Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Oleh
DIREKTUR KONSERVASI DAN TAMAN NASIONAL LAUT
KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN
Anambas, JULI 2010
Hasil dari rangking untuk prioritas konservasi untuk ekoregion laut di
Indonesia berdasarkan pertimbangan keanekaragaman hayati dengan
penekanan pada kriteria “irreplaceability” dan keterwakilan.
Rangking Penyebaran Keanekaragaman Hayati Indonesia
KARAKTERISTIK SDI
• Memiliki sensitivitas yg tinggi thd pengaruh
iklim maupun pengaruh musim serta aspek2
keterkaitan (conectivity) ekosistem antar
wilayah perairan (lokal, regional, global),
tidak mengenal pemisahan wewenang
maupun batas-batas wilayah administrasi
pemerintahan.
• Maka pengelolaan Konservasi SDI perlu
didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta
terintegrasi dengan perencanaan wilayah
RPJMD;
Optimalisasi peran
masyarakat
lokal/adat;
Resolusi konflik;
Optimalisasi
pemanfaatan
sumberdaya alam;
Pemerataan
pembangunan.
Convention of
Biodiversity (CBD);
Millennium
Development Goals
(MDGs);
Code of Conduct
for Responsible
Fisheries (CCRF);
Coral Triangle
Initiative (CTI).;
CITES,dll
RPJMN; Fokus
pengurangan
kemiskinan dan
perluasan lapangan
kerja;
Desentralisasi
pengelolaan SDA;
Pengelolaan pulau-
pulau perbatasan;
Kemitraan multi-
pihak; Antisipasi
bencana &
perubahan iklim.
INPRES 1/2010
Mandat
Internasional1 Prioritas
Nasional2 Kebutuhan
Daerah3
ASPEK REGULASI
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU no 45/2009
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Perpress No.78/2005 tentang Pengelolaan PPK Terluar
PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
Permen KP No. 16/MEN/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Kepmen KP no. 41/2000 jo no. 67/2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan PPK yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat
Permen KP no. Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir danPulau-pulau Kecil
Permen KP No. 20/MEN/2008 Tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan KonservasiPerairan
Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan
Permen KP No. Per.04/Men/2010 tentang pemanfataan jenis dan genetika ikan
Visi
Misi
1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi.
2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan.
4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.
GRAND STRATEGY KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 2010-2014
INDIKATOR1. ZONASI KAWASAN
MINAPOLITAN,
MITAGASI BENCANA
DAN ADAPTASI
PERUBAHAN IKLIM
2. TERKELOLANYA
KAWASAN
KONSERVASI :
EKOSISTEM
TERUMBU KARANG,
LAMUN, MANGROVE
&KONSERVASIJENIS
BIOTA PERAIRAN YG
TERANCAM PUNAH
3. MASUKNYA
INVESTASI DI PULAU
KECIL
2 MENGELOLA
SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
SECARA
BEKELANJUTAN
1. SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
DIMANFAATAKAN
SECARA OPTIMAL
DAN
BERKELANJUTAN
2. KONSERVASI
KAWASAN DAN
JENIS BIOTA
PERAIRAN YANG
DILINGDUNGI
DIKELOLA SECARA
BERKELANJUTAN
3. PULAU-PULAU
KECIL BERNILAI
EKONOMI TINGGI
SASARAN
NAMA KEGIATAN SASARAN
1. PENGELOLAAN &
PENGEMBANGAN
KONSERVASI KAWASAN &
JENIS
Terkelolanya KAWASAN KONSERVASI (20 % kawasan
ekosistem terumbu karang, lamun,mangrove,dll) &
KONSERVASI 15 jenis biota perairan yang terancam
punah
2. PENATAAN RUANG &
PERENCANAAN PENGELOLAAN
WLP3K
Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/prov/kab/kota, 50
masterplan minapolitan, 30 masterplan klaster ppk bernilai
ekonomi tinggi serta 12 masterplan kawasan sentra
produksi kelautan
3. PENDAYAGUNAAN PULAU-
PULAU KECIL
Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruktur
memadai, ekosistem baik,siap terhadap bencana & 25
diantaranya terinvestasi
4. PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN
LAUTAN
Terkelolaanya 50 kawasan minapolitan yang tahan
terhadap ancaman kerusakan & mempunyai infrastruktur
dasar, serta 3 produk kelautan
5. PELAYANAN USAHA &
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Meningkatnya keberdayaan & kemandirian 900 usaha
skala mikro , beroperasinya sarana usaha mikro di 450
kab/kota pesisir
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR,
DAN PULAU-PULAU KECIL 2010-2014
Program Pengelolaan dan Pengembangan
Konservasi Kawasan dan Jenis( Inpres No 1/2010)
No IndikatorTarget
2010 2011
1 kawasan konservasi laut perairan yang dikelola
secara berkelanjutan
900 ribu
Ha
1.640 ribu
Ha
2 Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota
perairan dilindungi yang diidentifikasi dan
dipetakan secara akurat
9 Kawasan
dan 3 jenis
9 Kawasan
dan 3 jenis
Program Pengelolaan dan
Pengembangan Konservasi Kawasan
dan Jenis
Terkelolanya 4,5 juta ha Kawasan Konservasi
(kawasan ekosistem terumbu karang, lamun,
mangrove,dll) dan Konservasi 15 jenis biota
perairan yang terancam punah
SASARAN..!!
