KEBIJAKAN PENATAAN MINIMARKET (Studi Deskriptif ...journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp9e9bbad454full.pdf · penduduk Indonesia yang semakin meningkat tajam, maka ... letter

Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015

33

KEBIJAKAN PENATAAN MINIMARKET

(Studi Deskriptif Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20

Tahun 2011 Tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo)

Aulia Rachman Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

In Sidoarjo this minimarket number continues to increase every year, the last seven years (2008-2014) amounted to 214 units. The

greatest number are in areas that are strategic. In Sidoarjo existence of this minimarket has entered the villages and settlements.

Therefore, Sidoarjo regency government in 2011 issued a legal product in the form of Regulation No. 20 Sidoarjo Regent in 2011

about Structuring Minimarket in the District Sidoarj. This study was conducted to describe the arrangement of policy implementation

minimarket and also the factors that affect the implementation process. The findings of the data showed that the implementation of

planning policies minimarket in Sidoarjo entire procedure has been carried out properly. As for the staff resources factor in

conditions that are inadequate to the executive in the Department of Industry, Trade and Energy and Mineral Resources Cooperative

Sidoarjo district so that the conditions inhibiting the implementation of this policy. As for other factors that influenced the interest of

policy, on this factor Cooperative Department of Industry, Trade and Energy and Mineral Resources have less power in carrying out

supervision because there is interest from actors outside the government.

Keywords: Public Policy, Implementation of Public Policy, Policy-Setup will Minimarket,

Implementation Planning Policy Minimarket

Pendahuluan

Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan pemicu lahirnya

banyak Peraturan Daerah di semua tingkat propinsi dan

kabupaten kota di Indonesia. Kebijakan tersebut

memunculkan bermacam-macam peraturan pendukung

untuk mendukung konsep otonomi daerah antara lain :

UU No.22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan konsep

otonomi daerah tersebut yang memberikan porsi lebih

besar kepada daerah untuk mengatur daerahnya

masing-masing, maka salah satu factor untuk

merealisasikan konsep otonomi daerah ialah dengan

produk hukum yakni Peraturan Daerah.

Dewasa ini, dengan jumlah pertumbuhan

penduduk Indonesia yang semakin meningkat tajam,

maka meningkat pula jumlah permintaan barang dan

jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semenjak

Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998

yang mengharuskan diterapkannya segala program

liberalism yang berujung pada ditandatanganinya

letter of intent dengan IMF yang memberikan peluang

besar kepada investasi asing untuk masuk di Indonesia.

Salah satunya di bidang perdagangan ritel. Sejak

penandatanganan itu, pengusaha ritel-ritel asing atau

pasar modern mulai berdatangan dan meramaikan

industri ritel Indonesia. Pengusaha pasar modern sangat

aktif untuk melakukan investasi baik itu dalam skala

Hypermarket, Supermarket dan Minimarket seperti

Carrefour, Hero, Circle K, Sogo dan masih banyak

lagi, begitupun dengan pengusaha local yang mulai

membangun usaha minimarket, seperti Indomaret dan

Alfamart serta masih banyak lagi. Memang benar,

sector perdagangan merupakan penyumbang terbesar

dalam pemutar roda perekonomian di Sidoarjo.

Namun, kehadiran perusahan yang beroprasi di

bidang ritel tersebut malah menimbulkan masalah,

yakni membebani pedagang tradisional. Dengan

kehadiran minimarket tersebut jelas mengurangi

pendapatan yang selama ini menghidupi mereka.

Pemerintah seolah tidak mau tahu dengan fenomena

menjamurnya usaha ritel tersebut karena pemerintah

dengan mudah memberikan izin pembangunannya.

Akibatnya, pedagang tradisional yang menjadi korban.

Pedagang tradisional beranggapan bahwa minimarket-

minimarket sekarang ini telah merusak perekonomian

mereka. Di dalam pertumbuhannya saat ini,

minimarket telah sampai pada daerah pingiran-

pinggiran kota atau pedesaan yang memang

berpenduduk padat dan inilah yang menjadi sasaran

utama para pengusaha ritel tersebut.

Di balik pertumbuhannya yang pesat tersebut,

minimarket juga menimbulkan dampak baik dan buruk

bagi masyarakat. Bagi masyarakat non pedagang,

minimarket memberikan kemudahan dalam memenuhi

kebutuhan sehari-hari tanpa harus repot-repot untuk

pergi ke pasar tradisional. Selain itu minimarket

memberikan kenyamanan pelanggan atau masyarakat

dalam berbelanja, berbeda dengan toko tradisional

yang kurang mengutamakan kenyamanan bahkan

kadang barang yang yang dibutuhkan juga kurang

lengkap. Tetapi, jika dilihat dari kacamata pedagang

tradisional, menjamurnya minimarket hingga ke

pedesaan ini sangat merugikan mereka karena

pendapatan mereka menjadi menurun drastis.

Keberadaan minimarket hingga di pedesaan dan

pinggiran-pinggiran kota yang didukung oleh modal

besar dapat membahayakan bagi toko dan pedagang

tradisional yang tidak mampu mengahadapi persaingan

usaha, bahkan hal yang lebih buruk lagi adalah

gulungtikarnya para pedagang tradisional karena

dagangannya tidak laku.



34

Data dari Badan Pelayanan dan Perijinan

Terpadu (BPPT) Sidoarjo, hingga 2013 jumlah

minimarket di Sidoarjo yang memiliki Izin Usaha Toko

Modern (IUTM) mencapai 192 outlet sedangkan yang

tidak memiliki izin atau sedang dalam proses

pengurusan berjumlah 42 outlet. Hal ini, salah satunya

dikarnakan banyak minimarket yang baru mengurus

ijin operasinya ke BPPT Kabupaten Sidoarjo justru

setelah menjalankan usahanya. (http://dprd-

sidoarjokab.go.id/tambah-20-minimarket-baru.html

diakses pada 20 Oktober 2013

No.

