Upload
hathuy
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang berkat izin,
hidayah dan rahmat-Nya penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD
Tarakan) ini dapat diselesaikan sehubungan dengan berakhirnya waktu
Renstra yang terdahulu. Renstra Dinas Kesehatan ini disusun berdasarkan
Update beberapa peraturan dan perubahan yang mengatur tentang
penyusunan Renstra SKPD sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi
dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat.
Rencana Strategis ini disusun dengan sistematis dari berbagai materi
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan Renstra
dan dikolaborasikan secara Teknokratis supaya mendapatkan formula atau
pendekatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas
Kesehatan (RSUD Tarakan) selama 5 (Lima) Tahun kedepan agar program dan
kegiatan yang dihasilkan membawa dampak yang nyata terhadap masyarakat,
Serta berpedoman kepada Undang-Undang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yaitu, UU No 25 Tahun 2004.
Penyusunan Renstra SKPD merupakan instrumen utama yang paling
penting dan harus dilaksanakan oleh SKPD dalam melaksanakan perencanaan
dan penganggaran, dimana kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar
telah melalui beberapa kajian serta pertimbangan yang matang oleh SKPD
untuk dilaksanakan selanjutnya di jabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)
yang berlaku setiap 1 tahun (dasar penyusunan R-APBD). Dinas Kesehatan
dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan) dalam hal ini telah menyesuaikan
kegiatan yang akan dilaksanakan dengan SDGs, SPM yang bersifat Nasional
serta karakteristik daerah dan masyarakat Kalimantan Utara. Sehingga
diharapkan dengan Restra ini dapat menjawab segala permasalahan yang ada
di masyarakat .
Ibarat kata pepatah “tiada gading yang tak retak” sudah barang tentu
penulisan Renstra ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran selalu kami
harapkan. Kami berharap mudah-mudahan tulisan yang sederhana ini
bermanfaat terhadap pembangunan bidang kesehatan serta dapat
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kalimantan Utara ke depannya.
i
Terimakasih kepada berbagai pihak yang telah bekerjasama untuk
menyelesaikan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas
Kesehatan (RSUD Tarakan), serta terimakasih pula bagi sumbangsih teman-
teman sejawat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan UPTD Dinas
Kesehatan (RSUD Tarakan) yang telah memberikan informasi serta data yang
dibutuhkan dalam penyusunan Renstra ini.
Tanjung Selor, Desember 2018 KEPALA DINAS KESEHATAN
Usman, SKM, M.Kes Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19680817 199312 1 004
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar .......………………………………………………………….. iDaftar Isi ................…………………………………………………………… iiiDaftar Tabel ...........…………………………………………………………… ivDaftar Gambar .......…………………………………………………………… v
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ......…………………………………………………….. 1 1.2. Landasan Hukum .... .....………………………………………………. 3 1.3. Maksud dan Tujuan ......………………………………………………. 6 1.4. Sistematika Penulisan .................……………………………………. 6
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN & UPTD DINAS KESEHATAN (RSUD TARAKAN) 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ....…………………………. 8 2.2. Sumber Daya .........……………………………………………………. 34 2.3. Kinerja Pelayanan………………………………………………………. 42 2.4. Tantangan dan Peluang……………………………………………….. 61
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan ..................................................………………..……….. 64 3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..................................................……….. 71 3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota ………………. 84 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ………. ………………. 93 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis……………………………………………. 95
IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Tujuan Sasaran………………………………………………………….. 102 4.2. Strategi dan Kebijakan…..……………………………………………… 109
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …………… 108
VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .………………………….… 125
VI. PENUTUP .………………………….……………………………………… 128
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Prov. Kaltara ………………………………… 29
Tabel 2.2. Pangkat/Golongan PegawaiDinas Kesehatan Prov. Kaltara ………………………………… 29
Tabel 2.3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pegawai Dinas Kesehatan Prov. Kaltara ……………………... 30
Tabel 2.4. Data Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan Pegawai RSUD Tarakan Prov. Kaltara ………………………... 30
Tabel 2.5. Data Pejabat Struktural Pegawai RSUD Tarakan Prov. Kaltara ………………………... 30
Tabel 2.6. Data PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai RSUD Tarakan Prov. Kaltara ………………………... 33
Tabel 2.7. Jumlah dan Jenis Tenaga Fungsional Pegawai RSUD Tarakan Prov. Kaltara ………………………... 34
Tabel 2.8. Data Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan ....….. 34Tabel 2.9. Data Jumlah Tempat Tidur RSUD Tarakan..…………………... 34Tabel 2.10. Daftar Peralatan Medis RSUD Tarakan…....…………………... 34Tabel 2.11. Daftar Aset RSUD Tarakan…………….…....…………………... 34Tabel 2.12. Data Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan..………….... 36Tabel 2.13. Jenis Layanan RSUD Tarakan …..………………...………….... 36Tabel 2.14. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Tarakan.....………….... 40Tabel 2.15. Tabel Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan………………….... 51Tabel 2.16. Tabel Realisasi Anggaran RSUD Tarakan…..……….……….... 52Tabel 2.17. Tabel Realisasi Anggaran Pendanaan
Pelayanan BLUD RSUD Tarakan ……………………………….. 53Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
RSUD Tarakan ……………..……………………………………... 58Tabel 3.2. Sasaran Pembangunan Kesehatan
pada RPJMN 2015-2016 ..…………………………………….... 80Tabel 3.3. Analisis KLHS ……………..……………………………………... 84Tabel 3.4. Isu-isu Strategis …………..……………………..………………... 88Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
RSUD Tarakan ….......................................……………….... 94Tabel 4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
RSUD Tarakan ….......................................……………….... 95Tabel 4.3. Analisa Strenght, Weakness, Opportunity
dan Threath (SWOT) Dinas Kesehatan ........……………….... 100Tabel 4.4. Scooring Analisis Lingkungan Internal
RSUD Tarakan …………………………..........……………….... 104Tabel 4.5. Scooring Analisis Lingkungan External
RSUD Tarakan …………………………..........……………….... 104Tabel 5.1. Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 ....………...... 109Tabel 5.2. Pendanaan Indikatif RSUD Tarakan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 ....………...... 118Tabel 6.1. Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 ....………..... 126Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama RSUD Tarakan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 ....…………. 127
iv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1. Gambar Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kalimantan Utara .................................... 23
Gambar 2.2. Gambar Struktur Organisasi RSUD Tarakan Kalimantan Utara ....................................... 27
v
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Gambar 1.1. Gambar SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats) RSUD Tarakan ……................................... 106
vi
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dasar hukum dari proses penyusunan Renstra pasal 272 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana
Strategis Perangkat daerah di rumuskan dan digunakan untuk penyusunan
RKPD, dimana setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD
dimaksud memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan
Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan
berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 yang
disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat
indikatif.
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan) ini adalah
dokumen kerja Dinas/PD untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen
ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, SKPD
berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan
dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra SKPD ini
adalah :
1. Menjadi acuan penyusunan Renja atau RKT SKPD
2. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD
3. Menjadi acuan penyusunan Lakip SKPD
Renstra PD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting
agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan
tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi
Provinsi Kalimantan Utara khususnya di bidang kesehatan dimana Provinsi
Kalimantan Utara merupakan DOB yang berasal dari pemecahan Kalimantan
Timur bagian Utara.
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu amanat pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka seluruh pemerintah daerah
wajib melakukan penyesuaian perangkat daerahnya. Perubahan perangkat
2
daerah harus diikuti dengan penyesuaian perencanaan dan penganggaran.
Amanat ini direspon oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan menetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dengan adanya kondisi bahwa Perda tentang RPJMD Kalimantan
Utara ditetapkan sebelum penetapan Perda tentang perangkat daerah yang
baru, maka pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara melakukan
evaluasi RPJMD di awal Tahun 2017 dengan beberapa acuan dasar hukum,
sebagai berikut:
a. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan
bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan
evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian
terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
b. Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa prosesperumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunanrencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yangdirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010;
3) terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4) merugikan kepentingan nasional.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas,
perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 memenuhi
amanat Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal
282 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kalimantan Utara
berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, sebagai berikut:
1. Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat, antara lain:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.
b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016
tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
3
tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah
daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana
pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 telah
menggunakan urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah
yang baru. Dengan kondisi ini, maka terjadi ketidakselarasan urusan
dan program yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan
APBD Tahun 2017 sebab program di RPJMD masih menggunakan
perangkat daerah yang lama.
Seyogyanya, pelaksanaan evaluasi hasil RPJMD dilakukan setelah RPJMD
dilaksanakan 1 tahun untuk mengetahui kinerja dan pencapaian target-target
pembangunan. Namun mengingat pentingnya penataan kembali atau penyesuaian
dokumen rencana dan anggaran dengan perangkat daerah yang baru sesuai
kebijakan pemerintah pusat, maka penyesuaian RPJMD 2016-2021 ke RENSTRA
2016-2021 dilakukan.
1.2. Landasan Hukum
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Utara berpedoman kepada Peraturan yang berlaku
antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
4
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 229);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005,
tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang PPK BLUD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);
5
15. Peraturan Menteri Kesehatan No 56 tahun 2014 Tentang Klasifikasi
dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2014 Nomor 1221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daeerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100
tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Utara
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD (Lembaran Daerah Tahun
2018 Nomor 11);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 2017).
6
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan Renstra PD ini adalah tersedianya dan
tersusunnya dokumen perencanaan kesehatan. Dengan demikian ini dapat
dijadikan acuan dan pegangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan) serta seluruh penyelenggara
pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan khususnya di bidang kesehatan.
1.3.2. Tujuan
Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan) tahun 2016-2021 yaitu untuk
pencapaian kinerja sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun
2016-2021. Renstra ini nantinya dijadikan landasan atau pedoman dalam
penyusunan Renja Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD
Tarakan), penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan
laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD
Tarakan).
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud
dan tujuan, landasan hukum, Hubungan Renstra Dinas
kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan)
dengan Dokumen Perencanaan lainnya dan sitematika
penulisan.
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KESEHATAN DAN
UPTD DINAS KESEHATAN (RSUD TARAKAN)
Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi,
Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan
dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD
Tarakan).
7
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI
Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi
permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Pelayanan Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan
(RSUD Tarakan), Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra
K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan
Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi
dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan) tahun 2016-
2021.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan
lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program
kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif yang ada di Dinas Kesehatan dan UPTD
Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan) untuk periode tahun 2016-
2021.
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
8
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KESEHATAN
DAN UPTD DINAS KESEHATAN (RSUD TARAKAN)
2.1. Tugas , Fungsi Dan Struktur Organisasi
2.1.1 Tugas , Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan
UPTD
Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan)
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok
membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah
berdasarkan asas otonomi di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai
fungsi, sebagai berikut :
Kepala Dinas Kesehatan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Mengoordinasikan penyusunan program kerja Sekretariat
dan Bidang-bidang dengan membimbing/mengarahkan/memberi
petunjuk untuk penyusunan rencana kerja Bidang Kesehatan sesuai
dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
b. Merumuskan dan menetapkan Renstra Bidang
Kesehatan berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah dan
memperhatikan usulan program dan permasalahan serta skala
prioritas masing-masing Bidang agar arah kebijakan menjadi lebih
fokus.
c. Menyusun pedoman kerja sebagai acuan/standardisasi
dalam pelaksanaan penyelesaian kerja.
d. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan
kesehatan dengan mengkoordinasikan semua sektor terkait agar
dapat dicapai standardisasi dalam penyelenggaraan kesehatan;
e. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris/Kepala Bidang
sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
f. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan
guna mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja.
9
g. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan
teknis operasional Dinas Kesehatan dengan membimbing,
mengarahkan dan mengawasi dalam upaya optimalisasi hasil kerja.
h. Menandatangani naskah dinas berdasarkan
kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas bidang kesehatan.
i. Menjalin kerja sama dengan institusi pemerintah lain dan
atau pihak ketiga (dalam ataupun luar negeri) dalam rangka
peningkatan keberhasilan program bidang kesehatan.
j. Memberikan perijinan bagi tenaga kesehatan tertentu
dalam rangka pelaksanaan praktek memberikan pelayanan umum
kepada masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan
(Bidan, Perawat, Asisten Apoteker, dll).
k. Memfasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraan
pembiayaan dan jaminan kesehatan oleh kelompok masyarakat
tertentu dengan institusi terkait.
l. Memfasilitasi penyelenggaraan kesehatan lintas
Kabupaten/Kota;
m. Memberdayakan sumber daya dan mitra kerja dibidang
kesehatan dengan meningkatkan kerja sama serta melibatkan
mereka secara aktif dalam tiap pelaksanaan program bidang
kesehatan.
n. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang
ada untuk mengukur kinerja bawahan dalam upaya peningkatan
kapasitas bawahan.
o. Melakukan pembinaan pegawai dengan memantau,
menegur, mengarahkan agar dapat dicapai hasil kerja yang optimal.
p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan
dengan membandingkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapaian program dan permasalahan/kendala yang
dihadapi serta menyusun upaya-upaya penyelesaian masalahnya.
q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas
Kesehatan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Utara.
r. Melaporkan seluruh kegiatan baik secara tertulis maupun
lisan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Kepala
Daerah.
10
Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Subbagian sesuai tugas,
kebijakan, permasalahan dan target dengan membimbing dan
mengarahkan agar dapat tersusun rencana kegiatan yang
akuntabel/accountable dan dapat terlaksana/reliable.
b. Menyusun rencana program dengan mengkompilasi usulan semua
Subbagian dan menentukan skala prioritas untuk bahan perumusan
Renstra SKPD Dinas Kesehatan.
c. Menyusun rencana pelaksanaan program tahunan dengan
mengkompilasi rencana pelaksanaan program semua Subbagian yang
telah ditentukan skala prioritasnya agar dapat dicapai realisasi fisik dan
keuangan maksimal.
d. Mendistribusikan tugas kepada para Kasubbag dibawahnya dengan
disposisi yang jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami
dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
e. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Program dengan mengadakan
konsolidasi secara periodik dalam rangka penemuan masalah secara
dini dan pemecahan masalahnya.
f. Mengendalikan tugas administratif dan teknis operasional
kesekretariatan, perencanaan program & pelaporan, Umum &
Kehumasan, Keuangan dan Kepegawaian dengan memerikan
bimbingan, arahan dan pengawasan yang intensif.
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan selalu
menegakkan standardisasi pelaksanaan pekerjaan dan keterbukaan.
h. Menyusun bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian,
ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan
kehumasan serta pengaduan masyarakat dengan mengkompilasi
bahan yang disiapkan para Kasubbag serta menentukan skala prioritas;
i. Menyiapkan bahan koordinasi dan bimbingan, koordinasi penyusunan
anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan dengan
melibatkan secara penuh Kasubbag Keuangan dalam mencari dan
mengumpulkan bahan-bahan dimaksud.
11
j. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk
mengukur kinerja bawahan dalam upaya peningkatan kapasitas
bawahan.
k. Melakukan pembinaan pegawai dengan memantau, menegur,
mengarahkan agar dapat dicapai hasil kerja yang optimal.
l. Mengevaluasi pelaksanaan program dengan membandingkan rencana
dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan/kendala yang dihadapi serta menyusun upaya-upaya
penyelesaian masalahnya.
m. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program dengan
memperhatikan hasil evaluasi pada “huruf l” di atas guna lebih
meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengembangan program.
n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
o. Melaporkan seluruh pelaksanaan program baik secara tertulis maupun
lisan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Kepala Dinas.
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian
Tugas sebagai berikut:
a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan
kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD.
b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra
SKPD.
c. Membagi tugas kepada bawahan/pelaksana/staf sesuai dengan
jabatan/tugasnya secara jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat
dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyusunan
rencana anggaran SKPD beserta UPTDnya agar pelaksanaan
penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan Dinas.
e. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
penyelenggaraan perencanaan dan perbendaharaan keuangan Dinas
sesuai dengan aturan yang berlaku.
f. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
penyelenggaraan tata laksana pembukuan keuangan dan
perencanaan Dinas.
12
g. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) proses verifikasi
dokumen keuangan dan perhitungan anggaran dan pelaksanaan
kegiatan fasilitasi penyusunan program Dinas.
h. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk
mengetahui/mengukur kinerja bawahan.
i. Melakukan pembinaan pada bawahan secara berkelanjutan untuk
meningkatkan kinerja bawahan.
j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi serta saran pemecahan masalahnya.
k. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan
dengan melakukan telaahan mendalam serta konsultasi dengan pihak
terkait.
l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.
m. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan atau tertulis kepada
atasan.
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas
sebagai berikut :
a. Menyiapkan rencana kegiatan Subbagian Umum berdasarkan
tugas, permasalahan dan kebijakan dengan mengumpulkan bahan-
bahan yang diperlukan dan mengolahnya sebagai bahan penyusunan
Renstra SKPD.
b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan
Renstra SKPD dengan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan
dan mengolahnya agar menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.
c. Membagi tugas kepada bawahan/pelaksana/staf sesuai
dengan jabatan/ tugasnya secara jelas, rinci, sistematis dan tepat agar
dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
pengelolaan data kepegawaian SKPD Dinas dan UPTDnya sesuai
arahan BKD Prov. agar Data Kepegawaian selalu mutakhir (up to
date) dan mudah di akses & diolah.
e. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
penyiapan bahan mutasi pegawai SKPD Dinas dan UPTDnya agar
13
proses mutasi dapat terlaksana dengan lancar, tepat waktu dan
akurat.
f. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
penyiapan kesejahteraan pegawai SKPD Dinas dan UPTDnya agar
PNSD dapat menerima hak-haknya dengan baik dan tepat waktu.
g. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
penyiapan bahan pembinaan pegawai agar kinerja PNSD
dilingkungannya selalu prima.
h. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
pengelolaan naskah dinas agar naskah-naskah dinas tersebut dapat
dicari dan ditemukan dengan mudah dan cepat saat diperlukan.
i. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
penyelenggaraan urusan perlengkapan dinas agar kegiatan kantor
Dinas Kesehatan dapat terselenggara dengan baik.
j. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas agar dapat
dimonitor dan segera diantisipasi jika terjadi sesuatu.
k. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
penyiapan bahan tatalaksana dinas yang komprehensif agar dapat
dicapai hasil kerja optimal/prima.
l. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
pelaksanaan Layanan Hukum dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi
Kaltim beserta UPTDnya agar selalu tercipta suasana/iklim kerja yang
kondusif dan produktif.
m. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
Fasilitasi/Sosialisasi Regulasi/Aturan Hukum (UU, PP, dll) baik yang
telah ada dan yang baru agar para PNSD selalu mengetahui,
memahami serta mematuhinya.
n. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
pelaksanaan koordinasi untuk pengembangan organisasi agar dapat
dicapai pelaksanaan pelayanan Subbagian Umum yang prima.
o. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada
untuk mengetahui/mengukur kinerja bawahan.
p. Melakukan pembinaan pada bawahan secara berkelanjutan
untuk meningkatkan kinerja bawahan.
14
q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana
dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi serta saran pemecahan masalahnya.
r. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan
dengan melakukan telaahan mendalam serta konsultasi dengan pihak
terkait.
s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.
t. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Subbagian
Umum baik lisan maupun tertulis kepada atasan.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai Uraian Tugas
sebagai berikut :
a. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Kesehatan
Masyarakat, kebijakan, permasalahan dan target dengan membimbing
dan mengarahkan agar dapat tersusun rencana kegiatan yang
akuntabel/accountable dan dapat terlaksana/ reliable.
b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga,
gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
f. Mendistribusikan tugas kepada para Kasubbid dibawahnya dengan
disposisi yang jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami
dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
g. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dengan
mengadakan konsolidasi secara periodik dalam rangka penemuan
masalah secara dini dan pemecahan masalahnya.
15
h. Mengendalikan tugas administratif dan teknis operasional Bidang
Kesehatan Masyarakat dengan memberikan bimbingan, arahan dan
pengawasan yang intensif.
i. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk
mengukur kinerja bawahan dalam upaya peningkatan kapasitas
bawahan.
j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
k. Melaporkan seluruh pelaksanaan program baik secara tertulis
maupun lisan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan
Kepala Dinas.
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagai berikut :
a. Menyiapkan rencana kegiatan bidang kesehatan kelaurga dan gizi
masyarakat sesuai, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan
penyusunan Renstra SKPD.
b. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional
kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
c. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan
penyusunan pedoman pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan
dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan keluarga, meliputi
kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesehatan Balita dan anak pra
sekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia
subur, kesehatan usia lanjut serta perawatan kesehatan masyarakat.
d. Menyiapkan rumusan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam
penerapan standardisasi pelayanan kesehatan keluarga yang akan
dilaksanakan oleh masyarakat.
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penerapan
standardisasi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
f. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan
penyusunan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam penetapan
standardisasi dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi yang meliputi :
pelayanan gizi makro, pelayanan gizi mikro, pelayanan gizi institusi,
pembinaan konsumsi makanan, kewaspadaan pangan dan gizi serta
jaringan informasi pangan dan gizi.
16
g. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan
penyusunan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam penerapan
standardisasi pelayanan gizi yang dilaksanakan oleh masyarakat.
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan standardisasi dan
sertifikasi teknologi pelayanan gizi.
i. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat.
j. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara
jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
k. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja dan
kapasitas.
l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.
m. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis
kepada atasan.
Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan mempunyai
Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan
dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD.
b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra
SKPD.
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara
jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan
penyusunan pedoman pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan
dalam penerapan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan
kesehatan masyarakat.
e. Menyiapkan rumusan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam
penerapan standardisasi promosi kesehatan dan pemberdayaan
kesehatan masyarakat.
f. Melaksanakan kampanye serta penyebar luasan informasi mengenai
program kesehatan dan pola hidup bersih & sehat kepada masyarakat
17
melalui organisasi masyarakat, instansi pemerintah dan swasta baik
skala Provinsi maupun Kab/Kota.
g. Mengembangkan metode dan teknologi komunikasi tepat guna dan
tepat sasaran untuk meningkatkan penetrasi penyebar luasan program
promosi kesehatan.
h. Menyiapkan rumusan pedoman dan melaksanakan kemitraan
dengan mitra kerja dan pembimbingan dalam upaya meningkatkan
promosi kesehatan dan pencapaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS).
i. Menyiapkan rumusan pedoman dan melaksanakan bimbingan
pengembangan pengobatan tradisional.
j. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk
mengetahui kinerja bawahan.
k. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja dan
kapasitas.
l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan masalahnya.
m. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan
dengan melakukantelaahan yang mendalam serta berkonsultasi
dengan pihak terkait.
n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.
o. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis
kepada atasan.
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan
dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD.
b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra
SKPD.
c. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan
dan penyusunan pedoman penyehatan lingkungan, kesehatan kerja
dan olah raga.
18
d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi penyehatan lingkungan
dan penyehatan air lintas Kabupaten/Kota, kesehatan kerja dan olah
raga.
e. Melaksanakan pembinaan teknis operasional penyehatan
lingkungan kesehatan kerja dan olah raga.
f. Melaksanakan pemetaan pencemaran lingkungan yang berpotensi
mengganggu kesehatan lingkungan.
g. Melaksanakan koordinasi pembinaan lintas program dan lintas
sektor dalam upaya penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah
raga
h. Melaksanakan pemantauan kesehatan lingkungan pra dan pasca
bencana serta sanitasi daerah.
i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara
jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
j. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan
dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD.
k. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra
SKPD.
l. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara
jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
m. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam pengembangan
kawasan.
n. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk
mengetahui kinerja bawahan.
o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.
p. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis
kepada atasan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai
Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Mengarahkan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pegendalian penyakit Menular dan pencegahan dan pegendalian
19
penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa menyusun rencana
kegiatan Bidang sesuai dengan Renstra dan Renja Dinas Kesehatan
Kalimantan Utara.
b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans
dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa.
c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans
dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesesehatan Jiwa.
d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan
Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa.
e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan
Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa.
f. Mendistribusikan tugas kepada para Kasubbid dibawahnya dengan
disposisi yang jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami
dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
g. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dengan
mengadakan konsolidasi secara periodik dalam rangka penemuan
masalah secara dini dan pemecahan masalahnya.
