KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI CCTV DALAM …fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI SISWANTI... · masa lalu yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI CCTV DALAM TINDAK

PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN LUKA

(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor :

2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST)

SKRIPSI

Oleh :

SISWANTI DETA P

E1A010167

KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2014

ABSTRAK


PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN LUKA

(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2040/Pid.B/2012/PN.

JKT.PST.)

Oleh :

SISWANTI DETA. P.

E1A010167

Pembuktian merupakan proses untuk menentukan hakikat adanya fakta-fakta

masa lalu yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak

pidana. Tata cara pembuktian berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184

KUHAP. Yang mana sistem pembuktian menganut sistem teori negatif, sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim akan menghasilkan putusan.

Alat bukti tidak hanya diatur didalam KUHAP tetapi diatur pula diluar KUHAP.

Seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor:

2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST. terdapat suatu rekaman CCTV dijadikan sebagai alat

bukti sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, CCTV tidak dapat begitu saja diterapkan

sebagai alat bukti yang sah dimata hukum. Dalam proses yang terdapat dalam putusan

tersebut memuat kejadian yang terjadi. Menunjuk pada putusan terdapat rekaman

video CCTV yang menjadi alat bukti sah sesuai dengan pertimbangan hakim dan alat

bukti yang sah lainnya, yaitu keterangan saksi.

Kata kunci: pembuktian, video CCTV, Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan

Luka

iv

ABSTRACT

THE STRENGHT OF THE AUTHENTICATION OF CCTV ON VIOLENCE

CAUSED INJURY CRIMINAL CASE

(The Juridical Consideration of The Final Finding of The State Court Number:

2040/Pid.B/2012/PN. JKT.PST )

By

SISWANTI DETA. P.

E1A010167

The authention is a process to determine the nature of offense. Authention

procedures based on “pasal” (regulation) 183 KUHAP and regulation Pasal 184

KUHAP. Proof system which adopts a negative theory, at least teo valid evidence and

conviction judge’s decision will result. Evidence not only regulated inside the

KUHAP but also regulates the outside of the KUHAP, such as stated on Indonesion

Constitution (UU) No. 11 Year of 2008 about Information and Electronic Transaction.

Related to the State Court Number 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST. there isi a

CCTV recording be used as valid evidence in accordance with the provinsions of law

No. 11 Years of 2008 about Information and Electronic Transaction. However, CCTV

can’t simply be applied as valid evidence in the eyes of the law. In the process

contained in the decision, includes events that occurred. Considering to the final

finding statement that there is a recorded CCTV as a legal eveidance considering to

the Jugde, the other legal evidence and the witnesses.

Key word: Authentication, CCTV Recording, Violence Caused Injury Criminal Case.

v

PERSEMBAHAN

1. Terkhusus untuk Alm. Ayah saya, Siswandi yang sudah berada di surga. Yang

selalu memberikan saya inspirasi dan “Ayah, ini cita-cita ayah sudah saya

kabulkan dengan memiliki gelar seorang Sarjana Hukum, semoga Ayah melihat

kerja keras saya selama ini di Surga ya.” Terima Kasih pula untuk Alm. Gerry

adik saya yang sudah mengisi hari-hari saya walau hanya 5 bulan.

2. Seluruh keluarga, kakak saya Ery Supriono, Dwi Siswanti, Ary Tri Wibowo, dan

Siswanti Catur Rini yang selalu mendoakan saya;

3. Untuk kakak ipar saya, Nitasari S.E., Aris Sukirno, dan Fitroh Ayu Ciptaning

Gusti, Am.d yang telah memberikan semangat kepada saya;

4. Untuk keponakan saya yang selalu membuat saya tersenyum setiap harinya,

Agustian Wanda Rahmadhani dan keponakan-keponakan saya yang akan hadir ke

dunia;

5. Untuk Kekasih (Tunangan) saya, Dhian Laksana Putra Pamungkas, S. H yang

senantiasa memberikan doa, dan dukungan bagi saya serta selalu mendampingi

saya di saat saya susah maupun senang;

6. Teman-teman penulis, Pidar Khaulan Kharima, S.H., Awengi Retno Dumila,

Aktia Deni Lestari, Dien Kalpika Kasih, Purwika Meyta A, Dyah Tantri Tillotami

dan Sosialita Group Adventine Puput Putu Aryani, S.H., Dea Nidya Ganatika,

S.H., Sandy Ginatik dan Ulfi Lutfiana yang telah memberikan doa dan semangat

kepada penulis. Teman-teman PBMH, Kelas C dan teman-teman yang lainnya

yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis;

7. Teman-teman KKN POSDAYA Kec. TAMBAK Desa Prembun;

8. Semua teman-teman angkatan 2010 dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis

sebutkan satu per satu.

vi

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “


PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN LUKA (Tinjauan Yuridis

Putusan Pengadilan Negeri Nomo r: 2040/Pid.B/2012/PN. JKT.PST.) Skripsi ini

disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai

pihak secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini

penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-

dalamnya kepada:

1. Dr. Angkasa, S. H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Jenderal Soedirman;

2. Sanyoto, S.H., M. Hum, selaku Kepala Bagian Hukum Acara;

3. Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M. H., selaku Pembimbing Skripsi I yang

memberikan saya motivasi, arahan, dan bimbingan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini;

4. Pranoto, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah

memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

vii

5. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M. H., selaku Dosen Penguji Skripsi saya yang

memberi masukan dan bimbingan bagi kesempurnaan skripsi penulis dan

kuliahannya yang membuat saya termotivasi untuk menjadi lebih

mengerti perkembangan hukum;

6. Kedua Orang Tua saya tercinta, Alm. Siswandi dan Sukowati yang tidak

pernah habis memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dorongan dan

semangat dari saya kecil hingga dewasa dan sepanjang penulisan skripsi

ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari

sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur.

Namun, dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sekaligus sumbang saran

maupun kritik konstruktif yang sifatnya membangun, sangat penulis

harapkan.Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi kita

semua.

Purwokerto, 15 Agustus 2014

Penulis

viii

HALAMAN MOTTO

“An action is the foundation of a success.”

Sebuahtindakanadalahdasardarisebuahkesuksesan

“One word in my life is BELIEVE”

Believe for Alloh, Believe for Parents, and Believe for my

life”

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL

PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN …………………………………………… iii

ABSTRAK …………………………………………………………… iv

ABSTRACT …………………………………………………………… v

PERSEMBAHAN ………………………………………………….... vi

PRAKATA …………………………………………………………… vii

HALAMAN MOTTO…………………………………………………… ix

DAFTAR ISI ……………………………………………………………

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang …………………………………………… 1

B. Perumusan Masalah …………………………………… 9

C. Tujuan Penelitian …………………………………………… 10

D. Kegunaan Penelitian …………………………………… 10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV

1. Pengertian Pembuktian …………………………… 12

2. Macam-macam AlatBukti KUHAP …………………… 14

3. Macam-macam Sistem Pembuktian …………………… 20

B. Rekaman Video CCTV

1. Pengertian Closed Cirsuit Television (CCTV) …… 23

2. Kedudukan CCTV …………………………………… 25

3. CCTV sebagai Alat Bukti Sah …………………… 31

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan …………………………………………... 38

2. Spesifikasi Penelitian …………………………………………... 38

3. Lokasi Penelitian …………………………………………... 39

4. Jenis Data …………………………………………………... 39

5. Metode Pengumpulan Data …………………………………… 40

6. Metode Penyajian Data …………………………………… 40

7. Metode Analisa Data …………………………………………… 41

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian …………………………………………… 42

B. Pembahasan …………………………………………………… 63

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan …………………………………………………… 75

B. Saran …………………………………………………………… 77

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum materiil seperti yang terjelma dalam Undang-Undang atau

yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi setiap individu tentang

bagaimana selayaknya berbuat dalam masyarakat. Dengan telah disahkannya

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

yang sering disebut dengan sebutan KUHAP, membawa perubahan yang

mendasar bagi hukum acara pidana Indonesia.

Dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk

mengungkapkan suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan

seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara

tersebut. Tujuan hukum acara pidana dapat dibaca pada Pedoman

Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan selanjutnya meminta dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah

2

orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan pada tahap persidangan perkara tersebut1.” Berdasarkan kalimat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum

acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya

mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya

dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana

secara jujur, dan tepat dengan tujuan siapakah pelaku yang dapat didakwakan

melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan

dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa pidana

telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Menurut Mr. J. M. Van Bemmelen2 dalam bukunya leerboek van her

Nederlandse Straf Frocesrecht, menyimpulkan bahwa tiga fungsi pokok acara

pidana adalah:

a. Mencari dan menemukan kebenaran; b. Pengambilan putusan oleh hakim; c. Pelaksanaan daripada putusan.

Ketiga fungsi tersebut yang paling penting adalah mencari kebenaran

karena merupakan tumpuan dari kedua fungsi berikutnya, setelah menemukan

kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti maka, hakim

akan sampai kepada putusan yang seharusnya adil dan tepat yang kemudian

dilaksanakan oleh jaksa. Dimana tujuan hukum acara pidana adalah mencapai

suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam

masyarakat.

1 Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 7-8 2 Ibid. Hlm. 8-9

3

Usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari

kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari

adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Hal ini

sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan bahwa:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas, maka dalam proses

penyelesaian perkara pidana penegakan hukum wajib mengusahakan

pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani

dengan selengkap mungkin.

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat proses pembuktian.

Pembuktian yang dilakukan berdasarkan argumentasi atau dalil yang

didasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaaan perkara.

Didalamnya terkait erat dengan persoalan hak-hak hukum dan bahkan hak

asasi setiap orang atau pihak-pihak yang dipersangkakan telah melakukan

pelanggaran hukum.

Terlebih dalam hukum pidana dimana seorang dapat didakwa telah

melakukan perbuatan pidana tertentu, yang apabila berdasarkan alat bukti

yang diajukan disertai dengan keyakinan hakim menyatakan bersalah,

padahal sebenarnya ia tidak bersalah, sehingga putusan hakim berdasarkan

pembuktian yang dilakukan itu dapat menyebabkan orang yang bersalah

4

bebas tanpa ganjaran, sedangkan orang yang sama sekali tidak bersalah

menjadi terpidana dengan cara yang tidak adil. Oleh sebab itu, metode

pembuktian yang dikembangkan oleh hakim haruslah benar-benar dapat

dipertanggungjawabkan, sehingga dapat sungguh-sungguh menghasilkan

keadilan.

Pembuktian merupakan proses untuk menentukan hakikat adanya

fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang

logis terhadap fakta-fakta masa lalu yang tidak terang menjadi terang yang

berhubungan dengan adanya tindak pidana. Tata cara pembuktian

berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, dan dalam tahap pembuktian tersebut

akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan

perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, dapat dipahami bahwa

pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh Hakim apabila terdapat sedikitnya

dua alat bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan hakim, bahwa perbuatan

pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat bukti yang sah

sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan

perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1)

KUHAP.

Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, merumuskan:

a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa.

