KATA PENGANTAR - dilmil-denpasar.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Program Kerja Tahunan

Pengadilan Militer III-14 Denpasar periode Tahun 2020 dapat terlaksana sebagai

pendukung dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,

dan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24

ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945).

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman Pengadilan Militer III-14

Denpasar memiliki tugas pokok memeriksa dan memutus perkara Tingkat Pertama

untuk perkara yang terdakwanya berpangkat prajurit dua (Prada) sampai dengan

pangkat Kapten serta mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi dan

Peninjauan Kembali serta Grasi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang

Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer III-14 Denpasar perlu membuat

Program kerja tahunan yang tentunya harus didukung dengan Anggaran, (DIPA) yang

di jabarkan dalam RKAKL tahun 2020.

Harapan kami kiranya Program Kerja tahun 2020 ini dapat dipergunakan sebagai

pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer

III-14 Denpasar.

Denpasar, Desember 2019 Kepala Pengadilan Militer III-14

Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP. 11980015370171.

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ---------------------------------------------------------------------------1

DAFTAR ISI -------------------------------------------------------------------------------------2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang -------------------------------------------------------------3

1. Kedudukan Peradilan Militer ------------------------------------3

2. Visi dan Misi ---------------------------------------------------------4

3. Tugas Pokok dan Fungsi ----------------------------------------6

B. Maksud dan Tujuan ------------------------------------------------------6

C. Sasaran -----------------------------------------------------------------------6

D. Ruang Lingkup -------------------------------------------------------------6

E. Dasar Penyusunan -------------------------------------------------------7

BAB II TUGAS POKOK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

A. Tugas Pokok ---------------------------------------------------------------8

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ----------------------------------9

BAB III POKOK-POKOK PROGRAM KERJA

A. Program Penyelesaian Perkara ---------------------------------------10

B. Program Pengawasan ---------------------------------------------------11

C. Program Pembinaan Personel ----------------------------------------12

D. Program Pembinaan Administrasi ------------------------------------13

E. Program Zona Integritas Menuju WBK/WBBM----------------------13

F. Program Reformasi Birokrasi -------------------------------------------16

G. Program Administrasi Keuangan -------------------------------------18

H. Program Administrasi Logistik -----------------------------------------19

I. Program Peningkatan Pelayanan Publik. ---------------------------21

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan -----------------------------------------------------------------22

B. Penutup ----------------------------------------------------------------------22

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Kedudukan Peradilan Militer III-14 Denpasar.

Peradilan Militer dalan sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

berkedudukan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan

Angkatan Bersenjata untuk menegakkan Hukum dan Keadilan dengan

memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara.

Peradilan Militer merupakan suatu sistem penegakan hukum di lingkungan

TNI yang terdiri dari badan-badan yang mempunyai fungsi, tugas pokok,

susunan dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Peradilan Militer. Dalam perkembangannya Peradilan Militer tidak

lagi berada dalam posisi kekuasaan eksekutif, hal ini sebagai dampak dari

perkembangan sistem ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen IV UUD 1945 pasal 24

menetapkan :

1). Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2). Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan

peradilan tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Amandemen IV Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan

dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu ditetapkannya Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti

dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yang mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara

kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman,

jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam

hukum dan dalam mencari keadilan. Dengan perubahan ini maka kedudukan

Peradilan Militer menjadi berada dalam lingkup kekuasaan Yudikatif.

4

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004

tentang pengalihan Organisasi, administrasi dan financial Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejak bulan September 2015,

Struktur Organisasi Peradilan Militer mengalami perubahanm sesuai dengan

Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga

sama dengan lingkungan peradilan lainnya. Sebelum Perma tersebut

berlaku, Struktur Organisasi Peradilan Militer saat itu mengacu kepada Surat

Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub

lampiran IV dari lampiran “K” tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur

Mahkamah Militer.

Hingga saat ini jusitisabel Peradilan Militer berwenang mengadili

perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) pada saat

melakukan tindak pidana masih berdinas aktif dan atau orang-orang yang

tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-undang

Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Peradilan

Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah

digariskan oleh Mahkamah Agung RI dalam rangka terwujudnya badan

peradilan yang ideal. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas,

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2019 menetapkan Program

Rencana Kerja Tahunan (RKT) meliputi pembinaan dan

pengelolaan/manajemen organisasi serta pengawasan baik di bidang teknis

yudisial maupun non teknis yudisial. Program kerja ini sebagai evaluasi

pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2019 dan target pencapaian

kinerja tahun anggaran 2020

2. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar :

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-14 Denpasar Yang Agung.

Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan.

3. Meningkatkan Kwalitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-14

Denpasar.

5

4. Meningkatkan kredibilitas dan trasparansi Pengadilan Militer III-14

Denpasar.

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana badan peradilan bagi

rakyat dan/atau Prajurit TNI pencari keadilan dan menyelesaikan perkara

pidana bagi Prajurit TNI. Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan

Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi prajurit TNI yang

berpangkat Prajurit dua (Prada) sampai dengan Kapten yang berada di

wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki 2 (dua)

wilayah hukum yaitu Propinsi Bali dan Propinsi Nusa Tenggara Barat

(Mataram).

Sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun

2004 bahwa "Organisasi, administrasi, dan financial pada Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Militer dialihkan dari Markas Besar Tentara Nasional

Indonesia ke Mahkamah Agung RI terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004",

Pembinaan lembaga peradilan termasuk Pengadilan Militer III-14 Denpasar,

baik pembinaan secara tehnis yustisial yang menyangkut keperkaraan,

maupun pembinaan teknis non tehnis yustisial yang menyangkut organisasi,

administrasi dan keuangan telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung

Republik Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

144 tahun 2007 tentang keterbukaan Informasi di Peradilan dan saat ini di

perbaharui menjadi Kep KMA No.1-144 Tahun 2011 tentang pelayanan

Informasi di lingkungan peradilan menandai era baru keterbukaan informasi

dilingkungan Pengadilan. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI dan lingkungan

peradilan di bawahnya, meyakini bahwa Akuntabilitas dan transparansi

mempunyai posisi yang signifikan sebagai pendukung independensi

peradilan. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari badan peradilan

kepada stake holder internal dan eksternal.

Transparansi dititik beratkan pada dapat diketahuinya perumusan

kebijakan, hasil kerja oleh banyak pihak yang berkepentingan sedangkan

keterbukaan adalah pemberian informasi secara terbuka, dan terbuka pula

pada kritik. Melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, diharapkan akan

memberikan dampak kepada pencitraan publik (public image), proses kerja

dan performance.

6

Berdasarkan Kep KMA 144 th 2007 yang di perbaharui menjadi Kep

KMA No 1-144 tahun 2011 tersebut informasi pengadilan yang menjadi hak

publik adalah : Gambaran umum pengadilan (Yurisdiksi, nama dan jabatan

pejabat dsb) dan tahapan proses beracara di Pengadilan, hak-hak pencari

keadilan dalam proses peradilan, seluruh biaya yang berhubungan dengan

proses perkara serta biaya hak hak kepaniteraan lain sesuai dengan tugas

dan kewenangan pengadilan, agenda/ jadwal sidang pengadilan, agenda

sidang pembacaan putusan (Putusan Banding dan Kasasi), mekanisme

pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim, Panitera dan

Pegawai, hak masyarakat mengakses informasi di Pengadilan, Putusan

Pengadilan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki tugas pokok memeriksa dan

memutus perkara Tingkat Pertama untuk perkara yang terdakwanya

berpangkat Kapten ke bawah dijelaskan dalam pasal 40 Undang Undang

Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Untuk melaksanakan tugas

pokok tersebut, Pengadilan Militer III-14 Denpasar mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan

pada tingkat pertama dan tingkat banding.

