Manual Izin Industri dan Perdagangan

PETUNJUK MENGURUS IZINDAN REKOMENDASI

Sektor Industri dan Perdagangan

Biro Umum dan Hubungan MasyarakatWebsite : http:\\www.dprin.go.id

Daftar Isi

Pengantar Kepala Biro Umum dan Hubungan MasyarakatDepartemen Perindustrian dan Perdagangan ...................... 5

Sambutan Sekretaris JenderalDepartemen Perindustrian dan Perdagangan ...................... 7

Bab IIzin dan Rekomendasi di Bidang Perindustrian

• Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan ................. 11• Izin Industri Minuman Beralkohol ................................. 18• Izin Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ..... 20• Tanda Daftar Industri (TDI) .......................................... 22• Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan

Kawasan Industri (IPKI) ............................................... 24• Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar

Nasional Indonesia (SNI) .............................................. 28• Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan ....... 31• Wajib SNI Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan

Pencahayaan Umum - Persyaratan Keselamatan ......... 33• Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor ...... 34• Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual)

dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesiabagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika ........ 41

• Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk ImporBahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong untukPembuatan Komponen Elektronika .............................. 43

• Rekomendasi untuk Mendapatkan Pengakuan ImportirProdusen Limbah Non B - 3 .......................................... 44

1

2

• Rekomendasi Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya.. 46• Rekomendasi Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan

Baru .............................................................................. 51• Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk atas Impor

Bahan Baku/Penolong dan Bagian/Komponen untukPerakitan Mesin dan Motor Berputar ............................ 52

• Persetujuan untuk Dapat Mengikuti Skema AICO(Asean Industrial Cooperation) ..................................... 53

Bab IIIzin dan Rekomendasi di Bidang Perdagangan

• Wajib Daftar Perusahaan (WDP) ................................... 59• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ........................... 64• Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman

Beralkohol (SIUP-MB) .................................................. 68• Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) ..... 72• Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) .................................. 73• Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

(IP3A) ............................................................................ 76• Tanda Pendaftaran Gudang ........................................... 79• Surat Pengakuan Keagenan Tunggal ............................. 80• Izin Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual beli dengan

Angsuran dan Sewa ....................................................... 82• Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi ........... 84• Rekomendasi Izin Kerja (RIK) Tenaga Kerja Warga

Negara Asing Pendatang (TKWNAP) Khusus untukKantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ...... 86

• Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) ................... 88• Surat Tanda Pendaftaran Keagenan .............................. 89• Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan

Tahunan Perusahaan (LKTP) ........................................ 91• Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian .................. 94•� Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor .............................. 97• Surat Izin Tanda Pabrik (Ukuran, Takaran,Timbangan

dan Perlengkapannya) .................................................... 99• Izin Tipe (IT) UTTP Asal Impor ................................... 101

3

• Izin Reparasi UTTP ....................................................... 103• Pengakuan dan Persetujuan Ekspor Maniok

(Ubi Kayu) .................................................................... 104• Pengakuan dan Persetujuan Ekspor Kopi ..................... 108• Persetujuan Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya .. 110• Izin Ekspor Tekstil ........................................................ 113• Surat Keterangan Asal (SKA) ........................................ 128• Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu .................... 132• Angka Pengenal Importir (API) .................................... 133• Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) .................... 135• Pengakuan Importir Umum Limbah ............................... 137• Pengakuan Importir Produsen Limbah B2

(IP-Limbah B2) .............................................................. 142• Izin Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru ....... 144• Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar) .................... 146• Ketentuan Impor Cengkeh ............................................. 148• Izin Usaha Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring

Berjangka ....................................................................... 149• Izin Usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan

Pengelola Sentra Dana Berjangka .................................. 152• Izin Usaha Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat

Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka danPedagang Berjangka ....................................................... 155

• Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) ...................... 157

Lampiran-lampiran

• Daftar Undang-undang, Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan PejabatEselon I yang Mengatur Perizinan/Rekomendasi SektorIndustri dan Perdagangan

• Daftar Nama dan Alamat Kantor Pejabat Penerbit Izin dan/Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan

PENGANTAR

Diantara tugas dan fungsi Biro Umum dan HubunganMasyarakat yang harus diperankan, adalah bagaimana Humasmampu memposisikan dirinya sebagai penghubung yang dapatmenjembatani kepentingan antara pemerintah dan masyarakat,khususnya dunia usaha dalam pelayanan informasi. Ditengah situasidan kondisi yang dihadapi bangsa kita yang belum sepenuhnya pulihdari krisis ekonomi sekarang ini, peran Humas kian menjadi pentingdan strategis dalam hal menyajikan berbagai informasi yang terkaitdengan kebijakan dan langkah-langkah yang telah dan akanditempuh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Menyadari akan hal itu, Biro Umum dan Hubungan Masyarakatmenerbitkan buku Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi SektorIndustri dan Perdagangan yang merupakan penyempurnaan buku yangsama terbitan tahun 2000.

Buku tersebut akan terus mengalami penyempurnaan dari waktuke waktu disesuaikan dengan perkembangan dan kebijakan industridan perdagangan agar isi yang disajikan tetap up to date.

Akhirnya, dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapanterima kasih kepada semua pihak, khususnya Biro Hukum danOrganisasi yang telah membantu hingga terbitnya buku ini, denganharapan dapat memberi manfaat bagi pengembangan sektor industridan perdagangan di tanah air.

Jakarta, Oktober 2002Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

FAUZI AZIZ

5

SAMBUTANSEKRETARIS JENDERAL

Saya menyambut gembira diterbitkannya buku PetunjukMengurus Izin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan yangdiprakarsai oleh Biro Umum dan Hubungan Masyarakat DepartemenPerindustrian dan Perdagangan. Upaya tersebut saya nilai positif,karena keberadaan buku ini akan memberi kemudahan bagimasyarakat, khususnya dunia usaha untuk memahami berbagaiperaturan perizinan yang menyangkut bidang industri danperdagangan.

Kita menyadari bahwa situasi dan kondisi negara kita hinggasaat ini belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi yang telahberlangsung lebih kurang lima tahun. Sektor industri danperdagangan yang menjadi tulang punggung ekonomi nasionaltengah menghadapi berbagai kendala eksternal dan internal. Kendalayang bersifat eksternal adalah akibat masih rendahnya pertumbuhanekonomi dunia, terutama negara-negara tujuan ekspor Indonesiayang dapat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha ditanah air. Sedangkan kendala internal, seperti kurangnya jaminankeamanan dan kepastian hukum, ekonomi biaya tinggi, masalahketenagakerjaan serta keterbatasan program pembiayaan di sektorriil akibat lambatnya restrukturisasi perbankan dan perusahaan, telahmenyebabkan pertumbuhan lapangan kerja tidak mampumengimbangi kebutuhan pasar kerja.

Untuk itu, pemerintah mengambil langkah-langkah jangkapendek dan menengah, dengan memberikan berbagai kemudahanbagi dunia usaha, dengan prioritas utama yang berbasis sumber dayaalam dalam negeri. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan danmeningkatkan kinerja sektor industri dan perdagangan, khususnya

7

Jakarta, Oktober 2002

SEKRETARIS JENDERAL

HARIYANTO EKOWALUYO

8

pada cabang-cabang industri yang dapat memperluas lapangan kerjadan kesempatan berusaha.

Dengan diterbitkannya buku Petunjuk Mengurus Izin danRekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan ini diharapkan dapatdijadikan panduan bagi dunia usaha dalam menjalankan usahanya.

Bab IIzin dan Rekomendasi

di Bidang Perindustrian

9

10

Izin Usaha Industri (IUI)dan Izin Perluasan

1. Izin Usaha Industri (IUI)

Pengertian

Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib diperolehuntuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasiperusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (tidak ter-masuk tanah dan bangunan tempat usaha).

IUI terdiri atas dua jenis yakni IUI Melalui Tahap PersetujuanPrinsip dan IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, denganketerangan sebagai berikut :• IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada

Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukanpersiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan,pemasangan instalasi/peralatan dan lain-lain yang diper-lukan. IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip diharuskanbagi perusahaan industri yang jenis industrinya tidak ter-cantum dalam Surat Keputusan Menteri PerindustrianNomor 148/M/SK/7/1995 tanggal 11 Juli 1995 tentangPenetapan Jenis dan Komoditi Industri yang ProsesProduksinya Tidak Merusak ataupun MembahayakanLingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya AlamSecara Berlebihan; atau Tidak Berlokasi di KawasanIndustri/Kawasan Berikat;

• IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepadaperusahaan industri yang ;- berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang

memiliki izin, setelah memenuhi ketentuan yangberlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat, tetapiwajib membuat Surat Pernyataan (Formulir SP-1);

11

- jenis industrinya tercantum dalam Surat KeputusanMenteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995(seperti tersebut di atas) yang berlokasi di dalam ataudi luar Kawasan Industri/ Kawasan Berikat yangmemiliki izin.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing DirektoratJenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industridan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perin-dustrian dan Perdagangan.

• Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasandan Tanda Daftar Industri.

• Keputusan Menperindag Nomor 233/MPP/Kep/6/2000tanggal 26 Juni 2000 tentang Perubahan Lampiran AtasKeputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999.

• Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar PelayananMinimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

• Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor119/SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentangPetunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri danPerdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen

1. IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsipa. Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip :

• Mengisi formulir Model Pm-I ;• Melampirkan fotokopi NPWP ;• Melampirkan fotokopi Akte Pendirian

Perusahaan.12

Persyaratan khusus/tambahan untuk industri pupuk :• Hasil uji laboratorium (sampel pupuk) dari Balai

Pertanian setempat ;• Surat Keterangan dari Balai Pertanian setempat

bahwa sampel pupuk sedang dalam pengujian dilapangan ;

• Surat Pernyataan memproduksi pupuk sesuai hasilanalisis laboratorium ;

• Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dariKepala Pusat Sumber Daya, Wilayah dan LingkunganHidup, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Persyaratan khusus/tambahan untuk industri pestisida:• Surat Rekomendasi pembuatan bahan aktif pestisida

atau formulasi pestisida yang dikeluarkan oleh KomisiPestisida ;

• Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dariKepala Pusat Sumber Daya, Wilayah dan LingkunganHidup Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

b. Untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) :• Mengisi formulir model Pm-III ;• Melampirkan fotokopi NPWP ;• Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah

disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM ;• Fotokopi IMB ;• Fotokopi KTP/Nama Direksi dan Dewan Komisaris ;• Fotokopi Persetujuan Prinsip ;• Formulir Model Pm-II (informasi pembangunan

proyek) ;• Fotokopi UKL dan UPL atau SPPL ;• Fotokopi Izin Lokasi ;• Foto Copy izin UU Gangguan atau AMDAL

Persyaratan khusus/tambahan untuk industri pupuk :• Izin Industri yang akan berdiri perlu rekomendasi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 13

Departemen Pertanian, serta peredaran danpengawasannya ;

• Industri pupuk diperlukan :- Surat keterangan uji laboratorium yang

diakreditasi ;- Surat keterangan uji lapangan dan nomor

pendaftaran dari Departemen Pertanian.

Persyaratan khusus/tambahan industri pestisida :• Untuk industri yang akan berdiri diperlukan

rekomendasi dari Komisi Pestisida ;• Peredaran dan pengawasan oleh Komisi Pestisida ;• Industri pestisida diperlukan nomor pendaftaran

pestisida yang tercantum pada SK. Menteri Pertanianmengenai pendaftaran dan pemberian izin bahan aktifpestisida atau izin sementara formulasi pestisida.

Persyaratan khusus/tambahan untuk industri crumb rubber :• Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal

Perkebunan, Departemen Kehutanan yang menya-takan tentang jaminan kontinuitas suplai bahan bakukaret (BOKAR). Tembusan izin ditujukan keDirektorat Jenderal IKAH, Departemen Perindustriandan Perdagangan.

2. IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip :• Mengisi Formulir Model SP-I dan SP-II;• Melampirkan fotokopi NPWP;• Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah

disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM;• Fotokopi IMB;• Formulir Model Pm-II (informasi pembangunan

proyek).

14

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

1. IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip

a. Persetujuan PrinsipPersetujuan Prinsip dikeluarkan dalam waktu 14

hari kerja setelah persyaratan diterima secara lengkapdan benar, dengan masa berlaku selama-lamanya 4tahun. Persetujuan Prinsip bukan merupakan izinuntuk melakukan produksi komersial.

b. Izin Usaha IndustriIUI Melalui Persetujuan Prinsip dikeluarkan

dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan lengkapdan benar diterima, dibuktikan dengan berita acarapemeriksaan. Izin ini berlaku selama perusahaan yangbersangkutan beroperasi.

2. IUI Tanpa Melalui Persetujuan PrinsipIUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip dikeluarkan

dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap danbenar diterima dan melakukan pemeriksaan ke lokasiperusahaan. Izin ini berlaku selama perusahaan yangbersangkutan beroperasi.

Biaya Pengurusan

Untuk mengurus IUI, baik IUI Melalui Tahap PersetujuanPrinsip maupun IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, tidakdikenakan biaya.

Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

• Sekretaris Jenderal Depperindag bagi industri yang beradadi Kawasan Industri.

• Kepala Dinas Depperindag Tingkat Kabupaten/Kotayang bertanggung jawab di bidang perindustrian. Dalam

15

hal belum terbentuknya Dinas Tingkat Kabupaten/Kota,penerbitan IUI dilaksanakan oleh Kantor Depperindag.

• Kepala Otorita Batam bagi industri yang berlokasi diBatam (Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor44/M/SK/3/1995 tanggal 20 Maret 1995 tentangPelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha IndustriKecil kepada Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam.

• Ketua BKPM bagi industri yang berstatus PMA/PMDN.

2. Izin Perluasan

Pengertian

Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI, baikyang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun Tanpa MelaluiPersetujuan Prinsip, yang hendak melakukan perluasanindustrinya wajib memperoleh Izin Perluasan.Izin Perluasan tidak diperlukan apabila :• Perluasan yang dilaksanakan masih dalam lingkup jenis

industri yang tercantum dalam IUI-nya ;• Penambahan kapasitas produksi sebesar-besarnya 30% di

atas kapasitas produksi yang diizinkan ;• Jenis industrinya terbuka bagi Penanaman Modal.

Perluasan lebih dari 30% dari kapasitas produksi yang telahdiizinkan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memiliki IzinPerluasan apabila :• Perluasan yang dilaksanakan masih dalam lingkup jenis

industri yang tercantum dalam IUI-nya ;• Hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor

meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagiPenanaman Modal.

Kegiatan perluasan ini wajib diberitahukan secara tertulisselambat-lambatnya 6 bulan sejak dimulainya produksi kepadapejabat yang mengeluarkan IUI yang telah dimiliki perusahaantersebut, guna disahkan melalui penerbitan Izin Perluasan.

16

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing DirektoratJenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industridan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustriandan Perdagangan .

• Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasandan Tanda Daftar Industri.


1. IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip :• Mengisi formulir model Pm-IV ;• Melampirkan Isian formulir model PM-V dan PM-VI ;• Izin Usaha Industri ;• Rencana Perluasan Industri ;• Bukti telah memenuhi persyaratan lingkungan

terhadap AMDAL/UKL dan UPL.

2. IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip :• Mengisi formulir model SP-III ;• Melampirkan Isian formulir model SP-IV dan SP-V ;• Izin Usaha Industri ;• Rencana Perluasan Industri.


Izin Perluasan dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerjasetelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Izin Perluasanberlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi.

17

Biaya Pengurusan

Untuk mengurus Izin Perluasan, baik yang Melalui TahapPersetujuan Prinsip maupun Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip,tidak dikenakan biaya.


Pejabat yang mengeluarkan Izin Perluasan adalah samadengan pejabat yang mengeluarkan IUI yang telah dimilikiperusahaan yang bersangkutan.

Izin Industri MinumanBeralkohol

Pengertian

Industri Minuman Beralkohol adalah perusahaan industriyang memproduksi minuman beralkohol di dalam negeri. IndustriMinuman Beralkohol ini termasuk industri yang perlu diawasidan dikendalikan karena dampaknya yang dapat menggangguketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Kewenangan pembinaan industri minuman keras, anggurdan sejenisnya serta malt dan minuman mengandung malt tetapberada di Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan HasilHutan (Ditjen IKAH), walaupun investasi seluruhnya, di luartanah dan bangunan tempat usaha, kurang dari Rp 1 miliar.Oleh karena itu, bagi Industri Minuman Beralkohol yang akanmelakukan pembaharuan izin, penggabungan, perubahan/penggantian pemilik, pindah lokasi dan lain-lain, penyelesaianperizinannya memerlukan rekomendasi/persetujuan terlebihdahulu dari Direktur Jenderal IKAH.

Bagi Industri Minuman Beralkohol Golongan A, B dan Cyang sudah tidak beroperasi lagi, Izin Usaha Industri dan SuratTanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK)/Tanda Daftar18

Industri (TDI) yang telah diperoleh, dilarang untuk dipindah-tangankan, diperbaharui, diganti dan/atau dipindahkan loka-sinya. Izin Usaha Industri atau STPIK/TDI dimaksud dicabutserta dinyatakan tidak berlaku.

Industri Minuman Beralkohol yang berlokasi di daerah yangbelum memiliki Kawasan Industri, apabila akan melakukanrelokasi, diarahkan berada di kawasan yang peruntukannyauntuk industri yang sesuai dengan RUTR wilayah yangditetapkan oleh Pemda setempat atau mendapat persetujuandari Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 171/M/SK/8/1993tanggal 18 Agustus 1993 tentang Pedoman PengarahanLokasi bagi Kegiatan Industri .

• Keputusan Menperindag Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan danPengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan PenjualanMinuman Beralkohol.


• Surat Edaran Dirjen IKAH Nomor 682/DIRJEN-IKAH/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang PembinaanIndustri Minuman Beralkohol.


• Izin Usaha Industri;• Surat Persetujuan dari Bupati/Walikota;•� Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);• Laporan Realisasi Produksi dua tahun terakhir disertai

dengan pembayaran cukai (PPN, PPn-BM dan Cukai);• Sertifikat Tanda Penggunaan SNI;• Dokumen UKL/UPL.

19


Izin Industri Minuman Beralkohol dikeluarkan dalam waktu14 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap dan benarditerima, dan berlaku selama perusahaan tersebut masihberoperasi. Pada Daftar Negatif Investasi (DNI) tertutup bagiPMA dan PMDN. Penerbitan Izin diperlukan hanya untuk in-dustri yang pindah lokasi atau pindah kepemilikan.

Biaya Pengurusan

Pengurusan izin ini tidak dikenakan biaya.


• Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.• Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat.• Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.

Izin Industri Air MinumDalam Kemasan (AMDK)

Pengertian

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air yang telahdiolah/diproses dan dikemas serta aman untuk di konsumsi.

Industri AMDK termasuk industri yang tidak tercakup dalamSK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tanggal 11Juli 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang ProsesProduksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkunganserta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan,sehingga pemberian izinnya harus melalui Persetujuan Prinsipterlebih dahulu.20

Rencana lokasi pabrik AMDK harus berada di lokasi yangperuntukannya sesuai dengan RUTR dan/atau berada dekat mataair yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 167/MPP/Kep/5/1997tanggal 28 Mei 1997 tentang Persyaratan Teknis Industri danPerdagangan Air Minum Dalam Kemasan.

• Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/1999tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda DaftarIndustri.


• Surat Izin Pengeboran (SIP)/Surat Izin Penurapan dan IzinPengambilan Air (SIPA) dari Dinas Pertambangan dan/atauSurat Keterangan/Perolehan Bahan Baku dari PDAMsetempat bahwa bahan baku berasal dari sumber mata air yangbelum diolah.


Izin Industri AMDK dikeluarkan selambat-lambatnya 14 harikerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima.

Biaya Pengurusan



• Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

21

Tanda Daftar Industri (TDI)

Pengertian

Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin yang diperlukan untukmelakukan kegiatan industri dalam Kelompok Industri Kecilsebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan MenteriPerindustrian dan perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis IndustriDalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal danKewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan diLingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dengannilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Perusahaan Industri Kecil yang nilai investasinya di bawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunantempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI, kecuali bila dikehendakioleh perusahaan yang bersangkutan.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industridalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal danKewenangan Pemberian Izin di Lingkungan DepartemenPerindustrian dan Perdagangan.

• Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/1999tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda DaftarIndustri.

• Keputusan Menperindag Nomor 233/MPP/Kep/6/2000tanggal 26 Juni 2000 tentang Perubahan Lampiran AtasKeputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999.22

• Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar PelayananMinimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan

• Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 119/SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 perihal PetunjukPelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.


• Mengisi Formulir Model Pdf.I-IK dan Pdf.III-IK.


TDI dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratanlengkap dan benar diterima. TDI berlaku selama perusahaan yangbersangkutan beroperasi.

Biaya Pengurusan

• Untuk Pengurusan TDI ini tidak dikenakan biaya.


• Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota yang bertang-gungjawab di bidang perindustrian. Dalam hal belum terbentuknyaDinas Tingkat Kabupaten/Kota, penerbitan TDI dilaksanakanoleh Kantor Depperindag.

• Kepala Otorita Batam apabila lokasinya di Batam, sesuai SuratKeputusan Menteri perindustrian Nomor 44/M/SK/ 3/1995tanggal 20 Maret 1995 tentang Pelimpahan WewenangPemberian Izin Usaha Industri dan Surat Pendaftaran IndustriKecil kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam.

• Ketua BKPM bagi Perusahaan yang berstatus PMA/PMDN.

23

Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

Pengertian

Setiap pendirian Perusahaan Kawasan Industri yang melakukankegiatan pengusahaan kawasan industri wajib memperoleh izin, yangterdiri atas Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin PerluasanKawasan Industri (IPKI).

Untuk memperoleh IUKI diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip,yang diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri untukmengajukan permohonan izin lokasi, melakukan persiapanpenyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana tapak tanahdi Kawasan Industri dan pembangunan, pengadaan prasarana dansarana Kawasan Industri.

Luas Kawasan Industri sekurang-kurangnya 20 (dua puluh)hektar. Bagi Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki luaskawasan lebih dari 20 (dua puluh) hektar, IUKI-nya diberikan secarabertahap dengan ketentuan pemberian IUKI yang pertama kaliminimal seluas 20 (dua puluh) hektar.

Tanah yang telah dimiliki oleh satu perusahaan atau beberapaperusahaan yang luasnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hektardan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri serta sudahdimanfaatkan untuk kegiatan industri, dapat ditetapkan sebagaiKawasan Industri.

Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang akan melakukanperluasan areal Kawasan Industri wajib memperoleh IPKI. IPKIdiberikan secara langsung apabila Perusahaan Kawasan Industri yangbersangkutan telah memperoleh IUKI dengan ketentuan :• lokasinya berbatasan dengan lokasi Kawasan Industri yang

telah diizinkan ;• lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan telah dikuasai ;• berada dalam kawasan peruntukan industri.24

Apabila perluasan Kawasan Industri tidak berbatasan denganlokasi Kawasan Industri yang telah diizinkan dan atau lahan yangdirencanakan sebagai areal perluasan belum dikuasai, makapermintaan Izin Perluasan dimulai dengan permintaan PersetujuanPrinsip.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 50/MPP/Kep/2/1997tanggal 20 Februari 1997 tentang Tata Cara Pemberian IzinUsaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

• Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis IndustriDalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal danKewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangandi Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

• Keputusan Menperindag Nomor 233/MPP/Kep/6/2000tanggal 26 Juni 2000 tentang Perubahan Lampiran AtasKeputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999.


• Keputusan Menperindag Nomor 263/MPP/Kep/8/2001tanggal 31 Agustus 2001 tentang Perubahan LampiranKeputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001.


1. Persetujuan Prinsip :

• Mengisi formulir model PMK-I ;• Melampirkan fotokopi akte pendirian perusahaan ;• Nomor Pokok Wajib Pajak ;• Sketsa rencana lokasi (Desa, Kecamatan, Kabupaten/

Kota dan Propinsi) ;• Surat pernyataan dari perusahaan Kawasan Industri bahwa

rencana lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri25

berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yangditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yangbersangkutan.

2. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) :

• Melampirkan formulir model PMK-II (informasi pem-bangunan proyek) ;

• Site plan (rencana tapak tanah) yang telah disahkan olehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan RTRW;

• Bukti pembelian tanah sesuai izin lokasi ;• Studi ANDAL RKL dan RPL Kawasan Industri yang telah

disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ;• Tata tertib kawasan ;• Laporan kondisi lapangan untuk dapat dioperasikan,

minimal telah tersedia jalan masuk ke Kawasan Industri,jaringan jalan dan saluran air hujan dalam Kawasan Industriserta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagiKawasan Industri sesuai dengan AMDAL-nya ;

• Pemeriksaan lapangan atas dokumen dilakukan oleh TimPemerintah Daerah Kabupaten/Kota dituangkan dalamBerita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL).

3. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) :

• Mengisi formulir Model PMK-IV ;• Melampirkan Izin Lokasi ;• Fotokopi IMB ;• Fotokopi HGB;• Fotokopi ANDAL, RKL dan RPL ;• IUKI yang bersangkutan ;• Susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan;• Peta rencana peruntukan lahan ;• Jadwal/target penyelesaian pembangunan prasarana dan

sarana penunjang yang ada dalam Kawasan Industri dansarana penunjang eksternal.

26


1. Persetujuan PrinsipPersetujuan dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah

persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlakupersetujuan ini adalah selama 4 tahun dan dapat diperpanjangdua kali, masing-masing selama 2 tahun.

2. IUKIIUKI diberikan dalam waktu 33 hari kerja setelah

persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlakuIUKI adalah sebagai berikut :• Bagi perusahaan Kawasan Industri yang berstatus Non

PMA/PMDN dan yang berstatus PMDN: berlaku selamaperusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatanpengusahaan kawasan industri ;

• Bagi perusahaan Kawasan Industri yang berstatus PMA :berlaku selama 30 tahun, sepanjang masih memenuhiketentuan dalam peraturan perundang-undangan yangberlaku.

