Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270
Telp. 5725058, 57906195
PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 08-PS-2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENGEMBANGAN PENILAIAN PEMBELAJARAN
TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan
Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengembangan
Penilaian Pembelajaran Tahun 2017;
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di
- 3 -
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1481);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2116);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 4 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN
KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN PEMERINTAH PENGEMBANGAN PENILAIAN
PEMBELAJARAN TAHUN 2017.
Pasal 1
Penyaluran bantuan pemerintah Pengembangan Penilaian Pembelajaran
Tahun 2017 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
ini.
Pasal 2
Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
18 Januari 2017
LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 08-PS-2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENGEMBANGAN PENILAIAN PEMBELAJARAN TAHUN
2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 23 Tahun
2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan memuat tujuan, manfaat,
prinsip, instrumen, bentuk, mekanisme, prosedur, dan pelaporan sesuai
karakteristik Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) yang spesifik.
Pendidikan Menengah Kejuruan secara khusus diartikan sebagai
pendidikan yang menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki
pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai tenaga terampil tingkat
menengah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di masyarakat atau
Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Penyiapan sumber daya
manusia melalui PMK akan semakin penting untuk menghadapi
berbagai tantangan dan tuntutan pekerjaan, terutama sejak
diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Sebelum diberlakukan MEA, pemerintah menetapkan Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI) sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi
yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan
antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman
kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai
- 2 -
dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI selanjutnya menjadi
rujukan dalam penyusunan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Salah
satu jalur pendidikan formal yang menghasilkan tenaga kerja terampil
adalah Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
(SMK/MAK) yang lulusannya diakui pada jenjang 2 (dua) atau jenjang 3
(tiga) dalam KKNI. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing
Sumber Daya Manusia Indonesia, secara khusus memerintahkan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyempurnakan dan
menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan
pengguna lulusan (link and match). Penyempurnaan dan penyelarasan
tersebut bertujuan agar lulusan SMK/MAK memiliki kompetensi sesuai
dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Penyelarasan kompetensi lulusan SMK/MAK dengan kebutuhan DUDI
memerlukan informasi kompetensi yang akurat diperoleh melalui proses
penilaian yang objektif dan terstandar. Oleh karena itu, perlu disusun
perangkat dan instrumen penilaian berdasarkan standar dan kebutuhan
industri.
B. Tujuan
Pengembangan instrumen penilaian ini digunakan untuk:
1. memantau proses dan kemajuan pembelajaran secara
berkesinambungan.
2. mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang dibuktikan
dengan rapor, paspor keterampilan dan/atau sertifikat kompetensi.
C. Pemberi Bantuan Pemerintah
Pemberi Bantuan Pengembangan Penilaian Pembelajaran Tahun 2017
adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK tahun 2017
D. Rincian Jumlah Bantuan
Rincian jumlah Bantuan Pengembangan Penilaian Pembelajaran Tahun
2017 adalah sebesar Rp25.222.535,00/SMK untuk 142 SMK.
- 3 -
E. Hasil yang Diharapkan
Tercapainya sasaran Bantuan Pengembangan Penilaian Pembelajaran
berbentuk instrumen penilaian untuk 142 paket/kompetensi keahlian.
F. Bentuk Bantuan Pemerintah
Bentuk bantuan adalah bantuan Pemerintah yang diberikan dalam
bentuk uang.
G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah
1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan
melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak
manapun;
3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 120 (seratus
dua puluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di
rekening SMK;
4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif
serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun
keuangan.
- 4 -
BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan Bantuan
Pengembangan Penilaian Pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut:
A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan kegiatan bantuan Pengembangan Penilaian
Pembelajaran akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
4. Tim Pengembangan;
5. Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI).
B. Tugas dan Tanggung Jawab
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan
Pengembangan Penilaian Pembelajaran;
b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan;
d. Menetapkan penerima dana bantuan;
e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani
surat perjanjian pemberian bantuan;
f. Mengatur tata cara penyaluran dana;
g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Pengembangan Penilaian
Pembelajaran (apabila dipandang perlu);
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat PSMK ke SMK dan
Institusi terkait;
b. Menjadi saksi dalam surat perjanjian pemberian bantuan
Pengembangan Penilaian Pembelajaran SMK antara Kepala
Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan;
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan program Pengembangan Penilaian Pembelajaran sesuai
dengan ketentuan;
- 5 -
d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan bagi
Pengembangan Penilaian Pembelajaran;
e. Menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan
Bantuan Pengembangan Penilaian Pembelajaran dari sekolah;
f. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Pengembangan
Penilaian Pembelajaran bagi SMK Negeri; dan
g. Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Pengembangan
Penilaian Pembelajaran dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi
SMK Swasta.
