Upload
phamdien
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha atas tersusunnya Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun
2015.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini telah mengacu pada
Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat selama
Tahun 2015 yang disesuaikan dengan RKT yang telah dirumuskan sebelumnya.
Kami menyadari bahwa materi LKIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa
masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan
maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya.
Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKIP antor Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bontang Tahun 2015.
Bontang, 04 Februari 2016
Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bontang
Hj. Kistari, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19660127 198607 2 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................................................. i
DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................................................... iii
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 1
1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI ......................................................................................... 1
2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................................... 1
3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .................................................................................................... 2
4. PEMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI ORGANISASI .................. 2
5. STRUKTUR ORGANISASI ................................................................................................................. 3
6. SUMBER DAYA MANUSIA ............................................................................................................. 4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ............................................................................ 5
1. RENCANA STRATEGIS ................................................................................................................... 5
1.1. VISI ........................................................................................................................................... 5
1.2. MISI .......................................................................................................................................... 5
1.3. TUJUAN .................................................................................................................................... 7
1.4. SASARAN .................................................................................................................................. 8
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ............................................................................................... 8
3. PERJANJIAN KERJA ....................................................................................................................... 9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................... 11
1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .............................................................................................. 11
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.................................................................................... 11
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.............................................................................................. 12
2. REALISASI ANGGARAN .............................................................................................................. 24
BAB IV. PENUTUP .............................................................................................................................. 26
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dalam fungsi dan urusan yang
menjadi kewenangannya, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerja secara
profesional dan proporsional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan
kinerjanya tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2011 – 2016. Berdasarkan RENSTRA tersebut
diharapkan telah tergambar rencana kerja yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota
Bontang Tahun 2015 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian visi dan misi Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bontang selama tahun anggaran 2015. Dalam penyusunannya Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja
yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berdasarkan pada Keputusan
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang (KPM) No. 01 Tahun 2015.
Untuk menghitung capaian kinerja yang telah dilakukan atas Indikator Kinerja Utama
yang ada, di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang memiliki capaian kinerja
rata-rata sebesar 100%. Hasil capaian yang ada diharapkan mampu menjadi sumber
informasi serta menjadi sumber referensi yang efektif bagi perbaikan serta optimalisasi kinerja
Kantor Pemberdayaan Masyarakat khususnya dan Pemerintah Kota Bontang pada
umumnya, yang selanjutnya mampu mendukung cita-cita nasional dalam rangka
mewujudkan reformasi birokrasi di semua lini.
Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses
penyusunan LKIP Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2015 ini, kami
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya.
Bontang, 04 Februari 2016
Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bontang
Hj. Kistari, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19660127 198607 2 001
iv
NIP. 19660127 198607 2 001
v
1
BAB I. PENDAHULUAN
1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI
Kantor Pemberdayaan Mayarakat Kota Bontang merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Kota Bontang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Dasar pembentukan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,
telah ditetapkan pula Struktur Organisasi Kantor Pembedayaan Masyarakat Kota
Bontang.Adapun Struktur Organisasi dalam Peraturan Daerah tersebut terdiri dari :
1. Kepala Kantor
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan
4. Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat dan Tehnologi Tepat Guna
5. Jabatan Fungsional
2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 46 tahun 2012Tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota
Bontang dipimpin oleh Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
pemberdayaan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud diatas, Kepala Kantor
mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Perencanaan dan pelaporan kerja dan kegiatan;
3. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
2
penyelenggaraan urusan umum;
4. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan keuangan;
5. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan kepegawaian dan diklat internal kantor;
6. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan keprotokolan;
7. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
8. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan teknologi tepat guna;
9. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan penanggulangan kemiskinan;
10. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan;
11. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
lingkup bidang tugasnya.
3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Aspek strategis Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
sesuai dengan Rencana Strategis 2011 – 2016 adalah :
1) Kebutuhan Rumah Layak Huni
2) Kebutuhan Pangan bagi Rumah Tangga Miskin
3) Peningkatan SDM Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK dan RT)
4) Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
5) Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
4. PEMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)YANG DIHADAPI ORGANISASI
Permasalahan Utama yang dihadapi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota
Bontang pada saat ini adalah :
1. Masih besarnya jumlah angka kemiskinan di Kota Bontang, berdasarkan data Tahun
2010 ada 8.348 KK Miskin atau 33.525 jiwa;
3
2. Belum berfungsinya secara optimal lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam ikut
serta memotivasi dan menggerakkan partisipasi dan keswadayaan Masyarakat;
3. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya, teknologi, sumber
permodalan untuk meningkatkan pengembangan usaha ekonomi produktif;
4. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Rumah Tangga Miskin;