3. IPKI.IPKI diberikan dalam waktu 14 hari kerja setelah

persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlakuIPKI adalah sesuai dengan masa berlaku IUKI yang dimilikiPerusahaan Kawasan Industri bersangkutan.

Biaya Pengurusan

Pengurusan Persetujuan Prinsip, IUKI dan IPKI tidak dikenakanbiaya.


• Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi PerusahaanKawasan Industri yang berstatus PMA/PMDN.

• Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.27

Sertifikat Produk Penggunaan TandaStandar Nasional Indonesia (SNI)

Pengertian

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkandan diberlakukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangansetelah mendapat persetujuan dari Dewan Standardisasi Nasional(DSN) dan berlaku secara nasional di Indonesia.

SNI dapat diterapkan secara wajib atau sukarela, denganketerangan sebagai berikut :• SNI secara wajib (SNI-Wajib) diterapkan untuk produk yang

berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatankonsumen, pemakai produk atau masyarakat, dan kelestarianlingkungan.

• SNI secara sukarela (SNI-Sukarela) di kemudian hari dapatditetapkan secara wajib atas pertimbangan teknis maupunekonomis dan pertimbangan lainnya.

Perusahaan yang produknya termasuk SNI-Wajib harusmempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI. Tanda SNIadalah tanda sertifikasi produk yang dibubuhkan pada barang,kemasan atau label yang menyatakan bahwa barang dan/atau jasatersebut memenuhi persyaratan SNI. Sertifikasi Produk diberikankepada perusahaan yang telah mampu menghasilkan suatu produkdengan mutu yang konsisten sesuai dengan SNI.

Perusahaan yang hendak memperoleh Sertifikat Produk harusmenggunakan salah satu dari modul sistem mutu sebagai berikut :• Modul I adalah Modul Jaminan Mutu Produk, yaitu pernyataan

kemampuan oleh produsen berupa Surat Pernyataan Diri (SelfDeclaration) berdasarkan hasil pemeriksaan oleh produsenyang bersangkutan terhadap sarana produksi, proses produksidan pengendalian mutu produk sesuai dengan pedoman DSN.

28

• Modul II adalah Modul Jaminan Mutu Produk, yaitu pernyataankemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutuberdasarkan SNI 19-9003, Sistem Mutu Model Jaminan Mutudalam Inspeksi dan Pengujian Akhir.

• Modul III adalah Modul Jaminan Mutu Produksi, yaitupernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat SistemMutu berdasarkan SNI 19-9002, Sistem Mutu Model JaminanMutu dalam Produksi, Pemasangan dan Pelayanan.

• Modul IV adalah Modul Jaminan Mutu Menyeluruh, yaitupernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat SistemMutu berdasarkan SNI 19-9001, Sistem Mutu Model JaminanMutu dalam Desain Pengembangan Produksi, Pemasangan danPelayanan.

• Modul V adalah Modul Jaminan Mutu, yaitu pernyataankemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutu berdasar-kan Standar Sistem Mutu yang diacu dan diakui selain dariSNI seri 19-9000.

Dasar Hukum

• Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tanggal 10November 2000 tentang Standardisasi Nasional.

• Keputusan Menperindag Nomor 108/MPP/Kep/5/1996tanggal 22 Mei 1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi,Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di LingkunganDepartemen Perindustrian dan Perdagangan jo Nomor 425/MPP/ Kep/9/1998 jo Nomor 384/MPP/Kep/8/1999.

• Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian danPerdagangan Nomor 407/SJ/SK/VI/1996 tanggal 21 Juni1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi ProdukPenggunaan Tanda SNI Sebagaimana Telah Diubah denganKeputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian danPerdagangan Nomor 631/SJ/SK/VIII/1999 tanggal 23Agustus 1999.

• Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian danPerdagangan No. 677/SJ/SK/IX/1996 tanggal 24 September

29

1996 tentang Penunjukan Lembaga sebagai LaboratoriumPenguji.


1. Bagi Pengguna Modul IMengajukan surat permohonan dan melampirkan :• Daftar isian permohonan Produk Pengguna Tanda SNI

dan lampiran yang dipersyaratkan ;• Surat pernyataan diri tentang kesesuaian (Self Declaration) ;• Sertifikat hasil uji atas contoh produk yang masih berlaku

beserta label contoh uji dan berita acara pengambilancontoh atau Sertifikat Inspeksi Teknis.

2. Bagi Pengguna Modul II, III, IV dan VMengajukan surat permohonan dan melampirkan :• Daftar isian permohonan Produk Pengguna Tanda SNI

dan lampiran yang dipersyaratkan ;• Sertifikat Sistem Mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem

Mutu yang terakreditasi ;• Sertifikat hasil uji atas contoh produk yang masih berlaku

beserta label contoh uji dan berita acara pengambilancontoh atau Sertifikat Inspeksi Teknis.


Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dikeluarkan dalam waktu14 hari kerja setelah ketentuan dan persyaratan kelengkapan SNIdipenuhi. Sertifikat ini berlaku selama perusahaan yang bersang-kutan memenuhi ketentuan SNI.

Biaya Pengurusan

Biaya yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat ini adalahberdasarkan ketentuan Laboratorium Penguji, Lembaga Assesment/Lembaga Inspeksi Teknis yang bersangkutan.

30


• Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi.

Wajib SNI Tepung TeriguSebagai Bahan Makanan

Pengertian

Tepung terigu merupakan bahan karier yang potensial untukfortifikasi karena tepung terigu banyak digunakan untuk membuatberbagai produk makanan yang dikonsumsi masyarakat.

Perusahaan industri yang memproduksi tepung terigu sebagaibahan makanan wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia TepungTerigu sebagai Bahan Makanan dan wajib mempunyai SertifikatProduk Penggunaan tanda SNI sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

Tepung terigu sebagai bahan makanan yang diperdagangkandi dalam negeri baik yang berasal dari dalam negeri maupun yangberasal dari impor wajib memenuhi persyaratan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 dan revisinya).

Pusat Standardisasi dan Akreditasi bertanggung jawab ataspelaksanaan pengawasan penggunaan Tanda SNI, yang meliputi :a. pengawasan sistem mutu;b. pengawasan mutu produk yang terdiri dari pengambilan contoh

dan pengujian produk yang dilakukan oleh laboratorium ujiyang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustriandan Perdagangan.

31

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag No.153/MPP/Kep/5/2001 tanggal2 Mei 2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigusebagai Bahan Makanan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 danRevisinya)

• Keputusan Menperindag No.323/MPP/Kep/11/2001 tanggal20 November 2001 tentang Perubahan Atas KeputusanMenperindag No.153/MPP/Kep/5/2001 tanggal 2 Mei 2001tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu sebagaiBahan Makanan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 dan Revisinya)


Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Tepung Terigu dikeluarkandalam waktu 14 hari kerja setelah ketentuan dan persyaratankelengkapan SNI dipenuhi. Sertifikat ini berlaku selama perusahaanyang bersangkutan memenuhi ketentuan SNI.

Biaya Pengurusan




32

Wajib SNI Lampu SWA Ballastuntuk Pelayanan Pencahayaan Umum-

Persyaratan Keselamatan

Pengertian

Lampu SWA Ballast merupakan lampu listrik yang menghematenergi dan banyak digunakan masyarakat.

Perusahaan industri yang memproduksi lampu swa ballast wajibmenerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Lampu SWA Ballastuntuk pelayanan pencahayaan umum persyaratan keselamatan danwajib mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Lampu SWA Ballast untuk pelayanan pencahayaan umum-Persyaratan Keselamatan yang diperdagangkan di dalam negeri baikyang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari imporwajib memenuhi persyaratan (SNI 04-6504-2001 dan revisinya).

Pusat Standardisasi dan Akreditasi bertanggung jawab ataspelaksanaan pengawasan penggunaan Tanda SNI yang meliputi :• pengawasan sistem mutu;• pengawasan mutu produk yang terdiri dari pengambilan contoh

dan pengujian produk yang dilakukan oleh laboratorium ujiyang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustriandan Perdagangan.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 337/MPP/Kep/11/2001tanggal 30 November 2001 tentang Penerapan Secara WajibSNI Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya).

• Keputusan Menperindag Nomor 442/MPP/Kep/5/2002tanggal 23 Mei 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan 33

Menperindag Nomor 337/MPP/Kep/11/2001 tentangPenerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast untukPelayanan Pencahayaan Umum - Persyaratan Keselamatan(SNI 04-6504-2001 dan Revisinya).


Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Lampu Swa Ballastdikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah ketentuan danpersyaratan kelengkapan SNI dipenuhi. Sertifikat ini berlaku selamaperusahaan yang bersangkutan memenuhi ketentuan SNI.

Biaya Pengurusan




Pendaftaran Tipe danVarian Kendaraan Bermotor

Pengertian

Kendaraan bermotor terbagi atas 2 (dua) kelompok :a Kendaraan bermotor roda empat (mobil) ;b Kendaraan bermotor roda dua ( sepeda motor ), termasuk

sepeda motor beroda tiga.

Kendaraan bermotor roda empat meliputi :a. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk di atas 10 orang

(bus) ;34

b. Kendaraan penumpang dengan kapasitas tempat duduk sampaidengan 10 orang ;

c. Kendaraan angkutan barang, termasuk angkutan barang yangmenggunakan roda tiga.

Jenis kendaraan penumpang dengan kapasitas tempat duduksampai dengan 10 orang adalah :a. Sedan atau station wagon ;b. Kendaraan penumpang dengan penggerak roda 4 x 2 ;c. Kendaraan penumpang dengan penggerak roda 4 x 4.

Tipe kendaraan adalah nama teknis dan/atau nama dagang yangdiberikan kepada jenis kendaraan dengan spesifikasi tertentu olehpabrik pembuatnya.

Pendaftaran tipe adalah pendaftaran spesifikasi teknis dari tipekendaraan bermotor tertentu yang akan diproduksi atau akandiimpor.

Tanda Pendaftaran Tipe diterbitkan berdasarkan ataskelengkapan dan kebenaran dokumen, tanpa melihat phisikkendaraan yang bersangkutan dan bukan merupakan izin impor.

Tanda Pendaftaran Tipe untuk keperluan produksi adalah suratbukti telah melakukan pendaftaran tipe/varian untuk keperluanproduksi kendaraan bermotor.

Uji tipe adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ataumemeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraanbermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalansebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat, dirakit atau diimporsecara massal.

Sertifikat uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh DirektoratJenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan sebagaibukti bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan telah lulus ujitipe.

35

Tanda Pendaftaran Tipe untuk keperluan uji tipe adalah surat buktitelah melakukan pendaftaran tipe/varian dari kendaraan yang akandiimpor, yang selanjutnya akan digunakan sebagai kendaraan untukdiuji tipe atau sebagai contoh produksi dengan jumlah 1 (satu) unit.

Tanda Pendaftaran Tipe keperluan impor adalah surat bukti telahmelakukan pendaftaran tipe/varian dari kendaraan bermotor yangakan diimpor, yang selanjutnya dapat diperdagangkan atau dipakaisendiri.

Penjelasan teknis adalah dokumen asli berisi penjelasan teknisatas kendaraan bermotor yang didaftarkan tipenya. Penjelasan teknisdibuat oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan/Research andDevelopment (R & D) dari produsen atau prinsipal kendaraanbermotor yang bersangkutan.

Kendaraan bermotor yang dapat diimpor adalah kendaraan bermotordalam keadaan baru yang diproduksi selama-lamanya 2 (dua) tahunsebelum pengimporan dan belum pernah didaftarkan di negara lain.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 275/MPP Kep/6/1999tanggal 24 Juni 1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor.

• Keputusan Menperindag Nomor 49/MPP/Kep/2/2000tanggal 25 Februari 2000 tentang Persyaratan Impor KendaraanBermotor dalam Keadaan Utuh (CBU).

• Keputusan Menperindag Nomor 50/MPP/Kep/2/2000tanggal 25 Februari 2000 tentang Perubahan KeputusanMenperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga ImpornyaSebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir denganKeputusan Menperindag Nomor 290/MPP/Kep/6/1999.

• Keputusan Direktur Jenderal ILMEA Nomor 015/SK/DJ-ILMEA/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang PedomanTeknis Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor.

• Keputusan Direktur Jenderal ILMEA Nomor 017/SK/DJ-ILMEA/XI/-2001 tanggal 9 Nopember 2001 tentang36

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Kode Perusahaan DalamRangka Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor(NIK).


Pengajuan PermohonanPerusahaan industri yang akan memproduksi dan mengimpor

kendaraan bermotor dan importir yang akan mengimporkendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU) diwajibkan untukmendaftarkan tipe/varian dari kendaraan bermotor yang akandiproduksi atau diimpornya.

Pendaftaran Tipe Varian Kendaraan Bermotor Rakitan Dalam NegeriPerusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor yang

mengajukan permohonan pendaftaran tipe/varian kendaraan ber-motor untuk tujuan perakitan wajib untuk :• Mengajukan surat permohonan pendaftaran tipe/varian ;• Mengisi formulir isian permohonan pendaftaran tipe dan varian

dengan melampirkan fotokopi Izin Usaha Industri yang masihberlaku ;

• Fotokopi bukti hak atas merek atau bukti pengajuanpermohonan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan yangberlaku ;

• Fotokopi tanda lulus uji tipe dari instansi yang berwenang ;• Gambar dan spesifikasi teknis dari tipe yang didaftarkan,

berupa brosur asli ditambah penjelasan prinsipal jika perlu ;• Rencana produksi tipe dan varian yang didaftarkan ;• Fotokopi kode perusahaan dan NIK.

Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Impor Perusahaan importir kendaraan bermotor yang mengajukanpermohonan Pendaftaran Tipe/Varian Kendaraan Bermotor wajibuntuk :• Mengisi formulir isian permohonan pendaftaran tipe dan varian

dan perubahan tipe kendaraan bermotor ;37

• Melampirkan penjelasan VIN/tanda bukti penerapan VINminimal 9 (sembilan) digit karakter beserta penjelasannya,kecuali bagi negara-negara yang menerapkan sistem pe-nomoran VIN tersendiri ;

• Atas impor 1 (satu) unit kendaraan dalam keadaan CBU untukkeperluan uji tipe harus menyebutkan nomor VIN lengkap ;

• Untuk VIN yang tidak mencantumkan tahun pembuatan, makaimportir harus menyampaikan pernyataan tahun pembuatanyang diterbitkan oleh pabrik pembuat/prinsipal atau pemasokluar negeri ;

• Rencana impor dari tipe/varian yang didaftarkan tipenya ;• Gambar/brosur asli yang berisi spesifikasi teknis dari tipe

kendaraan yang didaftarkan ;• Fotokopi tanda lulus uji tipe yang dilegalisir dari Departemen

Perhubungan apabila tipe kendaraan bermotor yang akandiimpor populasinya melebihi 10 (sepuluh) unit ;

• Fotokopi tanda lulus uji tipe dari pabrik di negara pembuatatau negara asal impor, apabila tipe kendaraan bermotor yangakan diimpor populasinya sampai dengan 10 (sepuluh) unit pertipe ;

• Bagi keperluan uji tipe tidak diwajibkan melampirkan tandalulus uji tipe, baik dari negara pembuat maupun negara asalimpor ;

• Fotokopi Izin Usaha Industri atau SIUP, API atau APIT sertaTanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah dilegalisir olehinstansi penerbit dan masih berlaku;

• Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari perusahaanpemohon ;

• Surat pernyataan jaminan mutu dan layanan purna jual yangdibuat oleh importir dihadapan Notaris bagi tipe dan variankendaraan bermotor yang diimpor disertai bukti kepemilikanbengkel atau kontrak kerjasama dengan bengkel ;

• Surat Keterangan Bank asli yang menyatakan bahwaperusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 3(tiga) tahun berturut-turut adalah nasabah bank sebagaipengguna jasa perbankan dalam kegiatan usahanya yangmemiliki kinerja yang baik. Apabila perusahaan yang bersang-

38

kutan belum mencapai 3 (tiga) tahun sebagai nasabah bank,maka penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan wajibuntuk memberikan Surat Keterangan Bank atas nama dirinyadengan ketentuan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahunberturut-turut adalah nasabah bank sebagai pengguna jasaperbankan yang memiliki kinerja baik ;

• Pernyataan harga FOB yang dibuat oleh importir yang ber-sangkutan dari tipe kendaraan yang akan diimpornya dengandibubuhi materai yang cukup ;

• Menyampaikan realisasi impor bagi yang telah memperolehtanda pendaftaran tipe dengan menggunakan format laporan.

Pengecualian Kewajiban Pendaftaran Tipe Impor kendaraan bermotor jadi (CBU) yang dikecualikan daripersyaratan Pendaftaran Tipe adalah kendaraan bermotor yangberasal dan atau dipergunakan untuk keperluan :a. Hibah dari pemerintah/negara asing atau lembaga swasta di

luar negeri untuk pemerintah Republik Indonesia ;b. Khusus untuk ketentaraan/kepolisian negara dan atau

protokoler kenegaraanc. Bantuan teknis dari pemerintah/negara asing atau bantuan

lainnya untuk pemerintah Republik Indonesia berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1955 ;

d. Mantan Duta Besar Republik Indonesia yang telah habis masatugasnya, sebagai barang pindahan maksimum hanya 1 (satu)unit kendaraan bermotor jenis penumpang kurang dari 10(sepuluh) orang;

e. Kedutaan Besar/Perwakilan Negara Asing atau BadanInternasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 1957 ;

f. Impor sementara yang akan diekspor kembali setelah masaimpor sementara tersebut berakhir ;

g. Replika (produk contoh) yang tidak diperjual-belikan ;h. Kendaraan berat (heavy duty truck) dengan GVW lebih dari

24 ton dan tidak dipergunakan di jalan umum serta tidakmemerlukan STNK seperti dinyatakan dalam pernyataanperusahaan. 39

Pengecualian dari kewajiban TPT dinyatakan melalui SuratDirektur Jenderal Industri Logam,Mesin, Elektronika dan Anekayang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai danDitlantas Polri.

Pengecualian tersebut di atas tidak berlaku, apabila kendaraanbermotor yang diimpor tersebut dipindah-tangankan dan atau diper-jual-belikan di dalam negeri, dan untuk kendaraan berat apabiladigunakan di jalan umum.

Tipe atas kendaraan bermotor yang semula dikecualikan darikewajiban pendaftaran tipe sebagaimana diatur di atas dan tipe ataskendaraan bermotor hasil lelang yang menjadi milik negara yang di-lengkapi dengan bukti-bukti lengkap dari instansi yang berwenangwajib didaftarkan di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin,Elektronika dan Aneka.


Tanda Pendaftaran Tipe atau Varian Kendaraan Bermotor, di-terbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanyapermohonan pendaftaran tipe/varian yang telah memenuhipersyaratan secara lengkap dan benar.

Permohonan dianggap batal dengan sendirinya apabila dalamjangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat per-mintaan kelengkapan persyaratan, tidak dipenuhi oleh perusahaanpemohon.

Biaya Pengurusan

Pengurusan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian ini tidakdikenakan biaya.


• Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika danAneka.40

Pedoman Pendaftaran PetunjukPenggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansidalam Bahasa Indonesia bagi Produk Teknologi

Informasi dan Elektronika

Pengertian

Produk teknologi informasi dan elektronika yang beredar di pasaradalah produk teknologi informasi dan elektronika yang ditawarkan,dipromosikan, diiklankan, diperdagangankan untuk digunakan ataudimanfaatkan oleh konsumen yang berada di wilayah RepublikIndonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor.

Petunjuk Penggunaan (Manual) adalah petunjuk/cara menggu-nakan produk teknologi informasi dan atau elektronika.

Kartu Jaminan/Garansi adalah kartu yang menyatakantersedianya pelayanan purna jual dan suku cadang produk teknologiinformasi dan elektronika.

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan KartuJaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologiinformasi dan elektronika bertujuan untuk :a. menciptakan dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat

di bidang produk teknologi informasi dan elektronika;b. meningkatkan produksi teknologi informasi dan elektronika

dalam negeri;c. memberikan perlindungan kepada konsumen pemilik produk

teknologi informasi dan elektronika.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 547/MPP/Kep/7/2002tanggal 24 Juli 2002 tentang Pedoman Pendaftaran PetunjukPenggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam

41

Bahasa Indonesia bagi Produk Teknologi Informasi danElektronika.



• Mengajukan permohonan dengan menggunakan FormulirModel MG-1;

• Melampirkan Isian Formulir Pendaftaran Model MG-2 ;• Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)

bagi produsen ;• Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Angka

Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Terbatas(API-T) bagi importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus(NPIK), khusus bagi produk teknologi informasi dan atauelektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;

• Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;• Surat pernyataan jaminan pelayanan purna jual dan tersedianya

suku cadang bermeterai ;• Contoh petunjuk penggunaan (manual) dalam Bahasa

Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :• petunjuk operasi penggunaan ;• petunjuk perbaikan/pemeliharaan ;• spesifikasi produk.

• Contoh kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia yangsekurang-kurangnya memuat informasi tentang :• ongkos perbaikan gratis selama masa garansi ;• jaminan ketersediaan sukucadang ;• masa berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.


Tanda pendaftaran ini diberikan selambat-lambatnya 7 harikerja setelah persyaratan permohonan secara lengkap dan benarditerima. Masa berlaku tanda/surat pendaftaran adalah selamaprodusen atau importir yang bersangkutan menghasilkan produkelektronika yang didaftarkan.42

Biaya Pengurusan

Pengurusan pendaftaran ini tidak dikenakan biaya, namunpembebanan biaya pendaftaran hanya untuk biaya penggantianpengadaan formulir pendaftaran.


• Bupati/walikota setempat dan tembusan disampaikan kepadaDirektur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, DitjenPerdagangan Dalam Negeri dan Kepala Pusat Data danInformasi, khusus bagi produk dalam negeri disampaikan jugakepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika,Ditjen ILMEA.

Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong

untuk Pembuatan Komponen Elektronika

Pengertian

Pembebasan bea masuk 0% (nol persen) untuk mengimporbahan baku/sub komponen/bahan penolong dalam rangkapembuatan komponen elektronika dapat diberikan kepada Produsenkomponen elektronika, apabila yang bersangkutan telah memperolehrekomendasi dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan cq. DirjenIndustri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

Dasar Hukum

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 659/KMK.01/1997tanggal 31 Desember 1997 tentang Pembebasan Bea MasukAtas Impor Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolonguntuk Pembuatan Komponen Elektronika

43


• Fotokopi Izin Usaha Industri/Persetujuan Prinsip;• Laporan ekspor/produksi;• Daftar mesin-mesin peralatan produksi untuk mebuat

komponen elektronika;• Form IKE-1 yang telah mencantumkan jenis bahan/sub

komponen/bahan penolong yang dibutuhkan;• Surat pernyataan bahwa bahan baku/komponen/bahan

penolong tersebut dibutuhkan untuk produksi.


Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 5 hari kerja sejak berkaspermohonan secara lengkap dan benar diterima. Rekomendasi iniberlaku selama 1 tahun.

Biaya Pengurusan

Pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya.


• Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika danAneka.

Rekomendasi untuk Mendapatkan PengakuanImportir Produsen Limbah Non B-3

Pengertian

Salah satu syarat untuk mendapatkan pengakuan sebagaiImportir Produsen Limbah Non B-3, dan guna mendapatkan persetujuanuntuk mengimpor sendiri Limbah Non B-3 yang diperlukan dalamproses produksi, maka produsen yang bersangkutan terlebih dahuluharus memperoleh Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri

44

Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Depperindag atau DirekturJenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Depperindag, sesuaidengan bidang usahanya.

Dasar Hukum

Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.


• Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dariDepartemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemenyang membidangi usaha bersangkutan;

• Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau AngkaPengenal Importir Terbatas (API-T);

• Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;• Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;• Bukti pemilikan instalasi pengelolaan limbah dan sisa limbah

termasuk gudang penimbunannya, yang telah diakui olehDepartemen Teknis dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.


Rekomendasi untuk mendapatkan Pengakuan Importir ProdusenLimbah Non B-3 dapat dikeluarkan maksimum 5 hari setelahpersyaratan lengkap dan benar diterima. Rekomendasi ini berlakuuntuk seumur hidup.

Biaya Pengurusan




• Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.45

Rekomendasi Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya

Pengertian Barang yang Diawasi Ekspornya adalah barang yang ekspornyahanya dapat dilakukan dengan Persetujuan Menteri Perindustriandan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya diperbolehkan jika sudahmendapatkan rekomendasi dari Direktur Pembina Teknis yangbersangkutan di lingkungan Departemen Perindustrian danPerdagangan dan atau Instansi/Departemen lain yang terkait.

Barang yang Diawasi Ekspornya yang termasuk dalam pembinaanDepartemen Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :Dalam Pembinaan Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan HasilHutan :

NomorPos Tarif Jenis Barang

3102.10.000 Pupuk Urea4103.20.000 Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue


Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah

jadi atau dalam bentuk :

7106.10.000 - Bubuk

7106.91.000 - Bukan tempa

7102.92.000 - Setengah jadi

Dalam Pembinaan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin,Elektronika dan Aneka :

46


Ex 2505.90.000 Pasir laut


Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk :

7108.11.000 - Serbuk

7108.12.100 - Dalam bentuk gumpalan, ingot atau barangtuangan

7108.12.900 - Lain-lain

Limbah dan skrap fero, ingot hasil peleburan skrapbesi atau baja (khusus yang berasal dari Wilayah PulauBatam)

7204.10.000 - Limbah dan skrap dari besi tuang

7204.29.000 - Limbah dan skrap dari baja dan paduan lainnya

7204.30.000 - Limbah dan skrap dari besi atau baja lapis timah

7204.41.000 - Limbah dan skrap baja lainnya berbentukgram, serutan dan lain-lain

7204.49.000 - Limbah dan skrap baja lainnya, selain dalam bentukgram, serutan dan lain-lain

Limbah dan skrap dari :

7204.21.000 - Baja stainless.

7404.00.000 - Tembaga

Ex.7407.21.000 - Kuningan

7602.00.000 - Aluminium

Dalam Pembinaan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri :

47

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/1998tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum di BidangEkspor Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhirdengan Keputusan Menperindag Nomor 575/MPP/kep/VIII/2002.