5

Usaha dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna

kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana seringkali para penegak

hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat

diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan

atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat

penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-

lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang No. 8 Tahun

1981 Tentang Hukum Acara Pidana ialah teori sistem pembuktian menurut

Undang-Undang secara negative (negatief wettelijke bewijs theorie), yang

dalam hal ini keyakinan hakim tetap ada, tetapi bukan atas keyakinan itu saja

yang menjadi pembuktian final melainkan menjadi dasar pertimbangan untuk

menilai apakah alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang (limitatif)

sudah terpenuhi dan pembuktian merupakan proses untuk menentukan

hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan

pikiran yang logis terhadap fakta-fakta yang lalu yang tidak terang menjadi

terang yang berhubungan dengan tidak pidana, pembuktian dalam acara

pidana sangat penting karena nantinya akan terungkap kejadian yang

sebenarnya berdasarkan berbagai macam alat bukti yang ada dalam

persidangan.

Perkembangan era globalisasi sekarang ini, perkembangan

teknologi yang semakin pesat menuntut aturan hukum untuk berperan secara

fleksibel dengan perkembangan teknologi. Teknologi terkadang dapat

6

membantu manusia dalam mempermudah melakukan sesuatu hal. Terkadang

pula teknologi dapat mempersulit manusia dalam mendapatkan sesuatu hal

bahkan menjerumuskan manusia ke perbuatan yang bernilai negatif. Terkait

dengan pembuktian dalam persidangan, salah satunya mengenai perluasan

alat bukti yang sah diatur dalam KUHAP, sehingga membuat pengertian alat

bukti yang limitatif dalam KUHAP menjadi sempit. Maka dari itu penulis

akan membahas mengenai teknologi yang sedang berkembang bagaimana

suatu hasil perkembangan teknologi adalah suatu bukti dalam pembuktian,

dimana dalam Pasal 184 KUHAP tidak diatur mengenai alat bukti CCTV

tersebut, bagaimana kedudukan alat bukti CCTV tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka, Pemerintah Indonesia telah

mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang disesuaikan

dengan perkembangan kejahatan di era teknologi informasi dewasa ini. Salah

satunya dengan pengakuan alat bukti elektronik didalam hukum pidana

Indonesia sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generalis yang

dimungkinkan, walaupun alat bukti elektronik belum terdapat pengaturannya

pada hukum acara pidana Indonesia tetapi terdapat pada Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-

Undang ini akan memberikan perluasan arti alat bukti yang sah menurut

hukum acara yang berlaku di Indonesia, walaupun tidak menerangkan secara

jelas dimana pasal yang mengatur mengenai CCTV.

Agar dapat melakukan investigasi yang benar terhadap alat bukti

informasi dan transaksi elektronik, maka diperlukan adanya sisi positif dalam

7

kemajuan dibidang komputer. Yang berarti bahwa ilmu pengetahuan dalam

teknologi komputer dibutuhkan untuk memeriksa, menganalisis setiap barang

bukti digital yang satu dengan yang lain, sehingga kejahatan tersebut dapat

mudah dilacak dan mendapatkan titik terang, aplikasi tersebut dikenal dengan

istilah digital forensic.3

Menurut Mohammad Nuh Al-Azhar4, adanya klasifikasi digital forensic atau spesialisasi digital forensic yang memiliki cakupan luas, sehingga pengelompokannya berdasarkan pada bentuk fisik maupun bentuk logis dari barang bukti yang diperiksa atau dianalisis, sebagai berikut:

1. Computer Forensic , yaitu berkaitan dengan barang bukti komputer pribadi;

2. Mobile Forensic, berkaitan dengan barang bukti elektronik berupa handphone atau smartphone;

3. Audio Forensic; 4. Video Forensic, berkaitan dengan barang bukti berupa rekaman

video, yang biasanya berasal dari kamera CCTV. Rekaman CCTV ini diperiksa berdasarkan kegiatan pelaku kejahatan yang sempat terekam dalam kamera tersebut. Rekaman ini kemudian dianalisis untuk mengambil screenshot dari wajah pelaku atau plat nomor polisi dari mobil yang dicurigai;

5. Image Forensic; 6. Cyber Forensic.

Terkait dalam proses pembuktian kasus kekerasan yang menyebabkan

luka yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:

2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST. tercantum adanya suatu alat bukti yang

berupa CCTV, dimana didalam rekaman video tersebut menerangkan atau

menjelaskan kejadian yang terjadi sebenarnya. Analisis terhadap alat bukti

tersebut diperlukan didalam penyidikan terhadap tindak pidana ini, yang

bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki apakah benar terdakwa

melakukan kekerasan yang menyebabkan luka atau tidak. Dalam proses 3 Muhammad Nur Al-Azhar. 2012. Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer. Jakarta: Salemba Infotek. Hlm. 17. 4 Ibid. Hlm. 25-26.

8

pemeriksaan disidang pengadilan terdapat proses pembuktian yang tercantum

dalam Pasal 183 KUHAP, yang merumuskan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benra terjadi dan bahwa terdakwala yang bersalah melakukannya.” Pasal 184 ayat (1) KUHAP, merumuskan:

“Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa.”

Artinya, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus menemukan

minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan

keyakinan hakim, maka Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-

adilnya, dimana pembuktian yang dilakukan adalah berdasarkan argumentasi

atau dalil yang didasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam

pemeriksaan perkara, ini merupakan bagian yang paling penting dalam

hukum acara di pengadilan.

Salah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap

informasi adalah Closed Circuit Televicion atau yang lebih dikenal dengan

nama CCTV, yang mana penggunaannya tidak hanya untuk pemantauan

tetapi juga sebagai alat bukti. Beberapa masalah yang dibahas mengenai

kedudukan CCTV sebagai alat bukti elektronik yang ditinjau dari hukum

pidana Indonesia, standarisasi penggunaan data atau informasi mengenai alat-

9

alat bukti elektronik, dan kendala-kendala dalam penggunaan CCTV sebagai

alat bukti elektronik.

Dikaitkan dengan kasus diatas menyatakan bahwa teknologi

memberikan dampak yang positif bagi setiap pihak sehingga timbulnya

keadilan dalam pengambilan putusan akhir. Sehingga membuat Hakim

memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak, agar para pihak

sama-sama tidak merasa dirugikan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis

tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “KEKUATAN

PEMBUKTIAN ALAT BUKTI CCTV DALAM TINDAK PIDANA

KEKERASAN YANG MENYEBABKAN LUKA (Tinjuan Yuridis

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST).”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan yang akan

dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti CCTV dalam Tindak

Pidana Kekerasan yang menyebabkan luka dalam Putusan Nomor:

2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam

Putusan Nomor: 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST?

10

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti CCTV dalam Tindak

Pidana Kekerasan yang menyebabkan luka dalam Putusan Nomor:

2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST.

2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam

Putusan Nomor: 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana dan

pengetahuan hukum dalam bidang acara pidana terutama dalam

penggunaan bukti CCTV untuk mengungkapkan kekerasan yang

menyebabkan luka dan dapat mengetahui dasar pertimbangan hukum

hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Kegunaan Praktis

a. Dapat memberikan data dan informasi mengenai bidang ilmu yang

telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam

praktek;

b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta

pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada

hal yang sama;

11

c. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan

analisis penulis, khususnya dalam Hukum Acara Pidana;

d. Untuk memperoleh data yang akan dipergunakan oleh penulis

dalam penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapi gelar

sarjana jurusan Ilmu Hukum Universitas Jendral Soedirman

Purwokerto.

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan proses penting dalam pemeriksaan sidang

di pengadilan. Melalui pembuktian ini lah ditentukan nasib terdakwa,

apakah ia bersalah atau tidak. Dalam hal pembuktian, hakim perlu

memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan

masyarakat berarti seseorang telah melanggar ketentuan perundang-

undangan, ia harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan

kesalahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan terdakwa

adalah terdakwa harus tetap diperlakukan adil sehingga tidak ada

seorang pun yang tidak bersalah akan mendapatkan hukuman atau

sekalipun ia bersalah ia tidak mendapat hukuman yang berat (dalam hal

ini terkandung asas equality before the law).5 Oleh karena itu, para

hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan

mempertimbangkan masalah pembuktian.

Pembuktian dalam acara pidana sangat penting karena nantinya

akan terungkap kejadian yang sebenarnya berdasarkan berbagai macam

alat bukti yang ada dalam persidangan.

5 Luhut MP Pangaribuan. 2005. Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat. Jakarta: Djambatan. Hlm. 3-4.

13

Menurut M. Yahya Harahap6, Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Penjelasan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dikatakan, tujuan

hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau

setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil. Mencari kebenaran

material itu tidaklah mudah, hakim yang memeriksa suatu perkara yang

menuju ke arah ditemukannya kebenaran materiil, akan tetapi usaha

hakim menemukan kebenaran materiil itu dibatasi oleh surat dakwaan

jaksa. Hakim tidak dapat menuntut supaya jaksa mendakwa dengan

dakwaan lain atau menambah perbuatan yang didakwakan. Dalam batas

surat dakwaan itu, hakim harus benar-benar tidak boleh puas dengan

kebenaran formal. Untuk memperkuat keyakinannya, hakim dapat

meminta bukti-bukti dari kedua pihak, yaitu terdakwa dan penuntut

umum, begitu pula saksi-saksi yang diajukan kedua pihak7.

Sebelum masuk dalam persidangan, sebenarnya dalam hal

pembuktian pengumpulan bukti tindak pidana sudah dilakukan dalam

proses penyidikan tersebut dilakukan pengumpulan bukti untuk

meyakinkan bahwa tindakan tersebut tindak pidana atau bukan.

6 M. Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding . Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 252. 7 Andi Hamzah. Op.Cit. Hlm. 8.

14

2. Macam-Macam Alat Bukti KUHAP

Untuk menentukan suatu kebenaran yang obyektif, harus

menggunakan alat bukti.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan

suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat

digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan

hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan

oleh terdakwa.8

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dinilai sebagai alat

bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan hukum”, hanya

terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1)

KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut KUHAP adalah

limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja.

Kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP dengan

asas unus testis nullus testis. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan

hakim. Kekuatan Pasal 183 KUHAP adalah sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

8 Alfitra. 2011. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses. Hlm. 23.

15

Proses pemeriksaan pada acara pidana diperlukan ketentuan-

ketentuan dalam hukum acara pidana yang terlihat dalam acara

pemeriksaan biasa yang terkesan sulit pembuktiannya dan

membutuhkan penerapan hukum yang benar dan pembuktian yang

obyektif serta terhindar dari rekayasa para pelaksana persidangan.

Untuk menemukan suatu kebenaran yang obyektif maka diperlukannya

alat bukti.

Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam

Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdiri dari9:

a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa.

Ad. a. Keterangan Saksi

Pada umumnya semua orang bisa menjadi saksi. Pengecualinnya

terdapat dalam Pasal 168 KUHAP yang merumuskan bahwa:

a. Keluarga sedarah atau smenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pengertian keterangan saksi dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir

27 KUHAP merumuskan bahwa:

9 Andi Hamzah. Op.Cit. Hlm. 259-281.

16

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.”

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah

dan kuat maka sebelumnya saksi memberikan keterangan terlebih

dahulu wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya

masing-masing, hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca dalam

Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Pasal 161 ayat (1) KUHAP merumuskan bahwa:

“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari”

Pasal 161 ayat (2) KUHAP merumuskan bahwa:

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah terlampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka ketrangan yang telah diberikan merupakan keterangan telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP tersebut menunjukkan

bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak.