5. Masih banyak Rumah Tangga Miskin yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.
5. STRUKTUR ORGANISASI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BONTANG
(Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008)
KEPALA KANTOR
JABATAN FUNGSIONAL
KASUBBAG TATA USAHA
KASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
KASI PARTISIPASI
MASYARAKAT & TTG
4
6. SUMBER DAYA MANUSIA
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang memiliki Sumber Daya Manusia
per 31 Desember 2015 berjumlah 14 orang PNS dan 8 orang tenaga Non PNS. Adapun
14 orang PNS tersebut berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Pangkat/Gol. Ruang Jenis
Kelamin
Pendidikan Jumlah
Pegawai
IV III II Non
PNS
L P S1 D3 SLTA SLTP SD
1 5 8 8 13 9 7 2 13 - - 22
5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
1. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis yang digunakan sebagai dasar penyusunan LKIP Tahun 2015
adalah Dokumen Rencana Strategis Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
Tahun 2011 – 2016.
Berdasarkan peran dan mandat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 46 tahun 2012, Tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, yang dijabarkan pada tugas
pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan, dirumuskanlah Visi Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bontangsebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di
masa depan.
1.1. VISI
Visi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang adalah :
“ MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT MENUJU MASYARAKAT BONTANG
YANG MAJU DAN SEJAHTERA ”
Hakekat dari Visi tersebut adalah kemandirian masyarakat merupakan suatu
kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan
lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada
padanya yang difasilitasi oleh pemerintah daerah serta seluruh pelaku
pemberdayaan masyarakat.
1.2. MISI
Untuk mewujudkan Visi Kantor Pemberdayan Masyarakat Kota Bontang
ditetapkan Misi. Misi merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/ Lembaga
menjadi ada atau diadakan dan harus diemban oleh setiap Instansi/ Lembaga agar
tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien.
6
Bertolak dari visi Kantor Pemberdayaan Masyarakat tersebut, diharapkan
Kantor Pemberdayaan Masyarakat dapat menjadi inspirator, fasilitator dan motor
penggerak Pemberdayaan Masyarakat. Dengan demikian peran Kantor
Pemberdayaan Masyarakat kedepan adalah mengembangkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan agar secara
bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri,
maka Misi Kantor Pemberdayan Masyarakat Kota Bontang adalah sebagai berikut :
Misi Pertama merupakan upaya Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan.
Misi kedua merupakan upaya Kantor Pemberdayaan Masyarakat dalam
mewujudkan tatanan kehidupan sosial,budaya, masyarakat yang maju dan dinamis
melalui pelestarian adat istiadat budaya lokal.
Misi ketiga merupakan upaya Kantor Pemberdayaan Masyarakat dalam
mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat dan keluarga serta penguatan
lembaga sosial ekonomi masyarakat.
1. Pemantapan kelembagaan dan pengembangan partisipasi serta
keswadayaan masyarakat
2. Pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat
3. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) sesuai dengan
kebutuhan masyarakat
7
Misi keempat merupakan usaha Kantor Pemberdayaan Masyarakat dalam
pengembangan dan pemantapan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta
pendayagunaan teknologi Tepat Guna (TTG) untuk meningkatkan produktifitas
usaha masyarakat.
Misi kelima merupakan upaya Kantor Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyiapan
Data Profil Kelurahan secara berjenjang.
Misi keenam merupakan upaya Kantor Pemberdayaan Masyarakat dalam
peningkatan taraf hidup masyarakat yang dengan terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat antara lain kebutuhan pangan, sandang dan papan.