• Keputusan Menperindag Nomor 441/MPP/Kep/5/2002tanggal 23 Mei 2002 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut.


1. Persyaratan Umum :• Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP).• Izin Usaha dari Departemen/Instansi Terkait berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.• Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

2. Persyaratan Khusus :a. Ekspor Pupuk Urea

• Permohonan akan diterima, apabila pengadaan pupukurea untuk kebutuhan dalam negeri itu aman yangditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapatkoordinasi antara BUMN/Holding Industri PupukNasional dengan Pemerintah.

b. Ekspor Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue• Produsen Kulit Buaya bersangkutan harus memiliki

izin penangkaran buaya dari Direktur Jenderal PHPA(Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam),Departemen Kehutanan, berdasarkan peraturan yangberlaku dari CITES.

• Pemberitahuan resmi dari Asosiasi Produsen KulitBuaya bahwa kebutuhan kulit buaya untuk konsumsiindustri kulit dalam negeri sudah cukup atau tidak

48

diperlukan lagi. Pemberitahuan ini dikoordinasikanoleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan HasilHutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

c. Ekspor Perak tidak ditempa atau dalam bentuk lainnya (HS7106.10.000; 7106.91.000; 7106.92.000); dan EksporEmas Bukan Tempa atau dalam bentuk Bubuk Emas lain-nya (HS 7108.11.000; 7108.12.100; 7108.12.900), sertaEkspor Limbah dan Skrap Fero, Ingot Hasil Peleburan SkrapBesi atau Baja, khususnya yang berasal dari wilayah PulauBatam (HS 7204.10.000; 7204.29.000; 7204.30.000;7204.41.000; 7204.49.000), dan Ekspor Limbah dan Skrapdari Baja Stainless (HS 7204.21.000), Tembaga (HS7404.00.000), Kuningan (HS ex 7404.21.000), danAluminium (HS 7602.00.000) :• Fotokopi Surat Izin Industri (bagi produsen) ;• Surat Izin Usaha Perdagangan (bagi non produsen);• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);• Stock komoditi yang dimiliki.

d. Ekspor Pasir Laut• Kuasa Pertambangan Eksploitasi ;• Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan;• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);• Rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota

dan keterangan yang menyatakan bahwa peroranganatau badan hukum yang mengajukan permohonantelah melunasi pembayaran kewajiban berupa pajakdan/atau pungutan lainnya termasuk yang terhutangsesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku.


1. Untuk Ekspor Pupuk Urea :Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 3 hari kerja setelahsemua persyaratan lengkap dan benar diterima. Masa berlaku

49

rekomendasi adalah 1 tahun khusus untuk industri pupukswasta. Sedangkan masa berlaku rekomendasi untuk BUMNpupuk ditentukan secara periodik tergantung dari rapat koor-dinasi Pemerintah.

2. Untuk Ekspor Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue :Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 7 hari kerja, denganmasa berlaku selama 1 tahun dan akan dievaluasi kembali.

3. Untuk Ekspor Perak dan Emas :Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 5 hari kerja, denganmasa berlaku selama 6 bulan.

4. Untuk Ekspor Limbah dan Skrap Fero :Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 2 hari kerja, denganmasa berlaku selama 6 bulan.

5. Untuk Ekspor Pasir Laut :Masa berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Biaya Pengurusan



• Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan untukrekomendasi ekspor Pupuk Urea dan Kulit Buaya dalam bentukWet Blue.

• Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika danAneka untuk rekomendasi ekspor Perak dan Emas sertaLimbah dan Skrap Fero.

• Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setempat untukrekomendasi ekspor pasir laut.

50

Rekomendasi Impor Mesin danPeralatan Mesin Bukan Baru

Pengertian

Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru yang dilarang impornyatetap dapat diimpor apabila perusahaan yang bersangkutan telahmemperoleh izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, cqDirjen Perdagangan Luar Negeri, sepanjang untuk keperluan :• Relokasi pabrik secara utuh (bedol pabrik) atau ;• Satu kesatuan unit lengkap yang tidak mungkin dipisah-

pisahkan dari fungsinya semula atau ;• Penggunaan pada proyek pemerintah atau instansi pemerintah

yang dibiayai dengan dana dalam negeri ataupun dana bantuanluar negeri.

Untuk mengurus izin impor tersebut, perusahaan bersangkutanterlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Dirjen IndustriLogam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Depperindag.

Dasar Hukum

Keputusan Menperindag Nomor 172/MPP/Kep/5/2001tanggal 17 Mei 2001 tentang Impor Mesin dan Peralatan MesinBukan Baru.


• Daftar jenis dan jumlah mesin peralatan yang akan diimpor,termasuk spesifikasi teknisnya ;

• Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Konstruksi ;• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;• APIT/API-U/API-P ;• Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama dengan proyek

pemerintah/Instansi Pemerintah (untuk peralatan yang ter-masuk dalam daftar negatif).

51


Rekomendasi dapat dikeluarkan dalam waktu 7 hari kerjasetelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Masa berlakurekomendasi adalah sesuai dengan kontrak proyek bersangkutan.

Biaya Pengurusan




Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk atasImpor Bahan Baku/Penolong dan Bagian/

Komponen untuk Perakitan Mesin dan Motor Berputar

Pengertian

Impor bahan baku/bahan penolong dan bagian/komponen untukperakitan mesin dan motor berputar diberikan pembebasan bea masuksehingga besarnya sama dengan bea masuk bagian (part) yang berlakuuntuk masing-masing mesin dan motor berputar.

Pembebasan bea masuk hanya diberikan berdasarkan reko-mendasi dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Dasar Hukum

• Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 373/KMK.01/1997tanggal 29 Juli 1997 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk

52

atas Impor Bahan Baku/Bahan Penolong dan Bagian/ Kom-ponen Untuk Perakitan Mesin dan Motor Berputar.


• Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) ;• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;• Daftar/Laporan realisasi impor tahun sebelumnya;• Rencana impor ;• Penggunaan produk lokal


Rekomendasi ini diterbitkan paling lambat 7 hari kerja setelahpermohonan dan persyaratan secara lengkap dan benar diterima.Masa berlaku rekomendasi adalah selama 1 tahun.

Biaya PengurusanUntuk pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya.


• Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika danAneka, Depperindag.

Persetujuan untuk Dapat MengikutiSkema AICO (Asean Industrial Cooperation)

Pengertian

Skema AICO (AICO Scheme) adalah skema kerjasama industridi Lingkungan ASEAN dalam rangka mempercepat pertumbuhanekonomi, industri dan investasi untuk menghadapi perdaganganbebas di Kawasan ASEAN. 53

Kerjasama AICO (AICO Agreement) adalah kerjasama yangdilakukan di antara sekurang-kurangnya dua negara anggotaASEAN, dengan satu atau lebih perusahaan peserta di masing-masingnegara. Perusahaan bersangkutan dapat memperoleh hak istimewa,antara lain melalui penerbitan Certificate of Eligibility (COE). COEdikeluarkan oleh Sekretariat ASEAN dalam rangka pemberianfasilitas tarif.

Fasilitas dalam rangka kerjasama AICO dapat diberikan kepadaperusahaan peserta di Indonesia yang berbentuk badan hukum, didi-rikan dan melakukan kegiatannya di Indonesia.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 202/MPP/Kep/5/1999tanggal 26 Mei 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Permo-honan Fasilitas Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian BasicAgreement on the ASEAN Industrial Cooperation.


Mengisi formulir permohonan AICO dengan melampirkan :• Latar belakang dan motivasi perusahaan dalam mengikuti

skema AICO ;• Penjelasan yang lebih spesifik tentang manfaat yang diperoleh

perusahaan bila berpartisipasi dalam skema AICO ;• Investasi yang diperlukan dalam melaksanakan skema AICO ;• Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin

Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) ;• Dokumen atau bukti-bukti tentang kemitraan dalam

melakukan saling memanfaatkan sumber daya, hubunganindustri yang saling melengkapi atau kerjasama industri ;

• Surat kuasa sebagai pejabat yang berwenang atas nama peru-sahaan pemohon (apabila diajukan melalui kuasa) ;

• Profil perusahaan peserta yang antara lain mencakup informasitentang jenis produk, jumlah pegawai dan lain-lain.

54


Surat persetujuan bahwa perusahaan peserta dapat mengikuti skema AICO diberikan selambat-lambatnya 44 hari kerja setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persetujuan ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan memenuhi kriteria dan persyaratan. Biaya Pengurusan Untuk mengurus persetujuan ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan

Internasional. • Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.

55

Bab IIIzin dan Rekomendasi

di Bidang Perdagangan

Wajib Daftar Perusahaan(WDP)

Pengertian

Setiap perusahaan, termasuk perusahaan asing yang berke-dudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara RepublikIndonesia dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam DaftarPerusahaan. Perusahaan adalah meliputi bentuk usaha PerseroanTerbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa),Perorangan dan perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usahadengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakanmenurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang WDP danatau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yangwajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabatyang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah Tanda Daftar yangdiberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaanyang telah didaftarkan.

Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) adalah unit kerja dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selakupenyelenggara Wajib Daftar Perusahaan baik di Tingkat Pusatmaupun di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

KPP Tingkat Pusat adalah Direktorat Pendaftaran Perusahaanpada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selakupenyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada Tingkat Pusat.

KPP Tingkat I adalah Kantor Dinas Departemen Perindustriandan Perdagangan Tingkat Propinsi selaku penyelenggara WajibDaftar Perusahaan pada Daerah Tingkat I.

59

KPP Tingkat II adalah Kantor Dinas Departemen Perindustriandan Perdagangan Tingkat Kabupaten/Kota selaku penyelenggaradan pelaksana Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Tingkat II.

Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi tentangperusahaan untuk semua pihak yang bersangkutan dalam rangkamenjamin kepastian berusaha. TDP bukan merupakan izin.

Perubahan-perubahan yang terjadi yang berkaitan dengan TDP,seperti perubahan anggaran dasar dan pengurus perusahaan, wajibpula dilaporkan/didaftarkan.

Dasar Hukum

• UU Nomor 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentangWajib Daftar Perusahaan.

• Keputusan Mendag Nomor 73/Kep/V/1993 tanggal 27 Mei1993 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Admi-nistrasi WDP.

• Keputusan Menperindag Nomor 12/MPP/Kep/1/1998tanggal 16 Januari 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib DaftarPerusahaan jo. Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tanggal 14 Juli1999 tentang Perubahan Keputusan Menperindag Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib DaftarPerusahaan.


1. Untuk Pengurusan TDP :

a. Bagi PT yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dariMenteri Kehakiman dan HAM :• Fotokopi akta pendirian perseroan;• Asli dan fotokopi data akta pendirian perseroan yang

diketahui Departemen Kehakiman dan HAM;• Fotokopi akta perubahan pendirian perseroan (apabila

ada);60

• Asli dan fotokopi keputusan pengesahan PT sebagaibadan hukum;

• Fotokopi KTP atau paspor Direktur Utama/penanggungjawab perusahaan;

• Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yangditerbitkan oleh instansi yang berwenang.

b. Bagi PT yang sedang dalam proses pengesahan Badan Hukum dariMenteri Kehakiman dan HAM :• Fotokopi akta pendirian perseroan;• Fotokopi data akta pendirian perseroan;• Fotokopi akta perubahan pendirian perseroan (apabila

ada);• Fotokopi KTP atau paspor Direktur Utama/ penang-

gungjawab perusahaan;• Fotokopi Izin Usaha/surat keterangan yang diper-

samakan;• Fotokopi surat permohonan pengesahan badan

hukum dari notaris kepada Menteri Kehakiman danHAM dan bukti pembayaran administrasi prosespengesahan badan hukum dari DepartemenKehakiman dan HAM.

c. Bagi perusahaan berbentuk Koperasi :• Fotokopi akta pendirian koperasi;• Fotokopi KTP pengurus koperasi;• Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari

pejabat yang berwenang;• Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Bagi CV :• Fotokopi akta pendirian perusahaan;• Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab/pengurus

perusahaan;• Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang.61

e. Bagi Fa. :• Fotokopi akta pendirian perusahaan;• Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab/pengurus

perusahaan;• Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang

dipersamakan dengan itu yang diterbitkan olehinstansi yang berwenang.

f. Bagi Perusahaan Perorangan :• Fotokopi akta pendirian perusahaan;• Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab/pemilik;• Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang


g. Bagi Perusahaan Lain :• Fotokopi akta pendirian perusahaan/surat keterangan

lain yang menunjukan keberadaan perusahaan yangbersangkutan.

• Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab perusahaan.• Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang


h. Bagi Kantor Cabang/Pembantu/Perwakilan Perusahaan :• Fotokopi akta pendirian perusahaan/surat penun-

jukan/ surat keterangan yang dipersamakan sebagaikantor cabang/pembantu/perwakilan;

• Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab perusahaan;• Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang diterbitkan

oleh instansi yang berwenang.

2. Untuk Pengurusan Perubahan Daftar Perusahaan :

a. Bagi PT yang berubah Ang garan Dasar (AD)-nya danmemerlukan persetujuan Departemen Kehakiman dan HAM :• Asli dan fotokopi akta perubahan AD dan data akta

perubahan AD yang disetujui Departemen Keha-kiman dan HAM;

• Asli dan fotokopi persetujuan AD perseroan.62

b. Bagi PT yang berubah AD-nya yang merupakan laporan padaDepartemen Kehakiman dan HAM :• Asli dan fotokopi perubahan AD;• Asli dan fotokopi laporan tentang akta perubahan

AD;• Asli dan fotokopi laporan data akta perubahan AD

perseroan yang telah diketahui dan diterima olehDepartemen Kehakiman dan HAM.

c. Bagi PT yang berubah pengurus perusahaannya yang harusdiberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan HAM :• Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara RUPS tentang

perubahan pengurus/akta Risalah bermaterai/BeritaAcara RUPS yang dibuat oleh Notaris;

• Asli dan fotokopi TDP;• Fotokopi bukti penerimaan pemberitahuan terjadinya

perubahan dari Departemen Kehakiman dan HAMatau fotokopi bukti/resi pengiriman pemberitahuantersebut melalui pos.

d. Bagi Koperasi, CV, Fa, Perseorangan dan Perusahaan lain :• Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan

sejenis tentang perubahan hal-hal yang didaftarkan;• Asli dan fotokopi TDP.


Proses penerbitan TDP adalah 10 hari kerja setelah persyaratanlengkap dan benar diterima. Masa berlaku TDP adalah 5 tahun sejakditerbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 bulansebelum masa berlaku habis. Sedangkan perubahan TDP (apabilaperubahan tersebut mengakibatkan penggantian TDP) adalah 5 harikerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Masa berlakuTDP yang mengalami pergantian masih tetap/sesuai dengan masaberlaku TDP semula.

63

Biaya Pengurusan

Biaya adminsitrasi untuk pendaftaran perusahaan ini, sesuaidengan bentuk perusahaannya, adalah sebagai berikut :* Perseroan Terbatas : Rp. 100.000,-* Koperasi : Rp. 5.000,-* CV/Fa. : Rp. 25.000,-* BUMN/BUMD : Rp. 50.000,-* Perorangan : Rp. 250.000,-

Sedangkan pengurusan laporan/pendaftaran perubahanperusahaan tidak dikenakan biaya.


• Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota selaku Kepala KPPTk. II.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengertian

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapatmelaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan yangmelakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUPyang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

SIUP terdiri atas kategori sebagai berikut :• SIUP Kecil yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modal

disetor dan kekayaan bersih Rp. 200 juta di luar tanah danbangunan.

64

• SIUP Menengah yang diterbitkan untuk perusahaan denganmodal disetor dan kekayaan bersih Rp. 200 juta sampai denganRp. 500 juta di luar tanah dan bangunan.

• SIUP Besar yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modaldisetor dan kekayaan bersih di atas Rp. 500 juta di luar tanahdan bangunan.

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUPadalah :• Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan

kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaanpusat;

• Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaiberikut :- tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan; dan- diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya

atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabatterdekat;

• Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalanatau pedagang kaki lima.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 289/MPP/Kep/10/2001tanggal 5 Oktober 2001, tentang Ketentuan Standar PemberianSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

• Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag 119/SJ/II/2002tanggal 19 Februari 2002 perihal Petunjuk PelaksanaanOTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.


1. Perseroan Terbatas (PT) :• Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan;• Fotokopi SK Pengesahan badan hukum dari Menteri

Kehakiman dan HAM;65

• Fotokopi KTP pemilik/Direktur Utama/penanggung-jawab perusahaan;

• Fotokopi NPWP perusahaan.• Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda

setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang diper-syaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan(HO);

• Neraca perusahaan.

2. Koperasi :• Fotokopi akte pendirian koperasi yang telah disahkan

instansi yang berwenang.;• Fotokopi KTP pimpinan/penanggungjawab koperasi;• Fotokopi NPWP perusahaan.• Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda

setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yangdipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-UndangGangguan (HO);


3. Bagi Perusahaan yang Tidak Berbentuk PT dan Koperasia. Perusahaan Persekutuan :

• Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan/aktenotaris yang telah didaftarkan pada PengadilanNegeri;

• Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab peru-sahaan;

• Fotokopi NPWP perusahaan;• Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda



b. Perusahaan Perorangan :• Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab peru-

sahaan;66

• Fotokopi NPWP perusahaan;• Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda



4. Cabang/Perwakilan Perusahaan :• Fotokopi SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh

pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut;• Fotokopi akte notaris atau bukti lainnya tentang

pembukaan kantor cabang perusahaan;• Fotokopi KTP penanggungjawab kantor cabang peru-

sahaan di tempat kedudukan kantor cabang bersangkutan;• Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (kantor pusat);.• Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda

setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yangdipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-UndangGangguan (HO).

5. Perusahaan yang ditunjuk sebagai PerwakilanPerusahaan• Fotokopi SIUP dan TDP perusahaan yang menunjuk;• Fotokopi SIUP dan TDP perusahaan yang ditunjuk;• Salinan/fotokopi akte penunjukan perwakilan atau surat

tentang penunjukan perwakilan;• Fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan;• Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda

setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yangdipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-UndangGangguan (HO).

Waktu Pengurusan dan Masa Belaku

SIUP dikeluarkan dalam waktu 5 hari kerja setelah Form SuratPermohonan (SP)-SIUP Model A diterima secara lengkap dan benar.Masa berlaku SIUP adalah selama perusahaan bersangkutan masihmelakukan kegiatan perdagangan. 67

Biaya Pengurusan

Untuk penerbitan SIUP tidak dikenakan biaya, namun untukpengurusan SIUP dikenakan biaya penggantian formulir SIUP.


• Kepala Dinas Tingkat II Kabupaten/Kota setempat.

Surat Izin Usaha PerdaganganMinuman Beralkohol (SIUP-MB)

Pengertian

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP- MB)adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usahaperdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan C.

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdaganganMinuman Beralkohol golongan B dan C serta Minuman Beralkoholyang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuankesehatan dengan kadar alkohol di atas 15% (lima belas persen)wajib mempunyai SIUP dan SIUP-MB. Sedangkan perusahaan yangmemperdagangkan Minuman Beralkohol A cukup memiliki SIUP dantidak diwajibkan mempunyai SIUP-MB.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 359/MPP/Kep/10/1997tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan dan PengendalianProduksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan MinumanBeralkohol.

• Keputusan Menperindag Nomor 360/MPP/Kep/10/1997tanggal 8 Oktober 1997 tentang Tata Cara Pemberian SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol.68



1. Untuk Importir Minuman Beralkohol :• Mengisi formulir Model I (Surat permintaan SIUP-MB);• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);• Surat izin kusus sebagai importir dari Menteri Perindustrian

dan Perdagangan;

Untuk meneliti kebenaran pengisian formulir Model I,diwajibkan pula melampirkan dokumen :• Akte pendirian/perubahan perusahaan;• Surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen

Kehakiman dan HAM;• Tanda Daftar Perusahaan (TDP);• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);• KTP penanggungjawab perusahaan;• 2 (dua) lembar pasfoto (3x4 cm) penanggung jawab

perusahaan.

2. Untuk Distributor Minuman Beralkohol :• Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB);• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);• Surat penunjukan sebagai distributor Minuman Beralkohol

dari industri Minuman Beralkohol dan atau dari importirMinuman Beralkohol;

• Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsisetempat (wilayah kedudukan distributor).


Kehakiman dan HAM; 69

• Tanda Daftar Perusahaan (TDP);• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);• KTP penanggungjawab perusahaan;• 2 (dua) lembar pasfoto (3x4 cm) penanggung jawab

perusahaan.

3. Untuk Sub Distributor Minuman Beralkohol :• Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB);• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);• Surat penunjukan sebagai sub-distributor Minuman

Beralkohol dari distributor Minuman Beralkohol ;• Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi

setempat (wilayah kedudukan sub-distributor).


Kehakiman dan HAM;• Tanda Daftar Perusahaan (TDP);• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);• KTP penanggungjawab perusahaan;• 2 (dua) lembar pasfoto (3x4 cm) penanggung jawab

perusahaan.

4. Untuk Pengecer/Toko Bebas Bea :• Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB);• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);• Surat izin toko bebas bea dari Menteri Keuangan.

5. Untuk Penjual Langsung Diminum (Hotel, Restoran, Bar, Pub, KlubMalam dan Tempat-tempat Tertentu) :• Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB);• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Izin Usaha

Tetap hotel atau restoran dari Menteri Negara Kebudayaan

70

dan Pariwisata atau Ketua Badan Koordinasi PenanamanModal;

• Rekomendasi dari Bupati/Walikotamadya Kepala DaerahTingkat II setempat;

• Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kotasetempat.

6. Untuk Penjual Langsung Diminum, Khusus Hotel Berbintang 3,4 dan5 serta Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selakat :• Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB);• Surat Izin Tetap Usaha hotel dan restoran.


SIUP-MB dikeluarkan dalam jangka waktu 5 hari kerja setelahisian Formulir Model I serta persyaratan dan kelengkapan dokumenditerima secara lengkap dan benar. Masa berlaku SIUP-MB adalahselama 3 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang untukjangka waktu 3 tahun berikutnya.

Biaya Pengurusan

Untuk pengurusan SIUP-MB tidak dikenakan biaya.


• Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk Importir,Distributor, Sub-Distributor Minuman Beralkohol.

• Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat untuk Pengecer, TokoBebas Bea (TBB) dan Penjual Langsung untuk Diminum.

71

Surat Tanda PendaftaranUsaha Waralaba (STPUW)

Pengertian

Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) adalah buktipendaftaran yang diperoleh penerima waralaba (franchisee) setelah yangbersangkutan mengajukan permohonan STPUW dan memenuhipersyaratan.

Waralaba (franchise) adalah perikatan dimana salah satu pihakdiberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan HakAtas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khasusaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkanpersyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangkapenyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.

Pemberi waralaba (franchisor) adalah badan usaha atau peroranganyang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan danatau menggunakan HAKI atau penemuan atau ciri khas usaha yangdimiliki pemberi waralaba.

Penerima waralaba (franchisee) adalah badan usaha atauperorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan ataumenggunakan HAKI atau penemuan atau ciri khas usaha yangdimiliki pemberi waralaba.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 259/MPP/Kep/7/1997tanggal 30 Juli 1997, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelak-sanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.


72


• Fotokopi perjanjian waralaba beserta keterangan tertulis;• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau izin usaha dari

departemen teknis lainnya.


STPUW dikeluarkan dalam waktu 5 hari kerja setelah formulirpendaftaran dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masaberlaku STPUW sesuai dengan masa berlaku perjanjian antarapemberi waralaba dan penerima waralaba atau perjanjian antarapenerima waralaba utama dan penerima waralaba lanjutan.

Biaya Pengurusan

Untuk pengurusan STPUW tidak dikenakan biaya.


• Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk penerimawaralaba dari pemberi waralaba luar negeri.

• Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat untuk penerimawaralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan yangberasal dari waralaba dalam dan luar negeri.

Izin Usaha Pasar Modern (IUPM)

Pengertian

Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah,swasta atau koperasi yang bentuknya berupa mal, supermarket,department store, dan shopping centre. Pengelolaannya dilaksanakansecara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamananberbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodalrelatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti. 73

Setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha PasarModern wajib memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) yangdiperlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasar Modern yang berada di Dati II di luar Ibukota PropinsiDaerah Tingkat I, baik yang sudah operasional sebelum terbitnyaSurat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangandan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 danNomor 57 Tahun 1997 maupun yang akan operasional (yang sudahselesai dibangun tapi belum operasional; yang sedang dalam prosespembangunan, dan yang baru memiliki izin prinsip dan belum mulaidibangun), sebelum terbitnya Keputusan Bersama dimaksud, wajibmemiliki IUPM.

Pasar Modern di Dati II di luar Ibukota Propinsi Daerah TingkatI yang akan dibangun setelah terbitnya Keputusan Bersama dimak-sud, hanya boleh dilaksanakan di Daerah Tingkat II yang lokasinyaakan ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, danharus sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalamRencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana DetailTata Ruang Wilayah Kota (RDTRWK).

Dasar Hukum

• Keputusan Bersama Menperindag dan Menteri Dalam NegeriNomor 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor 57 Tahun 1997,tanggal 12 Mei 1997, tentang Penataan dan Pembinaan Pasardan Pertokoan.

• Keputusan Menperindag Nomor 420/MPP/Kep/10/1997tanggal 31 Oktober 1997 tentang Pedoman Penataan danPembinaan Pasar dan Pertokoan.

• Keputusan Menperindag Nomor 107/MPP/Kep/2/1998tanggal 27 Februari 1998 tentang Ketentuan dan TatacaraPemberian Izin Usaha Pasar Modern.


74


• Surat izin prinsip dari Walikotamadya/Bupati KDH Tk.IIdilampiri RTRWK/RDTRWK;

• Surat izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);• Surat izin Undang-Undang Gangguan (HO);• Surat Izin Tempat Usaha (SITU);• Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);• Surat peruntukan lahan (HGB);• Akte pendirian perusahaan;• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);• Tanda Daftar Perusahaan (TDP);• Program Kemitraan;• Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi

ketentuan yang berlaku bagi Pasar Modern khususnya yangberkaitan dengan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional(GKUN);

• Upaya pemantauan lingkungan dan komponen lingkungan,Amdal Sosek, Kajian Aspek Sosial Budaya;

• Surat Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat;• Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;• Saran dan pendapat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah;• Saran dan pendapat Menteri Dalam Negeri.


