KEAMANAN MARITIM REGIONAL (SAMUDERA HINDIA) …jurnalmaritim.tnial.mil.id/wp-content/uploads/2018/... · untuk mewujudkan keamanan maritim nasional dan regional dalam bentuk kerja

Wisnu PramanditaKeamanan Maritim Regional (Samudera Hindia) Dalam Perspektif TNI AL

63

KEAMANAN MARITIM REGIONAL (SAMUDERA HINDIA)

DALAM PERSPEKTIF TNI AL

Oleh: Wisnu Pramandita

Pabantik Sops KoarmabarEmail: [email protected]

AbstraksiIndonesia sebagai negara kepulauan tidak dapat lepas dari dinamika kehidupan masyarakat maritim. Sebagai negara yang berada di persimpangan jalur perdagangan dan energi dunia, maka dinamika situasi yang terjadi pada tataran global dan regional akan sedikit banyak membawa pengaruh pada situasi keamanan maritim di Indonesia. Keamanan Samudera Hindia sebagai salah satu kawasan regional yang penting menjadi faktor penting untuk mendukung upaya mewujudkan keamanan maritim di wilayah perairan yurisdiksi nasional. TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, memandang keamanan maritim dalam perspektif yang lebih luas seiring dengan problematika yang dihadapinya, mendorong setiap upaya untuk mewujudkan keamanan maritim nasional dan regional dalam bentuk kerja sama antar angkatan laut, sinergisme dengan pemangku kepentingan maritim nasional dan mengintensifkan penegakan hukum dan kedaulatan. Dimensi keamanan maritim yang luas menuntut keterlibatan negara-negara untuk saling bekerja sama dalam menghadapi setiap tantangan dan ancaman yang potensial dan faktual seperti pembajakan, perompakan, terorisme di laut, penyelundupan senjata, narkoba, manusia, penangkapan ilegal ikan dan perusakan lingkungan. Salah satu upaya yang penting adalah mewujudkan pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas kerja sama. Kesepahaman dan saling percaya menjadi dasar utama yang mendukung terwujudnya upaya bersama untuk menanggulanginya.

AbstractIndonesia as an archipelago can not be separated from the dynamics of maritime society life. As a country at the crossroads of world trade and energy pathways, the dynamics of the situation at the global and regional levels will have some impact on the maritime security situation in Indonesia. The security of the Indian Ocean as one of the most important regional areas becomes an important factor in supporting the efforts to realize maritime security in the territorial waters of national jurisdiction. Indonesia Navy as the main component of state defense at sea, sees maritime security in a broader perspective along with its problems, encourages every effort to realize national and regional maritime security in the form of naval cooperation, synergism with national maritime stakeholders and intensify law enforcement and sovereignty. The broad dimension of maritime security demands the involvement of countries to cooperate in the face of every potential and factual challenge and threat such as piracy, armed robbery, maritime terrorism, arms smuggling, drugs, humans, illegal fishing and environmental destruction. One important effort is to realize information exchange and capacity building for cooperation. Understanding and mutual trust are the main foundations that support the realization of a common effort to address them.

Kata Kunci : Samudera Hindia, Keamanan Maritim, Information Sharing

64

JURNAL MARITIM INDONESIAVol. 6 No. 1 | September 2018

LATAR BELAKANG Lautan dan samudera sebagai wilayah perairan yang mendominasi permukaan bumi menjadi media penting bagi aktifitas kehidupan manusia. Teori kebutuhan Abraham Maslow mendefinisikan bahwa salah satu kebutuhan penting manusia adalah rasa aman. Meskipun kritik terhadap teori ini adalah bahwa pada tingkat yang kompleks maka kebutuhan itu menjadi tidak dapat distrukturkan, tetap saja kebutuhan atas rasa aman ini juga yang mendasari pemikiran bagaimana agar aktifitas manusia di wilayah perairan itu bebas dari berbagai ancaman dan gangguan. Karakteristik laut yang unik sesuai dengan bentuk medianya menyebabkan laut tidak

mungkin dapat diduduki secara utuh sebagaimana menduduki wilayah daratan, meningkatkan kompleksitas upaya dalam rangka membangun rasa aman tersebut.

Samudera Hindia merupakan samudera ketiga terbesar di dunia, membentuk sebuah kawasan dalam konteks regional yang penting bagi negara-negara yang berbatasan termasuk ini Indonesia, karena menjadi wilayah yang dilalui oleh perdagangan dan energi dunia khususnya dari negara-negara seperti China, Jepang dan Korea Selatan serta negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini menyebabkan Samudera Hindia

memainkan peran penting bagi kepentingan nasional negara-negara pantai Samudera Hindia. Keamanan Samudera Hindia menjadi keniscayaan tidak saja dalam konteks regional tetapi juga global. Dalam rangka menciptakan keamanan regional kawasan maka diperlukan kesepahaman dan saling pengertian. Hal ini sangat penting khususnya bagi negara-negara pantai dalam melakukan upaya bersama karena kompleksitas isu keamanan di wilayah perairan tidak dapat dibatasi oleh lingkup teritorial masing-masing negara pantai. Oleh sebab itu, langkah awal yang penting adalah bagaimana negara-negara di kawasan Samudera Hindia khususnya dapat saling memahami berbagai

sudut pandang negara di kawasan terkait dengan keamanan maritim. Pemahaman dapat diperoleh dalam interaksi langsung melalui berbagai kegiatan bilateral dan multilateral yang berkaitan dengan implementasi dari keamanan maritim itu sendiri seperti melalui latihan dan diskusi-diskusi formal dan informal.