1.3. TUJUAN
Tujuan dan indikator tujuan Kantor Pemberdayaan Masyarakat yang telah
ditetapkan meliputi :
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN
1 Mewujudkan peningkatan
kesejahteraan Rumah Tangga Miskin
1. Peningkatan keterampilan
bagi RTM
2. Berkurangnya RTM di Kota
Bontang
2 Meningkatkan tempat tinggal yang
layak huni
Berkurangnya rumah tidak layak
huni diKota Bontang
5. Pemantapan penyelenggaraan pemerintah kelurahan
6. Percepatan pengentasan kemiskinan
8
3 Penguatan lembaga
kemasyarakatan dalam rangka
meningkatkan peran serta dalam
pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat
1. Peningkatan Kapasitas SDM
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan (LPM,TP.PKK,
dan Pengurus RT)
2. Meningkatnya Rasa Gotong
Royong di Masyarakat
3. Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan
4. Meningkatnya kapasitas kader
pemberdayaan masyarakat
1.4 SASARAN
Sasaran strategis Kantor Pemberdayaan Masyarakat tahun 2011-2016 adalah
sebagai berikut :
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
1. Meningkatnya keterampilan Rumah
Tangga Miskin
Persentase Peningkatan
Keterampilan Warga Miskin
2. Terwujudnya Rumah Layak Huni Persentase Rumah Layak Huni
3. Meningkatnya peran serta dan
keberdayaan Masyarakat
Persentase Posyandu Aktif
Persentase PKK Aktif
Persentase LPM Berprestasi
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Kantor Pemberdayaan Masyarakat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagai alat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan /atau sasaran yang dapat
digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa depan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai
berikut :
NO SASARAN IKU
1. Meningkatnya keterampilan Rumah
Tangga Miskin
Persentase Peningkatan Keterampilan
Warga Miskin
2. Terwujudnya Rumah Layak Huni Persentase Rumah Layak Huni
3. Meningkatnya peran serta dan
keberdayaan Masyarakat
Persentase Posyandu Aktif
Persentase PKK Aktif
Persentase LPM Berprestasi
9
3. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya.Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas,transparansi dan Kinerja Aparatur; sebagai wujud nyata antara penerima
amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ; dan menciptakan tolak ukur kinerja sebagai
dasar evaluasi kinerja aparatur.
Kantor Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan perubahan Perjanjian
Kinerja tahun 2015 untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran strategis.
Perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya
keterampilan Rumah
Tangga Miskin
Persentase Peningkatan
Keterampilan Warga
Miskin
11,47 %
2. Terwujudnya Rumah Layak
Huni
Persentase Rumah Layak
Huni
17,96 %
3. Meningkatnya peran serta
dan keberdayaan
Masyarakat
Persentase Posyandu Aktif 100 %
Persentase PKK Aktif
100 %
Persentase LPM
Berprestasi
6,7 %
10
Rincian program dan Kegiatan dalam Perjanjian Kiner ja Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Tahun 2015 adalah sebagai ber ikut :
1. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PMKS
LAINNYA dengan rincian kegiatan :
1.1 Fasilitasi Perbaikan Atap, Lantai dan Dinding Keluarga Miskin;
1.2 Pelatihan Tata Boga;
1.3 Pengembangan Usaha Masyarakat.
2. PROGRAM PELATIHAN BAGI RUMAH TANGGA MISKINdengan rinciankegiatan sebagai
berikut :
2.1 Peningkatan SDM Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga;
2.2 Peningkatan SDM Tenaga Kerja Sopir;
2.3 Peningkatan SDM bagi Masyarakat yang Belum Bekerja.
3. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT dengan rinciankegiatan sebagai
berikut :
1.1 Pembinaan dan Pelatihan LPM;
2.2 Pembinaan dan Pelatihan PKK. (Sekretariat PKK);
2.3 Pembinaan dan Pelatihan PKK. (Pokja I);
2.4 Pembinaan dan Pelatihan PKK. (Pokja II);
2.5 Pembinaan dan Pelatihan PKK. (Pokja III);
2.6 Pembinaan dan Pelatihan PKK. (Pokja IV);
11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang adalah
perwujudan kewajiban Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai degan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat diukur berdasarkan Tingkat Capaian
Sasaran dan indikator kinerja sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada
program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Capaian Sasaran
dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan
dengan realisasinya.
Tabel dibawah ini memberikan informasi tentang capaian kinerja yang sudah diperoleh
Kantor Pemberdayaan Masyarakat selama tahun 2015:
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2015
Target Realisasi
%
Capai
an
(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6)
1.
Meningkatnya
Keterampilan
Rumah Tangga
Miskin
Persentase
PeningkatanKeter
ampilan Warga
Miskin
% 11,47 11,47 100
12
2. Terwujudnya
rumah layak huni
Persentase rumah
layak huni
%
17,96
17,96 100
3.