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan selalu
menegakkan standardisasi pelaksanaan program dengan sistem
keterbukaan.
i. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk
mengukur kinerja bawahan dalam upaya peningkatan kapasitas
bawahan.
j. Melakukan pembinaan pegawai dengan memantau, menegur,
mengarahkan agar dapat dicapai hasil kerja yang optimal.
k. Mengevaluasi pelaksanaan program dengan membandingkan
rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
20
program dan permasalahan/kendala yang dihadapi serta menyusun
upaya-upaya penyelesaian masalahnya.
l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
m. Melaporkan seluruh pelaksanaan program baik secara tertulis
maupun lisan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan
Kepala Dinas.
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai Uraian Tugas
sebagai berikut :
a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan
bidang kesehatan surveilans dan imunisasi dan kebijakan sebagai
bahan penyusunan Renstra SKPD.
b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan
surveland dan imunisasi berdasarkan Renstra SKPD.
c. Mengkoordinasikan, Merumuskan pedoman pelaksanaan kebijakan
operasinal pengelolaan surveilans dan imunisasi dikabupaten/kota
wilyah Kalimantan Utara.
d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara
jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
e. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan
penyusunan pedoman pelaksanaan surveilans dan imunisasi .
f. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan
penyusunan rencana surveilans dan imunisasi.
g. Melaksanakan bimbingan serta evaluasi surveilans dan imunisasi.
h. Melaksanakan penanggulangan vektor dan binatang perantara
menular penyakit skala Provinsi.
i. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk
mengetahui kinerja bawahan.
j. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja dan
kapasitas.
21
k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan masalahnya.
l. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan
dengan melakukantelaahan yang mendalam serta berkonsultasi
dengan pihak terkait.
m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.
n. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis
kepada atasan.
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
mempunyai Uraian Tugas Jabatan sebagai berikut :
a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan
dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD.
b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra
SKPD.
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara
jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan
penyusunan pedoman pelaksanaan, pengamatan masalah
Pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
e. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyusunan
perencanaan dan melaksanakan tindakan preventif pengendalian
penyakit menular.
f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta analisis data
pengendalian penyakit menular.
g. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian penyakit menular
dengan kunjungan ke lapangan serta pemetaan potensi munculnya
penyakit menular.
h. Melaksanakan penyelidikan kemungkinan terjadi bencana dan
upaya penanggulangannya termasuk faktor risikonya.
i. Fasilitasi kegiatan penanganan pengendalian penyakit menular di
Provinsi Kalimantan Utara.
22
j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pecegahan
dan pengendalian penyakit menular.
k. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk
mengetahui kinerja bawahan.
l. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja dan
kapasitas.
m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan masalahnya.
n. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan
dengan melakukantelaahan yang mendalam serta berkonsultasi
dengan pihak terkait.
o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.
p. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis
kepada atasan.
Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa mempunyai Uraian Tugas Jabatan sebagai berikut :
a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan
dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD.
b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra
SKPD.
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara
jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan
penyusunan pedoman pelaksanaan, pengamatan masalah
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
e. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyusunan
perencanaan dan melaksanakan tindakan preventif pengendalian
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta analisis data
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
g. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa dengan kunjungan ke lapangan serta pemetaan
23
potensi munculnya penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa di
Provinsi Kalimantan Utara
h. Fasilitasi kegiatan penanganan pengendalian penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa.
i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian
penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa
j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.
k. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis
kepada atasan.
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai
Uraian Tugas Jabatan sebagai berikut :
a. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan seksi sesuai
tugas, kebijakan, permasalahan dan target dengan membimbing dan
mengarahkan agar dapat tersusun rencana kegiatan yang akuntabel
dan dapat terlaksana.
b. Menyusun rencana program dengan mengkompilasi usulan
semua Sub Bidang dan menentukan skala prioritas untuk bahan
perumusan Renstra SKPD Dinas Kesehatan.
c. Menyusun rencana pelaksanaan program tahunan dengan
mengkompilasi rencana pelaksanaan program semua Sub Bidang
yang telah ditentukan skala prioritasnya agar dapat dicapai realisasi
fisik dan keuangan yang maksimal.
d. Mendistribusikan tugas kepada para Kaseksi dibawahnya
dengan disposisi yang jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat
dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dengan
mengadakan konsolidasi secara periodik dalam rangka penemuan
masalah secara dini dan alternatif pemecahan masalahnya.
f. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis
operasional Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK dengan
memberikan bimbingan, arahan dan pengawasan yang intensif.
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan
senantiasa menegakkan standardisasi pelaksanaan pekerjaan dan
keterbukaan guna pencapaian program yang optimal.
24
h. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan
kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya
Manusia Kesehatan dengan mengumpulkan, menghimpun dan
mengolah bahan-bahan berkenaan agar proses koordinasi menjadi
lebih fokus.
i. Menyiapkan dan menyusun pedoman pelaksanaan
pelayanan kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber
Daya Manusia Kesehatan , dengan mengumpulkan, menghimpun dan
mengolah bahan-bahan berkenaan agar dapat dituangkan menjadi
pedoman.
j. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelayanan
kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya
Manusia Kesehatan dengan melakukan kunjungan lapangan, rapat-
rapat, fasilitasi dan sosialisasi agar dapat dicapai hasil optimal.
k. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang
ada untuk mengukur kinerja bawahan dalam upaya peningkatan
kapasitas bawahan.
l. Melakukan pembinaan pegawai dengan memantau,
menegur, mengarahkan agar dapat dicapai hasil kerja yang optimal.
m. Mengevaluasi pelaksanaan program dengan
membandingkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan/kendala yang dihadapi serta
menyusun upaya-upaya penyelesaian masalahnya.
n. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan
program dengan memperhatikan hasil evaluasi, guna lebih
meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengembangan program.
o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
p. Melaporkan seluruh pelaksanaan program baik secara tertulis maupun
lisan kepada Atasan.
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai Uraian Tugas sebagai
berikut:
a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan
dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD.
25
b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra
SKPD.
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara
jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan
penyusunan pedoman pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan
dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
e. Menyelia kegiatan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan
Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya
dan pelayanan kesehatan tradisional
f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan
Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk
peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
g. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan
Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk
peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
h. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan
Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya
dan pelayanan kesehatan tradisional
i. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk
mengetahui kinerja bawahan.
j. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja dan
kapasitas.
k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan masalahnya.
l. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan
dengan melakukantelaahan yang mendalam serta berkonsultasi
dengan pihak terkait.
m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.
n. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis
kepada atasan.
26
Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai Uraian Tugas
sebagai berikut:
a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas,
permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra
SKPD.
b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan
Renstra SKPD.
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya
secara jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
penyusunan rumusan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang
pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik dan kerja sama profesi.
e. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
penyusunan rumusan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang
penggunaan obat tradisional dan essensial Nasional.
f. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
penyusunan rumusan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang
pengadaan dan pengelolaan obat public untuk pelayanan Kesehatan
dasar serta pengadaan alat dan perbekalan Kesehatan skala Provinsi
dan lintas Kabupaten/Kota.
g. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
penyusunan rumusan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang
penggunaan obat asli Indonesia, produk simplisia obat asli Indonesia,
UKM obat asli Indonesia serta pengembangannya.
h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis produksi, pengadaan,
distribusi dan penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika, alat dan
perbekalan Kesehatan serta PKRT, makanan & minuman, zat adiktif,
narkotika dan bahan berbahaya skala Provinsi.
i. Melaksanakan pengawasan terhadap alat dan perbekalan
Kesehatan termasuk perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT).
j. Melaksanakan pengelolaan (meliputi perencanaan,
pengadaan penyimpanan, pendistribusian, monitoring, evaluasi dan
27
pelaporan) obat, alat dan perbekalan Kesehatan bagi pelayanan
Kesehatan skala Provinsi.
k. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada
untuk mengetahui kinerja bawahan.
l. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja
dan kapasitas.
m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana
dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan masalahnya.
n. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan
kegiatan dengan melakukan telaahan mendalam serta berkonsultasi
dengan pihak terkait.
o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.
p. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan dan atau tertulis
kepada atasan.
Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai Uraian
Tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan penyusunan rencana kegiatan bidang SDMK sesuai
tugas, kebijakan, permasalahan dan target.
b. Menyusun rencana program perumusan kebijakan operasional di
bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan.
c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya
Manusia Kesehatan.
d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di di bidang Sumber Daya
Manusia Kesehatan.
e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia
Kesehatan.
f. Mendistribusikan tugas kepada para dibawahnya dengan disposisi
yang jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dengan mengadakan
konsolidasi secara periodik dalam rangka penemuan masalah secara
dini dan alternatif pemecahan masalahnya di bidang sumber daya
manusia kesehatan.
28
h. Merencanakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia
kesehatan di fasilitas kesehatan;
i. Menyelia (merencanakan, mengusulkan dan mengevaluasi)
peneribitan lisensi praktek, STR bagi tenaga kesehatan;
j. Merumuskan, merencanakan upaya peningkatan sumber daya
manusia kesehatan (pendidikan fomal dan non formal lainya) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas;
Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis kepada
atasan;
GAMBAR.2.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KALIMANTAN UTARA
(TIPE B)
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
Ka. Sub Bag Umum &Kepegawaian
Ka. Sub Bag Perencanaan& Keuangan
Kabid. Pelayanan & Sumber Daya Kesehatan
Kabid. Pencegahan & Pengendalian Penyakit
Kabid. Kesehatan Masyarakat
Kasi Kesehatan Keluarga & Gizi
Kasi Pelayanan KesehatanKasi Surveilans & Imunisasi
Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Kasi Kefarmasian & Alat Kesehatan
Kasi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja & Olahraga
Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kasi Pengendalian Penyakit TidakMenular dan Kesehatan Jiwa
U P T D
Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan
kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna,
pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan
penelitian;
c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian
urusan umum dan keuangan;
d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian
pelayanan bidang medik dan keperawatan;
e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian,
penunjang dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan
mutu;
f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
Struktur organisasi RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara
berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi
Kalimantan Utara terdiri dari :
a. Direktur
b. Dewan Pengawas
c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan,membawahi :
1) Bagian Perencanaan Program, membawahi :
a) Sub Bagian Penyusunan Program;
b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
2) Bagian Keuangan, membawahi :
a) Sub Bagian Perbendaharaan
b) Sub Bagian Akuntansi
c) Sub Bagian Verifikasi.
3) Bagian Administrasi Umum, membawahi :
a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
b) Sub Bagian Kepegawaian.
d. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
1) Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
2) Bidang Keperawatan, membawahi :
1) Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
2) Seksi Keperawatan Rawat Inap.
3) Bidang Rekam Medik dan Kemitraan
a) Seksi Rekam Medik;
b) Seksi Kemitraan.
4) Instalasi Pelayanan,Terdiri atas :
a) Instalasi Rawat Jalan
b) Instalasi Rawat Darurat
c) Instalasi Rawat Inap
d) Instalasi Rawat Intensip
e) Instalasi Bedah Sentral
f) Instalasi Anestesi
g) Instalasi Sterilisasi dan Loundry
e. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan,membawahi :
1) Bidang Penunjang,membawahi :
a) Seksi Penunjang Medik;
b) Seksi Penunjang Non Medik.
2) Bidang Pengembangan dan Mutu,membawahi :
a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b) Seksi Mutu.
3) Instalasi Penunjang,terdiri atas :
a) Instalasi Radiologi
b) Instalasi Farmasi
c) Instalasi Patologi Klinik
d) Instalasi Patologi Anatomi
e) Instalasi Gizi
f) Instalasi Rehabilitasi Medik
g) Instalasi Kedokteran Kehakiman
h) Instalasi Pengolahan Data Elektronik
i) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit(IPSRS)
j) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah
k) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3)
l) Instalasi Bank Darah
f. Komite Medik .
1) Komite Farmasi dan Terapi
2) Komite Hukum dan Etik.
3) Komite Keperawatan.
4) Komite Medik
5) Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi;
6) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien;
7) Komite Tenaga Profesional Lainnya;
8) Komite Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA);
g. Satuan Pengawas Internal (SPI).
h. Dihapus
i. Dewan Pengawas
j. Kelompok Jabatan Fungsional.
GAMBAR. 2.2. GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI RSUD TARAKAN
34
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Tarakan Prov Kalimantan Utara antara lain adalah sebagai berikut:
Tugas Pokok :
“Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang
pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian.”
Fungsi:
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Direktur RSUD Tarakan mempunyai
fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan
paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana
strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
35
2. Pemberian dukungan atas perencanaan,pembinaan dan
pengendalian kebijakan bidang pelayanan kesehatan paripurna,
pendidikan dan penelitian;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian urusan umum dan keuangan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian pelayanan bidang medik dan keperawatan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian,
penunjang dan pengembangan sumber daya manusia serta
peningkatan mutu;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan
(RSUD Tarakan)
Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling
menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya
Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Komposisi pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
adalah sebagai berikut :
a) Kualifikasi Pendidikan Dinas Kesehatan
Tabel 2.1
36
No
KualifikasiPendidikan
DinasKesehatan
Jumlah
1
2
3
4
5
SLTA
Diploma satu (D1)
Diploma Tiga (D3)
Sarjana (S-1)
Pasca Sarjana
(S-2)
6
1
5
34
10
6
1
5
34
10
Jumlah 57 57
b) Pangkat Golongan Dinas Kesehatan
Tabel 2.2
No
Pangkat dan Golongan DinasKesehatan
Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
I/a Juru Muda
I/b Juru Muda Tk. I
I/c Juru
I/d Juru Tk. I
II/a Pengatur Muda
II/b Pengatur Muda Tk. I
II/c Pengatur
II/d Pengatur Tk. I
III/a Penata Muda
III/b Penata Muda Tk. I
III/c Penata
III/d Penata Tk. I
IV/a Pembina
IV/b Pembina Tk. I
IV/c Pembina Utama Muda
IV/d Pembina Utama Madya
IV/e Pembina Utama
PTT
-
-
-
-
1
-
1
-
13
7
6
-
3
2
1
-
-
23
-
-
-
-
1
-
1
-
13
7
6
-
3
2
1
-
-
23Jumlah 57 57
c) Pejabat Struktural dan Fungsional (PNS)
Dinas Kesehatan
Tabel 2.3
37
No Struktural danFungsional
DinasKesehatan
Jumlah
1
2
3
4
5
Eselon II.A
Eselon III.A
Eselon IV.A
Fungsional Kesehatan
Non
Struktural/Fungsional
1
5
10
-
18
1
5
10
-
18
Jumlah 34 34
Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling
menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur
yang merupakan mesin penggerak dalam rangka menjalankan kegiatan
organisasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Rincian jumlah pegawai RSUD Tarakan disajikan dalam Tabel 2.4 s.d.
Tabel 2.7 Sebagai berikut:
Tabel 2.4. Data Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan RSUD Tarakan s/d 31 Des
2017
NO
.JENIS PENDIDIKAN
STATUS PEGAWAIJUMLA
HCPNS /
PNSPTT.PROV. Non PNS
1 MEDIK / DOKTER
- Dokter Spesialis 16 0 7 23
- Dokter Umum 21 0 21 42
- Dokter Umum S3 Ph.D 1 0 0 1
- Dokter Gigi 3 0 0 3
- Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0
J u m l a h 41 0 28 69
2 PARAMEDIS PERAWATAN
- Sarjana Keperawatan Ners 20 0 21 41
38
- Sarjana Keperawatan 2 0 0 2- D.IV Keperawatan/Sarjana
Sains & Terapan16 0 0 16
- Akper 112 7 142 261
- Akbid 9 0 16 25
- Aknes ( Anesthesi ) 2 0 1 3
-D III Teknik Gigi 1 0 0 1
- D.I Bidan 8 0 0 8
- D.I SPK.J 2 1 0 3
- SPK 5 1 2 8
- SPR 0 0 2 2
- SPRG 2 0 0 2
- SPKB 1 0 0 1
J u m l a h 179 9 185 374
3PARAMEDIS NON
PERAWATAN- Apoteker S2 Spes.Farmasi
Rumah Sakit1 0 0 1
- Apoteker 5 1 3 9
- Psikolog 1 0 0 1- Sarjana Kesehatan
Masyarakat S2 M.Kes.2 0 0 2
- Sarjana Kesehatan
Masyarakat1 0 5 6
- Sarjana Kesehatan
Masyarakat ( Ilmu Gizi )2 0 4 6
- Sarjana Tehnik / Ahli Medik 1 0 0 1- Sarjana Teknik Laboratorium
Kesehatan1 0 0 1
- Sarjana Fisioterapi 0 0 1 1
- D IV Analis Kesehatan 3 0 0 3
- ATRO / APRO 6 0 3 9
-Sarjana Teknik Lingkungan 1 0 0 1
- D.IV Analis Kesehatan 2 0 0 2
- Akademi Gizi ( AKZI ) 5 0 0 5- Akademi Analis Kesehatan
(AAK )8 0 4 12
- Akademi Fisioterafi ( AKFIS ) 6 0 0 6- Akademi Teknik Elektro Medik
( ATEM )3 0 0 3
39
- Akademi Farmasi ( AKFARM) 0 0 14 14- Akademi Perekam Medik
(AK.PER.MED )7 0 1 8
- Akademi Kesehatan
Lingkungan0 0 2 2
- D1 Teknologi Transfusi Darah 0 0 2 5- Asisten Apoteker ( SMF / SAA
)4 0 3 7
- Analis Kesehatan ( SMAK ) 1 0 0 1
J u m l a h 58 1 44 103
4 NON MEDIS- Pascasarjana / S2 Magister
Manajemen/ M.Kes/MSc1 0 0 1
- Sarjana S1 24 0 26 50
- Sarjana Muda / D III 8 0 32 40
- D II 1 0 0 1
- D I 1 0 2 3
- SMA / SMU 73 0 62 135
- SMEA 29 0 28 57
- STM 8 0 4 16
- SMKK 1 0 0 1
- SMK 1 0 0 20 20
- SMK Tata Boga 0 0 3 3
- SMP / Paket B 17 0 6 23
- MTs 3 0 0 3
- STN 1 0 2 3
- SD 10 0 2 12
J u m l a h 182 0 198 380
Jumlah Seluruhnya 460 10 455 926
Komposisi jabatan dalam struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah 1 (satu) orang
Eselon II.A, 3 (tiga) orang Eselon III.A, 8 (delapan) orang Eselon III.B, dan
17 (tujuh belas) orang pejabat dengan Eselon IV.A
Tabel 2.5.
Data Pejabat Struktural RSUD Tarakan
40
NO JABATAN STRUKTURAL JUMLAH
1 ESELON II.B 1
2 ESELON III.A 3
3 ESELON III.B 8
4 ESELON IV.A 17
JUMLAH 29
Tabel 2.6. Data PNS berdasar Pangkat dan golongan RSUD Tarakan Tahun 2017
NO. GOL. RUANG JUMLAH
1 IV/e -2 IV/d -3 IV/c 64 IV/b 75 IV/a 86 III/d 467 III/c 518 III/b 469 III/a 52
10 II/d 5911 II/c 8712 II/b 6813 II/a 614 I/d 1515 I/c 316 I/b 617 I/a 1
JUMLAH 460
Tabel 2.7. Jumlah dan Jenis Tenaga Fungsional RSUD Tarakan Tahun 2017
No Jenis Tenaga Fungsional Jumlah1. Dokter Spesialis 332. Dokter Gigi 23. Perawat 1534. Perawat Gigi 35. Bidan 196. Apoteker 47. Asisten Apoteker 48. Pranata lab Kes 129. Teknisi Elektro Medik 210. Nitrisionis 511. Fisioterafis 512. Perekam Medis 713. Radiografer 6
41
14. sanitarian 1Jumlah 256
2.2.2. Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas
Kesehatan
(RSUD Tarakan)
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dilengkapi
dengan sarana dan prasarana berupa:
Tabel 2.8Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan
No Kendaraan Roda Empat (4) Jumlah1 Kijang Inova 12 Avanza 13 Hilux Double Cabin 4x4 24 Hilux Singel Cabin 15 Rush 4
Kendaraan Roda Dua (2)1 Sepeda Motor 18
Jumlah 27 Sumber : Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2017
Untuk peningkatan pelayanan yang lebih optimal maka RSUD Tarakan
sudah memfungsikan gedung baru dengan jumlah kapasitas tempat tidur
yang lebih banyak sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Tarakan No.
YM.02.01.2.1.V.5144, Dengan perubahan ini maka terjadi perubahan yang
signifikan terhadap peningkatan pelayanan yang ada terlihat dari data
sebagai berikut :
Tabel 2.9 Jumlah Tempat Tidur RSUD Tarakan
No Ruangan Kelas -VIP Box Bayi Incubator Infan Keterangan Total1. ICU/ICCU 24 242. Rawat Gabung 43 433. Kebidanan 16 VIP dan Non
kelas16
4. Ruang Bayi 13 3 4 205. Anggrek A 47 Non kelas 11 476. Anggrek B 66 Klas II dan III 66
7. Asoka B 18 VIP 188. Dahlia 52 52
42
9. Melati 45 Kelas 38,non kelas 7 45
10. Teratai 27 Non Kelas 27
Total 338 13 3 4 358
RSUD Tarakan dalam melaksanakan pelayanannya didukung dengan
beberapa peralatan canggih sebagai berikut:
Tabel 2.10 Daftar Peralatan Medis RSUD Tarakan per 2017
No Nama Peralatan Medis
EEG CT-SCAN
TCD USG
BIOMETRI ECHO
USG MATA ENDOSCOPE
PERIMETER VENTILATOR
ECG TRACTION UNIT
ALAT FOTO RONTGEN ULTRA SOUND THERAPHY
DENTAL PANOROMIK TREADMILL
MAMMOGRAFHY LAPAROSCOPY
MRI
Tabel 2.11. Daftar Aset RSUD Tarakan per 31 Desember 2017
No Nama Barang Jumlah
1. Aset Tetap
Tanah 3 Bidang
2. Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar 6 unit
Alat-alat Angkut 30 unit
Alat Bengkel dan alat ukur 113 ubit
Alat Pertanian 132 unit
Alat kantor dan Rumah Tangga 10196 unit
43
Alat studio dan alat komunikasi 196 unit
Alat Kedokteran 1480 unit
Alat Laboratorium 288 unit
Alat-alat Persenjataan/Keamanan 13 unit
3. Gedung dan Bangunan
Bangunan gedung 94 unit
4. Jalan, Irigasi dan jaringan
Banguna Air / Irigasi/ Instalasi 1 unit
5. Aset Tetap Lainnya
Buku dan Perpustakaan 12 unit
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 14
7. Aset Lainnya 1 (Jaringan Softwere)
2.3. Kinerja PelayananCapaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
diuraikan dalam tabel:
Tabel. 2.12Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2013 – 2017
NoIndikato
r Kinerja
Target
NSPK
Target
IKK
Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1. UmurHarapanHidup
70 70 71 71,5 71,9 72 70,2 71,5 72 72.3 73.3 100,2 100,3 100,5 98.0 99.0
2. JumlahKematian Ibu
123 123 120 118 120 114 120 118 115 190.
6
191.
6
112,3 98,7 116,2 54.8
5
55.8
5
3. AngkaKematian Bayi
32 32 29 25 12 11 29 25 23 1211 12.1 113,3 113,5 113,7 147.
5
148.
5
4. Prevalensi BalitadenganGiziKurangdan GiziBuruk
29 29 25 20 0,15 0,1 25 20 18 18.6 19.6 91,2 91,7 92 65.3 66.3
5. KepuasanMasyarakatterhadappelayanankesehatan
70 70 74 80 80 80 75 78 87 90 100 87 89 92 102 103
6. jumlahKab/KotaSehat
45 45 40 38 38 38 36 38 40 54 55 95 95 95 71.7 72.7
7. jumlahpuskesmaslengkaprawatinap danUGD/mampuPONEDminimal1 buah
55 55 60 63 63 63 65 67 70 96 97 87 88 90 102 103
44
setiapkecamatan
8. jumlahRumahSakitPemerintah yangterakreditasi
5 5 5 5 5 5 1 2 3 49 50 67,2 68,2 69 49 50
9. cakupanpelayanankesehatan ibuhamilsesuaistandarK4
>95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 83 85 90.1 91.1 102,4 102,6 102,8 104.