DEFINISI KEAMANAN MARITIM Keamanan maritim belum atau bahkan tidak memiliki definisi atau pemahaman yang seragam.

Secara umum pemahaman tentang keamanan maritim dapat dibedakan atas dua cara pandang, yaitu cara pandang tradisional dan cara pandang umum. Cara pandang tradisional bersumber dari kalangan militer yang memandang masalah keamanan maritim adalah fokus kepada keamanan yang berkaitan dengan melindungi integritas kedaulatan teritorialnya dari serangan atau ancaman yang melalui wilayah yurisdiksinya tersebut. Sedangkan cara pandang umum bersumber dari pemahaman bahwa laut merupakan media penghubung yang digunakan oleh kapal-kapal dan didalamnya terdapat kepentingan nasional sehingga keamanan maritim sebagai media lalu lintas kepentingan nasional tersebut dapat terjaga.

Gambar 1: Visualisasi Samudera Hindia dan Ship’s Route yang ada


65

Dalam perkembangannya, pandangan militer juga mengalami perluasan dalam konteks cara pandang sistem pertahanan negara, karena berkaitan juga dengan perlindungan kepentingan nasionalnya, maka keamanan maritim menjadi lebih umum dan meluas. Implikasinya adalah penggunaan kekuatan militer yang digelar bahkan hingga keluar dari wilayah teritorialnya. Meskipun belum ada definisi yang rigid, namun keamanan maritim harus dipisahkan pemahamannya dari keselamatan maritim. Keamanan maritim lebih mengacu pada tindakan preventif dan responsif dalam melindungi wilayah maritim suatu negara dari ancaman pelanggaran hukum dan isu keamanan lainnya.

Sedangkan keselamatan maritim lebih menekankan pada pencegahan atau mengurangi dampak dari kecelakaan atau bencana alam dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan laut atau maritim. Bagi pelaku industri perkapalan, keamanan maritim lebih spesifik berkaitan dengan sistem transportasi maritim dan berhubungan dengan keamanan kapal sampai ditempat tujuan dari ancaman kriminal.1 International Maritime Organization (IMO) menguraikan lebih jauh dan membedakan konsep keamanan maritim dan keselamatan

maritim. Keselamatan maritim mengacu pada upaya mencegah atau meminimalisir kecelakaan di laut sedangkan keamanan maritim berhubungan dengan perlindungan terhadap tindakan pelanggaran yang direncanakan2. Sedangkan dalam UNCLOS yang disepakati sebagai hukum laut internasional sendiri, tidak memberikan definisi yang tegas tentang keamanan maritim. Indikasi definisi keamanan maritim hanya ditemukan pada perlakuan atas hak lintas damai dan identifikasi rangkaian aktifitas yang dianggap melanggar perdamaian, ketertiban dan keamanan negara pantai.

1 C.Z. Raymond and A. Morrien, Security in the Maritime Domain and its Evolution since 9/11 dalam R.Herbert dkk, Lloyd’s MIU Handbook of Maritime Security, Boca Raton, LA: CRC Press, 2008, hal.3,4.

2 M.Q. Mejia Jr (ed), Contemporary Issues in Maritime Security, Malmo : World Maritime Security, 2004, hal.33,34

Para sarjana hubungan internasional mempelajari bahwa dalam era globalisasi, telah terjadi perluasan makna dari keamanan maritim. Keamanan maritim tidak lagi fokus pada masalah militer yaitu mencegah atau memenangkan perang, karena ancaman yang dihadapi negara tidak lagi entitas negara tetapi menjadi lebih luas dan mencakup juga aspek politik, ekonomi, sosial dan ekologi3. Dari perspektif maritim sendiri, samudera dipandang sebagai sebuah wilayah yang sangat mendukung terjadinya berbagai ancaman atau kontinjensi karena merupakan wilayah yang luas dan tidak terjangkau oleh aturan. PBB sendiri menyadari belum terdefinisikannya

keamanan maritim karena luasnya perspektif yang dimiliki sehingga alih-alih menyusun definisi baku, PBB memberikan alternatif dalam bentuk identifikasi aktifitas yang dipersepsikan bersama sebagai ancaman terhadap keamanan maritim. Tahun 2008, Sekjen PBB Ban Ki-Moon mengidentifikasi 7 ancaman utama terhadap keamanan maritim secara khusus yaitu :a. Pembajakan dan perompakan bersenjata,

yang membahayakan keselamatan awak kapal dan keamanan navigasi dan transportasi

perdagangan.b. Tindakan terorisme terhadap kapal, instalasi

lepas pantai, dan infrastruktur maritim lainnya yang memiliki dampak luas atas serangan.