Meningkatnya
peran serta dan
keberdayaan
Masyarakat
1. Persentase
Posyandu Aktif % 100 100 100
2. Persentase PKK
Aktif % 100 100 100
3. Persentase LPM
Berprestasi % 6,7 46,66 696%
2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KETERAMPILAN RUMAH TANGGA MISKIN
Pencapaian sasaran Strategis 1 diukur melalui indikator kinerja sbb :
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1
No
Indikator Kinerja
Satuan
Tahun 2015
Target
Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Persentase Peningkatan
Keterampilan Warga Miskin % 11,47 11,47 100
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran strategis 1 Pada
Tahun 2015 dibandingkan rentang waktu tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut
:
No Indikator Kinerja Satuan
%
Capaian
2013
%
Capaian
2014
Realisasi
2013
Realisasi
2014
Realisasi
2015
%
Capaian
2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
Persentase
Peningkatan
Keterampilan
Warga Miskin
% - - - -
11,47
100%
13
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sasaran strategis 1 Pada Tahun 2015
dibandingkan rentang waktu tahun 2011,2012, 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut
:
No Indikator Kinerja Satuan
Realisasi
2011
Realisasi
2012
Realisasi2
013
Realisasi2
014
Realisasi
2015
Target
RPJMD/RENSTRA
2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
Persentase
Peningkatan
Keterampilan
Warga Miskin
% 24,96% 35,76 - - 11,47
11,47
Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 adalah
Sasaran ke-1 “Meningkatnya Keterampilan Rumah Tangga Miskin” diukur melalui
indikator “Persentase Peningkatan Keterampilan Warga Miskin .”
- Target Warga Miskin yang akan dilatih selama 5 Tahun sebanyak 741
- Pada Tahun 2011 Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mengikuti pelatihan
keterampilan adalah sebanyak 185 Orang yang diselenggarakan melalui
beberapa Pelatihan antara lain : Pelatihan Operator Komputer, Pelatihan
Menjahit Tingkat Dasar, Pelatihan Menjahit Tingkat Lanjut, Pelatihan Bengkel
Sepeda Motor, Pelatihan Tata Boga, Pelatihan Perbaikan Mesin Perahu,
Pelatihan Sopir, dan Pelatihan Hasil Laut.
- Pada Tahun 2012 Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mengikuti pelatihan
keterampilan adalah sebanyak 265 Orang yang diselenggarakan melalui
beberapa Pelatihan antara lain : Pelatihan Las Dasar, Pelatihan Sopir,
Pelatihan Tata Boga, Pelatihan Tata Rias dan Pelatihan Menjahit
- Pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 tidak ada kegiatan Pelatihan Keterampilan
Rumah Tangga miskin di Kantor Pemberdayaan Masyarakat karena pada
saat asistensi Pelatihan Keterampilan diputuskan dilaksanakan di SKPD Teknis.
- Pada Tahun 2015 ada beberapa Pelatihan keterampilan yang dilaksanakan
oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat antara lain Peningkatan SDM
Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga, Peningkatan SDM Tenaga Kerja
Sopir, Peningkatan SDM bagi Masyarakat yang belum bekerja dan Pelatihan
Tata Boga dengan target sasaran sebanyak 85 orang, dan jumlah rumah
tangga miskin yang mengikuti pelatihan Keterampilan sebanyak 85 orang
14
,dari berbagai kegiatan Pelatihan Keterampilan yang dilaksanakan Pelatihan
Tenaga Kerja Sopir memiliki peminat yang paling banyak hal ini disebabkan
kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja sopir selain mendapatkan pelatihan para
peserta juga mendapatkan Surat Izin Mengemudi dan juga banyaknya
permintaan tenaga kerja sopir didunia usaha baik diperusahaan besar
maupun usaha kecil, sehingga pada tahun 2016 kegiatan ini dapat
dilaksanakan kembali agar dapat meningkatkan keterampilan anggota
Rumah Tangga Miskin. Kegiatan Pelatihan Peningkatan SDM Tenaga Kerja
Pembantu Rumah Tangga (Baby Sitter) kurang diminati oleh warga
masyarakat karena Pelatihan tersebut terbilang baru di Kota Bontang
sehingga masyarakat belum memahami manfaat yang akan didapat setelah
mengikuti Pelatihan.
- Kendala – kendala yang dihadapi selama melaksanakan pelatihan antara
lain :
1. Pendidikan RTM yang rendah sehingga pada saat mengikuti
Pelatihan kurang disiplin, tidak adanya etos kerja dan agak malas
mengikuti pelajaran ketika didalam kelas.