3
105.
3
10. cakupanpersalinanditolongtenagakesehatanprofesional
>98 >98 >98 >98 >91 >94 >98 79 81 80.2 81.2 112,3 112,5 112,8 86.3 87.3
11. cakupanpelayanankesehatan bayineonatessesuaistandar(KN2)
>79 >79 >79 >79 >79 >79 >79 80 85 94.8 95.8 100,4 100,5 100,8 104.
3
105.
3
12. cakupanimunisasi(UCI) didesa/kel
97 97 97 97 97 97 97 87 90 29.7 30.7 87 89 92 30.9 31.9
13. jumlahdesasiagaaktif
208 208 208 208 208 208 208 43 45 14 15 74 78 80 23.1 24.1
14. jumlahtenagadokterkualitasdankuantitasdokterdenganrasio 2dokter : 1puskesmas
87 87 89 92 92 92 78 80 83 78 79 56 67 71 83.0 84.0
15. pelayanankesehatan bagikeluargamiskin
70 70 70 70 70 70 76 79 86 100 100 53 60 63 100 100
16. angkakesakitan malariaper 1000penduduk
18 18 18 18 18 18 15 12 8 43 44 97,2 97,4 97,8 >100 >100
17. penemuan kasusbaru TBParu
<60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 59 62 216 217 94,5 94,8 95,02 292 293
18. angkakesakitan DBDper100.000penduduk
<70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 73 67 37.6 38.6 180,3 150,2 142,2 115 116
45
19. jumlahrumahtanggaPHBS
62 62 62 62 62 62 62 52 57 34 35 45,2 45,8 50,1 50.4 51.4
Sedangkan kinerja pelayanan RSUD Tarakan dapat diuraikan secara
terinci seperti di bawah ini :
Tabel 2.13Jenis Layanan RSUD Tarakan
NO
NAMA INSTALASI NO NAMA INSTALASI
1. Instalasi Rawat Jalan - Poli Bedah- Poli Mata - Poli Penyakit Dalam - Poli Saraf- Poli THT- Poli Jantung - Poli Kebidanan dan Kandungan - Poli Anak- Poli Kulit dan Kelamin- Poli Gigidan Mulut / Gigi dan Mulut Anak- Poli Tumbuh Kembang- Poli Kesehatan Jiwa- PKBRS (Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit )- Konsultasi Gizi- Konsultasi Psikologi- Medical Check-Up- Hemodialisis
- Pelayanan TB DOTS- Pelayanan VCT / HIV-AIDS
4. Instalasi Rawat Inap- Ruang Perawatan VIP Nusa Indah - Ruang Perawatan Melati- Ruang Perawatan Dahlia- Ruang Perawatan Flamboyan- Ruang Perawatan Aster- Ruang Bersalin Bougenvile - Ruang Perawatan Mawar- Ruang Perawatan Kamboja - Ruang Perawatan Teratai
- Ruang Perawatan Stroke Center- Ruang Perawatan TraumaCenter- Ruang Perawatan Luka Bakar- Ruang Perawatan Kemoterapi
2. Instalasi Bedah Sentral- OK Bedah Umum - OK Bedah Ortopedi- OK Bedah Kebidanan - OK Bedah THT- OK Bedah Mata
5. Instalasi Gawat Darurat- Gawat Darurat Non Bedah- Gawat Darurat Bedah- Didukung Tenaga medis dan
Perawat dengan sertifikat ATLS, ACLS, BTLS, BTCLS dan PPGD
3 - Instalasi Intensif ( ICU/ICCU, NICU, dan PICU )
6. - Instalasi Anaestesi
7. - Instalasi Sterilisasi dan Laundry
8. - Instalasi Rehabilitasi Medik 14 - Instalasi Radiologi
46
NO
NAMA INSTALASI NO NAMA INSTALASI
.
9. - Instalasi Farmasi- Apotek Rawat Jalan- Apotek Rawat Inap
15. - Instalasi Patologi Klinik
10. -Instalasi Gizi 16. - Instalasi Bank Darah
11. -Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah -Sakit ( IPSRS )
17. - Instalasi Sterilisasi dan Laundry
12. -Instalasi K3 18. - Instalasi Pemulasaran Jenazah
13. -Instalasi PDE 19. - Instalasi Kesling & Limbah
Pencapaian kinerja pelayanan RSUD Tarakan 3 tahun terakhir ( masih
menggunakan Data ketika bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur)
dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :
B Kelan
Tabel 2.14 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Tarakan Tahun 2013 s.d. 2017
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi PDTarget SPM
Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (14) (15) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (14)
A. Gawat Darurat
1Kemampuan menangani life
saving anak dan dewasa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2Jam buka pelayanan gawat
darurat. 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 100% 100% 100% 100%
3Pemberi pelayanan kegawat
daruratan yang bersertifikat masihberlaku (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4Ketersediaan tim penanggulangan
bencana 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 100% 100% 100% 100%
5Waktu tanggap pelayanan dokter
di Gawat Darurat ≤5 menit ≤5 menit ≤5 menit ≤5 menit ≤5 menit ≤5 menit ≤5 menit ≤5 menit ≤5 menit ≤5 menit ≤5 menit 100% 100% 100% 100%
6 Kepuasan pelanggan >70% >70% >70% >70% >70% >70% >70% >70% >70% >70% >70% 100% 100% 100% 100%
7 Kematian pasien ≤ 24 jam ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% 100% 100% 100% 100%
8Pasien jiwa dapat ditenangkan
dalam waktu ≤ 48 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9Pasien yang diharuskanmembayar uang muka 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%
B. Rawat Jalan
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi PDTarget SPM
Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (14) (15) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (14)
1Dokter pemberi pelayanan di
poliklinik adalah dokter spesialis 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100%
2 Ketersedian pelayanan 100% 40-50 kali 40-50 kali 40-50 kali 40-50 kali 40-50 kali 40-50 kali 40-50 kali 40-50 kali 40-50 kali 40-50 kali 100% 100% 100% 100%
3 Jam buka pelayanan Jam 8-13 100% 100% 100% 100%
4 Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit 100% 100% 100% 100%
5 Kepuasan pelanggan ≥90 % ≥90 % ≥90 % ≥90 % ≥90 % ≥90 % ≥90 % 100% 100% 100% 100%
6Penegakkan diagnosa TB melalui
pemeriksaan mikroskopis TB 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 100% 100% 100% 100%
7Terlaksananya kegiatan
pencatatan dan pelaporan TB diRS
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 100% 100% 100% 100%
C. Rawat Inap 100% 100% 100% 100%
1 Pemberi pelayanan di rawat inap Dr.Sp & minD3 perawat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100%
2Dokter penanggung jawab pasien
rawat inap 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100%
3 Ketersedian pelayanan rawat inapAnak,
p.dalam,obgindan bedah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100%
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi PDTarget SPM
Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (14) (15) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (14)
4 Jam visite dokter spesialis 08.00-14.00setiap hari 85% 85% 90% 85% 90% 85% 85% 90% 85% 90% 100% 100% 100% 100%
5 Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5 % ≤ 24 menit ≤20 menit ≤15 menit ≤20 menit ≤15 menit ≤ 24 menit ≤20 menit ≤15 menit ≤20 menit ≤15 menit 100% 100% 100% 100%
6 Kejadian infeksi nosokomial ≤ 1,5 % 77% 90% 100% 90% 100% 77% 90% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
7Tidak adanya kejadian pasien
jatuh yang berakibat kecacatan /kematian
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Kematian pasien > 48 jam. ≤ 0,24% 80% 80% 90% 80% 90% 80% 80% 90% 80% 90% 100% 100% 100% 100%
9 Kejadian pulang paksa ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % 100% 100% 100% 100%
10 Kepuasan pelanggan ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % 100% 100% 100% 100%
11Penegakkan diagnosa TB melalui
pemeriksaan mikroskopis TB 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 100% 100% 100% 100%
12 kegiatan pencatatan dan
pelaporan TB di RS 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 100% 100% 100% 100%
13 Ketersediaan pelayanan rawatinap di RS yang memberikan
pelayanan jiwa
Napzagangguan
psikotik,gangguan Neorotik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi PDTarget SPM
Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (14) (15) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (14)
dan gangguanmetal organic
14Kejadian kematian pasien
gangguan jiwa karena bunuh diri 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%
15Kejadian re admission pasienganguan jiwa dalam waktu ≤ 1
bulan0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%
16Lama hari perawatan pasien
gangguan jiwa ≤ 6 minggu 13 minggu 13 minggu 13 minggu 13 minggu 13 minggu 13 minggu 13 minggu 13 minggu 13 minggu 13 minggu 100% 100% 100% 100%
D. Bedah Sentral
1 Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari 100% 100% 100% 100%
2 Kejadian kematian di meja operasi ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % 100% 100% 100% 100%
3 kejadian operasi salah sisi 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100% 100% 100% 100%
4 kejadian operasi salah orang 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100% 100% 100% 100%
5kejadian salah tindakan pada
operasi 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100% 100% 100% 100%
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi PDTarget SPM
Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (14) (15) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (14)
6kejadian tertinggalnya bendaasing/ lain pada tubuh pasien
setelah operasi 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100% 100% 100% 100%
7
Komplikasi anestesi karenaoverdosis, reaksi anestesi, dansalah penempatan endotracheal
tube
≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % 100% 100% 100% 100%
E. Persalinan dan perinatologi 100% 100% 100% 100%
1Kejadian kematian ibu karena
persalinan 100% 100% 100% 100%
a. Perdarahan ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % 100% 100% 100% 100%
b. Pre - Eklampsia ≤ 30 %≤ 30 % 100% 100% 100% 100%
c. Sepsis ≤ 0,2 % 100% 100% 100% 100%
2Pemberi pelayanan persalinan
normal
Dr.spesialis/dr.umum
terlatih/ bidan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3Pemberi pelayanan persalinan
dengan penyulitTim PONEKyang terlatih 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4Pemberi pelayanan persalinan
dengan tindakan operasi Sp.OG/A/An 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5Kemampuan menangani BBLR
1500 – 2500 gr 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi PDTarget SPM
Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (14) (15) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (14)
6Pertolongan persalinan melalui
seksio cesaria ≤ 20 % 100% 100% 100% 100%
7
Prsentase KB(vasektomi dantubektomi yang dilakukan olehtenaga kompeten dr.Sp.OG,
dr.Sp.B, dr.sp U dr umum terlatih
100 % 100% 100% 100% 100%
8Prosentase kb mantap yangmendapatkan konseling kb
mantap bidan terlatih100 % 100% 100% 100% 100%
9 Kepuasan pelanggan ≥ 90 % 100% 100% 100% 100%
F. Intensif
1Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam
≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % 100% 100% 100% 100%
2 Pemberi pelayanan Unit Intensif
a. Dr. Sp. Anestesi dan Dr. Sp. yang sesuai dgn kasus yang ditanganib. 100% Perawat min. D3 dgn sertifikst perawat mahirICU/setara (D4)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
G. Radiologi
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi PDTarget SPM
Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (14) (15) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (14)
1Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤3 jam ≤3 jam ≤3 jam ≤3 jam ≤3 jam ≤3 jam ≤3 jam ≤3 jam ≤3 jam ≤3 jam ≤3 jam 100% 100% 100% 100%
2 Pelaksana Ekspertisi Dokter Sp.Rad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3Kejadian kegagalan pelayanan rontgen
Kerusakanfoto ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% 100% 100% 100% 100%
4 Kepuasan pelanggan ≥ 80% ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 100% 100% 100% 100%
H Lab. Patologi Klinik
1Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
≤140 menitkimia darah &
darah rutin100% 100% 100% 100%
2 Pelaksana ekspertisi Dokter Sp.PK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%
4 Kepuasan pelanggan ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% 100% 100% 100% 100%
I Rehabilitasi Medik
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi PDTarget SPM
Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (14) (15) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (14)
1Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan
≤ 50% ≤ 50% ≤ 50% ≤ 50% ≤ 50% ≤ 50% ≤ 50% ≤ 50% ≤ 50% ≤ 50% ≤ 50% 100% 100% 100% 100%
2kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%
3 Kepuasan pelanggan ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% 100% 100% 100% 100%
J Farmasi
1Waktu tunggu pelayanan ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30
menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit 100% 100% 100% 100%
2Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60
menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit 100% 100% 100% 100%
3Kejadian kesalahan pemberian obat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%
4 Penulisan obat sesuai formularium 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Kepuasan pelanggan ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% 100% 100% 100% 100%
K Gizi
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi PDTarget SPM
Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (14) (15) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (14)
1Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% 100% 100% 100% 100%
2Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien ≤ 20% ≤ 20% ≤ 20% ≤ 20% ≤ 20% ≤ 20% ≤ 20% ≤ 20% ≤ 20% ≤ 20% ≤ 20% 100% 100% 100% 100%
3 kejadian kesalahan pemberian diet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%
L Transfusi Darah
1Terpenuhinya Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Kejadian reaksi transfusi ≤ 0,01% 100% 100% 100% 100%
M Pelayanan GAKIN
61Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang dating ke RS pada setiap unit pelayanan
100%terlayani 100% 100% 100% 100%
N Rekam Medik
1Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam, setelah selesai pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi PDTarget SPM
Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (14) (15) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (14)
2Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan
≤10 menit ≤10 menit ≤10 menit ≤10 menit ≤10 menit ≤10 menit ≤10 menit ≤10 menit ≤10 menit ≤10 menit ≤10 menit 100% 100% 100% 100%
4Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap
≤15 menit ≤15 menit ≤15 menit ≤15 menit ≤15 menit ≤15 menit ≤15 menit ≤15 menit ≤15 menit ≤15 menit ≤15 menit 100% 100% 100% 100%
O Pengelolaan Limbah
1 Baku mutu limbah cair
a. BOD < 30mg/l
b, COD < 80mg/l
c. TSS < 30mg/l
d. pH 6-9
b, COD < 80mg/l
c. TSS < 30mg/l
d. pH 6-9
b, COD < 80mg/l
c. TSS < 30mg/l
d. pH 6-9
b, COD < 80mg/l
c. TSS < 30mg/l
d. pH 6-9
b, COD <80 mg/l
c. TSS <30 mg/l
d. pH 6-9
b, COD <80 mg/lc. TSS <30 mg/l
d. pH 6-9
b, COD <80 mg/l
c. TSS <30 mg/l
d. pH 6-9
b, COD <80 mg/lc. TSS <30 mg/l
d. pH 6-9
b, COD <80 mg/lc. TSS <30 mg/l
d. pH 6-9
b, COD <80 mg/lc. TSS <30 mg/l
d. pH 6-9
b, COD <80 mg/l
c. TSS <30 mg/l
d. pH 6-9
100% 100% 100% 100%
2Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
P Administrasi dan Manajemen
1Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2Kelengkapan laporan akuntabilitaskinerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi PDTarget SPM
Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (14) (15) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (14)
3Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% 100% 100% 100% 100%
6 Cost Recovery ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% 100% 100% 100% 100%
7Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam 100% 100% 100% 100%
9Ketepatan waktu pemberian imbalan (intensif) sesuai kesepakatan waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Q Ambulance/Kereta Jenazah
1Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 100% 100% 100% 100%
2Kecepatan memberikan pelayananambulance/kereta jenazah di rumah sakit
≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit 100% 100% 100% 100%
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi PDTarget SPM
Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (14) (15) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (14)
R Pemulasaraan Jenazah
1Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam 100% 100% 100% 100%
SPelayanan Pemeliharaan SaranaRumah Sakit
1Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat ≤ 1 hari ≤ 1 hari ≤ 1 hari ≤ 1 hari ≤ 1 hari ≤ 1 hari ≤ 1 hari ≤ 1 hari ≤ 1 hari ≤ 1 hari ≤ 1 hari 100% 100% 100% 100%
2 Pelayanan pemeliharaan alat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3
Perlaatan laboratorium dan alat ukur untuk pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
T Pelayanan Laundry
1 kejadian linen yang hilang 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100%
2Ketepatan waktu penyediaan linenuntuk ruang rawat inap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
UPencegaham dan Pengendalian Infeksi (PPI)
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi PDTarget SPM
Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (14) (15) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (14)
1 Ada anggota tim PPI yang terlatih ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% 100% 100% 100%
2Tersedia APD di setiap instalasi/departemen 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 100% 100% 100%
3
Kegiatan pencataan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAIs(Health Care Associated Infections) di rumah sakit (minimum 1 parameter)
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 100% 100% 100%
2.2.4. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan)
No UraianAnggaran Realisasi
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 20171 Belanja
tidaklangsung(BTL)
4.351.287.500 4.821.759.000 7.256.141.104 6.439.882.271 2.004.538.830 3.246.432.829 4.336.780.604 3.880.156.143
2. BelanjaLangsung(BL)
3.628.230.000 30.196.900.825 38.349.010.000 19.770.263.70035.953.369.000
1.643.666.214 19.458.398.618 20.329.397.455 15.841.991.08626.545.697.901
- BelanjaPegawai
361.000.000 1.458.950.000 1.849.800.0000 1.364.200.0008.427.982.271
85.750.000 705.050.000 778.002.000 938.100.0005.356.718.462
- BelanjaBarangdan Jasa
2.754.200.000 22.463.178.325 18.110.760.000 13.794.857.70017.213.772.500
1.222.668.214 8.971.701.618 6.602.901.505 10.965.740.08611.043.109.322
- BelanjaModal 513.030.000 10.626.060.000 18.388.450.000 4.611.206.000 11.973.496.500 335.248.000 9.781.647.000 12.948.493.950 3.938.151.000
10.349.270.316
Tabel.2.15. Tabel Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2013-2017
Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD TarakanTahun 2013 s.d. 2017
Tabel 2.17Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BLUD RSUD Tarakan
Tahun 2013 s.d. 2017
UraianAnggaran pada tahun Realisasi Anggaran pada tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Alokasi
Anggaran APBD
140.883.89
3.700
130.818.83
5.000
98.628.327.
000
161.575.85
0.000
175.078.54
0.000
119.535.527
.762
124.243.967.1
34
92.920.873.28
5
156.120.099.3
10
156.120.099.3
1084% 95% 94% 96% 86% 20% 20%
Belanja Tidak
Langsung
24.040.790.
000
31.818.835.
000
37.908.957.
000
39.298.021.
000
40.898.540.
000
21.892.813.
733
31.483.270.61
3
35.499.130.71
1
38.387.561.00
3
38.607.654.75
586% 99% 93% 97% 94%
Belanja
Langsung
116.843.103
.700
99.000.000.
000
60.719.370.
000
122.277.83
8.000
134.180.00
0.000
97.642.714.
029
92.760.696.52
1
57.421.742.57
4
117.732.538.3
07
117.512.444.5
5587% 93% 94% 96% 84%
1.Belanja
Pegawai
5.592.700.0
00
1.705.700.0
00
1.287.075.0
00
2.428.800.0
00
2.632.310.0
00
3.938.825.0
94988.750.000 1.106.831.100 2.009.427.648 1.789.333.896 70% 58% 96% 82% 67%
2.Belanja
Brg/Jasa
5.327.403.7
00
6.283.250.0
00
6.461.707.5
00
12.790.700.
000
28.143.448.
000
4.839.965.8
355.458.559.600 5.088.029.400 8.852.139.859 8.856.139.859 91% 86% 78% 69% 31%
3.Belanja Modal105.923.00
0.000
91.011.050.
000
52.970.587.
500
107.058.33
8.000
103.404.24
2.000
88.863.923.
100
86.313.386.92
1
51.226.882.07
4
106.866.970.8
00
106.866.970.8
0084% 94% 96% 99% 100%
UraianAnggaran pada tahun Realisasi Anggaran pada tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Alokasi
Anggaran
BLUD
55.319.885.0
70
67.935.000.
00
85.202.252.
43
88.937.278.
907
74.820.000.
000
49.906.005.90
2
63.142.896.72
0
60.077.450.
254
58.450.560.
724
71.651.720.39
397% 93% 71% 65% 84% 20% 20%
Belanja
Langsung
55.319.882.0
70
67.935.000.
00
85.202.252.
43
88.937.278.
907
74.820.000.
000
49.906.005.90
2
63.142.896.72
0
60.077.450.
254
58.450.560.
724
71.651.720.39
390% 92% 70% 65% 84%
1.Belanja
Pegawai
27.522.327.9
20
28.714.000.
00
32.273.425.
00
32.644.853.
908
29.720.323.
000
21.333.206.35
6
29.851.551.18
1
26.208.293.
640
26.922.395.
879
36.633.963.74
977% 100% 81% 82% 100%
2.Belanja
Brg/Jasa
25.607.851.1
50
35.012.500.
00
51.247.827.
443
54.606.924.
999
43.442.175.
000
26.369.122.96
7
31.925.451.94
3
33.136.660.
884
31.039.948.
985
34.460.172.93
4100% 91% 64% 56% 79%
3.Belanja Modal2.189.706.00
0
4.208.500.0
00
1.681.000.0
00
1.685.500.0
00
1.657.500.0
002.203.676.579 1.365.893.596
732.495.73
0
488.215.86
0557.583.710 100% 32% 43% 29% 33%
2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan
2.4.1. Tantangan dan Peluang
Tantangan dan peluang Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Utara adalah sebagai berikut:
a. Jaminan Kesehatan Nasional
Sejak 1 Januari 2014 Pemerintah memberlakukan sistem
Jaminan Kesehatan Nasional bekerja sama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk memberikan pelayanan
kesehatan, Dinas kesehatan sebagai penyelenggara pemerintahan
di bidang kesehatan harus lebih meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan dengan melengkapi sarana dan prasarana di Puskesmas.
Kualitas dan kuantitas SDM juga perlu diperhatikan sehingga
pelayanan yang diberikan lebih bermutu dan proporsi antara jumlah
penduduk dengan tenaga kesehatan terpenuhi.
b. Target SDG’s
Sampai dengan akhir tahun 2015 target MDG’s, masih ada
beberapa indikator yang belum mencapai target. Bukan hanya tugas
dinas kesehatan semata tetapi butuh keterlibatan banyak pihak
dalam upaya percepatan pencapaian target SDG’s.
c. Puskesmas terakreditasi
Pemerintah merencanakan seluruh Puskesmas akan diubah
statusnya menjadi terakreditasi, rencana tersebut dapat dipahami
karena dengan menjadi akreditasi, Puskesmas dapat memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan
kesehatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Masalahnya adalah
bagaimana mempercepat proses pengusulan Puskesmas untuk
memperoleh izin untuk mengelola keuangannya.
Yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan kesehatan
adalah :
1. adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN dimulai
secara serempak di seluruh Indonesia sejak 1 Januari 2014. Dalam
pelayanannya di fasilitas kesehatan tingkat pertama, JKN sudah
menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada saat
pendaftaran. SIM JKN dijalankan secara online yang mengharuskan
penggunaan provider internet. Aplikasi ini jelas memberikan manfaat
bagi Puskesmas dalam menjalankan manajemen program dan
manajemen pasien.
2. BPJS memberikan kapitasi kepada Puskesmas berdasarkan jumlah
peserta yang terdaftar di wilayah kerja Puskesmas. Besaran kapitasi
yang diterima diperuntukan 60% untuk jasa pelayanan dan 40% untuk
biaya operasional pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi peluang bagi
Puskesmas untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam mendukung
pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
Terkait tugas pokok dan fungsi RSUD Tarakan memiliki permasalahan
yang menghambat kinerja dalam pencapaian pembangunan daerah, Namun
seiring berjalannya waktu peningkatan kinerja adalah syarat mutlat dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintahan sehingga setiap
permasalahan yang ada harus diselesaikan sesuai dengan porsinya masing-
masing. Selain itu tingginya sumber daya serta sarana prasarana yang
dimiliki, maka RSUD Tarakan memiliki peluang besar untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan dalam mengawal pembangunan daerah menuju
Kaltara Terdepan.
