Upload
vnon
View
162
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Jakarta, 20 Juni 2013
Oleh:Zaenal Arifin, ST, MPIAPlt. Kasubdit Perkotaan
OUTLINE
I. Isu Pembangunan PerkotaanII. Konsep dan Prinsip Dasar
Pembangunan PerkotaanIII. Visi, Misi dan SasaranIV. Indikator Pembangunan PerkotaanV. Kebijakan dan Regulasi Pembangunan
Perkotaan di Indonesia
2
Isu Pembangunan Perkotaan
3
Isu Strategis Perkotaan
1. Belum optimalnya modal sosial masyarakat perkotaan
2. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal perkotaan
3. Belum optimalnya penyediaan Sarana Prasarana perkotaan
4. Belum efisiennya penyelenggaraan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah di perkotaan
5. Belum optimalnya Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta Perubahan Iklim
6. Belum optimalnya Tata Kelola dan Kelembagaan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan
ISU UMUM ISU SPESIFIK
1. Kota Metropolitan dan Besara.Terjadinya urban sprawlb.Belum beroperasinya sistem angkutan massalc.Belum optimalnya kerjasama antar kota & kota-kab.d.Meningkatnya kriminalitas dan konflik sosiale.Belum optimalnya inovasi pendayagunaan sumber daya non-pemerintah2. Kota Menengah dan Kecil
a. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal
b. Belum memadainya prasarana permukiman
c. Belum optimalnya Kerjasama antar kota & kota-kab. pengembangan produk unggulan
1. Belum optimalnya peran kota sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional
2. Adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah3. Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pemerintahan perkotaan4. Rendahnya ketahanan kota terhadap bencana & perubahan iklim.
ISU NASIONAL
Potret Perkotaan Indonesia
5
• Jumlah penduduk Indonesia di kawasan perkotaan telah mencapai 50%.
• Tingkat pertumbuhan 5,89% per tahun (tingkat pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 1,17%/tahun).
Sumber : BPS 2008
Tahun 2025
67,5% Penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan
perkotaanKita berada di ERA KOTA !
Perkembangan Jumlah Kota Otonom
6
Sumber: Kementerian PU, 2010 dan State of Indonesian Cities 2010
Peningkatan Jumlah Kota Otonom di Indonesia Tahun 1950-2012
7
Kontribusi PDRB Kota Metropolitan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Menengah yang mempunyai jumlah kota paling banyakKontribusi PDRB Kota Metropolitan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Menengah yang mempunyai jumlah kota paling banyak
Persentase Kontribusi PDRB Kota Terhadap Nasional
PKN KBI
PKW KBI
Tahunket.
Ketimpangan 2008 2009 2010
Antara Kota-Kota PKN9,24 9,44 9,67 Dengan Jakarta
2,13 2,21 2,16 Tanpa Jakarta
Antara Kota-Kota PKW 4,57 4,71 4,71
Tahun 2008 2009 2010Indeks Ketimpangan 1,14 1,14 1,16
Tahun 2008 2009 2010 ket.
Indeks Ketimpangan
6,66 6,80 6,94 Dengan Jakarta
2,02 2,05 2,01 Tanpa Jakarta
Tahun 2008 2009 2010Indeks Ketimpangan 4,14 4,18 4,20
Tahun 2008 2009 2010Indeks Ketimpangan 1,37 0,79 0,82
Ketimpangan kota-kota PKN dan PKW di Indonesia Bagian Barat lebih tinggi dibandingkan Indonesia Bagian Timur.
Ketimpangan kota-kota PKN dengan Jakarta lebih tinggi dibandingkan tanpa Jakarta.
Ketimpangan kota-kota PKN dan PKW di Indonesia Bagian Barat lebih tinggi dibandingkan Indonesia Bagian Timur.
Ketimpangan kota-kota PKN dengan Jakarta lebih tinggi dibandingkan tanpa Jakarta.
Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar KotaBerdasarkan Fungsi Kota di KBI-KTI
PKN KTI
PKW KTI
8
Perkembangan Kota
infrastruktur Sosiallingkungan Tingkat Bencana
9
Perkotaan Jakarta Th. 2002 Perkotaan Jakarta Th. 2011
Perkembangan lahan terbangun di perkotaan terus meningkat
Kemiskinan Perkotaan
1010
Penduduk Miskin Menurut Tipologi Kota Tahun 2005-2010
Sumber:Diolah dari Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2010, BPS
Berdasarkan penghitungan evaluasi capaian penyediaan SPP pada tahun 2012, rata-rata persentase pencapaian penyediaan Standar
Pelayanan Perkotaan di kota-kota di Indonesia adalah sebesar
30%.
11
EVALUASI CAPAIAN KOTA-KOTA
Visi, Misi dan Sasaran
12
13
KONSEP DAN PRINSIP DASARKONSEP DAN PRINSIP DASAR
PRINSIP DASAR
KEMANDIRIAN
KEBERLANJUTAN
KESETARAAN DAN KEADILAN
PARTISIPATIF
KOLABORASI DAN SINERGI
TATA KELOLA YANG BAIK
BERTAHAP DAN TERUKUR
KONSEP DASAR
Fisik
Ekonomis KOTA
Sosialis-Antropologis
Geografis-Demografis
VISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONALVISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
KOTA BERKELANJUTAN 2050
KOTA BERKELANJUTAN 2050
Livable CityLivable City Smart CitySmart CityGreen CityGreen City
Green Openspace
Green Transportation
Green EnergyGreen Building
Green Water
Green WasteKomponen
Komponen
Strong Neighboorhoods Smart EconomySmart People
Smart GovernanceSmart Mobility
Smart EnvironmentSmart Living
WalkableAffordable
Connectivity
ComfortableCulture
15
MISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN
MISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN
1. Meningkatkan pemerataan pembangunan kota-kota
2. Mengembangkan sarana dan prasarana
3. Membangun kawasan hunian berbasis lingkungan, sosial dan budaya
4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kota yang produktif, inovatif, efisien
5. Mengembangkan kota-kota sesuai tipologinya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi
6. Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan kota
7. Mewujudkan kota yang responsif dan adaptif perubahan iklim dan bencana
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola yang transparan, akuntabel,dan partisipatif
16
SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
I. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)
II. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum sampai kepada Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan Masa Depan
III. Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintah
2015
2050
2025
2040RPJPN 2005-2025
RPJPN 2026-2046
SASARAN
2035
2045
SMART CITY
ROADMAP PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
ROADMAP PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
SUSTAINABLE CITY
KEBIJAKAN TERKAIT SPP
18
Perwujudan Pemenuhan SPP dan Kota Masa Depan
Perwujudan Pemenuhan SPP dan Kota Masa Depan
19
1. Tersedianya prasarana dan sarana dasar perkotaan yang
memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam
kurun waktu 10 tahun sampai dengan tahun 2025;
2. Terwujudnya fungsi ekonomi kota berupa kegiatan jasa,
perdagangan, industri, dengan jangkauan pelayanan nasional
dan internasional dalam kurun waktu 15 tahun sampai dengan
tahun 2030;
3. Terwujudnya kota metropolitan yang layak huni dalam
kurun waktu 25 tahun sampai dengan tahun 2035;
4. Terwujudnya kota metropolitan yang berdaya saing
ditingkat global dalam kurun waktu 30 tahun sampai dengan
tahun 2045;
5. Terwujudnya kota metropolitan yang berkelanjutan dalam
kurun waktu 35 tahun sampai dengan tahun 2050.
Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan
Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan
Percepatan penerapan dan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).
K3
20
Penjelasan:Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kebutuhan penduduk perkotaan sesuai dengan karakteristiknya dengan memperhatikan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi serta memenuhi standar pelayanan perkotaan. Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar perkotaan yang merupakan urusan wajib daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
Mengidentifikasi posisi dasar setiap kota dalam pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).