2. Informasi Pelatihan RTM belum sepenuhnya tersampaikan (informasi
hanya diketahui segelintir orang (Orang yang dekat dengan Ketua
RT)
3. Setelah Pelatihan tidak ada kelanjutan (Pendampingan) sehingga
hasil yang ingin dicapai murang maksimal
- Altenative Solusi yang dilakukan :
1. Perlunya pembinaan mental dan spiritual kepada RTM
2. Penyampaian informasi tidak hanya melalui kelurahan dan RT melalui
pemasangan spanduk dan Banner
3. Perlunya pendampingan setelah pelatihan.
15
SASARAN 2 : TERWUJUDNYA RUMAH LAYAK HUNITER
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2
No
Indikator Kinerja
Satuan
Tahun 2015
Target Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Persentase Rumah
Layak Huni % 17,96 17,96 100
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran strategis 2 Pada
Tahun 2015 dibandingkan rentang waktu tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai
berikut :
No Indikator Kinerja Satuan
%
Capaian
2013
%
Capaian
2014
Realisasi
2013
Realisasi
2014
Realisasi
2015
%
Capaian
2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
Persentase
Rumah Layak
Huni
% 100 100 14,97 17,96
17,96
100%
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sasaran strategis 2 Pada Tahun 2015
dibandingkan rentang waktu tahun 2011,2012, 2013 dan 2014 serta target
RPJMD/Renstra adalah sebagai berikut :
185
265
- -
85
-
100
200
300
2011 2012 2013 2014 2015
RTM yang mengikuti Pelatihan
RTM yang mengikuti Pelatihan
16
No Indikator Kinerja Satuan
Realisasi
2011
Realisasi
2012
Realisasi2
013
Realisasi2
014
Realisasi
2015
Target
RPJMD/RENSTRA
2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
Persentase
Rumah Layak
Huni
% 14,97% 13,17 14,97 17,96 17,96
Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 adalah
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Persentase Rumah
Layak Huni. Target Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni pada Tahun
2015 sebanyak30 rumah atau sebesar 17,96% dan terealisasi 17,96% maka nilai
capaian sebesar 100% atau terealisasi sebanyak 30 Rumah. Jumlah bantuan Atap,
Lantai dan Dinding Tahun 2014 dan Tahun 2015 terealisasi sebesar 30 rumah atau
100%, sasaran tersebut dilaksanakan melaluiPemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya dan dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan
yaitu : Kegiatan Fasilitasi Perbaikan Atap, Lantai dan Dinding Keluarga Miskin,
pencapaian sasaran sesuai dengan indikator terlaksana 100%. Pencapaian ini sesuai
dengan Misi 6 Kantor Pemberdayaan Masyarakat “Percepatan Pengentasan
Kemiskinan”.
Target Rumah Tidak Layak yang akan direhab selama 5 Tahun sebanyak 167 Rumah
Pada Tahun 2011 Persentase realisasi rumah layak huni sebesar14,9% atau sebanyak
25 rumah dari total 167 rumah tidak layak huni
Pada Tahun 2012 Persentase Realisasi Rumah Layak Huni sebesar 13,17% atau
sebanyak 22 rumah dari total 167 rumah tidak layak huni, sehingga total rumah yang
diperbaiki sampai dengan tahun 2012 sebanyak 47 Rumah atau sebesar 28%. Target
Rumah Layak Huni yang akan direhab pada Tahun 2012 sebanyak 23 rumah dan
terealisasi hanya 22 rumah,jadi untuk pencapaiannya terealisasi hanya 95% karena
ada 1 rumah yang lahannya termasuk hutan lindung.
Pada Tahun 2013 Persentase Realisasi Rumah Layak Huni sebesar 14,97% atau
sebanyak 25 rumah dari total 167 rumah tidak layak huni, sehingga total rumah yang
diperbaiki sampai dengan tahun 2013 sebanyak 72 rumah atau sebesar 43% Target
Rumah Layak Huni yang akan direhab pada Tahun 2013 sebanyak 25 rumah dan
terealisasi seluruhnya jadi untuk pencapaiannya terealisasi 100%.
Pada Tahun 2014 Persentase Realisasi Rumah Layak Huni sebesar 17,96% atau
sebanyak 30 rumah dari total 167 rumah yang tidak layak huni, sehingga total rumah
17
yang diperbaiki sampai dengan tahun 2014 sebanyak 102 rumah atau sebesar 61%.