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, Kasasi,

Peninjauan Kembali, dan Grasi serta administrasi peradilan lainnya.

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di

lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar (umum, kepegawaian dan

keuangan).

d. Penyuluhan dan pembinaan hukum bagi prajurit TNI di Wilayah


B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Program kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar ini

dimaksudkan sebagai gambaran/acuan apa dan bagaimana serta sejauh mana

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat melaksanakan realisasi anggaran selama

1 (satu) tahun sebagai instrumen sistem penggerak (system and anabler) untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan.

7

Adapun tujuan penyusunan program ini adalah agar dapat dijadikan

pedoman bagi Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan realisasi

anggaran sesuai dengan rencana kerja dalam 1 (satu) tahun yang telah ditentukan

dan juga digunakan sebagai parameter untuk mengukur tingkat efektifitas dan

efisiensi penggunaan anggaran dihubungkan dengan sasaran yang dicapai (out

put).

C. Sasaran

Hasil (result) yang diharapkan dengan adanya program kerja ini adalah agar

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat melaksanakan seluruh rencara kerja

dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2020, sesuai dengan DIPA dan RKA-KL dengan

sasaran umum meliputi :

1. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini para pencari

keadilan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2. Pelayanan Pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial,

administrasi perkara, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

3. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dalam

menegakkan hukum (law enforcement).

D. Ruang Lingkup dan Sistematika

1. Ruang Lingkup

Program kerja ini di batasi pada pokok-pokok perencanaan kegiatan yang

mengacu pada “Cetak Biru” (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-

2035 dan Tugas pokok Pengadilan Militer III-14 Denpasar guna lebih

mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan

peradilan secara utuh.

2. Sistematikan

Adapun sistematikan dalam penulisan Program Kerja ini adalah sebagai

berikut :

a. Bab I Pendahuluan.

Pada Bab ini dijelaskan tentang latar belakang penyusunan program

kerja, visi dan misi, tugas pokok, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup

dan sistematika dan Landasan Pemikiran.

b. Bab II Tugas Pokok dan Faktor yang mempengaruhi.

Bab ini berisikan uraian tentang tugas pokok dan fungsi pendukung dan

faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program kerja.

8

c. Bab III Pokok-pokok Program Kerja

Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok program kerja yang akan

dilaksanakan selana 1 tahun ke depan dan target pencapaiannya.

d. Bab IV Penutup.

Merupakan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah-masalah yang

disampaikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang memuat harapan

dan reaksi tindak lanjut dari pihak berwenang yang merupakan tugas dan

tanggung jawabnya.

E. Landasan Pemikiran

Dasar pemikiran yang relevan dan kuat sebagai payung Hukum penyusunan

Program kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah :

1. UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.Undang-Undang

Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 berisikan tentang, ketentuan-ketentuan

umum, susunan dan kekuasaan pengadilan, hukum acara Pidana Militer dan

Hukum Acara Tata Usaha Militer, pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa

“Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman

dilingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer

Tinggi, Pengadilan Militer Utama

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang ini

adalah Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004.

Perubahan dilakukan karena Undang-undang nomor 14 tahun 1985 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004, khususnya yang

menyangkut pengawasan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

kebutuhan hukum masayrakat dan ketatanegaraan menurut Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan

perubahan secara komprehensif mengenai Undang-undang Nomor 4 tahun

2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang sudah dirubah

menjadi Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan

kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan

9

kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan

dalam mencari keadilan. Konsekuensi dari Undang-undang Kekuasaan

Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi dan financial badan

peradilan di bawah Mahkamah Agung.

4. DIPA Satker Pengadilan Militer III-14 Denpasar APBN Tahun 2020. Daftar

Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah Dokumen pelaksana

Anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan

selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk 1 (satu)

tahun Anggaran dan infromasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai

dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA

dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksana, pelaporan,

pengawasan dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu

dalam DIPA merupakan batas pengeluaraan tertinggi yang tidak boleh

dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertangungjawabkan.

Penyusunan program kerja ini berpedoman kepada DIPA Pengadilan Militer

III-14 Denpasar APBN Tahun Anggaran 2020

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

071/KMA/SK/V/2009 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

Mahkamah Agung RI.

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

1730/SEK/OT.01.2/12/2019, tanggal 16 Desember 2019 tentang penyusunan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

8. Surat Keekretaris MA RI Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 12

Nopember 2019. Perihal Penyampaian Lkjip tahun 2019 dan Dokumen

penetapan Kinerja tahun 2020.

10

BAB II

TUGAS POKOK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

A. Tugas Pokok

1. Pengadilan Militer III-14 Denpasar di bidang tehnis yustisial bertugas

melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bebas sesuai dengan Misi dan Visi

yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dan dibidang personel

melaksanakan tugas pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Guna terlaksananya tugas pokok tersebut Pengadilan Militer III-14 Denpasar

menyelenggarakan fungsi utamanya yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Tehnis yudisial.

1) Pengadilan Militer III-14 Denpasar memeriksa dan memutus

dalam peradilan tingkat pertama perkara kejahatan dan pelanggaran

yang berdasarkan perundang-undangan yang menjadi wewenangnya

diantaranya yaitu yang terdakwanya adalah prajurit berpangkat Prajurit

dua (Prada) sampai dengan Kapten.

2) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melakukan pengawasan

terhadap semua aspek peradilan militer yang ada dalam lingkungan

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya termasuk diadakannya Hakim

Pengawas Bidang dan pengawasan terhadap perbuatan dan tingkah

laku para hakim dan panitera di dalam menjalankan tugasnya.

3) Menerima dan meneliti laporan/ pengaduan dari masyarakat

pencari keadilan baik masyarakat Militer maupun masyarakat sipil yang

selanjutnya diteruskan ke Pengadilan Militer Tinggi dan Bawas

Mahkamah Agung RI.

4) Melaksanakan penyelenggaraan minutasi perkara secara tertib

sesuai aturan yang berlaku.

b. Non Tehnis Yudisial

1). Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur

di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar (umum, kepegawaian

dan keuangan).

2). Penyuluhan dan pembinaan hukum bagi prajurit TNI di Wilayah


11

3). Menyampaikan dan menyebar luaskan informasi terkait dengan

Inovasi-inovasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Militer III-14 Denpasar

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Yudisial :

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan

pada tingkat pertama dan tingkat banding.

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi,

Peninjauan Kembali, dan Grasi serta administrasi peradilan lainnya.

2. Fungsi Non Yudisial

a. Pembinaan Personel

- Melaksanakan administrasi pembinaan personel terhadap Pegawai

Negeri Sipil dan anggota TNI di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

b. Pembinaan Adminstrasi Umum

- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur

di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar (umum, kepegawaian

dan keuangan).

- Penyuluhan dan pembinaan hukum bagi Prajurit TNI di wilayah


- Menyusun dan menyiapkan laporan secara berkala.

B. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

065-A/SKB/IX/2004, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Skep/420/IX/2004

tanggal 1 September 2004 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

KMA/005/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 serta Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan, organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah

disesuaikan dengan Orpros Mahkamah Agung RI. Dengan demikian pelaksanaan

tugas diharapan dapat terlaksana dengan optimal, disamping itu dengan masih

terdapatnya kekurangan personel yang sangat mempengaruhi dalam kelancaran

pelaksanaan tugas baik tehnis yudisial maupun non tehnis yudisial.

12

BAB III

POKOK-POKOK PROGRAM KERJA

Program kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2020 meliputi :

A. Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer

Pelaksanaan Program ini dibiayai dengan DIPA Pengadilan Militer III-14

Denpasar dari Dirjen Badilmiltun MARI Nomor : DIPA :SP DIPA-

005.05.2.663336/2020 tanggal 12 Nopember 2019 jenis program Penyelesaian

berkas perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu, dengan jumlah

alokasi biaya sebesar Rp. 61.097.000,- (enam puluh satu juta sembilan puluh tujuh

ribu rupaih) yang meliputi kegiatan kerjanya yaitu :

- Biaya Penyelesaian Perkara/minutasi perkara

- Biaya makan Terdakwa, Saksi dan Pengaman sidang

- Biaya pengiriman Berkas dan Surat

- Biaya Sidang keliling.

Alokasi biaya penyelesaian berkas perkara tingkat pertama sebagaimana

tercantum dalam DIPA tersebut di atas diharapkan mampu mendukung dan

meningkatkan kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan melaksanakan

kegiatan yang berorientasi pada upaya penyelesaian perkara yang memenuhi

ketentuan hukum dan tepat waktu, untuk itu ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Target Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2018 sisa perkara berjumlah 1(satu) perkara, Perkara masuk

yang dilimpahkan pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebanyak 44 (empat

puluh empat) perkara, Penyelesaian perkara akan dilaksanakan dengan sistem

target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan (berkas masuk) maupun batas

waktu penyelesaian.dimana pada tahun anggaran 2019 pencapaian penyelesaian

perkara terdiri dari :

- Sisa perkara tahun 2018 : 1 Perkara

- Perkara masuk Tahun 2019 : 44 Perkara

- Perkara diputus tahun 2019 : 43 Perkara.

- Perkara yang dilimpahkan ke Dilmil lain : Perkara

- Perkara yang dikembalikan ke Otmil : Perkara

- Sisa Perkara tahun 2019 : 2 Perkara

13

Jika dipersentasekan Indikator Kinerja Utama dalam penyelesaian perkara

putus secara riil Tahun 2019 mencapai 97,33% = { 43 perkara putus : 44

perkara masuk dan sisa 1 perkara tahun 2018}.

Kondisi ini terjadi karena perkara masuk secara kuantitas mengalami

kenaikan disebabkan kesadaran Hukum di masing-masing kesatuan, yang

bisa juga diartikan bahwa tingkat kejahatan dilakukan Prajurit TNI-AD di

Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengalami peningkatan.

Sisa perkara kejahatan tahun 2018 adalah sebanyak 1 (satu) perkara, jenis

perkaranya didominasi oleh Desersi yang Terdakwanya melarikan diri (In

Absensia). Pada tahun 2019 ini, jumlah perkara Pelanggaran yang masuk

sebanyak 30(tiga puluh) perkara dan semuanya dapat diputus yaitu sebanyak

30 (tiga puluh) perkara, sehingga perhitungan pencapaian penyelesaian

perkara pelanggaran mencapai 100 %. Berkurangnya jumlah perkara

kejahatan dan pelanggaran merupakan kecenderungan positif, dimana para

Komandan/Kepala Satuan telah berupaya meningkatkan kesadaran hukum

bagi para prajurit dilingkungan kesatuannya sehingga berkurangnya jumlah

kejahatan dan pelanggaran.

Adapun target penyelesaian perkara dan merupakan penetapan

Kinerja pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Perkiraan Penyelesaian perkara kejahatan tingkat pertama yaitu :

1). Target Penyelesaian triwulan I : 15 Perkara

2). Target Penyelesaian triwulan II : 18 Perkara

3). Target Penyelesaian triwulan III : 17 Perkara

4). Target Penyelesaian triwulan IV : 20 Perkara

b. Perkiraan Penyelesaian Perkara pelanggaran tingkat pertama yaitu :

a. Target Penyelesaian triwulan I : 10 Perkara

b. Target Penyelesaian triwulan II : 8 Perkara

c. Target Penyelesaian triwulan III : 7 Perkara

d. Target Penyelesaian triwulan IV : 9 Perkara

c. Perkiraan Perkara yang dimintakan upaya hukum.

a. Target upaya hukum Banding : 5 Perkara

b. Target upaya hukum Kasasi : 4 Perkara

c. Target Peninjauan kembali : 2 Perkara

d. Target Grasi : 0 Perkara

14

2. Pelaksanaan sidang keliling (Detasering). Mengingat bahwa daerah hukum

Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki wilayah yang luas yaitu 2 propinsi yaitu

: Proponsi Bali dan Propinsi Nusa Tenggara Barat maka Pengadilan Militer III-14

Denpasar tahun 2020 akan melaksanakan sidang di seluruh wilayah Dilmil III-14

Denpasar, hal tersebut tergantung locus delicti perkara dan kesatuan tempat

bertugas Terdakwa yang terjadi di wilayah Pengadilan Militer III-14 Denpasar {vide

Psal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer}.

4. Strategi Peningkatan Penyelesaian Perkara. Dalam Tahun Anggaran 2020

Pengadilan Militer Denpasar melakukan upaya-upaya untuk memantapkan

peningkatan hasil penyelesaian perkara melalui :

a. Kadilmil III-14 Denpasar melakukan koordinasi dan kerjasama secara

kontinyu dengan institusi lain yang terkait dalam sistem penanganan perkara

di lingkungan TNI dalam rangka percepatan penanganan perkara.

b. Kadilmil III-14 Denpasar melakukan evaluasi penyelesaian perkara

setiap bulan sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian

perkara guna menilai kinerja Hakim dan Panitera.

c. Kadilmil III-14 Denpasar melakukan evaluasi penyelesaian minutasi

perkara yang telah diputus sebagai indikator keberhasilan pencapaian target

penyelesaian perkara guna menilai kinerja staf Pengadilan dalam mendukung

tugas Hakim, dan Panitera dalam menyelesaikan perkara.

d. Kadilmil III-14 Denpasar melakukan perencanaan sidang keliling

sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun atau sesuai perkara yang ada, dengan

perkembangan banyak Saksi dari masyarakat umum yang kesulitan jika di

minta kehadiran di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan menyelesaikan

target penyelesaian perkara (memutus perkara) sesuai rencana.

Untuk tercapainya hasil tehnis yudisial dititikberatkan kepada upaya

memantapkan hasil penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan asas cepat,

tepat dan adil dengan biaya ringan. Penyelesaian perkara tetap dilaksanakan

dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan maupun batas

waktu penyelesaiannya dan dengan sistem prioritas terutama untuk perkara-

perkara yang menonjol seperti perkara psikotropika, narkotika dan perkara-perkara

lainnya yang mendapat perhatian masyarakat serta perkara yang terdakwanya

ditahan.