Tantangan RSUD Tarakan berdasarkan analisis terhadap Renstra
RPJMD Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan hasil analisis
terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai
berikut:stekebijakan pem masya, peraingan )
a. Kurangnya minat dokter spesialis untuk bertugas di Kalimantan Utara.
b. Kurangnya kuota PNS untuk tenaga kesehatan.
c. Kebutuhan anggaran yang besar untuk meningkatkan fasilitas saranadan prasarana pelayanan.
d. Pola hidup masyarakat yang kurang baik
e. Kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang psosedurpelayanan di Rumah Sakit.
Sedangkan peluang RSUD Tarakan berdasarkan analisis terhadap
Renstra RPJMD Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan hasil
analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai
berikut:mbahkan lagi pelua
a. Lokasi RS yang terletak di daerah transit dan kawasan strategis
nasional kawasan perbatasan.
b. Tarif pelayanan RS sangat terjangkau dan juga melayani pasien dari
asuransi kesehatan lainnya.
c. Dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta.
d. Mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
e. Gedung ruangan yang tersedia mampu menampung kegiatan rawat
jalan dan rawat inap yang lengkap.
f. Tersedianya peralatan kesehatan yang relatif lengkap dan berkualitas
dibandingkan dengan rumah sakit lain di wilayah Utara Kalimantan.
g. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan relatif lengkap.
h. Potensi pengembangan sarana masih sangat memungkinkan.
i. Dalam rangka mendukung upaya peningkatan mutu dan jumlah tenaga
kesehatan terutama dokter dan perawat, RSUD Tarakan berupaya
meningkatkan status RS type B non Pendidikan menjadi RS type B
Pendidikan.
63
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi,
pernasalahan tersebut antara lain :
1. Regulasi bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara dinilai masih
sangat lemah dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam
pelaksanaan pembangunan kesehatan.
2. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai.
3. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan
fasilitas kesehatan
4. Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata.
5. Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan yang belum maksimal.
6. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin
meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain.
7. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) , Angka Kematian Bayi (AKB)
dan Angka Kematian Balita (AKABA), akibat 3T (terlambat mengambil
keputusan, terlambat merujuk dan terlambat mendapat penanganan).
Dalam pelaksanaannya Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
berperan sebagai pemberi pelayanan pada bidang kesehatan perlu
ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas
hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu
perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat, terarah dan dapat
dilaksanakan. Disamping itu terus dilakukan upaya perbaikan untuk
mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran yang
ditunjukkan dengan peningkatan singkronisasi antara sasaran dalam
dokumen perencanaan dengan penganggaran setiap program dan
kegiatannya.
Dalam rangka meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan
masyarakat, RSUD Tarakan mengalami banyak permasalahan antara lain
64
kurangnya jumlah dokter spesialis yang belum mencapai kebutuhan
berdasarkan Permenkes No 56 tahun 2014 jumlah dokter spesialis sebayak
41 orang dengan Pelayanan Dasar, Penunjang dan Sub Spesialis sedangkan
jumlah dokter spesialis di RSUD Tarakan sampai dengan Desember 2015
baru tersedia sebanyak 23 orang. Jumlah tenaga perawat sesuai SPM
sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 349 tenaga perawat dengan
jumlah tempat tidur tersedia 358 TT dan sebagian tenaga kesehatan belum
memiliki standar kompetensi.
Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor
25 tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional,
peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis
dengan memperhatikan kekuatan da kelemahan lembaga/institusi RSUD
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi seperti yang diamanahkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 54 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, maka permasalahan dan isu-isu strategis
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Tarakan menjadi rujukan
penting dalam menentukan program dan kegiatan prioritas 5 (lima) tahun
kedepan (2016-2021)
Tabel 3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
RSUD Tarakan
ASPEKKAJIAN
CAPAIAN /KONDISISTANDAR
YANGDIGUNAKAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN
INTERNAL EKSTERNAL
MutuPelayanan
Efesiensi Pelayanan :
Bed Occupancy Rate (BOR) Persentase Pemakaian Tempat Tidur
79,04 % IS 2010 : 75-85BOR antar kelas tidak merata, BOR Kelas III mencapai 90%
Pasien jaminan pemerintah seperti BPJS di jamin di kelas III
Tempat Tidur Kealas III kurang
Leng Of Stay (LOS) Rata-rata lama rawat seorang pasien
3,60 Hari IS 2010 : 4-6 HARI
RSUD TARAKAN adalah Rumah sakit rujukan, sehingga pasien yang datang sudah memerlukan penanganan yang komplek
sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus kegawatdaruratan
Angka pencapaian LOS RSUD TARAKANMasih didalam standarefisiensi tetapi jika dilihat dari anggkanya hampir keluar dari zona efisiensi
Sarana dan Prasaranauntuk pengembangan pelayanan kurang
65
ASPEKKAJIAN
CAPAIAN /KONDISISTANDAR
YANGDIGUNAKAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN
INTERNAL EKSTERNAL
Jumlah dokter spesialis di rumah sakit belum mencapai target kebutuhan (Berdasarkan Permenkes 340 tahun 2010 standarisasi RS B minimal 8 spesialis dari 13 spesialis , minimal 4 sub spesialisuntuk pelayanan gigi minimal ada 4 spesialis
Kurangnya minat dokter spesialis untuk menjadi PNS di Kalimantan Utara
Pemberian Insentip dan fasilitas yang kurang memadai
Rasio perawat/bidan dirumah sakit belum mencapai target kebutuhan (setiap 1 TT satu perawat/bidan)
Kurangnya kuota PNS untuk perawat/bidan
Antara usulan dan realisasi tidak pernah terpenuhi
Meningkatnya penyakit akibat pola hidup tidak sehat seperti diabetas, stroke, jantung, kanker, dll
Pola hidup masyarakatyang tidak baik
Berubahnya pola penyakit di masyarakat
Bed Turn Over (BTO) Frekuensi pemakaian tempat tidur
63,30 kali/tahun
IS 2010 : 40 - 50 kali/tahun
Kurangnya jumlah Tempat Tidur
Pasien jaminan pemerintah BPJS di jamin di kelas III
Kurangnya jumlah Tempat Tidur
Turn Over Interval (TOI) Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati
1,11 Hari IS 2010 : 1-3 HARI Kurangnya jumlah Tempat Tidur
Pasien jaminan pemerintah BPJS di jamin di kelas III
Kurangnya jumlah Tempat Tidur
GDR 2,7 % 4,50% Kurangnya sarana prasarana
Sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus kegawatdaruratan
Keterlambatan merujuk ke Rumah Sakit
Letak RSUD TARAKANyang sulit dijangkau angkutan umum pada malam hari
NDR 1,3 % 2,50% Kurangnya sarana prasarana
Sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus kegawat daruratan
Keterlambatan merujuk ke Rumah Sakit
Persentase kematian ibu dalam persalinan
a.Pendarahan 0,00 % SPM : 0,00
66
ASPEKKAJIAN
CAPAIAN /KONDISISTANDAR
YANGDIGUNAKAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN
INTERNAL EKSTERNAL
b. Eklampsia 0 % SPM : ≤ 9%
Sebagai Rumah sakit rujukan, RSUD TARAKAN menerima pasien dengan kasus yang komplek
Sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus kegawatdaruratan
Keterlambatan merujuk ke Rumah Sakit
c. Sepsis 0,00 %
SPM : ≤ 0%
Persentase pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama <72 jam
0,47 % SPM : ≤ 2,5%Meningkatnya penyakit akibat pola hidup tidak sehat
Pola hidup masyarakatyang tidak baik
Berubahnya pola penyakit di masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di IGD
80 % SPM : 85%Kurangnya komunikasitenaga kesehatan dengan pasien
Kurangnya Pengetahuan pasien dan keluarga tentang prosedur penanganan kegawat daruratan
Kuranganya keramahan SDM ketika menangani kasus kegawat daruratan
Kurangnya fasilitas umum
Luas lahan yang kurang memadai Kurang fasilitas umum
Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) di IRJA
80 % SPM : 90
Kuranganya keramahan SDM dan lamanya waktu tunggudokter.
Kurangnya Pengetahuan pasien tentang prosedur rujukan
Kurangnya jumlah dokter spesialis
Kurangnya fasilitas
umumLuas lahan yang kurang memadai Kurang fasilitas umum
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di IRNA
80 % SPM : 80
Kurannya keramahan SDM karena tingginya beban kerja karena kurang jumlah Perawat
Kurangnya kuota PNS untuk perawat/bidan Kurang SDM
Persentase Penanganan life saving anak dan dewasa
100 % SPM : 100
Respons time di IGD 3 Menit SPM : ≤ 4
Respons time di poliklinik spesialis 54,4 Menit SPM : ≤60
Kurangnya jumlah dokter spesialis dalam satu poliklinik (hanya ada satu dokter )
Kurangnya kuota PNS untuk dokter dan kurangnya minat untukmenjadi PNS bagi dokter spesialis
Kurang SDM
Jumlah kejadian Medical Error 0 % 0
Waktu Penyediaan Rekam Medik IRJA 19,18 Menit 17
Penyediaan rekam medik yang masih manual.
Masyarakat belum mrngerti pentingnya
Penyediaan rekam medik yang masih manual.
Persentase kegagalanpelayanan Rontgent 5 % 2,5 Pada akhir tahun 2012
baru digunakan CRPasien yang bergerak pada saat di foto
Sarana baru datang akhir tahun 2012
Persentase kesalahan hasil laboratorium 0 % 0
Alat laboratorium masih ada yang manual
Ketidak disiplinan masyarakat dalam SOP pemeriksaan lab misal bilang sdh puasaternyata tidak
Sarana dan PrasaranaLaboratorium
67
ASPEKKAJIAN
CAPAIAN /KONDISISTANDAR
YANGDIGUNAKAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN
INTERNAL EKSTERNAL
Kualitas mutu limbah padat dan cair sesuai dengan standart yang telah di tetapkan
Baku mutu limbah cair 95 % 80Kurangnya sarana pengolahan sistim Aerasi
Pengolahan limbah RS dekat dengan pemukiman penduduk
Fasilitas pengolahan air limbah
Baku mutu limbah padat berbahaya sesuai aturan
100 % 100
Jumlah tenaga yang mengikuti Diklat Fungsional
409 orang 550
Tenaga honorer BLUDjika dilatih ada kemungkinan untuk pindah.
Kurangnya kuota PNS Kurangnya kuota PNS
Sulitnya mencari badan penyelenggara diklat sesuai kompetensi
Kurangnya Penyelenggara Diklat yang kompeten
Penyelenggara Diklat
Jumlah tenaga yang mengikuti Diklat Tekhnis
329 orang 300
Tenaga honorer BLUDjika dilatih ada kemungkinan untuk pindah.
Kurangnya kuota PNS Kurangnya kuota PNS
Sulitnya mencari badan penyelenggara diklat sesuai kompetensi
Kurangnya Penyelenggara Diklat yang kompeten
Penyelenggara Diklat
Kajian terhadap renstra Kementrian Kesehatan RI 2015-2019
Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100 % SPM : 100%
Sulitnya perubahan status dari umum menjadi jaminan akibat terlambat pengurusan administrasi.
Persepsi yang salah masyarakat tentang pelayanan jaminan sehingga pengurusan administrasi terlambat
Persepsi masyarakat yang salah terhadap pelayanan jaminan kesehatan
Terlambatnya pembayaran tagihan pasien jaminan
Prosedur administrasi Prosedur penagihan
Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan :21,34
Sasaran Kementrian : 58,5
Persentase Rumah Sakit yang mampu PONEK 0%
Sasaran Kementrian : 67
Sudah ada TIM dan sarana Ponek
Belum semua tim mendapat kesempatanpelatihan
PONEK sudah berjalan tetapi belum semua tim dilatih
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita : 2,82
Sasaran Kementrian : 78
Cakupan penanganan neonatal komplikasi : 15,57
Sasaran Kementrian : 60
Prevalensi kasus HIV pada populasi dewasa= 2,59
Sasaran Kementrian : 0,2
Jumlah kasus TB paruper 100.000 penduduk= 794,67
Sasaran Kementrian : 235
Persentase kasus baru TB Paru BTA + yang ditemukan : 53,85
12
Orang
Sasaran Kementrian : 73
68
ASPEKKAJIAN
CAPAIAN /KONDISISTANDAR
YANGDIGUNAKAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN
INTERNAL EKSTERNAL
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin : 80
Sasaran Kementrian : 80
Tingginya hutang obat RSUD TARAKAN yangpengelolaan menggunakan dana BLUD
Tingginya tagihan pasien jaminan pemerintah kabupatenkota yang terlambat bayar
Prosedur penagihan
Angka kesakitan malaria IS 2010 : 5 / 1000
penduduk
Prevalensi HIV 4,94 IS 2010 : 0,9 Meningkatnya jumlah pasien HIV
Mobilisasi penduduk beresiko tinggi HIV yang tidak terkendali
Meningkatnya jumlah pasien HIV
RTRW
Kawasan PKW, PKL, dan PKLp terdapat Sarana dan Prasaranakesehatan belum optimal
Akses pelayanan kesehatan
Akses pelayanan kesehatan
Jauhnya letak RSUD TARAKAN dari kota sehingga jika malam jarang angkutan umum
Akses pelayanan kesehatan
Kurangnya sarana danprasarana
Akses listirik dan air bersih yang belum optimal
Struktur Geografis lingkungan Rumah Sakit berbukit-bukit yang menjadi pemukiman masyarakat
Rumah Sakit tidak mempunyai kewenangan untuk melarang masyarakat membangun perumahan di kawasan sekitar Rumah Sakit
Kurang tegasnya Pemerintah Daerah thd masyarakat yang membangun perumahan di sekitar lingkungan Rumah Sakit
KLHS
Pemusnahan/pengolahan limbah medis di Rumah sakit masih terbatas.
Kurangnya sarana pengolahan sistim Aerasi
Pemukiman pendudukberkembang mendekati rumah sakit
Kurangnya sarana pengolahan
Pola konsep Green Hospital 48% Developing area 52%
Perencanaan pembangunan mengacu kepada Green hospital
Perkembangan pemukiman penduduk yang sangat dekat dengan RS
Upaya peningkatan mutu RSUD Tarakan mutlak diperlukan terutama
dalam rangka mendukung salah satu agenda Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yaitu agenda
”Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” dimana
perbaikan kesejahteraan rakyat tersebut diwujudkan melalui sejumlah
program pembangunan antara lain penanggulangan kemiskinan dan
penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang
pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam bidang kesehatan RSUD Tarakan harus bisa mendukung upaya
peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, yang antara
lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup (dari 70,7 tahun pada
69
2009 menjadi 72,0 tahun pada 2016), menurunnya tingkat kematian bayi
( dari 34 per 1.000 kelahiran pada 2008 menjadi 24 pada 2016), dan
kematian ibu melahirkan (dari 307 per 100.000 kelahiran pada 2008 menjadi
118 pada 2014).
Isu-isu strategik dalam kaitan permasalahan yang ada di Rumah Sakit
Umum Daerah Tarakan adalah:
1. Sebagian masyarakat kalangan atas di Tarakan masih memiliki
kecendrungan berobat ke luar daerah (Surabaya, Semarang, dan
Jakarta) atau bahkan ke luar negeri seperti malaysia dan
Singapura.
2. Adanya RS pesaing yang notabene dokternya adalah dokter
RSUD Tarakan.
3. Semakin berkembangnya RS disekitar Tarakan maupun
lingkungan Provinsi Kalimantan Utara sehingga dapat
mengakibatkan menurunnya jumlah pasien yang datang ke RSUD
Tarakan.
4. Biaya bahan obat-obatan yang semakin mahal sehingga
memberikan dampak pada peningkatan biaya pelayanan.
5. Kecenderungan meningkatnya kematangan pasar diman
masyarakat emakin kritis terhadap kualitas pelayanan yang baik
atau buruk akan memperbesar terjadinya tuntutan dari pelanggan
terhadap pelayanan yang masih belum memenuhi standar.
Upaya peningkatan mutu kesehatan RSUD Tarakan dalam
mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara terpilih yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2016 – 2021 Mendukung Misi ke satu, yaitu ”Meningkatkan Kualitas
Sumber daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat” yang salah satu
tujuannya adalah ”Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kalimantan
Utara, sehingga memiliki ketahanan mental, spiritual dan fisik agar mampu
berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala bidang” terutama
70
dalam rangka pencapaian sasaran ”Meningkatnya Usia harapan Hidup dari
71,2 tahun menjadi 73 tahun”
3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat
eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi
untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu
mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan
menurut Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan.
Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan
Utara untuk tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:
“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang
Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang
Bersih dan Berwibawa”
Posisi Visi untuk tahun 2016-2021 atau jangka menengah ini, dalam
skenario jangka panjang nasional 2005-2025, berada pada periode RPJM
Nasional tahapan ke III (2016-2019) yang berlandaskan pelaksanaan,
pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke II. Dinyatakan dalam
RPJPN, tahapan periode pembangunan ke III ini ditujukan untuk lebih
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan
keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta
kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
Beberapa butir arahan lainnya berupa upaya untuk mewujudkan
kondisi aman dan damai yang makin mantap; kehidupan yang makin
demokratis; memantapkan kesadaran dan penegakan hukum; meningkatkan
kesejahteraan rakyat termasuk kualitas sumber daya manusia;
memantapkan pembangunan berkelanjutan; menguatkan daya saing
71
perekonomian; meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan
rencana tata ruang termasuk pengembangan infrastruktur perdesaan.
Mempertimbangkan beberapa butir penting tersebut maka pernyataan
visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Mandiri: Inti dari bagian visi Mandiri adalah terjadinya proses
pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan
Utara sebagai wilayah yang mandiri.
Sebagai provinsi yang dicita-citakan mandiri, diharapkan akan
mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan
daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk
membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan
ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk
mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.
Kemandirian tidak berarti mengisolasi diri melainkan tetap
memahami saling ketergantungan dengan daerah lain dalam
hubungan yang saling mengisi dan bersifat proaktif. Beberapa
permasalahan penting yang terkait dengan kemandirian ini adalah
pemenuhan kebutuhan pangan dan energi serta aspek
pembangunan lainnya dengan penekanan pada aspek sumber
daya manusia menuju Kalimantan Utara yang adil dan makmur.
Keadilan dan kemakmuran diupayakan terjadi pada semua aspek
kehidupan. Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara diupayakan
memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf
kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan
pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan
pendapat; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di
depan hukum.
b. Aman dan Damai : bagian dari visi ini mengarahkan
pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah dengan
kondisi perpaduan kemajemukan masyarakat yang aman dan
damai untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara demografis,
masyarakat di Provinsi Kalimanatan Utara merupakan perpaduan
72
dari berbagai etnis baik yang merupakan penduduk asli maupun
pendatang yang pada saat ini dan masa mendatang harus bahu
membahu memajukan daerah untuk kesejahteraan masayarakat
Kalimantan Utara. Kemajemukan ini haruslah diarahkan untuk
menjadi potensi pembangunan yang kondusif dengan menjaga
suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat dan
keragaman kemampuan. Secara geografis Kalimantan Utara
merupakan serambi depan bangsa yang berhadapan dengan
negara lain, oleh karena itu suasana aman dan terjaganya
keutuhan wilayah NKRI menjadi salah satu yang penting untuk
diwujudkan. Pertahanan dan keamanan NKRI merupakan urusan
yang secara yuridis formil menjadi tanggung jawab pemerintah
pusat, namun Provinsi Kalimantan Utara haruslah juga berupaya
menciptakan keamanan wilayah sesuai tugas dan
kewenangannya karena dampak keamanan wilayah akan
langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Demikian pula
sebagai daerah yang termasuk berjarak cukup jauh dari
pemerintahan pusat, penegakan hukum sesuai ketentuan juga
harus diwujudkan untuk mendukung suasana aman dan damai
masyarakat Kalimanatan Utara.
c. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa: bagian dari visi ini
mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang
memiliki pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel. Sebagai
propvinsi yang baru, Kalimantan Utara harus memulai dengan
dasar yang baik, oleh karena itu terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan berwibawa menjadi penting untuk diwujudkan.
Pemerintahan yang bersih dan kemudian berdampak pada
kewibawaan menjadi upaya perwujudan pondasi dibangunnya
Provinsi Kalimantan Utara yang maju dan baik di masa depan.
Dimensi lain yang harus diwujudkan dalam membuat
pemerintahan yang berwibawa adalah dihadirkannya sosok
pemerintahan daerah berupa berbagai sarana dan prasarana
serta kemudahan untuk melayani masyarakat Kalimanatan Utara.
73
MISI
Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan beserta
berbagai butir penjelasannya, maka dirumuskan misi yaitu rumusan umum
tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran
serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan
ditempuh untuk mencapai visi.
Untuk mewujudkan visi Berpadu dalam Kemajemukan untuk
Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan
Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa yang telah
ditetapkan, ada tiga misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:
1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai
3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih
dan Berwibawa
1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri
Misi yang pertama, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang
Mandiri secara umum mengandung arti dilakukannya upaya menciptakan
kondisi yang tidak menggantungkan kepada berbagai pihak lain, kondisi
yang lebih dekat dengan cita-cita pembangunan nasional.
Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini
mengupayakan terwujudnya kondisi penting yang selama lima tahun
mendatang harus dicapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya
utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri antara
lain: upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan
perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya
manusia yang berkualitas.
Bagian dari misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan
diarahkan untuk menciptakan kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat
berpenghasilan rendah. Bagian dari misi untuk meningkatkan perekonomian
rakyat yang berkelanjutan mengandung makna meningkatkan perekonomian
masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat
74
keberlanjutannya (sustainability). Upaya ini akan dipertajam dengan
mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan
ekonomi hijau (green economy); artinya diharapkan ada hasil pembangunan
ekonomi yang berharga untuk dimeratakan. Upaya yang lainnya diarahkan
untuk mencapai kondisi dengan infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah yang
meningkat sejalan dengan pemahaman umum bahwa prasyarat kemajuan
perekonomian wilayah adalah tersedianya sarana dan prasarana
perekonomian wilayah. Upaya penting lainnya yang diperlukan adalah
meningkatkan konektivitas Kalimantan Utara dengan derah lainnya dan
dengan negara tetangga. Upaya penting lain yang diperlukan untuk
mengiringi peningkatan perekonomian wilayah adalah upaya mencapai
meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Bagian dari misi untuk meningkatkan daya saing sumber daya
manusia tak bisa dilepaskan dari berbagai upaya meningkatkan kinerja
wilayah dalam berbagai aspek. Hasil pembangunan yang dilakukan di
Kalimantan Utara harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
setempat. Oleh karena itu upaya ini harus mengandung upaya untuk
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Kalimantan Utara.
Penajaman upaya ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar
yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai
Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman
dan damai, secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang
menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-
hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh
wilayah provinsi.
Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini
mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan
kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam
rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi
Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan
negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan
memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa
75
mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi
Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena
dampaknya yang langsung dirasakan msyarakat setempat. Oleh karena itu
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana
aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam
ketentuan yang ada.
Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk
daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan. Di perbatasan
diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI
sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan
secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan
yang aman diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan
tenteram.
Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan
pada upaya unutk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan
berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan
berbagai implemenetasi ketentuan tersebut dikeegiatan nyata di lapangan
3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih
dan Berwibawa
Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang
bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan
terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai
kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke
depan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting
terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih
dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan
visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi
Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan
pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan
pelayanan publik yang prima.
Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan
yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan
76
kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta
mewujudkan pemerintahan akuntabel.
Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik
yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi
abdi masyarakat dalam pelayanan publik, upaya terwujudnya pelayanan
perizinan yang selalu meningkat dan meningkatnya pelayanan
kependudukan
Berdasarkan visi, misi, dan isu strategis yang ada di Provinsi
Kalimantan Utara, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan tujuan dari ketiga misi RPJMD
Provinsi Kalimantan Utara adalah seperti berikut.