c. Penyelundupan amunisi dan senjata pemusnah massal yang sangat efektif dan efisien melalui laut dan memiliki dampak resiko pada setiap wilayah yang dilalui atau dilewati. Penyelundupan senjata juga meningkatkan resiko keamanan di daerah tujuan.

d. Penyelundupan narkotika dan obat terlarang sebagian besar dilakukan melalui laut karena memiliki kemungkinan keberhasilan yang tinggi

3 B. Buzan, People, States and Fear : An Agenda for International Security Studies in the post-Cold War Era, 2nd Edition, New York: Harvester Wheatsheaf, 1991, hal.116

66


karena kemustahilan untuk menjaga setiap jengkal wilayah pantai.

e. Penyelundupan dan perdagangan orang melalui laut sangat berpotensi melanggar HAM dan memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan karena penggunaan kapal yang hampir dipastikan tidak layak.

f. IUU Fishing seringkali mencakupi berbagai kejahatan lintas negara lainnya seperti perbudakan manusia, pencucian uang, korupsi, manipulasi dan terutama eksploitasi perikanan yang berlebihan sehingga mengancam keberlanjutan.

g. Perusakan lingkungan akan berdampak pada

menurunnya daya dukung lingkungan terhadap keberlanjutan sumber daya alam seperti perikanan. Pencemaran lingkungan akan menyebabkan hilangnya sumber daya pakan untuk kelangsungan hidup.

Dalam rangka mendorong upaya pencegahan dan penanggulangan, PBB memberikan kerangka kerja aturan yang dapat dijadikan pedoman yaitu piagam PBB, UNCLOS, Konvensi global, Konvensi dan pengaturan regional, perjanjian bilateral dan hukum nasional yang berkaitan dengan elemen dalam rezim keamanan maritim maupun keselamatan maritim. Dalam sudut pandang TNI Angkatan Laut, secara prinsip keamanan maritim memang berada dalam lingkup yang luas, tidak sekedar keamanan dalam konteks militer atau Operasi Militer Untuk

Perang (OMP) tetapi juga dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). TNI Angkatan Laut telah memiliki pengalaman dalam menggelar kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional yaitu saat terjadi insiden pembajakan KM.Sinar Kudus oleh pembajak di Somalia. Atas perintah presiden, dibentuk satuan tugas pembebasan sandera yang kemudian berhasil membebaskan KM.Sinar Kudus dari tangan penyandera. Satuan Tugas ini merupakan pengalaman pertama yang bukan tidak mungkin akan terjadi lagi khususnya dengan meningkatnya aktifitas ekonomi dalam bidang ekspor impor melalui laut. Luasnya wilayah yurisdiksi nasional Indonesia

dan bentuk morfologi negara kepulauan dihadapkan dengan kondisi sumber daya yang terbatas, menimbulkan tantangan bagi TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan tugas mengamankan wilayah maritim. Dalam lingkup yang lebih luas, TNI Angkatan Laut adalah salah satu dari 13 kementerian dan Kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dan kedaulatan negara di laut. Banyaknya pemangku kepentingan ini perlu dimanfaatkan perannya masing-masing melalui sinergisme dalam penanganan masalah keamanan

maritim. Berkaitan dengan keamanan maritim, maka TNI Angkatan Laut lebih mendorong kepada bagaimana memainkan peran universal angkatan laut dan peran tambahan secara efektif dan efisien dalam mengamankan lingkungan maritim Indonesia khususnya dan regional pada umumnya. Sumber permasalahan keamanan maritim pada dasarnya berasal dari daratan sehingga bagaimana "memperlakukan" sumber masalah di darat agar terminimalisir atau bahkan dinetralisir menjadi sangat penting. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam mengembangkan peran TNI Angkatan Laut yang berada dalam konteks mempersiapkan kekuatan nasional untuk mengimplementasikan pertahanan rakyat semesta melalui pemberdayaan

Gambar 2. Ancaman terhadap keamanan maritim


67

potensi maritim menjadi sumber daya pertahanan wilayah. Dengan pembinaan potensi maritim (Binpotmar) ini, diharapkan sumber-sumber masalah keamanan maritim yang akarnya adalah niat dan kapabilitas pelaku dapat ditekan, diturunkan bahkan dihilangkan secara sadar.

