Kejahatan Ekonomi Dan Pencucian Uang

Kejahatan Ekonomi dan Pencucian Uang

SCOPE OF DISCUSSION • Kejahatan Ekonomi

– Pengertian dan ruang lingkup kejahatan ekonomi internasional– Bentuk kejahatan ekonomi internasional– Aturan hukum terkait ekonomi internasional– Contoh kasus

• Pencucian Uang– Pengertian dan ruang lingkup kejahatan pencucian uang– Modus pencucian uang– Dampak pencucian uang– Aturan hukum terkait pencucian uang– Contoh kasus

• Lembaga penegakan hukum kejahatan ekonomi• Kesimpulan• Diskusi

2TRANSNATIONAL CRIME DAN RADIKALISMEDr. Petrus Reinhard Golose

KEJAHATAN EKONOMI

1


PENGERTIAN KEJAHATAN EKONOMI

•The term “economic and financial crime” refers broadly to any non-violent crime that results in a financial loss. These crimes thus comprise a broad range of illegal activities, including fraud, tax evasion and money-laundering.

•The category of “economic crime” is hard to define and its exact conceptualization remains a challenge. The task has been further complicated by rapid advances in technology, which provide new opportunities for such crimes.

In “Economic and Financial Crimes: Challenges to Sustainable Development” document:

(Sumber: UNODC, 2005).


PENGERTIAN KEJAHATAN EKONOMI

• Tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatanekonomi, yang dengan sendirinya merupakan kegiatan bisnislegal dan wajar.

• Kejahatan ekonomi adalah kejahatan bisnis, meskipun tidaksemua kejahatan bisnis adalah kejahatan ekonomi.

• Tindak pidana ekonomi mencakup pula dilakukan dunia bisnisatas perusahaan bisnis yang lain.

• Korban kejahatan ini meliputi Individu dan kepentingannegara atau masyarakat secara umum

TRANSNATIONAL CRIME DAN RADIKALISMEDr. Petrus Reinhard Golose 5

(Sumber: Hamzah, 1986)

Secara umum tindak pidana ekonomi dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu:1. Tindak pidana ekonomi dalam pengertian yang sempit adalah tindak pidana ekonomi yang

diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, dimana dalamketentuan pasal tersebut pengertian tindak pidana ekonomi disamakan dengan tindak pidanaekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar sesuatu ketentuan dalam atauberdasarkan peraturan-peraturan yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, diantaranya:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan peraturan-peraturan yang disebut dengan tegasdalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955;

2. Tindak pidana yang berhubungan dengan pasal: 26, 32 dan 33 Undang-Undang DaruratNo. 7 Tahun 1955; dan

3. Tindak pidana lainnya, dimana untuk menentukan tindak pidana ekonomi, diberikankewenangan lembaga legislatif untuk menamakan suatu perbuatan suatu tindak pidanaekonomi.

2. Tindak pidana ekonomi dalam pengertian yang luas adalah tindak pidana ekonomi meliputisemua perbuatan, baik yang diatur dalam maupun di luar Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955.

RUANG LINGKUP KEJAHATAN

(Sumber: Mardjono Reksodiputro. 1993)


ECONOMIC CRIME OFFENCES1. cartel offences;2. fraudulent practices and abuse of economic situation by multinational companies;3. fraudulent procurement or abuse of state or international organisations' grants;4. computer crime (e.g. theft of data, violation of secrets, manipulation of

computerised data);5. bogus firms;6. faking of company balance sheets and book-keeping offences;7. fraud concerning economic situation and corporate capital of companies;8. violation by a company of standards of security and health concerning employees;

Non-specific offences (i.e. Nos. 3, 4, 9, 12, 13, 14, 15 and 16) are to be taken into consideration only when they caused or risked causing substantial loss, presuppose special business knowledge on the part of the offenders, and were committed by businessmen in the exercise of their profession or functions.