A. Tujuan untuk melaksanakan upaya Misi I: Mewujudkan Provinsi
Kalimantan Utara yang Mandiri
Tujuan yang merupakan penjabaran dari misi pertama ini diarahkan
untuk terwujudnya kondisi penting dalam rangka mencapai visi kemandirian
daerah. Untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri, tiga
penjabaran misi yang harus dilakukan antara lain: meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang
berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
A.1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Dalam mengupayakan kemandirian derah maka Provinsi Kalimantan
Utara harus memiliki masyarakat yang sejahtera. Dengan kesejahteraan
yang memadai diharapkan tidak terlalu tergantung pada daerah atau wilayah
lainnya sehingga bisa mandiri. Perwujudan masyarakat yang sejahtera akan
diarahkan untuk mengurangi kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat
berpenghasilan rendah. Dengan pengurangan kemiskinan akan lebih nyata
dan terasa peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping berbagai
upaya pendukung lainnya.
a) Pengurangan angka kemiskinan sebagai penanda berkurangnya kondisi
kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah perlu diawali dengan
upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan
kelompok rentan miskin.
77
b) Pengurangan angka pengangguran sebagai penanda lain dari
kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, diawali dengan upaya
peningkatan perluasan lapangan kerja, upaya peningkatan investasi dan
teknologi yang diarahkan pada investasi dan teknologi yang berorientasi
pada penciptaan lapangan kerja, serta upaya peningkatan kualitas
ketrampilan masyarakat dari kelompok berpenghasilan rendah.
A.2. Meningkatkan Perekonomian Rakyat yang Berkelanjutan
Sebagai bagian dari upaya memandirikan Provinsi Kalimanatan Utara,
tujuan ini mengandung makna meningkatkan perekonomian masyarakat
sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat keberlanjutannya
(sustainability). Perwujudan peningkatan perekonomian rakyat yang
berkelanjutan akan diawali dengan upaya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dengn memperhaatikan ekonomi hijau (green economy) dan
meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah secara keseluruhan.
Dengan peningkatan pertumbuhan dan sarana prasarana perekonomian
wilayah yang ditekankan pada perekonomian masyarakat dan bersifat
berkelanjutan, akan lebih tersedia berbagai kemudahan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat disamping berbagai upaya pendukung lainnya.
a) Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi sebagai penanda
meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara umum di masyarakat perlu
diawali dengan upaya peningkatan infrastruktur fisik pertanian, upaya
peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian, upaya peningkatan
pemanfaatan lahan pertanian, upaya peningkatan kuantitas dan kualitas
SDM pertanian, upaya peningkatan pengelolaan dan kelembagaan
perekonomian rakyat, upaya peningkatan pengelolaan perikanan
budidaya dan perikanan tangkap, upaya peningkatan produktivitas
perikanan budidaya, upaya peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau
kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, upaya
peningkatan daya tarik pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan,
upaya peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan,
upaya pengembangan sistem informasi manajemen dan pemasaran
pariwisata, upaya peningkatan produksi pertambangan, upaya
peningkatan kualitas hasil pertambangan, peningkatkan SDM
pertambangan, upaya peningkatan pengelolaan dan pengendalian
78
lingkungan, serta upaya peningkatan teknologi pengembangan ekonomi
yang berdaya saing.
b) Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah merupakan cara
untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Peningkatan infrastruktur ini
perlu diawali dengan upaya pengendalian sistem penataaan ruang
wilayah yang terintegrasi sehingga indikasi programnya terlaksana dan
rencana struktur ruang dapat terwujud; upaya pengembangan sarana
prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara yang secara riil
akan memudahkan pengembangan perekonomian wilayah; upaya
pembangunan infrastruktur dasar wilayah seperti air baku, air minum,
fasilitas permukiman, dan lainnya yang terkait; serta upaya penyediaan
sarana prasarana fisik energi sebagai upaya keterjaminan tersedianya
energi yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi wilayah
c) Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga juga
merupakan arah pembangunan yang dituju untuk memudahkan
pengembangan perekonomian daerah. Peningkatan konektivitas ini
diharapkan dapat dicapai dengan upaya peningkatan prasarana jalan
dan transportasi internal provinsi dan antar negara yang keduanya
mendukung kegiatan perekonomian intra wilayah dan antar wilayah --
bahkan antar negara -- yang sangat diperlukan dalam pengembangan
perekonomian wilayah; sangat diperlukan juga upaya peningkatan
kualitas penyelenggaraan dan aksesibilitas masyarakat terhadap
pelayanan jasa komunikasi dan informatika untuk percepatan
pengembangan perekonomian rakyat yang merupakan bagian
pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan.
d) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup harus dikedepankan dalam
pengembangan perekonomian daeerah. Arahan pengembangan ini
penting untuk mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi di
masa selanjutnya. Jadi walaupun diusahakan terjadinya peningkatan
perekonomian wilayah, tetap tidak mengesampingkan pertimbangan
aspek keberlanjutan. Harapan ini akan dicapai melalui upaya
peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan upaya
peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan yang berkelanjutan
A.3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia
79
Unsur sumber daya manusia sangat penting dalam meningkatkan
kemandirian daerah. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja wilayah dalam berbagai aspek
dan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan berdampak pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Penajaman upaya ini
diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan
meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar yang
harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan pendidikan dan kesehatan yang
memadai akan mendukung daya saing sumberdaya manusia dan diharapkan
pada gilirannya kehandalan SDM ini akan mendukung pencapaian
kemandirian daerah.
a) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat direncanakan dicapai
melalui upaya peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan
prasarana pendidikan menengah yang berkualitas; upaya peningkatan
proses pendidikan, mutu tenaga pendidik dan kependidikan menengah,
yang benar-benar bebas gratifikasi; juga pendidikan luar biasa di wilayah
perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan; demikian pula upaya
peningkatan minat baca; peningkatan pelestarian dan pemahaman serta
apresiasi sejarah, seni dan budaya daerah dalam memperkuat tradisi
ketahanan keragaman; upaya peningkatan partisipasi pemuda,
keolahragaan, pencegahan masalah narkotika, dan peningkatan sarana
prasarana keolahragaan di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman,
pesisir dan perbatasan
b) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat direncanakan melalui
berbagai upaya terkait peningkatan kesadaran dan peran serta
masyarakat dalam pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat; upaya
peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, sarana-prasarana
kesehatan dan proses pelayanan kesehatan; upaya pemerataan
pelayanan kesehatan, keluarga berencana serta pembangunan keluarga
melalui ketahanan keluarga
B. Tujuan untuk melaksanakan upaya misi II: Mewujudkan Provinsi
Kalimantan Utara yang Aman dan Damai
Misi kedua ini dijabarkan kedalam upaya-upaya yang mendukung
terjaganya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penegakan
80
hukum. Kedua hal ini penting dalam rangka mewujudkan visi keamanan
daerah dan suasana yang damai. Oleh karena itu dirumuskan berbagai hal
yang harus dilakukan untuk menjabarkan misi ke dua ini antara lain menjaga
kedaulatan negara dan mewujudkan penegakan hukum.
B.1. Menjaga Kedaulatan Negara
Kewenangan tentang pertahanan dan kemanan dalam menjaga
kedaulatan negara sesuai ketentuan yang berlaku memang bukan tugas
pokok pemerintahan provinsi, namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
sebagai daerah yanag berbatasan langsung dengan negara lain tetap perlu
berperan untuk mendukung kedaulatan negara sesuai dengan peran provinsi
yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Sedangkan di wilayah
keseluruhan diarahkan untuk mendukung peciptaan keamanan dan
ketertiban wilayah.
a) Peningkatan terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dilakukan dengan upaya peningkatan sistem penjagaan kedaulatan
negara sehingga terwujud sistem yang terpadu antara pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota beserta perangkatnya sesuai peran dan
kewenangan masing-masing; upaya penguatan implementasi kerjasama
antar negara sebagai upaya menjaga kedaulatan secara kooperatif dan
bukan yang konfrontatif; upaya peningkatan peran desa perbatasan
dalam menjaga keutuhan NKRI dengan lebih miningkatkan kesadaran
kebangsaan dan sebagai bagian dari NKRI melalui berbagai kebijakan
dan program pembangunan yang memperkuat nuansa kehadiran negara
dan pemerintah terutama di daerah perbatasan.
b) Peningkatan terjaganya keamanan wilayah baik secara umum maupun
terkait dengan kemajemukan masyarakat Kalimantan Utara, dilakukan
dengan upaya peningkatan pencegahan, penanganan, gangguan
kemanan beserta pembinaan pasca gangguan keamanan.
B.2. Membangun Daerah Perbatasan yang Aman
Perbatasan merupakan salah satu keunikan dari Provinsi Kalimantan
Utara dengan terbentangnya 1.038 kilometer garis perbatasan. Oleh karena
itu menuju kondisi terbangunnya daerah perbatasan yang aman adalah
unsur penting dalam membangun Kalimantan Utara yang aman dan damai.
81
Penjabaran lebih lanjut berupa upaya untuk mewujudkan sasaran berupa
daerah perbatasan yang tertib dan tentram. Secara lebih rinci hal ini
diarahkan untuk menguatkan strategi fasilitasi perwujudan wilayah
perbatasan yang mendukung wilayah yang tertib dan tentram dengan arahan
meningkatkan kondisi tertib dan aman di wilayah perbatasan; meningkatkan
koordinasi antar lembaga yang mendukung wilayah perbatasan yang tertib
dan aman; serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan
wilayah perbatasan yang tertib dan aman
B.3. Mewujudkan Penegakan Hukum
Kewenangan terkait penegakan hukum dan perundangan yang
menjadi kewenangan dan tugas daerah diutamakan pada regulasi yang
berlaku di daerah seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada. Untuk
mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya menyiapkan berbagai
ketentuan penegakan hukum dan implementasi ketentuan tersebut di
lapangan. Berbagai hal untuk mencapai tujuan ini adalah dengan
meningkatkan upaya terkait kelengkapan dan intensitas pemanfaatan
ketentuan, sumberdaya dan sarana penegakan hukum lainnya; serta upaya
perwujudan aturan penegakan hukum yang memadai mulai dari peraturan
daerah, peraturan kepala daerah samapai dengan aturan pelaksanaannya.
C. Tujuan untuk melaksanakan misi III: Mewujudkan Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa
Tujuan yang merupakan penjabaran dari misi ketiga ini diarahkan
untuk terciptanya kondisi penting dalam rangka mewujudkan visi
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Berkenaan dengan kondisi
Provinsi Kalimantan Utara dan visi yang ada, untuk penjabarannya perlu
dilakukan dua hal utama, yang pertama adalah pemerintahan yang bersih,
transparan, dan akuntabel, dan hal yang kedua adalah pelayanan publik
yang prima
C.1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan
Akuntabel
Dalam mengupayakan praktek kepemerintahan yang baik (good
governance) maka Provinsi Kalimantan Utara harus memiliki pemerintahan
82
yang bersih, transparan, dan akuntabel. Jika kondisi kepemerintahan yang
dituju ini bisa dicapai, maka dapat diharapkan akan terjadi proses percepatan
pencapaian tujuan dari misi pertama dan kedua yang pada waktunya akan
lebih mendekatkan pada visi pembangunan lima tahun mendatang.
Perwujudan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel
memerlukan dua upaya pembangunan utama yaitu kelembagaan yang
berkualitas dan pemerintahan yang akuntabel, disamping upaya pendukung
lainnya.
a) Kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berkualitas direncanakan
dicapai dengan meningkatkan upaya mewujudkan tata kelola dan
reformasi birokrasi pemerintahan; upaya peningkatan kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah; upaya peningkatan profesionalisme
dan kompetensi sumberdaya aparatur; upaya peningkatan kapasitas
aparatur pemerintahan desa dalam mendukung implementasi undang-
undang tentang desa; serta berbagai upaya terkait pengembangan
kebijakan yang berperspektif gender dan pemenuhan hak anak
b) Pemerintahan yang akuntabel dicapai dengan upaya peningkatan sistem
pengawasan dan pengendalian internal yang efektif; upaya peningkatan
kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan; upaya
peningkatan kualitas laporan keuangan dan aset daerah; serta upaya
peningkatan pelayanan umum, komunikasi, dan informasi.
C.2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima
Praktek kepemerintahan yang baik (good governance) haruslah
diwujudkan di Provinsi Kalimntan Utara senyampang dengan dimulainya
pemerintahan sebagai daerah otonomi baru. Budaya yang mengedepankan
pelayanan prima sangat penting sejak dini ditumbuhkan sebagai nilai dasar
(values) nilai birokrasi pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya
yang terkait. Dengan kondisi kepemerintahan yang mengedepankan
pelayanan prima diharapkan akan menguatkan proses percepatan
pencapaian visi pembangunan daerah. Perwujudan pelayanan publik yang
prima memerlukan dua upaya pembangunan utama yaitu penguatan sikap
menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik, dan yang kedua
peningkatan pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan yang handal
disamping berbagai upaya pendukung lainnya.
83
a) Menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik merupakan hal yang
penting untuk ditumbuhkan dan dikembangkan di dalam birokrasi
pemerintahan. Dalam mencapai kondisi ini perlu dilakukan upaya
peningkatan sistem pelayanan yang prima; serta upaya pembentukan
jiwa KORSA yang bersifat abdi masyarakat.
b) Menciptakan pelayanan perizinan dan dilakukan dengan peningkatan
kualitas dan kuantitas proses pelayanan perizinan; upaya
pengembangan regulasi pelayanan perizinan yang berkualitas.
c) pelayanan kependudukan yang berkualitas dengan cara meningkatkan
kualitas dan kuantitas pelayanan kependudukan melalui pengembangan
sistem data kependudukan dan meningkatkan kemampuan SDM dalam
pemanfaatan teknologi informasi.
Selanjutnya tujuan yang masih bersifat kualitatif diuraikan menjadi
berbagai sasaran yang lebih jelas indikator pencapaiannya. Sasaran dalam
RPJMD merupakan rumusan keadaan yang diperlukan untuk mencapai atau
menjelaskan tujuan, dalam hal ini satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa
sasaran dan seharusnya memperhatikan isu-isu strategis daerah. Sasaran
yang baik dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional,
untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu masa jabatan kepala daerah.
Karakteristik sasaran yang lain adalah harus jelas dan tidak mengandung
banyak penafsiran, sedapat mungkin bisa dibuktikan atau diverifikasi pada
waktu dievaluasi, dan jelas kerangka waktunya.
3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
3.3.1. Telahaan Renstra Kementerian Kesehatan
Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 tidak ada
visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia
yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah
melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber
84
daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat
dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA
CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam
tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia.
A. TUJUAN
Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1)
meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya
tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial
dan finansial di bidang kesehatan.
85
Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum
siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja,
kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.
Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau
outcome). dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator
yang akan dicapai adalah:
1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup
(SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI
2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000
kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan
preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness)
dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di
bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:
1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan
kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi
10%
2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan
dari 6,80 menjadi 8,00.
B. SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah:
1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan
dicapai adalah:
a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan
sebesar 85%. b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang
energi kronik sebesar 18,2%.
b. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki
kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar
80%.
86
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan
dicapai adalah:
a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan
lingkungan sebesar 40%.
b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah sebesar 100%.
d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun
sebesar 5,4%.
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang
terakreditasi sebanyak 5.600.
b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang
terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan
alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
sebesar 90%.
b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat
kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35
jenis.
c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran
yang memenuhi syarat sebesar 83%.
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga
Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga
kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas.
b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter
spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar
60%.
c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
sebanyak 56,910 orang.
87
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung
pembangunan kesehatan.
b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat
baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program
kesehatan sebesar 20%.
b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan
sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.
c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang
kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan
pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan
anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber
sebanyak 34 provinsi.
b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak
100 rekomendasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan
kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35
buah.
b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan
pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola
program kesehatan dan atau pemangku kepentingan
sebanyak 120 rekomendasi.
c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas)
bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.
10.Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki
temuan kerugian negara ≤1% sebesar 100%.
88
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian
Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai
persyaratan jabatan sebesar 90%.
b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan
dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%. 12.
Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah:
12.Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan
prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.
b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan
untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%
C.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-
2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan
kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat
terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia
yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam
lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan
kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik lndonesia.
Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun
2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan
oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian
Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang
pada balita.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka
strategi pembangunan kesehatan 2005- 2025 adalah: 1) pembangunan
nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah;
89
3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan
dan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5)
penanggulangan keadaan darurat kesehatan.
Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah
meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.
Tabel. 3.2
Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019
N
o
Indikator Target Awal Target
20191. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
a. Angka kematian ibu per
100.000 kelahiran hidup
346 (SP 2010) 306
b. Angka kematian bayi per
1.000 kelahiran hidup
32
(2012/2013)
24
c. Prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada anak
balita (persen)
19,6 (2013 17,0
d. Prevalensi stunting (pendek
dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua
tahun) (persen)
32,9 (2013) 28,0
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak
Menular
a. Prevalensi Tuberkulosis (TB)
per 100.000 penduduk
297 (2013) 245
b. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,50
c. Jumlah kabupaten/kota
mencapai eliminasi malaria
212 (2013) 300
d. Prevalensi tekanan darah
tinggi (persen)
25,8 (2013) 23,4
e. Prevalensi obesitas pada 15,4 (2013) 15,4
90
penduduk usia 18+ tahun
(persen)
f. Prevalensi merokok penduduk
usia < 18 tahun
7,2 (2013) 5,4
3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
a. Jumlah kecamatan yang
memiliki minimal satu
Puskesmas yang tersertifikasi
akreditasi
0 (2014) 5.600
b. Jumlah kabupaten/kota yang
memiliki minimal satu RSUD
yang tersertifikasi akreditasi
nasional
10 (2014) 481
c. Presentase kabupaten/ kota
yang mencapai 80 persen
imunisasi dasar lengkap pada
bayi
71,2 (2013) 95
4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan,
Penyebaran dan Mutu Obat Serta Sumber Daya Kesehatan
a. Persentase kepesertaan SJSN
kesehatan (persen)
51,8 (Oktober
2014)
Min 95
b. Jumlah Puskesmas yang
minimal memiliki lima jenis
tenaga kesehatan
1.015 (2013) 5.600
c. Persentase RSU kabupaten/
kota kelas C yang memiliki
tujuh dokter spesialis
25 (2013) 60
d. Persentase ketersediaan obat
dan vaksin di Puskesmas
75,5 (2014) 90,0
e. Persentase obat yang
memenuhi syarat
92 (2014) 94
91
3.3.2. Telahaan Renstra Kabupaten/Kota
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
mengacu pada RPJMN Kementerian Kesehatan dan RPJMD Propinsi
Kalimantan Utara. Dalam RPJMN kementerian kesehatan 2014-2019
tertuang visi “derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”.
Sasaran dari visi tersebut adalah Usia Harapan Hidup (UHH), Angka
Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Gizi. Visi tersebut
dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi yaitu :
a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, anak dan keluarga berencana
serta lanjut usia
b. Pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular
dan penyehatan lingkungan
c. Pemenuhan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
kesehatan
d. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperkuat upaya
promotif preventif
e. Peningkatan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan pengawasan
obat dan makanan
f. Penguatan status gizi masyarakat
g. Penguatan pemberdayaan masyarakat
h. Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional
i. Penguatan manajemen kesehatan
Misi tersebut sekaligus menjadi arah kebijakan pembangunan
kesehatan 2014-2019. Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh
berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor
kesehatan,melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait
lainnya; disamping tanggung jawab individu dan keluarga. Masyarakat masih
ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan kesehatan, promosi
kesehatan sangat diharapkan mampu merubah
perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM) perlu ditingkatkan, begitu pula peningkatan upaya
kesehatan sehingga angka kesakitan yang diserita oleh masyarakat bisa
92
ditekan. Masih kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan
distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, disamping itu juga
menimbulkan permasalahan pada kasus tertentu.
Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan
menuntut kesiapan pelayanan kesehatan seperti fasilitas pelayanan
kesehatan, tenaga kesehatan, dukungan obat dan vaksin, sistem rujukan
serta sistem informasi. Dengan melihat visi dan misi Renstra Kemenkes dan
Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Utara, jelas pembangunan
kesehatan lebih mengarah pada upaya promotif dan preventif.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD
Tarakan)
I. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dinas Kesehatan
Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus
memperhatikan aspek kesehatan, disisi lain dalam paradigma sehat
membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait termasuk peruntukan
tata ruang. Pembangunan aspek kesehatan dipastikan tidak akan melanggar
rencana tata ruang wilayah.
Berdasarkan kajian KLHS yang dilakukan Provinsi Kalimantan Utara
untuk penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, terdapat 12 (dua
belas) program yang diperkirakan mempengaruhi dampak lingkungan
strategis. Dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun ke depan tidak
memberikan dampak lingkungan strategis.
II. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan)
a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok
rumah sakit maka tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang
ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang
93
terhadap kebutuhan pelayanan Rumah Sakit, dengan membandingkan
antara struktur dan pola ruang eksisting yang ada dengan mengacu
rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Utara dan memperhatikan RTRW
kota Tarakan.
b. Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana, dan/atau program.
Tabel 3.3
Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
No.Hasil KLHS terkait Tugas
dan Fungsi PDPermasalahanpelayanan PD
FaktorPenghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)1 Tuntutan pengelolaan limbah
medis di Rumah Sakit sesuai baku mutu
Kurangnya sarana pengolahan
Mahalnya biaya operasional pengelolaan limbah
Dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
2 Pola konsep Green Hospital 48% Developing area 52%
Pembangunan dan pembukaan lahan baru harus sesuai dengan pola konsep green area 25%
Perkembangan pemukiman penduduk sekitar Rumah Sakit yang sangat pesat
Adanya kebijakan dari pemerintah Kota Tarakan untuk membatasi jumlah pemukinan di area hijau
3.5. Penetapan Isu-isu Strategis
Berdasarkan hasil Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas)
yang dilaksanakan melibatkan kantor pusat, kantor daerah serta Satuan
Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, di dapatkan serta di
rumuskan isu-isu strategis di bidang kesehatan yang meliputi :
A. Resolusi 1: Penguatan Fasyankes Layanan Primer
1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan upaya
Penguatan Fasyankes terutama dilakukan dengan pemenuhan
94
infrastruktur yang memenuhi standar, diutamakan untuk pelaksanaan
upaya promotif dan preventif.
2) Membangun sistem informasi keluarga
3) Memenuhi SDM yang terakreditasi sesuai dengan standar Permenkes
75 Tahun 2014.
B. Resolusi 2: Akreditasi Fasyankes
1) Penguatan Akreditasi Fasyankes dilakukan dengan membangun
komitmen pimpinan daerah dalam pelaksanaan akreditasi fasyankes
2) Pemenuhan SDM yang melakukan akreditasi RS dan Puskesmas
serta pemenuhan ketersediaan dan kesinambungan dana akreditasi.
C. Resolusi 3: Sistem Rujukan
1) Pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah tentang kriteria
penerapan sistem rujukan.
D. Resolusi 4: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Peningkatan
Kewaspadaan Risiko Kejadian Luar Biasa (KLB)
1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebarluaskan
informasi dan edukasi secara berkala dan terus menerus melalui
berbagai saluran media kepada masyarakat dengan melibatkan
stakeholder dan jejaring tentang bahaya penyakit dan
penanggulangannya. Untuk pencegahan penyakit, perlu perubahan
perilaku hidup bersih dan sehat serta melakukan upaya CERDIK (Cek
kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin berolah raga,
Diet seimbang, Istirahat cukup, Kelola Stres). Melaksanakan
surveilans dan EWARS sesuai SOP yang dipantau secara berjenjang
dengan memastikan setiap petugas terkait memahami dan
melaksanakan. Perlu adanya peningkatan kapasitas dengan
melakukan in house training maupun pelatihan-pelatihan. Membangun
jejaring dan mengembangkan sistem rujukan secara berjenjang
termasuk laboratorium nasional dengan mengoptimalkan Labkesda
Prov dan kabupaten/kota.
2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan upaya
pencegahan spesifik dilakukan secara rutin melalui kajian
epidemiologi seperti Imunisasi, IVA dan kryo, pemberian kelambu,
kegiatan pengobatan massal untuk penyakit tertentu dan kegiatan
spesifik lainnya.