“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji , tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

17

Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang-undang,

bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat

keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain

merupakan dasar atau keyakinan hakim. Pasal 184 ayat (4) KUHAP

mengatakan bahwa keterangan saksi beberapa saksi yang berdiri sendiri-

sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai

suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya

satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan

adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

f. Keterangan Ahli

Terdapat dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP merumuskan bahwa:

“Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaaan.” Pasal yang mengatur tentang keterangan ahli terdapat dalam:

a. Pasal 120 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian

khusus;

b. Pasal 132 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian

tentang surat dan tulisan palsu;

c. Pasal 133 KUHAP menunjuk Pasal 176 KUHAP, untuk

menentukan korban luka keracunan atau mati adalah ahli

kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.

Keterangan dari ahli diketahui bahwa yang dimaksud dengan

keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) oleh

18

seseorang, sedangkan ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya yang

meliputi kriminalistik. Oleh karena itu, sebagai ahli seseorang dapat

didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut

pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.

Keterangan Ahli identik dengan visum et repertum10.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit

dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula

sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan

seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan

keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal

yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal

tersebut.11

g. Surat

Pengertian surat terdapat dalam Pasal 187 KUHAP yang terdiri

dari empat ayat. Yang mana setiap ayat mengandung isi, ayat pertama

berisi surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang,

memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, disertai

dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan tersebut. Ayat

kedua berisi surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan

yang tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan pembuktian sesuatu

hal atau sesuatu keadaan. Ayat ketiga berisi mengenai surat keterangan

ahli yang memuat berdasarkan keahliannya dalam hal atau keadaan yang

10 Ibid. Hlm. 272-274. 11 Wirjono Prodjodikoro.1967.Hukum Atjara Pidana di Indonesia.Jakarta:Bulak Sumur.Hlm.87-88

19

diminta secara resmi. Ayat keempat memuat surat lain yang hanya

berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Sesuai dengan jiwa KUHAP, kepada hakimlah diserahkan

pertimbangan tersebut. Dalam hal ini hanya akta autentik yang dapat

dipertimbangkan, sedangkan surat dibawah tangan tidak dipakai lagi

dalam hukum acara pidana. Tetapi selaras dengan Pasal 187 butir d

KUHAP, menurut Andi Hamzah surat dibawah tangan masih memiliki

nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

h. Petunjuk

Pengertian petunjuk terdapat dalam Pasal 188 KUHAP yang

merumuskan bahwa:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan

keterangan terdakwa. Terlebih jika diperhatikan pada Pasal 188 ayat (1)

KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian

dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim

dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan

penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

i. Keterangan Terdakwa

Tercantum dalam Pasal 189 KUHAP yang mana keterangan

terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa untuk

20

menjelaskan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau

alami sendiri.

Mengacu pada KUHAP mengenai informasi yang disimpan

secara elektronik, termasuk CCTV, tidak dapat diajukan sebagai alat

bukti berdasarkan KUHAP. KUHAP juga tidak mengatur bagaimana

legalitas prin out (hasil cetak) sebagai alat bukti atau tata cara perolehan

dan pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti.

3. Macam-Macam System Pembuktian

Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam acara pidana.

Pembuktian perlu dilakukan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya

seseorang terdakwa melewati pemeriksaan yang dilakukan didepan

sidang pengadilan. Untuk melaksanakan suatu pembuktian, haruslah

terdapat alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti pada akhirnya akan

meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang

Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan

kepada undang-undang melulu . Artinya jika telah terbukti

suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh

undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama

sekali. Sistem ini juga disebut dengan sistem formal. Teori ini

sudah tidak mendapat penganut lagi, dikarenakan terlalu

21

banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut

dengan undang-undang.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Melulu

Teori ini juga disebut dengan conviction intime. Teori

tersebut didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri

ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang

didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan

tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis. Sistem ini

memberikan kebebasan kepada hakin terlalu besar, sehingga

sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat

hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas

Alasan yang Logis (Laconviction Raisonne)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seorang

bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan

kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan sautu

kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan

pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan

suatu motivasi. Teori ini juga disebut dengan pembuktian bebas

untuk menyebutkan alsan-alasan keyakinannya. Teori tersebut

terpecah menjadi dua, yaitu pembuktian berdasar keyakinan

22

hakim atas alasan yang logis dan yang kedua adalah teori

pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Persamaan antara keduanya yaitu sama-sama berdasar atas

keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana

tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaannya yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan

hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu

kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-

undang tetapi berdasarkan pada ilmu pengetahuan hakim

sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu berpangkal pada aturan-

aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh

undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan

hakim.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

(Negatief Wettelijk)

Teori ini dapat disimpulkan dalam Pasal 183 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981, bahwa pembuktian harus

didasarkan kepada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah

tersebut dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari

alat-alat bukti tersebut.12

12 Andi Hamzah.Op.Cit.hlm. 247-253.

23

B. Rekaman Video CCTV

1. Pengertian Closed Circuit Television (CCTV)

Salah satu jenis barang bukti yang sering diterima untuk dianalisis

lebih lanjut secara digital forensic adalah barang bukti berupa rekaman

video. Rekaman video tersebut bisa berasal dari kamera Closed Circuit

Television (CCTV), handycam, kamera digital yang memiliki fitur video

dan handphone. Seiring dengan banyaknya peralatan teknologi tinggi

tersebut yang dimiliki oleh masyarakat, maka sangat memungkinkan jenis

barang bukti tersebut akan diterima oleh para analis digita l forensic untuk

diperiksa dan dianalisis lebih lanjut secara digital forensic. Masyarakat

biasanya menggunakan video recorder (misalnya handycam, handphone,

atau kamera digital) untuk mengabadikan momen-momen yang dianggap

berharga bagi mereka atau bisa juga menggunakan kamera CCTV untuk

kepentingan perlindungan keamanan bisnis mereka13.

Closed Circuit Televicion (CCTV) adalah alat perekaman yang

menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video

atau audio. Closed Circuit Television (CCTV) memiliki manfaat sebagai alat

untuk dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak,

serta dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi

dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop secara real time dari

mana saja, disamping itu juga dapat merekam seluruh kejadian secara 24

13 Muhammad Nuh Al-Azhar. Op.Cit. Hlm. 177.

24

jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang

terpantau14.

CCTV dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting

untuk mengungkap kasus atau menunjukan keterlibatan seseorang dengan

kasus yang diinvestigasi. Dari CCTV, perilaku orang dapat terlihat melalui

kamera CCTV selama 24 jam. Dengan prosedur penanganan barang bukti

CCTV yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis

hash , istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah sidik jari

dalam dunia olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang sebenarnya.

Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai “data

mengenai data”, artinya data-data kecil yang di-encoded sedemikian rupa

yang berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu.

Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang diimplementasikan

ketika digital forensic analyst berhubungan dengan rekaman video yang

berasal dari kamera CCTV. Proses pembesaran yang dilakukan terhadap

objek yang ada di dalam rekaman CCTV yang dipengaruhi oleh dimensi

objek, jarak objek dengan kamera CCTV, intensitas cahaya, dan resolusi

kamera, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman

kamera CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Jika keempat

syarat terpenuhi, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam

rekaman kamera CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Untuk

14http://www.ras-eko.com/2013/04/pengertian-closed-circuit-television.html diakses Selasa, 6 Mei 2014.

25

proses pembesaran objek, rekaman video harus memiliki kualitas yangt

bagus. Jika rekaman tersebut masih kurang cahaya, sedikit jelas (blurred)

dan sedikit tidak stabil, maka rekaman tersebut harus dipertinggi kualitasnya

(enhancement). Ada banyak cara untuk meningkatkan suatu kualitas

rekaman, ada salah satu menggunakan aplikasi vReveal yang dikembangkan

MotionSP, dengan aplikasi ini suatu rekaman video dapat diproses dengan

mudah untuk meningkatkan kualitasnya mulai dari deinterlace (proses

menghilangkan garis-garis gambar yang bersifat tidak linear), sharpen

(memperjela s titik-titik gambar yang blurred, auto white balance

(merapikan warna-warna yang bersifat tidak natural), fill light (menambah

intensitas cahaya lingkungan), stabilize (membuat video yang bergoyang

menjadi stabil), clean (menghilangkan noise artifacts seperti grain/butiran,

p9ellation, jagged edges, dll), atau auto contrast (meningkatkan tingkat

kontras rekaman, vivid colors (meningkatkan tingkat pewarnaan(, dan lain-

lain15.

2. Kedudukan CCTV

Proses persidangan suatu perkara akan melalui tahap pembuktian,

hal ini sebuah bukti akan diajukan, dimana alat bukti tersebut dapat

menentukan bagaimana isi putusan tersebut, kedudukan sebuah bukti yang

diajukan sangat menentukan pertimbangan hakim dalam memberikan

keputusannya.

15 Muhammad Nuh Al-Azhar. Op.Cit. Hlm. 178-192.

26

Menurut Andi Hamzah16 mengatakan: Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti, yaitu: a. Merupakan objek materiil; b. Berbicara untuk diri sendiri; c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana

pembuktian lainnya; d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan

terdakwa.

Kecenderungan terus berkembangnya teknologi membawa berbagai

implikasi yang harus diantisipasi dan diwaspadai, maka terdapat upaya yang

telah melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk Undang-Undang No.

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dengan

lahirnya Undang-Undang tersebut belum semua permasalahan menyangkut

masalah Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditangani. Persoalan

tersebut antara lain dikarenakan:

a. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik tidak semata-mata Undang-

Undang-Undang ini bisa diketahui oleh masyarakat pengguna

teknologi informasi dan praktisi hukum;

b. Berbagai bentuk perkembangan teknologi yang menimbulkan

penyelenggaraan dan jasa baru harus dapat diidentifikasi dalam

rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis

yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk

penyusunan berbagai peraturan pelaksana;

16 Andi Hamzah. Op.Cit. Hlm. 254.

27

c. Pengayaan akan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral

(rezim hukum baru) akan makin menambah semarak dinamika

hukum yang akan menjadi bagian system hukum nasional.17

Perkembangan membuat klasifikasi mengenai barang bukti semakin

kompleks, jika mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat sebuah barang bukti

elektronik dan barang bukti digital sebagai berikut:

Barang bukti Elektronik, jenisnya meliputi: a. Computer PC, laptop/notebook, netbok, tablet; b. Handphone, Smartphone; c. Flashdisk/thumbdrive; d. Floppydisk; e. Harddisk; f. CD/DVD; g. Router,Swich; hub; h. Kamera Video, CCTV; i. Kamera Digital; j. Music/Video Player, dan lain-lain.

Barang Bukti Digital Barang bukti dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenal dengan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, contohnya: a. Logical File, yaitu file-file yang masih ada dan tercatat di file

system yang sedang berjalan di suatu partisi; b. Deleted file; c. Lost file; d. File slack; e. Log file; f. Encrypted file; g. Steganography file; h. Office file; i. Audio file; j. Video file, yaitu file yang memuat rekaman video baik dari

kamera digital, handphone, handycam, maupun CCTV. File video ini sangat memungkinkan memuat wajah pelaku kejahatan

17 Ahmad M Ramli. 2008. Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam System Hukum Nasional. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 5 No. 4.