3. SMK
SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
Pengembangan Penilaian Pembelajaran berkewajiban:
a. Menyampaikan proposal Bantuan Pengembangan Penilaian
Pembelajaran yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan SMK;
b. Menginformasikan/menyampaikan analisa kebutuhan (butuh-
ada-kurang/ lebih) SDM dan peralatan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi;
c. Menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan dengan
Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Kurikulum;
d. Melakukan kerjasama dengan DUDI untuk pengembangan
instrumen penilaian;
e. Menandatangani Pakta Integritas;
f. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
g. Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap
persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan
Penilaian Pembelajaran (administrasi, fisik, dan keuangan) sesuai
dengan peraturan perundangan;
h. Melaksanakan Pengembangan Penilaian Pembelajaran sesuai
Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
i. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengembangan
Penilaian Pembelajaran kepada Direktorat Pembinaan SMK yang
diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dengan
mengacu kepada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dengan tembusan kepada Dinas
Pendidikan Propinsi;
- 6 -
j. Melakukan serah terima aset kepada Dinas Pendidikan Provinsi
(bagi SMK Negeri) atau Ketua Yayasan (bagi SMK Swasta) sesuai
peraturan perundangan.
4. Tim Pengembangan
Susunan Tim Pengembangan terdiri dari :
No Jabatan dalam Tim
1 Ketua Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum
2 Sekretaris Kepala Kompetensi Keahlian
3 Bendahara Staf TU
4 Anggota Perwakilan setiap Kompetensi Keahlian
5 Anggota Kepala Laboran/Bengkel
6 Anggota Perwakilan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI)
7 Anggota Guru-guru yang relevan
Tim Pengembangan bertugas untuk:
a. Menyusun analisa harga satuan pekerjaan (kebutuhan bahan
dan peralatan);
b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
c. Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (administrasi dan
teknis);
d. Membuat jadual pelaksanaan pekerjaan/kurva S.
e. Membantu Tim Pengembangan membuat laporan kemajuan
pekerjaan yang terdiri:
- laporan awal yang menyatakan bahwa dana bantuan sudah
diterima;
- Laporan 50%, dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan
Pekerjaan, dan foto dokumentasi;
- laporan akhir (100%) dilengkapi dengan Berita Acara
Kemajuan Pekerjaan dari Tim Pengembang kepada Kepala SMK
dan foto dokumentasi.
5. Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI)
Membantu Tim Pengembang dalam menyusun perangkat uji dan
instrumen penilaian sesuai standar dan kebutuhan DUDI.
- 7 -
BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN
TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH
A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
1. SMK yang termasuk dalam data pokok pendidikan dasar dan
menengah (DAPODIKDASMEN);
2. SMK yang memiliki minimal 3 kompetensi keahlian terakreditasi A;
3. SMK memiliki kerja sama dengan DUDI dalam penyusunan
instrumen penilaian;
4. Memiliki guru produktif yang kompeten dibuktikan surat keterangan
dari DUDI atau pihak yang berwenang;
5. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK.
B. Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah :
1. Direktorat Pembinaan SMK melalui Subdit Kurikulum melakukan
seleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan;
2. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan
Teknis ke Dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota tembusan
kepada kepada SMK calon penerima bantuan;
3. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan wajib
menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan;
4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan
dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;
5. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani
Surat Perjanjian pemberian bantuan.
C. Bimbingan Teknis
Kegiatan bimbingan teknis meliputi:
1. Penjelasan materi pokok, yaitu :
a) Penyampaian kebijakan Direktorat Pembinaan SMK;
b) Strategi pelaksanaan bantuan;
c) Pedoman Penyusunan Instrumen Penilaian;
d) Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
keuangan.
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan sebagai calon
penerima bantuan;
- 8 -
3. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
4. Penandatanganan Pakta Integritas;
5. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
D. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah
1. Dana bantuan Tahun 2017 disalurkan langsung ke rekening
Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2017 dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan mekanisme: Dana bantuan disalurkan
dalam dua tahap pembayaran. Penyaluran dana tahap pertama
sebesar 70% setelah penandatanganan surat perjanjian, dan
penyaluran dana tahap kedua sebesar 30% setelah kemajuan
(progress) pekerjaan mencapai 50% yang dibuktikan dengan berita
acara (BA) kemajuan pekerjaan yang ditanda tangani oleh Ketua tim
pengembangan/pelaksana kegiatan, diketahui oleh Kepala Sekolah
SMK.