2010- 2014
STRATEGI INTERVENSI
Reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan
Sosial Ekonomi Ekologis
.
.
.
Kebutuhan EKONOMI…
dan KONSERVASI...Jaminan Pembangunan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Masyarakat
HARMONISASI...
HARMONISASI KONSERVASI
DAN PERIKANAN
• Upaya KSDI tidak dapat dipisahkan dg
Pengelolaan SDI dan lingkungannya secara
keseluruhan.
• Definisi KSDI :
Upaya Perlindungan, Pelestarian dan
Pemanfaatan berkelanjutan SDI, termasuk
ekositem, jenis dan genetik untuk menjamin
keberadaan, ketersediaan, dan
kesinambungannya dg tetap memelihara
dan meningkatkan kualitas nilai dan
keanekaragaman SDI
PEMANFAATAN KSDI(Pasal 30 PP 60 Tahun 2007)
1) Pemanfaatan KSDI meliputi
• Pemanfaatan KKP
• Pemanfaatan jenis dan genetik ikan
2)Pemanfaatan KKP dilakukan melalui
kegiatan: (ps. 30-34)
Penangkapan Ikan
Pembudidayaan Ikan
Pariwisata Alam Perairan; atau
Penelitian dan Pendidikan
Pemanfaatan KKP untuk
Penangkapan Ikan(Pasal 31 PP 60 Tahun 2007)
• Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan.
• Wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur,
bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai
kewenangannya.
• Dalam memberikan izin penangkapan ikan antara lain
mempertimbangkan:
– daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan;
– metoda penangkapan ikan; dan
– jenis alat penangkapan ikan.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin
penangkapan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam
kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri.
Pemanfaatan KKP untuk
Pembudidayaan Ikan (Pasal 32 PP 60 Tahun 2007)
• Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan.
• Wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur,
bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai
kewenangannya.
• Dalam memberikan izin pembudidayaan ikan pada kawasan
konservasi perairan, antara lain, mempertimbangkan:
– jenis ikan yang dibudidayakan;
– jenis pakan;
– teknologi;
– jumlah unit usaha budidaya; dan
– daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin
pembudidayaan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam
kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri.
KONSERVASIDILAKUKANBUDIDAYAMAJU
Budidaya
Ramah lingkungan
Di Zona Perikanan
Berkelanjutan
Anak ikan
Berkualitas
Tersedia
(pembesaran)
Calon induk
Berkualitas
Tersedia
(pembenihan)
Pemanfaatan KKP untuk Pariwisata
Alam Perairan (Pasal 33 PP 60 Tahun 2007)
• Dapat dilakukan di zona pemanfaatan dan/atau zona
perikanan berkelanjutan.
– kegiatan wisata alam perairan; dan/atau
– pengusahaan pariwisata alam perairan.
• wajib memiliki izin, diberikan oleh Menteri, gubernur,
bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai
dengan kewenangannya.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
memperoleh izin pariwisata alam perairan di zona
pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan
dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan
peraturan Menteri.
Pemanfaatan KKP untuk Penelitian
dan Pendidikan (Pasal 34 PP 60 Tahun 2007)
• Dapat dilakukan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan,
zona pemanfaatan, maupun zona lainnya.
• wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur,
bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan
kewenangannya.
• Orang asing dan/atau badan hukum asing yang akan
melakukan kegiatan penelitian dalam kawasan konservasi
perairan dapat diberikan izin setelah memenuhi
persyaratan perizinan penelitian berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin
penelitian dan pendidikan dalam kawasan konservasi perairan
diatur dengan Peraturan Menteri.