28

sehingga file ini perlu dianalisis secara detail untuk memastikan bahwa yang ada file tersebut adalah pelaku kejahatan;

k. Image file; l. Email; m. User ID dan Password; n. Short Message Service (SMS); o. Multimedia Message Service (MMS); p. Call logs18.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat

perbedaan antara barang bukti elektronik dengan barang bukti digital.

Barang bukti elektronik berbentuk fisik, sementara barang bukti digital

memiliki isi yang bersifat digital.19

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik terdapat perluassan dari pengertian alat bukti yang

terdapat dalam KUHAP. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 adalah

ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan

hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik berada

diwilayah hukum Indonesia maupun luar wilayah hukum Indonesia yang

memiliki akibat hukum diwilayah hukum Indonesia atau diluar wilayah

hukum Indonesia.

Rekaman Video CCTV dapat digolongkan sebagai informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang No.

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang

tercantum pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), yang merumuskan bahwa:

“Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

18 Mohammad Nuh Al-Azhar. Op.Cit. Hlm. 27-29. 19 Ibid. Hlm. 29.

29

rancangan, foto, Electronic Data Interchange (IDE), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kodem akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 ayat (4), yang merumuskan: “Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh barang yang mampu memahaminya.”

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa :

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.” Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, merumuskan bahwa: (1)Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2)Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3)Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4)Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam

bentuk tertulis;dan b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undnag

harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

30

Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik merumuskan:

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Perundang-Undangan; dan b. Alat bukti lain berupa Informasi dan/atau Dokumen

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pemahaman “perluasan” tersebut dihubungkan dengan Pasal 5 ayat

(1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Perluasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Memperluas jumlah alat bukti yang diatur dalam KUHAP,

berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti ini ditambah

satu alat bukti yaitu alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, hasil

cetakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik secara

hakiki ialah surat.

c. Perluasan juga dimaksudkan bahwa Informasi Elektronik atau

Dokumen Elektronik sebagai sumber alat bukti petunjuk

sebagaimana dimungkinkan dalam beberapa Undang-Undang. 20

Ketentuan ini telah menegaskan bahwa alat bukti elektronik

merupakan alat bukti yang berdiri sendiri atau lebih tepatnya lex specialis

20http://warungcyber.web.id/?p-84diakses Kamis, 19 Juni 2014

31

derogate legi generalie dari Pasal 184 KUHAP, hal ini juga diperkuat

dengan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi Elektronik dan

Dokumen Elektronik merupakan bukti lain, selain alat bukti yang tercantum

dalam ketentuan perundang-undangan yang sudah ada.

3. CCTV sebagai Alat Bukti yang sah

Informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti

setelah diundangkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 26 (A) Undang-Undang No.

20 Tahun 2001 merumuskan bahwa:

“Alat bukti yang disimpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi.” Tertera dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, informasi

elektronik sebagai alat bukti juga disebutkan didalam Pasal 38 huruf (b)

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang, yang merumuskan:

“ Alat bukti pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang berupa: a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; b. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan,

diterima/disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.”

Serta pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merumuskan:

32

“Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. Tulisan, suara, atau gambar; b. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. Huruf, tanda, amgka, simbol, atau perforasi yang memiliki

makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”

Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang merumuskan:

“alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi: a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan,

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) Tulisan, suara, atau gambar; 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki


Ketiga dari Undang-Undang yakni Undang-Undang No. 20 Tahun

2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 15

Tahun 2003 telah mengakui legalitas informasi elektronik sebagai alat bukti,

akan tetapi keberlakuannya masih terbatas pada tindak pidana dalam

lingkup korupsi, pencucian uang dan terorisme saja.

Ketiga Undang-Undang tersebut juga belum ada kejelasan

mengenai legalitas prin out sebagai alat bukti. Belum diatur pula tata cara

33

yang dapat menjadi acuan dalam hal perolehan dan pengajuan

informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti ke pengadilan.

“Menurut Brian A. Prasetyo21, sebagai Direktur Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa Dasar Hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebgai alat bukti di Pengadilan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan terorisme saja.”

Selain mengakui informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti,

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 juga mengakui prin out (hasil cetak)

sebagai alat bukti hukum yang sah. demikian diatur dalam Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang menyebutkan informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan

alat bukti yang sah.

Berdasarkan penyebutan mengenai barang bukti elektronik dan

barang bukti digital, terlihat secara jelas bahwa Closed Circuit Television

(CCTV) dapat digolongkan sebagai alat bukti elektronik dapat berperan

sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik berdasarkan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun kegunaan CCTV adalah untuk memantau keadaan dalam suatu

tempat yang biasanya berkaitan dengan keamanan atau tindak kejahatan,

jadi apabila terjadi hal-hal kriminal akan dapat terekam kamera yang

21http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/03/30/alat -bukti-dan-barang-bukti-segi-pidana/ diakses 26 Mei 2014.

34

nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, dimana hal tersebut

dapat meyakinkan hakim dalam mempertimbangkan dan memberikan

putusan yang adil kepada para pihak.

“Menurut Josua Sitompul22, Ketua Divisi Hukum ILC mengatakan, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penegasan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetakannya bersifat bebas. Dalam sebuah kasus atau kejadian yang terekam dalam kamera CCTV, bisa dijadikan alat bukti karena digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam bentuk original, dibandingkan jika video tersebut dicetak (paperbase) dalam bentuk scene-per-scene.”

Konteks teori pembuktian, petunjuk adalah circumstantial evidence

atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau accecories

evidence. Artinya petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan

alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini

adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum semua

terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh

undang-undang. Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan

mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di

persidangan pengadilan. Apabila majelis hakim dalam mencari dan

meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, maka harus

berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara

limitatif, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

22http://warungcyber.web.id/?p=223 diakses Jumat, 13 Juni 2014

35

“M. Yahya Harahap23 memberikan pengertian petunjuk dengan menambah beberapa kata, petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat “ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan” dimana isyarat tadi mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan”atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.”

Ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, terlihat bahwa alat bukti

petunjuk, bentuknya sebagai alat bukti yang asesor (tergantung) pada alat

bukti lain. Alat bukti petunjuk selamanya tergantung dari alat bukti yang

lain. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat

bukti lain belum dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Nilai

kekuatan pembuktian petunjuk sama dengan alat bukti yang lain, dimana

dalam KUHAP tidak diatur tentang kekuatan pembuktiannya.

Ketentuan Pasal 188 ayat (3), penilaian atas kekuatan pembuktian

dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim

dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan

penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.24

Terdapat didalam Putusan Nomor 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST.

CCTV diletakkan sebagai Informasi Elektronik dan atau Dokumen

Elektronik, dimana CCTV secara umum diatur dalam Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, yang merumuskan:

23http://hukumindonesia.blog.com/2011/04/16/alat-buki-petunjuk-dalam-sidang-pengadilan/ diakses Kamis, 19 Juni 2014 24 Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 129-130

36

“Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (IDE), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kodem akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Pasal 1 ayat (4), yang merumuskan: “Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh barang yang mampu memahaminya.”

Pengertian dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun

2008 Tentang Informsi dan Transaksi Elektronik diatas, rekaman video

yang terdapat dalam CCTV digolongkan menjadi dokumen elektronik,

karena:

1. Rekaman Video CCTV merupakan Informasi Elektronik;

2. Rekaman Video CCTV yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

diterima, atau disimpan dalam bentuk analog digital,

elektromagnetik di sebuah kamera CCTV;

3. Rekaman Video CCTV dapat dilihat, ditampilkan dan

didengar melalui komputer atau sistem elektronik yang lain;

4. Rekaman Video CCTV memiliki makna atau arti

Berdasarkan penjelasan diatas, rekaman video CCTV dapat

digolongkan menjadi informasi elektronik dan dokumen elektronik, maka

37

rekaman video dalam CCTV dapat menjadi alat bukti yang sah di depan

hukum/pengadilan25.

“Menurut Josua Sitompul26, sebagai Ketua Divisi Hukum ICLC, mengatakan bahwa syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.”

Putusan No. 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST yang mana telah

diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menempatkan

keberadaan CCTV dalam persidangan perkara kekerasan yang

menyebabkan luka merupakan bagian dari alat bukti yang tertera dalam


Elektronik. Peran CCTV dalam perkara ini merupakan suatu alat bukti lain

diluar KUHAP yang akan menunjukkan kebenaran yang terjadi, dimana alat

bukti lain diluar KUHAP berupa CCTV masuk dalam Pasal 5 dan Pasal 44


Elektronik. Namun, alat bukti CCTV ini bergantung terhadap keterangan

saksi yang tertuju pada pembuktian yang terdapat dalam rekaman video

CCTV tersebut.

25 Muhammad Nuh Al-Azhar. Op.Cit. Hlm. 46 26http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa7984db0725/video-sebagai-bukti-permulaan -untuk-menetapkan-tersangka diakses Jumat, 13 Juni 2014

38

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan

(Statute Approach) dan pendekatan analitis (Analitical Approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang ditangani, sedangkan pendekatan analitis maksud utama ini adalah

mengetahui makna yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan

secara konseptional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.27

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menetapkan standar prosedur,

ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum,

sehingga apa yang senyatanya berhadapan dengan apa yang seharusnya,

agar dapat memberikan rumusan-rumusan tertentu. 28

27 Johny Ibrahim. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi). Malang: Bayu Media Publishing. Hlm. 303 dan 310. 28 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada media Group. Hlm. 22.

39

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Jakarta Pusat, Pusat Informasi

Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Perpustakaan

Universitas Jendral Soedirman, Unit Pelayanan Terpadu (UPT)

Perpustakaan Universitas Jendral Soedirman, dan Media Internet.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni

data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh

pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, ialah semua aturan hukum yang dibentuk

dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau

badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan

berdasarkna daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh

aparat negara. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penulis

menggunakan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor:


40

b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,

hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan yang memberikan petunjuk

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu

kamus hukum.29

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan

metode dokumenter. Metode kepustakaan, yakni suatu cara pengumpulan

data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka, seperti

literatur dan hasil penelitian, sedangkan metode dokumenter, yaitu suatu

cara pengumpulan bahan dengan menelaah terhadap dokumen-dokumen

pemerintah maupun non-pemerintah seperti putusan pengadilan dan

internet.30

6. Metode Penyajian Data

Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian

disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara

sistematis, logis, dan rasional, dalam arti keseluruhan data yang diperoleh

akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok

permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. 29 Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 32. 30 Tedi Sudrajat. 2008. “MPPH”, Materi Kuliah. FH Unsoed. Hlm. 31.