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS Dinamika perkembangan lingkungan strategis dunia saat ini secara tidak langsung membawa pengaruh terhadap kawasan samudera Hindia. Kawasan yang saat ini rentan terhadap pengaruh perebutan pengaruh dan kekuasaan oleh negara-

negara besar seperti AS, Inggris, India dan China. Kawasan Samudera Hindia dapat menjadi kawasan penopang strategi penggunaan kekuatan untuk menghadapi konflik-konflik yang terjadi di berbagai kawasan seperti di timur tengah dan bahkan laut china selatan. Bagi Indonesia sendiri, perkembangan lingkungan strategis global dan regional dewasa ini perlu untuk diantisipasi melalui penguatan hubungan negara-negara kawasan dalam rangka meredam perebutan pengaruh tersebut. Hal ini yang menjadi landasan pertimbangan Indonesia

yang memiliki politik luar negeri bebas aktif untuk meredam dominasi pengaruh yang meningkatkan peluang terjadinya konflik kepentingan dengan turut berperan aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan kapasitas negara-negara kawasan samudera Hindia. Dinamika hubungan kepentingan antar negara, atau bahkan lebih luas antar paham, ideologi, kepentingan politik atau kelompok, dan kebutuhan dalam interaksi kehidupan masyarakat dunia mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang dalam era perkembangan teknologi ini semakin kompleks dan multidimensi. Wujud ancaman tersebut membaur dari pola konflik simetris yaitu konflik antar negara dalam bentuk perang

konvensional menjadi bentuk-bentuk konflik yang asimetris sehingga membentuk ancaman antara lain terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba4. Dalam menghadapi bentuk ancaman diatas, Indonesia secara aktif mendorong kemitraan global, dengan mengedepankan kebersamaan dan kesetaraan. Hal ini selaras dengan politik bebas aktif dimana Indonesia sebagai negara yang cinta damai dan sangat menjunjung tinggi hak serta

kedaulatan negara lain, mengedepankan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim. Membangun kesamaan pandangan sangat diperlukan guna memperkecil permasalahan yang dihadapi bersama khususnya dalam konteks keamanan maritim. Kawasan Samudera Hindia merupakan wilayah yang sangat penting dan strategis baik dalam konteks ekonomi, politik dan militer. Samudera Hindia merupakan jalur utama perdagangan dan energi negara-negara besar di Asia seperti China, Jepang

dan Korea karena menghubungkan mereka dengan negara-negara timur tengah sebagai negara utama penghasil energi dunia. Kawasan ini berhubungan langsung dengan setidaknya 4 choke point dunia yaitu Selat Malaka, Selat Hormuz, Bab-el mandab, dan Tanjung Harapan. Laut merupakan medium yang unik karena menghubungkan tanpa terputus seluruh bagian dunia. Oleh sebab itu, permasalahan yang terjadi di kawasan Samudera Hindia akan berdampak pada choke point yang berhadapan langsung dan juga wilayah disisi lain demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, kawasan Samudera Hindia merupakan

4 Kementerian Pertahanan RI, 2015, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Kemhan RI, Jakarta, hal.14

68


wilayah penopang yang penting bagi lalu lintas perdagangan dan energi dunia.

Permasalahan utama dunia saat ini pada dasarnya tidak mengalami perubahan sejak masa lalu. Sifat dasar manusia yang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi akar dari dinamika kehidupan manusia. Dalam konteks yang lebih strategis, yaitu negara, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya seperti pangan, air dan energi menjadi penggerak utama dinamisasi kepentingan nasional negara-negara dunia. Pertumbuhan penduduk dunia yang tinggi akan berdampak pada kelangkaan pangan, air dan

energi yang diperburuk oleh beberapa hal seperti kerusakan lingkungan, konversi lahan, penurunan kualitas air, perubahan iklim, dan pertumbuhan industri. Dalam sudut pandang TNI Angkatan Laut, dengan melihat pentingnya keamanan kawasan Samudera Hindia ini, maka diperlukan peranan masing-masing negara pantai untuk secara sinergi memainkan peranannya masing-masing sesuai dengan kebijakan politik negara dan kemampuannya. Perlu kembali untuk disadari bahwa penanganan masalah keamanan maritim khususnya di kawasan yang luas seperti Samudera Hindia ini, tidak hanya dapat dilakukan oleh salah satu negara tetapi membutuhkan penanganan keamanan maritim

paling tidak di wilayah maritim masing-masing negara yang menjadi penopang keamanan maritim secara keseluruhan dari kawasan.

ISU KEAMANAN MARITIM DAN KEWASPADAAN MARITIM Permasalahan atau isu keamanan maritim tidak dapat lepas dari aspek ekonomi yang terkait dengan transportasi dan perdagangan lewat laut. Isu keamanan maritim berhubungan dengan hambatan yang terjadi di laut dan mengganggu aktifitas penggunaan laut. Elemen keamanan maritim mencakup keamanan dan perdamaian internasional, kebebasan politik dan integritas

kedaulatan, kriminalitas di laut, keamanan sumber daya, keamanan lingkungan, dan keamanan awak kapal dan nelayan. Dari elemen ini kemudian PBB mengidentifikasi jenis gangguan keamanan maritim sebagaimana diuraikan sebelumnya. Isu penting lainnya yang dikemukakan adalah tentang keselamatan maritim dan kebebasan bernavigasi. Keselamatan maritim berkaitan dengan elemen yang meliputi konstruksi dan peralatan kapal, kondisi dan pelatihan awak kapal, transportasi barang dan penumpang, rute dan peta navigasi, dan

bantuan darurat. Keamanan maritim merupakan bagian dari keamanan nasional sehingga kebijakan keamanan nasional suatu negara akan berpengaruh kuat terhadap bagaimana implementasi keamanan maritim negara.