IUPM dikeluarkan dalam waktu kurang lebih 5 hari kerja setelahsurat permintaan IUPM dan persyaratannya diterima secara lengkapdan benar. IUPM diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasiPasar Modern yang bersangkutan dan berlaku selama perusahaanyang bersangkutan menjalankan kegiatan Usaha Pasar Modern.Perusahaan Pasar Modern yang melakukan pemindahan tempatkedudukan/lokasi wajib memperoleh IUPM baru.

75

Biaya Pengurusan

Pengurusan IUPM tidak dikenakan biaya.


• Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Izin Usaha PerwakilanPerusahaan Perdagangan Asing (IP3A)

Pengertian

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (P3A) adalah WargaNegara Indonesia atau Warga Negara Asing yang ditunjuk olehperusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negerisebagai perwakilannya di Indonesia.

Kantor Pusat dan Kantor Cabang Perwakilan PerusahaanPerdagangan Asing wajib memiliki Izin Usaha Perwakilan PerusahaanPerdagangan Asing yang dikeluarkan oleh Direktur JenderalPerdagangan Dalam Negeri.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 402/MPP/Kep/11/1997tanggal 3 Nopember 1997, tentang Ketentuan Perizinan UsahaPerwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.


1. Untuk Persetujuan Sementara P3A :• Surat permohonan (Letter of Intent) dari perusahaan

perdagangan asing bersangkutan;• Surat penunjukan (Letter of Appoinment);76

• Letter of Statement;• Letter of Referrence dari KBRI/Atase Perdagangan;• Rencana Kerja Kantor Perwakilan atau Kantor Cabang

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;• Surat Model TA-00 dari Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (khusus untuk perorangan WNA);• Daftar isian permohonan;• Curriculum vitae;• Ijazah terakhir;• Fotokopi paspor.

Catatan : Letter of Intent, Letter of Appointment dan Letter of Statementdiketahui oleh Public Notary dan Perwakilan RI di negara yangbersangkutan.

2. Untuk Surat Izin Usaha P3A Tetap :• Surat keterangan domisili perusahaan;• Surat keterangan tentang ruang kantor dari Kepala Dinas

Tingkat Propinsi setempat;• Surat keterangan fiskal dari instansi pajak (Badan dan

Orang Asing);• Izin kerja tenaga asing;• Izin tinggal sementara;• Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);• 2 (dua) lembar pasfoto Kepala Perwakilan (4x6cm);• Membayar uang jaminan (sekali saja) bagi Kepala Kantor

Pusat dan Kepala Kantor Cabang, sebesar Rp. 5.000.000,-untuk WNA, dan Rp. 1.000.000,- untuk WNI.

3. Untuk perpanjangan/pergantian Kepala Perwakilan :• persyaratan untuk perpanjangan izin adalah sama dan

sesuai dengan ketentuan di atas, ditambah dengan fotokopiSurat Izin Usaha P3A yang lama, beserta laporan kegiatantermasuk tenaga kerjanya.;

• persyaratan untuk pergantian Kepala Perwakilan adalahsama dan sesuai dengan ketentuan di atas, ditambah hibahuang jaminan dan surat penunjukan Kepala Perwakilanyang baru. 77

4. Penutupan Kantor P3A :• Surat permohonan;• Surat pernyataan penutupan dari Kantor Pusat;• Asli Surat Izin usaha P3A;• Fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing baik sebagai Kepala

Perwakilan maupun sebagai Asisten Perwakilan;• Surat pernyataan dari Kepala Perwakilan yang menyatakan

tidak ada hutang piutang dengan pihak lain;• Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);• Fotokopi bukti uang jaminan perusahaan.


Persetujuan Sementara P3A dikeluarkan dalam waktu 2 minggusetelah surat permohonan diterima secara lengkap dan benar. Masaberlaku Persetujuan Sementara P3A adalah selama 3 bulan sejaktanggal dikeluarkannya.

Surat Izin Usaha P3A Tetap dikeluarkan dalam waktu 2 minggusetelah surat permohonan diterima secara lengkap dan benar. Masaberlaku Surat Izin Usaha P3A Tetap adalah sesuai dengan masaberlaku Letter of Appointment apabila persyaratan lengkapdipenuhi.

Perpanjangan/Pergantian Kepala Perwakilan dikeluarkan dalamwaktu 2 minggu setelah permohonan diterima. Penutupan KantorP3A dikeluarkan dalam waktu 2 minggu setelah permohonanditerima. Sedangkan uang jaminan dikembalikan sebesar nilainominal uang jaminan yang disetor.

Biaya Pengurusan

Pengurusan perizinan P3A tidak dikenakan biaya.


• Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.78

Tanda Pendaftaran Gudang

Pengertian

Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup,dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untukdapat dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barangperniagaan.

Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yangdilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melaluipemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untukmendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.

Setiap gudang wajib didaftarkan dengan mengajukan permintaanuntuk penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG).

Dikecualikan dari kewajiban pendaftaran adalah : gudangpelabuhan yang dikuasai oleh pengusaha pelabuhan, gudangKawasan Berikat, dan gudang yang melekat dengan usahaindustrinya.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan.• Keputusan Menperindag Nomor 105/MPP/Kep/2/1998

tanggal 27 Februari 1998 tentang Penataan dan PembinaanPergudangan.

• Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam negeriDepperindag Nomor 1618/DJPDN/IV/1998 tanggal 14 April1998 perihal Prosedur Penataan dan Pembinaan Pergudangan.


• Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);• Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 79

• Fotokopi KTP pengusaha/pemilik perusahaan;• Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);• Fotokopi perjanjian pemakaian/penguasaan gudang dengan

pemilik gudang (apabila menyewa gudang);• Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gudang;• Fotokopi peta/denah gudang.

Waktu Pengurusan dan masa Berlaku

Gudang yang sudah terdaftar diberikan Tanda Daftar Gudang(TDG) yang diterbitkan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejakpermohonan beserta persyaratannya diterima secara lengkap danbenar. Masa berlaku TDG adalah selama kegiatan pergudangan yangbersangkutan berlangsung.

Biaya Pengurusan

Pengurusan TDG tidak dikenakan biaya.


• Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.

Surat Pengakuan Keagenan Tunggal

Pengertian

Keagenan adalah hubungan hukum antara prinsipal dan suatuperusahaan nasional dalam penunjukan untuk melakukanperakitan/pembuatan/manufaktur serta penjualan/distribusibarang-barang modal dan barang-barang industri tertentu.

Prinsipal adalah perusahaan induk di luar negeri atau di dalamnegeri yang membuat barang-barang modal dan barang-barangindustri tertentu dengan merek (trade mark/brand) milik sendiri,

80

atau perusahaan atas dasar kuasa penuh dari perusahaan induk,dan memiliki hak dan wewenang penuh untuk memberikankeagenan pada agen di Indonesia sesuai dengan peraturan perusahaaninduk tersebut.

Perusahaan Agen Tunggal adalah perusahaan nasional yang olehprinsipal luar negeri yang memproduksi barang dengan merektertentu atau prinsipal pemegang merek tertentu ditunjuk sebagaisatu-satunya perusahaan untuk mengimpor, mempromosikan,mendistribusikan dan melaksanakan pelayanan purna jual barangyang dimaksud ke seluruh wilayah Indonesia untuk suatu jangkawaktu tertentu.

Pengakuan Keagenan Tunggal adalah suatu pengakuan yangdiberikan oleh Menteri kepada perusahaan nasional sebagai AgenTunggal yang di dalamnya melekat hak dan kewajiban tertentu atasdasar kerjasama yang disepakati bersama antara PerusahaanNasional dengan Pihak Prinsipal di luar negeri.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperin Nomor 295/M/SK/7/1982 tanggal7 Juli 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Keagenan Tunggal.

• Keputusan Menperin Nomor 428/M/SK/12/1987 tanggal23 Desember 1987 tentang Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan Pengakuan dan Pengurangan Pengakuan KeagenanTunggal Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Besar sertaKeagenan Tunggal Alat-alat Elektronika dan Alat-alat Listrikuntuk Rumah Tangga.


• Akte pendirian perusahaan;• Angka Pengenal Importir (API);• Perjanjian Keagenan Tunggal dengan Prinsipal yang memenuhi

ketentuan Kepmenperin No. 295/M/SK/7/1982.• Bukti pemilikan/rencana pengadaan;• Fasilitas pelayanan purna jual. 81

Waktu Pengurusan dan masa Berlaku

Waktu pemrosesan sampai terbitnya Surat Pengakuan KeagenanTunggal adalah 2 minggu sejak persyaratan diterima dengan lengkapdan benar. Masa berlaku Surat Pengakuan Keagenan Tunggal adalah5 tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang 5 tahunberikutnya, bila mengajukan perpanjangan pada saat 6 bulansebelum masa berlakunya berakhir.

Biaya Pengurusan

Untuk penerbitan Pengakuan Keagenan Tunggal tidak dikenakanbiaya.


• Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika danAneka

Izin Usaha Sewa Beli (Hire Purchase)Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa

Pengertian

Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakanpenjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaranyang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barangyang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian,sementara hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjualkepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembelikepada penjual.

Jual Beli dengan Angsuran adalah jual beli barang dimana penjualmelaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasanpembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali82

angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikatdalam suatu perjanjian, sementara hak milik atas barang tersebutberalih dari penjual kepada pembeli pada saat harganya diserahkanoleh penjual kepada pembeli.

Barang-barang yang boleh disewa-belikan dan dijual-belikanadalah semua barang niaga tahan lama yang baru dan tidakmengalami perubahan teknis, baik berasal dari hasil produksi sendiriataupun hasil produksi/perakitan (assembling) lainnya di dalamnegeri, kecuali apabila produksi dalam negeri belum memungkinkanuntuk itu.

Kegiatan usaha Sewa Beli dan Jual Beli dengan Angsuran hanyadapat dilakukan oleh perusahaan perdagangan nasional. Modal/saham perusahaan seluruhnya harus dimiliki oleh WNI. Untukmelakukan kegiatan usaha Sewa Beli dan Jual Beli dengan Angsuran,perusahaan bersangkutan wajib memiliki izin usaha dari Menteriatau pejabat yang ditunjuk.

Dasar Hukum

• Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/Kp/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (HirePurchase), Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa (Renting)tanggal 1 Februari 1980.

• Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 418/Kp/IV/1984tanggal 4 April 1984 tentang Pencabutan Perizinan-perizinanPerdagangan Tertentu.



• Fotokopi SIUP Besar;• Akte notaris Pendirian PT;

83

• Bagan organisasi serta nama pimpinan dan tenaga teknis yangdisertai riwayat hidup masing-masing;

• Fotokopi surat keterangan WNI;• Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);• Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);• Referensi bank;• Neraca perusahaan yang disahkan oleh akuntan publik bagi

pemohon baru dan neraca perusahaan tahun terakhir yangdiaudit oleh akuntan publik yang terdaftar bagi pemohonperpanjangan;

• Surat keterangan lunas pajak;• Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);• Contoh surat perjanjian Sewa Beli (untuk pemohon baru);• Rencana kerja 5 tahun ke depan.


Masa berlaku Izin Usaha Sewa Beli dan Jual Beli dengan Angsuranadalah 5 tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

Biaya Pengurusan

Untuk penerbitan izin ini tidak dikenakan biaya.


• Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat.

Tanda Daftar OrganisasiUsaha Niaga/Asosiasi

Pengertian

Setiap Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi Nasional yang bergerakdi bidang perdagangan dan jasa; Organisasi Kerjasama Ekonomi

84

antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing; sertaPerwakilan Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi Asing diwajibkanmendaftar kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaanuntuk mendapatkan Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi.

Dasar Hukum

• Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 75/KP/I/1983tanggal 25 Januari 1983 tentang Wajib Daftar Organisasi UsahaNiaga/Asosiasi di Indonesia.

• Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar PelayananMinimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan


• Daftar isian permohonan;• Akte pendirian organisasi;• Anggaran Dasar organisasi;• Anggaran Rumah Tangga organisasi;• Susunan pengurus organisasi.


Waktu pemrosesan dan terbitnya Tanda Daftar adalah 5 harikerja setelah permohonan dan dokumen diterima secara lengkapdan benar. Masa berlakunya selama 3 (tiga) tahun sejak TandaPendaftaran diterbitkan.

Biaya Pengurusan

Pengurusan Tanda Daftar ini tidak dikenakan biaya.


• Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, DirektoratJenderal Perdagangan Dalam Negeri.

85

Rekomendasi Izin Kerja (RIK)Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang(TKWNAP) Khusus untuk Kantor Perwakilan

Perusahaan Perdagangan Asing

Pengertian

Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) adalahtenaga kerja asing pemegang visa yang akan dipekerjakan di wilayahRepublik Indonesia.

Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang(IKTA) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk kepada pemohon untukmempekerjakan TKWNAP di Indonesia dengan menerima upah atautidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu.

Khusus untuk TKWNAP yang dipekerjakan di KantorPerwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, terlebih dahulu harusmeminta Rekomendasi Izin Kerja (RIK) ke Departemen Perindustriandan Perdagangan.

Dasar Hukum

• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1990tanggal 14 Juni 1990 tentang Pemberian Izin MempekerjakanTenaga Kerja Warga Negara Asing (WNA) Pendatang.

• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-416/MEN/1990 tanggal 2 Agustus 1990 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1990tanggal 14 Juni 1990 tentang Pemberian Izin MempekerjakanTenaga Kerja Warga Negara Asing (WNA) Pendatang.

•� Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-208/MEN/1992 tanggal 13 Juni 1992 tentang Prosedur Pemberian IzinMempekerjakan Tenaga Kerja WNA Pendatang dan86

Pelimpahan Wewenang kepada Kepala Kantor WilayahDepartemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor WilayahDepparpostel, Direksi PT (Persero) Kawasan BerikatNusantara, Direksi PT (Persero) Pengelola Kawasan BerikatIndonesia, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman ModalDaerah.


• Daftar isian permohonan;• Surat Model TA-00 dari Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;• Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

(P3A);• Letter of Appointment atas P3A;• Curriculum vitae TKWNAP;• Fotokopi paspor TKWNAP;• Tanda Daftar Perusahaan (TDP).


Waktu pemrosesan dan terbitnya Rekomendasi Izin Kerja (RIK)adalah 2 minggu setelah permohonan dan dokumen diterima secaralengkap dan benar.

Biaya Pengurusan

Untuk pengurusan rekomendasi ini tidak dipungut biaya.

Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi• Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

87

Angka Pengenal Importir Terbatas(API-T)

Pengertian

Suatu perusahaan dapat melakukan impor mesin-mesin, sukucadang, bahan/peralatan bangunan dan bahan baku/bahan penolongguna pemakaian dalam proses produksi sendiri. Untuk ituperusahaan bersangkutan harus memiliki Angka Pengenal ImporTerbatas (API-T).

Dasar Hukum

• Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/Kp/III/1978tanggal 9 Maret 1978 tentang Ketentuan Mengenai KegiatanPerdagangan Terbatas bagi Perusahaan Produksi Dalam NegeriDalam Rangka Penanaman Modal.

• Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 378/Kp/XI/1998tangal 21 Nopember 1988, tentang Penyederhanaan KetentuanMasa Berlaku Angka Pengenal Importir Terbatas.


• Surat dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat ;• Surat permohonan perusahaan kepada Kepala Dinas Tingkat

Propinsi setempat ;• Surat persetujuan Presiden/BKPM/Departemen Teknis (Izin

Usaha Tetap Dalam Rangka PMA/PMDN) ;• Laporan kegiatan perusahaan ;• Izin kerja tenaga kerja asing (bagi perusahaan yang meng-

gunakan TKA) ;• Perubahan/penambahan susunan pengurus perusahaan ;• Jabatan Direktur Utama/Direktur perusahaan harus tercantum dalam Akta Notaris ;

88

• Jabatan Manajer (sebagai pemohon) harus dengan surat kuasa/penunjukan dari Direktur Utama/Direktur yang disahkan olehnotaris ;

• Keterangan domisili (bagi perusahaan yang pindah alamat) ;• APIT lama (bila ada) ;• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) ;• Contoh tandatangan.


Lama pengurusan dan terbitnya API-T adalah 2 minggu setelahpermohonan lengkap dan benar diterima. Masa berlaku API-T adalahselama perusahaan bersangkutan masih menjalankan kegiatanproduksi.

Biaya Pengurusan

Pengurusan APIT tidak dikenakan biaya.



Surat Tanda Pendaftaran Keagenan

Pengertian

Pendaftaran Keagenan ini dimaksudkan hanya untuk Agen Tunggalyang akan memasok/mengikuti tender atau penunjukan langsungbarang spesifik untuk proyek-proyek pemerintah. Sedangkan untukagen yang memasok proyek swasta dan pasaran umum tidakdiperlukan pendaftaran.

89

Dasar Hukum

• Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tanggal 22 Maret 1994 (yangtelah beberapa kali diperbaharui), tentang Pelaksanaan Ang-garan Pendapatan dan Belanja Negara, terakhir dengan KeppresNomor 6 Tahun 1999 tanggal 11 Januari 1999 tentang Peru-bahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tanggal 22 Maret1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah, Terakhirdengan Keppres Nomor 8 Tahun 1997.



• Fotokopi akte notaris perusahaan dan SIUP/TDP ;• Fotokopi Surat Perjanjian/Penunjukan Keagenan ;• Brosur/leaflet asli.


Lama pengurusan dan terbitnya Surat Tanda Pendaftaran Keagenanadalah sekitar 3 hari kerja. Masa berlakunya adalah berdasarkanperjanjian/penunjukan, namun untuk melindungi PerusahaanNasional diterbitkan Instruksi Dirjen Perdagangan Dalam NegeriNomor 01/DAGRI/I/SN/II/1985 yang diperbaharui denganNomor 01/DAGRI/I/SN/II/1996 yang isinya antara lain sebagaiberikut :• Perjanjian yang dilegalisasi Atase Depperindag/Perwakilan RI

dan Public Notary di negara prinsipal : maksimum 5 tahun;• Perjanjian yang belum dilegalisasi : maksimum 2 tahun;• Penunjukan yang dilegalisasi : maksimum 2 tahun;• Penunjukan yang belum dilegalisasi : maksimum 1 tahun.

Untuk perpanjangan berikutnya dapat dilakukan bila suratpenunjukan atau surat perjanjian telah dilegalisasi secara lengkapoleh Notary Public dan Perwakilan RI di negara prinsipal.90

(Perjanjian/penunjukan Agen Tunggal dapat dilakukan olehPrinsipal Induk, Prinsipal Suplier; atau Representative).

Biaya Pengurusan

Pengurusan surat Tanda Pendaftaran Keagenan ini tidakdikenakan biaya.



• Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.

Ketentuan Penyampaian LaporanKeuangan Tahunan Perusahaan (LKTP)

Pengertian

Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) adalah laporankeuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atauInstansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memilikikewenangan menerbitkan laporan akuntan berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku.

Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan(STP-LKTP), adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang ber-sangkutan telah menyampaikan LKTP secara lengkap dan benar.

Dasar Hukum

• UU Nomor 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentangWajib Daftar Perusahaan (WDP).

• PP Nomor 24 Tahun 1998 tanggal 14 Februari 1998 tentangInformasi Keuangan Tahunan Perusahaan jo. PP Nomor 64Tahun 1999 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan. 91

• Keputusan Menperindag Nomor 121/MPP/Kep/2/2002tanggal 25 Februari 2002 tentang Ketentuan PenyampaianLKTP.


Setiap perusahaan yang berstatus kantor pusat, berkedudukandan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah RI, diwajibkanmenyampaikan LKTP kepada Direktur Bina Usaha dan PendaftaranPerusahaan, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.

Perusahaan yang wajib mendaftarkan LKTP adalah perusahaanyang berbentuk :

a. Perseroan yang memenuhi salah satu kriteria :1. Merupakan Perseroan Terbuka (PT. Tbk) ;2. Memiliki bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan

dana masyarakat ;3. Mengeluarkan surat pengakuan hutang;4. Memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit

Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); atau5. Merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya

diwajibkan oleh bank untuk diaudit.

b. Perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di- wilayah negaraRI menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sertaberwenang untuk mengadakan perjanjian ;

c. Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) danPerusahaan Daerah.

LKTP yang disampaikan wajib diaudit oleh :a. Akuntan publik ; ataub. Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki

kewenangan menerbitkan laporan akuntan khusus untukPersero, Perum dan Perusahaan Daerah.

92

LKTP yang wajib disampaikan meliputi :a. Neraca ;b. Laporan Laba-Rugi ;c. Laporan perusahaan ekuitas ;d. Laporan arus kas ; dane. Catatan atas Laporan Keuangan yang antara lain mengung-

kapkan utang piutang, termasuk kredit bank dan investasiperusahaan dalam bentuk penyertaan langsung ke perusahaanlain.

Bentuk dan susunan LKTP dibuat sesuai dengan ketentuanPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku ;

Penyampaian LKTP dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir.

Penyampaian LKTP dilakukan dengan cara menyerahkan :- File LKTP dalam bentuk Portable Document Format dan- File profil perusahaan dalam bentuk format khusus

program aplikasi profil LKTP.


STP-LKTP diterbitkan oleh Direktur Bina Usaha danPendaftaran Perusahaan selambat-lambatnya selama 7 hari kerja,terhitung sejak tanggal diterimanya berkas LKTP secara lengkapdan benar.

Biaya Pengurusan

Penyampaian LKTP tidak dikenakan biaya.

Pejabat yang Mengeluarkan STP-LKTP

• Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, DirekturJenderal Perdagangan Dalam Negeri.

93

Surat Izin UsahaPerusahaan Jasa Penilaian

Pengertian

Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian (SIUPP) adalah suratizin usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha di bidang jasapenilaian dan jasa-jasa konsultasi lainnya yang terkait, dalam artiseluas-luasnya yang berlandaskan keahlian yang bersifat inter disiplinilmu.

Ruang lingkup Kegiatan Usaha Jasa Penilaian, meliputi :1. Penilaian untuk menentukan nilai ekonomis terhadap harta

benda berwujud maupun yang tidak berwujud, yaitu PenilaianAktiva Tetap (Fixed Assets Valuation) dan Penilaian Usaha(Business Valuation, termasuk good will, trade mark dan hakpaten);

2. Penilaian Proyek (Project Appraisal);3. Penilaian Kelayakan Teknis (Technical Appraisal);4. Penilaian dan Konsultasi Pengembangan (Development

Consultancy) termasuk Studi Kelayakan Proyek (ProjectFeasibility Study);

5. Penilaian dan Pengawasan Proyek (Project Monitoring);6. Penilaian dan Konsultasi Investasi (Investment Arrager and

Advisory Services);7. Penilaian dan Teknologi Informasi di bidang Properti (Property

Information System);8. Penilaian Konsultasi Properti (Property Consultancy) termasuk

kegiatan Konsultasi Keuangan Properti (Financial PropertyServices);

9. Pengelolaan Harta Benda (Property Management).

94

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 594/MPP/Kep/VIII/2002tanggal 16 Agustus 2002 tentang Ketentuan Perizinan UsahaJasa Penilaian.

Setiap perusahaan yang melakukan Kegiatan Usaha JasaPenilaian, wajib memiliki SIUPP, harus berbadan hukum Indonesiadalam bentuk Perseroan Terbatas, dan menjadi anggota asosiasiserta harus memenuhi persyaratan :

1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang direksi perusahaan harusseorang Penilai Berizin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Penilai yang memiliki kualifikasiAnggota Biasa (B) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Memiliki modal dasar perusahaan sekurang-kurangnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), di luar tanah danbangunan;

3. Memiliki inventaris perusahaan, baik untuk peralatan kantormaupun peralatan operasional/teknis yang diperlukan sesuaidengan lingkup Kegiatan Usaha Jasa Penilaian;

4. Memiliki rekening bank atas nama perusahaan yangbersangkutan;

5. Memiliki neraca awal bagi perusahaan yang baru dan atauneraca perusahaan yang disahkan oleh akuntan publik bagiperusahaan lama;

6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;7. Memiliki kantor tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan

domisili perusahaan daerah setempat atau pengelola gedungperkantoran.


Perusahaan Jasa Penilaian yang ingin memperoleh SIUPP harusmengajukan permohonan kepada Menperindag melalui Direktur

95

Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Ditjen Perdagangan DalamNegeri, dengan mengisi formulir Surat Permintaan SIUPP (SP-SIUPP) model A dan wajib melengkapi dokumen, sebagai berikut :• Salinan/fotokopi akta notaris tentang pendirian Perusahaan

Jasa Penilaian;• Fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum (PT) dari

instansi berwenang atau fotokopi data akta pendirian perseroandan bukti setor biaya administrasi pembayaran prosespengesahan badan hukum (PT);

• Pasfoto dan fotokopi KTP Direktur Utama/penanggung jawabperusahaan;

• Skema organisasi dan nama Direksi Perusahaan serta DaftarTenaga Penilai dan Tenaga Ahli tetap yang dimiliki perusahaan;

• Daftar inventaris perusahaan;• Daftar nomor rekening bank;• Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);• Surat keterangan domisili perusahaan.

Perusahaan Jasa Penilaian yang telah memperoleh SIUPP dapatmempekerjakan tenaga ahli/penilai warga negara asing pendatang,yang memiliki sertifikat dari asosiasi sejenis di negara asal dengandiketahui oleh Asosiasi di Indonesia, sebagai penasehat teknis(technical advisor).

Tenaga ahli/penilai warga negara asing pendatang, tidakdiperkenankan menandatangani laporan penilaian dan atau perjanjiankerja di bidang penilaian dengan Perusahaan Jasa Penilaian lainnya,baik atas nama sendiri ataupun atas nama perusahaan.

Perusahaan Jasa Penilaian yang telah memperoleh SIUPP dapatmengadakan perjanjian kerjasama di bidang teknis Usaha JasaPenilaian dengan Perusahaan Jasa Penilaian asing dengan kewajibanmelaporkan perjanjian kerjasama yang diadakannya tersebut kepadaDirektur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, DitjenPerdagangan Dalam Negeri.