15

B. Program Area Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan program ini dibiayai dengan DIPA Pengadilan Militer III-14

Denpasar Nomor : SP DIPA-005.01.2.663335/2020 tanggal 12 Nopermber 2019,

jenis Program kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan jumlah alokasi

biaya sebesar Rp. 4.312.811.000,- (Empat Milyard tiga ratus dua belas juta

delapan ratus sebelas ribu rupiah), didalamnya termasuk untuk pembayaran

tunjangan Hakim berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 dan

Tunjangan Panitera berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007

tentang tunjangan Panitera. Terkait dengan program ini khususnya masalah

peningkatan SDM baik dari aspek kualitas maupun kuantitas hal ini dilakukan

secara terpusat, sebagaimana konsekuensinya maka biaya ditanggung oleh DIPA

pusat yaitu Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar hanya sebagai pendukung dan

melaksanakannya terbatas pada kewenangan yang dimiliki. Namun demikian

Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki tugas pembinaan personil terhadap

anggota Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang jumlah personilnya sebanyak 38

(tiga puluh tujuh) orang terdiri atas : Personil Militer sebanyak 18 (delapan belas)

orang, Personil ASN sebanyak 11 (sebelas) orang, Tenaga Honorer/Kontrak

sebanyak 9 (sembilan) orang. Pembinaan personil dilakukan melalui :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia secara Kuantitas.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah Pengadilan Militer Type A jika

dilihat secara kuantitas personil dan jabatan saat ini masih belum ideal. Mengenai

jumlah Hakim sudah dirasakan cukup dimana Dilmil Tipe A dengan

memperhatikan beban kerjanya sudah diwakili oleh 2(dua) Majelis terdiri dari 4

(empat) orang Kimmil ditambah 1 (satu) orang Kepala Pengadilan Militer dan

Pengadilan Militer tidak memiliki Wakil Kepala Pengadilan Militer. Namun dari

tenaga tehnis Panitera bila dilihat dari struktur organisasi yang ada maka

dibutuhkan 1(satu) orang Pama untuk menduduki jabatan Panitera Muda Hukum,

untuk Panitera Muda Pidana sudah terisi.

Personil bidang non tehnis baru terisi 16 (enam belas) orang yang terdiri dari

2 (dua) orang staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, 8(delapan) orang

staf Bagian Umum dan Keuangan, 2 (dua) orang Staf Perencanaan Teknologi

Informasi dan Pelaporan dan 4 (empat) orang staf Kepaniteraan. Struktur

organisasi Peradilan Militer baru yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

R.I nomor : 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan membutuhkan jumlah personil sebanyak 46 (empat

puluh enam) orang. Kondisi ini dapat mempengaruhi Kinerja Pengadilan Militer III-

14 Denpasar secara keseluruhan. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas

pengajuan kebutuhan personil, sedangkan kebijakan untuk memenuhinya adalah

kewenangan pimpinan satker atas.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Secara Kualitas.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam rangka melaksanakan pembinaan

personil baik personil Militer dan ASN. Sesuai dengan tugas jabatan yang ada di

Pengadilan Militer III-14 Denpasar, berfungsi sebagai pendukung kebijakan Mabes

16

TNI dan MARI yang diarahkan untuk mendayagunakan tenaga yang ada dan

memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik pendidikan Militer

(Dikbangpers) maupun pendidikan umum (dikbangum). Selain itu peningkatan

SDM juga diarahkan pada peningkatan pengetahuan dibidang tehnis dan non

tehnis sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer III-14 Denpasar

menyelenggarakan dua tugas pokok administrasi yaitu antara lain :

a. Administrasi Perkara

Untuk menunjang kelancaran tugas peradilan bidang kesekretariatan yang

terdiri dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, maka diuraikan

tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1). Panitera Muda Pidana

a). Pelaksanaan Pemeriksaan kelengkapan berkas perkara yang

dilimpahkan;

b). Pelaksanaan registrasi Perkara;

c). Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan

penetapan Hakim;

d). Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan

kepada Ketua Majelis Hakim;

e). Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan

penahanan, perpanjangan penahanan dan penagguhan penahanan.

f). Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah

diputus dan diminutasi;

g). Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Militer III-14

Denpasar kepada Terdakwa, Penyidik, Ankum, Papera dan Oditur Militer.

h). Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai

kekuatan hukum tetap.

i). Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai

kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

j). Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

k). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2). Panitera Muda Hukum

a). Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data

perkara;

b). Pelaksanaan penyejian statistik perkara;

c). Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara ;

d). Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip

perkara;

e). Pelaksanaan kerja sama dngan bagian Umum untuk penitipan

berkas perkara;

f). Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan

yang berkaitan dengan transparansi perkara;

g). Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan

h). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

17

Untk mlaksanakan tertib Administrasi di Pengadilan dalam rangka

penyelenggaraan administrasi perkara yang seragam baik dan tertib,

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan menetapkan

pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara sesuai dengan

Surat Keputusan Ketua MA Nomor : KMA/001/SK/I/2001 dan SOP

Penyelesaian perkara. Pola Prosedur penyelenggaraan administrasi

perkara meliputi :

a. Pola tentang Register Perkara

b. Pola tentang Keuangan Perkara

c. Pola tentang Pelaporan Perkara

d. Pola tentang Kearsipan Perkara

b. Admnistrasi Umum

Untuk menunjang kelancaran tugas peradilan bidang kesekretariatan

yang terdiri dari bagian umum, keuangan, dan kepegawaian serta Teknologi

Informasi maka diuraikan tugas dan kewenangan masing-masing bagian

sebagai berikut :

1. Bagian Umum dan Keuangan

a). Umum

- Menerima, mencatat, dan mendistribusikan surat

- Mengarsipkan surat dengan system arsip dinamis

- Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.

- Mengadakan dan menatausahakan keperluan rumah

tangga kantor.

- Menerbitkan izin pemakaian kendaraan dinas.

- Memelihara dan menjaga keamanan kantor.

- Memelihara gedung kantor Pengadilan Militer III-14

Denpasar.

- Melaksanakan keprotokolan dan hubungan masyarakat

perpustakaan.

- Memelihara kendaraan roda 4 dan roda 2.

- Memelihara peralatan kantor.

- Mengelola Barang Inventaris Milik Negara.

b). Keuangan

- Membuat/menyusun dan mengirim RKA-KL.

- Membuat POK DIPA.

- Merealisasikan DIPA Satker Pengadilan Militer III-14

Denpasar.

18

- Membuat dan mengirim laporan realisasi keuangan


- Membuat Rekonsiliasi Simak BMN.

2. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana

- Mengusulkan SK PNS bagi calon yang telah memenuhi

syarat.

- Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Pengadilan Mliter

III-14 Denpasar yang telah memenuhi syarat.

- Membuat SK Kenaikan gaji berkala.

- Menerbitkan Surat Ijin Cuti bagi Pegawai

- Mengusulkan Karis/Karsu Pegawai

- Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang mencapai batas

usia Pengadilan Militer III-14 Denpasar

- Mengusulkan Satya Lencana Personil Pengadilan Militer III-

14 Denpasar

- Menyiapkan informasi dan rekapitulasi data kepegawaian (up

to date).

- Mengusulkan Formasi kekurangan Pegawai.

- Meningkatkan pelayanan terhadap Peegawai.

- Meningkatkan kwalitas SDM melalui pendidikan formal S1,

S2, serta mengusulkan surat ijin belajar.

- Peningkatan disiplin Pegawai melalui pengawasan absensi.

- Meningkatkan pengawasan dan Pembinaan oleh Pimpinan

melalui Hawasbid.