Peran dan Manfaat Kawasan Konservasi
• Suplay Penyediaan Induk Budidaya Laut
• Suplay Hasil Tangkapan yang Berkelanjutan
• Penyedia Komoditas Pariwisata Bahari
• Pencipta Alternatif Pendapatan bagi Masyarakat
1. Spill-over: penyebaran anak & induk baru
2. Export-larvae: pasokan telur dan larva
3. Mencegah Kolaps Perikanan
Kaidah:PemanfaatanPerlindungan
Pelestarian
Tidak semua dilindungiZonasi Kawasan Konservasi
1.Zona inti 2. Zona Perikanan
Berkelanjutan3. Zona pemanfaatan
4. Zona lainnya
ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
Zona Inti, diperuntukan :a.perlindungan habitat & populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
b.perlindungan ekosistem pesisir yg unik dan/atau rentan thd perubahan;
c.perlindungan situs budaya tradisional;
d.penelitian; dan/atau
e.pendidikan
Zona Perikanan Berkelanjutan, diperuntukan :a.perlindungan habitat dan populasi ikan;
b.penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
c.budidaya ramah lingkungan;
d.pariwisata dan rekreasi;
e.penelitian dan pengembangan; dan/atau
f.pendidikan.
Zona Pemanfaatan, diperuntukan :a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
b. pariwisata dan rekreasi;
c. penelitian dan pengembangan; dan/atau
d. pendidikan. Zona Lainnya, diperuntukan :zona tertentu antara lain zona rehabilitasi
PENGATURAN KONSERVASI PADA UU 27 TAHUN
2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PPK
Pasal 29
a. Zona inti;
b. Zona pemanfaatan terbatas; dan
c. Zona lain sesuai dengan peruntukkan kawasan.
Posisi Kawasan Konservasi dalam
Perencanaan Pengelolaan WP3K
1 Renstra WPPPK
2 Rencana Zonasi WPPPK
3 Rencana Pengelolaan WPPPK
4 Rencana Aksi WPPPK
Hierarkhi Perencanaan WPPPK RTRW
Zona
inti
Zona
Pemanfaatan
zona Perikanan
berkelanjutan
Rencana Pengelolaan
KKP/KKP3K
Permen No. 17/2008 : SMP/SP/TP
Permen No.2/2009 :TNP, SAP, TWP, SP
•Usulan inisiatif;•Identifikasi& inventarisasi•Pencadangan•penetapan
•Zonasi•Kelembagaan•pendanaan •Penetapan
•Penataan batas
Pengelolaan KKP/KKP3K
• Kawasan Pemanfaatan Umum
• Kawasan Konservasi
• Kawasan Strategis Nasional Tertentu
• Alur laut
Zona
lain
Rencana Zonasi WP3K(Pasal 9 dan 10 - UU 27/2007)
• Provinsia. Pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi,
Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;
b. Keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;
c. Penetapan pemanfaatan ruang laut; dan
d. Penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi,
transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan
• Kabupaten/Kotaa. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan
Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur;
b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion.
Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota DIWAJIBKAN MENGIKUTI DAN
MEMADUKAN RENCANA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH dengan
memperhatikan KAWASAN, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundangundangan.
UU 27 Tahun 2007 Permen 17 Tahun 2008
Pasal 10RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal9, terdiri atas: (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan :a.Pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;b.Keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;c.Penetapan pemanfaatan ruang laut; dand.Penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuankonservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.
Penetapan KKP3K
Pasal 171) Berdasarkan usulan penetapan KKP3K sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Menteri melakukan evaluasi.
2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
a. Kelengkapan data dan informasi mengenai potensi sumber daya ikan, lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi;
b. Kelayakan usulan KKP3K untuk ditetapkan menjadi satu jenis KKP3K; dan
c. Luas dan batas KKP3K yang mendukung fungsi kawasan;
d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.
3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menetapkan KKP3K yang antara lain memuat:
a. Lokasi, luas dan batas koordinat KKP3K yang ditetapkan diatas peta dengan skala 1 : 50.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah kabupaten/kota, dan skala 1 : 250.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah;
b. Jenis KKP3K.
4) Penetapan KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan:
a. Mengumumkan dan mensosialisasikan KKP3K kepada publik; dan
b. Menunjuk panitia/ pejabat pemerintah/ pemerintah daerah untuk melakukan penataan batas KKP3K.
UU 31 Tahun 2004 -> UU 45/2009 PP 60 Tahun 2007
Pasal 611) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di
seluruh wilayah pengelolaan perikanan RI.