96


Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian diterbitkan dalamwaktu kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir permohonandan persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlakuSIUPP ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkandan dapat diperpanjang selama perusahaan yang bersangkutan masihaktif melakukan kegiatan usahanya.

Biaya Pengurusan

Pengurusan SIUPP tidak dikenakan biaya.



Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor

Pengertian

Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor adalah surat izin yang diterbitkan hanya untuk perusahaan nasional berbentuk PerseroanTerbatas dan atau Koperasi yang melakukan kegiatan di bidangusaha survey. Perusahaan surveyor harus memiliki minimum 3 orangtenaga ahli di bidang survey dan mempunyai alat perlengkapanteknis (laboratorium dan sebagainya).Dasar Hukum

• Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.476/Kp-/IX/1981 tanggal 7 September 1981 tentang KetentuanPerizinan Usaha Jasa Survey.

97


• Mengisi formulir permohonan ;• Akte notaris tentang pendirian perusahaan ;• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar ;• KTP/Bukti kewarganegaraan Indonesia para pemilik saham

dan anggota pengurus ;• Skema organisasi dan daftar pimpinan serta tenaga ahli berikut

riwayat hidup masing-masing, dengan dilengkapi suratketerangan seperlunya ;

• Daftar inventaris perusahaan, terutama alat perlengkapanteknis di bidang survey ;

• Kesanggupan menyediakan jaminan dalam bentuk depositobank sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)sebagai jaminan bonafiditas bagi penyelesaian klien dankemungkinan ganti rugi yang timbul sebagai akibat transaksikegiatan survey, atau dapat juga dilakukan dengan menutuppolis asuransi dengan pertanggungan sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap peristiwa ;

• Referensi bank ;• Neraca perusahaan tahun terakhir yang disahkan akuntan/

kantor administrasi yang terdaftar ;• Surat pelunasan pajak.


Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor dikeluarkan dalam waktukurang lebih 1 minggu setelah syarat dan formulir permohonanditerima secara lengkap dan benar. Surat izin ini berlaku selama 5(lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang.

Biaya Pengurusan


98


• Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, DirektoratJenderal Perdagangan Dalam negeri.

Surat Izin Tanda Pabrik(Ukuran, Takaran, Timbangan

dan Perlengkapannya)

Pengertian

Surat Izin Tanda Pabrik (ITP) adalah izin berupa tanda yangdikeluarkan oleh Depperindag terhadap UTTP (Ukuran, Takaran,Timbangan, dan Perlengkapannya) produk dalam negeri yang telahmemenuhi persyaratan sesuai dengan prototipe yang diproduksi.

Setiap perusahaan pembuat UTTP wajib memperoleh IzinTanda Pabrik (ITP) yang diterbitkan oleh Direktur Metrologi,Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. ITP diberikan dalamrangka pembinaan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.

Terdapat 3 jenis ITP yaitu : ITP Percobaan, ITP Definitif danITP Perpanjangan. Sebelum mendapat ITP Definitif, perusahaan yangbersangkutan wajib memperoleh ITP Percobaan terlebih dahulu.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tanggal 2 Februari 1981tentang Metrologi Legal (pasal 17).

• Keputusan Menperindag Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tanggal3 Februari 1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian jo.Nomor 251/MPP/Kep/6/1999.

99


1. ITP Percobaan :• Rekaman daftar peralatan teknis yang memadai dan tenaga

terampil ;• Prototipe/contoh UTTP ;• Contoh merk pabrik ;• SIUP dan IUI/TDI ;• Laporan pemeriksaan teknis UTTP oleh pegawai yang ber-

hak pada Kepala Dinas Tingkat Propinsi / Kepala DinasTingkat Kabupaten/Kota setempat.

2. ITP Definitif :• Persyaratan dan dokumen sama dengan ITP Percobaan, dan

disertai rekomendasi dari Kepala Dinas Tk. Propinsi /Kepala Dinas Tk. Kabupaten/Kota setempat.

3. ITP Perpanjangan :• Persyaratan dan dokumen sama dengan ITP Definitif dan

ITP Percobaan.


1. ITP PercobaanDiperlukan waktu penelitian/pengujian yang lamanyatergantung dari jenis tingkat ketelitian dan kapasitas UTTPyang diteliti. Waktu proses keluarnya ITP Percobaan berkisarantara 5 sampai dengan 15 hari kerja. Masa berlaku ITP iniadalah 1 tahun.

2. ITP DefinitifWaktu proses keluarnya ITP Definitif adalah 5 hari kerja. ITPDefinitif ini berlaku selama 5 tahun.

3. ITP PerpanjanganWaktu proses adalah selama 5 hari kerja. Masa berlaku ITPPerpanjangan ini adalah selama 5 tahun.

100

Biaya Pengurusan

Pengurusan ITP tidak dikenakan biaya.


• ITP Percobaan dan ITP Definitif : Direktur Metrologi, DirektoratJenderal Perdagangan Dalam Negeri.

• ITP Perpanjangan : Kepala Dinas Tingkat Propinsi/Kepala DinasTingkat Kabupaten/Kota setempat.

Izin Tipe (IT) UTTP Asal Impor

Pengertian

Izin Tipe (IT) Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya(UTTP) Asal Impor adalah izin yang dikeluarkan oleh Menperindagterhadap UTTP yang telah memenuhi persyaratan untuk dimasukkandari luar negeri yang akan digunakan di wilayah Indonesia.

Setiap UTTP yang masuk pertama kali dan akan digunakandi wilayah RI wajib memperoleh Izin Tipe. Importir yang akanmemasukkan UTTP dengan model/tipe baru wajib menyerahkansatu contoh UTTP untuk diadakan penelitian dan pengujianpendahuluan. Sedangkan terhadap UTTP yang terlanjur masuksebelum memperoleh Izin Tipe harus dilakukan penelitian danpengujian pendahuluan oleh pegawai yang berhak di bidangmetrologi (Seksi Metrologi) pada Dinas Tingkat Propinsi atau DinasTingkat Kabupaten/Kota setempat. Terhadap UTTP yang sudahdikeluarkan Izin Tipe-nya, untuk impor selanjutnya tidak diperlukanizin lagi.

101

Dasar Hukum


• Keputusan Menperindag Nomor 61/MPP/Kep/2/1998tanggal 3 Februari 1998 tentang Penyelenggaraan Kemetro-logian jo. Nomor 251/MPP/Kep/6/1999.


• Proforma invoice UTTP ;• Leaflet/brosur UTTP ;• Contoh UTTP ;• Laporan hasil penelitian teknis UTTP oleh pegawai yang

berhak.


Untuk menerbitkan Izin Tipe UTTP Asal Impor diperlukanwaktu penelitian/pengujian yang lamanya tergantung dari jenis,tingkat ketelitian dan kapasitas UTTP yang diteliti. Lamanya pro-ses adalah minimal 7 hari kerja dan maksimal 30 hari kerja. Masaberlaku Izin Tipe ini adalah untuk selamanya.

Biaya pengurusan

Pengurusan Izin Tipe ini tidak dikenakan biaya.


• Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perdagangan DalamNegeri.

102

Izin Reparasi UTTP

Pengertian

Izin Reparasi UTTP adalah izin yang dikeluarkan oleh Menper-indag terhadap pengusaha yang memenuhi persyaratan untuk dapatmelakukan kegiatan reparasi/pelayanan purna jual UTTP. IzinReparasi diberikan dalam rangka pembinaan terhadap usaha jasareparasi/purna jual UTTP.

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha reparasi UTTPharus memiliki tenaga terampil beserta peralatan teknis yangmemadai.

Dasar Hukum


• Keputusan Menperindag Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tanggal3 Februari 1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian.


• Dokumen tentang tenaga terampil yang dimiliki (daftar tenagaterampil, riwayat hidup, tanda lulus ujian dan sebagainya);

• Laporan/daftar peralatan teknis reparasi yang dimiliki.


Lama penyelesaian proses Izin Reparasi UTTP adalah selama 7(tujuh) hari kerja. Izin ini berlaku untuk selamanya.

Biaya Pengurusan

Pengurusan izin ini tidak dikenakan biaya.103



Pengakuan dan PersetujuanEkspor Maniok (Ubi Kayu)

1. Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Maniok (Ubi Kayu)

Pengertian

Maniok adalah ubi kayu (cassava) dalam bentuk diiris dandikeringkan, pelet dan lain-lain. Pengakuan sebagai eksportir inihanya berlaku khusus untuk ekspor ke Uni Eropa.

Ekspor Maniok ke negara-negara Uni Eropa (UE) hanyadapat dilaksanakan oleh Eksportir Terdaftar Maniok (ETM).Perdagangan ekspor maniok dari Indonesia ke negara-negaraUni Eropa (UE) dibatasi melalui kuota impor berdasarkan suatuPerjanjian Bilateral.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 516/MPP/Kep/11/1998tanggal 5 Nopember 1998 tentang Ketentuan EksporManiok.

• Keputusan Menperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umumdi Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah BeberapaKali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor575/MPP/Kep/VIII/2002.

104


• SIUP/Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga NonDepartemen berdasarkan peraturan perundangan yangberlaku ;

• Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


Surat Pengakuan dikeluarkan setelah mendapat rekomen-dasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat. Masaberlaku izin adalah selama eksportir melaksanakan eksporsesuai dengan persyaratan.

Biaya Pengurusan

Pengurusan surat pengakuan ini tidak dikenakan biaya.


• Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsisetempat.

• Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

2. Surat Pelaksanaan Ekspor Maniok (SPEM)

Pengertian

Surat Pelaksanaan Ekspor Maniok (SPEM) adalah suratpersetujuan kuota ekspor maniok ke negara Uni Eropa (UE).SPEM ini merupakan dokumen pelengkap untuk melaksanakanekspor maniok.

105

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 516/MPP/Kep/11/1998 tanggal 5 Nopember 1998 tentang Ketentuan EksporManiok (Ubi Kayu).



Mengajukan permohonan dengan melampirkan kontrakatau L/C.


Masa berlaku SPEM adalah 30 hari kerja sejak penerbitanSPEM, dan atas permintaan pembeli, batas pengapalan dapatdiperpanjang.

Biaya Pengurusan

Pengurusan SPEM tidak dikenakan biaya.



• Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan,Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

106

3. Sertifikat Ekspor (Export Certificate)

Pengertian

Sertifikat Ekspor (Export Certificate) adalah surat keteranganekspor maniok yang diterbitkan oleh Kepala Dinas TingkatPropinsi setempat berdasarkan SPEM untuk keperluan pembelisesuai dengan ketentuan impor maniok yang berlaku di negaraUni Eropa. Sertifikat Ekspor merupakan dokumen pelengkapuntuk melaksanakan ekspor maniok.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 516/MPP/Kep/11/1998tanggal 5 Nopember 1998 tentang Ketentuan EksporManiok.

• Keputusan Menperindag 558/MPP/Kep/VIII/1998tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum diBidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa KaliTerakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor575/MPP/Kep/5/2002.


Menyampaikan Surat Pelaksanaan Ekspor Maniok (SPEM).


Sertifikat Ekspor ini diterbitkan 1 hari setelah persyaratanlengkap dan benar diterima. Masa berlakunya adalah selama 6bulan sejak tanggal penerbitan.

Biaya Pengurusan

Pengurusan Sertifikat Ekspor tidak dikenakan biaya.

107



• Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Pengakuan dan Persetujuan Ekspor Kopi

1. Pengakuan sebagai Eksportir Kopi

Pengertian

Ekspor kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yangtelah memperoleh Pengakuan sebagai Eksportir Kopi oleh DirekturJenderal Perdagangan Luar Negeri. Pelaksanaan ekspor kopiharus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)dan dilindungi dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Form – ICOsebagai dokumen pelengkap.

Dasar Hukum


• Keputusan Menperindag Nomor Nomor 29/MPP/Kep/-1/1999 tanggal 22 Januari 1999 tentang KetentuanEkspor Kopi.


• SIUP atau TDUP atau Surat Izin Usaha dari DepartemenTeknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen ;

• Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;108

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;• Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi

setempat.


Masa berlaku pengakuan ini adalah sepanjang eksportirbersangkutan masih melaksanakan ekspor dan memenuhipersyaratan. Pengakuan ini tidak berlaku lagi apabila eksportiryang bersangkutan tidak melaksanakan ekspor selama 1 tahun.

Biaya Pengurusan

Pengurusan Izin/pengakuan ini tidak dikenakan biaya.


• Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan,Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

2. Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)

Pengertian

Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) adalah surat pelak-sanaan ekspor kopi ke seluruh negara tujuan yang dilaksanakanoleh eksportir kopi.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/1998tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum diBidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa KaliTerakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 575/MPP/Kep/VIII/2002.

• Keputusan Menperindag Nomor 29/MPP/Kep/1/1999tanggal 22 Januari 1999 tentang Ketentuan Ekspor Kopi. 109


Sudah membayar iuran Asosiasi Eksportir Kopi (AEKI).


Lamanya proses penerbitan SPEK adalah 3 hari setelah per-syaratan dipenuhi. Masa berlaku surat persetujuan ini adalahselama 30 hari sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang hanya 1 kali.

Biaya Pengurusan

Pengurusan SPEK tidak dikenakan biaya.



Persetujuan Ekspor Barangyang Diawasi Ekspornya

Pengertian

Barang yang Diawasi Ekspornya adalah barang yang ekspornyahanya dapat dilakukan dengan Persetujuan Menteri Perindustriandan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya diperbolehkan jika sudahmendapat rekomendasi dari Direktur Pembina Teknis yang ber-sangkutan di lingkungan Departemen Perindustrian danPerdagangan dan atau Instansi/Departemen lain yang terkait.

Yang termasuk Barang yang Diawasi Ekspornya adalah barang-barang yang tercantum pada Lampiran Keputusan MenperindagNomor 575/MPP/Kep/VIII/2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang

110

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor SebagaimanaTelah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan MenperindagNomor 443/MPP/Kep/5/2002.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang EksporSebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir denganKeputusan Menperindag Nomor 575/MPP/Kep/VIII/2002

• Keputusan Menperindag Nomor 441/MPP/Kep/5/2002tanggal 23 Mei 2002 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut.


• Memiliki Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)/Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha dari DepartemenTeknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku ;

• Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;• Mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar dari Direktur

Jenderal Perdagangan Luar Negeri ;• Rekomendasi ekspor dari Departemen/Instansi terkait sesuai

dengan jenis barang yang diekspor, yakni :- Binatang sejenis lembu : rekomendasi dari Ditjen

Peternakan, Departemen Pertanian;- Ikan dalam keadaan hidup : rekomendasi dari Ditjen

Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan ;- Inti Kelapa Sawit : rekomendasi dari Ditjen Perkebunan,

Departemen Kehutanan ;- Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang tidak dilindungi

yang termasuk dalam Appendix II (CITES) : rekomendasidari Ditjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam,Departemen Kehutanan ;

- Minyak dan Gas Bumi : rekomendasi dari DirekturPengolahan dan Pemasaran, Ditjen Migas, DepartemenPertambangan dan Energi; 111

- Pupuk dan Kulit Buaya : rekomendasi dari Ditjen IndustriKimia, Agro dan Hasil Hutan, Depperindag;

- Emas, Perak, Limbah dan Skrap : rekomendasi dari DitjenIndustri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Depperindag.

- Pasir laut : rekomendasi dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setempat.


Persetujuan Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya dikeluarkandalam waktu 2 sampai dengan 5 hari kerja setelah semua persyaratandipenuhi secara lengkap dan benar.

Masa berlaku persetujuan untuk masing-masing barang yangdiawasi ekspornya adalah sebagai berikut :• Binatang sejenis lembu hidup (HS 0102.10.000, 0102.90.110,

0102.90.190 ; Ex 0102.90.900) : antara 1-2 bulan sesuai denganrekomendasi dari Ditjen Peternakan.

• Ikan dalam keadaan hidup :- Anak ikan Napoleon Wrasse (HS Ex 0301.10.100) : 3 bulan;- Ikan Napoleon Wrasse (Hs ex 0301.10.910) : 6 bulan;- Benih Ikan Bandeng/Nener (HS ex 0301.91.100) : 3 bulan;

• Inti Kelapa Sawit (HS Ex 1207.10.000) : 3 bulan.• Minyak dan Gas Bumi (HS 2709, 2710, 2711, 2712, 2713) : 3 bulan.• Pupuk Urea (HS 3102.10.000) : 3 bulan.• Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue (HS 4103.20.000) : 6 bulan.• Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang tidak dilindungi yang

termasuk dalam Appendix II CITES ; Dalam keadaan hidup, mati,bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupundalam bentuk barang-barang yang dibuat dari padanya (HS0106.00.991 dan 0106.00.999) : 6 bulan.

• Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalambentuk lainnya (HS 7106.10.000, 7106.91.000, 7106.92.000) :6 bulan dan dapat diperpanjang 1 tahun.

• Emas bukan Tempa atau dalam bentuk bubuk (HS 7108.11.000,7108.12.100, 7108.12.900) : 6 bulan dan dapat diperpanjang 1 tahun.

112

• Limbah dan Skrap Fero, Ingot Hasil Peleburan Skrap Besi atauBaja, khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam (HS 7204.10.000,7204.29.000, 7204.30.000, 7204.41.000, 7204.49.000) : 6 bulandan dapat diperpanjang 1 tahun.

• Limbah dan Skrap dari Baja Stainless (HS 7204.21.000), Tembaga(HS 7404.00.000), Kuningan (HS Ex 7407.21.000) Aluminium(HS 7602.00.000) : 6 bulan dan dapat di perpanjang 1 tahun.

• Pasir Laut (HS Ex 2505.90.000) : 3 bulan .

Biaya Pengurusan

Pengurusan persetujuan ini tidak dikenakan biaya.


• Direktur Ekspor Produk Industri atau Direktur Ekspor ProdukPertanian dan Pertambangan, Direktur Jenderal PerdaganganLuar Negeri.

Izin Ekspor Tekstil

1. Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil(ETTPT)

Pengertian

Yang dimaksud dengan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)adalah serat, benang, tekstil lembaran, pakaian jadi dan barangjadi lain terbuat dari tekstil yang termasuk dalam Buku TarifBea Masuk Indonesia dengan Pos Tarif HS Ex-42.02, 50.01s/d 63.10, Ex-64.05, Ex-65.01, Ex 65.02, Ex-65.03, Ex-65.04,Ex-65.05, Ex-70.19, Ex-94.04, Ex-96.12.

Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT) adalahperusahaan yang diizinkan mengekspor TPT Kuota olehDepartemen Perindustrian dan Perdagangan. 113

Kuota adalah batas volume maksimum Kategori atauGroup TPT yang diizinkan diekspor ke negara kuota.

Kuota terdiri dari Kuota Tetap (KT), Kuota Pertumbuhan (KPt),Kuota Sementara Murni (KSM), Kuota Fleksibilitas (KF), KuotaPinjaman (KP), dan Kuota Pergeseran Khusus (KSS).

Negara Kuota adalah negara pengimpor TPT yang berdasar-kan suatu Perjanjian Bilateral yang memberlakukan Kuota.

Tahun Kuota adalah dimulai dari 1 Januari sampai dengan31 Desember.

Negara Non Kuota adalah negara pengimpor TPT yangtidak memberlakukan Kuota.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 311/MPP/Kep/10/2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Ketentuan KuotaEkspor Tekstil dan Produk Tekstil.



1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);2. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) ;3. Realisasi ekspor sendiri TPT Non Kuota ;4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);5. Berita Acara pemeriksaan fisik kantor dan unit produksi

serta kapasitas produksi perusahaan yang ditandasahkanoleh pejabat IPSKET (Instansi Penerbit Surat KeteranganEkspor Tekstil dan Produk Tekstil) dimana perusahaanberdomisili.

114

Biaya Pengurusan

Pengurusan untuk mendapatkan pengakuan sebagai ETTPTtidak dikenakan biaya.


• Pengakuan ETTPT Perusahaan Kecil dan Koperasi(ETTPT-PKK) dilakukan oleh Pejabat IPSKET setempatbagi perusahaan yang telah memenuhi kriteria tertentu.

• Pengakuan ETTPT Perusahaan Menengah Besar(ETTPT-PMB) dilakukan oleh Direktur JenderalPerdagangan Luar Negeri.

2. Surat Keterangan Ekspor TPT (SKET)

Pengertian

Surat Keterangan Ekspor TPT (SKET) adalah dokumen penyertaTPT Kuota yang membuktikan bahwa TPT Kuota tersebutber asal dari Indonesia yang telah memenuhi Perjanjian Bilateral.

Dasar Hukum



Biaya Pengurusan

Pengurusan izin untuk menerbitkan Surat KeteranganEkspor TPT (SKET) tidak dikenakan biaya.

115


Instansi Penerbit Surat Keterangan Ekspor Tekstil dan ProdukTekstil (IPSKET) adalah instansi atau lembaga yang ditunjukoleh Menperindag untuk menerbitkan SKET, yaitu :• PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara.• Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.• Instansi atau Dinas pada daerah Propinsi dan atau DATI II

yang membidangi perindustrian dan perdagangan.• Instansi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menperindag.

3. K u o t a

Pengertian

a. Kuota Tetap (KT)- Kuota Tetap (KT) adalah jenis Kuota yang

dialokasikan setiap tahun yang bersumber dari KuotaDasar.

- Penitipan KT adalah, Kuota Tetap yang diserahkankepada Depperindag karena tidak dapat direalisasi-kan pada Tahun Kuota berjalan.

- Pengalihan Kuota Tetap adalah pemindahan KT darisatu ETTPT kepada ETTPT lainnya.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 311/MPP/Kep/10/-2001tanggal 30 Oktober 2001 tentang Ketentuan Kuota EksporTekstil dan Produk Tekstil.


116


1. ETTPT yang memiliki KT dan merealisasikan ekspornyapada Tahun Kuota berjalan dapat memperoleh alokasi KTsebesar KT yang direalisasikan untuk Tahun Kuotaberikutnya.

2. KT yang tidak direalisasikan ekspornya akan dikurangkandari alokasi KT tahun berikutnya sebesar KT yang tidakdirealisasikan.

3. ETTPT dapat mengalihkan KT miliknya kepada ETTPTlain secara langsung dan melaporkan kepada IPSKETsetempat untuk mendapat pengesahan.

Biaya Pengurusan

Pengurusan izin untuk memperoleh Kuota Tetap (KT) tidakdikenakan biaya.


Alokasi KT dilaksanakan oleh Dzirektur Jenderal Perda-gangan Luar Negeri dalam 2 (dua) tahap dan diumumkan me-lalui IPSKET setempat sebagai berikut :- Untuk KT Tahap I (sementara) diumumkan selambat-

lambatnya pada minggu ke-empat bulan Desember TahunKuota Berjalan.

- Untuk KT Tahap II (definitif) diumumkan selambat-lambatnya pada minggu ke-tiga bulan Januari Tahun Kuotaberikutnya.

b. Kuota Pertumbuhan (KPt)

Pengertian

Kuota Pertumbuhan (KPt) adalah Kuota Tambahan yang di-berikan oleh Negara Kuota setiap Tahun Kuota yang besarnyasesuai dengan Perjanjian Bilateral. 117

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 311/MPP/Kep/10/-2001tanggal 30 Oktober 2001 tentang Ketentuan Kuota EksporTekstil dan Produk Tekstil.



1. ETTPT Pengusaha Kecil dan Koperasi (ETTPT-PKK)dapat mengajukan permohonan KPt Tahun Kuotaberikutnya pada IPSKET setempat.

2. Sumber KPt untuk ETTPT-PKK berasal dariPertumbuhan Kuota Dasar sebesar 6%, kecuali kategoriyang pertumbuh-annya dibawah 6%.

3. Jumlah ETTPT yang berhak mendapat alokasi KPtditentukan setelah melalui seleksi oleh Tim PengkajianKelayakan ETTPT.

4. Kriteria untuk memperoleh KPt diatur sebagai berikut :- tidak pernah mengalihkan KPt yang diperoleh ;- orang atau badan usaha yang memiliki lebih dari satu

ETTPT, hanya dapat memperoleh KPt untuk salahsatu ETTPT;

- ETTPT yang pernah mendapatkan KPt tiga kali ataulebih, tidak memperoleh KPt pada tahun berikutnya ;

- ETTPT yang dapat mengajukan KPt, memiliki IzinUsaha Industri/TDI yang telah berlaku 1 (satu) tahunkeatas.

5. Permohonan KPt ditandatangi oleh Pemilik ETTPTdan jika bermitra dengan ETTPT lainnya harus dilengkapidengan surat Perjanjian Kerjasama.

118

Biaya Pengurusan

Pengurusan izin untuk memperoleh Kuota Pertumbuhan(KPt) tidak dikenakan biaya.


Jumlah dan Kategori atau Group TPT KPt diberikankepada masing-masing IPSKET secara global oleh DirekturJenderal Perdagangan Luar Negeri.

c. Kuota Sementara Murni (KSM)

Pengertian

Kuota Sementara Murni (KSM) adalah selisih antara KuotaDasar dengan alokasi KT Nasional.

Sumber KSM Nasional yang tersedia dihitung berdasarkanselisih antara Kuota Dasar dengan alokasi KT Nasional.

KSM dialokasikan secara proporsional kepada ETTPTberdasarkan Prestasi Realisasi (PR) masing-masing ETTPT.

ETTPT yang mempunyai Prestasi Realisasi paling sedikit90% dari Kewajiban Ekspor (KE) pada Tahun Kuotaberikutnya, jumlah KSM yang di-realisasikan dapat menjadiKT.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 311/MPP/Kep/10/-2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang KetentuanKuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil.


119

120


1. ETTPT yang memiliki unit produksi, baik yang memilikiKT ataupun yang tidak memiliki KT, dapat mengajukanpermohonan memperoleh KSM kepada Direktur EksporProduk Industri, Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

2. ETTPT produsen yang memiliki KT atau tidak memilikiKT yang melaksanakan ekspor TPT ke Negara NonKuota dapat mengajukan permohonan untuk memperolehKSM untuk kategori yang sama kepada Dirjen PerdaganganLuar Negeri, dalam hal ini Direktur Ekspor ProdukIndustri.