95
3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan respon
cepat yang terintegrasi dan spesifik dengan melibatkan lintas program
dan lintas sector apabila melalui kajian epidemiologi terdeteksi adanya
kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB). Untuk
mengoptimalkan penanganan KLB diperlukan simulasi secara berkala
untuk penanggulangan wabah/KLB termasuk simulasi pendanaannya
dari berbagai sumber dengan melibatkan lintas sektor.
4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit dan respon cepat penanggulangan KLB
dibutuhkan regulasi daerah yang mengacu pada peraturan yang ada.
E. Resolusi 5: Peningkatan anggaran kesehatan pusat dan daerah
1) Pemerintah pusat melakukan pengalokasian anggaran kesehatan
melalui APBN sektor kesehatan sebesar 5%
2) Pemerintah daerah meningkatkan alokasi APBD kesehatan
provinsi/kabupatenupaten/kota 10% di luar gaji
3) Pemerintah daerah mendayagunakan corporate social responsibility
(CSR), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Dana Pajak
Rokok.
F. Resolusi 6: Pengalokasian anggaran promotif dan preventif
1) Pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran kesehatan
terutama pada kegiatan promotif dan preventif melalui pengalokasian
APBN dan APBD dalam jumlah yang memadai
2) Pemerintah pusat dan daerah melakukan sinkronisasi antara usulan
dan realisasi pelaksanaan DAK.
G. Resolusi 7: Pemanfaatan anggaran kesehatan
1) Pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan anggaran kesehatan
melalui APBN, APBD, DAK non fisik, BOK, Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau, Dana Pajak Rokok, dan Dana Desa untuk kegiatan
promotif dan preventif melalui pendekatan keluarga sehat secara
efektif dan efisien
2) Optimalisasi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk turut
mendukung kegiatan promotif dan preventif.
H. Resolusi 8: Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan tidak merata antar
daerah
96
1) Pemda Provinsi dan Kab/Kota melakukan pemetaan SDM Kesehatan
dengan menggunakan Sistem Informasi SDM Kesehatan dan
menyusun perencanaan kebutuhandenganmerujuk pada Permenkes
Nomor 33/2015 serta mengajukan formasi CPNS ke Badan
Kepegawaian Daerah (BKD). Kementerian Kesehatan melakukan
advokasi kepada MENPAN-RB dan BKN untuk mengalokasikan
formasi CPNS sesuai kebutuhan masing-masing Pemda.
2) Pemda Provinsi dan Kab/Kota mempunyai kewenangan untuk
mengatasi maldistribusi di daerahnya dengan Peraturan Gubernur
atau Peraturan Bupati/Walikota, dan memperkuat kooordinasi dengan
BKD dalam penempatan tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan
melakukan advokasi ke KEMENDAGRI, KEMENPAN-RB dan BKN
agar BKD Provinsi dan Kab/Kota memperhatikan pertimbangan dan
usulan Dinkes Provinsi, dan Kab/Kota.
3) Pemda Kab/Kota yang memiliki kapasitas fiskal rendah mengajukan
kebutuhan formasi CPNS ke MENPAN dan alokasinya didukung oleh
alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran
2017. Kementerian Kesehatan mengusulkan ke KEMENKEU untuk
mengembangkan mekanisme penganggaran Dana Alokasi Khusus
Non Fisik untuk pemenuhan honorSDM Kesehatan di daerah tersebut.
I. Resolusi 9: Pemenuhan jenis nakes belum sesuai standar
1) Pemda Provinsi dan Kab/Kota dapat memanfaatkan Perpres Wajib
Kerja Dokter Spesialis (rancangan) untuk mendistribusikan Dokter
Spesialis dengan menyusun rencana kebutuhan dan lokasi RS serta
menyiapkan dukungan berupa insentif daerah dan ketersediaan alat
kesehatan. Kementerian Kesehatan menempatkan Dokter Spesialis
dengan menggunakan APBN dengan prioritas di daerah yang tidak
diminati sesuai UU No 23 Tahun 2014, bekerjasama dengan
Organisasi Profesi dan Fakultas Kedokteran.
2) Pemda Kab/Kota dapat memanfaatkan dana BOK untuk merekrut
tenaga kontrak (sesuai Undang-Undang ASN) promosi kesehatan di
setiap puskesmas dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan (tenaga
Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Gizi,
TehnisKefarmasian dan Analis Laboratorium).Kementerian Kesehatan
akan merevisi Permenkes Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk
97
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta
Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan
Tahun Anggaran 2016.
Dalam menentukan isu-isu strategis 5 tahun kedepan yang dituangkan
dalam renstra pembangunan bidang kesehatan/RSUDTarakan, selain
menelaah Renstra K/L, RTRW dan KLH perlu juga analisa lingkungan
internal dan analisis lingkungan external dengan pencermatan
(scanning) terhadap lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT,
Yaitu menganalisis berbagai kekuatan (strength), kelemahan (weakeness),
dan peluang (opporrtunity) serta ancaman (treat) yang dimiliki dan
dimaksimalkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
Tabel 3.4Isu-isu Strategis RSUD Tarakan
ASPEKKAJIAN
CAPAIAN /KONDISISTANDAR
YANGDIGUNAKAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN
INTERNAL EKSTERNAL
MutuPelayanan
Efesiensi Pelayanan :
Bed Occupancy Rate (BOR) Persentase Pemakaian Tempat Tidur
79,04 % IS 2010 : 75-85BOR antar kelas tidak merata, BOR Kelas III mencapai 90%
Pasien jaminan pemerintah seperti BPJS di jamin di kelas III
Tempat Tidur Kealas III kurang
Leng Of Stay (LOS) Rata-rata lama rawat seorang pasien
3,60 Hari IS 2010 : 4-6 HARI
RSUD TARAKAN adalah Rumah sakit rujukan, sehingga pasien yang datang sudah memerlukan penanganan yang komplek
sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus kegawatdaruratan
Angka pencapaian LOS RSUD TARAKANMasih didalam standarefisiensi tetapi jika dilihat dari anggkanya hampir keluar dari zona efisiensi
Sarana dan Prasaranauntuk pengembangan pelayanan kurang
Jumlah dokter spesialis di rumah sakit belum mencapai target kebutuhan (Berdasarkan Permenkes 340 tahun 2010 standarisasi RS B minimal 8 spesialis dari 13 spesialis , minimal 4 sub spesialisuntuk pelayanan gigi minimal ada 4 spesialis
Kurangnya minat dokter spesialis untuk menjadi PNS di Kalimantan Utara
Pemberian Insentip dan fasilitas yang kurang memadai
98
ASPEKKAJIAN
CAPAIAN /KONDISISTANDAR
YANGDIGUNAKAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN
INTERNAL EKSTERNAL
Rasio perawat/bidan dirumah sakit belum mencapai target kebutuhan (setiap 1 TT satu perawat/bidan)
Kurangnya kuota PNS untuk perawat/bidan
Antara usulan dan realisasi tidak pernah terpenuhi
Meningkatnya penyakit akibat pola hidup tidak sehat seperti diabetas, stroke, jantung, kanker, dll
Pola hidup masyarakatyang tidak baik
Berubahnya pola penyakit di masyarakat
Bed Turn Over (BTO) Frekuensi pemakaian tempat tidur
63,30 kali/tahun
IS 2010 : 40 - 50 kali/tahun
Kurangnya jumlah Tempat Tidur
Pasien jaminan pemerintah BPJS di jamin di kelas III
Kurangnya jumlah Tempat Tidur
Turn Over Interval (TOI) Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati
1,11 Hari IS 2010 : 1-3 HARI Kurangnya jumlah Tempat Tidur
Pasien jaminan pemerintah BPJS di jamin di kelas III
Kurangnya jumlah Tempat Tidur
GDR 2,7 % 4,50% Kurangnya sarana prasarana
Sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus kegawatdaruratan
Keterlambatan merujuk ke Rumah Sakit
Letak RSUD TARAKANyang sulit dijangkau angkutan umum pada malam hari
NDR 1,3 % 2,50% Kurangnya sarana prasarana
Sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus kegawat daruratan
Keterlambatan merujuk ke Rumah Sakit
Persentase kematian ibu dalam persalinan
a.Pendarahan 0,00 % SPM : 0,00
b. Eklampsia 0 % SPM : ≤ 9%
Sebagai Rumah sakit rujukan, RSUD TARAKAN menerima pasien dengan kasus yang komplek
Sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus kegawatdaruratan
Keterlambatan merujuk ke Rumah Sakit
c. Sepsis 0,00 %
SPM : ≤ 0%
Persentase pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama <72 jam
0,47 % SPM : ≤ 2,5%Meningkatnya penyakit akibat pola hidup tidak sehat
Pola hidup masyarakatyang tidak baik
Berubahnya pola penyakit di masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di IGD
80 % SPM : 85%Kurangnya komunikasitenaga kesehatan dengan pasien
Kurangnya Pengetahuan pasien dan keluarga tentang prosedur penanganan kegawat daruratan
Kuranganya keramahan SDM ketika menangani kasus kegawat daruratan
99
ASPEKKAJIAN
CAPAIAN /KONDISISTANDAR
YANGDIGUNAKAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN
INTERNAL EKSTERNAL
Kurangnya fasilitas umum
Luas lahan yang kurang memadai Kurang fasilitas umum
Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) di IRJA
80 % SPM : 90
Kuranganya keramahan SDM dan lamanya waktu tunggudokter.
Kurangnya Pengetahuan pasien tentang prosedur rujukan
Kurangnya jumlah dokter spesialis
Kurangnya fasilitas
umumLuas lahan yang kurang memadai Kurang fasilitas umum
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di IRNA
80 % SPM : 80
Kurannya keramahan SDM karena tingginya beban kerja karena kurang jumlah Perawat
Kurangnya kuota PNS untuk perawat/bidan Kurang SDM
Persentase Penanganan life saving anak dan dewasa
100 % SPM : 100
Respons time di IGD 3 Menit SPM : ≤ 4
Respons time di poliklinik spesialis 54,4 Menit SPM : ≤60
Kurangnya jumlah dokter spesialis dalam satu poliklinik (hanya ada satu dokter )
Kurangnya kuota PNS untuk dokter dan kurangnya minat untukmenjadi PNS bagi dokter spesialis
Kurang SDM
Jumlah kejadian Medical Error 0 % 0
Waktu Penyediaan Rekam Medik IRJA 19,18 Menit 17
Penyediaan rekam medik yang masih manual.
Masyarakat belum mrngerti pentingnya
Penyediaan rekam medik yang masih manual.
Persentase kegagalanpelayanan Rontgent 5 % 2,5 Pada akhir tahun 2012
baru digunakan CRPasien yang bergerak pada saat di foto
Sarana baru datang akhir tahun 2012
Persentase kesalahan hasil laboratorium 0 % 0
Alat laboratorium masih ada yang manual
Ketidak disiplinan masyarakat dalam SOP pemeriksaan lab misal bilang sdh puasaternyata tidak
Sarana dan PrasaranaLaboratorium
Kualitas mutu limbah padat dan cair sesuai dengan standart yang telah di tetapkan
Baku mutu limbah cair 95 % 80Kurangnya sarana pengolahan sistim Aerasi
Pengolahan limbah RS dekat dengan pemukiman penduduk
Fasilitas pengolahan air limbah
Baku mutu limbah padat berbahaya sesuai aturan
100 % 100
Jumlah tenaga yang mengikuti Diklat Fungsional
409 orang 550
Tenaga honorer BLUDjika dilatih ada kemungkinan untuk pindah.
Kurangnya kuota PNS Kurangnya kuota PNS
Sulitnya mencari badan penyelenggara diklat sesuai kompetensi
Kurangnya Penyelenggara Diklat yang kompeten
Penyelenggara Diklat
100
ASPEKKAJIAN
CAPAIAN /KONDISISTANDAR
YANGDIGUNAKAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN
INTERNAL EKSTERNAL
Jumlah tenaga yang mengikuti Diklat Tekhnis
329 orang 300
Tenaga honorer BLUDjika dilatih ada kemungkinan untuk pindah.
Kurangnya kuota PNS Kurangnya kuota PNS
Sulitnya mencari badan penyelenggara diklat sesuai kompetensi
Kurangnya Penyelenggara Diklat yang kompeten
Penyelenggara Diklat
Kajian terhadap renstra Kementrian Kesehatan RI 2015-2019
Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100 % SPM : 100%
Sulitnya perubahan status dari umum menjadi jaminan akibat terlambat pengurusan administrasi.
Persepsi yang salah masyarakat tentang pelayanan jaminan sehingga pengurusan administrasi terlambat
Persepsi masyarakat yang salah terhadap pelayanan jaminan kesehatan
Terlambatnya pembayaran tagihan pasien jaminan
Prosedur administrasi Prosedur penagihan
Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan :21,34
Sasaran Kementrian : 58,5
Persentase Rumah Sakit yang mampu PONEK 0%
Sasaran Kementrian : 67
Sudah ada TIM dan sarana Ponek
Belum semua tim mendapat kesempatanpelatihan
PONEK sudah berjalan tetapi belum semua tim dilatih
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita : 2,82
Sasaran Kementrian : 78
Cakupan penanganan neonatal komplikasi : 15,57
Sasaran Kementrian : 60
Prevalensi kasus HIV pada populasi dewasa= 2,59
Sasaran Kementrian : 0,2
Jumlah kasus TB paruper 100.000 penduduk= 794,67
Sasaran Kementrian : 235
Persentase kasus baru TB Paru BTA + yang ditemukan : 53,85
12
Orang
Sasaran Kementrian : 73
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin : 80
Sasaran Kementrian : 80
Tingginya hutang obat RSUD TARAKAN yangpengelolaan menggunakan dana BLUD
Tingginya tagihan pasien jaminan pemerintah kabupatenkota yang terlambat bayar
Prosedur penagihan
Angka kesakitan malaria IS 2010 : 5 / 1000
penduduk
Prevalensi HIV 4,94 IS 2010 : 0,9 Meningkatnya jumlah pasien HIV
Mobilisasi penduduk beresiko tinggi HIV yang tidak terkendali
Meningkatnya jumlah pasien HIV
RTRW
Kawasan PKW, PKL, dan PKLp terdapat Sarana dan Prasaranakesehatan belum optimal
Akses pelayanan kesehatan
Akses pelayanan kesehatan
Jauhnya letak RSUD TARAKAN dari kota sehingga jika malam jarang angkutan umum
Akses pelayanan kesehatan
101
ASPEKKAJIAN
CAPAIAN /KONDISISTANDAR
YANGDIGUNAKAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN
INTERNAL EKSTERNAL
Kurangnya sarana danprasarana
Akses listirik dan air bersih yang belum optimal
Struktur Geografis lingkungan Rumah Sakit berbukit-bukit yang menjadi pemukiman masyarakat
Rumah Sakit tidak mempunyai kewenangan untuk melarang masyarakat membangun perumahan di kawasan sekitar Rumah Sakit
Kurang tegasnya Pemerintah Daerah thd masyarakat yang membangun perumahan di sekitar lingkungan Rumah Sakit
KLHS
Pemusnahan/pengolahan limbah medis di Rumah sakit masih terbatas.
Kurangnya sarana pengolahan sistim Aerasi
Pemukiman pendudukberkembang mendekati rumah sakit
Kurangnya sarana pengolahan
Pola konsep Green Hospital 48% Developing area 52%
Perencanaan pembangunan mengacu kepada Green hospital
Perkembangan pemukiman penduduk yang sangat dekat dengan RS
102
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.1.1. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kesehatan dalam pembangunan
kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara
berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, peningkatan sarana dan prasarana
kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, obat dan
perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen
kesehatan.
Dalam upaya perwujudan tersebut maka Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021 yang akan datang akan diarahkan pada
pencapaian tujuan yaitu :
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau,
berkeadilan dan merata .
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai UPTD Dinas Kesehatan (RSUD
Tarakan) yaitu Meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.
4.1.2. Sasaran
Sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tujuan yang akan dicapai adalah sebagai
berikut:
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau,
berkeadilan dan merata, dengan sasaran :
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan, keluarga yang berkualitas.
2. Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat
penyakit menular dan tidak menular.
3. Berkembangnya pola pembiayaan kesehatan yang berbasis asuransi
terutama bagi masyarakat miskin.
Sedangkan sasaran dari UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan)
merupakan tujuan antara perwujudan kondisi atau keadaan ideal yang
103
diharapkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan
strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam
kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur, baik secara
kuantitatif maupun kualitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan.
Sasaran yang ditetapkan rumah sakit umum daerah tarakan untuk tahun
2016-2021 adalah :
1. Terwujudnya Mutu dan Keselamatan Pasien2. Meningkatnya jumlah SDM3. Meningkatnya kompetensi SDM4. Meningkatnya jumlah dan jenis peralatan5. Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
TUJUANINDIKATOR
TUJUAN
TARGETINDIKATOR
TUJUAN(2021)
SASARANINDIKATORKINERJASASARAN
KONDISIKINERJA
PADAAWAL
RENSTRA
TARGET KINERJAPADA TAHUN
KONDISIKINERJA
PADAAKHIR
RENSTRA
2017 2018 2019 2020 2021
Peningkatan kualitaspelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau,berkeadilan dan merata
Persentase peningkatan danpemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas
75
Meningkatkan pelayanan kesehatan, keluargayang berkualitas
Usia harapan hidup 73.35 7474.8
075 77 75 75
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
300 280 240 220 200 160 160
Angka kematian bayiper 1000 kelahiran hidup
21 20 18 17 10 15 15
Menurunkan angka kesakitan, kematiandan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular
Angka kesakitan
malaria per 1.000
penduduk
1000 4,5 4 3 2 1 1
Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
45 44 43 42 41 40 40
Penemuan kasus baru TB Paru
65 67 67 66 67 67 67
Berkembangnya pola pembiayaan kesehatan yang berbasis asuransi terutama bagi masyarakat miskin
Persentase
Pelayanan
kesehatan bagi
keluarga miskin
60 70 80 90 100 100 100
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Tarakan
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkatkan Mutu Pelayanan Kepada Pasien
1.Terwujudnya Mutu dan Keselamatan Pasien2. Meningkatnya jumlah SDM
3, Meningkatnya kopetensi sdm
4. Meningkatnya jumlah dan jenis peralatan
5. Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana
Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)Presentase Pemenuhan Jumlah Sdm
Persentase Karyawan yang mengikuti Pelatihan
Persentase jumlah dan jenis Peralatan
Persentase Peralatan Yang Terpelihara
65 % 70 % 80 % 85 % 90 %
Tabel 4.3 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan RSUD Tarakan
TUJUAN SASARANINDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUNSTRATEGI KEBIJAKAN
2017 2018 2019 2020 2021Meningkatkatkan Mutu Pelayanan Kepada Pasien
Terwujudnya Mutu dan Keselamatan Pasien
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
65 % 70 % 80 % 85 % 901. Pengembangan pelayanan
medik spesialistik
2. Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui akreditasii
Rumah Sakit.
3. Pengembangan peralatan
yang modern sesuai
perkembangan teknologi
4. Pengembangan gedung RS
sesuai standar.
5. Pengembangan manajemen
mutu RumahSakit.
6. Peningkataan Kompetensi
SDM Rumah Sakit.
7. Pengembangan manajemen
pemeliharaan gedung,
peralatan medis, dan
penunjang medis.
1. Melakukan rekrutmen dan membuka
peluang yang seluas-luasnya bagi
tenaga dokter spesialis untuk
mengisi formasi minimal sesuai
klasifikasi tenaga medis Rumah Sakit
tipe B.
2. Memantapkan dan meningkatkan
kemampuan semua jenis pelayanan
spesialistik yang mengarah pada
terwujudnya pelayanan unggulan
rumah sakit untuk IGD, IRJA,IRNA
dan Penunjang Medik
3. Mengoptimalkan fungsi sarana dan
prasarana rumah sakit dengan
melaksanakan penyempurnaan fisik
gedung dan lingkungannya
4. Meningkatkan kemampuan
pengelolaan rumah sakit yang efektif
dan efisien melalui pengembangan
system informasi manajemen rumah
sakit.
5. Menyusun dan merencanakan diklat
fungsiona l maupun teknis sesuai
standar kompetensi ketenagaan
TUJUAN SASARANINDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUNSTRATEGI KEBIJAKAN
2017 2018 2019 2020 2021Rumah Sakit
6. Mengoptimalkan Tim mutu serta
melakukan kerjasama dengan
instansi terkait dalam melakukan
penysunan standar pelayanan publik
dan survey kepuasan pelanggan.
7. Mengoptimalkan Komite Medis dan
Keperawatan serta tim APIP untuk
melakukan audit medis dan
keperawatan segagai upaya
peningkatan efektifitas pelayanan
dan administrasi.
8. Meningkatkan sarana prasarana
pengelolaaan limbah rumah sakit
sesuai standar tata kelola limbah.
108
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
5.1.1. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kesehatan dalam pembangunan
kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara
berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, peningkatan sarana dan prasarana
kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, obat dan
perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen
kesehatan.
Dalam upaya perwujudan tersebut maka Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021 yang akan datang akan diarahkan pada
pencapaian tujuan yaitu :
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau,
berkeadilan dan merata .
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai UPTD Dinas Kesehatan (RSUD
Tarakan) yaitu Meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.
5.1.2. Sasaran
Sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tujuan yang akan dicapai adalah sebagai
berikut:
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau,
berkeadilan dan merata, dengan sasaran :
Meningkatkan pelayanan kesehatan, keluarga yang berkualitas.
Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat
penyakit menular dan tidak menular.
Berkembangnya pola pembiayaan kesehatan yang berbasis asuransi
terutama bagi masyarakat miskin.
Sedangkan sasaran dari UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan)
merupakan tujuan antara perwujudan kondisi atau keadaan ideal yang
109
diharapkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan
strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam
kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur, baik secara
kuantitatif maupun kualitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan.
Sasaran yang ditetapkan rumah sakit umum daerah tarakan untuk tahun
2016-2021 adalah :
1. Terwujudnya Mutu dan Keselamatan Pasien2. Meningkatnya jumlah SDM3. Meningkatnya kompetensi SDM4. Meningkatnya jumlah dan jenis peralatan5. Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana
4.2.1. Strategi
Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan
menetapkan strategi pembangunan kesehatan sebagai berikut:
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau,
berkeadilan dan merata:
Mewujudkan biaya kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat yang terjangkau;
Revitalisasi pelayanan kesehatan Puskesmas;
Sosialisasi dan pencegahan tentang bahaya serta pencegahan
enyakit menular dan tidak menular;
Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan
melalui peningkatan pemahaman, kesadaran, kemauan masyarakat
untuk hidup sehat;
Mempercepat proses penyelesaian masalah gizi, gizi kurang, gizi
buruk, kekurangan zat gizi makro;
Terpenuhinya ketenagaan kesehatan yang profesional, bermutu dan
merata bebas KKN;
Berkembangnya pola pembiayaan kesehatan yang berbasis asuransi
Terbangunnya sistem pengendalian kesehatan dengan melibatkan
fungsi Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan serta
RSUD.
110
Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis
(Rensra) diperlukan staregi dan kebijakan yang membangun daerah
sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan. Oleh
karena itu, penyusunan strategi dan kebijakan dalam Renstra melibatkan
keseluruhan bidang dan bagian-bagian karena dalam pelaksanaan
program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan singkronisasi antar bidang
maupun bagian/unit dan instalasi RSUD Tarakan.
Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan
program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan
pencapaian pembangunan daerah. Sedangkan rumusan strategi merupakan
pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan
tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat antara
lain:
1. Pengembangan pelayanan medik spesialistik.
2. Standarisasi pelayanan kesehatan melalui akreditasi Rumah Sakit.
3. Pengembangan peralatan yang modern sesuai perkembangan teknologi.
4. Pengembangan gedung RS sesuai standar.
5. Pengembangan manajemen mutu Rumah Sakit.
6. Peningkatan kompetensi SDM Rumah Sakit
7. Pengembangan manajemen pemeliharaan gedung, peralatan medis, dan
penunjang medis.