(Sumber: Council Of Europe Committee Of Ministers, 1981)

Presenter

Presentation Notes

kartel kejahatan; penipuan dan penyalahgunaan praktek situasi ekonomi oleh perusahaan multinasional; penipuan pengadaan atau penyalahgunaan dana negara atau organisasi internasional; kejahatan komputer (misalnya pencurian data, pelanggaran rahasia, manipulasi data terkomputerisasi); Perusahaan palsu; pemalsuan dokumen perusahaan; penipuan mengenai situasi ekonomi dan modal perusahaan perusahaan; Pelanggaran oleh perusahaan standar keamanan dan kesehatan karyawan; Penipuan sehingga merugikan kreditor (misalnya kebangkrutan, pelanggaran hak kekayaan intelektual dan industri); Penipuan konsumen (dalam pemalsuan tertentu dan pernyataan menyesatkan atas barang, pelanggaran terhadap kesehatan masyarakat, penyalahgunaan kelemahan konsumen atau pengalaman); Kompetisi tidak adil (termasuk penyuapan seorang karyawan sebuah perusahaan bersaing) dan iklan menyesatkan; Pelanggaran fiskal dan penghindaran biaya sosial oleh perusahaan; Pelanggaran pabean (penghindaran misalnya bea cukai, pelanggaran pembatasan kuota); Pelanggaran yang menyangkut uang dan peraturan mata uang; Bursa dan bank pelanggaran (bursa manipulasi misalnya penipuan dan penyalahgunaan pengalaman publik); Pelanggaran lingkungan.

ECONOMIC CRIME OFFENCES9. fraud to the detriment of creditors (e.g. bankruptcy, violation of intellectual and

industrial property rights);10. consumer fraud (in particular falsification of and misleading statements on goods,

offences against public health, abuse of consumers' weakness or inexperience);11. unfair competition (including bribery of an employee of a competing company) and

misleading advertising;12. fiscal offences and evasion of social costs by enterprises;13. customs offences (e.g. evasion of customs duties, breach of quota restrictions);14. offences concerning money and currency regulations;15. stock exchange and bank offences (e.g. fraudulent stock exchange manipulation and

abuse of the public's inexperience);16. offences against the environment.


Non-specific offences (i.e. Nos. 3, 4, 9, 12, 13, 14, 15 and 16) are to be taken into consideration only when they caused or risked causing substantial loss, presuppose special business knowledge on the part of the offenders, and were committed by businessmen in the exercise of their profession or functions.

(Sumber: Council Of Europe Committee Of Ministers, 1981)

PERUNDANGAN INDONESIA TERKAIT KEJAHATAN EKONOMI

• UU Darurat No. 7 Tahun 1955 Pengusutan, Penuntutan dan PeradilanTindak Pidana Ekonomi Jo. UU Darurat No. 8 Tahun 1958 Jo. Perpu No. 1 TAHUN 1960

• UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal• UU No. 10 TAHUN 1998 Jo. UU No. 7 TAHUN 1992 tentang

PERBANKAN• UU No. 5 TAHUN 1997 tentang Psikotropika• UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana

Korupsi• UU No. 31 Tahun 2000 Desain Industri• UU No. 32 Tahun 2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu• UU No. 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten• UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merk


PERUNDANGAN INDONESIA TERKAIT KEJAHATAN EKONOMI

• UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan• UU No. 17 tahun 2006 Jo. UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik• UU No.36 Tahun 2008 Jo. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup Jo. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika• UU No. 42 Tahun 2009 Jo. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah


ECONOMIC CRIME IN TRANSNATIONAL CRIME PERSPECTIVES


Indonesia Overseas Countries

• Advancing in information and communication technology• Worldwide financial and banking service• Vulnerabilities of state border and entrance gateway

Triggers

1. Dishonesty directed at consumers in other countries

2. Manipulation of overseas bank accounts to obtain funds illegally

3. Fraud directed against governments such as through the evasion of customs duties or taxation when goods are imported from overseas.

4. The laundering of the proceeds across jurisdictional borders.

(Sumber: Smith, 2011)

Cross border economic crime

Penyelundupan Mobil Mewah

Pelaku menyelundupkan 104 mobilmewah. Selain itu, pelakumemalsukan dokumen kendaraanuntuk menghindari kenaikan pajakmobil mewah. Mobil keluaran tahun2004 ke atas dirubah menjadiproduksi sebelum 2004. Mobil-mobil mewah itu berasal daribeberapa negara, diantaranya dariJepang, Malaysia, Singapura. Mobil-mobil mewah diselundupkanmelalui melalui Singapura keIndonesia melalui Batam.