Target Rumah Layak Huni yang akan direhab pada Tahun 2014 sebanyak 30 rumah
dan terealisasi seluruhnya .jadi untuk pencapaiannya terealisasi 100%.
Pada Tahun 2015 Persentase Realisasi Rumah Layak Huni sebesar 17,96% atau
sebanyak 30 rumah dari total 167 rumah yang tidak layak huni, sehingga total rumah
yang diperbaiki sampai dengan tahun 2015 sebanyak 132 rumah atau sebesar 79%.
Target Rumah Layak Huni yang akan direhab pada Tahun 2015 sebanyak 30 rumah
dan terealisasi seluruhnya .jadi untuk pencapaiannya terealisasi 100%
Jumlah Rumah Tidak layak huni yang telah direhab menjadi rumah layak huni dari
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebanyak 132 Rumah sehingga masih
tersisa sebanyak 35 Rumah yang belum direhab. Penyaluran bantuan Atap, Lantai
dan Dinding(ALADIN) untuk Rumah Tangga Miskin sejauh ini tepat sasaran karena
disalurkan dengan beberapa persyaratan antara lain : penerima bantuan ALADIN
adalah Rumah Tangga Miskin yang berdomisili minimal 5 Tahun di Kota Bontang,
Tanah dan rumah adalah milik sendiri /bukan penyewa dan terdaftar sebagai
Rumah Tangga Miskin Kota Bontang.
Kendala-kendala yang dihadapi selama melaksanakan bantuan ALADIN :
1. Data usulan penerima sering berubah –ubah
2. Tidak tersedianya tenaga teknis intern untuk membuat RAB
3. Banyaknya Rumah yang belum memiliki surat tanah
4. Keterbatasan anggaran
Alternative Solusi :
1. Melakukan Koordinasi Kembali ke Kelurahan-Kelurahan penerima program
ALADIN.
2. Penghitungan RAB dilakukan oleh TimTeknis dari Dinas Pekerjaan Umum
3. Membuat surat keterangan kepemilikan yang ditanda tangani oleh Lurah
diketahui Camat.
4. Memprioritaskan berdasarkan Tingkat kerusakan
18
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERAN SERTA DAN KEBERDAYAAN MASYARAKATTER
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3
No
Indikator Kinerja
Satuan
Tahun 2015
Target Realisasi Persentase
Capaian (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Persentase
Posyandu Aktif % 100 100 100
2 Persentase PKK Aktif % 100 100 100
3 Persentase LPM
Berprestasi % 6,7 46,66 696%
14.9713.17
14.97
17.96 17.96
0
5
10
15
20
2011 2012 2013 2014 2015
Prosentase Rumah Layak Huni
Rumah Layak Huni
19
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran strategis 3 Pada
Tahun 2015 dibandingkan rentang waktu tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai
berikut :
No Indikator Kinerja Satuan
%
Capaian
2013
%
Capaian
2014
Realisasi
2013
Realisasi
2014
Realisasi
2015
%
Capaian
2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
Persentase
Posyandu
Aktif
% 100 100 100 100
100
100
2 Persentase
PKK Aktif % 100 100 100 100
100
100
3
Persentase
LPM
Berprestasi
% - 497 - 33,33
46.66
696%
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sasaran strategis 3 Pada Tahun 2015
dibandingkan rentang waktu tahun 2011,2012, 2013 dan 2014 serta target
RPJMD/Renstra adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Satuan
Realisasi
2011
Realisasi
2012
Realisasi2
013
Realisasi2
014
Realisasi
2015
Target
RPJMD/RENSTRA
2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Persentase
Posyandu Aktif % 100 100 100 100 100
100
100
2 Persentase PKK
Aktif % 100 100 100 100 100
100
100
3 Persentase LPM
Berprestasi % - - - 33,33 46,66 6,7 26,7
20
Sasaran dari 3 (tiga) indikator kinerja diatas :
1. “Persentase Posyandu Aktif”.Pada tahun 2015 Posyandu aktif 100% . Sasaran indikator
ini didukung oleh Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan
Pembinaan dan Pelatihan PKK.
2. Persentase PKK Aktif pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi
100, maka nilai capaian indikator sasaran adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan
dengan capaian tahun 2014, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang telah
mampu mempertahankanyang terkait dengan peningkatan partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat. Jumlah PKK sebanyak 19 PKK terdiri dari 15 PKK
Kelurahan, 3 PKK Kecamatan dan 1 PKK Kota,dan semuanya aktif. Sasaran indikator
ini didukung oleh Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan
Pembinaan dan Pelatihan PKK.