3. ETTPT yang mempunyai Prestasi Realisasi paling sedikit90% dari Kewajiban Ekspor (KE) pada Tahun Kuotaberikutnya, jumlah KSM yang direalisasikan dapat menjadi KT.

Biaya Pengurusan

Pengurusan izin untuk memperoleh Kuota Sementara Murni(KSM) tidak dikenakan biaya.


• Penetapan alokasi KSM untuk masing-masing ETTPT,ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan LuarNegeri melalui IPSKET setempat.

d. Kuota Fleksibilitas (KF)

Pengertian

Kuota Fleksibilitas (KF) adalah Kuota yang berasal dariKuota Tidak Terealisasi, Pergeseran, Pertukaran, PenitipanKT, Kuota Handicraft, Sisa KSM dan SWAP.

KF Global dialokasikan pada bulan Maret dan Juli,sedangkan KF Non Global dialokasikan setiap saat mulai bulanFebruari selama Kuota masih tersedia.

121

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 311/MPP/Kep/10/-2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang KetentuanKuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil.



1. ETTPT Produsen dapat memperoleh KF, dengan cara :- mengajukan permohonan kepada IPSKET

setempat bagi ETTPT-PKK ;- mengajukan permohonan kepada Direktur Ekspor

Produk Industri, Ditjen Perdagangan Luar Negeri bagiETTPT-PMB.

2. Sumber KF yang tersedia dialokasikan kepada ETTPT-PKK sebesar 60 % dan kepada ETTPT PengusahaMenengah dan Besar (PMB) sebesar 40%.

3. ETTPT yang mengalihkan 10 % atau lebih dari KT yangdimiliki tidak berhak memperoleh KF untuk kategoritersebut pada Tahun Kuota berjalan;

4. Jumlah dan Kategori atau Group TPT yang dapatdialokasikan sebagai KF untuk ETTPT-PKK, diberi-tahukan kepada masing-masing IPSKET oleh DirjenPerdagangan Luar Negeri;

5. Jumlah dan jenis kuota untuk masing-masing wilayahIPSKET dialokasikan secara global dan proporsionalsesuai dengan jumlah ETTPT-PKK oleh Dir jenPerdagangan Luar Negeri;

6. Masa berlaku KG Global adalah 4 (empat) bulan terhitungsejak tanggal dikeluarkan surat alokasi dan tidak dapatdiperpanjang, demikian juga masa berlaku KF Non Globaladalah 4 (empat) bulan.

Biaya Pengurusan

Pengurusan izin untuk memperoleh Kuota Fleksibilitas (KF)tidak dikenakan biaya.


• Penetapan alokasi KF untuk ETTPT-PKK dilaksanakanoleh IPSKET setempat.

• Penetapan alokasi KF Global untuk ETTPT-PMBdilaksanakan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri,dengan ketentuan :a. dalam hal KF yang dimohon lebih kecil dari KF yang

tersedia, maka KF dialokasikan kepada masing-masing perusahaan maksimal sesuai dengan yangdimohon;

b. dalam hal KF yang dimohon lebih besar dari KF yangtersedia, maka KF dialokasikan kepada masing-masing perusahaan secara proporsional berdasarkankapasitas produksi terpasang yang tercantum dalamizin industri yang bersangkutan.

e. Kuota Pinjaman (KP)

Pengertian

Kuota Pinjaman (KP) adalah Kuota yang dipinjam dariKuota Dasar Tahun pada tahun berikutnya yang digunakanpada tahun berjalan sesuai dengan Perjanjian Bilateral.

KP untuk ETTPT-PKK di wilayah IPSKET, dialokasikansecara global berdasarkan proporsi KT yang dimiliki ETTPT-PKK di masing-masing IPSKET oleh Direktur JenderalPerdagangan Luar Negeri

KP yang direalisasikan akan diperhitungkan pada TahunKuota berikutnya, kecuali jika tidak terjadi pengurangan KuotaDasar secara Nasional oleh Negara Kuota atau realisasi ekspornasional berada di bawah atau sama dengan Kuota Dasar.122

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 311/MPP/Kep/10/-2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Ketentuan KuotaEkspor Tekstil dan Produk Tekstil.



1. ETTPT Produsen dapat memperoleh Kuota Pinjaman,dengan cara :- mengajukan permohonan kepada IPSKET setempat

bagi ETTPT-PKK ;- mengajukan permohonan kepada Direktur Ekspor


2. Kuota Pinjaman dapat dialokasikan kepada ETTPTProdusen yang telah merealisasikan KT pada Tahun Kuotaberjalan dan tidak mengalihkan 10% atau lebih KT dariKategori atau Group TPT dimaksud, dengan cara :- Mulai bulan Januari Tahun Kuota berjalan, ETTPT

Produsen pemilik KT dapat mengajukan KPmaksimal sesuai dengan Perjanjian Bilateral dan tidakmelebihi dari KT yang telah direalisasikan ;

- Mulai bulan Juni Tahun Kuota berjalan, ETTPTProdusen pemilik KT yang telah merealisasikankuota TPT sebesar 50% atau lebih, dapatmengajukan KP lebih besar dari Perjanjian Bilateraldan maksimum sebesar realisasi ekspor KT-nya ;

- Permohonan KP berikutnya akan diproses,apabila alokasi KP sebelumnya telah direalisasikanekspornya minimal sebesar 80%.

3. ETTPT produsen yang memiliki KT dan tidak meman-faatkan sebagian atau seluruh hak KP dalan Tahun

123

Kuota berjalan, Hak KP tersebut dapat dimanfaatkan olehETTPT yang tidak memiliki KT dengan menggunakanjaminan ETTPT yang memiliki KT dimaksud dan bersediadipotong pada Tahun Kuota berikutnya.

4. Masa berlaku KP adalah maksimum 4 (empat) bulanterhitung sejak tanggal dikeluarkan surat alokasi dan tidakdapat diperpanjang.

5. KP untuk ETTPT-PKK di wilayah IPSKET, di-alokasikan secara Global oleh Direktur JenderalPerdagangan Luar Negeri berdasarkan proporsi KT yangdimiliki ETTPT-PKK di masing-masing IPSKET.

6. Apabila Negara Kuota mengurangi Kuota Dasar, yangdiperhitungkan dari realisasi KP Tahun Kuota sebelumnya,maka perhitungan KP bagi masing-masing ETTPTdilakukan secara proposional sesuai dengan realisasi KPmasing-masing ETTPT tersebut.

Biaya Pengurusan

Pengurusan izin untuk memperoleh Kuota Pinjaman (KP)tidak dikenakan biaya.


• Penetapan alokasi KP untuk ETTPT-PKK dilaksanakanoleh IPSKET setempat.

• Penetapan alokasi KP untuk ETTPT-PMB dilaksanakanoleh Direktur Ekspor Produk Industri, Ditjen PerdaganganLuar Negeri.

f. Kuota Pergeseran Khusus (Kuota Special Shift/KSS)

Pengertian

Kuota Pergeseran Khusus (Kuota Special Shift/KSS) adalah jenisKuota yang berasal dari perpindahan antar Kategori TPTtertentu sesuai dengan Perjanjian Bilateral.124

KSS dialokasikan kepada ETTPT Produsen yang memilikiKT Kategori Donor dan KT Kategori Penerima dalam 2 tahappada Tahun Kuota berjalan, yaitu :a. Tahap I dimulai pada minggu pertama bulan Maret.b. Tahap II dimulai pada minggu pertama bulan Juli.

Dasar Hukum




1. ETTPT Produsen yang memiliki KT Kategori Donordan KT Kategori Penerima dapat memperoleh KSS,dengan cara :- mengajukan permohonan kepada IPSKET setempat

bagi ETTPT-PKK ;- mengajukan permohonan kepada Direktur Ekspor


2. Jumlah dan Kategori TPT KSS untuk ETTPT-PKKmasing-masing wilayah IPSKET, dialokasikan secaraglobal oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri, berdasarkanpersentase tertentu sesuai dengan Perjanjian Bilateral.

3. KT Kategori Penerima dan Kategori Donor yang dapatdipertukarkan untuk KSS adalah KT yang bukan berasaldari pengalihan atau KPt.

4. KSS yang direalisasikan diperhitungkan sebagi KT Kategoriasalnya pada Tahun Kuota berikutnya.

125

5. ETTPT yang mengalihkan 10% atau lebih dari KTKategori Penerima, tidak berhak memperoleh KSS padaTahun Kuota berjalan.

Biaya Pengurusan

Pengurusan izin untuk memperoleh Kuota Pergeseran Khusus(Kuota Special Shift/KSS) tidak dikenakan biaya.


• Penetapan alokasi KSS untuk ETTPT-PKK dilaksanakanoleh IPSKET setempat.

• Penetapan alokasi KSS untuk ETTPT-PMB dilaksanakanoleh Direktur Ekspor Produk Industri, Ditjen PerdaganganLuar Negeri.

g. Penitipan Kuota Tetap

Pengertian

Penitipan KT adalah Kuota Tetap yang diserahkan kepadaDepartemen Perindustrian dan Perdagangan karena tidak dapatdirealisasikan pada Tahun Kuota berjalan.

Kategori Donor adalah Kategori TPT tertentu yangberdasarkan Perjanjian Bilateral dijadikan sebagai sumberperpindahan untuk Kategori TPT tertentu lainnya.

Kategori Penerima adalah Kategori TPT tertentu yangberdasarkan Perjanjian Bilateral dijadikan sebagai penerimaperpindahan dari Kategori Donor tertentu lainnya.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 311/MPP/Kep/10/-2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Ketentuan KuotaEkspor Tekstil dan Produk Tekstil.

126



1. ETTPT dapat mengajukan Penitipan KT kepada DirjenPerdagangan Luar Negeri, dalam hal ini Direktur EksporProduk Industri setelah permohonan tersebut ditanda-sahkan oleh IPSKET setempat paling lambat 31 OktoberTahun Kuota berjalan.

2. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggalditerimanya penitipan KT dari ETTPT, maka IPSKETsetempat harus sudah mengurangkan dan mengembalikanKategori tersebut sejumlah yang dititipkan kepada DirjenPerdagangan Luar Negeri, dalam hal ini Direktur EksporProduk Industri.

3. ETTPT yang telah menitipkan KT selama 2 (dua) tahunberturut-turut, KT tersebut akan dikurangkan sebesarrata-rata yang dititipkan selama 2 (dua) tahun.

4. Pengurangan KT dilakukan pada awal Tahun Kuotaberikutnya.

5. Jenis Kuota yang dapat dititipkan kepada Direktur EksporProduk Industri, Ditjen Perdagangan Luar Negeri adalahKT yang bukan berasal dari pengalihan dan kemitraan.

Biaya Pengurusan

Pengurusan izin untuk memperoleh Penitipan KuotaTetap (KT) tidak dikenakan biaya.


• Direktur Ekspor Produk Industri, Direktorat JenderalPerdagangan Luar Negeri

127

Surat Keterangan Asal(SKA)

Pengertian

Surat Keterangan Asal (SKA) adalah dokumen yang berdasarkankesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral sertaketentuan sepihak dari suatu negara tertentu wajib disertakan padawaktu barang ekspor tertentu Indonesia akan memasuki wilayahnegara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal,dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.

Ketentuan Asal Barang adalah kriteria/persyaratan yangditetapkan, baik berdasarkan perjanjian bilateral, regional danmultilateral maupun ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu,yang wajib dipenuhi suatu barang ekspor untuk dapat diterbitkanSKA-nya oleh pemerintah di negara asal barang.

Verifikasi adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan ataspermintaan pemerintah di negara tujuan ekspor barang, kepadainstansi penerbit atas keabsahan dokumen dan atau kebenaranpengisian SKA.

SKA diterbitkan atas permintaan eksportir atau pihak lain yangmemerlukan SKA, karena diwajibkan baik oleh pemerintah di negaratujuan ekspor maupun oleh pembelinya.

Dasar Hukum

• Keputusan Mendagkop Nomor 155/Kp/IV/80 tanggal 22April 1980 tentang Biaya Retribusi Pengeluaran Formulir SuratKeterangan Asal (Certificate of Origin) Barang EksporIndonesia.

• Keputusan Menperindag Nomor 111/MPP/Kep/2/2002tanggal 21 Februari 2002 tentang Surat Keterangan Asal(Certificate of Origin) Barang Ekspor Indonesia

128

• Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 119/SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang PetunjukPelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.


Eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA dapatmengajukan permohonan penerbitan SKA kepada Instansi Penerbitdengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Untuk ekspor barang yang wajib memenuhi Ketentuan Umumdi Bidang Ekspor :a. Fotokopi Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang

(DPEB) dari Kantor Bea dan Cukai di pelabuhan muat;b. Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill, atau bukti lain

jika pelaksanaan ekspornya tidak menggunakan angkutanlaut atau udara.

2. Untuk ekspor barang yang tidak wajib memenuhi KetentuanUmum di Bidang Ekspor :a. Kwitansi pembelian barang ;b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi

paspor bagi penduduk asing/wisatawan.3. Untuk barang yang pengirimannya menggunakan perusahaan

jasa titipan, persyaratan dapat diganti dengan surat kuasa daripemilik barang.

4. Khusus untuk penerbitan SKA Form A dan Form D, eksportiratau pihak lain yang memerlukan SKA selain melengkapidokumen-dokumen, juga wajib melengkapi :a. Surat pernyataan dan struktur biaya per unit ;b. Dalam hal barang ekspor yang sama, untuk permohonan

SKA kedua dan seterusnya cukup melampirkan :- keterangan tentang proses produksi atau persentase

kandungan impor/lokal ;- surat penegasan pemohon SKA Form A.

129


SKA dikeluarkan 1 hari kerja setelah persyaratan diterima secaralengkap dan benar.Masa berlaku SKA adalah sebagai berikut :a. Secara umum : sejak SKA diterbitkan sampai dengan waktu

barang dimaksud diterima oleh importir yang bersangkutan.b. Secara khusus : Untuk SKA Form A :

• Uni Eropa, Norwegia dan Swiss : 10 tahun.• Jepang : 1 tahun.• Kanada : 2 tahun.

c. Untuk SKA Form D : 4 bulan.d. Untuk Eksportir Certificate : 120 hari kerja.

Biaya Pengurusan

Biaya untuk pengurusan SKA sebesar Rp. 1000,-


Kewenangan dan tanggung jawab penerbitan SKA ditetapkansebagai berikut :a. pada Instansi atau Dinas Propinsi :

1. Kepala Instansi atau Dinas ;2. Kepala Sub Dinas Perdagangan, sebagai pejabat pengganti I ;3. Kepala Seksi Ekspor pada Sub Dinas Perdagangan,

sebagai Pejabat Pengganti II.

b. pada Instansi atau Dinas Kabupaten/Kota :1. Kepala Sub Instansi atau Dinas ;2. Kepala Sub Dinas Perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti I ;3. Kepala Seksi Ekspor pada Sub Dinas Perdagangan,

sebagai Pejabat Pengganti II.

c. pada PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan KantorCabang di Jakarta :1. Direktur Pemasaran dan Pelayanan ;130

2. Kepala Unit Usaha Kawasan, sebagai Pejabat Pengganti I ;3. Kepala Bagian Dokumen, sebagai Pejabat Pengganti II.

d. pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Sabang (BPKS) :1. Deputi Perdagangan Jasa dan Industri ;2. Deputi Keuangan, sebagai Pejabat Pengganti I ;3. Kepala Bidang Perizinan dan Promosi, sebagai Pejabat

Pengganti II.

e. untuk SKA Tembakau (Certificate of Authenticity), padaLembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan :1. Kepala Lembaga Tembakau ;2. Penguji, sebagai Pejabat Pengganti I ;3. Sekretaris Lembaga Tembakau/Penguji, sebagai Pejabat

Pengganti II.

f. untuk SKA Tembakau (Certificate of Authenticity), pada BalaiPengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan LembagaTembakau Surabaya dan Jember :1. Kepala Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan

Lembaga Tembakau ;2. Kepala Seksi Pengujian, sebagai Pejabat Pengganti I ;3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagai Pejabat Pengganti II.

Bagi barang yang diatur ekspornya dan atau terkenapembatasan ekspor dalam bentuk kuota berdasarkan perjanjianinternasional, SKA-nya hanya dapat diterbitkan oleh Instansiatau Dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota atau PT. (Persero)Kawasan Berikat Nusantara dan Kantor Cabang di Jakarta,atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sesuai wilayah kerjanyadimana barang dikapalkan (pelabuhan ekspor) atau kuotaekspor dialokasikan/ dimutasikan.

131

Penetapan PerusahaanEksportir Tertentu

Pengertian

Perusahaan Eksportir yang berstatus sebagai eksportir produsenatau eksportir bukan produsen dapat ditetapkan sebagai PerusahaanEksportir Tertentu, apabila memenuhi persyaratan yang telahditentukan.

Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu berlaku untuk semuakomoditi yang diekspor sesuai dengan pasal 2 Keputusan Men-perindag Nomor 184/MPP/Kep/5/2000 tanggal 29 Mei 2000tentang Perubahan Keputusan Menperindag Nomor 42/MPP/Kep/2/1997.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 42/MPP/Kep/2/1997tanggal 13 Februari 1997 tentang Kriteria dan PenetapanPerusahaan Eksportir Tertentu Sebagaimana Telah DiubahBeberapa Kali Terakhir dengan Keputusan MenperindagNomor 184/MPP/Kep/5/2000.


• Memiliki alamat kantor dan atau lokasi pabrik yang jelas ;• NPWP (merupakan wajib pajak yang patuh, tidak pernah me-

nunggak pembayaran pajak, dan selalu memasukkan suratpemberitahuan pajak dua tahun berturut-turut dengan tertibdan teratur) ;

• Tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan yang meng-akibatkan kerugian negara (tidak pernah melakukan eksporfiktif) ;

• Tidak terkait dengan kredit bermasalah.

Jika salah satu persyaratan tidak dipenuhi, maka Penetapansebagai Perusahaan Eksportir Tertentu dicabut.132


Penetapan Perusahaan Ekspotir Tertentu diterbitkan 5 hari kerjasetelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlakuPenetapan Perusahaan Eksportir Tertentu adalah selama PerusahaanEksportir Tertentu yang bersangkutan melakukan kegiatan eksporuntuk komoditi yang bersangkutan.

Biaya Pengurusan

Pengurusan surat penetapan sebagai Perusahaan EksportirTertentu tidak dikenakan biaya.


• Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk PerusahaanEksportir Bukan Produsen, dan

• Direktur Jenderal Pembinaan Teknis yang bersangkutanuntuk Perusahaan Eksportir Produsen.

Angka Pengenal Importir (API)

Pengertian

Angka Pengenal Importir (API) adalah tanda pengenal sebagaiimportir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukankegiatan impor.

API terdiri dari :• Angka Pengenal Importir Umum (API-U) :

Wajib dimiliki setiap Perusahaan Dagang yang melakukanimpor semua jenis barang kecuali barang yang diatur tata niagaimpornya dan barang yang dilarang impornya.

133

• Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) :Wajib dimiliki setiap Perusahaan Industri diluar PMA/PDNyang melakukan impor hanya barang modal dan bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksinya sendiri, sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 550/MPP/Kep/10/1999tanggal 5 Oktober 1999 tentang Angka Pengenal Impor Seba-gaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menperindag Nomor253/MPP/Kep/7/2000.


• Fotokopi akta notaris pendirian dan perubahannya ;• Nama dan susunan pengurus perusahaan (asli) ;• Surat keterangan kelakuan baik pengurus perusahaan dari

Kepolisian ;• Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda

Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), khusus untuk memperolehAPI-U ;

• Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI), khusus untuk memperolehAPI-P ;

• Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;• Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan ;• Surat keterangan domisili kantor pusat yang masih berlaku dari

Kantor Kecamatan (apabila gedung milik sendiri), atau daripemilik gedung apabila sewa/kontrak (asli) ;

• Fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha yang masawaktu sewa/kontraknya minimal 2 (dua) tahun ;

• Referensi dari bank devisa (asli);• 2 (dua) lembar pas foto pengurus (2x3 cm);• Fotokopi KTP pengurus.

134


Persetujuan ataupun penolakan permohonan tersebutdiputuskan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 hari kerjaterhitung sejak permohonan dan kelengkapan dokumen diterimasecara lengkap dan benar. Masa berlaku API, baik API-U maupunAPI-P, adalah selama 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannyaAPI tersebut. API dapat dipergunakan untuk melaksanakan impordi seluruh daerah pabean Republik Indonesia.

Biaya Pengurusan

Pengurusan API tidak dikenakan biaya.



Nomor Pengenal Importir Khusus(NPIK)

Pengertian

Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) adalah tanda pengenalsebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yangmelakukan perdagangan impor barang tertentu. Jenis barang tertentuyang akan diimpor harus dalam keadaan baru.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 141/MPP/Kep/3/2002tanggal 6 Maret 2002 tentang Nomor Pengenal ImportirKhusus.

• Keputusan Menperindag Nomor 550/MPP/Kep/10/1999tanggal 5 Oktober 1999 tentang Angka Pengenal Impor 135

Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan MenperindagNomor 253/MPP/Kep/7/2000.


NPIK hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang telahmemiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U), Angka PengenalImportir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Terbatas(API-T).

Untuk dapat memperoleh NPIK importir wajib mengajukanpermohonan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dengantembusan kepada Direktur Impor, dengan persyaratan :

a. NPIK bagi perusahaan pemegang API-Umum, melampirkan:- API-U;- Realisasi impor 2 (dua) tahun dalam 5 (lima) tahun

terakhir, atau realisasi impor dalam 1 (satu) tahun terakhirdan/atau perjanjian/kontrak pembelian dengan mitradagang luar negeri dalam waktu 1 (satu) tahun kemuka;

b. NPIK bagi perusahaan pemegang API-Produsen, melampirkan:- API-P;- Izin Usaha Industri (IUI);

c. NPIK bagi perusahaan pemegang API-Terbatas, melampirkan :- API-T;- Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Persetujuan Tetap

(SPT) PMA/PMDN;


Persetujuan ataupun penolakan permohonan tersebutdiputuskan selambat-lambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerjaterhitung sejak permohonan dan kelengkapan dokumen diterimasecara lengkap dan benar. Masa berlaku NPIK selama 5 (lima) tahunterhitung sejak tanggal diterbitkannya NPIK tersebut.

136

Biaya Pengurusan

Pengurusan NPIK tidak dikenakan biaya.


• Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Pengakuan Importir Umum Limbah

1. Importir Umum Limbah (IU-Limbah)

Pengertian

Yang dimaksud dengan Importir Umum Limbah (IU-Limbah)adalah importir umum yang diakui oleh Direktur JenderalPerdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor LimbahNon B3.

Jumlah dan jenis limbah yang dapat diimpor oleh IU-Limbah ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeriberjumlah 18 Pos Tarif, antara lain:• Limbah dari wol atau dari bulu hewan halus ;• Limbah dari bulu hewan kasar ;• Limbah benang (termasuk limbah benang pintal) ;• dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/-MPP/Kep/7/1997.

Impor Limbah Non-B3 lainnya yang tidak tercakup didalam Keputusan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut olehMenteri Perindustrian dan Perdagangan.

137

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang yang Diatur Tata NiagaImpornya Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Keputusan Menperindag Nomor 192/MPP/Kep/6/2000;

• Keputusan Menperindag Nomor 231/MPP/Kep/7/1997tanggal 4 Juli 1997 tentang Prosedur Impor Limbah.


• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;• Angka Pengenal Importir Umum (API-U) ;• Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;• Bukti pemilikan/penguasaan gudang penimbunan limbah

yang telah diakui oleh Departemen Teknis/LembagaPemerintah Non Departemen.


Persetujuan permohonan Izin Pengakuan IU-Limbahdiputuskan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak permohonanditerima secara lengkap dan benar, dengan masa berlaku izinselama satu tahun.

Biaya Pengurusan

Pengurusan Pengakuan IU-Limbah tidak dikenakan biaya.



138

2. Importir Produsen Limbah B3 (IP-Limbah B3)Pengertian

Yang dimaksud dengan Importir Produsen Limbah B3 (IP-Limbah B3) adalah produsen yang diakui oleh Menteri Perindustriandan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri Limbah B3yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya.

Jumlah dan jenis limbah yang dapat diimpor oleh IP-Limbah B3 ditetapkan oleh Menteri Perindustrian danPerdagangan dengan pertimbangan dari Kepala BAPEDAL,mencakup 2 Pos Tarif, yaitu :• Sisa dan skrap timah hitam ;• Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer, dan

akumulator listrik, sel primer habis pakai, baterai primerhabis pakai dan akumulator listrik habis pakai.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang yang Diatur Tata NiagaImpornya Sebagaimana Telah Diubah Beberapa KaliTerakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 62/MPP/Kep/2/2001;

• Keputusan Menperindag Nomor 231/MPP/Kep/7/1997tanggal 4 Juli 1997 tentang Prosedur Impor Limbah.


• Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) atauIzin yang setara dari Departemen Teknis/LembagaPemerintah Non Departemen yang membidangi usahabersangkutan ;

• Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau AngkaPengenal Importir Terbatas (API-T) ;

• Tanda Daftar Peusahaan (TDP) ;• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

139

• Bukti pemilikan instalasi pengelolaan limbah dan sisalimbah termasuk gudang penimbunannya yang diakui olehBAPEDAL ;

• Rekomendasi dari Departemen Teknis/Lembaga NonDepartemen yang membidangi usaha bersangkutan bahwaprodusen pemohon membutuhkan limbah untuk prosesproduksinya.


Persetujuan permohonan diputuskan dalam jangka waktu7 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap danbenar, dengan masa berlaku 1 tahun.

Biaya Pengurusan

Pengurusan Pengakuan IP-Limbah B3 tidak dikenakanbiaya.


• Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

3. Importir Produsen Limbah Non B3 (IP-Limbah Non B3)

Pengertian

Yang dimaksud dengan Importir Produsen Limbah Non B3(IP-Limbah Non B3) adalah produsen yang diakui oleh DirjenPerdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbahNon B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya.