Nama

Kecamatan

Tahun

2008 2011 2014

1. Sidoarjo 15 31 39

2. Buduran 4 7 11

3. Candi 5 12 16

4. Porong 2 5 8

5. Kerembung 0 3 5

6. Tulangan 0 3 5

7. Tanggulangin 2 6 11

8. Jabon 0 0 2

9. Krian 5 11 12

10. Balongbendo 0 0 1

11. Wonoayu 0 4 3

12. Tarik 0 2 4

13. Prambon 0 2 4

14. Taman 13 25 31

15. Waru 15 27 41

16. Gedangan 6 12 18

17. Sedati 3 9 15

18. Sukodono 0 8 15

Jumlah 70 168 241

Tabel I.2 Daftar Perkembangan Minimarket di

Kabupaten Sidoarjo

Sumber : Diolah dari data Dinas Koperasi

Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten

Sidoarjo

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa memang

terjadi peningkatan jumlah minimarket yang ada di

Kabupaten Sidoarjo terutama di daerah-daerah yang

strategis. Oleh karnanya, perkembangan minimarket

yang pesat tersebut apabila tidak dikendalikan maka

dapat mengancam kelangsungan hidup toko-toko

tradisional dan pedagang eceran yang bermodal kecil.

Oleh sebab itu, untuk merespon dari keresahan

pedagang tradisional tersebut, pemerintah kabupaten

Sidoarjo mengeluarkan produk hukum untuk

melindungi pedagang tradisional melalui Peraturan

Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011 Tentang

Penataan Minimarket di Sidoarjo. Pertimbangan

dikeluarkannya peraturan ini adalah karena semakin

tumbuh dan berkembangnya jumlah usaha minimarket

di Kabupaten Sidoarjo, sehingga perlu dilakukan

penataan dan pembinaan, serta sebagai salah satu

upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar

tradisional dan pedagang kecil eceran.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh

para pengusaha minimarket sesuai dengan Peraturan

Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011 adalah sebagai

berikut :

1. Jarak antara minimarket dan pasar

tradisional minimal 300 meter dan jika

berada pada kompleks perumahan harus

pada kavling usaha.

2. Memperhatikan lokasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku sehingga tidak menimbulkan

kemacetan lalu lintas serta menyediakan

areal parkir paling sedikit 1 (satu) unit

kendaraan roda empat.

3. Minimarket wajib melaksanakan

kemitraan dengan UMKM dengan

memasarkan barang produksi,

menyediakan ruang usaha, melakukan

pendampingan langsung, menjadi

pemasok barang kepada pedagang kecil,

dan mengutamakan penggunaan tenaga

kerja setempat, serta wajib

mensosialisasikan kepada pedagang kecil

sampai radius 100 meter.

4. Waktu pelayanan minimarket yang

berada di jalan lokal dimulai pukul 08.00

sampai dengan pukul 22.00 kecuali

dijalan arteri/protokol diperbolehkan

buka selama 24 jam.

Bila dikaji lebih lanjut Peraturan Bupati dan

Peraturan-peraturan diatasnya tersebut telah memuat

berbagai hal mengenai kebijakan operasional usaha

ritel termasuk minimarket dan diharapkan masalah-

masalah yang ditimbulkan oleh tumbuh dan

berkembangnya minimarket di Kabupaten Sidoarjo

terselesaikan dengan baik. Namun, dalam

pengimplementasiannya masih saja ada minimarket

yang melanggar Peraturan Bupati tersebut. Adapun dari

observasi peneliti, pelanggaran yang dilakukan adalah

sebagai berikut:

http://dprd-sidoarjokab.go.id/tambah-20-minimarket-baru.html




35

Nama

Minimark

et

Alamat Jenis Pelanggaran

Indomart

Alfamidi

Indomart

Indomart

Indomart

Toko

Karunia

Toko

Barokah

Toko

Karunia

Indomart

Jl. Raya Pasar

Larangan

Jl. Raya Gedangan

Jl. Raya Sruni

Gedangan

Jl. Raya Sukodono

Jl. Raya Ngaban

Tanggulangin

Jl. Raya Kludan

Tanggulangin

Jl. Raya Kludan

Tanggulangin

Jl. Raya Yos

Sudarso

Perum Bluru

Permai

Pasal 2 ayat 2

point a

Pasal 2 ayat 2

point b

Pasal 2 ayat 2

point b

Pasal 2 ayat 2

point a

Pasal 3 ayat 2

Pasal 1 ayat 4 dan

pasal 5 ayat 1

Pasal 1 ayat 4 dan

pasal 5 ayat 1

Pasal 1 ayat 4 dan

pasal 5 ayat 1

Pasal 2 ayat 2

point e

Tabel 1.3 Fakta Empiris Pelanggaran Minimarket

di Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Data Primer

Oleh sebab itu, dengan melihat permasalahan-

permasalahan dalam implementasi peraturan Bupati

Sidoarjo Nomor 20 tahun 2011 ini, maka peneliti

merasa tertarik untuk melakukan pengkajian dan

penelitian pada tahap implementasi atau pelasanaan

peraturan yang menata keberadaan minimarket di

kabupaten Sidoarjo.

Adapun penelitian sebelumnya, yang dilakukan

oleh Erna Nur Laili Sari dari Universitas Surabaya

yang berjudul “Pengaruh Keberadaan Mini Market

Terhadap Kelangsungan Hidup Toko Kelontong di

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo” dengan

menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif

menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah

pola persebaran minimarket di kecamatan Sidoarjo

berbentuk mengelompok di pusat kota, sebanyak 17

minimarket tidak berizin lengkap, kenaikan jumlah

minimarket diikuti dengan banyaknya toko kelontong

yang mati/tidak beroperasi lagi.