3. Target Jumlah LPM berprestasi sesuai yang tercantum dalam RPJMD pada tahun
2015 sebanyak 1 LPM dan terealisasi sebanyak 7 LPM, pencapaian sasaran sesuai
dengan indikator terlaksana lebih dari target yang ditetapkan atau sebesar 696%.
Sasaran ini didukung oleh Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam kegiatan
Pembinaan dan Pelatihan LPM, pencapaian sasaran sesuai dengan indikator
terlaksana 696%.
Pencapaian sasaran ini sesuai dengan Misi 1 Kantor Pemberdayaan Masyarakat
yaitu “Pemantapan Kelembagaan dan Pengembangan partisipasi keswadayaan
masyarakat” yang merupakan upaya Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota
Bontang dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan.
1. “Indikator Persentase Posyandu Aktif”
1. Realisasi Capaian indikator Posyandu Aktif pada Tahun 2011 adalah 100%, seluruh
posyandu yang telah ada yaitu 102 Posyandu aktif dalam penyelenggaraan
pelayanan bagi anak balita, sehingga Capaiannya sebesar 100%.
2. Realisasi Capaian indikator Posyandu Aktif pada Tahun 2012 adalah 100%, seluruh
posyandu yang telah ada yaitu 102 Posyandu aktif dalam penyelenggaraan
pelayanan bagi anak balita, sehingga Capaiannya sebesar 100%.
3. Realisasi Capaian indikator Posyandu Aktif pada Tahun 2013 adalah 100%,
posyandu yang telah ada sebanyak 102 Posyandu aktif.Pada Tahun 2013 ada
Pembentukan 2 Posyandu sehingga berjumlah 104 Posyandu aktif dalam
21
penyelenggaraan pelayanan bagi anak balita, sehingga Capaiannya sebesar
100%.
4. Realisasi Capaian indikator Posyandu Aktif pada Tahun 2014 adalah 100%, seluruh
posyandu yang telah ada sebanyak 104 Posyandu aktif dan pada Tahun ini
ada Pembentukan 8 Posyandu sehingga berjumlah 112 Posyandu aktifdalam
penyelenggaraan pelayanan bagi anak balita, sehingga Capaiannya sebesar
100%.
5. Realisasi Capaian indikator Posyandu Aktif pada Tahun 2015 adalah 100%,
posyandu yang telah ada sebanyak 112 Posyandu aktif dan pada Tahun ini
ada Pembentukan 3 Posyandu sehingga berjumlah 115 Posyandu aktif dalam
penyelenggaraan pelayanan bagi anak balita, sehingga Capaiannya sebesar
100%.
2. “Indikator Persentase PKK Aktif”
Jumlah PKK Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 19 PKK terdiri dari 1 (satu)
TP. PKK Kota, 3 (Tiga) TP.PKK Kecamatan dan 15 (lima belas) TP. PKK “Persentase PKK
Aktif “ 100%.
3. LPM Berprestasi
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bontang sebanyak 15 LPM , sejak
tahun 2011 sampai Tahun 2013 belum pernah dilakukan penilaian terhadap LPM di 15
Kelurahan hal itu disebabkan belum adanya indikator penilaian terhadap LPM tersebut,
baik dari pusat maupun daerah. Indikator penilaian baru disusun pada Tahun 2014
sehingga pelaksanaan penilaian LPM Berprestasi baru dilaksanakan pada Tahun 2014.
Jumlah LPM Berprestasi pada Tahun 2015 sebanyak 7 LPM sedangkan target LPM
berprestasi Tahun 2015 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 hanya sebanyak 1
LPM atau sebesar 6,7%
Kendala-Kendala yang dihadapi:
1. Belum maksimalnya peran Pokjanal Posyandu dalam pembinaan pada Pokja
Posyandu
2. Belum maksimalnya peran SKPD bermitra dengan PKK
3. Terbatasnya anggaran untuk LPM
22
Alternatif Solusi:
1. Melaksanakan Rapat rutin Pokjanal Posyandu tingkat kota
2. Melakukan Rapat Koordinasi (audiensi) dengan SKPD selaku anggota Dewan
Pembina
3. Memaksimalkan anggaran dan tupoksi LPM
Tabel berikut membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi :
100% 100% 100% 100% 100%
0%
50%
100%
150%
2011 2012 2013 2014 2015
Posyandu Aktif
Posyandu Aktif
100% 100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2011 2012 2013 2014 2015
PKK Aktif
PKK Aktif
23
0 0 0
5
7
0
2
4
6
8
2011 2012 2013 2014 2015
LPM BERPRESTASI
LPM Berprestasi
24
2. REALISASI ANGGARAN
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang sesuai dengan Rencana
Strategis telah menetapkan sasaran untuk tahun 2015 sebanyak 3 sasaran strategi yang
akan direalisasikan dalam 5indikator dan mempunyai 3 program utama yang
dijabarkan ke dalam 12 kegiatan di tahun anggaran 2015.