Gambar 3. Oil Transit Chokepoints

Gambar 4. Global Shipping Routes


69

Beberapa negara besar mengangkat isu kebebasan bernavigasi yang menginginkan kebebasan dalam menggunakan laut untuk kepentingan mereka. Negara yang mendorong hal ini pada umumnya berpedoman pada prinsip bahwa laut adalah warisan bersama umat manusia. Hal ini berseberangan dengan ketentuan dalam UNCLOS yang memberikan hak kedaulatan dan hak berdaulat kepada negara pantai. Ketentuan ini bukan tanpa dasar dan pertimbangan, karena negara pantai adalah negara yang paling terdampak langsung terhadap berbagai aktifitas yang terjadi di wilayah perairan sekitarnya. UNCLOS juga telah memberikan kewajiban kepada negara-negara

pantai untuk mengelola keamanan dan keselamatan di laut. Negara pantai adalah pihak yang paling bertanggung jawab dan memahami dinamika kehidupan masyarakat pesisirnya yang tentu berdampak pada aktifitas lalu lintas laut termasuk bahaya-bahaya navigasi. Kebebasan bernavigasi dalam sudut pandang Indonesia khususnya TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan dan keamanan negara di laut, haruslah dalam kerangka kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan melihat konsekuensi

atau dampak lalu lintas perairan terhadap negara pantai, maka sudah sewajarnya negara pengguna laut mematuhi dan menghargai ketentuan hukum yang dibuat negara pantai dengan tujuan untuk mengelola keamanan dan keselamatan bagi pengguna laut. TNI Angkatan Laut memiliki peran penting dalam menjamin keamanan maritim sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang no.34 tahun 2004 tentang TNI pada pasal 9, bahwa TNI Angkatan Laut memiliki tugas untuk menyelenggarakan pertahanan, penegakan hukum, diplomasi, dan pembinaan wilayah untuk pertahanan laut. Tugas ini selaras dengan peran universal angkatan laut. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, TNI

Angkatan Laut mengimplementasikan strategi penangkalan dan penindakan yang diwujudkan dengan penggelaran satuan operasi baik secara permanen maupun sesuai skala prioritas. Penggelaran kekuatan memiliki tujuan untuk menjamin kewaspadaan maritim. Sebagai negara kepulauan, kesadaran akan situasi dan ancaman sangatlah penting. Memang proporsi kewaspadaan maritim TNI Angkatan Laut masih mengutamakan fokus pada lingkungan internal meskipun perhatian pada lingkungan regional tetap dipertimbangkan. Dalam rangka kesadaran akan situasi yang berarti kemampuan untuk mengamati lingkungan maritim, diperlukan sinergisme dengan

pemangku kepentingan bidang maritim lainnya yang disebabkan oleh faktor luasnya wilayah dan sumber daya yang terbatas. Sinergisme yang efektif dan efisien merupakan tantangan pemangku kepentingan pada umumnya dan secara khusus TNI Angkatan Laut. Kesadaran situasi menjadi pondasi kesadaran ancaman dimana dari pengenalan situasi akan dapat mengidentifikasi adanya gangguan dan hambatan yang menjadi ancaman yang perlu untuk diantisipasi. TNI Angkatan Laut berupaya untuk meningkatkan

kesadaran terhadap ancaman dengan melakukan inovasi rancangan operasi dengan membentuk Western/Eastern Fleet Quick Response Team (W/EFQR team). Tim W/EFQR adalah unit operasi komando utama TNI Angkatan Laut yang memiliki tugas melakukan penindakan cepat terhadap ancaman. Kerangka kerja tim W/EFQR dilakukan dalam konteks penangkalan sekaligus penindakan. Setiap informasi yang bersumber dari setiap insiden dan juga dari satuan intelijen samping, akan langsung ditindak lanjuti hingga menyentuh sumber dari permasalahan yang terjadi.

70


Tantangan yang dihadapi pemangku kepentingan maritim umumnya dan TNI Angkatan

Laut khususnya adalah bagaimana mendapatkan informasi penting dan bernilai yang membangun kewaspadaan maritim. Informasi tersebut dapat bersumber di berbagai instrumen dan sistem seperti data jejak kapal (AIS, LRIT, VTS, VMS), sensor (radar, patroli pesud, satelit, seabed sonar, unmanned platform), informasi dari pemangku kepentingan lainnya termasuk dari lingkungan secara langsung. Pembentukan Indonesia Maritime Information Center (IMIC) yang berada di bawah kendali operasi Kemenkomaritim yang akan

mengintegrasikan informasi penting dan bernilai dari seluruh pemangku kepentingan kemaritiman di Indonesia merupakan faktor penting dalam upaya mendorong terwujudnya kewaspadaan maritim atau Maritim Domain Awareness (MDA) TNI Angkatan Laut senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan kapabilitas dalam kewaspadaan maritim. Upaya yang dilakukan antara lain mengajukan konsep integrasi sistem informasi bidang maritim yang disebut pusat informasi maritim indonesia. Pusat informasi maritim indonesia ini diharapkan menjadi tulang punggung kewaspadaan maritim di wilayah nasional indonesia sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada sistem informasi regional.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAYA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM DI SAMUDERA HINDIA Dinamika perkembangan lingkungan strategis di kawasan yang dipandang dari sudut kewaspadaan maritim dan isu keamanan maritim yang ada maka dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang dapat menjadi kekuatan, kelemahan, peluang sekaligus ancaman bagi kawasan dalam menciptakan stabilitas keamanan maritim. Faktor yang mempengaruhi antara lain:a. Jumlah negara dan kekuatan militernya.