E. Supervisi
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendidikan Provinsi
Direktorat PSMK bila diperlukan dapat melakukan supervisi terhadap
pelaksanaan kegiatan program bantuan Pengembangan Penilaian
Pembelajaran.
- 9 -
BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
PEMERINTAH
A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah
1. Penyusun kisi-kisi penilaian;
2. Pembuatan instrumen penilaian berikut pedoman penskoran;
3. Analisis kualitas instrumen;
4. Uji coba instrumen penilaian
5. Perakitan instrumen penilaian;
6. Analisis instrumen secara kuantitatif;
7. Revisi instrumen;
8. Pelaporan.
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah
1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat
dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi
dan keuangan;
2. Sekolah melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan
secara fisik, administrasi dan keuangan kepada Direktorat
Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota dan Propinsi dengan mengacu pada Pedoman
penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan;
3. Dana bantuan yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan
selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak dana diterima di
rekening sekolah;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan,
maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
C. Perpajakan
Penggunaan dana bantuan operasional mengikuti ketentuan pengadaan
barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan;
- 10 -
D. Sanksi
Sanksi terhadap penyalah gunaan bantuan Pengembangan Penilaian
Pembelajaran yang dapat merugikan Negara dan/atau satuan
pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan hukuman sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11 -
BAB V
PELAPORAN
Laporan pelaksanaan bantuan Pengembangan Penilaian Pembelajaran,
harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai
proses pelaksanaan Pengembangan Penilaian Pembelajaran dari awal
pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai dan telah
diserahterimakan serta dicatat sebagai aset daerah.
A. Laporan awal 0%
Laporan awal terdiri dari:
1. Format Informasi Bantuan;
2. Fotocopy rekening koran yang tertera dana bantuan masuk;
3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan/kurva S yang menggambarkan
pelaksanaan Pengembangan Penilaian Pembelajaran mulai dari
pekerjaan persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan.
B. Laporan 50%
Laporan kemajuan pekerjaan pengembangan disampaikan setelah
pekerjaan mencapai prestasi minimal 50%, dilampiri:
1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan pengembangan yang telah
ditandatangani oleh kepala sekolah, ketua tim Pengembangan dan
diketahui oleh kepala dinas pendidikan/ketua yayasan;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan minggu terakhir;
3. Foto kemajuan pekerjaan;
C. Laporan Akhir (100%) pelaksanaan melampirkan dokumen sebagai
berikut:
1. Lembar Pengesahan Laporan;
2. Lembar Informasi Bantuan;
3. Narasi Hasil Pelaksanaan Pengembangan Penilaian Pembelajaran;
4. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan
sebagai arsip sekolah;
5. Rekapitulasi penggunaan dana;
6. Rekapitulasi pembayaran pajak dilampiri bukti setor pajak;
7. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan;
8. Skema Pengembangan Instrumen Penilaian;
- 12 -
9. Laporan kemajuan pekerjaan minggu terakhir;
10. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengembangan yang telah
ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua tim pengembang;
11. Berita Acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan peralatan tim
penerima hasil pekerjaan dan kepala sekolah (bila ada);
12. Foto-foto kegiatan;
13. Foto pengadaan peralatan (bila ada);
14. Berita Acara Serah Terima Aset : Bagi SMK Negeri ke Kepala Dinas
Pendidikan Kab./Kota untuk diketahui oleh bagian Aset Pemerintah
Daerah (Setda), bagi SMK Swasta Ke Yayasan yang di ketahui oleh
Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota (bila ada).
Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid
rapi, dengan rincian:
1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah;
2. 1 (satu) copy Untuk Dinas Pendidikan Propinsi; dan
3. 1 (satu) copy Untuk Direktorat Pembinaan SMK, disampaikan
kepada:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Kurikulum
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Laman : http://psmk.kemdikbud.go.id
Laporan disusun oleh Tim Pengembangan/Kepala Sekolah SMK
berdasarkan hasil laporan yang dibuat oleh Tim Pengembangan,
diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Yayasan,
disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit
Kurikulum.
- 13 -
BAB VI
PENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak
terkait dalam pelaksanaan program Pengembangan Penilaian Pembelajaran.
Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi
dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan
Pengembangan Penilaian Pembelajaran.
Program Bantuan Pengembangan Penilaian Pembelajaran akan berjalan
lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten
terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan
Petunjuk Pelaksanaan ini.
Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur
lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang
dikeluarkan Direktorat PSMK.