MODUS OPERANDI

Estimasi kerugiannegara:

Rp 700 miliar

CONTOH KASUS PENYELUNDUPAN

(Sumber: Rumbadi, 2010)


Penggunaan Buruh Anak untuk Merk Internasional di China

Foxconn, perusahaan produsen perangkat keras iPhone dan iPad untuk Apple di China, mempekerjakan anak-anak dibawah umur 16 tahun. Menurut peraturan di China, usia minimum pekerja 16 tahun.

MODUS OPERANDI

Foxconn mempekerjakanpelajar yang tengahmengikuti program

magang musim panastanpa melihat kartu

identitas mereka

CONTOH KEJAHATAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

(Sumber: Moore & Luo, 2012)


Pemalsuan Stiker Certificate Of Authenticity (COA) dan CD Software milik Microsoft

Reyner Dyhea, pemilik perusahaan PT Rey Corpora International yang memperjual-belikan stiker Certificate Of Authenticity (COA) serta CD Software palsu milik Microsoft di Surabaya via online dengan memberdayakan media sosial di internet, forum-forum online dan menggunakan fasilitas dari Blackberry Messenger. Saat penggerebekan, barangbukti yang berhasil disita antara lain 20 stiker COA Windows XP Profesional, 160 stiker COA Microsoft, 15 CD Windows XP Profesional palsu, 17 Windows Starter 7, 13 Home Basic, 1 Windows Profesional 7, 2 Windows XP Home Edition, 1 bendel striker Windows 7. Barang-barangtersebut diduga diperoleh dari China.

MODUS OPERANDI

Microsoft menderitakerugian puluhan milyarrupiah akibat pemalsuan

sorfware

CONTOH KEJAHATANHAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

(Sumber: Anggara, 2012; Andriansyah, 2012)


PENCUCIAN UANG

2


PengertianPencucian uang

Money-laundering is one of the most prevalent forms of economic andfinancial crime. Criminal activities generate significant illegal profits andneed to launder these profits so that they can be integrated into the legitimatefinancial system. Money-laundering provides cash flow and investment capitalfor the perpetrators. As with all types of economic and financial crime,countries with weak regulations and control measures in the financial sectorare more vulnerable to money-laundering. This, in turn, damages the integrityof their financial institutions, distorts financial markets and hampers foreigndirect investment.

(Sumber: UNODC, 2005)

Economic and Financial Crimes: Challenges to Sustainable Development


Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnyaatas Harta Kekayaan yang diketahuinyaatau patut diduga merupakan HasilTindak Pidana dengan maksud untukmenyembunyikan, atau menyamarkanasal usul Harta Kekayaan sehinggaseolah-olah menjadi Harta Kekayaanyang sah.

Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. UU No. 25 Tahun 2003 (Sudan Tidak Berlaku)

PENGERTIAN PENCUCIAN UANG


Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Money LaunderingDalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang


Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Tindak Pidana Money LaunderingDalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 6(1) Apabila Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh

Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dand. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah).(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan

berupa:a. pengumuman putusan hakim;b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;c. pencabutan izin usaha;d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atauf. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Tindak Pidana Money Laundering Melibatkan Korporasi


UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pidana Pengganti Denda atas Perbuatan Money Laundering

Pasal 8Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap PersonilPengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.


Pidana Pengganti bagi Korporasi

Pidana Pengganti bagi Individu

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

John C. Keeney, deputy Assistant Attorney General, Criminal division, United States departement of justice, menjelaskan sebagai berikut:

“If the money can be gotten into the bank or other financial institusion, it can be wired to any place in the world in a matter of seconds, coverted to any other currency, and used to pay expenses and recapitalize the corrupt bussines. The problem for the drug trafficker, aims merchant or tax evader then, is how to get his monet into a form in which it can be moved and used most efficiently without creating a paper trail that will lead law enforcement authorities to the illegal bussines. The process of doing that is what we call money laundering. There are many ways in which it is done.”