4.2.2. Kebijakan
Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tahun 2016 - 2021,
Dinas Kesehatan akan melaksanakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau,
berkeadilan dan merata, dengan kebijakan sebagai berikut :
Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat daerah terutama
bagi masyarakat tidak mampu;
Penyediaan pelayanan puskesmas yang komprehensif;
Sosialisasi dan pencegahan tentang bahaya serta pencegahan
penyakit menular dan tidak menular;
Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
111
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan
meningkatkan kualitas rumah tungga yang sehat, peningkatan
hygiene sanitasi lingkungan, perumahan dan tempat umum
lainnya;
Peningkatan peran serta masyarakat melalui Desa Siaga, UKBM,
Kader-kader kesehatan dan kelompok peduli kesehatan ibu dan
anak;
Revitalisasi Posyandu/Polindes;
Peningkatan fasilitas layanan kesehatan dan gizi;
Melakukan rekrutmen tenaga kesehatan sesuai kebutuhan
kompetensi melalui fasilitas program pendidikan baik bagi tenaga
PNS yang sudah ada maupun bagi putra-putri daerah, penyediaan
formasi CPNSD, serta pemenuhan kesejahteraan bagi tenaga
kesehatan terutama di wilayah terpencil dan perbatasan;
Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat daerah terutama
bagi masyarakat tidak mampu;
Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana aparatur dalam
menunjang pelayanan kesehatan;
Peningkatan pelayanan kesehatan usila baik di Puskesmas, pustu
maupun di posyandu usila;
Penyediaan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan usila;
Memfasilitasi peningkatan sumber daya/kompetensi tenaga
kesehatan serta peningkatan pengetahuan kesehatan calon
jemaah haji;
Memfasilitasi peningkatan penjaringan dan pelayanan kesehatan
mata
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersihdan BerwibawaMISI I : Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, berkeadilan dan merata
Meningkatkan pelayanan kesehatan, keluarga yang berkualitas
Mewujudkan biaya kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang terjangkau
Pengembangan jaminan kesehatan
masyarakat daerah terutama bagi masyarakat
tidak mampu;
Revitalisasi pelayanan kesehatan Puskesmas;
Penyediaan pelayanan puskesmas yang
komprehensif;
Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan melalui peningkatan pemahaman, kesadaran, kemauan masyarakat untuk hidup sehat;
Sosialisasi dan pencegahan tentang bahaya
serta pencegahan penyakit menular dan tidak
menular;
Terbangunnya sistem pengendalian kesehatan dengan melibatkan fungsi Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan serta RSUD.
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
dengan meningkatkan kualitas rumah tungga
yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi
lingkungan, perumahan dan tempat umum
lainnya;
Terpenuhinya ketenagaan kesehatan yang profesional, bermutu dan merata bebas KKN;
Peningkatan peran serta masyarakat melalui
Desa Siaga, UKBM, Kader-kader kesehatan
dan kelompok peduli kesehatan ibu dan anak;
Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
Revitalisasi Posyandu/Polindes;
Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular
Sosialisasi dan pencegahan tentang bahaya serta pencegahan enyakit menular dan tidak menular;
Peningkatan fasilitas layanan kesehatan dan
gizi;
Berkembangnya pola pembiayaan kesehatan yang berbasis asuransi terutama bagi masyarakat miskin
Berkembangnya pola pembiayaan kesehatan yang berbasis asuransi
Melakukan rekrutmen tenaga kesehatan
sesuai kebutuhan kompetensi melalui fasilitas
program pendidikan baik bagi tenaga PNS
yang sudah ada maupun bagi putra-putri
daerah, penyediaan formasi CPNSD, serta
pemenuhan kesejahteraan bagi tenaga
kesehatan terutama di wilayah terpencil dan
perbatasan;
Pengembangan jaminan kesehatan
masyarakat daerah terutama bagi masyarakat
tidak mampu;
Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana
aparatur dalam menunjang pelayanan
kesehatan;
Memfasilitasi peningkatan penjaringan dan
pelayanan kesehatan mata
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Tarakan
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkatkan Mutu Pelayanan Kepada Pasien
1.Terwujudnya Mutu dan Keselamatan Pasien2. Meningkatnya jumlah SDM
3, Meningkatnya kopetensi sdm
4. Meningkatnya jumlah dan jenis peralatan
5. Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana
Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)Presentase Pemenuhan Jumlah Sdm
Persentase Karyawan yang mengikuti Pelatihan
Persentase jumlah dan jenis Peralatan
Persentase Peralatan Yang Terpelihara
65 % 70 % 80 % 85 % 90 %
Tabel 4.3 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan RSUD Tarakan
TUJUAN SASARANINDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUNSTRATEGI KEBIJAKAN
2017 2018 2019 2020 2021Meningkatkatkan Mutu Pelayanan Kepada Pasien
Terwujudnya Mutu dan Keselamatan Pasien
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
65 % 70 % 80 % 85 % 901. Pengembangan pelayanan
medik spesialistik
2. Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui akreditasii
Rumah Sakit.
3. Pengembangan peralatan
yang modern sesuai
perkembangan teknologi
4. Pengembangan gedung RS
sesuai standar.
5. Pengembangan manajemen
mutu RumahSakit.
6. Peningkataan Kompetensi
SDM Rumah Sakit.
7. Pengembangan manajemen
pemeliharaan gedung,
peralatan medis, dan
penunjang medis.
1. Melakukan rekrutmen dan membuka
peluang yang seluas-luasnya bagi
tenaga dokter spesialis untuk
mengisi formasi minimal sesuai
klasifikasi tenaga medis Rumah Sakit
tipe B.
2. Memantapkan dan meningkatkan
kemampuan semua jenis pelayanan
spesialistik yang mengarah pada
terwujudnya pelayanan unggulan
rumah sakit untuk IGD, IRJA,IRNA
dan Penunjang Medik
3. Mengoptimalkan fungsi sarana dan
prasarana rumah sakit dengan
melaksanakan penyempurnaan fisik
gedung dan lingkungannya
4. Meningkatkan kemampuan
pengelolaan rumah sakit yang efektif
dan efisien melalui pengembangan
system informasi manajemen rumah
sakit.
5. Menyusun dan merencanakan diklat
fungsiona l maupun teknis sesuai
standar kompetensi ketenagaan
TUJUAN SASARANINDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUNSTRATEGI KEBIJAKAN
2017 2018 2019 2020 2021Rumah Sakit
6. Mengoptimalkan Tim mutu serta
melakukan kerjasama dengan
instansi terkait dalam melakukan
penysunan standar pelayanan publik
dan survey kepuasan pelanggan.
7. Mengoptimalkan Komite Medis dan
Keperawatan serta tim APIP untuk
melakukan audit medis dan
keperawatan segagai upaya
peningkatan efektifitas pelayanan
dan administrasi.
8. Meningkatkan sarana prasarana
pengelolaaan limbah rumah sakit
sesuai standar tata kelola limbah.
Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun
eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis.
Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan
Weaknesses (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi
Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman Threaths (ancaman).
Tabel 4.4Analisa SWOT Dinas Kesehatan Prov. Kaltara
Analisa SwotKekuatan
(Strength)
Kelemahan
(Weakness)
Peluang
Opportunity)
Ancaman
(Threath)Kewenangan
untuk
melaksanakan
fasilitas bidang
kesehatan
Regulasi bidang
kesehatan yang
masih minim
Adanya otonomi
daerah yg
memberikan
kewenangan yg
lbh luas dalam
pengembangan
system pelayanan
kesehatan yg local
spesifik
Adanya Re –
Emerging dan
New- emerging
disease dan
daerah endemis
penyakit yang
terus berkembang
Anggaran yang
cukup memadai
dalam menunjang
kegiatan program
Distribusi tenaga
kesehatan yang
belum merata
Semakin
banyaknya
pelayanan
kesehatan swasta
dan segmen pasar
dlm peningkatan
penyelenggaraan
kesehatan dan
peran serta
masyarakat dlm
pembangunan
kesehatan
Kualitas
Lingkungan bersih
yang masih
rendah
Adanya Standar
operasional
Prosedur (SOP),
Juklak dan
Keterampilan
tenaga kesehatan
yang belum
memadai
Semakin
banyaknya UKBM
sebagai bentuk
peran serta
Karakteristik
penduduk yang
heterogen di
Provinsi
Juknis dan modul
kegiatan program
masyarakat Kalimantan Utara
Tingkat
Pendidikan
Tenaga
Kesehatan
sudah cukup
memadai
Sistem
pengawasan
dan pengendalian
program yang
belum
optimal
Kemudahan dalam
komunikasi (via
internet) unt
penanggulangan
masalah2
kesehatan yg hrs
segera ditangani
dan
mempermudah
koordinasi dgn
linsek terkait
Laju Pertumbuhan
Penduduk yang
tinggi baik alami
maupun migrasi
serta tingginya
mobilitas
penduduk
Jumlah sarana
kesehatan dasar
dan rujukan, baik
pemerintah
maupun swasta
cukup memadai
Sistem
pengawasan
dan pengendalian
program yang
belum
optimal
Kemudahan dalam
komunikasi (via
internet) untuk
penanggulangan
masalah2
kesehatan yg hrs
segera ditangani
dan
mempermudah
koordinasi dgn
lintas sektor terkait
Laju Pertumbuhan
Penduduk yang
tinggi baik alami
maupun migrasi
serta tingginya
mobilitas
penduduk
Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, maka tahap selanjutnya
adalah menetapkan cara pencapaian, adapun cara untuk mencapai tujuan
dan sasaran tersebut dijabarkan melalui penetapan kebijakan, program dan
kegiatan.
Kebijakan adalah suatu ketentuan yang telah disepakati oleh unsur-
unsur penyelenggara dan telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk
dijadikan petunjuk dan pedoman bagi kegiatan penyelenggara pelayanan
kesehatan rumah sakit dan masyarakat, agar tercapai kelancaran,
keterpaduan dan keselarasan dalam upaya mewujudkan capaian sasaran,
tujuan, misi dan visi.
Untuk itu Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan pada tahun 2016
menetapkan sebanyak 8 (delapan) kebijakan resmi sebagai berikut:
1. Melakukan rekrutmen dan membuka peluang yang seluas-luasnya bagi
tenaga dokter spesialis untuk mengisi formasi minimal sesuai klasifikasi
tenaga medis Rumah Sakit tipe B.
2. Memantapkan dan meningkatkan kemampuan semua jenis pelayanan
spesialistik yang mengarah pada terwujudnya pelayanan unggulan rumah
sakit untuk IGD, IRJA,IRNA dan Penunjang Medik.
3. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana rumah sakit dengan
melaksanakan penyempurnaan fisik gedung dan lingkungannya.
4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan rumah sakit yang efektif dan
efisien melalui pengembangan system informasi manajemen rumah
sakit.
5. Menyusun dan merencanakan diklat fungsional maupun teknis sesuai
standar kompetensi ketenagaan Rumah Sakit.
6. Mengoptimalkan Tim mutu serta melakukan kerjasama dengan instansi
terkait dalam melakukan penysunan standar pelayanan publik dan survey
kepuasan pelanggan.
7. Mengoptimalkan Komite Medis dan Keperawatan serta tim APIP untuk
melakukan audit medis dan keperawatan segagai upaya peningkatan
efektifitas pelayanan dan administrasi.
8. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaaan limbah rumah sakit sesuai
standar tata kelola limbah.
Analisis Internal
Kekuatan :
1. Jenis spesialis yang relatif lengkap dan berpengalaman
dibidangnya masing masing dibanding RS lain di Kalimantan Utara
Wilayah Utara.
2. Tenaga perawat dan tenaga lain yang memiliki pengalaman
dibidangnya masing masing.
3. Gedung baru rumah sakit yang berpenampilan modern dengan
kapasitas 650 tempat tidur yang mampu memberikan pelayanan
secara memadai dan berkualitas.
4. Lokasi rumah sakit luas dan mudah dijangkau serta dapat diakses
dengan mudah baik dengan mobil pribadi maupun angkutan
umum.
5. Rumah sakit didukung dengan peralatan-peralatan yang memadai
untuk rumah sakit tipe B non pendidikan
Kelemahan :
1. Tenaga Administrasi dan manajemen masih belum memadai dan
masih kurang koordinasi.
2. Peralatan medis yang lengkap namun masih belum menggunakan
teknologi mutakhir.
3. Informasi mengenai pelayanan kepada pelanggan masih belum
sepenuhnya disampaikan secara transparan.
4. Sistem-sistem pada manajemen masih memerlukan
pengembangan.
5. Penetapan tarif layanan masih belum didasarkan pada analisis
biaya per satuan dan sudah lama tidak direview kembali.
Analisis Eksternal
Peluang :
1. Pemerintah Propinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Daerah
Tarakan memberikan dukungan positif kepada rumah sakit dalam
menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD).
2. Kepercayaan pelanggan kepada RS cenderung meningkat yang
tercermin dari meningkatnya BOR dari tahun ke tahun dengan rata-
rata kenaikan BOR sejak tahun 2013 hingga 2015 sebesar 5% per
tahun (dari BOR tahun 2013 sebesar 60,66% hingga tahun 2015
sebesar 80,67%)
3. Transportasi menuju rumah sakit lengkap sehingga memudahkan
akses pelanggan
4. Prospek pasar sektor industri perminyakan, pertambangan, dan
perikanan di Tarakan di masa yang akan datang masih besar.
5. Tarakan merupakan kota transit dan center point jalur perniagaan
wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.
Ancaman :
1. Sebagian masyarakat kalangan atas di Tarakan masih memiliki
cenderung berobat ke luar daerah (Surabaya, Semarang, dan
Jakarta) atau bahkan ke luar negeri (Malaysia dan Singapura).
2. Adanya RS pesaing yang notabene dokternya adalah dokter RSUD
Tarakan.
3. Semakin berkembangnya rumah sakit di sekitar Tarakan maupun di
lingkungan Propinsi Kalimantan Utara sehingga bisa mengakibatkan
menurunnya jumlah pasien yang datang ke RSUD Tarakan.
4. Biaya bahan obat-obatan yang semakin mahal sehingga memberi
dampak pada peningkatan biaya pelayanan.
5. Kecenderungan meningkatnya kematangan pasar dimana
masyarakat semakin kritis terhadap kualitas pelayanan yang baik
atau buruk akan memperbesar terjadinya tuntutan dari pelanggan
terhadap pelayanan yang masih belum memenuhi standar.
Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut
diatas, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tabel scoring (tabel 1 dan 2)
untuk menentukan posisi rumah sakit dalam grafik SWOT (grafik 1) sebagai
dasar strategi rumah sakit di masa yang akan datang.
Tabel 4.5Scoring Analisis Lingkungan Internal
RSUD Tarakan Kalimantan Utara
No.
Objek yang Dianalisis Kekuatan Kelemahan1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
1 Jenis spesialis yang relatif lengkapdan berpengalaman dibidangnyamasing masing dibanding RS lain diKalimanatan Utara
V
2 Tenaga perawat dan tenaga lainyang memiliki pengalamandibidangnya masing masing.
V
3 Gedung baru rumah sakit yangberpenampilan modern dengankapasitas 650 tempat tidur yangmampu memberikan pelayanansecara memadai dan berkualitas.
V
4 Lokasi rumah sakit luas dan mudahdijangkau serta dapat diaksesdengan mudah baik dengan mobilpribadi maupun angkutan umum.
V
5 Rumah sakit didukung denganperalatan-peralatan yang memadaiuntuk rumah sakit tipe B nonpendidikan
V
6 Tenaga Administrasi dan manajemenmasih belum memadai dan masihkurang koordinasi.
V
7 Kondisi gedung lama yang masihbergaya lama dan belummenerapkan konsep modern.
V
8 Peralatan medis yang lengkapnamun masih belum menggunakanteknologi mutakhir.
V
9 Informasi mengenai pelayanankepada pelanggan masih belumsepenuhnya disampaikan secaratransparan.
V
10 Sistem-sistem pada manajemenmasih memerlukan pengembangan.
V
11 Penetapan tarif layanan masih belumdidasarkan pada analisis biaya persatuan dan sudah lama tidakdireview kembali.
V
Jumlah 26 -21 Skor 5.2 -3.5
Total Score 1.7
Tabel 4.6.Scoring Analisis Lingkungan Eksternal
RSUD Tarakan Kalimantan Utara
No. Objek yang Dianalisis Peluang Ancaman1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
1 Pemerintah Propinsi KalimantanUtara dan Pemerintah Derah Tarakanmemberikan dukungan positif kepadarumah sakit dalam menjalankan PolaPengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
V
2 Kepercayaan pelanggan kepada RScenderung meningkat yang tercermindari meningkatnya BOR dari tahun ketahun dengan rata-rata kenaikan BORsejak tahun 2009 hingga 2013sebesar 5% per tahun (dari BORtahun 2009sebesar 60,66% hinggatahun 2013 sebesar 80,67%.
V
3 Transportasi menuju rumah sakitlengkap sehingga memudahkanakses pelanggan.
V
4 Prospek pasar sektor industriperminyakan, pertambangan, danperikanan di Tarakan di masa yangakan datang masih besar.
V
5 Tarakan merupakan kota transit dancenter point jalur perniagaan wilayahIndonesia bagian tengah dan timur.
V
6 Sebagian masyarakat kalangan atasdi Tarakan masih memilikikecenderungan berobat ke luardaerah (Surabaya, Semarang, danJakarta) atau bahkan ke luar negeri(Malaysia dan Singapura).
V
7 Adanya RS pesaing yang notabenedokternya adalah dokter RSUTarakan.
V
8 Semakin berlembangnya rumah sakitdi sekitar Tarakan maupun dilingkungan Propinsi Kalimantan Utarasehingga bisa mengakibatkanmenurunnya jumlah pasien yangdatang ke RSUD Tarakan.
V
9 Biaya obat-obatan yang semakinmahal sehingga memberi dampakpada peningkatan biaya pelayanan.
V
10 Kecenderungan meningkatnyakematangan pasar dimanamasyarakat semakin kritis terhadapkualitas pelayanan yang baik atauburuk akan memperbesar terjadinyatuntutan dari pelanggan terhadappelayanan yang masih belummemenuhi standar.
V
Jumlah 33 -24 Skor 6.6 -4.8
Total Score 1.8
Grafik 1. Grafik SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats)
RSUD Tarakan Kalimantan Utara
Berdasar analisis SWOT pada table 1 dan 2, RSUD Tarakan dapat
digambarkan berada dalam kuadran I (grafik 1) yaitu dalam kondisi
agresif, yang mengandung arti bahwa RSUD Tarakan memiliki kekuatan
yang cukup untuk mengembangkan pelayanan yang mengarah kepada
keberhasilan di masa yang akan datang.
Dengan memperhatikan evaluasi kondisi saat ini dan analisis serta
prediksi terhadap pelaksanaan tupoksi rumah sakit umum daerah
Tarakan, maka beberapa isu strategisyang harus menjadi perhatian
adalah:
Tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang
cepat dan berkualitas.
Dukungan pemerintah, prospek industri yang baik di masa yang akan
datang, serta posisi Tarakan sebagai kota transit dan center point
jalur perniagaan wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, apabila
tidak ditanggapi dengan pola pengelolaan manajemen yang maju,
agresif dan inovatif akan menjadi sia-sia.
Jenis spesialisasi yang kurang lengkap di RSUD Tarakan serta
kurangnya tenaga sesuai standar rumah sakit tipe B non pendidikan,
dapat mengurangi nilai total kualitas pelayanan yang pada akhirnya
dapat mengurangi kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
Berkembangnya rumah sakit di sekitar RSUD Tarakan serta adanya
kesempatan para dokter RSUD Tarakan untuk praktek di tempat lain,
akan menjadi pesaing yang paling berat dan menjadi tantangan yang
sangat serius, terutama mengenai bagaimana upaya peningkatan
kualitas pelayanan dan manajemen dalam memberikan kepuasan
baik kepada pelanggan maupun kepada para dokter.
Gedung baru rumah sakit yang berpenampilan modern dengan
kapasitas 650 tempat tidur yang mampu memberikan pelayanan
secara memadai dan berkualitas, namun apabila pola pengelolaan
dan pemeliharaannya masih sama dengan gedung lama maka akan
mengakibatkan tidak maksimalnya pengembangan kapasitas yang
ada secara jangka panjang.
Peralatan medis yang relatif kurang lengkap dan tidak diiringi dengan
up-date terhadap perkembangan teknologi mutakhir dapat
berpengaruh pada kinerja pelayanan karena perkembangan
teknologi mutakhir sebenarnya seiring dengan perkembangan
keragaman penyakit dan kasus di bidang medis.
Kurangnya jumlah tenaga medis sesuai Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit.