Rumusan Masalah

Setelah melakukan pemaparan dari latar belakang

masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan

diteliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati

Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011

tentang Penataan Minimarket di Kabupaten

Sidoarjo?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

kegagalan dalam pelaksanaan Kebijakan

Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo?

Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu memiliki tujuan yang

akan digunakan sebagai pedoman untuk pembahasan

dalam penelitiannya dan juga digunakan untuk

menjawab permasalahan dengan menerangkan

fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitaian ini

adalah

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana

pelaksanaan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor

20 Tahun 2011 tentang Penataan Minimarket

di kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja

yang mempengaruhi Kegagalan dalam

pelaksanaan Kebijakan Penataan Minimarket


Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi yang bermanfaat

kepada Pemkab Sidoarjo, Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu, Dinas Kopersi

Perindustrian Perdagangan, Badan

Pembangunan Daerah, dan instansi-instansi

terkait dalam menyempurnakan perumusan

kebijakan public, khususnya dalam Peraturan

Bupati Sidoarjo nomor 20 Tahun 2011 tentang

Kebijakan Penataan Minimarket di Kabupaten

Sidaorjo. Serta diharapkan dapat meningatkan

kemampuan peneliti dalam melakukan

penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat

mengembangkan kajian Ilmu Administrasi

Negara terutama pada bidang implementasi

kebijakan publik. Penelitian ini berusaha

melihat implementasi kebijakan publik dari

segi sumberdaya, struktur birokrasi,

komunikasi, disposisi, serta kepentingan yang

mempangaruhi program/kebijakan yang

merupakan elaborasi dari model implementasi

dari Edward III dan Merile S. Grindle.

Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Penataan Minimarket

1.1 Kebijakan Publik

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan

publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan

pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil

yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil

berbeda ( Dwijowijoto, 2003:3). Sementara itu, pakar



36

Inggris W.I. jenkins mendefinisikan kebijakan publik

sebagai :

“Serangkaian keputusan yang saling berkaitan

yang diambil oleh seorang aktor politik atau

sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan

yang telah dipilih beserta cara-cara untuk

mencapainya dalam situasi. Dimana keputusan-

keputusan itu pada prinsipnya masih berada

dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari

para aktor tersebut”(Wahab, 2012:15)

Lebih lanjut, Van Meter dan Van Horn

mendefinisikan implementasi sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

individu-individu atau kelompok-kelompok

pemerintah maupun swasta yang diarahkan

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan

kebijakan”(Winarno, 2007:146)

Melihat definisi-definisi yang telah disebutkan

diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan

publik adalah serangkaian keputusan terstruktur yang

telah dibuat oleh seorang atau sekelompok aktor politik

(pemerintah) sebagai alat pedoman untuk bertindak

yang mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah-

masalah yang memerlukan penangan atau penyelsaian

yang ada di masayarakat.

1.2 Minimarket

Minimarket dalam peraturan perundang-undangan termasuk

dalam pengertian “TokoModern”. Pengertian toko modern

menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan

sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara

eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department

Store, Hypermarket atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.

Menurut Hendri Ma’ruf (2005) Minimarket adalah

toko yang mengisi kebutuhan akan warung yang berformat

modern yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga dapat

mengungguli warung atau toko dan biasanya luas ruangnya adalah

50m2 sampai 200m2.

Dalam Pasal 3 Perpres 112 tahun 2007, disebutkan

bahwa luas bangunan untuk minimarket adalah kurang dari

400m2. Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana

Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Tetapi selama ini ketentuan

yang menyebut untuk memperhatikan jarak diatur untuk toko

modern kategori Hypermarket saja, sedangkan pengaturan

lokasi untuk minimarket tidak disebutkan. Pengaturan lokasi

minimarket dalam Pasal 5 ayat (4) Perpres 112 tahun 2007

disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem

jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan

pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di

dalam kota/perkotaan. Artinya, minimarket bisa membukai gerai

hingga ke wilayah pemukiman warga.

1.3 Kebijakan Penataan Minimarket :

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 20 Tahun 2011

Sebuah kebijakan publik dibuat pada dasarnya

untuk memecahkan masalah-masalah publik yang

membutuhkan intervensi dan campur tangan

pemerintah. Oleh sebab itu, untuk melindungi pasar

tradisional dan pedagang kelontong terhadap

menjamurnya minimarket yang ada di Kabupaten

Sidoarjo, maka dibuatlah Peraturan Bupati Sidoarjo

Nomor 20 tahun 2011 tentang Penataan Minimarket di

Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk intervensi

pemerintah daerah dalam melakukan penataan

minimarket di Sidoarjo.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 tahun 2011

tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo

merupakan salah satu kebijakan yang diambil

Pemerintah kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk :

1. Mengatur dan menata keberadaan dan

pendirian pasar modern (dalam penelitian ini

minimarket) agar tidak merugikan dan

mematikan pasar tradisional, usaha mikro,

kecil, menengah dan koperasi yang ada.

2. Mengatur jam kerja atau waktu pelayanan

minimarket.

3. Mengatur kemitraan atau kerjasama usaha

antara usaha mikro, kecil, menengah dan

kopersi dengan usaha skala besar disertai

dengan pembinaan dan pengembangan yang

dilakukan oleh penyelenggara usaha skala

besar dengan memperhatikan prinsip saling

memerlukan, saling memperkuat dan saling

menguntungkan.

4. Membina dan mengawasi kegiatan

penyelenggaraan minimarket dilakukan oleh

Dinas yang bertangungjawab di bidang

perdagangan.