(Sumber: Bucy, 1992, hlm. 128)

Tujuan Pencucian Uang


Proses Pencucian Uang


uang hasilkejahatandikonversi untukmenyembunyikanasal-usul yang tidak sah

Placement

memindahkan uangtersebut antar bank

– antar negarasampai beberapakali hingga tidak

terdeteksi lagi

Layering

uang yang telahdicuci dibawa

kembali ke dalamsirkulasi dalam

bentukpendapatan yang

bersih

Integration

Transfer ke luar negeri dan dibawa kembali oleh orang lain kedalam negeri

Perusahaan samaran

Penyamaran dokumen Penyamaran dalam bentukpinjaman luar negeri

(Sumber: Sjahdeini, 2004. hlm 33-38)

Dampak-Dampak Pencucian Uang

(Sumber: Sutan Remy Sjahdeini, 2004, hlm. 18-22)

Merongrong sektor swasta yang sah

Merongrong integritas pasar-pasar keuangan

Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakanekonominya

Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi

Mengurangi pendapatan negara berupa pajak

Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaannegara yang dilakukan oleh pemerintah

Mengakibatkan rusaknya reputasi negara

Menimbulkan biaya sosial yang tinggi

1

2

3

4

5

6

7

8


PRAKTEK PENCUCIAN UANG MELIBATKAN PERBANKAN

Kriminal narkotikadan human trafficking

HSBC Meksiko (HBMX)

Menyimpan uang hasil kejahatan

HSBC Amerika Serikat (HBUS)

Transfer uang hasil kejahatan2007

3 billion US dollar2008

4 billion US dollar

Service Business

(Sumber: United States Senate, 2012)


Bahan Bacaan Lanjutan1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003.2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian3. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime4. UNODC. (2005). Economic and Financial Crimes: Challenges to Sustainable

Development. Diakses dari www.unodc.org5. Smith, Russel G., “Controlling Cross-Border Economic Crime”. Adelaide:

International Policing Conference. 2001.6. Sjahdeini. Sutan Remy. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan

Pembiayaan Terorisme. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 2004.7. Pamela H. Bucy. White Collar Crime: Cases and Materials. St. Paul, Minn: West

Publishing Co. 1992.8. US Senate Permanent Subcommittee on Investigations. U.S. Vulnerabilities to

Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History. 20129. Reksodiputro, Mardjono. Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan

Perkembangannya di Indonesia: Kumpulan Makalah Tentang Kejahatan Ekonomidi Bidang Perbankan. Jakarta: Bank Indonesia. 1993.

10 Andi Hamzah Tindak Pidana Ekonomi Pradnya Paramita: Jakarta 198626TRANSNATIONAL CRIME DAN RADIKALISME

Dr. Petrus Reinhard Golose

Bahan Bacaan Lanjutan9. Dalle, Rumbadi , (2010). Polisi Terus Memburu Mobil Mewah Berdokumen

Palsu. Retrieved from http://www/tempo.co. 10. Moore, Malcolm., Luo, Valentina.. (2012). 14-year-olds employed on Foxconn

factory production line. Retrieved from http://telegraph.co.uk11. Anggara, Norma (2012). Polisi Bongkar Pemalsuan Sticker Windows XP dan

Microsoft. Retrieved from http://surabaya.detik.com12. Andriansyah, Moch. (2012). Polda Jatim bongkar sindikat lisensi Microsoft palsu.

Retrieved from http://merdeka.com


Kesimpulan1. Kejahatan ekonomi pada suatu negara dapat melibatkan kepentingan

negara lain, dan hal ini dapat menyebabkan dampak global yang meluas. Selain itu, perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi (ICT) turut memacu perkembangan kejahatan ekonomi.

2. Pencucian uang merupakan upaya untuk menghilangkan jejak asal-usuluang yang berasal dari aktivitas kejahatan untuk kemudian dibaurkan kedalam bisnis yang legal.

3. Untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum, dana atau pendapatandari hasil kejahatan ekonomi sering kali menjalani praktek pencucianuang, sehingga kelak dana atau pendapatan tersebut seolah-olah berasaldari praktek bisnis yang sah.


Bahan Diskusi

1. Berikan contoh kasus dengan kejahatanekonomi yang bersifat transnasional!

2. Bagaimana peranan KPK dalam penyelesaiankasus korupsi sebagai kejahatan ekonomi dankaitannya dengan kepolisian?

3. Bagaimana peranan PPATK dalampenyelesaian kasus pencucian uang dankaitannya dengan kepolisian?


Bahan Diskusi


Diskusikan potensi penyalahgunaansistem pembayaran Bitcoin dalam kejahatan ekonomi khususnya money laundering, dan pencegahannya!

Video Deskripsi Bitcoin

TERIMAKASIH

Documents

Kejahatan Ekonomi Dan Pencucian Uang