Jumlah dan Jenis Limbah yang dapat diimpor oleh IP-LimbahNon B3 ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri,sebanyak 39 Pos Tarif antara lain :• Ban luar bertekanan bekas ;• Kertas atau kertas karton (bekas dan sisa) yang diperoleh

kembali ;140

• Limbah dan skrap dari besi tuangan ;• dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/-Kep/7/1997 tersebut.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang yang Diatur Tata NiagaImpornya Sebagaimana Telah Diubah Beberapa KaliTerakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 62/MPP/Kep/2/2001;

• Keputusan Menperindag Nomor 231/MPP/Kep/1997tanggal 4 Juli 1997 tentang Prosedur Impor Limbah.


• Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) atauizin yang setara dari Departemen Teknis/LembagaPemerintah Non Departemen yang membidangi usahabersangkutan;


• Tanda Daftar Perusahaan (TDP);• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);• Bukti pemilikan instalasi pengelolaan limbah dan sisa

limbah termasuk gudang penimbunannya yang diakui olehDepartemen Teknis/Lembaga Pemerintah NonDepartemen;

• Rekomendasi dari Departemen Teknis/Lembaga NonDepartemen yang membidangi usaha tersebut bahwaprodusen yang bersangkutan membutuhkan limbah untukproses produksinya.


Persetujuan permohonan diputuskan dalam jangka waktu7 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap danbenar, dengan masa berlaku izin 1 tahun. 141

Biaya Pengurusan

Pengurusan Pengakuan sebagai IP-Limbah Non B3 tidakdikenakan biaya.



Pengakuan Importir Produsen Limbah B2(IP-Limbah B2)

Pengertian

Bahan Berbahaya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi,baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat mem-bahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atautidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik,teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

Importir Produsen Limbah B2 (IP-Limbah B2) adalah ImportirProdusen Bahan Berbahaya yang diakui oleh Dirjen Perdagangan LuarNegeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri bahan berbahaya yangdiperuntukan semata-mata hanya untuk kebutuhan produksinyasendiri, dan/dilarang diper jualbelikan diperdagangkan maupundipindahtangankan kepada siapapun.

IT-B2 adalah Importir Terdaftar Bahan Berbahaya bukanprodusen pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yangmendapat tugas khusus untuk mengimpor bahan berbahaya danbertindak sebagai distributor untuk menyalurkan bahan berbahayayang diimpornya kepada perusahaan lain yang membutuhkan, dalamhal ini adalah pengguna akhir.

142

B2 yang diatur tata niaga impornya berjumlah 351 Pos Tarifyang terdiri dari bahan kimia yang membahayakan kesehatan danmerusak kelestarian lingkungan hidup dan bakan kimia daftar 2dan 3 Konvensi senjata Kimia (KSK).

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang yang Diatur Tata NiagaImpornya Sebagaimana Telah Diubah Beberapa KaliTerakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 62/MPP/Kep/2/2001.

• Keputusan Menperindag Nomor 550/MPP/Kep/10/1999tanggal 5 Oktober 1999 tentang Angka Pengenal Importir (API)sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenperindagNomor 253/MPP/Kep/7/2000.

• Keputusan Menperindag Nomor 254/MPP/Kep/7/2000tanggal 4 Juli 2000 tentang Tata Niaga Impor dan PeredaranBahan Berbahaya Tertentu.


Untuk dapat diakui sebagai IP- Limbah B2, perusahaan yangbersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada DirjenPerdagangan Luar Negeri, dengan melampirkan dokumen sebagaiberikut :

• Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dariDepartemen Teknis yang membidangi usaha tersebut;


• Tanda Daftar Perusahaan (TDP);• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);• Rekomendasi dari Direktur Jenderal IKAH.

143


Persetujuan permohonan diputuskan dalam jangka waktu 7hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar,dengan masa berlaku selama 1 tahun serta dapat diperpanjang.

Biaya Pengurusan

Pengurusan IP-Limbah B2 tidak dikenakan biaya.


• Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, denganrekomendasi dari Direktur Jenderal POM, DepartemenKesehatan dan Direktur Jenderal Industri Kimia Agro danHasil Hutan, Depperindag.

Izin Impor Mesin danPeralatan Mesin Bukan Baru

Pengertian

Izin Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru adalah izinuntuk pengimporan mesin dan barang modal lainnya dalam keadaanbukan baru oleh perusahaan yang telah mendapat izin usaha industriuntuk keperluan proses produksi sendiri.

Yang dimaksud dengan Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baruadalah mesin dan peralatan mesin yang masih layak dipakai ataudirekondisi untuk difungsikan kembali dan bukan skrap (besi tua).

Perusahaan rekondisi adalah perusahaan industri yang bergerakdi bidang jasa pemulihan, perbaikan dan pemeliharaan mesin danperalatan mesin bukan baru.

144

Impor mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru hanya dapatdilaksanakan oleh :• Perusahaan rekondisi yang telah memiliki Izin Usaha Industri;• Perusahaan pemakai langsung yang telah memiliki Izin Usaha

Industri, atau memiliki Izin Usaha untuk keperluan prosesproduksi atau digunakan sendiri.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 172/MPP/Kep/5/2001tanggal 17 Mei 2001 2001 tentang Impor Mesin dan PeralatanMesin Bukan Baru.



1. a. Izin Usaha Industri (IUI) ; ataub. Izin Usaha Rekondisi ; atauc. Izin Usaha Jasa Transportasi ; ataud. Izin Usaha Perikanan ; ataue. Izin Usaha Perkebunan ; atauf. Izin Usaha Pengusahaan Hutan ; ataug. Izin Usaha Pertambangan ; atauh. Izin Usaha Konstruksi ;

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;3. APIT atau API-U atau API-P ;4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;5. Rekomendasi dari Ditjen ILMEA apabila barang tersebut termasuk barang yang dilarang diimpor.6. Pengimporan mesin dan peralatan mesin harus disertai dengan

Certificate of Inspection dari Surveyor yang menyatakan bahwabarang yang diimpor tersebut masih layak dipakai ataudirekondisi untuk difungsikan kembali, bukan skrap dan untukkendaraan bermotor serta alat besar harus menyatakanspesifikasi teknis yang mencakup masa total kotor daya enginedan umur kendaraan 145

7. Mesin dan peralatan mesin bukan baru yang tidak dapatdiimpor, dapat diimpor dengan persetujuan Dirjen PerdaganganLuar Negeri atas nama Menteri, sepanjang untuk :- Keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;- Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;- Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan PP No.

19 tahun 1955;- Kendaraan bermotor milik Duta Besar RI yang telah habis

masa tugasnya di luar negeri.

Biaya Pengurusan

Pengurusan izin impor ini tidak dikenakan biaya.



Tata Niaga Impor Gula Kasar(Raw Sugar)

Pengertian

Yang dimaksud dengan Gula Kasar (Raw Sugar) adalah gulakristal sakrosa yang dibuat dari tebu melalui proses defikasi yangtidak dapat langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproseslebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif (HS. 1701.11.000).

Gula Kasar (Raw Sugar) hanya dapat diimpor oleh ImportirProdusen Gula Kasar (Raw Sugar), selanjutnya disebut IP Gula,yang telah memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Guladan telah memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T).

146

Gula Kasar (Raw Sugar) yang dapat diimpor oleh IP Gula hanyadipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industriyang dimiliki oleh IP Gula dan dilarang diper jualbelikan maupundipindahtangankan.

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag No. 456/MPP/Kep/6/2002 tanggal10 Juni 2002 tentang Tata Niaga Impor Gula Kasar (RawSugar).


Untuk dapat diakui sebagai IP Gula, perusahaan harusmengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Perdagangan LuarNegeri, dengan melampirkan :

a. Rekomendasi dari :1. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan,

Depperindag dalam hal impor gula kasar (raw sugar) untukpenggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atauindustri lainnya ; atau

2. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, DepartemenPertanian dalam hal impor gula kasar (raw sugar) untukpenggunaan sebagai bahan baku pabrik gula.

b. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lainyang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah NonDepartemen yang membidangi usaha tersebut ;

c. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau AngkaPengenal Importir Terbatas (API-T) ;

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;

e. Nomor Pengenal Importir Khusus Gula (NPIK - Gula) ; dan

f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

147


Pengakuan atau penolakan sebagai IP Gula diterbitkan palinglambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak per-mohonan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlakuPengakuan IP Gula adalah selama 1 (satu) tahun.

Biaya Pengurusan

Pengurusan Pengakuan IP Gula ini, tidak dikenakan biaya.


• Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Depperindag atasrekomendasi : Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro danHasil Hutan, Depperindag dan Direktur Jenderal BinaProduksi Perkebunan, Departemen Pertanian.

Ketentuan Impor Cengkeh

Pengertian

Yang dimaksud dengan Cengkeh adalah Bunga Cengkeh (PosTarif HS. 0907.00.100) dan Cengkeh Lain-lain (Pos Tarif HS. 0907.00.900).

Importir Cengkeh adalah Industri Pengguna Cengkeh pemilikAngka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka PengenalImportir Terbatas (API-T) yang disetujui untuk mengimpor cengkehyang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya.

Perusahaan yang dapat mengimpor cengkeh adalah ImportirCengkeh yang sudah mendapat pengakuan sebagai ImportirCengkeh, sesuai ketentuan yang berlaku.

148

Dasar Hukum

• Keputusan Menperindag Nomor 528/MPP/Kep/7/2002tanggal 5 Juli 2002 Tentang Ketentuan Impor Cengkeh.


Untuk dapat diakui sebagai Importir Cengkeh, perusahaan yangbersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada DirjenPerdagangan Luar Negeri dengan melampirkan :a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari

Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemenyang membidangi usaha tersebut ;

b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau AngkaPengenal Importir Terbatas (API-T) ;

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Biaya Pengurusan

Pengurusan Pengakuan sebagai Importir Cengkeh ini, tidakdikenakan biaya.


• Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkanrekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro danHasil Hutan.

Izin Usaha Bursa Berjangkadan Lembaga Kliring Berjangka

Pengertian

Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakandan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli

149

komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrakberjangka.

Lembaga Kliring Ber jangka adalah badan usaha yangmenyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untukpelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa Berjangka.

Dalam menyelenggarakan perdagangan berjangka komoditi,badan usaha tersebut perlu mendapat Izin Usaha Bursa Berjangkadan Lembaga Kliring Berjangka.

Dasar Hukum

• PP Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentangPenyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

• Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan BerjangkaKomoditi (Bappebti) Nomor 01/BAPPEBTI/Kp/IV/1999tanggal 20 April 1999 tentang Tata Cara Pendirian BursaBerjangka.


Bursa Berjangka didirikan sekurang-kurangnya oleh 11(sebelas) badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia,mayoritas harus yang melakukan kegiatan usaha di bidang komoditiyang layak diperdagangkan dan telah memperoleh izin usaha dariBappebti.

Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka wajib me-menuhi modal disetor, dengan jumlah masing-masing sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dansekurang-kurangnya Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Permohonan izin usaha Bursa Berjangka diajukan kepadaBappebti dengan menyertakan :a. Akta pendirian PT yang telah disahkan Menteri Kehakiman

dan HAM ;150

b. Daftar pemegang saham Bursa Berjangka ;c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT ;d. Pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa

Berjangka termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akandibentuk ;

e. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi,fasilitas komunikasi dan program latihan yang akan diadakan;

f. Proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;g. Neraca pembukaan PT yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;h. Daftar calon komisaris dan direksi Bursa Berjangka/Lembaga

Kliring Berjangka;i. Rancangan peraturan tata tertib Bursa Berjangka/Lembaga

Kliring Berjangka;j. Rencana perjanjian Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring

Berjangka yang akan digunakan;k. Rancangan persyaratan Kontrak Berjangka; danl. Keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Bursa

Berjangka/Lembaga Kliring Berjangka.

Permohonan untuk memperoleh izin usaha Lembaga KliringBerjangka diajukan kepada Bappebti, dengan menyertakan :

a. Akta Pendirian PT yang telah disahkan oleh MenteriKehakiman dan HAM ;

b. Daftar pemegang saham ;c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);d. Rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk proyeksi keuangan,

susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihanyang akan diadakan ;

e. Neraca pembukaan PT yang telah di audit oleh Akuntan Publik ;f. Daftar calon komisaris dan direksi ;g. Rancangan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka ;h. Perjanjian antara Lembaga Kliring Berjangka dengan Bursa

Berjangka yang akan menggunakan jasa Lembaga KliringBerjangka tersebut ; dan

i. Keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak LembagaKliring Berjangka.

151


Pemberian izin usaha diberikan selambat-lambatnya 45 harisejak permohonan diterima secara lengkap dan benar olehBAPPEBTI. Masa berlaku Izin Usaha Bursa Berjangka dan LembagaKliring Berjangka adalah selama perusahaan yang bersangkutan masihaktif melakukan kegiatan.

Biaya Pengurusan

Pengurusan Izin Usaha Bursa Berjangka dan Lembaga KliringBerjangka tidak dikenakan biaya.


• Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Izin Usaha Pialang Berjangka,Penasihat Berjangka dan Pengelola

Sentra Dana Berjangka

Pengertian

Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatanjual beli komoditi berdasarkan Kontak Berjangka atas amanat nasabahdengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentusebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Penasihat Berjangka adalah pihak yang memberikan nasihatkepada pihak lain mengenai jual beli komoditi berdasarkan KontrakBerjangka dengan menerima imbalan.

Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah pihak yang melakukanusaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan danadari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalamKontrak Berjangka.

152

Dasar Hukum

• PP Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentangPenyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

• Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/Kp/IV/99 tanggal 20 April 1999 tentang Tata Cara Pendirian BursaBerjangka.

• Keputusan Kepala Bappebti Nomor 07/BAPPEBTI/Kp/X-/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perizinan PialangBerjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra DanaBerjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil PenasihatBerjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka danPedagang Berjangka.


Pialang Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajibmemenuhi persyaratan modal disetor, dengan jumlah masing-masingsekurang-kurangnya Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratuslima puluh juta rupiah)dan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

Permohonan izin usaha Pialang Berjangka diajukan kepadaBappebti dengan menyertakan :a. Akta pendirian PT yang telah disahkan oleh Menteri

Kehakiman dan HAM ;b. Daftar nama pemegang saham ;c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;d. Rencana kegiatan usaha yang meliputi organisasi, sistem

penerimaan dan pendidikan serta pelatihan pegawai, penyiapansarana telekomunikasi dan sistem informasi, sistem pengawasandan pelaksanaan peraturan, rencana operasi dan pengelolaantransaksi, serta proyeksi keuangan untuk 3 (tiga) tahun ;

e. Neraca pembukaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ;f. Daftar nama komisaris dan direksi ;g. Tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana nasabah;

153

h. Bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka dan Setoran DanaKompensasi ;

i. Daftar nama supervisor ; danj. Daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil

Pialang Berjangka dari Bappebti.

Permohonan Izin Usaha Penasihat Berjangka diajukan kepadaBappebti dengan menyertakan :

a. Akta pendirian perusahaan atau PT yang telah disahkan olehMenteri Kehakiman dan HAM ;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;c. Memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan ;d. Daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil

Penasihat Berjangka dari Bappebti.

Permohonan Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukankepada Bappebti dengan menyertakan :a. Akta pendirian PT yang telah disahkan oleh Menteri

Kehakiman dan HAM ;b. Daftar nama pemegang saham ;c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;d. Daftar nama komisaris dan direksi ;e. Nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Pengelola

Sentra Dana Berjangka dari Bappebti.


Pemberian izin usaha diberikan selambat-lambatnya 45 harisejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Bappebti.Masa berlaku Izin Usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka danPengelola Sentra Dana Ber jangka adalah selama perusahaanbersangkutan masih aktif melakukan kegiatan.

Biaya Pengurusan

Pengurusan Izin Usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjangkadan Pengelola Sentra Dana Berjangka tidak dikenakan biaya.154


• Kepala Badan Pengawas Perdagangan Bejangka Komoditi.

Izin Usaha Wakil Pialang Berjangka,Wakil Penasihat Berjangka,

Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangkadan Pedagang Berjangka

Pengertian

Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yangberdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka, melaksanakansebagian fungsi Pialang Berjangka. Wakil Pialang Berjangka, atas namaperusahaan, berwenang berhubungan langsung dengan calonnasabah atau nasabah dalam rangka menyalurkan amanat nasabahuntuk transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.

Wakil Penasihat Berjangka adalah orang perseorangan yangberdasarkan kesepakatan dengan Penasihat Berjangka, melak-sanakan sebagian fungsi Penasihat Berjangka. Wakil Penasihat Ber-jangka, atas nama perusahaan, berwenang berhubungan langsungdengan calon klien atau dalam rangka melakukan transaksi KontrakBerjangka di Bursa Berjangka.

Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah orang perseoranganyang berdasarkan kesepakatan dengan Pengelola Sentra DanaBerjangka, melaksanakan sebagian fungsi Pengelola Sentra DanaBerjangka. Wakil Pengelola Sentra Dana Ber jangka, atas namaperusahaan berwenang berhubungan langsung dengan calon pesertaSentra Dana Berjangka.

Pedagang Berjangka adalah anggota Bursa Berjangka yang hanyaberhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangkauntuk dirinya sendiri atau kelompok usahanya. 155

Dasar Hukum

• PP No. 9 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentangPenyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

• Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/Kp/IV/99 tanggal 20 April 1999 tentang Tata Cara Pendirian BursaBerjangka.

• Keputusan Kepala Bappebti Nomor 07/BAPPEBTI/Kp/X-/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perizinan PialangBerjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra DanaBerjangka, Wakil Pialang Ber jangka, Wakil PenasihatBerjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka danPedagang Berjangka.


Permohonan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, WakilPenasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangkadiajukan kepada Bappebti, dengan menyertakan :

a. Sertifikat pendidikan formal ;b. Tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Bappebti sesuai

dengan bidangnya masing-masing ;c. Rekomendasi dari Pialang Berjangka atau Penasihat Berjangka

atau Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan.

Pelaksanaan kegiatan sebagai Pedagang Berjangka hanya dapatdilakukan setelah memperoleh Sertifikat pendaftaran dari Bappebtidisertai dengan dokumen/keterangan sebagai berikut :

a. Tanda Keanggotaan Bursa Berjangka ;b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;c. Nama tenaga ahli yang telah memiliki Sertifikat Pelatihan di

bidang perdagangan berjangka komoditi.

156


Masa berlaku Izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil PenasihatBerjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan PedagangBerjangka adalah selama yang bersangkutan masih aktif menjalankankegiatan sesuai dengan fungsinya dan bekerja pada perusahaan yangmempekerjakannya.

Biaya Pengurusan

Pengurusan Izin Usaha Wakil Pialang Berjangka, WakilPenasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangkadan Pedagang Berjangka tidak dikenakan biaya.


Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Izin Usaha Penjualan Berjenjang(IUPB)

Pengertian

Penjualan Berjenjang adalah suatu cara atau metode penjualansecara berjenjang kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yangdikembangkan oleh perorangan atau badan usaha yang memper-kenalkan barang dan/atau jasa tertentu kepada sejumlah peroranganatau badan usaha lainnya secara berturut-turut yang bekerjaberdasakan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar.

Perusahaan Penjualan Ber jenjang adalah perusahaan yangmelakukan kegiatan penjualan secara berjenjang.

Penjual adalah anggota mandiri jaringan pemasaran yangmemasarkan barang dan/atau jasa milik perusahaan berdasarkankomisi dan/atau bonus. 157

Dasar Hukum

• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/Kep/3/2000 tanggal 20 Maret 2000 tentang KetentuanKegiatan Usaha Penjualan Berjenjang.


Perusahaan Penjualan Berjenjang harus berbentuk badan hukum(Perseroan Terbatas) dan wajib memiliki Izin Usaha PenjualanBerjenjang (IUPB). Permohonan IUPB diajukan dengan mengisi Formulir SuratPermohonan Izin Usaha Penjualan Berjenjang (SP-IUPB) denganmenggunakan formulir dan melampirkan copy dokumen :a. Salinan Akta Notaris Pendidikan Perseroan Terbatas (PT);b. Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum PT dari instansi

berwenang atau copy data akta pendirian perseroan dan copybukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahanbadan hukum bagi PT yang belum berbadan hukum.;

c. Tanda Daftar dan/atau izin dari Departemen Teknis atasbarang dan/atau jasa yang dipasarkan;

d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/penanggung-jawab perusahaan;

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah

setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyarat-kan berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO);

g. Brosur, leaflet, atau katalog dan daftar harga barang dan/ataujasa;

h. Program pemasaran;i. Surat Perjanjian Penjualan Berjenjang;j. Pasfoto Direktur Utama/penanggungjawab perusahaan

sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4x6 cm.

158

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha Penjualan Berjenjang,perusahaan harus memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya :a. Mempunyai alamat kantor yang jelas;b. Mempunyai barang dan/atau jasa yang memenuhi ketentuan

standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;c. Mempunyai program pemasaran barang dan/atau jasa yang

jelas, transparan dan sesuai dengan kode etik; dand. Membuka peluang usaha, dan kesempatan memperoleh

penghasilan bagi Penjual.

Perjanjian antara Perusahaan Penjualan Berjenjang denganPenjual sekurang-kurangnya memuat klausula mengenai :a. Nama, alamat dan tempat kedudukan para pihak ;b. Barang dan/atau jasa serta spesifikasinya yang akan dipasarkan;c. Program pemasaran barang dan/atau jasa;d. Hak dan kewajiban para pihak;e. Program pembinaan, bantuan pelatihan dan fasilitas yang

diberikan perusahaan;f. Jangka waktu perjanjian;g. Pemutusan dan perpanjangan perjanjian;h. Ganti rugi pembatalan pembelian (Buy Back Policy);i. Ketentuan tentang komisi, bonus, dan penghargaan lainnya; danj. Penyelesaian perselisihan.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan PenjualanBerjenjang wajib memenuhi ketentuan :a. Menerbitkan daftar harga jual barang dan/atau jasa yang

dinyatakan dalam rupiah (RP) untuk diperlihatkan kepadakonsumen;

b. Memberikan jaminan atas mutu dan pelayanan purna jualkepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dijual;

c. Memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepadapenjual atau konsumen untuk mengembalikan barang dan/ataujasa apabila ternyata barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuaidengan yang diperjanjikan;

159

d. Membatalkan penjualan barang dan/atau jasa yang tidak terjualoleh penjual yang berhenti melakukan kegiatan PenjualanBerjenjang, dengan mengembalikan uang sebesar harga jualperusahaan ke-penjual dikurangi biaya administrasi, sehubung-an dengan penjualan berjenjang dan/atau jasa sesuai dengankesepakatan;

e. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk membentukpenjual yang profesional;

f. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua penjualuntuk berprestasi.

Sebelum membuat perjanjian, Perusahaan Penjualan Berjenjangwajib menyampaikan keterangan secara lisan atau tertulis denganbenar kepada calon Penjual sekurang-kurangnya mengenai :a. Identitas perusahaan;b. Mutu barang dan/atau jasa serta spesifikasinya yang akan

dipasarkan;c. Program pemasaran barang dan/atau jasa;d. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi

Penjual;e. Program pembinaan, bantuan pelatihan dan fasilitas yang

diberikan Perusahaan Penjualan Berjenjang;f. Perjanjian Penjualan Berjenjang ; dang. Hal-hal lain yang perlu diketahui dalam rangka pelaksanaan

usaha Penjualan Berjenjang.

Dalam melakukan kegiatan usaha Penjualan Berjenjang,Perusahaan Penjualan Berjenjang, dilarang :a. Menjual barang dan/atau jasa secara tidak benar atau berbeda

atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;b. Menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui uang

pendaftaran keanggotaan dalam jumlah yang besar, tidakrasional dan lebih dari 1 (satu) kali;

c. Mengharuskan penjual untuk membeli barang dan/atau jasaguna dipasarkan atau pemakaian sendiri dalam jumlah besarmelebihi kemampuan penjual;

160

d. Melakukan perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunandana masyarakat, pemberian imbalan atau kompensasi yangtidak wajar; dan

e. Melakukan kegiatan usaha perdagangan di luar izin yangdiberikan.


• Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) diterbitkan dalamwaktu 10 (sepuluh hari) sejak diterimanya surat permohonanIUPB dan dokumen secara lengkap dan benar.

• IUPB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjangsetiap kali untuk jangka waktu yang sama dengan mem-perhatikan hasil evaluasi kinerja Perusahaan PenjualanBerjenjang.

• Perpanjangan IUPB diajukan 2 (dua) bulan sebelum masaberlaku IUPB yang bersangkutan berakhir.

Biaya Pengurusan

Pengurusan IUPB tidak dikenakan biaya.


IUPB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan DalamNegeri dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

161

A Bidang Perindustrian

I. Peraturan Pemerintah

1. PP Nomor 102 tahun 2000Tanggal 10 November 2000 Standardisasi Nasional

II. SK Menteri

1. No. 280/Kpts/Um/6/73 Prosedur Permohonan SK MentanTanggal 11 Juni 1973 Pendaftaran dan

Izin Pestisida.

2. No. 171/M/SK/8/1993 Pedoman Pengarahan Lokasi SK MenperindagTanggal 18 Agustus 1993 bagi Kegiatan Industri.

3. No. 44/M/SK/3/1995 Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin SK MenperinTanggal 20 Maret 1995 Usaha Industri Kecil kepada Ketua Otorita

Pengembangan Daerah Industri PulauBatam.

4. No. 148/M/SK/7/1995 Penetapan Jenis dan Komoditi Industri SK MenperinTanggal 11 Juli 1995 yang Proses Produksinya tidak Merusak

ataupun Membahayakan Lingkungan sertatidak Menggunakan Sumber Daya AlamSecara Berlebihan.

5. No. 108/MPP/Kep/5/1996 Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi, dan SK MenperindagTanggal 22 Mei 1996 Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan

Depperindag.