2. Implementasi Kebijakan

Setelah melalui proses yang sangat panjang

dalam memutuskan sebuah kebijakan publik, maka hal

selanjutnya adalah mengimplementasikan atau

melaksanakan kebijakan tersebut. Melaksanakan

kebijakan atau implementasi kebijakan merupakan hal

yang sangat penting dalam keseluruhan proses

kebijakan, bahkan lebih penting dari formulasi

kebijakan. Hal ini dikarnakan sebuah kebijakan tidak

akan berguna atau tidak akan memberikan dampak

apapun kepada kelompok sasaran apabila sebuah

kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Selain itu

pada proses inilah sebuah kebijakan secara menyeluruh

dapat dilihat tingkat keberhasilan atau kegagalannya

untuk mencapai tujuan. Hal ini didukung pernyataan

dari Chief J. O. Udoji yaitu :

“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang

penting bahkan mungkin jauh lebih penting



37

dari pada pembuatan kebijakan. Kebijaka-

kebijakan hanya akan sekedar berupa impian

atau rencana bagus yang btersimpan rapi

dalam arsio kalau tidak diimplementasikan.”

(Agustino, 2006:140)

2.1 Implementasi Kebijakan Penataan

Minimarket di Kabupaten Sidoarjo

Seperti yang telah dijelaskan diatas, dalam

implementasi kebijakan penataan minimarket di

kabupaten Sidoarjo ini terdapat 2 aktor kebijakan

utama yakni pemerintah dan investor. Pemerintah

disini diartikan sebagai badan-badan atau lembaga

yang telah ditunjuk di dalam kebijakan publik.

Sedangkan investor adalah para penanam modal yang

menginvestasikan modalnya di wilayah Sidoarjo

dengan cara membangun toko modern (dalam hal ini

minimarket).

Dengan bersumber pada uraian-uraian diatas,

maka dapat disimpulkan bahwa implementasi

kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo

merupakan serangkaian kegiatan tindak lanjut yang

dilakukan pemerintah untuk menjalankan kebijakan

dan keputusan yang telah dibuat, dengan cara

melaksanakan kebijakan penataan tersebut. Hal ini

bertujuan agar minimarket di Sidoarjo tumbuh dan

berkembang sesuai dengan peraturan dan tidak

mematikan pasar tradisional serta pedagang kelontong

dengan cara melakukan penataan lokasi, jarak, dan

membatasi jam pelayanan serta kemitraan yang harus

dilaksanakan oleh minimarket.

Dengan melihat banyaknya aktor yang akan

berperan mengintervensi pelaksanaan kebijakan, maka

pada pelaksanaan kebijakan penataan minimarket di

daerah Sidoarjo ini terdapat 4 aktor pelaksana yang

berasal dari birokrasi pada street level bureaucrat.

Keempat aktor tersebut adalah :

Tabel I.4 Pelaksana Peraturan Bupati Sidoarjo

Nomor 20 Tahun 2011

Sumber : Data Primer

Dengan banyaknya aktor lintas sektor/dinas

yang terlibat di dalam implementasi kebijakan

penataan minimarket ini, maka kemungkina besar

kebijakan ini akan mengalami kesulitan pada

pelaksanaannya, hal ini dikarenakan setiap kebijakan

yang melibatkan banyak aktor akan membutuhkan

biaya koordinasinya lebih sulit. Oleh karenanya,

mekanisme kontrol dari atas juga harus lebih kuat agar

kebijakan ini dapat mencapai tujuannya.

2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Implementasi Kebijakan Penataan

Minimarket di Kabupaten Sidoarjo

Dari beberapa model variabel yang

mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik,

maka dalam penelitian ini peneliti melakukan elaborasi

teori. Adapun elaborasi teori tersebut berasal dari

Edward III, dimana menurut Edward terdapat empat

variabel yang dapat mempengaruhi proses

implementasi, yakni:

1. Struktur birokrasi,

2. Sumberdaya,

3. Komunikasi, dan

4. Disposisi/Sikap pelaksana.

Selain model dari Edward penelitian ini juga

menggunakan model implementasi dari Merile S.

Grindle. Menurut Grindle sebuah kebijakan akan

dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan

dan lingkungan kebijakan yang akan dipaparkan

sebagai berikut:

Variabel isi kebijakan menyangkut :

1. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

3. Derajat perubahan yang diinginkan

4. Kedudukan pembuat kebijakan

5. Siapa pelaksana program

6. Sumber daya yang digunakan

Variabel lingkungan kebijakan menyangkut :

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategiyang

dimiliki oleh para aktor yang terlibat

dalam implementasi kebijakan

2. Karakteristik institusi dan rezim yang

sedang berkuasa.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas

kelompok

Dengan mempertimbangkan bahwa dalam

implementasi kebijakan penataan minimarket ini

mengandung unsur banyaknya aparat yang terlibat dan

adanya faktor isi kebijakan yang mempengaruhi

kepentingan maka dalam penelitian ini mengelaborasi

pendapat dari Edward III dan Grindle dengan faktor-

faktor sebagai berikut:

a. Struktur Birokrasi

b. Sumberdaya

c. Komunikasi

d. Disposisi

e. Kepentingan yang Mempengaruhi Kebijakan.

Instansi / Dinas Tugas / Wewenang

Dinas Koperasi Perindustrian

Perdagangan dan ESDM

Kabupaten Sidoarjo

Memberikan Rekomendasi, pembinaan, pengawasan dan sanksi

kepada minimarket.

Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kabupaten Sidoarjo

Penerbit Ijin (IUTM, HO, P2R, dan

IMB).

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kabupaten Sidoarjo

Menentukan lokasi agar sesuai dengan RTRW dan zonasinya

sesuai peraturan Kabupaten

Sidoarjo.

Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sidoarjo

Penegak Peraturan Daerah

Kabupaten Sidoarjo.