Kepercayaan pelanggan yang cenderung meningkat akan
mendorong peningkatan volume pelayanan, namun apabila tidak
diimbangi dengan pelayanan yang berkualitas, secara jangka
panjang akan menurunkan volume kunjungan dan pada akhirnya
akan menggerogoti ekuitas rumah sakit.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Tabel. 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)DINAS KESEHATAN 38,578,405,000 37,173,285,257 36,856,404,045 33,972,510,833 34,339,981,764 34,339,981,764
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.08 Persen 85.00 5,897,432,500 85.00 7,049,400,000 85.00 6,849,400,000 85.00 6,849,400,000 87.00 6,849,400,000 87.00 6,849,400,000 Sekretariat
Sasaran 1
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yg dikirim 1100 Lembar 1,200 231,961,200 1200 75,000,000 1200 75,000,000 1200 75,000,000 1200 75,000,000 1200 75,000,000 Sekretariat Tanjung Selor
Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 12 Bulan 12 119,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 Sekretariat Tanjung Selor
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu penyediaan administrasi keuangan 12 Bulan 12 2,572,471,300 12 2,201,400,000 12 2,201,400,000 12 2,201,400,000 12 2,201,400,000 12 2,201,400,000 Sekretariat Tanjung Selor
23 Orang 26 30 35 40 45 45
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 12 123,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 Sekretariat Tanjung Selor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 12 100,000,000 12 100,000,000 12 100,000,000 12 100,000,000 Tanjung Selor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 373,000,000 12 373,000,000 12 373,000,000 12 373,000,000 12 373,000,000 12 373,000,000 Sekretariat Tanjung Selor
120 Unit 130 40,000,000 140 100,000,000 150 100,000,000 150 100,000,000 150 100,000,000 150 100,000,000 Sekretariat Tanjung Selor
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor 136 Unit 140 343,000,000 140 200,000,000 140 200,000,000 100 200,000,000 120 200,000,000 120 200,000,000 Sekretariat Tanjung Selor
96 Eksemplar 100 45,000,000 120 100,000,000 120 100,000,000 120 100,000,000 110 100,000,000 110 100,000,000 Sekretariat Tanjung Selor
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 4250 Porsi 4,150 250,000,000 5000 200,000,000 5000 200,000,000 5000 200,000,000 4850 200,000,000 4850 200,000,000 Sekretariat Tanjung Selor
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1137 Kali 1,100 1,000,000,000 1250 1,600,000,000 1250 1,500,000,000 1250 1,500,000,000 1250 1,500,000,000 1250 Kali 1,500,000,000 Sekretariat
599 Kali 625 800,000,000 800 1,700,000,000 785 1,500,000,000 785 1,500,000,000 785 1,500,000,000 785 1,500,000,000 Sekretariat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.26 Persen 92.00 16,540,793,000 90.00 9,709,125,257 90.00 12,947,004,045 90.00 10,008,310,833 95.00 10,375,781,764 95.00 10,375,781,764
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 Unit 1 6,099,500,000 1 7,367,325,257 1 10,605,204,045 1 8,166,510,833 1 8,533,981,764 1 8,533,981,764 Sekretariat
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Unit R4: 8 Unit 8,290,000,000 R4: 4 Unit 1,141,800,000 R4: 4 Unit 1,291,800,000 R4: 3 Unit 791,800,000 R4: 3 Unit 791,800,000 R4: 3 Unit 791,800,000 Sekretariat
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 75 Unit 150 383,000,000 150 150,000,000 150 150,000,000 125 150,000,000 125 150,000,000 125 150,000,000 Sekretariat
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 28 Unit 60 423,293,000 150 150,000,000 60 150,000,000 50 150,000,000 55 150,000,000 55 150,000,000 Sekretariat
Penyewaan rumah/gedung/gudang parkiran kantor dinas Jumlah rumah/gedung/gudang parkiran kantor dinas 3 Unit 3 650,000,000 3 400,000,000 3 400,000,000 3 400,000,000 3 400,000,000 3 400,000,000 Sekretariat
Penyediaan Jasa Operator Ambulance Air Jumlah bulan jasa operator ambulance air - Bulan - - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - Sekretariat
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan yang
bermutu, terjangkau,
berkeadilan dan merata
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah tenaga kesehatan non PNS Dinas Kesehatan Prov. Kaltara yang diasuransikan BPJS Ketenagakerjaan
Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah dan jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Kalimantan Utara
Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah
Jumlah Rapat rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah
Kalimantan Utara
Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur
Kalimantan Utara
Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan
R2: 15 Unit R4: 6 unit
Kalimantan Utara
Kalimantan Utara
Kalimantan Utara
Tanjung Selor
Kalimantan Utara
Sasaran 1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 3 Unit 3 - 3 100,000,000 3 100,000,000 3 100,000,000 3 100,000,000 3 100,000,000 Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Unit 625,000,000 300,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 Bulan 12 70,000,000 12 100,000,000 12 100,000,000 12 100,000,000 12 100,000,000 12 100,000,000 Sekretariat
75.00 Persen 78.00 680,000,000 80.00 830,000,000 82.00 750,000,000 85.00 600,000,000 87.00 600,000,000 87.00 600,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal 25 Orang 50 680,000,000 50 680,000,000 50 600,000,000 45 450,000,000 45 450,000,000 200 450,000,000 Sekretariat
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 40 Orang - - 40 150,000,000 40 150,000,000 40 150,000,000 40 150,000,000 40 150,000,000 Sekretariat
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 85.00 Persen 85.00 2,620,310,000 85.00 1,555,000,000 85.00 1,300,000,000 80.00 950,000,000 80.00 950,000,000 80.00 950,000,000
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 75 Jenis 135 2,005,000,000 100 1,255,000,000 100 1,000,000,000 75 650,000,000 75 650,000,000 75 650,000,000 Bidang Pelayanan & SDK
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 50 Orang 50 256,800,000 - - - - - - - - - - Bidang Pelayanan & SDK
50 Orang 50 358,510,000 45 300,000,000 45 300,000,000 45 200,000,000 45 200,000,000 45 200,000,000 Bidang Pelayanan & SDK
DAK Kefarmasian Jumlah alat, obat dan perbekalan kesehatan - Jenis - - - - - - 20 100,000,000 20 100,000,000 20 100,000,000 Bidang Pelayanan & SDK
Sasaran 3
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 68.00 Persen 78.00 3,570,479,500 80.00 6,710,000,000 83.00 6,135,000,000 80.00 5,385,000,000 80.00 5,385,000,000 80.00 5,385,000,000
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 500 Orang 850 1,996,079,500 600 3,960,000,000 550 3,460,000,000 500 2,710,000,000 500 2,710,000,000 500 2,710,000,000 Bidang Pelayanan & SDK
- Orang 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Sasaran 2
Revitalisasi Sistem Kesehatan - Unit 50 262,400,000 40 200,000,000 40 200,000,000 40 200,000,000 40 200,000,000 40 200,000,000 Bidang P2P
Peningkatan Kesehatan Masyarakat - Orang 200 338,600,000 150 250,000,000 150 250,000,000 150 250,000,000 125 250,000,000 125 250,000,000
Sasaran 3 200 Orang 200 753,000,000 150 750,000,000 150 750,000,000 110 550,000,000 125 550,000,000 125 550,000,000 Bidang Pelayanan & SDK
Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan yang
bermutu, terjangkau,
berkeadilan dan merata
Kalimantan Utara
Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala
R2: 15 Unit R4: 6 unit
R2: 15 Unit R4: 6
unit
R2: 15 Unit R4: 9 unit
R2: 15 Unit R4: 9 unit
R2: 15 Unit
R4: 9 unit
R2: 15 Unit R4: 9
unit
R2: 15 Unit R4: 9 unit
Tanjung Selor
Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tanjung Selor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Tanjung Selor
Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
Tanjung Selor
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di seluruh puskesmas dan pustu
Bidang Pelayanan & SDK
Jumlah ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan
Kalimantan Utara
Jumlah peserta Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan yang terlatih
Kalimantan Utara
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
Jumlah peserta Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit yang terlatih
Kalimantan Utara
Jumlah masyarakat tidak mampu yang terlantar/tidak tercover BPJS di Kaltara yang dibiayai
Kalimantan Utara
Jumlah kepesertaan JKN bagi penduduk yang didaftarkan oleh Prov. Kaltara melalui Program Kaltara Sehat
Implementasi Regulasi Peraturan KTR (Kawasan Tanpa Rokok), Peraturan Penggunaan Dana Pajak Rokok di Sekolah dan Pelayanan Kesehatan
Kalimantan Utara
Jumlah Jemaah Haji yang memperoleh pembinaan kesehatan embarkasi Kalimantan Utara
Bidang Pelayanan & SDK/Bidang P2P
Kalimantan Utara
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Jumlah pasien pengobatan gratis di wilayah DTPK dan wilayah tertentu
Kalimantan Utara
Sasaran 1
Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan - Kab/Kota 5 220,400,000 5 200,000,000 5 175,000,000 5 175,000,000 5 175,000,000 5 175,000,000 Bidang P2P
- Orang - - 20 200,000,000 20 200,000,000 20 200,000,000 20 200,000,000 20 200,000,000 Bidang P2P
- Dokumen - - 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 Bidang P2P
Pengendalian Penyakit Tidak Menular secara Terpadu 30 Orang - - 30 400,000,000 30 250,000,000 30 250,000,000 30 250,000,000 30 250,000,000 Bidang P2P
Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Puskesmas - - - - - - 40 150,000,000 40 150,000,000 40 150,000,000
Bidang Kesmas
Faskes 1 1 1
Pos UKK 21 21 21
Puskesmas 28 28 28
Jumlah jamaah haji yang diperiksa kebugarannya Orang 300 300 300
Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi 3 RS - - 6 200,000,000 7 300,000,000 8 300,000,000 10 300,000,000 10 300,000,000 Bidang Pelayanan & SDK
Rapat Kerja Kesehatan Daerah Bidang Kesehatan - Dokumen - - 1 400,000,000 1 400,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 Sekretariat
DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Jumlah target dan SPM Kesehatan yang dicapai - Indikator - - - - - - 10 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 Bidang Kesmas
78.00 Persen 78.00 2,264,950,000 78.00 1,400,000,000 78.00 1,075,000,000 78.00 1,025,000,000 78.00 1,025,000,000 78.00 1,025,000,000
5 Media 5 479,500,000 5 600,000,000 5 500,000,000 5 350,000,000 5 350,000,000 5 350,000,000 Bidang Kesmas
5 Kab/Kota 5 285,000,000 5 300,000,000 5 200,000,000 5 200,000,000 5 200,000,000 5 200,000,000 Bidang Kesmas
- Mitra 5 116,800,000 5 200,000,000 5 175,000,000 5 175,000,000 5 175,000,000 5 175,000,000 Bidang Kesmas
- Kegiatan 1 370,650,000 2 300,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 Bidang Kesmas
Sukan Borneo 15 Orang 150 1,013,000,000 100 - - - 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 Bidang Kesmas
Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan yang
bermutu, terjangkau,
berkeadilan dan merata
Jumlah Kab/Kota yang terlatih dalam Tim Gerak Cepat (TGC)
Kalimantan Utara
Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Jiwa bagi Puskesmas dan RS
Jumlah petugas kesehatan jiwa bagi Puskesmas dan Rumah Sakit yang memperoleh peningkatan kapasitas
Kalimantan Utara
Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Jumlah Evaluasi dan Monitoring Program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di Kab/Kota
Kalimantan Utara
Jumlah petugas kesehatan Kab/Kota pengendalian penyakit tidak menular secara terpadu yang memperoleh peningkatan kapasitas
Kalimantan Utara
Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan kerja dasar
Kalimantan Utara
Jumlah fasilitas pemeriksaan TKI Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi standar
Jumlah pos upaya kesehatan kerja (UKK) yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada keluarga masyarakat di wilayah kerjanya
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Kab/Kota yang terakreditasi
Kalimantan Utara
Jumlah dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) yang dihasilkan per tahun
Kalimantan Utara
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS dan pemberdayaan masyarakat
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Jumlah media promosi kesehatan yang dibuat setiap tahun
Kalimantan Utara
Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam peningkatan dan pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan melalui berbagai media
Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana promosi kesehatan
Kalimantan Utara
Peningkatan Kemitraan Terhadap Dunia usaha dan organisasi masyarakat dalam mendukung kesehatan
Jumlah kesepakatan kerjasama dengan dunia usaha & ORMAS dalam mendukung kesehatan
Kalimantan Utara
Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan UKBM menuju Desa Siaga
Jumlah kegiatan kader kesehatan dan UKBM yang berperan serta dalam mendukung program Desa Siaga
Kalimantan Utara
Jumlah partisipan yang mengikuti kegiatan Sukan Borneo
Kalimantan Utara
Sasaran 1
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 79.00 Persen 81.00 1,677,620,000 90.00 1,419,760,000 95.00 1,200,000,000 95.00 900,000,000 95.00 900,000,000 95.00 900,000,000 Bidang Kesmas
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Jumlah penyediaan buffer stock PMT 3 Jenis 3 590,000,000 3 600,000,000 3 500,000,000 3 300,000,000 3 300,000,000 3 300,000,000 Bidang Kesmas
61 Orang 70 526,660,000 60 465,160,000 65 450,000,000 50 350,000,000 55 350,000,000 55 350,000,000 Bidang Kesmas
5 Kab/Kota 5 354,600,000 5 354,600,000 5 250,000,000 5 250,000,000 5 250,000,000 5 250,000,000 Bidang Kesmas
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Dokumen 1 206,360,000 - - - - - - - - - - Bidang Kesmas
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 20.00 Persen 25.00 206,500,000 32.00 300,000,000 40.00 300,000,000 40.00 300,000,000 40.00 300,000,000 40.00 300,000,000
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat - Kab/Kota - - 5 150,000,000 5 150,000,000 5 150,000,000 5 150,000,000 5 150,000,000 Bidang Kesmas
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 5 Kab/Kota 5 206,500,000 5 150,000,000 5 150,000,000 5 150,000,000 5 150,000,000 5 150,000,000 Bidang Kesmas
Sasaran 2
70.00 Persen 65.00 893,000,000 70.00 2,600,000,000 75.00 1,500,000,000 75.00 1,350,000,000 75.00 1,350,000,000 75.00 1,350,000,000
57 Faskes - - 62 750,000,000 62 500,000,000 55 350,000,000 62 350,000,000 62 350,000,000 Bidang P2P
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 4 Kab/Kota - - 3 600,000,000 3 300,000,000 3 300,000,000 3 300,000,000 3 300,000,000 Bidang P2P
Peningkatan imunisasi Jumlah Kab/Kota mendapat imunisasi dasar lengkap 5 Kab/Kota - - 5 350,000,000 5 250,000,000 5 250,000,000 5 250,000,000 5 250,000,000 Bidang P2P
5 Kab/Kota 5 383,400,000 5 500,000,000 5 250,000,000 5 250,000,000 5 250,000,000 5 250,000,000 Bidang P2P
5 Kab/Kota 5 509,600,000 5 400,000,000 5 200,000,000 5 200,000,000 5 200,000,000 5 200,000,000 Bidang P2P
Sasaran 1
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar 40.00 Persen 53.00 1,319,000,000 57.00 1,000,000,000 62.00 900,000,000 60.00 700,000,000 700,000,000 700,000,000
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi 3 Unit 28 579,000,000 18 250,000,000 18 250,000,000 15 250,000,000 15 250,000,000 15 250,000,000 Bidang Pelayanan & SDK
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 5 Kab/Kota 5 740,000,000 5 750,000,000 5 650,000,000 5 450,000,000 5 450,000,000 5 450,000,000 Bidang Pelayanan & SDK
Sasaran 3
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 50.00 Persen 65.00 1,068,000,000 60.00 650,000,000 58.00 550,000,000 58.00 400,000,000 58.00 400,000,000 58.00 400,000,000
Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan yang
bermutu, terjangkau,
berkeadilan dan merata
Cakupan Perbaikan Status Gizi Masyarakat, Prevalensi Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Gizi Lebih
Kalimantan Utara
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Jumlah petugas kesehatan yang memperoleh pelatihan penanggulangan masalah gizi masyarakat
Kalimantan Utara
Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Jumlah Kab/Kota yang mengikuti lomba keluarga sadar gizi
Kalimantan Utara
Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kalimantan Utara
Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan SAMIJAGA (Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga) sehat, sanitasi, dan lingkungan sehat
Jumlah Kab/Kota yang diikutsertakan pertemuan evaluasi program Kesehatan Lingkungan
kalimantan Utara
Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan Kab/Kota Sehat
kalimantan Utara
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes) penyakit-penyakit menular yang tertangani
Kalimantan Utara
Jumlah Kab/Kota penyakit endemik/epidemik di Kab/Kota
Kalimantan Utara
Kalimantan Utara
Peningkatan surveilance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Jumlah kegiatan perningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah
Kalimantan Utara
Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan pencegahan dan pemberantasan penyakit
Jumlah petugas kesehatan TB yang memperoleh peningkatan kapasitas
Kalimantan Utara
Kalimantan Utara
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan verifikasi dan pendampingan tenaga kesehatan teladan
Kalimantan Utara
Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat kurang mampu
Sasaran 3
Pelayanan operasi katarak 2 Kab Kab/Kota 4 Kab 693,000,000 - - - - - - - - - - Bidang P2P
Pelayanan operasi bibir sumbing 2 Kab Kab/Kota 4 Kab 375,000,000 - - - - - - - - - - Bidang P2P
- Kab/Kota - - 4 Kab 650,000,000 4 Kab 550,000,000 4 Kab 400,000,000 4 Kab 400,000,000 4 Kab 400,000,000 Bidang P2P
Sasaran 1
- Persen - - 65.00 850,000,000 70.00 750,000,000 68.00 550,000,000 66.00 550,000,000 66.00 550,000,000
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit - Unit - - 50 850,000,000 50 750,000,000 46 550,000,000 48 550,000,000 48 550,000,000 Bidang Pelayanan & SDK
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 68.00 Persen 72.00 247,300,000 85.00 850,000,000 85.00 800,000,000 85.00 800,000,000 85.00 800,000,000 85.00 800,000,000
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 30 Orang 30 247,300,000 30 250,000,000 30 300,000,000 30 300,000,000 30 300,000,000 30 300,000,000 Bidang Kesmas
Peningkatan pelayanan kesehatan anak usia neonatus 30 Orang - - 30 300,000,000 30 250,000,000 30 250,000,000 30 250,000,000 30 250,000,000 Bidang Kesmas
Pembinaan pelayanan kesehatan anak balita Jumlah peserta pelayanan kesehatan anak balita 30 Orang - - 30 300,000,000 30 250,000,000 30 250,000,000 30 250,000,000 30 250,000,000 Bidang Kesmas
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 50.00 Persen 52.00 179,300,000 55.00 200,000,000 55.00 200,000,000 55.00 200,000,000 55.00 200,000,000 55.00 200,000,000
Pelayanan kesehatan Lansia 35 Orang 30 179,300,000 35 200,000,000 35 200,000,000 35 200,000,000 35 200,000,000 35 200,000,000 Bidang Kesmas
50.00 Persen 55.00 1,413,720,000 80.00 1,950,000,000 70.00 1,500,000,000 70.00 1,400,000,000 75.00 1,400,000,000 75.00 1,400,000,000
Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 82,74 Persen 85.00 87.00 95.00 97.00 98.00 98.00
Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K4) 79,58 Persen 82.00 86.00 87.00 88.00 90.00 90.00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Reproduksi 65 Orang - - 65 300,000,000 65 250,000,000 65 250,000,000 65 250,000,000 65 250,000,000 Bidang Kesmas
65 Orang 65 1,130,000,000 65 350,000,000 65 250,000,000 65 250,000,000 65 250,000,000 65 250,000,000 Bidang Kesmas
Pembinaan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak 7 Jenis - - 10 500,000,000 10 450,000,000 7 350,000,000 7 350,000,000 7 350,000,000 Bidang Kesmas
Pelayanan Kesehatan Ibu 1 Dokumen 1 283,720,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 Bidang Kesmas
- Dokumen - - 1 500,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 Bidang Kesmas
Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan yang
bermutu, terjangkau,
berkeadilan dan merata
Jumlah Kab/Kota penduduk miskin mendapatkan pelayan kesehatan terhadap gangguan indera dan fungsi pendengaran
Kalimantan Utara
Jumlah Kab/Kota penduduk miskin mendapatkan pelayan kesehatan terhadap gangguan indera dan fungsi pendengaran
Kalimantan Utara
Pengendalian dan Penanggulangan Gangguan Indera dan Fungsi Pendengaran Secara Terpadu
Jumlah Kab/Kota mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap gangguan indera dan fungsi pendengaran
Kalimantan Utara
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
Jumlah Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang diadakan
Kalimantan Utara
Persentase puskesmas yang melaksanakan SDIDTK (Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang)
Jumlah Peserta Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Kalimantan Utara
Jumlah Peserta Pelatihan pelayanan kesehatan anak usia neonatus
Kalimantan Utara
Kalimantan Utara
Persentase akses dan upaya pelayanan kesehatan lansia
Jumlah peserta kegiatan pelayanan kesehatan lansia di Kab/Kota
Kalimantan Utara
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak
Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan
Jumlah peserta pelatihan pelayanan pada Wanita Usia Subur (WUS) dan Ibu Hamil (Bumil) sesuai standar
Kalimantan Utara
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Program Ibu Bersalin dan Nifas
Jumlah peserta pelatihan pelayanan kesehatan pada ibu bersalin dan nifas sesuai standar
Kalimantan Utara
Jumlah dukungan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak sesuai standar
Kalimantan Utara
Jumlah laporan Evaluasi program kesehatan ibu terintegrasi
Kalimantan Utara
Penguatan sistem informasi bagi program kesehatan ibu dan anak di Provinsi Kalimantan Utara
Jumlah laporan Pemetaan capaian indikator kesehatan ibu dan anak di Prov. Kaltara
Kalimantan Utara
Sasaran 1
25.00 Persen - - 62.00 100,000,000 62.00 100,000,000 62.00 100,000,000 62.00 100,000,000 62.00 100,000,000
Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi 1300 Orang - - 700 100,000,000 650 100,000,000 600 100,000,000 500 100,000,000 100,000,000 Bidang Pelayanan & SDK
UPT. INSTALASI FARMASI PROVINSI - - - 2,454,800,000 2,454,800,000 2,454,800,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - ### - - - - - - 85.00 1,548,000,000 87.00 1,548,000,000 87.00 1,548,000,000 Sekretariat
Sasaran 1
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yg dikirim - - - - - - - - 1200 75,000,000 1200 75,000,000 1200 75,000,000 Sekretariat Tanjung Selor
Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik - - - - - - - - 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 Sekretariat Tanjung Selor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - - - - - - - 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 Sekretariat Tanjung Selor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor - - - - - - - - 12 100,000,000 12 100,000,000 12 100,000,000 Tanjung Selor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - - - - - - - 12 373,000,000 12 373,000,000 12 373,000,000 Sekretariat Tanjung Selor
- - - - - - - - 150 100,000,000 150 100,000,000 150 100,000,000 Sekretariat Tanjung Selor
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - - - - - 100 200,000,000 120 200,000,000 120 200,000,000 Sekretariat Tanjung Selor
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan - - - - - - - - 5000 200,000,000 4850 200,000,000 4850 200,000,000 Sekretariat Tanjung Selor
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - ### - - - - - - 80.00 906,800,000 80.00 906,800,000 80.00 906,800,000
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan - - - - - - - - 75 650,000,000 75 650,000,000 75 650,000,000 Bidang Pelayanan & SDK
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan - - - - - - - - 50 256,800,000 50 256,800,000 50 256,800,000 Bidang Pelayanan & SDK
Total Pagu Anggaran 38,578,405,000 37,173,285,257 36,856,404,045 33,972,510,833 34,339,981,764 34,339,981,764
Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan yang
bermutu, terjangkau,
berkeadilan dan merata
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai surat tanda registrasi tenaga kesehatan
Standarisasi tenaga kesehatan di fasilitasi pelayanan kesehatan
Kalimantan Utara
Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan yang
bermutu, terjangkau,
berkeadilan dan merata
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah dan jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di seluruh puskesmas dan pustu
Bidang Pelayanan & SDK
Jumlah ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan
Kalimantan Utara
Jumlah peserta Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan yang terlatih
Kalimantan Utara
133
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan
suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai
indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan
pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi
kewajiban pemerintah dalam pertanggungjawaban keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu,
sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintah
dalam melihat efektifitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan
maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.
Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian dan pelaporan
kinerja pemerintah,maka disusunlah Indikator kerja yang mencerminkan
capaian kinerja suatu lembaga pemerintah yang sistematis. Indikator
Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat
secara nyata dihitung dan diukur karena digunakan sebagai dasar
dalam penilaian atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pasca kegiatan
selesai dan berfungsi. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan) yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja
secara langsung yang menunjukkan capaian Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan) dalam
lima tahun kedepan. Indikator ini digali dari arah kebijakan dan
kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan
fugsi Rumah Sakit sebagai penyelenggara bidang kesehatan.
Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan UPTD Dinas Kesehatan
(RSUD Tarakan) memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran
RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Keselarasan ini terletak pada tujuan
ke tiga yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang
Cerdas, Terampil, Berakhlak Mulia, Serta Berdaya Saing Tinggi dengan
134
sasaran Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sehingga
tujuan dan sasaran Renstra akan sebanding dengan tujuan dan
sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.
Indikator pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara dijabarkan sebagaimana tabel berikut:
Tabel. 7.1Indikator Sasaran dan Program Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021
No. Indikator
KondisiKinerjapadaawal
periodeRPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2020(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.Usia Harapan Hidup
7273,3
574 74,80 75 77
2.Angka Kematian Ibu per 100.000kelahiran
300 280 240 220 200 160
3.Angka Kematian Bayi per 1000kelahiran hidup.
21 20 18 17 10 15
4.Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk
1000 4,5 4 3 2 1
5.Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
45 44 43 42 41 40
6. Penemuan kasus baru TB Paru 65 67 67 66 67 67
8.Persentase pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin
60 70 80 90 100 100
Sedangkan Indikator kinerja utama UPTD Dinas Kesehatan (RSUDTarakan) dijabarkan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 6.2Indikator Kinerja Utama RSUD Tarakan
NO Indikator
KondisiKinerja padaawal periodeRPJMD 2017
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Angka kematian bayi 13,00 (2015) 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 7,00
2 Angka kematian balita 2,53 (2015) 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,40
3Angka kematian ibu melahirkan 126,6 (2015) 120,00 114,0
0 108,00 102,00 98,00 94,00 94,00
4 Angka usia harapan hidup 71,80 (2013) 71,90 72,00 72,10 72,20 72,30 72,40 72,40
136
BAB VIII
PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Utara dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan) 5 (lima) tahun kedepan
2016 – 2021 dan berpedoman dari Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Utara
yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Departemen Kesehatan RI
2015-2019. Renstra ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan
memfokuskan upaya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan UPTD
Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan) menghadapi tantangan pembangunan
Dinas Kesehatan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan) di Provinsi
Kalimantan Utara yang semakin kompleks.
Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Utara dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan) dalam 5 tahun ke depan.
Pada akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra
ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan
kerjasama demi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta Dinas
Kesehatan Provinisi dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan) dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di
Provinsi Kalimantan Utara.
Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara dan UPTD Dinas Kesehatan (RSUD Tarakan) tahun
2016 – 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu
mendorong pencapaian visi Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021:
”BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA
2020 MANDIRI, AMAN DAN DAMAI DENGAN DIDUKUNG
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA”
Tanjung Selor, Desember 2018 KEPALA DINAS KESEHATAN
Usman, SKM, M.KesPembina Tk. I, IV/b
NIP 19680817 199312 1 004