6. No. 50/MPP/Kep/2/1997 Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan SK MenperindagTanggal 20 Pebruari 1997 Industri dan Izin Kawasan Industri.

7. No. 167/MPP/Kep/5/1997 Persyaratan Teknis Industri dan Perdagang- SK MenperindagTanggal 28 Mei 1997 an Air Minum dalam Kemasan.

8. No.359/MPP/Kep/10/1997 Pengawasan dan Pengendalian Produksi, SK MenperindagTanggal 8 Oktober 1997 Impor, Pengedaran dan Penjualan

Minuman Beralkohol.

9. No. 425/MPP/Kep/9/1998 Perubahan Pasal 23 Keputusan Menper- SK MenperindagTanggal 10 September 1998 indag No. 108/MPP/Kep/5/1996 tentang

Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi danPengawasan Mutu Produk di lingkunganDepperindag.

10. No. 275/MPP/Kep/6/1999 Industri Kendaraan Bermotor. SK MenperindagTanggal 24 Juni 1999

11. No. 384/MPP/Kep/8/1999 Perubahan Kedua atas Keputusan SK MenperindagTanggal 18 Agustus 1999 No.108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standar-

disasi,Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawas-an Mutu Produk di lingkungan Depperindag.

12. No. 589/MPP/Kep/10/1999 Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pem- SK MenperindagTanggal 13 Oktober 1999 binaan Masing-Masing Direktorat Jenderal

dan Kewenangan Pembinaan Izin BidangIndustri dan Perdagangan di lingkunganDepartemen Perindustrian dan Perdagangan

13. No. 590/MPP/Kep/10/1999 Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin SK MenperindagTanggal 13 Oktober 1999 Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda

Daftar Industri.

Lampiran 1

Daftar Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Pejabat Eselon I yang

Mengatur Perizinan/RekomendasiSektor Industri dan Perdagangan

No. Keputusan, Nomor dan Tanggal Tentang Keterangan


14. No. 153/MPP/Kep/5/2001 Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu SK MenperindagTanggal 2 Mei 2001 Sebagai Bahan Makanan (SNI 01.3751-

2000/Rev. 1995 dan Revisinya)

15. No. 323/MPP/Kep/11/2001 Perubahan Atas Keputusan MenperindagTanggal 20 November 2001 No. 153/MPP/Kep/5/2001 Tentang Penerap

an Secara Wajib SNI Tepung Terigu Sebagai SK MenperindagBahan Makanan (SNI. 01-3751-2000/Rev.1995 dan Revisinya)

16. No. 337/MPP/Kep/11/2001 Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa SK MenperindagTanggal 30 November 2001 Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan

Umum Persyaratan Keselamatan(SNI 04-6504-2001 dan Revisinya)

17. No. 442/MPP/Kep/5/2002 Perubahan Atas Keputusan Menperindag SK MenperindagTanggal 23 Mei 2002 No. 337/MPP/Kep/11/2001 Tentang

Penerapan Secara Wajib SNI Lampu SwaBallast untuk Pelayanan PencahayaanUmum Persyaratan Keselamatan(SNI 04-6504-2001 dan Revisinya)

II. SK Pejabat Eselon I

1. No. 407/SJ/SK/VI/1996 Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk SK SekjenTanggal 21 Juni 1996 Penggunaan Tanda SNI

2. No. 677/SJ/SK/IX/1996 Penunjukan Lembaga sebagai Laboratorium SK SekjenTanggal 24 September 1996 Penguji

3. No. 01/BAPPEBTI/KP/ IV/99 Tata Cara Pendirian Bursa Berjangka SK KepalaTanggal 20 April 1999 Bappebti

4. No. 007/SK/DJ-ILMEA/ VII/1999 Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran SK Dirjen ILMEATanggal 24 Juli 1999 Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor

5. No. 631/SJ/SK/VIII/1999 Perubahan atas Keputusan Sekjen SK SekjenTanggal 23 Agustus 1999 No. 407/-SJ/VI/1996 tentang Ketentuan

dan Tata Cara Sertifikasi Produk Pengguna-an Tanda SNI

6. No. 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Ber- SK KepalaTanggal 28 Oktober 1999 jangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Bappebti

Wakil Pialang Berjangka, Wakil PenasihatBerjangka, Wakil Pengelola Sentra DanaBerjangka dan Pedagang Berjangka.

7. No.027/SK/DJ-ILMEA/XII-/1999 Pedoman Teknis Pendaftaran Tipe,Penerap- SK Dirjen ILMEATanggal 8 Desember 1999 an Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dan

Pengimporan Kendaraan Bermotor

8. No. 682/Dirjen-IKAH/XII/1999 Pembinaan Industri Minuman Beralkohol Surat EdaranTanggal 31 Desember 1999 Dirjen IKAH

9. No. 119/SJ/II/2001 Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Surat EdaranTanggal 19 Februari 2001 Industri dan Perdagangan Sekjen

B. Bidang Perdagangan

I. Undang-Undang

1. UU No. 11 Tahun 1965 PergudanganTanggal 14 Juni 1965

2. UU No. 2 Tahun 1981 Metrologi LegalTanggal 2 Pebruari 1981

3. UU No. 3 Tahun 1982 Wajib Daftar PerusahaanTanggal 01 Pebruari 1982


II. Peraturan Pemerintah

1. PP No. 24 Tahun 1998 Informasi Keuangan Tahunan PerusahaanTanggal 14 Pebruari 1998

2. PP No. 9 Tahun 1999 Penyelenggaraan Perdagangan BerjangkaTanggal 27 Januari 1999 Komoditi.

III. Keputusan Presiden

1. Keppres No. 16 Tahun 1994 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danTanggal 22 Maret 1994 Belanja Negara

2. Keppres No. 6 Tahun 1999 Perubahan atas Keppres No. 16/1994Tanggal 11 Januari 1999 tentang APBN, Sebagaimana Telah Beberapa

Kali Diubah, Terakhir dengan KeppresNo. 8/1997

IV. Keputusan Menteri

1. No. 77/Kp/III/1978 Ketentuan mengenai Kegiatan Perdagangan SK.MendagkopTanggal 9 Maret 1978 Terbatas bagi Perusahaan Produksi Dalam

Negeri Dalam Rangka Penanaman Modal.

2. No. 34/Kp/II/1980 Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire SK. MendagkopTanggal 1 Pebruari 1980 Purchase), Jual Beli dengan Angsuran, dan

Sewa (Renting)

3. No. 155/Kp/IV/1980 Biaya Retribusi Pengeluaran Formulir Surat SK MendagkopTanggal 22 April 1980 Keterangan Asal (Certificate of Origin)

Barang Ekspor Indonesia

4. No. 476/Kp/IX/1981 Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Survey SK.MendagkopTanggal 7 September 1981

5. No. 295/M/SK/VII/1982 Ketentuan-Ketentuan tentang Keagenan SK. MendagTanggal 7 Juli 1982 Tunggal

6. No. 75/KP/I/1983 Wajib Daftar Organisasi Usaha Niaga/ SK MendagTanggal 25 Januari 1983 Asosiasi di Indonesia

7. No. 428/M/SK/XII/1987 Penyederhanaan Ketentuan-Ketentuan SK MendagTanggal 23 Desember 1987 Pengakuan dan Pengurangan Pengakuan

Keagenan Tunggal Kendaraan Bermotor danAlat-alat Besar serta Keagenan TunggalAlat-alat Elektronika dan Alat-alat Listrikuntuk Rumah Tangga.

8. No. 378/Kp/XI/1988 Penyederhanaan Ketentuan Masa Berlaku SK MendagTanggal 21 Nopember 1988 Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).

9. No. PER-03/MEN/1990 Memberikan Izin Mempekerjakan Tenaga PeraturanTanggal 14 Juni 1990 Kerja Warga Negara Asing (WNA) Pendatang. Menteri Tenaga

Kerja

10. No. KEP-416/MEN/1990 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri KeputusanTanggal 2 Agustus 1990 Tenaga Kerja Nomor PER-03/ MEN/1990 Menteri Tenaga

tanggal 14 Juni 1990 tentang Pemberian KerjaIzin Mempekerjakan Tenaga Kerja WargaNegara Asing.

11. No. KEP-208/MEN/1992 Prosedur Pemberian Izin Mempekerjakan KeputusanTanggal 13 Juni 1992 Tenaga Kerja WNA Pendatang dan Pelimpah- Menteri Tenaga

an Wewenang kepada Kepala Kanwil Depna- Kerjaker, Kepala Kanwil Depparpostel, DireksiPT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara,Direksi PT (Persero) Pengelola KawasanBerikat Indonesia, dan Ketua BadanKoordinasi Penanaman Modal Daerah.

12. No. 73/Kp/V/1993 Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya SK MendagTanggal 27 Mei 1993 Administrasi Wajib Daftar Perusahaan


13. No. 42/MPP/Kep/2/1997 Kriteria dan Penetapan Perusahaan SK MenperindagTanggal 13 Februari 1997 Eksportir Tertentu Sebagaimana Telah Di

ubah Beberapa Kali Terakhir denganKeputusan MenperindagNo. 184/MPP/Kep/5/2000

14. No. 145/MPP/Kep/5/1997 Penataan dan Pembinaan Pasar dan SK MenperindagNo. 57 Tahun 1997 Pertokoan. dan MendagriTanggal 12 Mei 1997

15. No. 230/MPP/Kep/7/1997 Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya SK MenperindagTanggal 4 Juli 1997 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali

Terakhir dengan Keputusan MenperindagNo. 62/MPP/Kep/2/2001

16. No. 231/MPP/Kep/7/1997 Prosedur Impor Limbah. SK MenperindagTanggal 4 Juli 1997

17. No. 373/KMK.01/1997 Pemberian Bea Masuk atas Impor Bahan SK MenkeuTanggal 29 Juli 1997 Baku/Bahan Penolong & Bagian/Komponen

untuk Perakitan Mesin dan Motor Berputar.

18. No. 259/MPP/Kep/7/1997 Ketentuan dan Tata Cara Pelaksana Usaha SK MenperindagTanggal Juli 1997 Waralaba

19. No.360/MPP/Kep/10/1997 Tata Cara Pemberian SIUP Minuman SK MenperindagTanggal 8 Oktober 1997 Beralkohol

20. No.420/MPP/Kep/10/1997 Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar SK MenperindagTanggal 31 Oktober 1997 dan Pertokoan

21. No.402/MPP/Kep/11/1997 Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan SK MenperindagTanggal 3 Nopember 1997 Perusahaan Perdagangan Asing.

22. No.12/MPP/Kep/1/1998 Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. SK MenperindagTanggal 16 Januari 1998

23. No. 14/MPP/Kep/1/1998 Penyempurnaan Keputusan Menperindag SK MenperindagTanggal 19 Januari 1998 No 42/MPP/Kep 2/1997 tentang Kriteria

dan Penetapan Perusahaan Eksportir Ter -tentu sebagaimana Telah Diubah denganKeputusan Menperindag No. 405/MPP/Kep/11/1997

24. No. 61/MPP/Kep/2/1998 Penyelenggaraan Kemetrologian. SK MenperindagTanggal 3 Februari 1998

25. No. 105/MPP/Kep/2/1998 Penataan dan Pembinaan Pergudangan. SK MenperindagTanggal 27 Februari 1998

26. No. 107/MPP/Kep/2/1998 Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin SK MenperindagTanggal 27 Februari 1998 Usaha Pasar Modern

27. No. 108/MPP/Kep/2/1998 Penyempurnaan Keputusan Menperindag SK MenperindagTanggal 27 Februari 1998 No. 405/MPP/Kep/11/1997 tentang

Penyempurnaan Keputusan MenperindagNo. 42/MPP/Kep/2/1997 tentangPenetapan PET

28. No.516/MPP/Kep/11/1998 Ketentuan Ekspor Maniok (Ubi Kayu). SK MenperindagTanggal 5 Nopember 1998

29. No.558/MPP/Kep/12/1998 Ketentuan Umum di Bidang Ekspor Sebagai SK MenperindagTanggal 4 Desember 1998 mana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir

dengan Keputusan MenperindagNo. 575/MPP/Kep/VIII/2002

30. No. 29/MPP/Kep/1/1999 Ketentuan Ekspor Kopi SK MenperindagTanggal 22 Januari 1999


31. No. 202/MPP/Kep/5/1999 Ketentuan dan Tata Cara Permohonan SK MenperindagTanggal 26 Mei 1999 Fasilitas Dalam Rangka Pelaksanaan Per-

janjian Basic Agreement on The ASEANIndustrial Cooperation.

32. No. 251/MPP/Kep/6/1999 Perubahan Keputusan Menperindag No. SK MenperindagTanggal 11 Juni 1999 61/MPP/Kep/12/1998 tentang Penyelengga-

raan Kemetrologian.

33. No.550/MPP/Kep/10/1999 Angka Pengenal Impor Sebagaimana Telah SK MenperindagTanggal 5 Oktober 1999 Diubah dengan Keputusan Menperindag No.

253/MPP/Kep/7/2000

34. No. 49/MPP/Kep/2/2000 Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor SK MenperindagTanggal 25 Februari 2000 dalam Keadaan Utuh (CBU).

35. No. 50/MPP/Kep/2/2000 Perubahan Keputusan Menperindag No.230/ SK MenperindagTanggal 25 Februari 2000 MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang

Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir denganKeputusan MenperindagNo. 290/MPP/Kep/ 6/1999.

36. No. 73/MPP/Kep/3/2000 Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan SK MenperindagTanggal 20 Maret 2000 Berjenjang.

37. No. 184/MPP/Kep/5/2000 Perubahan Keputusan Menperindag No. SK MenperindagTanggal 29 Mei 2000 42/MPP/Kep/2/1997 tentang Kriteria dan

Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu(PET).

38. No.192/MPP/Kep/6/2000 Perubahan Keputusan Menperindag Nomor SK MenperindagTanggal 2 Juni 2000 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang

Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir denganKeputusan Menperindag Nomor 50/MPP/Kep/2/2000.

39. No. 253/MPP/Kep/7/2000 Perubahan Keputusan Menperindag Nomor SK MenperindagTanggal 4 Juli 2000 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka

Pengenal Importir (API)

40. No. 254/MPP/Kep/7/2000 Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan SK MenperindagTanggal 4 Juli 2000 Berbahaya Tertentu

41. No.78/MPP/Kep/3/2001 Pedoman Standar Perdagangan Minimal SK MenperindagTanggal 2 Maret 2001 (PSPM) Bidang Perindustrian &Perdagangan

42. No. 172/MPP/Kep/5/2001 Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan SK MenperindagTanggal 17 Mei 2001 Baru

43. No. 263/MPP/Kep/8/2001 Perubahan Lampiran Keputusan Menper- SK. MenperindagTanggal 31 Agustus 2001 indag Nomor: 78/MPP/Kep/3/2001

44. No. 311/MPP/Kep/10/2001 Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil SK MenperindagTanggal 30 Oktober 2001

45. No. 111/MPP/Kep/2/2002 Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) SK MenperindagTanggal 21 Februari 2002 Barang Ekspor Indonesia

46. No. 121/MPP/Kep/2/2002 Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan SK. MenperindagTanggal 25 Februari 2002 Tahunan Perusahaan.

47. No. 141/MPP/Kep/3/2002 Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) SK MenperindagTanggal 6 Maret 2002

48. No. 441/MPP/Kep/5/2002 Ketentuan Ekspor Pasir Laut SK MenperindagTanggal 23 Mei 2002


49. No. 456/MPP/Kep/6/2002 Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar) SK. MenperindagTanggal 10 Juni 2002

50. No. 528/MPP/Kep/7/2002 Ketentuan Impor Cengkeh SK. MenperindagTanggal 5 Juli 2002

51. No. 575/MPP/Kep/VIII/2002 Perubahan Lampiran Keputusan Menper- SK. MenperindagTanggal 6 Agustus 2002 indag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang

Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagai-mana telah beberapa kali terakhir denganKeputusan Menperindag No. 443/MPP/Kep/5/2002

52. No. 594/MPP/Kp/VIII/2002 Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Penilaian SK MenperindagTanggal 16 Agustus 2002

A. Departemen Perindustriandan PerdaganganPUSAT

1. Menteri Perindustrian dan Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53Perdagangan Lt II Jakarta Selatan

Telp. (021) 5256458, 5251149,5200700, 5255509 Pes. 4049Fax. (021) 5201606

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok I Lt.III Jakarta PusatTelp. (021) 3848667, 3456318,

3841961-2 Pes. 1200Fax. (021) 3846106E-Mail : [email protected]

2. Sekretaris Jenderal Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53Lt. II Jakarta SelatanTelp. (021) 5250954,5255509Pes. 2101, 4001Fax. (021) 5250906E-Mail : [email protected]

3. Direktur Jenderal Industri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53Logam, Mesin, Elektronika Lt. IX Jakarta Selatandan Aneka (ILMEA) Telp. (021) 5251127, 5255509

Pes. 2300, 4003Fax. (021) 5252978E-Mail : [email protected]

4. Direktur Jenderal Perdagang- Jl.M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok Ian Dalam Negeri (PDN) Lt.VI Jakarta Pusat

Telp.(021)3858183, 3858171-5Pes. 1001, 1103Fax.(021)3857338E-Mail : [email protected]

5. Direktur Jenderal Perdagang- Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok Ian Luar Negeri (PLN) Lt.IV Jakarta Pusat

Telp.(021) 3858204, 3860940 3858171-5

Pes. 1104, 1192Fax. (021) 3858191E-Mail : [email protected]

NO. Pejabat Alamat

Lampiran 2

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT KANTORPEJABAT PENERBIT IZIN DAN/REKOMENDASI

SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

NO. Pejabat Alamat

6. Direktur Jenderal Kerja Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok Isama Industri dan Perda- Lt. V Jakarta Pusatgangan Internasional (KIPI) Telp.(021)3858185, 3858171-5

Pes. 1108,1192Fax. (021) 3858185E-Mail : [email protected]

7. Kepala Badan Pengawas Gedung Bumi Daya Plaza Lantai IVPerdagangan Berjangka Jl. Imam Bonjol No. 61Komoditi (BAPPEBTI) Jakarta Pusat

Telp. 3156369,3156365Fax. 3156369E-Mail : [email protected]

8. Kepala Pusat Standardisasi Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53dan Akreditasi Lt. XX Jakarta Selatan

Telp. (021) 5252690, 5255509Pes. 2129, 4075Fax. (021) 5252690E-Mail : [email protected]

9. Direktur Metrologi Jl. Pasteur No. 27 - BandungTelp. (022) 4203597, 4233930,Fax. (022) 4207035E-Mail : [email protected]

10. Direktur Bina Usaha dan Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok II Lt.VPendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat

Telp. (021) 3858188 , 3858171-5 Pes. 1131Fax. (021) 3453114E-Mail : [email protected]

11. Direktur Ekspor Produk Per- Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok IItanian dan Pertambangan Lt. IX Jakarta Pusat

Telp. (021) 3458329, 3858171-5Pes. 1156Fax. (021) 3458329E-Mail : [email protected]

12. Direktur Ekspor Produk Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok IIndustri Lt. IX Jakarta Pusat

Telp. (021) 3858201, 3858171Pes. 1155Fax. (021) 3858207E-Mail : [email protected]

13. Direktur Impor Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok IILt. VIII Jakarta PusatTelp. (021) 3858194 , 3858171 – 5Pes. 1145Fax. (021) 3858194E-Mail : [email protected]

NO. Pejabat Alamat

14. Direktur Fasilitasi Ekspor Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok IIdan Impor Lt. VIII Jakarta Pusat

Telp. (021) 3450071,3858171-5Pes. 1169Fax. (021) 3450071E-Mail : [email protected]

DAERAH

1. Kepala Dinas Perindag Jl. Pocut Baren No.11, Banda AcehNangroe Aceh Darussalam Telp. (0651) 29464, 21028, 22716

Fax. (0651) 29464E-mail :[email protected]

2. Kepala Dinas Perindag Jl. Putri Hijau No. 6, MedanPropinsi Sumatera Utara Telp. (061) 4525655, 4525566

Fax. (061) 4150067E-mail : [email protected]

3. Kepala Dinas Perindag Jl. Jend.Sudirman No.47, PadangPropinsi Sumatera Barat Telp. (0751) 21829, 37192

Fax. (0751) 37192, 23343E-mail : [email protected]

4. Kepala Dinas Perindag Jl. Kapten A. Rivai No. 23,Propinsi Sumatera Selatan Palembang

Telp.(0711) – 310447, 35408, 350302Fax. (0711) – 350408, 350302E-mail : [email protected]

5. Kepala Dinas Perindag Jl. Pepaya No. 63, PekanbaruPropinsi Riau Telp. (0761) – 22900, 23300

Fax. (0761) – 28066E-mail : [email protected]

6. Kepala Dinas Perindag Jl. Letjen Suprato No. 28, JambiPropinsi Jambi Telp. (0741) 62320, 65529, 62842


7. Kepala Dinas Perindag Jl. S. Parman No. 21, BengkuluPropinsi Bengkulu Telp. (0736) 21275, 21287


8. Kepala Dinas Koperindag Jl. Cut Mutia No. 23 – B,Propinsi Lampung Bandar lampung

Telp. (0721) 487310, 487311Fax. (0721) 481440E-mail : [email protected]

9. Kepala Dinas Perindag Jl. Perintis Kemerdekaan BGR 1/3Propinsi DKI Jakarta Kelapa Gading - Jakarta Utara

Telp. (021) 45848012Fax. (021) 45848014E-mail : [email protected]

NO. Pejabat Alamat

10. Kepala Dinas Perindag Jl. Asia Afrika No. 146, BandungPropinsi Jawa Barat Telp. (022) 4230929, 4204021

Fax. (022) 4230929, 4204022E-mail : [email protected]

11. Kepala Dinas Perindag Jl. Pahlawan No. 4, SemarangPropinsi Jawa Tengah Telp.(024)8311708,8316738,8311707

Fax. (024) 8313428,8316887E-mail : [email protected]

12. Kepala Dinas Perindag Jl. Kusumanegara No. 133,Propinsi D.I. Yogyakarta Yogyakarta

Telp. (0274) 514206, 563892Fax. (0274) 512437, 514207E-mail : [email protected]

13. Kepala Dinas Perindag Jl. Siwalankerto Utara II/42,Propinsi Jawa Timur Surabaya


14. Kepala Dinas Perindag Jl. Sultan Syahrir No. 2, PontianakPropinsi Kalimantan Barat Telp. (0561) 766127, 732610


15. Kepala Dinas Perindag Jl. Yos Sudarso - PalangkarayaPropinsi Kalimantan Tengah Telp. (0536) 29819,21650


16. Kepala Dinas Perindag Jl. D.I. Panjaitan No. 41 -Propinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin

Telp. (0511) 54219, 54213,772075Fax. (0511) 54219,772480E-mail : [email protected]

17. Kepala Dinas Perindagkop Jl. Basuki Rachmat No. 55,Propinsi Kalimantan Timur Samarinda


18. Kepala Dinas Perindag Jl. Tololiu Supit No. 25, ManadoPropinsi Sulawesi Utara Telp. (0431) 851756, 851423


19. Kepala Dinas Perindagkop Jl. R.A. Kartini No. 17, PaluPropinsi Sulawesi Tengah Telp.(0451) 425265,422330,421630


20. Kepala Dinas Perindag Jl. Ujung Pandang No. 3, MakasarPropinsi Sulawesi Selatan Telp. (0411) 323368,315650,323515


NO. Pejabat Alamat

21. Kepala Dinas Perindag Jl. H. Abdullah Silondae No. 116,Propinsi Sulawesi Tenggara Kendari


22. Kepala Dinas Perindag Jl. Raya Puputan Niti MandalaPropinsi Bali Renon,Denpasar - Bali


23. Kepala Dinas Perindag Jl. Langko No. 61, MataramPropinsi Nusa Tenggara Barat Telp. (0370) 623290, 633736


24. Kepala Dinas Perindag Jl. W.J. Lalamentik Oepoi, KupangPropinsi Nusa Tenggara Timur Telp. (0380) 833144, 821054, 832832


25. Kepala Dinas Perindag Jl. R.A. Kartini No. 16, AmbonPropinsi Maluku Telp. (0911) 352668,341005


26. Kepala Dinas Perindag Jl. Matahari No. 25 - JayapuraPropinsi Papua Telp. (0967) 531054, 531435

Fax. (0967) 534231, 532604E-mail :[email protected]

27. Kepala Dinas Perindagkop Jl. Letnan Jidun No. 4 APropinsi Banten Kapandean, Serang.

Telp. (0254) 201655Fax. (0254) 201655

28. Kepala Dinas Perindagkop Jl. K.H. Hajar Dewantoro No. 50,naker Propinsi Gorontalo Gorontalo

Telp. (0435) 831606Fax. (0435) 831607

29. Kepala Dinas Perindag dan Jl. Stadion No. 5 , TernateKoperasi Propinsi Maluku Maluku UtaraUtara Telp. (0921) 328568

30. Kepala Dinas Perindagkop Jl. A. Yani No. 7 Sungai Liat, BangkaPKM dan Penanaman Modal Telp. (0717) 92176, 92249Propinsi Bangka Fax. (0717) 92242

NO. Pejabat Alamat

Lain-Lain

1. Otorita Batam Kantor Pusat :Gedung Bida Batam Centre BatamTelp. (0778) 462047, 462048Fax. (0778) 462240, 462462, 462456

Perwakilan (Jakarta) :Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 KebonNanas - Jakarta Timur 13410Telp. (021) 8580043, 8580009-11,

85800034Fax. (021) 8580038

2. PT. Kawasan Berikat Jl. Raya Cakung-Cilincing Km. 5,Nusantara Tanjung. Priok - Jakarta Utara 14140

Telp. (021) 44820909Fax. (021) 44820223

3. Komisi Pestisida D/a. Dit. Bina PerlindunganTanaman Lab.Departemen PertanianJl. AUP. Pasar MingguJakarta SelatanTelp. (021) 7819117, 7805652,7806213Telpfax. 7816086Kantor Pusat Pertanian,Gedung D lantai VIIIJl. Harsono RM No. 3, Pasar MingguJakarta Selatan

Documents

Manual Izin Industri dan Perdagangan