- Meningkatkan kebersihan lingkungan pada Kantor


- Mengusulkan pejabat Struktural untuk mengikuti diklatpim

Tk.III.

- Menyusun dan menyempurnakan file pegawai.

- Membuat DUK, Bezetting, dan statistik pegawai tiap akhir

tahun.

3. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan

anggaran.

- Meneliti DIPA tahun 2020 sudah sesuai dengan RKA/KL apa

belum.

19

- Melakukan revisi DIPA atau POK bila diperlukan.

- Membuat rencana Penggunaan Anggaran (RPA) tahun 2020.

- Menyusun Rencana kerja RKA/KL tahun 2020, diperkirakan

awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun berjalan.

- Meningkatkan pelayanan Informasi melalui website.

- Meningkatkan kwalitas jaringan.

- Melakukan monitoring pelaporan realisasi anggaran DIPA 01

(BUA) dan 05 (Dirjen Badilmiltun).

- Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan

pelaporan kegiatan.

- Menghimpun, menyusun dan menganalisis laporan

pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian kesekretariatan

dan kepaniteraan.

- Menyiapkan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.

- Mengelola dan mengirim laporan Triwulan, Semester,

Program Kerja dan Tahunan, serta Profil, Lkjip dan Renstra.

c. Pembinaan Tenaga Tehnis.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar berupaya untuk meningkatkan

pembinaan personil tehnis terhadap Hakim dan Panitera melalui :

a). Pembinaan tehnis hakim berupa Bimtek dan Pedoman Perilaku

Hakim, diskusi penyelesaian hambatan dalam penyelesaian perkara di

lapangan.

b). Pembinaan tehnis kepaniteraan berupa Bimtek dalam

penyelesaian minutasi perkara, percepatan penyelesaian perkara dan

penyelesaian ketatalaksana perkara Kasasi, Banding dan PK.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok Pengadilan

Militer III-14 Denpasar dan jajarannya dibutuhkan personil pemenuhan

kebutuhan personil sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian

terdahulu.

20

C. Program Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.

Pelaksanaan program ini dibiayai dengan DIPA Pengadilan Militer III-14

Denpasar Nomor : SP DIPA-005.01.2.663335/2020 tanggal 12 Nopember 2019 jenis

program penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran serta

program non oprasional, dengan jumlah alokasi biaya sebesar Rp. 1.206.655.000,- (

satu milyard dua enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah). Program-

program kerja tersebut diarahkan pada kebijakan dan proses peradilan dalam dua

desain organisasi yaitu :

1. Organisasi berbasis kinerja (performance-based organization) yang

ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2020.

2. Organisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based organization) yang

ditargetkan bisa tercapai dana mapan pada tahun 2035.

Keberhasilan pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi ini, ditentukan

oleh beberapa hal yaitu :

1. Kejelasan proses kerja dan SOP atau Standar Prosedur Operasional

untuk setiap proses kerja, Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki SOP

yang diterapkan pada :

a. Proses kerja penyelesaian perkara/Minutasi.

b. Proses realisasi anggaran/keuangan.

c. Proses pelayanan informasi dan pengaduan.

2. Kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil

kerja dari setiap posisi, dengan menerapkan :

a. Beban kerja sesuai jobs description untuk setiap personil,

b. Secara kinerja organisasi diukur dengan Rencana Strategis

(Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Matriks Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

Rencana Kerja Tahunan (RKT).

3. Kejelasan risiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung

jawab tidak dilaksanakan sebagamana mestinya; Pengadilan Militer III-14

Denpasar melksanakannya melui jam Komandan yang rutin dilaksanakan

minimal 1(satu) kali dalam sebulan, tanya jawab (diskusi), membahas

permasalahan dan evaluasi kinerja yang akan dicapai.

4. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi dengan teknologi informasi

yang terpadu harus senantiasa dalam kondisi terhubung (interconnected).

Keharusan untuk senantiasa dalam kondisi “terhubung” ini, dengan cepat an

mendorong Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya

menjadi organisasi yang modren. Keberadaan sistem-sistem tersebut sangat

21

penting untuk mastikan kecepatan dan keakurata data untuk dapat

menghasilkan kputusan yang tepat dalam waktu singkat.

5. Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah membangun teknologi informasi

terpadu yang semuanya terkoneksi real time ke portal Website :

www.dilmil_denpasar.go.id yaitu :

a. Sistem Administrasi Perkara/SIPP

b. Sistem publikasi putusan

c. Sistem Kepegawaian/Sikep

d. Sistem Administrasi Keuangan/e-monev

e. Sistem Pengawasan/Siwas

f. Aplikasi Siratmil

D. Program Sarana dan Prasarana.

Pada tahun ini, DIPA Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : SP DIPA-

005.01.2.663335/2020 tanggal 12 Nopember 2019 mendapat alokasi dana untuk

jenis program peningkatan sarana dan prasarana. Program peningkatan sarana dan

prasarana meliputi :

- Pengadaan Perangkat Pengolah data dan komunikasi : Rp. 25.000.000,

Pendukung Kepaniteraan

- Renovasi Gedung dan Bangunan/Ruang tahanan : Rp.150.000.000,

Melalui program ini :

1. Pengadilan Militer III-14 Denpasar berusaha meningkatkan kemampuan

untuk mengelola, memelihara sarana dan prasarana Pengadilan yang ada.

Kemudian mengajukan modernisasi terhadap beberapa fasilitas yang sudah

tidak layak terutama fasilitas pengolah Data dan Komunikasi. Perlu kira sadari,

sarana dan prasarana berpengaruh terhadap prestasi kerja Hakim dan

aparatur peradilan serta kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan

Pengadilan.

2. Manajemen Aset Negara melalui Inventaris Kekayaan Milik Negara

(SIMAK BMN) dimana petugas pengelola BMN selalu berkoordinasi sinergi

dengan petugas pengelola SAKPA dengan kemudian melaksanakan laporaan

Rekon ke KPKNL setiap Triwulan dan Semester Tahun Anggaran berjalan

sehingga tertib administrasi.

3. Dalam Pelaksanaan Renovasi Gedung dan Bangunan dalam hal ini

Ruang Tahanan yang akan dilaksanakan/direalisasikan dalam Triwulan I

tahun 2020.

http://www.dilmil_denpasar.go.id/

22

E. Program Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2020

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 dalam bidang keuangan akan

disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari MARI antara lain :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan : Rp.4.312.811.000,-

2. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran yang terdiri dari

a. Kebutuhan sehari-hari perkantoran : Rp. 330.262.000,-

- Pramubakti 5 orang : Rp. 130.650.000,-

- Honor Security 4 orang : Rp. 115.440.000,-

- Keperluan sehari2 perkantoran : Rp. 23.926.000,-

- Penjilidan dan Laminating : Rp. 10.736.000,-

- Langganan koran/majalah, Air Minum : Rp. 11.500.000,-

- Belanja Bahan : Rp. 3.801.000,-

- Belanja ATK : Rp. 34.209.000,-

b. Langganan Daya dan Jasa

- Internet : Rp. 198.000.000,-

- Sewa Hosting dan Domain : Rp. 1.150.000,-

- Biaya Pengiriman Surat : Rp. 11.664.000,-

- Listrik : Rp. 92.280.000,-

- Telepon : Rp. 12.000.000,-

- Air : Rp. 28.800.000,-

c. Pemeliharaan Kantor

- Pemeliharaan Gedung kantor : Rp. 105.840.000,-

- Pemeliharaan halaman kantor : Rp. 5.980.000,-

- Pemeliharaan Personal komputer : Rp. 9.416.000,-

- Pemeliharaan Notebook (Laptop) : Rp. 8.560.000,-

- Pemeliharaan Printer : Rp. 8.000,000,-

- Pemeliharaan Inventaris Kantor : Rp. 1.674.000,-

- Pemeliharaan AC : Rp. 12.800.000,-

- Perawatan Kendaraan Roda 4 : Rp. 56.336.000,-

- Perawatan kendaraan roda 2 : Rp. 19.150.000,-

- Pemeliharaan Website/IT : Rp. 12.000.000,-

d. Pembayaran terkait Pelaksanaan : Rp. 50.040.000,-

Operasional Kantor

23

e. Hak Keuangan dan Fasilitas Kantor

- Sewa Rumah Dinas Hakim : Rp. 151.200.000,-

Yang akan dilaksanakan bulan Januari 2020.

f. Konsultasi : Rp. 25.215.000,-

g. Rakernas : Rp. 14.118.000,-

3. Belanja Modal

a. Alat Pengolah Data dan Pendukung Kepaniteraan : Rp. 25.000.000,-

b. Renovasi Ruang tahanan : Rp. 150.000.000,-

Akan dilaksanakan dalam Triwulan I TA 2020.

DIPA Satker Pengadilan Militer III-14 Denpasar dari Dirjen Badilmiltun MARI,

APBN Tahun Anggaran 2020, Nomor : SP DIPA-005.05.2.663336/2020 tanggal 12

Nopember 2019 total alokasi biaya sebesar Rp. 61.097.000,- (enam puluh satu juta

sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Penyelesaian berkas perkara/minutasi terdiri dari :

- Pendaftaran berkas perkara : Rp. 1.650.000,-

- Penetapan Hari Sidang : Rp. 30.000,-

- Pemeriksaan disidang Pengadilan : Rp. 2.296.000,-

- Minutasi/Upaya Hukum : Rp. 50.000,-

- Biaya Pengiriman Salinan Putusan : Rp. 850.000,-

- Pengiriman Surat Penahanan : Rp. 136.000,-

- Penanganan berkas Banding : Rp. 525.000,-

- Pananganan perkara Kasasi, PK dan Grasi : Rp. 110.000,-

- Sidang Keliling : Rp. 55.450.000,-

Sidang Keliling akan direncanakan dalam Triwulan I tahun 2020.

F. Program Pengawasan

Bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar memilki program pengawasan terhadap

seluruh personel baik Sipil maupun Militer, dan telah dibentuknya Hakim Pengawas

Bidang berdasarkan Surat Keputusan Kadilmil Nomor : W3-Mil03/55a/SKEP/IX/2019

tanggal 4 September 2019 untuk membantu Kadilmil dalam melakukan pengawasan

tersebut.

Adapun bidang-bidang pengawasan yang dilaksanakan dalam tahun 2020 antara

lain :

24

1. Hakim Pengawas bidang Umum dan Keuangan.

2. Hakim Pengawas bidang Perencanaan, IT, dan pelayanan Publik.

3. Hakim Pengawas bidang Manajemen Peradilan.

4. Hakim Pengawas bidang Administrasi perkara, Persidangan dan

Pelaksanaan Putusan.

5. Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

G. Program Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Program ini dimaksudkan agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan

wilayah bebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme dan sejenisnya sehingga dapat

terwujud Pengadilan Militer yang Agung

Rencana Kerja ini sebagai acuan pelaksanaan kerja Pengadilan Militer III-14

Denpasar dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dengan tujuan agar

pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan MIliter III-14 Denpasar focus pada

pencapaian dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan

berfokus pada penerapan pembangunan Komponen pengungkit, manajeman

perubahan, Penataan tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan

Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kwalitas

Pelayanan Publik. Dalam mewujudkan komponen hasil berupa peradilan yang

bersih dan bebas KKN serta Peningkatan Pelayanan Publik.

Rencana Kerja ini meliputi manajemen tentang tujuan, target dan Indikator

keberhasilan dari masing-masing komponen dalam pembangunan Zona Integritas,

yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil, sehingga diharapkan

akan memudahkan dalam target pencapaian.

Program ini juga dimaksudkan untuk menjaga pembangunan Zona Integritas

menuju WBK/WBBM, perlu diambil langkah-langkah inovasi agar para pencari

keadilan tidak bersinggungan langsung dengan apparatur Pengadilan.

H. Program Reformasi Birokrasi

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai wujud terhadap

perubahan Birokrasi Pengadilan yang mengacu kepada Cetak Biru Mahkamah

25

Agung RI maupun Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI sehingga Pengadilan

Militer III-14 Denpasar telah membentuk sebuah Tim Reformasi Birokrasi. Tim

ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14

Denpasar Nomor : W3.Mil03/27/Skep/I/2019 tanggal 02 Januari 2019, dengan

susunan sbb :

Penanggung jawab: Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar (Letkol Chk

Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H Nrp. 11980015370171)

Ketua : Letkol Laut (KH) Riza Fadilah, SH. Nrp 13149/P.

Sekretaris : I Ketut Karda, SH. Pembina IV/a Nip.

196312311986031039, Sekretaris Dilmil III-14 Denpasar

Anggota : I Gst Agung Ayu Nyoman Giri Sundari, SE. Penata Muda

Tk.I III/b NIP.198810222011012009.

Area 1 : Pola Pikir dan Budaya kerja (Manajeman perubahan)

Ketua : Mayor Chk Edfan Hendrarto, SH. Nrp.11000045870579

Sekretaris : Kapten Chk Teddy Septiana, SH. Nrp. 21960348270973.

Panmud Pidana.

Anggota : Serka Purwodiyanto, SH.Nrp.21050109590486.

Area 2 : Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Ketua : Mayor Chk Edfan Hendrarto, SH. Nrp.11000045870579

Sekretaris : Mayor Chk Resa Yanuar, SE. SH. Nrp. 11020016490177

Anggota : Serka Nyoman Jana Nuraga, SH. Nrp 21070539650888.

Area 3 : Penataan dan Penguataan Organisasi.

Ketua : Mayor Chk Rony Suryandoko, S.IP, SH.

Nrp.11000045041178.

Sekretaris : I Nyoman Suartika, SE.SH., Penata III/c Nip

197404052001121004 Kasubah Kepegawaian, Ortala.

Anggota : Ketut Suryani, SH. Penata Muda Muda Tk.I III/b

Nip.197307261999032003 Fungsional umum.

Area 4 : Penataan Tata Laksana

Ketua : Mayor Chk Rony Suryandoko, S.IP, SH Nrp.

11000045041178 Pokkimmil Gol. VI

Sekretaris : Pelda Faried Sunaryunan, SH. Nrp. 21970306830676

Panitera Pengganti.

Anggota : Sri Susmawati Penata Muda Tk.I III/b

Nip.196909041992032002 Staf umum.

26

Area 5 : Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

Ketua : Letkol Sus Siti Mulyaningsih SH. MH. Nrp. 522940.

Pokkimmil Gol.V.

Sekretaris : A.A.Istri Intan Prabawati, SE Penata III/c Nip.