41

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan logika deduktif melalui metode

analisi normatif kualitatif. Metode analisis normatif merupakan cara

menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian

berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum

serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.31

31 Ibid. Hlm. 34.

42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari Hasil Penelitian Diperoleh Data Sebagai Berikut :

A. Hasil Penelitian

1. Duduk Perkara

Pada hari Kamis dini hari tanggal 8 November 2012 Pukul 01.00-03.00

WIB di Parkiran Domain Club Jl. Asia Afrika Kel. Gelora Kec. Tanah Abang

Jakarta Pusat terjadi pertikaian antara Terdakwa I yaitu Diego Robbie Michiels,

umur 22 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Toronto YB 7/40

Kota Wisata Rt. 004/016 Kel. Linus Nusatunggal Kec. Cileungsi, Kab. Bogor,

Jawa Barat atau Perumahan Bangka 7 The Residence No. 17 Kec. Mampang

Jakarta Selatan, bekerja sebagai Pemain Sepak Bola, beragama Kristen dan

Terdakwa II yaitu Satria Tuhu Lele Als. Trikun yang berumur 24 Tahun, jenis

kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Kel. Ubo-Ubo Rt. 12/04 Kec. Ternate

Selatan, Ternate, Maluku Utara atau Jl. Bangka VII The Residence No. 17 Kec.

Mampang Jakarta Selatan, bekerja sebagai wiraswasta, beragama Islam dengan

Saksi Korban yaitu Mef Paripurna. Kejadian bermula pada saat didalam Club

tersebut terlihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menikmati hiburan malam,

diduga Terdakwa I dan Terdakwa II dengan seseorang yang dianggap telah

mendorong Terdakwa I sehingga menimbulkan kegaduhan dan dikarenakan sebab

itu Terdakwa I, Terdakwa II beserta rekan-rekannya dikeluarkan oleh Security

Domain Club.

43

Saat security akan mengeluarkan rekan Terdakwa yang bernama Martinus

Lambert Waas, muncul Saksi Korban yang bermaksud keluar ruangan Domain

Club dikarenakan merasa khawatir dengan kegaduhan yang ada dan saat itu

Terdakwa II melihat Saksi Korban berujar “sudah lu jangan ikut campur” yang

disertai dengan dorongan Saksi Korban, yang membuat Saksi Korban keluar pintu

sampai area parkir B2. Pada saat itu pula Martinus Lambert Waas menendang

Saksi Korban hingga terjatuh dilanjutkan dengan memukul dan menendang Saksi

Korban.

Terlihat dalam CCTV pada saat Martinus Lambert Waas sedang memukul

Saksi Korban yang berusaha dihalangi oleh para saksi Bayu Samiyaji, Imam

Syafei, Rembun Waluyo, yang seluruhnya adalah Security Domain Club,

datanglah Terdakwa I yang berusaha ikut memukul Saksi Korban. Pada akhirnya

dapat dilerai oleh para Security Domain Club dan selanjutnya Saksi Korban

dibawa ke Rumah Sakit Permata Hijau oleh teman-temannya yakni Bella Cintya

Prisca dan Gamma Indra Hutama namun di Rumah Sakit Permata Hijau luka-luka

Saksi Korban hanya dibersihkan dan karena teman-teman Saksi Korban tidak

memiliki uang untuk dijadikan Deposit maka Saksi Korban dibawa ke Kost Saksi

Gamma Indra Hutama.

Akibat dari perbuatan para Terdakwa ditemukan adanya patahnya tulang-

tulang pembentuk rongga bola mata kiri, luka terbuka pada kelopak mata atas

kanan dan luka-luka lecet serta memar-memar pada kepala, wajah, leher,

punggung dan keempat anggota gerak, akibat kekerasan tumpul yang

menimbulkan penyakit halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara

44

waktu dan luka-luka tersebut berkausalitas langsung dengan peristiwa yang

dilakukan oleh para Terdakwa. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No.

1203/TU.FK/XI/2012 tertanggal 16 November 2012 yang ditandatangani oleh

Djaja Surya Atmaja, SPF, Ph.D., S. H. selaku Direktur Forensic di Rumah Sakit

Cipto Mangun Kusumo.

2. Dakwaan

Para Terdakwa didawa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang

disusun dalam bentuk alternative subsideritas, yaitu:

Pertama :

Primair : Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP

Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, atau

Kedua :

Primair : Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidair : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

3. Pembuktian

a. Keterangan Saksi

Saksi Korban Mef Paripurna

Saksi melapor ke Kepolisian pada bulan November 2012 di Polres

Jakarta Pusat terkait dengan kasus kekerasan yang menimbulkan luka dan

kekerasan dengan tenaga bersama yang dilakukan oleh Diego Robbie

Michiels dan Satria Tuhu Lele Als. Trikun terhadap dirinya. Kejadian terjadi

45

pada Kamis, 8 November 2012 sekitar jam 02.30 WIB di Senayan City

Basement B-2 Domain Club dirinya menjadi korban pengeroyokan yang

dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya. Saksi bersama teman-

temannya menghadiri ulang tahun temannya Bella Cintya Prisca melihat

suasana kurang kondusif, karena takut saksi keluar menuju area parkir.

Pada saat saksi sedang duduk didekat pintu masuk, saksi melihat

Terdakwa cs keluar dari Domain Club. Saat saksi sedang berjalan ke pintu B-

2 ada yang memanggil saksi dengan panggilan “oy” dan diarea parkir, saksi

bertemu dengan Terdakwa cs. Saksi langsung didorong, dipukuli dan

ditendang. Kemudian Terdakwa I menginjak kepala korban, saksi juga

melihat Tergugat II dan teman-temannya ikut menendang beberapa kali.

Hingga datanglah security Domain Club untuk melerai dan menolong saksi.

Lalu saksi dibawa keruangan security dalam keadaan kurang sadar, security

menelpon teman-teman saksi untuk dibawa ke Rumah sakit Permata Hijau

dan setelah itu saksi pulang.

Akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka memar di

tangan kiri, tangan kanan, kepala bagian belakang, luka-luka memar dibagian

muka kening, mata kiri, mata kanan, hidung, dagu dan rusuk sebelah kiri.

Saksi juga sempat menjalani operasi mata, sebelum saksi dioperasi ada

gangguan untuk membaca dan setelah dioperasi saksi sering merasakan

pusing. Hingga sekarang saksi juga belum mengerti mengapa dirinya menjadi

korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa.

46

Saksi membenarkan bahwa pernah divisum ke RSCM pada tanggal 8

November 2012 atas permintaan Polsek Tanah Abang, Saksi juga pernah

didatangi orang PSSI dirumahnya untuk mengupayakan perdamaian. Saksi

juga membenarkan kejadian yang terekam dalam CCTV yang diajukan

kedalam persidangan. Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa berserta

teman-temannya, dan pada proses persidangan saksi juga membenarkan

bahwa keluarga Terdakwa I (Yora Febrina) telah memberikan biaya

pengobatan kepada saksi sebesar Rp 50.000.000,- sesuai bukti kuitansi

tertanggal 15 Februari 2013.

Saksi Bayu Samiaji

Saksi bekerja sebagai security di Domain Club, saat bertugas saksi

mendengar dan melihat ada keributan didalam diskotik. Kemudian saksi

masuk kedalam dan mencoba melerai kemudian saksi membawa Terdakwa cs

keluar diskotik dan menutup pintu agar tidak ada pengunjung yang keluar

masuk. Saksi melihat bahwa saat didalam club Terdakwa tidak berkelahi

dengan Saksi Mef tetapi dengan pengunjung lain.

Setelah Terdakwa cs dikeluarkan dari Club terlihat dari arah parkiran B-

2 Saksi Mef bertemu dengan para Terdakwa dan teman-temannya sedang

berbicara sesuatu. Tak berselang lama terlihat Saksi Mef dipukul dan

ditendang oleh para Terdakwa dan teman-temannya. Bahwa dalam

pengeroyokan tersebut ada sekitar 5 orang yang wajah-wajahnya orang dari

Indonesia Timur.

47

Pada saat melerai saksi memegang Terdakwa I agar tidak ikut

memukuli Saksi Mef namun Terdakwa I berontak dan menghampiri Saksi

Mef dan langsung memukul dibagian tubuh saksi Mef yang sudah terjatuh.

Saat pengeroyokan tersebut saksi juga melihat Terdakwa II ikut menendang

Saksi Mef karena cirinya saksi ingat betul karena tubuhnya gempal. Kejadian

baru berhenti setelah saksi dan security lainnya melerai dan kemudian

membawa saksi Mef ke ruangan loading lock dan menaikan ke kursi roda,

kemudian Saksi Mef dibawa ke Rumah Sakit Permata Hijau oleh teman-

temannya, saksi juga membenarkan bahwa kejadian tersebut terekam dalam

CCTV.

Saksi Imam Syafei

Saksi bekerja sebagai Security Domain Club, saat bertugas saksi

melihat Terdakwa mencekik pengunjung lain dan menendang picher

minuman pengunjung lain, lalu saksi mengamankan Terdakwa cs dan

membawanya keluar dari diskotik. Melihat teman Terdakwa yang berambut

gimbal menunjuk ke arah Saksi Mef kemudian mengejar dan langsung

menginjak saksi Mef dan menendang hingga terjatuh. Kemudian Terdakwa cs

melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dan menendang. Kejadian

tersebut terlihat secara jelas karena jaraknya hanya 1 (satu) meter dan

keadaan lampu terang. Kemudian saksi melerai dan membawa saksi Mef

keruangan loading lock . Kemudian saksi Mef dibawa ke Rumah Sakit

Permata Hijau oleh teman-temannya. Saksi juga membenarkan kejadian

tersebut terekam dalam CCTV.

48

Saksi Rembun Waluyo

Bekerja sebagai security Domain Club, sakis mendengar dan melihat

ada keributan didalam diskotik Domain. Lalu membawa Terdakwa cs keluar

dari diskotik. Lalu terlihat teman Terdakwa yang berambut gimbal menunjuk

ke arah Saksi Mef kemudian mengejar dan memukul Saksi Mef hingga

terjatuh, serta Terdakwa cs yang lainnya ikut melakukan pengeroyokan

dengan cara memukul dan menendang. Saksi melihat secara jelas karena

hanya berjarak 3 (tiga) meter dengan saksi dan dengan keadaaan penerangan

lampu yang terang. Saksi melihat saksi Mef diinjak-injak tubuhya oleh

Terdakwa, pengeroyokan selesai setelah dilerai dan membawa Saksi Mef

keruangan Loading lock dan Saksi membenarkan kejadian tersebut terekam

dalam CCTV.

Saksi Slamet Suwanto

Pada saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi sedang bertugas sebagai

Security diluar Domain Club. Pada kejadian tersebut, saksi melihat Terdakwa

mengenakan baju warna putih dan celana warna merah. Saksi melihat bahwa

teman Terdakwa yang bermbut gimbal tibal-tiba memukul dan menendang

Saksi Mef hingga terjatuh. Saksi juga melihat peran Terdakwa I adalah

menendang kaki kanannya ke arah tubuh Saksi Mef, Terdakwa II juga ikut

menendang dan memukul pada bagian tubuh saksi Mef. Pengeroyokan usai

setelah dilerai oleh security, kemudian Saksi Mef dibawa ke Loading lock dan

langsung dibawa ke Rumah Sakit Permata Hijau oleh teman-temannya. Saksi

juga membenarkan kejadian tersebut terekam dalam CCTV.

