawit, kelapa dan gula serta limbah agrikultur.

(es/es) http://finance.detik.com/read/2011/06/10/213834/1658014/4/ri-jerman-bahas-potensi-biomassa-dan-biogas

Pemerintah Petakan Jenis Limbah IndustriAkhmad Nurismarsyah - detikfinanceRabu, 27/04/2011 15:10 WIBJakarta - Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Lingkungan Hidup akan memetakan katagori limbah yang dihasilkan oleh industri. Tujuannya agar pelaku industri tidak mengalami hambatan karena pengetatan aturan mengenai limbah.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan pihaknya akan mencermati masalah limbah ini karena menyangkut dua masalah penting yaitu kelangsungan industri dan kelangsungan lingkungan hidup.

"Di sektor industri juga ingin kerjasama dengan menteri lingkungan hidup dalam mengatur jenis limbah, jangan sampai begitu ketatnya aturan tersebut membuat industri mendapat hambatan," kata Hidayat di sela-sela acara peluncuran Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) di Hotel Shangrila, Rabu (27/4/2011)

Hidayat menambahkan, selama ini regulasi terkait industri yang rawan limbah sudah memiliki katagori yang jelas. Misalnya pihaknya telah memetakan beberapa sektor industri yang rawan limbah seperti pulp (bubur kertas), baja dan lain-lain.

"Soal limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya), kita sudah buat kriteria kategorinya, dan akan ditandatangani nanti antara menteri lingkungan hidup dan industri," katanya.

Ia menambahkan industri yang ramah lingkungan akan terkait langsung dengan produk ramah lingkungan. Tuntutan pasar saat ini justru menekankan pada produk hijau yang justru menjadi nilai jual meski beberapa pihak menganggapnya menjadi beban biaya.

"Jadi elemen-elemen yang menudukung bagi green industri yang membuat sustainable kita relevan itu jadi selling point. produksi barang-barang industri yang akan datang selalu jual itu sebagai salah satu keunggulan," katanya.

(hen/dnl) http://finance.detik.com/read/2011/04/27/151049/1626769/1036/pemerintah-petakan-jenis-limbah-industri

8 Industri Pencemar Lingkungan Siap Diseret ke PengadilanRachmadin Ismail - detikfinanceRabu, 30/03/2011 13:58 WIBJakarta - Sebanyak delapan industri di Jawa Timur akan diseret ke pengadilan karena diduga melakukan pencemaran lingkungan. Pemerintah mengklaim, perusahaan pencemar lingkungan jumlahnya terus turun dari tahun ke tahun.

"Di Jawa Timur ada beberapa perusahaan, ada berapa belas ini sudah kita pulbaket (Pengumpulan bahan keterangan dan data) dan rencana ada 8 yang akan kita ajukan ke pengadilan (dalam waktu dekat)," kata Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di Istana Negara, Rabu (30/3/2011).

Hatta menjelaskan, salah satu industri yang akan diseret ke pengadilan (di Jawa Timur) adalah indastri pengalengan ikan. Ia menegaskan bagi industri atau perusahaan sudah dua kali masuk daftar hitam dan pulbaket-nya lengkap maka diajukan ke meja hijau.

Dikatakannya pemerintah tak akan pandang bulu bagi industri perusak lingkungan, baik dalam negeri maupun asing. Ia mencontohkan seperti Chevron saat ini sudah masuk daftar merah.

"Sudah sebelumnya kita bina, yang merah kita bina jangan sampai hitam, itu prosesnya. Tetapi dia (8 industri) tetap saja, sudah kita ke pengadilan. Nanti kalau tidak anu, orang akan melawan terus," katanya.

Hatta mengaku masih mengincar perusahaan atau industri lainnya di luar Jawa Timur yang membandel dalam hal pencemaran lingkungan. Saat ini masih ada banyak industri yang sudah masuk daftar merah (satu tingkat sebelum hitam). Ada juga yang sudah masuk ke dalam daftar hitam, namun karena baru sekali maka biasanya proses pengadilan akan ditempuh jika sudah dua kali.

Menurutnya saat ini perkembangan perusahaan masuk yang daftar hitam mengalami penurunan secara progresif. Tahun ini saja kata dia, hanya tersisa hampir 30% saja. Pengawasan terhadap perusahaan akan terus ditingkatkan, termasuk bekerjasama dengan daerah terutama untuk mengawasi  perusahaan atau industri yang diluar daftar hitam dan merah. 

"Kita berupaya mengurangi beban pencemaran sampai 50% kalau bisa begitu target kita soalnya air kita kualitasnya sudah jelek. Kita airnya ada tapi kualitasnya jelek tidak bisa diapa-apakan," katanya.

(hen/ang) http://finance.detik.com/read/2011/03/30/135817/1604726/1036/8-industri-pencemar-lingkungan-siap-diseret-ke-pengadilan