3
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR ~TAHUN 2004 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI' TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN RETRIBUSI USAHA SEKTOR INDUSTRI a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2004 tentang pemberian Izin Usaha Industri, izin perluasan industri, Tanda Daftar Industri dan Retribusi Usaha Sektor Industri dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut; b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Lubuklinggau 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tenmng Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); \ 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114 );

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 2004 …palembang.bpk.go.id/files/2010/09/SK-36-2004-ttg-Juklak-TDI.pdfTENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI, TANDA DAFTAR

  • Upload
    hadang

  • View
    252

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 2004 …palembang.bpk.go.id/files/2010/09/SK-36-2004-ttg-Juklak-TDI.pdfTENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI, TANDA DAFTAR

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR ~TAHUN 2004

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 38 TAHUN 2004

TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI'

TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN RETRIBUSI USAHA SEKTOR INDUSTRI

a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau

Nomor 38 Tahun 2004 tentang pemberian Izin Usaha Industri, izin

perluasan industri, Tanda Daftar Industri dan Retribusi Usaha Sektor

Industri dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dari

Peraturan Daerah tersebut;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, perlu diatur dan

ditetapkan dengan keputusan Walikota Lubuklinggau

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tenmng Perindustrian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3274); \

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3611);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114 );

Page 2: KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 2004 …palembang.bpk.go.id/files/2010/09/SK-36-2004-ttg-Juklak-TDI.pdfTENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI, TANDA DAFTAR

5. Peraturan Pemerintah Nemer 17 Tahun 1986 tentang kewenangan

Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara

Republik Indenesia tahun 1986 Nemer 23, Tambahan Lembaran Negara

Nemer 3830);

6. Peraturan Pemerintah Nemer 13 Tahun 1995 tentang HasH Usaha' Industri

(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1995 Nemer 25, Tambahan

Lembaran Negara Nemer 3590);

7. Keputusan Presiden Republik Indenesia Nemer 16 Tahun 1987 tentang

Pembiayaan dan Pengembangan Industri

8. Keputusan Presiden Republik Indenesia Nemer 41 Tahun 1996 tentang

Kawasan Industri

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nemer

590/MPP/KEP/10/1999 Tanggal 13 Okteber 1999 je Nemer.•...233/MPP/Kep/63/2000, tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin

Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

10. Peraturan Daerah Keta Lubuklinggau Nemer 38 Tahun 2003 ientang :

Pembf3rian izin usaha industri, izin perluasan industri, Tanda Daftar Industri

dan Retribusi Usaha Sekter industri

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 38 TAHUN 2003

TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN

INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN RETRIBUSI USAHA SEKTOR

INDUSTRI

Melaksanakan Peraturan Daerah Keta Lubuklinggau Nemer 38 Tahun 2003

tentang Pemberian Izin usaha industri, Izin Perluasan Industri, Tanda Daftar

Industri dan Retribusi Usaha Sektor Industri.

Page 3: KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 2004 …palembang.bpk.go.id/files/2010/09/SK-36-2004-ttg-Juklak-TDI.pdfTENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI, TANDA DAFTAR

Menugaskan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Lubuklinggau berkoordinasi dengan Dinas, Badan dan Kantor dijajaran Kota

Lubuklinggau untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor

38 Tahul1 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri,

Tanda D<ilftar Industri dan Retribusi usaha Sektor Industri.

Persyaratan untuk medapatkan Tanda Daftar Industri (TOI) adalah sebagai

berikut:

1. Fotocopy KTP

2. Fotocopy Lunas PBB tahun terakhir

3. Fotocopy NPWP

4. Fotocopy SITU / HO atau Surat Keterangan Usaha dari Lurah

5. Metemi RP. 6000

6. Mengisi Formulir Permohohan

DIUNDANGKANDALAM LEMBARAN DAERAH

KOTA LUBUKLINGGAUNOMOR : ERI : C NOMOR: Oz.

e

C"H. UBAIDILLAH IDRUS, SHe--_.. PEMBINA TK. I

NIP. «0012311