49

Saksi Tajuddin

Pada saat kejadian, saksi sedang bertugas sebagai security, saksi juga

melihat bahwa Saksi Mef dipukul dan ditendang oleh Terdakwa cs. Jarak

saksi pada saat kejadian hanya berjarak sekitar 3 (tiga) meter dan lampu

penerangan terang. Saksi kemudian ikut melerai pengeroyokan dengan cara

memegang teman Terdakwa yang berambut gimbal dan dikucir yang

sebelumnya saksi melihat menendang Saksi Mef. Pengeroyokan berhenti

setelah dilerai oleh para security, dan membawa Saksi Mef ke loading lock

dan menaikkan ke kursi roda. Saksi juga melihat Saksi Mef yang mengalami

luka dan mengeluarkan darah dari wajahnya tetapi masih bisa berjalan walau

dengan dipapah. Saksi juga membenarkan kejadian tersebut terekam dalam

CCTV.

Saksi Devi Kaluhu

Sekitar jam 01.00 WIB bsaat saksi sedang tidur diajak Terdakwa cs ke

Domain Club untuk merayakan ulang tahun Terdakwa II, pada saat itu saksi

dijemput oleh Terdakwa I. sesampai di domain club Terdakwa cs duduk

dalam 1 meja dan minum Black Label sebanyak 4 botol hingga mabuk dan

berjoget-joget. Sekitar pukul 03.00 WIB saksi keluar dari toilet dan kembali

ke meja sudah tidak melihat Terdakwa cs didalam diskotik. Saksi mendengar

dari seorang pengunjung perempuan kalau Terdakwa I dipukul orang,

kemudian saksi keluar untuk mencari Terdakwa cs. Pada saat keluar saksi

sudah melihat security melerai dan melihat seseorang tergeletak dilantai.

Saksi membenarkan bahwa saksi berusaha untuk memukul namun karena

50

melihat orang tersebut sudah tergeletak tidak berdaya dan mukanya berdarah-

darah saksi tidak jadi ikut memukul. Pada saat saksi akan mengambil topi

tiba-tiba ada yang memukul kepala saksi. Saksi juga sempat mencari siapa

yang memukul kepada saksi setelah ketemu saksi balas memukul dan

kemudian pergi bersama Terdakwa cs meninggalkan Domain Club. Saksi

tidak mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Mef.

Saksi Badrus Soleh

Saat kejadian saksi sedang bertugas sebagai security di depan pintu

Diskotik Domain Club. Saksi mengetahui saat Terdakwa I dan teman-

temannya dikeluarkan oleh Imam Syafei dari dalam diskotik. Saksi juga

melihat bahwa Saksi Mef berada didepan pintu Domain Club. Saksi melihat

teman Terdakwa yang gimbal dan dikucir menginjak-injak dan menendang

Saksi Mef. Kejadian usai setelah dilerai oleh security , dan teman-teman Saksi

Mef membawa ke rumah sakit. Saksi juga membenarkan bahwa kejadian

tersebut terekam dalam CCTV.

Saksi Bella Cintya Prisca

Saksi mengenal Saksi Mef sebagai teman. Awalnya Saksi Mef bersama

dirinya dan Gamma menghadiri ulang tahun teman saksi. Berangkat dari

Bogor sekitra 24.30 WIB. Sesampainya di Domain Club terlihat sangat ramai

dan penuh sehingga saksi berdiri karena tidak mendapatkan tempat duduk.

Kemudian saksi, Saksi Mef dan Gamma berpisah dan mencari tempat

masing-masing. Saksi menanyakan keberadaan Saksi Mef ke Gamma namun

Gamma tidak mengetahui dan mengira bahwa Saksi Mef bersama dengan

51

Saksi. Saksi dan Gamma berusaha untuk mengirim bbm dan menelpon Saksi

Mef tetapi yang mengangkat adalah Security Domain Club dan memberitahu

bahwa Saksi Mef dikeroyok dan mengalami luka-luka dan berada di parkiran

Domain Club. Saksi dan gamma keruangan security dan mendapati saksi Mef

berada di kursi roda dengan luka-luka diwajah, mata bengkak dan berdarah.

Saksi Mef mengatakan bahwa dirinya dikeroyok oleh Terdakwa I. lalu saksi

dan Gamma membawa saksi mef ke Rumah Sakit Permata Hijau.

Saksi Gamma Indra Chutama

Awalnya saksi diajak oleh Bella Cintya Prisca dan Saksi Mef ke

Domain Club untuk menghadiri ulang tahun temannya Bella. Bahwa benar

saksi berangkat bersama dari Bogor dengan Bella dan Saksi Mef, di domain

saksi bertemu dengan teman-temannya yaitu Reza dan Enggah. Saksi

mendengar dari Enggah kalau keributan tersebut terjadi karena Enggah baru

saja memisahkan Terdakwa I dengan pihak lain tapi malah ditendang. Saksi

didalam diskotek hanya sekitar 45 menit dan ke toilet sekitar 5 menit. Setelah

keluar dari toilet, saksi tidak melihat Saksi Mef. Lalu saksi menanyakan

kepada Bella namun tidak mengetahuinya. Kemudian saksi mengirim BBM

dan menelpon Saksi Mef tetapi yang mengangkat security Domain Club serta

memberitahu bahwa Saksi Mef dikeroyok dan mengalami luka-luka. Saksi

dan Bella menuju keruang security dan melihat Saksi Mef berada di kursi

roda dengan keadaaan luka-luka diwajah, mata bengkak, dan berdarah. Saksi

diberitahu security bahwa saksi Mef dikeroyok oleh 5 orang. Saksi juga tidak

mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut dan tidak menemukan siapa

52

pelakunya. Saksi Mef mengatakan bahwa yang mengeroyok adalah Terdakwa

I dan teman-temannya. Lalu saksi Mef dibawa ke Rumah Sakit Permata Hijau

oleh saksi, Enggah dan Bella untuk diobati dan kemudian dibawa pulang

ketempat kost saksi. Saksi membenarkan setelah kejadian saksi bertemu

dengan saksi Mef dan mengetahui kalau saksi Mef setelah pengeroyokan

mengirim twitter ke Terdakwa I karena kesal.

b. Surat

Bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Cipto

Mangunkusumo No. 1203/ TU. FK/ XI/ 2012 tertanggal 16 November 2012

yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Djaja Surya Atmaja, SPF. Ph. D., S.

H. selaku Dokter Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hasil

pemeriksaan terhadap Mef Paripurna ditemukan patahnya tulang-tulang

pembentuk rongga bola mata kiri, luka terbuka pada kelopak mata atas kanan

dan luka-luka lecet dan memar-memar pada kepala, wajah, leher, punggung

dan keempat anggota gerak, akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan

penyakit/halangan daam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu dan

luka-luka tersebut berkausalitas langsung dengan peristiwa yang dilakukan

oleh para Terdakwa.

c. Keterangan Terdakwa

Terdakwa I (Diego Robbie Michiels)

Kejadian terjadi pada saat Terdakwa I sedang berjoget tanpa disengaja

menyenggol orang yang berada di belakang Terdakwa I dan orang yang

tersenggol tersebut langsung mendorong dada Terdakwa I hingga Terdakwa I

53

terdorong kebelakang. Kemudian orang yang mendorong Terdakwa I

didorong oleh Terdakwa II hingga jatuh ke sofa kemudian terjadi keributan

selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya dikeluarkan dari

Diskotik Domain Club. Didekat parkiran mobil didekat pintu masuk Domain

Club, Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang berkelahi dengan 2 orang yang

tidak dikenal dan Terdakwa I mencoba untuk melerai namun 1 orang dari

lawan Terdakwa II memukul Terdakwa I dan berhasil ditangkisnya dan

kemudian Terdakwa I lari meninggalkan Terdakwa II.

Terdakw a I melihat seorang dengan wajah berdarah-darah sedang

berbicara dengan teman Terdakwa I, Terdakwa I tidak ikut pengeroyokan

terhadap Saksi Mef. Bahwa Terdakwa I menyesali kejadian tersebut, dan

bersedia berdamai serta mengganti biaya pengobatan Saksi Mef karena

empati terhadap korban. Serta dala m proses persidangan telah ada

perdamaian dengan Saksi Mef dan Terdakwa I melalui keluarganya dan telah

mengganti semua semua biaya pengobatan yang dikeluarkan Saksi Mef

Terdakwa II (Satria Tuhu Lele Als. Trikun)

Kejadian terjadi bermula pada saat Terdakwa I sedang berjoget tanpa

disengaja menyenggol orang yang berada di belakang Terdakwa I dan orang

yang tersenggol tersebut langsung mendorong dada Terdakwa I hingga

Terdakwa I terdorong kebelakang. Kemudian orang yang mendorong

Terdakwa I didorong oleh Terdakwa II hingga jatuh ke sofa kemudian terjadi

keributan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya

dikeluarkan dari Diskotik Domain Club.

54

Didekat parkiran mobil didekat pintu masuk Domain Club, Terdakwa II

sedang berkelahi dengan 2 orang yang tidak dikenal dimana Terdakwa

dipukul lebih dahulu dan kemudian terjadi perkelahian dan kemudian 2 orang

tersebut lari. Terdakwa II juga menyatakan bahwa tidak pernah ikut dalam

pengeroyokan tersebut terhadap Saksi Mef. Terdakwa menyatakan bahwa

Terdakwa II lah yang dikeroyok oleh teman-teman Saksi Mef. Terdakwa II

menyesali kejadian tersebut. Serta diantara Saksi Mef dan Terdakwa II telah

terjadi perdamaian.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara ini, adapun Tuntutan Penuntut Umum, yaitu:

1) Menyatakan Terdakwa I Diego Robbie Michiels dan Terdakwa II

Satria Tuhu Lele (Trikun) tidak terbukti bersalah melakukan

dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan

mengakibatkan luka berat, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2

KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama

primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan

pertama tersebut;

2) Menyatakan Terdakwa I Diego Robbie Michiels dan Terdakwa II

Satria Tuhu Lele (Trikun) terbukti bersalah melakukan tindak

pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan

55

mengakibatkan luka melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair;

3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan

pidana penjara selama 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada

dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

4) Menyatakan barang bukti yang diajukan ke Pengadilan berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV kejadian

pengeroyokan yang dilakukan oleh Diego Robbie Michiels Cs

terlampir dalam berkas perkara;

5) Menetapkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II supaya dibebani

membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

5. Putusan Pengadilan Negeri

5.1. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5

dan Pasal 44 Undang-Undang tersebut, maka alat bukti yang sah telah

bertambah dengan alat bukti lainnya yakni Informasi Elektronik dan atau

Dokumen Elektronik. Menempatkan keberadaan CCTV yang ditampilkan

Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sebagai bagian dari alat

bukti dalam kasus tersebut.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,

rekaman CCTV, dihubungkan dengan Visum Et Repertum No.

56

1203/TU.FK/X/2012 tanggal 16 November 2012 bahwa didalam persidangan

masih nampak beberapa guratan bekas luka-luka lecet disekitar mata saksi

Mef Paripurna dan yang bersangkutan masih menjalani perawatan jalan

Menimbang bahwa dari tampilan gambar pada CCTV yang diputarkan

Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Bayu

Samiaji, Imam Syafei, Rembun Waluyo majelis hakim tiba pada keyakinan

bahwa Terdakwa I Diego Robbie Michiels telah ikut menendang dan atau

menginjak Saksi Mef Paripurna meskipun tidak dapat dipastikan berapa kali

injakan atau tendangan tersebut dilakukan dan telah mengena pada bagian

tubuh atas dari Saksi Mef Paripurna.