2) Pembudidaya ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikana RI.
3) Nelayan dan pembudidaya ikan kecil wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yg ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 161) Pengelolaan kawasan konservasi perairan
yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
a. Perairan laut di luar 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
b. Perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas provinsi; atau
c. Perairan yang memiliki karakteristik tertentu.2) Pengelolaan kawasan konservasi perairan
yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi:
a. Perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
b. Kawasan konservasi perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas kabupaten/kota.
3) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
a. Perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah
kewenangan pengelolaan provinsi;
PEMERINTAH PROVINSI KAB/KOTA
> 12 mil laut > 4 mil dan < 12
mil
1/3 dari wilayah
Provinsi
Berada lintas provinsi Berada lintas
kab/kota
Berada di
wilayah
• Mempunyai Karakteristik
tertentu1. Memiliki nilai dan kepentingan
konservasi nasional dan internasional
2. Secara ekologi bersifat lintas negara
3. Mencakup habitat dan daerah ruaya
ikan; dan
4. Memiliki potensi sebagai warisan alam
dunia
• Kawasan strategis nasional
1. Wilayah perbatasan
2. Situs bersejarah
- -
KEWENANGAN PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI
1,2 Juta Ha KKP Berau telah menjadi bagian dari Komitmen Pemerintah
Indonesia kepada Dunia Internasional
DIAGRAM ALIR MANAGEMENT PLAN KKP
ReferensiKebijakan-Daerah-Nasional Biofisik Sosial Budaya
AssesmentAlternatif
Strategy
Pengelolaan Kawasan
Upaya Pokok :• Batas & Zonasi• Pengelolaan SDI• Pengawasan• Pasarana Fisik• SDM & Kelembagaan• Wisata Alam, Penelitian, Pendidikan• Koordinasi• Dll
Pengembangan Sosial Ekonomi
Upaya Pokok :
• Penyuluhan
• Mata Pencaharian Alternatif
• Koordinasi
• Kelembagaan Masyarakat
TURUNAN
RENCANA PENGELOLAAN
RENCANA TEKNIS, antara lain ;
a. Rencana tata letak (site plan)
b. Rencana desain infrastruktur
c. Rencana kegiatan wisata dan interpretasi
d. Rencana teknis kegiatan perikanan berkelanjutan
JENIS KEGIATAN :
a. Perlindungan habitat dan populasi biota perairan
b. Rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan
c. Penelitian dan Pengembangan
d. Pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan
e. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat
f. Pengawasan dan pengendalian
g. Monitoring dan Evaluasi
h. Pengembangan Program kerjasama / Jejaring
Konservasi
UPAYA POKOK PENGELOLAAN KKP/KKP3K
a. pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi;
b. monitoring sumberdaya;
c. rehabilitasi habitat dan populasi;
d. pengawasan;
e. pembangunan infrastruktur/sarana prasarana;
f. penelitian;
g. pendidikan;
h. pariwisata dan rekreasi;
i. perikanan berkelanjutan;
k. pendanaan.
Infrastruktur
Pengelolaan Kawasan Konservasi• Kantor
• Information Center
• Pondok Wisata
• Papan Informasi
• Shelter
• Jetty
• Pos Jaga
• Guest House – homestay
• Sarana Air Bersih
• Dsb
• PENGUATAN KELEMBAGAAN• ORGANISASI – KELEMBAGAAN PENGELOLA
• Berbasis Pemerintah :
• Unit Pengelola Teknis (Balai/Loka KPPN)
• UPTD
• (BLUD) UPTD
• Berbasis Pemerintah dan Kolaborasi
• KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA PARA PEMANGKU KAWASAN
KONSERVASI
PENGEMBANGAN SOSEK MASYARAKAT
• Prinsip Cross Subsidi
• Penguatan Kelembagaan Masyarakat
• Mata Pencaharian Masyarakat Alternatif
• Pengelolaan Berbasis Mayarakat / Co.
Management
36
CONTOH KAWASAN KONSERVASI YANG TELAH
DIKEMBANGKAN UNTUK WISATA BAHARI
P. Derawan-Kaltim
P. Komodo-NTT
Kata Kunci
• Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi
• Perencanaan dan Pengelolaan SDI dan
Ekosistemnya secara terpadu,
• Menjaga Komitmen Pengelolaan
Berkelanjutan (Pusat, Daerah, LSM, Swasta ,
masyarakat dan Pemangku kepentingan
lainnya)
• Pengelolaan Kolaboratif
• Kesejahteraan Masyarakat
• ,,
TERIMA KASIH