Berikut tabel realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kantor Pemberdayaan
Masyarakat tahun 2015 :
Kode
Rekening Uraian
Anggaran Setelah
Perubahan Realisasi % Lebih/Kurang
5.1 Belanja Tidak
Langsung
1.899.596.092 1.517.040.228 79,86 382.555.864
5.2 Belanja Langsung 7.081.836.203 5.729.724.504 80,91 1.352.111.699
JUMLAH ANGGARAN 2015 8.981.432.295 7.246.764.732 80,69 1.734.667.563
Berikut rincian Realisasi Belanja Langsung per Program Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bontang Tahun 2015 yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja Kantor
Pemberdayaan Masyarakat :
NO Sasaran Strategis
PROGRAM PAGU DANA REALISASI %
1
Meningkatnya
Keterampilan Rumah
Tangga Miskin
Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil(KAT), Dan PMKS
Lainnya
875.520.000 759.536.100 86,75
Pelatihan Bagi Rumah
Tangga Miskin 297.075.000 253.784.750 85,43
2
Tewujudnya rumah
layak huni
Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil(KAT), Dan PMKS
Lainnya
875.520.000 759.536.100 86,75
5
Meningkatnya peran
serta dan
keberdayaan
masyarakat
Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat 3.004.742.000 2.200.768.395 73,24
Jumlah
25
Tabel Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat
sesuai dengan :
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Satuan
Kinerja
Anggaran
Target
Realisasi
Pers
enta
se
Cap
aian
(%)
Program
Pagu (Rp.)
Realisasi
Persen
tase
Capai
an
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1.
Meningkatnya
Keterampilan
Rumah Tangga
Miskin
Jumlah Rumah
Tangga Miskin yang
mengikuti Pelatihan
Keterampilan
Orang 85 85 100
1. Program Pelatihan
bagi Rumah Tangga
Miskin
297.075.000 253.784.750 85,42
2. Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT),
dan PMKS lainnya
54.815.000 54.815.000 100
2. Terwujudnya rumah
layak huni
Persentase rumah
layak huni
%
17,96
%
17,96
100
Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas
Adat Terpencil, dan
PMKS Lainnya
723.885.000 655.055.450 90,49
3.
Meningkatnya
peran serta dan
keberdayaan
masyarakat
Persentase Posyandu
Aktif
%
100 %
100
100
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
2.340.583.000. 1.789.625.470 74,46
Persentase PKK Aktif % 100 % 100 100
LPM Berprestasi
Lemba
ga
5
Lem
bag
a
7
140
59,600,000.00 59,247,000. 99,40
26
BAB IV. PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang tersusun ini merupakan
pertanggungjawaban Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang atas keberhasilan
dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun2015. Laporan ini juga
dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan
refleksiuntuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-
masa mendatang.
Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang
menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan
yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LKIP ini,
diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2015 dan
bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.
Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut :
1. Adanya integritas dan kerjasama yang solid dengan seluruh pegawai Kantor
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontangdalam mewujudkan Visi dan Misi serta Tupoksi
yang diemban.
2. Terjalinnya hubungan koordinasi yang harmonis dan sinergi antar instansi terkait dalam
hal yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan kinerja yang telah ditetapkan.
3. Adanya bimbingan, dorongan dan saran-saran yang bersifat inovatif dari pimpinan
dalam hal ini adalah Walikota Bontang guna mengemban Visi dan Misi yang dilandasi
aspirasi masyarakat.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Pemberdayaan
Masyarakat KotaBontangTahun2015ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita
bersama.
Bontang, 20 Januari 2016
Kepala Kantor
Hj. Kistari, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19660127 198607 2 001