Menimbang bahwa kedua Terdakwa dan kerabatnya telah menunjukkan

keseriusan sikap memohon maaf pada saksi Mef Paripurna dan telah direspon

oleh saksi Mef Paripurna yang dipersidangan menyatakan telah memaafkan

para Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum diatas memenuhi unsur-unsur

delik dari pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun

dalam bentuk alternative subsideritas sebagai berikut:

PERTAMA

Primair : Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP

Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Atau,

57

KEDUA

Primair : Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidair : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa surat tuntutannya tertanggal 28 Februari 2013 Jaksa

Penuntut Umum telah berkesimpulan bahwa dakwaan alternative pertama

subsidair yakni Pasal 170 ayat (2) ke-1 sebagai dakwaan yang terbukti pada

perbuatan pada terdakwa.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan mencermati fakta-fakta

yuridis yeng telah terungkap diatas dihubungkan dengan kesimpulan Jaksa

Penuntut Umum tersebut, cukup alasan hukum untuk memilih

mempertimbangkan dakwaan alternative pertama.

Menimbang bahwa dakwaan pertama primair yakni Pasal 170 ayat (2)

ke 2 KUHP memiliki unsur-unsur:

1. Barang siapa;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

kekerasan terhadap orang atau barang;

3. Mengakibatkan luka berat.

Ad. 1 : Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai setiap

orang atau subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan subyek tersebut

haruslah cakap dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa pemahaman sebagaimana diuraikan dalam nota

pembelaan penasehat hukum para terdakwa bahwa untuk dapat dipandang telah

58

terbukti unsur barang siapa disini, akan bergantung pada terpenuhi tidaknya

keseluruhan unsur-unsur yang ada dalam pasal tindak pidana a quo.

Ad. 2 : dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang bahwa secara terang-terangan diterjemahkan dari kata

“openlijk” yang dalam yurisprudensi praktek pradilan pidana Indonesia

diartikan sebagai “tidak secara tersembunyi”, incasu tidak perlu dimuka umum.

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas majelis Hakim tiba pada

pendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan para terdakwa yang dimulai dari

Terdakwa II Satria Tuhulele Als. Trikun mendorong dengan keras saksi Mef

Paripurna hingga keluar dari pintu Domain Club diikuti oleh tindakan teman

Terdakwa I dan II yakni Martinus Lambert Waas yang menendang dan

memukul serta Terdakwa I yang menginjak dan atau menendang adalah

merupakan satu perbuatan dengan tenaga bersama dan karenanya unsur ini

harus dipandang telah terpenuhi.

Ad. 3 : Mengakibatkan luka berat

Praktek Peradilan Pidana Indonesia telah menerima pengertian luka

berat sebagai kondisi-kondisi yang meliputi:

Jatuh sakit atau mendapat luka tidak memberi harapan akan sembuh

sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus

untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah

satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita lumpuh, terganggunya daya

59

pikir selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seseorang

perempuan.

Menimbang bahwa dari visum et repertum No. 1203/TU.FK/XI/2012

tertanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Djaja Surya

Atmaja, Spf. Phd, SH dokter forensic pada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban Mef Paripurna ditemukan patahnya

tulang-tulang pembentuk rongga bola mata kiri, luka terbuka pada kelopak

mata atas kanan dan luka-luka lecet dan memar-memar pada kepala, wajah,

leher, punggung dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul yang

menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan untuk

sementara waktu.

Menimbang bahwa fakta dipersidangan, saksi Mef Paripurna meskipun

masih menjalani rawat jalan namun telah beraktifitas kuliah sebagaimana

biasanya.

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta dan pertimbangan diatas maka

unsur mengakibatkan luka berat, harus dipandang tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur maka para

Terdakwa I dan II harus dibebaskan dari dakwaan atas pasal tersebut.

Menimbang bahwa sepanjang terhadap unsur barang siapa dan unsur

dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

terhadap orang atau barang, karena identik dengan pengertian unsur pada

dakwaan pertama primair maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengambil

60

alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada dakwaan pertama subsidair

ini.

Ad. 3 : Mengakibatkan Luka

Menimbang bahwa visum et repertum No. 1203/TU.FK/XI/2012

tertanggal 16 November 2012 yang ditandatangani oleh dr. Djaja Surya

Atmaja, Spf., Phd., SH, dokter forensic pada Rumah Sakit Cipto

Mangunkusumo dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban Mef Paripurna ditemukan patah tulang-

tulang pembentuk rongga bola mata kiri, luka terbuka pada kelopak mata atas

kanan dan luka-luka lecet dan memar-memar pada kepala, wajah, leher,

punggung dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul yang

menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan

sementara waktu.

Menimbang bahwa dari fakta diatas dan pertimbangan diatas maka

unsur mengakibatkan luka dipandang telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur dari

Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang menjadi dakwaan pertama subsidair dan

pertimbangan didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka para Terdakwa I

dan II harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas

tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa karena terbukti bersalah maka para Terdakwa harus

dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya.

61

Menimbang bahwa dalam memeprtimbangkan hukuman yang akan

dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan antara lain, bahwa salah satu dari tujuan “hukum”

adalah terciptanya perdamaian (vide: Prof. Bagir Manan SH, Mcl: Restorative

Justice, suatu perkenalan-Varia Peradilan).

Menimbang bahwa fakta dipersidangan Terdakwa I dan II telah

menunjukkan keseriusan sikap penyesalan dan terus berupaya memohon maaf

kepada saksi Mef Paripurna, dan pada akhirnya saksi Mef Paripurna telah

memaafkan para Terdakwa.

Disamping itu Majelis Hakim mencatat hal-hal lain yang meringkankan

bagi para Terdakwa:

- Para Terdakwa sopan selama persidangan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum

- Khusus Terdakwa I Diego Robby Michiels adalah WNI

Naturalisasi karena kecintaannya terhadap TIMNAS Indonesia

Menimbang bahwa lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh para

Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya.

5.2. Amar Putusan

Menyatakan Terdakwa I Diego Robbie Michiels dan Terdakwa II Satria

Tuhu Lele Als. Trikun tidak terbukti bersalah “dengan terang-terangan dan

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka

berat.”

62

Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primair

tersebut;

Menyatakan Terdakwa I Diego Robbie Michiels dan Terdakwa II Satria

Tuhu Lele Als. Trikun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap yang mengakibatkan luka;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Diego Robbie Michiels

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan

Terdakwa II Satria Tuhu Lele Als. Trikun dengan pidana penjara selama 4

(empat) bulan;

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa

dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flash disk berisi CCTV kejadian pengeroyokan yang

dilakukan oleh Diego Robbie Michiels, Cs terlampir dalam berkas perkara

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,-

(dua puluh ribu rupiah).

63

B. Pembahasan

1. Kekuatan pembuktian CCTV dalam Tindak Pidana Kekerasan

Yang Menyebabkan Luka Putusan Nomor: 2040/Pid.B/2012/PN.

JKT.PST.

Pembuktian didasarkan pada KUHAP yang diatur dalam Pasal 184

KUHAP, dimana terdapat 5 (lima) macam alat bukti yang sah. Fungsi dari

alat bukti itu sendiri adala h untuk membuktikan adalah benar bahwa terdakwa

yang telah melakukan tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila berdasarkan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, maka yang

dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan

pembuktian” hanya terbatas kepada alat bukti yang tercantum dalam Pasal

184 ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut KUHAP

adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja , sehingga apabila ada

barang bukti yang tidak termasuk dalam klasifikasi alat bukti menurut Pasal

184 ayat (1) KUHAP maka alat bukti tersebut tidak sah menurut Undang-

Undang tersebut.

Hal tersebut menjelaskan bahwa apabila hanya mengacu kepada

pembuktian yang berdasarkan kepada Pasal 184 KUHAP maka bukti CCTV

dalam perkara kekerasan yang menyebabkan luka dengan Nomor

2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST. tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang

mengikat dan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan hal ini menjadi

64

ketentuan yang tidak sesuai dengan undang-undang apabila dikaitkan dengan

seiring berkembangnya teknologi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti sudah tidak dapat lagi mengikuti

pesatnya perkembangan zaman. Oleh karena itu, diundangkannya Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Didalam Undang-Undang tersebut terdapat perluasan dari pengertian alat

bukti limitatif atau terbatas yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8

Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Mengacu dalam Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

maka alat bukti CCTV dalam perkara kekerasan yang menyebabkan luka

nomor: 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST. dapat dija dikan alat bukti yang sah

dan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan berdiri sendiri yang

mana kedudukannya adalah sebagai alat bukti sah lain selain dalam Pasal 184

KUHAP.

Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti CCTV telah diterima dalam

sistem hukum pembuktian di Indonesia diberbagai peradilan, seperti peradilan

agama, perdata, militer, tata usaha negara, mahkamah konstitusi, termasuk

arbitrase.32 Walaupun didalam perkara kekerasan yang menyebabkan luka

dengan nomor: 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST. bukti CCTV sebagai alat

bukti yang sah dimana memiliki kekuatan pembuktian bebas dan berdiri

sendiri yang berkedudukan sebagai alat bukti yang sah diluar Pasal 184

32http://www.hukumonline.com/klinik/detail/it502a53fad18dd/legalitas -hasil-cetak -tweet-sebagai-alat-bukti-penghinaan. diakses Senin, 2 Juni 2014.

65

KUHAP, dan oleh majelis hakim alat bukti tersebut berkedudukan sebagai

alat bukti yang membuktikan bagaimana tindak pidana kekerasan yang

menyebabkan luka terjadi.

Mengacu pada KUHAP mengenai informasi yang disimpan secara

elektronik termasuk rekaman CCTV tidak dapat diajukan sebagai alat bukti

berdasarkan KUHAP, juga mengatur bagaimana legalitas print out (hasil

cetak) sebagai alat bukti atau tata cara perolehan dan pengajuan informasi

elektronik sebagai alat bukti. Fakta perkara kekerasan yang menyebabkan

luka nomor: 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST., CCTV juga tidak bisa begitu

saja ditentukan oleh aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi ada beberapa

faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukkan kekuatan pembuktian

CCTV tersebut.

Pertama, kekuatan pembuktian CCTV ditentukan sejak

diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, yanga mana terdapat dalam pengertian Pasal 1 ayat (1)

yang memuat mengenai pengertian Informasi Elektronik, yang merumuskan:

“Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (IDE), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kodem akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Pasal 1 ayat (4) yang memuat mengenai pengertian Dokumen

Elektronik, yang merumuskan:

66

“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh barang yang mampu memahaminya.”

Lebih khususnya diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 44, maka alat bukti

yang sah telah bertambah dengan alat bukti lainnya, yakni Informasi

Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.

Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik merumuskan:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam

bentuk tertulis;dan b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undnag

harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik merumuskan:

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

67

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-Undangan; dan

b. Alat bukti lain berupa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Kedua, pemahaman mengenai alat bukti CCTV majelis hakim

menempatkan keberadaan CCTV yang ditampilkan oleh Jaksa Penuntut

Umum dalam perkara kekerasan yang menyebabkan luka nomor:

2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST., dalam persidangan perkara ini sebagian

adalah bagian dari alat bukti yang bebas dan berdiri sendiri diluar Pasal 184

KUHAP. Sehingga bukti digital ini dapat digolongkan sebagai informasi

dan/atau dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bukti digital ini dapat

diterima sebagai alat bukti hukum yang sah oleh pengadilan.

Ketiga, penggunaan CCTV dalam suatu pembuktian sebagai alat bukti

tidak terlepas dari pertimbangan sejarah informasi atau dokumen elektronik

baru yang mana diakui sebagai alat bukti setelah diundangkannya Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disebutkan dalam Pasal 26 A yang merumuskan:

“alat bukti yang disimpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi”

Selain itu, disebutkan pula dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.

15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang merumuskan:

“ Alat bukti pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang berupa: a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara

Pidana;

68

b. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima/disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.”

Serta pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merumuskan:

“Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. Tulisan, suara, atau gambar; b. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. Huruf, tanda, amgka, simbol, atau perforasi yang memiliki


Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang merumuskan:

“alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi: a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara

Pidana; b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan,

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) Tulisan, suara, atau gambar; 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki


. Ketiga Undang-Undang yang telah disebutkan diatas telah mengakui

legalitas informasi elektronik sebagai alat bukti, akan tetapi keberlakuannya

69

masih terbatas pada tindak pidana dalam lingkup korupsi, pencucian uang dan

terorisme. Serta belum ada kejelasan mengenai legalitas prin out sebagai alat

bukti dan belum diatur pula mengenai tata cara yang dapat menjadi acuan

dalam hal perolehan dan pengajuan informasi dan dokumen elektronik

sebagai alat bukti yang sah dimata hukum.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 menyebutkan

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti

hukum yang sah. Sejarah menjelaskan bahwa penggunaan CCTV sebagai

informasi dan dokumen elektronik tidak begitu saja dapat diterapkan dalam

dunia hukum tetapi harus memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang

dapat memberikan pembuktian yang sah dan senyatanya.

CCTV menjadi informasi elektronik dan dokumen elektronik

dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang memenuhi

persyaratan minimum yang tertera dalam Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 6 Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan Dokumen

Elektronik:

a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

b. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

c. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

d. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Terhadap tindak pidana kekerasan luka yang menimbulkan luka yang

diadili dan diputus oleh Pengadilan Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara:

70

2040/Pid.B/2012/PN. JKT.PST. didalam pembuktiannya dari pihak korban

mengajukan alat bukti CCTV yang merupakan Informasi Elektronik dan

Dokumen Elektronik adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap

sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan.

Jadi, dalam hal pembuktian, terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan telah melakukan kekerasan yang menyebabkan luka terhadap

korban. Hal ini diyakinkan dengan adanya alat bukti CCTV dan keterangan-

keterangan saksi yang tertuju pada rekaman CCTV yang berada di Tempat

Kejadian Perkara (TKP). Sehingga, terdakwa diputus pidana penjara selama 3

(tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa II bernama Satria Tuhu Lele

Als. Trikun dipidana penjara selama 4 (empat) bulan.

71

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor:


Konteks teori pembuktian yang dilakukan oleh hakim, penuntut umum,

terdakwa atau penasihat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan

penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Peran hakim

dalam hal menjatuhkan putusan dalam tindak pidana kekerasan yang

menyebabkan luka dengan nomor perkara: 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST

harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan

alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan. Apabila

dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam

putusan, maka harus didasarkan terhadap alat-alat bukti yang telah ditentukan

oleh Undang-Undang secara limitatif, sebagaimana yang telah disebutkan

dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Ketentuan mengenai prinsip minimum pembuktian diatur dalam

Ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang merumuskan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Artinya, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan apabila tidak

memenuhi asas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah dan satu keyakinan hakim. Alat bukti tersebut dapat dilihat

kembali dalam Pasal 184 KUHAP. Apabila asas minimum pembuktian tidak

terpenuhi maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan.

72

Penyebutan “sekurang-kurangnya dua alat bukti”, maka hakim pidana

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang hanya didasarkan atas satu

alat bukti saja. Makna dari keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakim

pribadi sebagai manusia, bukan lagi conviction intime ataupun conviction-

raisonee, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas

bukti-bukti yang sah menurut undang-undang.

Pasal 183 KUHAP jelas sekali terlihat bahwa hukum acara pidana

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara

negative atau negatief wettelijk bewijsleer. Artinya seseorang baru boleh

dipidana apabila hakim yakin akan kesalahan terdakwa yang dibuktikan

dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang33.

Dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk

membuktikan kesalahan terdakwa, sesuai dengan pendapat Alfitra34, yakni:

a. Wettelijk : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh

undang-undang;

b. Negatief : adanya keyakinan dari hakim, yakni berdasarkan bukti-

bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan

tidak hanya memenuhi minimal dua alat bukti yang sah tetapi juga keyakinan

hakim yang dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Keyakinan hakim dapat ditemukan dalam fakta-fakta hukum yang terjadi

33 Hibnu Nugroho. 2002. Buku Ajar Pengantar Hukum Acara Pidana. Purwokerto. Fakultas Hukum. Hlm. 44. 34 Alfitra. 2011. Op.Cit. Hlm. 29.

73

dalam setiap persidangan, keterangan dari para saksi, dan alat bukti sah yang

lainnya demi terciptanya perdamaian dan kebenaraan materiil.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dan dihubungkan dengan Pasal 5

dan Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik beserta dengan teori-teori yang diatas, maka dalam

Putusan No. 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST telah memenuhi unsur-unsur

yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP, dimana syarat pertama yakni

Wettelijk nya adalah yang pertama, alat bukti keterangan saksi yang

merupakan alat bukti yang sah dimata hukum atau pengadilan, dimana ada

sekitar 10 (sepuluh) saksi yang memberikan keterangan didalam persidangan,

yang mana dalam keterangan saksi tersebut menyebutkan bahwa adanya alat

bukti yang lain diluar KUHAP, dimana menyebutkan CCTV adalah petunjuk

untuk menjelaskan bagaimana kejadian itu terjadi. Kedua, terdapat alat bukti

yang surat yang mana berbentuk Visum et Repertum No.

1203/TU.FK/XI/2012 yang ditandatangani oleh dr. Djaja Surya Atmaja, Spf.,

Phd., SH, Dokter Forensic pada Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo,

disimpulkan bahwa: pemeriksaan terhadap saksi Mef Paripurna ditemukan

adanya patah tulang-tulang pembentuk rongga bola mata kiri, luka terbuka

pada kelopak mata atas kanan dan luka-luka lecet dan memar-memar pada

kepala, wajah, leher, punggung dan keempat anggota gerak akibat kekerasan

tumpul yang menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan

pekerjaan/jabatan untuk sementara waktu dan luka-luka tersebut berkausalitas

langsung dengan peristiwa yang dilakukan oleh para Terdakwa. Ketiga, alat

74

bukti CCTV yang menjadi alat bukti lain diluar KUHAP dalam Tindak

Pidana Kekerasan yang menyebabkan luka.

Syarat kedua yakni Negatief nya adalah keyakinan hakim yang tertera

dalam pertimbangannya, berkeyakinan bahwa bukti-bukti yang diajukan dan

yang ditampilkan menjelaskan bahwa hal tersebut benar-benar terjadi dan

merupakan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dinilai sudah

cukup untuk menilai kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Hal ini diperjelas dalam pertimbangan hakim dalam Putusan

Pengadilan Negeri Nomor: 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST yang menyatakan

bahwa Majelis Hakim tiba pada keyakinan bahwa Terdakwa I Diego Robby

Michiels telah ikut menendang dan atau menginjak Mef Paripurna meskipun

tidak dapat dipastikan berapa kali injakan atau tendangan tersebut dilakukan

dan telah mengena pada bagian tubuh atas dari saksi Mef Paripurna.

Hal ini dinilai sudah cukup untuk menilai kesalahan yang dilakukan

oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa I terbukti bersalah melakukan Tindak

Pidana Kekerasan yang menyebabkan luka dengan dijatuhi pidana penjara

selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa II dijatuhi pidana

penjara selama 4 (empat) bulan.

75

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST., maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rekaman Video CCTV dalam Putusan Pengadilan Negeri

Nomor: 2040/Pid.B/2012/PN. JKT.PST dapat dijadikan alat

bukti yang sah diluar Pasal 184 KUHAP, karena:

a. Rekaman Video CCTV digolongkan menjadi Informasi

Elektronik dan Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1

ayat (1) dan ayat (4). Lebih khususnya diatur dalam Pasal 5

dan Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik;

b. Rekaman Video CCTV merupakan perluasan alat bukti

yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku

di Indonesia, serta dinyatakan sah apabila sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;

c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa Rekaman Video

CCTV merupakan alat bukti yang lain yang sah dan berdiri

sendiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang ini.

76

2. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan terdapat dalam prinsip minimum pembuktian diatur

dalam Pasal 183 KUHAP, dimana terdapat sekurang-kurangnya

2 alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim. Disini

terlihat jelas bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia menganut

sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negative

atau negatief wettelijk bewijsleer. Dalam sistem negatif ada 2

hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan

terdakwa, yakni:

a. Wettelijk: adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan

oleh Undang-Undang, dikaitkan dengan Tindak Kekerasan

yang menyebabkan luka dalam Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor: 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST

terdapat, alat bukti yang sah pertama ialah keterangan dari

para saksi yang diajukan oleh pihak korban yang

mengajukan sekitar 10 orang. Kedua, alat bukti surat yang

tedapat dalam Visum et Repertum yang tertanggal 16

November 2012 yang ditandatangani oleh dr. Djaja Surya

Atmaja, Spf., Phd., SH selaku Direktur Forensic Rumah

Sakit Cipto Mangun Kusumo, yang ketiga ialah alat bukti

Rekaman Video CCTV yang menjadi alat bukti lain diluar

KUHAP;

77

b. Negatief : adanya keyakinan dari hakim, yakni berdasarkan

bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Hal ini dibuktikan dengan adanya keyakinan hakim yang

tertera dalam pertimbangannya, berkeyakinan bahwa bukti-

bukti yang diajukan dan yang ditampilkan menjelaskan

bahwa kejadian tersebut benar terjadi dan merupakan

kesalahan dari pihak Terdakwa.

B. Saran

Mengenai alat bukti sah diluar KUHAP sudah seharusnya diatur

atau disusun secara lebih jelas dan tegas guna membantu mengungkapkan

suatu kebenaran materiil. Tidak hanya rekaman video CCTV saja tetapi juga

mengatur adanya alat bukti digital lainnya, dimana alat bukti digital tersebut

memiliki peranan yang penting dalam suatu pencarian kebenaran materiil dan

memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara secara adil. Sehingga

referensi hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan tidak hanya

terpaku dalam Pasal 184 KUHAP tetapi juga melihat dari pasal-pasal yang

terdapat dalam Undang-Undnag lainnya, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Documents

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI CCTV DALAM …fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI SISWANTI... · masa lalu yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan