KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM

PENINGKATAN KUALITAS SDM

GAMBARAN UMUM

Provinsi Riau dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1957 Terdiri dari 11 Kabupaten/Kota Jumlah penduduk (2005) : + 4.735.000 dengan kepadatan

rata-rata 200 org/km2 Terletak antara Selat Melaka dan Laut Cina Selatan dan

berbatasan dengan berbagai negara seperti Malaysia, Singapore dan Vietnam.

Terdiri dari 2 Kota ( Pekanbaru dan Dumai) dan 9 Kabupaten

( Kampar – Rohul, Rohil, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Inhu. Inhil dan Kuansing) .

KONDISI KETENAGAKERJAANTAHUN 2005

Jumlah penduduk 4.735.000 jiwa 30% berdiam di Kota

Jumlah angkatan kerja 2.516.884 jiwa naik 4,2% dari tahun 2004

Jumlah pencari kerja terdaftar

+ 59.000 jiwa sebagian besar tamatan SLTA

Jumlah pengangguran 179.839 jiwa ( 13,03 %)

PERMASALAHAN

Tingkat pengangguran tinggi karena : Lapangan kerja terbatas (industri yang ada di

Pelalawan dan Dumai hanya menyerap sekitar 115.000 pekerja)

Kualitas pencari kerja rendah (mayoritas tamatan SLTA ke bawah)

Jumlah pencari kerja terus meningkat karena Propinsi Riau tidak hanya sebagai tempat transit, juga menjadi tujuan pencari kerja

STRATEGI

Memperluas lapangan kerja (formal dan informal) melalui:– kerjasama ekonomi dengan fihak luar– pengembangan usaha kecil dan menengah

Meningkatkan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing dengan tenaga kerja luar, melalui:– penyelenggarakan pelatihan kerja– Pelaksanaan program magang– peningkatan akses ke pendidikan formal

Membangun jaringan informasi ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi penempatan tenaga kerja

PERANAN PEMERINTAH DAERAH

Secara umum Pemprov diharapkan dapat berperan dalam:– Penguatan balai diklat profesi– Pengembangan jaringan informasi tenaga kerja– Harmonisasi regulasi

Dalam rangka kerjasama antar negara (IMTGT), Pemprov Riau berperan dalam:– menyiapkan SDM yang berkualitas untuk mengisi lowongan

kerja yang diciptakan melalui kerjasama;– mengupayakan agar lapangan kerja yang diciptakan dapat

diisi seoptimal mungkin dengan SDM lokal

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DI DAERAH

Sebelum era otonomi daerah, pelatihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat (BLK);

Pasca otonomi daerah, kewenangan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja diserahkan ke Pemerintah Daerah;

Kemampuan Pemda menyelenggarakan pelatihan kerja terbatas (dana, SDM) sehingga:– Pelaksanaan pelatihan hanya dilakukan secara terbatas– Program BLK seringkali tidak sesuai kebutuhan

OPTIMALISASI PELATIHAN KERJA

Balai pelatihan kerja di Riau seyogyanya menjadi pusat pengembangan profesi yang bersifat regional karena tenaga kerja di Riau berasal dari berbagai wilayah di Indonesia

Balai dikelola oleh Pemerintah Pusat karena selain pelayanannya bersifat regional, kemampuan Provinsi Riau untuk menyelenggarakan pelatihan juga terbatas (SDM maupun dana)

Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak perlu mempunyai BLK karena tidak efisien (modal besar dan perlu SDM canggih)

Pemda dapat menyediakan “share” bagi pembiayaan penyelenggaraan pelatihan

Kerjasama antara BLK dan Pemda terutama dalam menetapkan jenis pelatihan yang diperlukan serta penempatan tenaga kerja.

PENGEMBANGAN PROGRAM MAGANG

Lapangan kerja terutama dibuka bagi yang sudah berpengalaman kerja sehingga menyulitkan fresh graduate;

Perusahaan diwajibkan melaksanakan program pemagangang

Pemerintah menyediakan subsidi bagi program pemagangan

PENINGKATAN AKSES KE PENDIDIKAN FORMAL

Tenaga kerja lokal umumnya kurang dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain karena tingkat pendidikan yang terbatas;

Pemprov harus berupaya meningkatkan akses penduduk ke pendidikan formal melalui:– Pembangunan universitas negeri (murah dan berkualitas)– Pemberian beasiswa bagi tamatan SLTA dari keluarga

kurang mampu

SEKIAN DAN TERIMA KASIH