38

Adapun penjelasan dari kelima faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan penataan

minimarket adalah sebagai berikut:

a. Sumberdaya

Sumber daya merupakan variabel yang juga

berpengaruh secara langsung terhadap efektif tidaknya

pelaksanaan kebijakan publik. Leo Agustino

(2006:142) mengatakan bahwa keberhasilan proses

implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Sementara itu, George Edward III mengatakan bahwa

indikator sumber-sumberdaya yang mempengaruhi

keberhasilan dari proses implementasi kebijakan publik

adalah 1) Staff, 2) Informasi, 3) Kewenangan, 4)

Fasilitas, dan 5) Dana.

b. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi menurut Edward adalah

mekanisme kerja yang berbentuk untuk mengelola

pelaksanaan sebuah kebijakan. Edward menekankan

perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP)

yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para

pelaksana, terlebih jika pelaksana program melibatkan

lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan

adakalanya fragmentasi diperlukan manakala

implementasi kebijakan memerlukan banyak program

dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai

tujuannya. (Triana, 2011:84)

c. Komunikasi

Dalam lingkup implementasi kebijakan publik,

Joko Widodo (2007:97) mengemukakan bahwa

komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian

informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy

maker) kepada pelaksana kebijakan (policy

implementors). Dengan adanya komunikasi antara

pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan diharapkan

mampu menciptakan dan meningkatkan kepatuhan para

pelaksana terhadap arahan-arahan yang telah ada dalam

kebijakan. Menurut Edward terdapat tiga indikator

yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan

variabel komunikasi, yaitu; transmisi (transmission),

kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).

d. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau biasa juga disebut dengan sikap atau

kemauan para pelaksana juga dapat mempengaruhi

proses pelaksanaan sebuah kebijakan. Disposisi ini

merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan

para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan

secara sungguh-sungguh (Joko Widodo, 2007:104).

e. Kepentingan Yang Mempengaruhi Kebijakan

Setiap implementasi kebijakan publik dapat berhasil

mencapai tujunnya bila mendapat dukungan dari

kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam

masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung

dengan kebijakan tersebut. Kelompok kepentingan

(interest groups) adalah setiap organisasi yang

berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah,

tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Atau

dapat juga dikatakan bahwa kelompok kepentingan

adalah individu, kelompok atau organisasi yang

memiliki kesamaan sikap, sifat, kepercayaan yang

bersatu membentuk sebuah organisasi untuk mencapai

tujuan yang sama. Leo Agustino (2006:154-155)

mengatakan bahwa;

“Kepentinagan yang mempengaruhi kebijakan

(interest affected) berkaitan dengan berbagai

kepentinagn yang mempengaruhi suatu

implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen

bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya

pasti melibatkan banyak kepentingan dan

sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut

membawa pengaruh terhadap implementasinya”.

METODE PENELITIAN

1) Tipe Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan

penelitian, Tipe penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan berdasarkan

pada analisa data, maka tipe penelitian adalah kualitaif.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan

dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan.

Melalui penelitian kualitatif deskriptif peneliti berusaha

menjelaskan apa yang terjadi dalam Implementasi

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011

tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti

dapat meneliti keadaan yang sesungguhnya dari obyek

yang akan diteliti sehingga mendapatkan informasi

yang akurat dan mendapatkan data yang relevan untuk

penelitian ini. Penelitian ini sendiri dilaksanakan di

Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dengan

pertimbangan berikut :

1. Pertumbuhan minimarket di Kabupaten

Sidoarjo yang cukup pesat yakni hampir 300%

dari tahun 2008-2014

2. Banyak minimarket yang melanggar Peraturan

Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo.

Adapun pelanggaran tersebut adalah:

a. Pelanggaran jarak antara minimarket dengan

pasar tradisional

b. Pelanggaran lokasi pendirian minimarket yang

tidak sesuai dengan RTRW dan zonasi di

Kabupaten Sidoarjo

c. Pelanggaran jam pelayanan minimarket

d. Pelanggaran kemitraan yang seharusnya

dilaksanakan.



39

3. Minimnya research dan penelitian yang terkait

dengan kebijakan penataan minimarket di

Kabupaten Sidoarjo sehingga dengan penelitian

ini diharapkan menambah referensi dan

pengetahuan bagi masyarakat luas.

3) Teknik Penentuan Informan Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan

untuk menentukan informan adalah teknik Snowball

dan Purpose Sampling. Snowball adalah teknik

pengambilan sampel dengan bantuan key-informan,

dan dari key-informan inilah akan berkembang sesuai

petunjuknya. Dalam hal ini peneliti hanya

mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk

dijadikan sampel (Subagyo, 2006:31). Sementara itu,

teknik penentuan informan secara Purpose Sampling

adalah teknik dimana informan yang akan dipilih

adalah pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui

dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian

ini.

4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini cara untuk mendapatkan data di

lakukan melaui :

1. Wawancara

Menurut Moleong (2012:186) wawancara adalah

percakapan dengan maksud tertentu, yang

percakapan tersebut dilaksanakan oleh dua pihak

yakni pewawancara (interviewer) yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(interviewee) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu.

2. Observasi

Observasi atau yang biasa disebut dengan

pengamatan adalah suatu kegiatan manusia yang

dilakukan menggunakan panca indra sebagai alat

bantu utamanya. Menrut Moleong (2012:175)

alasan secara metodologis menggunakan

pengamatan adalah mengoptimalkan kemampuan

peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian,

perilaku tak sadar, kebiasaan: pengamata

memungkinkan pengamat untuk melihat dunia

sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian,

menangkap arti fenomena dari segi subjek,

pengamatan memungkinkan peneliti merasakan

apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek

sehingga memungkinkan peneliti menjadi sumber

data.

3.. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik wawancara dan

observasi secara langsung, informasi juga dapat

diperoleh dengan melihat fakta yang tersimpan,

baik dalam bentuk surat, catatan, arsip, foto

kegiatan, hasil rapat, jurnal kegiatan dan

sebagainya. Adapun tujuan utama melihat fakta-

fakta dan dokumen yang tersimpan tersebut adalah

untuk menggali informasi yang telah terjadi di

masa lalu.

5) Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan

faktor yang sangat menentukan dalam sebuah

penelitian kualitatif. Sama halnya dengan penelitian

kuantitatif untuk menetapkan keabsahan

(trustworthines) data dalam penelitian kualitatif juga

diperlukan teknik pemeriksaan dengan tertentu.

Adapun teknik uji keabsahan data dalam penelitian ini

adalah menggunakan teknik triangulasi. Menurut

Moleong (2012:330) triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data

itu, atau dapat dikatakan teknik triangulasi adalah

pengecekan data dilihat dari berbagai sumber dengan

data diluar data yang ada.

6) Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah

dengan cara menggunakan tiga alur kegiatan yang

dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu teknik

triangulasi terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data,

penyajian data, penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Proses reduksi data dilakukan dengan

memilah-milah data yang didapat dari

berbagai sumber.

b. Penyajian Data

Alur kedua yang terpenting dalam teknik

analisis data adalah penyajian data. Dalam

penelitian kualitatif, penyajian data bisa

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, flowchart, dan

sejenisnya. Dengan penyajian data ini, maka

akan mudah untuk memahami apa yang

sedang terjadi dan merencanakan kegiatan

selanjutnya berdasarkan apa yang telah

dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan analisis ketiga yang penting adalah

menarik kesimpulan dan verifikasi. Miles dan

huberman memandang penarikan kesimpulan

hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian

berlangsung

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor

20 Tahun 2011 tentang Penataan Minimarket di

Kabupaten Sidoarjo

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Sidoarjo

Nomor 20 Tahun 2011 ini belum dapat dikatakan

berjalan dengan baik, hal ini dapat di lihat dari masih

banyaknya minimarket yang berdisi tidak sesuai



40

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sidoarjo. Hal ini dikarenakan masih adanya

kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan

kebijakan penataan minimarket ini. Jika menggunakan

variabel yang dikemukakan oleh Grindle yakni variabel

“kepentingan yang dipengaruhi adanya kebijakan”

pada variabel tersebut, Leo Agustino (2006:154-155)

mengatakan bahwa Kepentinagan yang mempengaruhi

kebijakan (interest affected) berkaitan dengan berbagai

kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi

kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu

kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan

banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan-

kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap

implementasinya.

Selain variabel kepentingan yang

mempengaruhi kebijakan ternyata dalam proses

pengumpulan data (wawancara dan observasi) juga

ditemukan variabel lain yang juga mempengaruhi

implementasi kebijakan penataan minimarket di

Kabupaten Sidoarjo ini. Variabel tersebut adalah

kedudukan pengambil keputusan (site of decision

making). Suwitri (2008:87) menjelaskan bahwa

semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan

dalam implementasi kebijakan publik, baik secara

geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit

pula implementasi program/kebijakan. Karena semakin

banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang

terlibat di dalamnya. Hal ini terbukti dengan saling

lemparnya tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinas

Koperasi Perindustrian Perdagangan dan ESDM dan

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten

Sidoarjo dalam hal pemberian sanksi kepada

minimarket yang melanggar atau telah habis masa

izinnya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan

Implementasi Kebijakan Penataan Minimarket


1) Sumberdaya

a) Staff

Edward III dalam Widodo (2007:98)

mengemukakan bahwa sumberdaya manusia

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kebijakan. Sebuah kebijakan yang jelas dan

konsisten apabila tidak didukung oleh sumberdaya

manusia maka kebijakan tersebut tidak dapat

berjalan secara efektif. Secara kualitas, staff yang

dimiliki oleh Dinas Koperasi Perindustrian

Perdagangan dan ESDM, Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu, dan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo telah

cukup dan memadai. Namun, jika dilihat dari

kuantitas (jumlah) staf terutama staf yang dimiliki

oleh Dinas Koperasi Perindustria Perdagangan dan

ESDM bagian Perdagangan Dalam dan Luar

Negeri dirasa sangat kurang memenuhi

persyaratan karena hanya berjumlah 3 orang

saja. Menurut Van Metter da Van Horn dalam

Nugroho (2011:628) adanya sumberdaya staf yang

memadai akan mempengaruhi tingkat keberhasilan

implementasi suatu kebijakan. Oleh Sebab itu,

ketidakberhasilan implementasi kebijakan

penataan minimarket ini dapat dikarenaka

kurangnya jumlah staff yang ada.

b) Kewenangan

Secara keseluruhan kewenangan yang dimiliki

oleh masing-masing pelaksana dalam kebijakan

penataan minimarket di Kabupaten Sidaorjo ini

sudah memadai karena telah diatur dalam

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun

2008, Peraturan Daerah Provinsi No 3 Tahun

2008, serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20

Tahun 2011. Kedudukan Dinas Koperasi

Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten

Sidoarjo yang mempunyai kewenangan dalam

mengeluarkan rekomendasi bagi pendirian

minimarket ini juga didukung dengan kewenangan

untuk membina dan mengawasi minimarket yang

ada di Sidoarjo. Begitu pula dengan Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu yang mempunyai

kewenangan untuk menerbitkan izin yang harus

dipenuhi oleh para investor. Berbeda dengan

kedua instansi di atas, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan

untuk menentukan apakah lokasi yang di jadikan

minimarket tersebut telah sesuai dengan RTRW

Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan apa

yang disampaikan oleh Edward III dalam Widodo

(2007:103) bahwa sumberdaya kewenangan yang

cukup untuk membuat keputusan sendiri yang

dimiliki oleh suatu lembaga akan mempermudah

pelaksanan suatu kebijakan di lapangan.

c) Fisik/Fasilitas

Secara umum dalam pelaksanaan kebijakan

penataan minimarket ini tidak ditemukan masalah

terkait sumberdaya fasilitas fisik baik pada Dinas

Koperasi Perindustrian Perdagangan dan ESDM,

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, serta Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Sidaorjo. Sebagaimana yang dikataka n oleh

Edward III dalam Widodo (2007:102) : Fasilitas

fisik merupakan aspek penting yang harus

dipenuhi dalam implementasi kebijakan.