Kawasan samudera hindia dikelilingi oleh lebih dari 30 negara pantai. Dari negara-negara

pantai ini beberapa negara memiliki kekuatan militer atau sumber daya untuk melaksanakan aktifitas menjamin keamanan di kawasan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kemampuan militer dilakukan hampir semua negara, meskipun dalam kerangka untuk menciptakan balance of power namun tanpa disadari upaya ini juga membawa dampak pada stabilitas keamanan karena adanya rasa aman dari upaya internal masing-masing negara untuk meningkatkan kemampuan militernya

tersebut. Meskipun demikian tidak semua negara di kawasan samudera Hindia memiliki kemampuan untuk membangun kekuatan militer dalam rangka pengamanan lingkungan maritimnya. Ini menjadi tantangan bersama bagi negara di kawasan yang memiliki kemampuan untuk turut berperan dalam meningkatkan kemampuan negara lain sehingga menguatkan pilar keamanan maritim kawasan melalui terwujudnya keamanan maritim di wilayah yurisdiksi nasional masing-masing negara pantai Samudera Hindia.

b. Kesepahaman kerjasama. Di kawasan Samudera Hindia telah terbangun kesadaran bersama, hal ini dapat dilihat dari eksistensi

Gambar 5. Rancang Bangun Sistem IMIC


71

IORA (Indian Ocean Rim Association) dan IONS (Indian Ocean Naval Symposium). IORA dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi terutama pada perdagangan dan memfasilitasi investasi serta pembangunan sosial di kawasn Samudera Hindia. Sedangkan IONS merupakan wadah angkatan laut negara kawasan Samudera Hindia untuk saling berdiskusi tentang kerja sama keamanan maritim kawasan dengan sudut pandang yang relevan serta menghasilkan arus informasi antara profesional angkatan laut masing-masing negara. Kedua wadah kerjasama ini menunjukkan telah adanya upaya membangun

kesepahaman dan saling pengertian yang sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan di kawasan Samudera Hindia. Tantangan di masa mendatang adalah bagaimana mendorong seluruh negara pantai untuk tergabung dalam organisasi ini sehingga meningkatkan potensi pemahaman bersama dalam rangka menyusun langkah bersama untuk menjaga keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia.

c. Isu informasi. Tulang punggung keamanan

maritim adalah informasi. Ketersediaan informasi merupakan sumber daya penting untuk melakukan analisis situasi dan ancaman dalam lingkup maritim. Oleh sebab itu maka hambatan yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan keamanan maritim adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan informasi. Hambatan yang dialami berkaitan dengan penyediaan informasi yang dibutuhkan antara lain struktur teknologi dan isu komunikasi. Struktur teknologi berkaitan dengan kemampuan teknologi sistem dan alat peralatan untuk mendapatkan informasi tersebut yang tentu berbeda pada masing-masing negara sehingga menjadi faktor kesulitan dalam proses

information sharing. Kondisi ini diperburuk dengan isu komunikasi yang berkaitan dengan kesediaan untuk saling memberikan informasi mengingat setiap negara memiliki kebijakan dan kepentingan yang berkaitan dengan pertukaran informasi yang sensitif khususnya terkait dengan aspek pertahanannya.

d. Konflik antar negara kawasan. Beberapa negara masih memiliki permasalahan terkait delimitasi baik di darat dan di laut. Persoalan delimitasi ini tentu berpotensi merusak rasa saling percaya dan kesepahaman serta sebaliknya meningkatkan kecurigaan satu sama lain yang tentu berdampak pada terhambatnya

upaya kerja sama dalam rangka mewujudkan keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia ini. Perlu peran serta aktif negara pihak ketiga khususnya dari negara di kawasan yang netral untuk melakukan mediasi secara tulus dalam rangka menyelesaikan konflik dalam kerangka win-win solution.

e. Berbatasan dengan choke point penting. Samudera Hindia berhubungan dengan wilayah perairan lain melalui 4 (empat) chokepoint yang sangat strategis karena akumulasi dari

penggunaan choke point yang ada tersebut mengkalkulasi bahwa 2/3 perkapalan tanker energi dunia melalui Samudera Hindia. Demikian juga hampir 35% gas alam dan sumber daya mineral dunia berada di negara-negara pantai di kawasan Samudera Hindia. Tidak dapat dipungkiri bahwa keamanan dan keselamatan perkapalan ini menjadi sangat penting bagi kepentingan nasional bangsa-bangsa pada khususnya dan kehidupan umat manusia secara umum.