FORMAT LAPORAN
Format I : Petunjuk Penyusunan Proposal
PROPOSAL BANTUAN PENGEMBANGAN PENILAIAN PEMBELAJARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL
1. Bagian Depan, meliputi :
• Halaman Sampul
• Halaman Identitas Sekolah;
• Halaman Persetujuan;
• Halaman Kata Pengantar;
• Halaman Daftar Isi;
2. Bagian Isi, meliputi :
Bab I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan dan Sasaran
Bab II KOMPETENSI KEAHLIAN DAN AKREDITASI
A. Kompetensi Keahlian yang dibuka dan akreditasi
B. Data Guru Produktif dan Bukti Kompetensi
Bab III PROGRAM PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN
A. Kebutuhan SDM dan Peralatan
B. Rencana dan Skema Penyusunan Instrumen Penilaian
C. Keterlibatan DUDI
Bab IV PENDANAAN
Rencana pembiayaan pengembangan penilaian pembelajaran secara
keseluruhan serta sumber pembiayaannya
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN
1. SK Pengangkatan Kepala Sekolah;
2. Foto copy ijin operasional/ijin pendirian sekolah/akreditasi;
3. Akta pendirian Yayasan (khusus SMK swasta);
4. Data Siswa per tingkat / Rombongan Belajar;
5. Data Guru Produktif
6. SK Tim Pengembangan;
7. MOU dengan DUDI tentang kerjasama penyusunan instrumen
penilaian;
8. Skema penyusunan;
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
Format II : SK Pembentukan Tim
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . . . .
SMK ...................................
Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .
Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
Nomor : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PENILAIAN PEMBELAJARAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) . . . . . . . .
Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan
program bantuan Pengembangan Penilaian Pembelajaran, perlu dibentuk
Tim Pengembangan Penilaian Pembelajaran;
Mengingat :
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan beserta perubahannya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016
tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Penilaian Pembelajaran,
seperti nama-nama terlampir.
KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengembangan Penilaian
Pembelajaran seperti tertuang dalam Juknis antara lain sebagai berikut :
10. Membuat program kerja pelaksanaan, yang berisi :
a. Jadual dan urutan pekerjaan;
b. Menyiapkan/ mengadakan peralatan penunjang dan bahan dengan
memperhatikan standar kualitas yang berlaku.
11. Membantu sekolah dalam hal :
a. Membentuk Tim Pengembangan Penilaian Pembelajaran antara lain
kepala tukang, tukang, dan pekerja;
b. Pembelian/Pengadaan bahan bangunan dan alat penunjang,
dilengkapi dengan bukti-bukti kuitansi pembayaran;
c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Pengembangan Penilaian
Pembelajaran dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban
penggunaan dana bantuan (antara lain : rekapitulasi penggunaan
dana dan pajak) dan teknis (antara lain: jenis, jumlah, skema
penyusunan, Rencana Anggaran Biaya (RAB)) dilengkapi foto-foto
hasil pelaksanaan pekerjaan pengembangan sesuai dengan
Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan
SMK. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Pembinaan
SMK yang disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan
tembusan kepada Dinas Pendidikan Propinsi.
KETIGA : Tim Pengembangan Penilaian Pembelajaran
bertanggungjawab kepada kepala SMK/ Pejabat Pembuat Komitmen
......................
KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua
dibebankan pada .......................
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari
terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala SMK..............
. . . . . . . . . . . . . . . .
NIP.
Tembusan :
1. Direktur Pembinaan SMK;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota . . . . . . . .
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi ...........
4. Yang bersangkutan
Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMK.......
Nomor : . . . . . . . . . .
Tanggal : . . . . . . . . . .
Tim Pengembangan Penilaian Pembelajaran. . . . . . .
NO NAMA UNSUR JABATAN DALAM TIM
1.
2.
3.
4.
5.
Ketua Tim
Sekretaris
Bendahara
Anggota
Anggota
Ditetapkan di : . . . . . . . . . . .
Tanggal : . . . . . . . . . . .
Kepala SMK.......................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP. . . . . . . . . . . .
Format III : SPTJM
KOP SURAT SEKOLAH
SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :………………………………
NIP :……………………………
Jabatan :………………………………
Alamat :………………………………
………………………………
Propinsi………………………
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama
Bantuan…………………………………Nomor: ……………….Tanggal…………….
sebesar Rp……………………(………………………….), saya bertanggung jawab
atas kebenaran pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik dari segi
fisik, administrasi, maupun keuangan dan segala akibat yang timbul di
kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.
Demikian surat keterangan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,…………………………………..
Kepala SMK…………………………….
Materai 6000
…………………………………………….
NIP………………………………………..