Implementor mungkin memiliki staf yang

memadai dan memiliki pemahaman yang baik

serta kewenangan yang cukup.

d) Informasi

Kemudahan dalam mendapatkan informasi

peraturan dan petunjuk teknis yang ada akan

memudahkan pelaksana kebijakan dalam

melakukan aktivitas sesuai tugas dan fungsinya

masing-masing. Adapun hasil yang diperoleh dari

penelitian menunjukkan bahwa ketiga instansi

tidak menemukan kesulitan dalam mendapatkan



41

informasi. Baik pada Dinas Koperasi

Perindustrian Perdagangan dan ESDM, Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu, serta Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Sidaorjo. Informasi tersebut didapat melalui rapat-

rapat formal baik secara internal maupun

eksternal. Selain itu informasi juga didapat

melalui website milik Biro Hukum Kabupaten

Sidoarjo Sekretarian daerah Kabupaten Sidaorjo.

e) Dana/Finansial

Dalam implementasi kebijakan penataan

minimarket di Kabupaten Sidaorjo. Baik pada

Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan

ESDM, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, serta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Sidaorjo, tidak ditemukan masalah

terkait dengan kecukupan dana. Merujuk pada

Mazmanian dan Sabatier dalam Wibowo

(1994:74) mengatakan bahwa secara umum

tersedianya dana pada tingkat batas ambang

tertentu amat diperlukan agar terbuka peluang

untuk mencapai tujuan-tujuan formal, dan

tersedianya dana di atas tingkat ambang ini akan

sebanding dengan peluang tercapainya tujuan

tersebut.

A. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan suatu aturan

(SOP) meliputi tata aliran atau prosedur-prosedur

rutin yang mengatur mekanisme kerja pelaksanaan

kebijakan serta keefisienan aspek-aspek struktur

organisasi, pembagian kewenangan, hubungan

antara unit-unit organisasi yang ada dalam

organisasi yang bersangkutan, dan hubungan

organisasi dengan organisasi luar. Pada

Pelaksanaan kebijakan penataan di Sidoarjo ini,

maka dapat terlihat bahwa tidak ada permasalah

pada struktur birokrasi baik di dalam organisasi

maupun antar organisasi karena telah tertuang

dalam Permendag Nomor 53 Tahun 2008 tentang

Pedoman Penataan dan pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

B. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu komponen yang

paling penting dalam implementasi kebijakan. Van

Meter dan Van Horn dalam Widodo (2007:199)

mengatakan bahwa komunikasi adalah

penyampaian informasi kepada para pelaskana

kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan

tujuan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan

penataan minimarket ini telah terjadi komunikasi

yang baik antara instansi-instansi yang terkait.

Baik Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan

dan ESDM, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu,

serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Sidoarjo telah terjalin komunikasi yang

baik.

C. Disposisi/Sikap Pelaksana

Keberhasilan sebuah kebijakan diimplementaskan

selain perlu mendapat dukungan dari sumberdaya,

komunikasi dan struktur birokrasi juga perlu

mendapatka dukungan dari para pelaksana

kebijakan, yakni kemauan dan iktikad baik.

Sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik dan

efektif jika mendapatkan dukungan dan keinginan

yang kuat oleh para pelaksananya di lapangan.

Disposisi para pelaksana kebijakan penataan

minimarket terutama dalam hal pemberian

rekomendasi, perijinan dan pembinaan sudah

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman

dan pengetahuan yang memadai serta dukungan

yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

D. Kepentingan Yang Mempengaruhi Kebijakan

Setiap kebijakan yang memberikan dampak

negatif bagi sebagian kelompok pasti akan

mendapatkan serangan terutama dari kelompok-

kelompok kepentingan. Agustino (2006:154-155)

mengatakan bahwa kepentinagan yang

mempengaruhi kebijakan (interest affected)

berkaitan dengan berbagai kepentinagn yang

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

Dalam kebijakan penataan minimarket ini,

kelompok kepentingan yang mendapat dampak

negatif adalah para pengusaha atau investor yang

ingin atau sedang mempunyai usaha minimarket

di Kabupaten Sidoarjo.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat

disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan

Bupati Sidoarjo No. 20 Tahun 2011 tentang Penataan

Minimarket ini masih belum efektif terutama pada

pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan

sanksi administratif yang belum berjalan sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Bupati tersebut. Adapun

ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan penataan

minimarket ini adalah adanya kepentingan politik yang

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini. kepentingan

politik tersebut membuat Dinas Koperasi Perindustrian

Perdagangan dan ESDM mengalami sedikit kendala

terkait dengan pengawasan dan pemberian sanksi

admistratif terhadap minimarket yang melanggar

kebijakan. Adapun kendala tersebut adalah kurangnya

keberanian Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan

dan ESDM dalam menindak minimarket yang

melanggar Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun

2011 ini dan juga terjadinya saling lempar

tanggungjawab antara Dinas Koperasi Perindustrian

Perdagangan dan ESDM dengan Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaa

kebijakan penataan minimarket

1) Sumberdaya

1. Administrasi/staf: Sumberdaya administrasi

dari Dinas Koperasi Perindustrian



42

Perdagangan dan ESDM belum memiliki

kuantitas(jumlah) yang memadai karena

hanya berjumlah 3 orang saja, namun telah

memiliki kualitas yang memadai. Berbeda

dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

meskipun dianggap kurang dalam hal

kuantitas(jumlah) namun dengan bantuan

teknologi sumberdaya staf pada instansi ini

dapat teratasi. Sedangkan pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah tidak

mengalami kekurangan staf baik dari segi

kulitas maupun kuantitas.