198610242009042005 Fungsinal Umum.

Anggota : Serda I Made Yadnya Nrp.631024, Staf umum.

I Nyoman Sidia Penata Muda Tk.I III/b

Nip.196301011983101001 Staf umum.

Area 6 : Penguatan Pengawasan

Ketua : Letkol Sus Siti Mulyaningsih S.H. M.H. Nrp. 522940.

Pokkimmil Gol.V.

Sekretaris : Serma Kadek Subrata, SH. NRP. 21010240610582. Staf

umum.

Anggota : Koptu I Wayan Kusuma Yuda, Nrp.31980340130576. staf

umum.

Area 7 : Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Ketua : Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, SH. MH. Nrp.

16762/P Pokkimmil Gol.VI.

Sekretaris : Serka I Nyoman Dharma, S.H. Nrp.21050263690586.

Anggota : Koptu I Wayan Widana Nrp.31990590430379. staf umum.

Area 8 : Penguatan Kwalitas Pelayanan Publik

Ketua : Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, S.H. M.H. Nrp.

16762/P Pokkimmil Gol.VI

Sekretaris : Katharina Penata III/c Nip. 197205061992032001 Kasubag

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Anggota : I.G.A.N. Wahyu Permadi, SH. Penata Muda Tk.I III/b

Nip.198102192001121002. Staf umum

Adapun Tim Reformasi Birokrasi ini dibentuk berdasarkan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2009 tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan UU No. 27 tahun

2007 tentang rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005

s/d 2025 yang menyatakan bahwa Pembangunan Aparatur Negara dilakukan

melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan propesional Aparatur Negara

dan untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dipusat maupun di daerah

menuju dan mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Dan berdasarkan Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand De Sign Reformasi

27

Birokrasi 2010 s/d 2014 serta Surat Keputusan Ketua MARI Nomor : 71 tahun

2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung RI.

Tim Reformasi ini bertugas melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap

Quality Anssurance yang terdiri dari 8 (delapan) area antara lain :

1. Area pola pikir dan Budaya kerja.

2. Area Penataan peraturan Perundang-undangan.

3. Area perubahan penataan dan penguatan Organisasi.

4. Area perubahan penataan Tata Laksana.

5. Area perubahan penataan sistem manajemen SDM Aparatur.

6. Area perubahan penguatan pengawasan.

7. Area perubahan penguatan Akuntabilitas Kinerja.

8. Area perubahan peningkatan kualitas pelayanan Publik.

Sehingga Pengadilan Militer di tempat dapat meningkatkan kinerjanya

sesuai dengan Tupoksi masing-masing dan juga pelayanan Publik terutama

pencari keadilan dapat terwujud dengan baik.

Dari hasil pembinaan dan evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala

Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk ditindak lanjuti sesuai dengan

penemuan-penemuan tim di lapangan.

I. Program Peningkatan Pelayanan Publik.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan yang prima maka dibutuhkan sarana

Tehnologi yang memadai. Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam rangka peningkatan

pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan berupaya untuk meningkatkan

kwalitas jaringan dan meningkatkan pelayanan informasi melalui website. Dalam tahun

mendatang Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengembangkan Inovasi-Inovasi baru

sehingga memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan berbagai informasi

yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Dalam

Inovasi-inovasi ini akan menampilkan wajah-wajah pembaharuan peradilan menuju

Pengadilan berbasis Tehnologi Informasi. Dengan pengembangan tehnologi

masyarakat tak perlu lagi datang ke Pengadilan cukup membuka HP Androwid (Geogle

Playstore) sudah bisa melihat putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Militer III-14

Denpasar.

Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah disediakan meja Informasi dan Meja

Pengaduan untuk mendapat berbagai informasi bagi masayarakat pencari keadilan baik

masalah perkara maupun hal-hal lain yang merupakan Tupoksi Pengadilan Militer III-14

Denpasar.

28

Beberapa hal yang terkait dengan dukungan teknologi Informasi dapat kita lihat

sebagai berikut :

1). Penggunaan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

2). Aplikasi SIPP yang merupakan Aplikasi yang digunakan dibagian

Kepaniteraan untuk tertib administrasi perkara dan alur proses yang jelas

sehingga memudahkan semua staf Pengadilan dalam menjalankan

tugasnya. Saat ini Aplikasi SIPP yang digunakan pada Pengadilan Militer III-

14 Denpasar sejak bulan Maret 2019 adalah SIPP Versi 3.2.0-5

3). Penggunaan Aplikasi SIKEP MARI dibagian kepegawaian.

4). Penggunaan Aplikasi e-LLK bagi para Pegawai Pengadilan Militer III-14

Denpasar.

5). Penggunaan Aplikasi Komdanas MARI untuk bagian umum, Keuangan dan

Kepegawaian.

6). Website Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai media informasi

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-14

Denpasar.

7). Email Pengadilan Militer III-14 Denpasar ([email protected]) sebagai

media komunikasi dan pertukaran data yang lebih cepat dan efisien.

mailto:[email protected]

29

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Militer

III-14 Denpasar pada tahun 2020 diprogramkan akan melaksanakan program kerja

yang meliputi :

1. Program Penyelesaian Perkara

2. Program Pengawasan

3. Program Pembinaan Personel

4. Program Pembinaan Administrasi

5. Program Reformasi Birokrasi

6. Program Administrasi Keuangan

7. Program Administrasi Logistik

8. Progran Pelayanan Publik

Program-program tersebut diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan skala

prioritas guna mendukung terlaksananya program pembangunan nasional maupun

program penegakan hukum dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan TNI.

B. Penutup

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran

2020 disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas


Denpasar, Desember 2019 Kepala Pengadilan Militer III-14 Hanifan Hidayatulloh, SH.MH. Lekol Chk- Nrp. 11980015370171

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR Jln. Yos Sudarso No. 1 Denpasar

Telp./Fax : 0361-262946 Web : www.dilmil-denpasar.go.id dan Email : [email protected]

PROGRAM KERJA TAHUNAN PENGADILAN MILITER III-14

TAHUN ANGGARAN 2020

BAGIAN KEPANITERAAN

MINGGUAN BULANAN CATUR WULAN SEMESTER TAHUNAN 1 2 3 4 5

❖ Menerima Pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-13 Denpasar dan meneliti kelengkapan berkas formal dan materiil

❖ Merencanakan sidang (Rensid).

❖ Membagi Tugas Minutasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pokok.

❖ Membuat Konsep Tapkim/Tapsid, Taphan dll.

❖ Membuat Petikan Putusan dan Akta BHT

❖ Minutasi Putusan dan BAS

❖ Menyusun laporan Bulanan

❖ Mengirim Laporan

Bulanan

❖ Menyiapkan Rensid bulan YAD

❖ Memonitoring Surat, berita/ Artikel masuk Email Dilmil III-14 Denpasar.

❖ Pengawasan pekerjaan, minutasi putusan dan BAS serta Administrasi Perkara.

❖ Menyusun Lampiran Untuk laporan Catur Wulan

❖ Menghimpun Putusan asli dan salinanputusan serta BAS kemudian mendistribusikan ke Otmil, Ankum, Papera dan Penyidik.

❖ Membuat Laporan Semester.

❖ Evaluasi Kinerja

❖ Menyusun Lampiran Laporan Tahunan tahun 2020

❖ Analisa Data Perkara (Jumlah, Kwalifikasi).

❖ Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan tahun 2020.


http://www.dilmil-denpasar.go.id/


31

1 2 3 4 5

❖ Pengiriman Salinan Putusan

kepada Otmil/ Papera/ Ankum/Penyidik.

❖ Monitor Eksekusi Putusan dan Putusan Bersyarat

❖ Mengelola buku Register Perkara, Buku Wasmat, Buku Muskim, Buku Minutasi Putusan dan BAS serta Buku Statistik Perkara.

❖ PAM Sidang Dilmil III-14 Denpasar

❖ Update Data SIPP

❖ Mengawasi berkas

Perkara yang Banding, Kasasi, PK dan Grasi.

❖ Menghimpun Petikan Putusan dan mendistribusi-kan ke Otmil

Denpasar, Desember 2019 Kepala Pengadilan Militer III-14 Hanifan Hidayatulloh, SH. MH Letkol Chk-NRP. 11980015370171

Program Kerja Pengadilan Militer III-14 TA. 2020

32




TAHUN ANGGARAN 2020

BAGIAN KESEKRETARIATAN

MINGGUAN BULANAN TRIWULAN SEMESTER TAHUNAN 1 2 3 4 5

❖ Menerima, mencatat dan mendistribusikan surat masuk/keluar.

❖ Pembukuan/Penomoran Surat Masuk/Keluar.

❖ Pembuatan Absen Personil dan Honorer serta Kantu Ijin Keluar Markas.

❖ Penyusunan dan Penomoran seluruh arsip, berkas perkara/ dokumen perkara dan mengelola perpustakaan dan Arsip.

❖ Mengawasi dan membina tata tertib dan disiplin anggota serta kebersihan.

❖ Menyusun laporan Bulanan.. ❖ Mengirim Laporan Bulanan. ❖ Membuat Notulen Rapat.

❖ Pembinaan Mental dan

pencerahan dari Kodam IX/Udayana.

❖ Pembekalan Peningkatan kwalitas kinerja oleh Ka/Pa dalam pembuatan pengetikan Putusan, BAS dll..

❖ Menyusun Lampiran Untuk laporan Triwulan

❖ Melaporkan pelaksanaan kerja kepada Kadilmil.

❖ Menginput data laporan ke dalam Website.

❖ Membuat Laporan Semester.

❖ Evaluasi Kinerja.

❖ Membuat Daftar Penilaian seluruh Anggota Dilmil III-14 Denpasar

❖ Rekon ke KPKNL.

❖ Rekon ke Kanwil.

❖ Menginput data laporan ke dalam Website.

❖ Menyusun Laporan Tahunan tahun 2019.

❖ Menyusun LKjIP, PKT, RKT, dan Renstra.

❖ Penyusunan Rencana Kinerja tahun 2020

❖ Rekon ke KPKNL.

❖ Rekon ke Kanwil

❖ Menyusun Laporan BMN.



33

1 2 3 4 5

❖ Mengkoordinir kegiatan Olah

Raga, (Selasa dan Jumat) PBB (Senin), Kurve (Kamis) dilingkungan Dilmil III-14 Denpasar.

❖ Mengawasi Harwat, Randis Ka dan Waka - 2(dua) unit Roda 4. - 5(lima) unit Roda 2.

❖ Mengawasi Harwat Alsintor - Laptop. - Komputer - Perlengkapan kantor lainnya.

❖ Input data Persediaan.

❖ Upload Berita Terbaru dan memasukkan data perkara, Rensid ke dalam Website.

❖ Penyusunan Jadwal

Piket Dilmil III-14 Denpasar.

❖ Input Data BMN.

❖ Input data perkara ke dalam Website.

❖ Rekon Internal.

❖ Menyusun Program

Kerja.

❖ Menghimpun dan menjilid surat masuk/keluar.

❖ Mengirimkan laporan-laporan.




34




TAHUN ANGGARAN 2020

BAGIAN KEUANGAN


❖ Pembukuan pengeluaraan

belanja harian.

❖ Penyiapan buku bantu permata anggaran.

❖ Menyiapkan kwitansi sebagai kelengkapan pertanggungjawaban keuangan.

❖ Menyusun dan mempersiapkan administrasi keuangan belanja barang dan modal.

❖ Perencanaan pengajuan

uang persediaan (UP). ❖ Pengajuan uang persediaan

(UP). ❖ Perencanaan Pengajuan

ganti uang persediaan (GUP)

❖ Pembinaan Mental dan pencerahan dari Kodam IX/Udayana.

❖ Penginput data dan penyempurnaan aplikasi keuangan (RKAKL, GPP, SPP, SPM, SAIBA, SILABI)

❖ Penyusunan Laporan

Bappenas

❖ Penyusunan Laporan Triwulan Keuangan.

❖ Pengajuan Revisi belanja Modal.

❖ Belanja Pemeliharaan Roda 4 dan Kendaraan roda 2.

❖ Membuat

Laporan Semester.

❖ Penyusunan Konsep

RKAKL 2021.

❖ Pengajuan Baju dinas Honorer.

❖ Penyusunan Laporan Tahunan.

❖ Menyusun Lampiran Laporan Tahunan.




35

1 2 3 4 5

❖ 1(satu) Minggu belanja barang

dan Jasa.

❖ Pengajuan kebutuhan anggaran yang akan dicairkan.

❖ Rekon ke KPPN. ❖ Rekon ke Kanwil. ❖ Rekon Internal. ❖ Penyusunan Laporan

Penyerapan. ❖ Penyusunan Monitoring. ❖ Input data Online Komdanas ❖ Input data Online Monev. ❖ Penyusunan LPJ. ❖ Penyusunan Register. ❖ Penutupan KAS. ❖ Pengajuan Gaji PNS. ❖ Pengajuan Tunjangan Hakim dan

Panitera. ❖ Pengajuan Uang Makan PNS ❖ Pengajuan Honor Pramubak

ti dan Satpam. ❖ Pengajuan Honor Pejabat

Keuangan.

❖ Belanja

Pemeliharaan peralatan dan Mesin berupa Lapotop dll.

❖ Pemeliharaan Instalasi.

❖ Pemeliharaan Gedung dan bangunan.

❖ Pelaksanaan sidang keliling.



36

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Jln. Yos Sudarso No. 1 Denpasar Telp./Fax : 0361-262946

Web : www.dilmil-denpasar.go.id dan Email : [email protected]


TAHUN ANGGARAN 2020

BAGIAN HAKIM PENGAWAS


❖ Hakim Pengawas perkara mengawasi

Register perkara, mengawasi Penetapan penahanan.

❖ Hakim Pengawas Administrasi umum mengawasi Surat masuk dan keluar mengawasi pengeluaran keuangan.

❖ Hakim Pengawas Pelayanan Publik mengawasi IT, pengawasan kegiatan seluruh anggota.

❖ Hakim Wasmat dan managemen Pengadilan, mengawasi pelaksanaan eksekusi Terpidana, mengawasi Kinerja seluruh Anggota.

❖ Membuat laporan

Bulanan. ❖ Evaluasi kegiatan.

❖ Membuat laporan

Triwulan.

❖ Evaluasi kegiatan.

❖ Membuat

Laporan Semester.


❖ Menyusun Laporan

Tahunan tahun 2020.

❖ Menhimpun dan menjilid surat masuk/ keluar.

❖ Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2020.




37

Documents

KATA PENGANTAR - dilmil-denpasar.go.id