f. Sumber daya alam. Dengan luas Samudera Hindia yang mencapai 73.556.000 km2 maka dapat dipastikan terdapat potensi sumber daya alam yang sangat tinggi. Konsep pengelolaan

72


sumber daya alam bersama di laut bebas dapat diimplementasikan di kawasan Samudera Hindia ini. Dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya perikanan, maka keberlanjutan bahan pangan khususnya yang berasal dari perikanan dapat dijaga di masa depan.

g. Konflik kepentingan. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Dalam kehidupan dunia internasional, tidak lepas dari interaksi hubungan antar negara dimana peran politik luar negeri menjadi dominan dalam mengelola hubungan tersebut. Hubungan antar negara tidak selalu berjalan lancar mengingat perbedaan kepentingan

nasional yang bersumber dari akar budaya, sumber daya, sejarah dan berbagai aspek lainnya. Perbedaan ini menimbulkan friksi yang berpotensi meningkat menjadi konflik atau sengketa yang apabila tidak dapat dikelola dengan baik akan menyebabkan ketegangan bahkan insiden terbuka yang membawa dampak buruk bagi stabilitas keamanan di kawasan.

h. Trans-crime. Laut merupakan media yang ideal bagi aktifitas kejahatan lintas negara karena pengawasan yang sangat sulit di kawasan litoral

yang juga mencakup sisi pantai atau daratan. Luasnya wilayah yang saling berhubungan di laut dan bagian daratannya memberikan peluang besar bagi pelaku kejahatan lintas negara yang memiliki dampak buruk pada aspek sosial, ekonomi dan bahkan politik tidak saja pada negara terdampak (negara sumber dan negara tujuan) tetapi juga di kawasan. Kejadian pembajakan di Perairan Somalia yang merupakan kawasan Samudera Hindia yang menuntut tebusan dalam jumlah yang besar tentu saja membawa pengaruh terhadap aktifitas ekonomi dan perdagangan negara-negara yang melalui kawasan Samudera Hindia.

PERAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM MENDUKUNG KEAMANAN MARITIM Dalam upaya untuk mendukung dan berperan pada peningkatan keamanan maritim, maka TNI Angkatan Laut melaksanakan berbagai upaya untuk menjamin keamanan diwilayah yurisdiksi nasional sebagai salah satu pilar penopang keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia. Eksistensi kekuatan angkatan laut menjadi alat utama dalam upaya mewujudkan keamanan maritim Indonesia.

Geoffrey Till dalam bukunya Seapower: A Guide for the Twenty-First Century menyebutkan bahwa

di era millenial terdapat keterkaitan erat antara pembangunan ekonomi maritim dan pertahanan keamanan maritim dalam konsep pembentukan seapower suatu negara yang ia gambarkan sebagai virtuous maritime circle.5 Till berpendapat bahwa seapower adalah bentuk maritime supremacy yaitu kemampuan pengendalian laut (sea control) oleh negara pantai dimana laut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasionalnya serta penggunaan laut oleh negara lain mutlak dikendalikan oleh negara pantai tersebut. Maritime supremacy menuntut konsekuensi adanya keunggulan kekuatan Angkatan Laut (naval strength) dalam melaksanakan

5 Till, Geoffrey. (2009). Sea Power: A Guide to the Twenty First Century. New York: Routledge. hal.17

Gambar 6. Virtuous Maritime Circle


73

pengendalian laut demi menjamin terlaksananya perdagangan di dan lewat laut (maritime trade) dengan obyek sumber daya kelautan (maritime resources) demi kepentingan rakyat negara pantai maupun masyarakat global secara luas. Peran TNI Angkatan Laut dalam UU No.34 tentang TNI, menjadi cara dalam mewujudkan keamanan maritim di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia khususnya. Implementasi dari tugas-tugas ini adalah penggelaran operasi baik dalam kerangka OMP dan OMSP. Dalam masa damai saat ini, maka penggelaran operasi untuk OMSP menjadi dominan khususnya terkait dengan isu keamanan maritim yang mengemuka saat ini dimana Indonesia

mencanangkan diri sebagai poros maritim dunia sehingga membawa konsekuensi kepada kewajiban untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kekuatan angkatan lautnya dalam hal ini TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut menyelenggarakan program pembangunan kekuatan dan kemampuan serta melakukan inovasi dalam rancangan operasi. Hasil yang dirasakan cukup signifikan dan menjawab tantangan keamanan maritim di selat Malaka. Kerja sama yang dibangun dalam tim W/EFQR