Menyusun skala prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan mekanisme pembiayaan.
Meningkatkan alokasi anggaran untuk penyediaan prasarana dan sarana perkotaan.Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) sesuai tipologi, peran dan fungsinya.
Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan
Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan
Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan kerjasama internasional dalam penyediaan prasarana dan sarana kota.
K4
21
Penjelasan:Kebijakan ini sebagai respon terhadap keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memenuhi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. Untuk itu dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat.
Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan Kota.
Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi masyarakat dan dunia usaha yang terlibat dalam penyediaan prasarana dan sarana kota.Mengoptimalkan dana dan skema Corporate Social Responsibility(CSR) serta kerjasama internasional dalam penyediaanprasarana dan sarana kota.
INDIKATOR KSPPN
22
INDIKATOR PEMBANGUNAN KOTA MASA DEPAN
23
Liveable City
Liveable City
Pencegahan Kriminalitas
Angka Harapan Hidup
Kualitas Perumahan
Kualitas Penyediaan Air MinumKualitas Jaringan Drainase
Kualitas Penyediaan Energi
Kualitas Pelayanan TransportasiUmum Massal
Kualitas Sarana Sosial
Sarana dan Prasarana Perkotaan untukPenduduk Berkebutuhan Khusus
Penurunan Tingkat Korupsi
INDIKATOR PEMBANGUNAN KOTA MASA DEPAN
24
Kualitas Tenaga Kerja
Masyarakat Melek/Paham ICT
Kapasitas SDM untuk Inovasi, Kreasi dan Kewirausahaan
Pelayanan WLAN di Area Publik
Kontribusi Sektor Telekomunikasi
e-komersial
Pencitraan Kota (City Branding)
Industri Kreatif & UMKM
Informasi Kondisi Lingkungan
Sistem Peringatan Dini Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim berbasis ICT
Kecepatan Transmisi broadband (bit/detik)
Forum Komunikasi Pemerintah-Masyarakat-Swasta berbasis ICT
Pemanfaatan ICT untuk manajemen lalu lintas, perizinan,
sistem kesehatan, sistem pendidikan, pengelolaan energi,
perdagangan dan industri
Smart City
Smart City
INDIKATOR PEMBANGUNAN KOTA MASA DEPAN
25
Ruang Evakuasi Bencana
Green Building
Pemanfaatan Ruang memperhatikan kerentanan
terhadap bencana dan Perubahan Iklim
Tingkat Kesempatan Kerja
Penggunaan energi Terbarukan
Tingkat Investasi
Tingkat Polusi Udara
Industri Kreatif/UMKM
Emisi CO2
Tingkat Kemiskinan
Kualitas Pengelolaan Sampah dan Pengolahan Limbah (Rumah Tangga dan Industri)
Penurunan Volume Sampah dan Limbah
Green City
Green City
TINDAK LANJUT
26
27
MEKANISME PEMBINAANMEKANISME PEMBINAAN
No Bentuk Pembinaan Pelaksana Target Waktu1 Penyusunan RPP tentang SPP, sosialisasi dan diseminasi
draft RPP tentang SPP di Tingkat Pusat dan Daerah
Kemendagri Bappenas
Maret – Oktober 2013
2 Pendaftaran dan Pembahasan draft RPP tentang SPP di Kemenkum HAM
Kemendagri Bappenas TKPPN
November 2013
3 Pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) di daerah dan mekanisme pembiayaan SPP
Kemendagri Kementerian PU Kemenpera Kemenhub
Januari – Desember 2014
4 Monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan pembangunan perkotaan di daerah
Kemendagri Kementerian PU Kemenpera Kemenhub
2014 – 2025
5 Peningkatan kapabilitas kelembagan dan koordinasi Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional (TKKPN) dan Daerah (TKPPD) sebagai pengendali pemenuhan SPP
Bappenas Kemendagri
Januari – Desember 2014
28
Terima Kasih