2. Kewenangan: Baik Dinas Koperasi


Pelayanan Perijinan Terpadu, maupun Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah sudah

memiliki kewenangan yang cukup dan

memadai karena sudah diatur dalam peraturan

yang ada.

3. Fasilitas Fisik: Fasilitas fisik yang dibutuhkan

oleh Dinas Koperasi Perindustrian

Perdagangan dan ESDM, Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu, maupun Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah telah

tersedia dan cukup.

4. Informasi: Dalam penyampaian informasi

tidak mengalami hambatan.

5. Dana: Ketiga instansi merasa tidak ada

kendala dalam sumberdaya dana, baik untuk

dana operasional maupun dana untuk di

lapangan. Daa tersebut diperoleh dari APBD

Kabupaten Sidoarjo.

2) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam kebijakan penataan

minimarket ini tidak berbelit-belit meskipun

melibatkan banyak instansi yang berbeda. Dengan

adanya SOP (Standard Operatting Procesures)

yang termuat dalam Permendag No. 53 tahun 2008

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

serta Perda Prov jawa Timur No. 3 tahun 2008

tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar

Tradisional dan Penataan Pasar Modern di

Provinsi Jawa Timur. Adanya SOP dalam

mekanisme Kebijakan Penataan Minimarket

membuat segala prosedur menjadi lebih mudah

dan terarah.

3) Komunikasi

Komunikasi sudah dilakukan antarpelaksana

dalam pelaksanaan kebijakan penataan minimarket

ini. Komunikasi ketiga instansi juga sudah cukup

baik dan intensif karena setiap hari kamis bertemu

di forum rapat.

4) Disposisi

Aparat Pelaksana baik dari Dinas Koperasi


Pelayanan Perijinan Terpadu, maupun Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah telah memiliki

tingkat pemahaman dan pengetahuan yang baik

terhadap kebijakan penataan minimarket ini.

5) Kepentingan yang dipengaruhi adanya kebijakan

Adanya kepentingan yang mempengaruhi

kebijakan penataan minimarket membuat

pelaksanaan pengawasan terhadap minimarket

menjadi tidak efektif. Hal ini dikarnakan Dinas

Koperasi Perindustrian Perdagangan dan ESDM

tidak mempunyai keberanian dalam menjalankan

kewenangannya yakni pengawasan dan sanksi.

6) Kedudukan Pengambil Keputusan

Tersebarnya pengambil keputusan pada Dinas


dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan ketidak

efektifan dalam pelaksanaan kebijakan penataan

minimarket di Kabupaten Sidoarjo terutama dalam

pelaksanaan pemberian sanksi yang terjadi saling

lempar tanggungjawab.

SARAN

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Sidarjo

untuk meningkatkan sumberdaya staf pada Dinas


terutama pada Bidang Perdagangan Dalam dan

Luar Negeri. Karena dinas ini merupakan leading

sector dalam pelaksaan kebijakan penataan

minimarket di Kabupaten Sidoarjo.

2. Terkait dengan sanksi yang akan diberikan harus

lebih ditegakkan dan para pelaksana terutama

Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan

ESDM harus lebih mempunyai keberanian agar

menimbulkan efek jera kepada minimarket yang

lain yang ingin melanggar. Selain itu tingkatkan

komunikasi antar instansi dalam hal

pelaksanaan/pemberian sanksi.

3. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Sidoarjo

untuk memperjelas kewenangan para pelaksana

kebijakan penataan minimarket di Kabupaten

Sidoarjo ini terutama dalam hal pembinaan,

pengawasan dan pemberian sanksi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik.

Bandung: Alfabeta.

Bryant C, And White. 1989. Manajemen

Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta:

LP3ES

Dwijowiyoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik

Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT

Elex Media Komputindo.

Grindle, Merilee, S. 1980. Politic and Policy

Implementation in the Third World. New Jersey:

Princeton University Press.

Moleong, J. Lexy. 2007. Metodologi Penelitian

kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya.



43

Subarsono,Ag. 2005. Analisis Kebijakan Publik:

Konsop, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Sugandha, Dann. 1988. Koordinasi: Alat Pemersatu

Gerak Administrasi. Jakarta: Intermedia.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif,

Kualitatif dan R dan D. Bandung:

Penerbit Alfabeta.

Suwitri,Sri. 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik.

Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Triana, Rochyati Wahyuni. 2011. Implementasi dan

Evaluasi Kebijakan Publik. Surabaya: PT Revka Petra

Media.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijaksanaan

dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model

Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara

Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, dan Agus

Pramusito. 1994. Evaluasi

Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Press.

Widodo, Joko, 2007. Analisis Kebijakan Publik:

Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.

Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan

Proses. Jakarta: Media Pressindo.

Dokumen / Skripsi

Rahman, Andi. 2014. “Minta Tolong Bupati Sidoarjo”.

Jawa Post, 17 Febuari 2014

Sidoarjo Dalam Angka 2014

Sari, Erna Nur Laili. 2012. Pengaruh Keberadaan

Minimarket terhadap Kelangsungan Hidup

Toko Kelontong di Kecamatan Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo (Skripsi) Fakultas Ilmu

Sosial Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

Peraturan

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011

tentang Kebijakan Penataan Minimarket di Kabupaten

Sidoarjo.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun

2008 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar

Tradisional serta Penataan Pasar Modern di Jawa

Timur.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisioanal, Pusat Perbelanjaan da

Pasar Modern.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern.

Website

http://dprd-sidoarjokab.go.id/tambah-20-minimarket-

baru.html diakses pada 20 Oktober 2013 Pukul : 20.00

http://id.wikipedia.org/wiki/Supermarket, diakses pada

28-10-2014) pukul : 20.00



http://id.wikipedia.org/wiki/Supermarket

Documents

KEBIJAKAN PENATAAN MINIMARKET (Studi Deskriptif ...journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp9e9bbad454full.pdf · penduduk Indonesia yang semakin meningkat tajam, maka ... letter