yang mengintegrasikan komunikasi dan penindakan cepat antara satuan operasi di laut dan satuan operasi intelijen yang juga berkolaborasi dengan pemangku kepentingan keamanan maritim lainnya telah berhasil menekan tindak kriminal perompakan di laut. Pendekatan pembinaan masyarakat pesisir melalui program-program pembinaan potensi maritim telah berhasil menekan niat untuk melakukan tindak kejahatan pencurian di atas kapal. Secara umum hasil rancangan operasi ini sangat efektif bagi pelaku yang berasal dari Indonesia. Situasi yang berkembang saat ini adalah, pelaku yang berasal dari negara pantai Selat Malaka lainnya yang tidak mungkin untuk dikejar oleh tim W/EFQR TNI Angkatan Laut. Itulah sebabnya dibutuhkan kerja sama yang

erat khususnya dalam pertukaran informasi intelijen dalam rangka melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan di laut. Pelaporan yang tidak terklarifikasi oleh International Maritime Bureau (IMB) dan Information Fusion Center (IFC) atas suatu kejadian percobaan pencurian atau pencurian di atas kapal yang sebenarnya hanya merupakan bentuk pencurian di atas kapal yang sedang berlayar, berlabuh jangkar atau sandar di dermaga sebagai sebuah pembajakan, merupakan tantangan yang selalu diupayakan klarifikasi melalui gelar tim W/EFQR. Saat ini Indonesia sedang merancang bangun sistem informasi maritim terintegrasi yang dapat

dimanfaatkan oleh kapal-kapal yang menggunakan wilayah perairan Indonesia. Kelebihan IMIC bila dibandingkan dengan IMB dan IFC adalah sistem ini tidak saja akan memberikan informasi yang terklarifikasi, tetapi juga menyediakan satuan penindak yang bergerak cepat yang berasal dari tim W/EFQR. Efektifitas peran tim W/EFQR yang berhasil menurunkan kejadian atau insiden pencurian di laut menunjukkan juga bahwa kolaborasi atau kerja sama sangat penting dalam menjamin keamanan maritim.

Globalisasi seakan berlomba dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas kekuatan pengamanan maritim. Dan dengan kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dalam pengamanan wilayah maritim menjadi tampak tertinggal sehingga diperlukan adanya upaya percepatan yang dapat dilakukan melalui peningkatan kerja sama. Setiap pihak yang terlibat dalam upaya menyelenggarakan keamanan maritim tentu memiliki sisi kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dengan kolaborasi maka kelemahan masing-masing dapat saling ditutupi dan diminimalisir. Kolaborasi merupakan faktor pengganda percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas kemampuan pengamanan wilayah maritim.

74


Langkah-langkah yang diambil oleh TNI Angkatan Laut dalam mengimplementasikan perannya adalah pertama meningkatkan kerjasama dengan angkatan laut negara asing dalam rangka membangun saling percaya dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Kedua, meningkatkan interoperabilitas dengan pemangku kepentingan maritim lainnya. Ketiga, melakukan intensifikasi operasi penggelaran satuan operasi. Intensifikasi tersebut dapat dilakukan juga dengan melakukan kerja sama dengan negara tetangga dalam bentuk patroli terkoordinasi. Di masa depan dapat dilakukan peningkatan kapasitas melalui patroli gabungan bersama. Tampaknya konsep patroli gabungan

ini dimasa depan merupakan keniscayaan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kerja sama. Hal ini telah disadari oleh TNI khususnya yang sedang menyusun doktrin operasi gabungan bersama.

PENUTUP Keamanan maritim merupakan kondisi ideal yang dikehendaki karena menjadi faktor penting dalam aktifitas kehidupan umat manusia. Laut merupakan penghubung utama dunia karena menjadi media lalu lintas kapal-kapal yang mengangkut

barang, energi dan manusia. Globalisasi yang menyebabkan tingginya koneksitas aktifitas dunia selain menciptakan peluang sekaligus meningkatkan potensial ancaman.

Samudera Hindia tidak lepas dari peluang dan ancaman yang terjadi akibat dinamisasi lingkungan strategis yang terjadi di seluruh bagian dunia. Negara pantai di kawasan samudera Hindia merupakan negara yang paling mengalami dampak buruk dari situasi buruk yang terjadi khususnya di kawasan maritim sebagai media utama persinggungan berbagai kepentingan. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang erat dan peningkatan kapasitas dalam rangka mengamankan lingkungan maritim.

Kerja sama yang sudah ada saat ini perlu untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan. Kapasitas dan kapabilitas satuan operasi bidang maritim yang

dimiliki oleh negara pantai di kawasan samudera Hindia harus terus dikembangkan hingga mencapai kemampuan melaksanakan operasi gabungan bersama. Dengan upaya terus menerus untuk membangun kapasitas dan kapabilitas maka diharapkan dapat dicapai kesamaan kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman bidang maritim. Dengan kemampuan yang seragam diharapkan mampu menghadapi ancaman maritim di wilayah yurisdiksi masing-masing serta kerja

sama dalam bidang keamanan maritim dapat ditingkatkan efektifitasnya.

75


Documents

KEAMANAN MARITIM REGIONAL (SAMUDERA HINDIA) …jurnalmaritim.tnial.mil.id/wp-content/uploads/2018/... · untuk mewujudkan keamanan maritim nasional dan regional dalam bentuk kerja