PMK NOMOR 147/PMK.04/2011 PERDIRJEN BC NOMOR · PDF fileDalam hal KB berada di kawasan industri, izin berlaku sampai dengan izin usaha industri dari instansi terkait dan/atau izin

Ihr Logo

KAWASAN BERIKAT

PMK NOMOR 147/PMK.04/2011

PERDIRJEN BC NOMOR 57/BC/2011

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Your LogoHere comes your footer � Page 2

DASAR HUKUM KB

� UU Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan

� PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat

� PMK Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat

� Perdirjen BC Nomor 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat



KETENTUAN UMUM

� KAWASAN BERIKAT �� TPB UNTUK MENIMBUN BARANG IMPOR DAN/ATAU BARANG YANG BERASAL DARI TLDDP GUNA DIOLAH ATAU DIGABUNGKAN, YANG HASILNYA TERUTAMA UNTUK DIEKSPOR

� PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT �� BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN MENYEDIAKAN DAN MENGELOLA KAWASAN UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN KB

� PENGUSAHA KB �� BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENGUSAHAAN KB

� PENGUSAHA DI KB MERANGKAP PENYELENGGARA DI KB (PDKB ) �� BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENGUSAHAAN KB YANG BERADA DI DALAM KB MILIK PENYELENGGARA KB YANG STATUSNYA SEBAGAI BADAN HUKUM YANG BERBEDA



PENYELENGGARAAN & PENGUSAHAAN KB

A

AA

AA

B

PKB PT A

PKB merangkap PDKB PT A

PDKB PT B di dalam KB PT A

A

Penyelenggara KB PT A

Pengusaha di KB merangkap Penyelenggara di KB

(PDKB) PT B di dalam KB PT A

Penyelenggara KB sekaligus Pengusaha KB PT A

AB

A

AA

Istilah Lama Istilah Baru



KETENTUAN UMUM

� KEGIATAN PENGOLAHAN �� KEGIATAN MENGOLAH BARANG DAN BAHAN DENGAN ATAU TANPA BAHAN PENOLONG MENJADI BARANG HASIL PRODUKSI DENGAN NILAI TAMBAH YANG LEBIH TINGGI, TERMASUK PERUBAHAN SIFAT DAN FUNGSINYA; DAN/ATAUBUDIDAYA FLORA DAN FAUNA

� KEGIATAN PENGGABUNGAN �� MENGGABUNGKAN BARANG HASIL PRODUKSI KB YANG BERSANGKUTAN SEBAGAI PRODUK UTAMA DENGAN BARANG JADI YANG BERASAL DARI IMPOR, DARI KB LAIN, DAN/ATAU DARI TLDDP



MANAJEMEN RISIKO


KAWASANBERIKAT

BEA CUKAIMELAKUKAN

PENGAWASAN

PENGAWASAN �� PEMERIKSAAN PABEAN DILAKUKAN SECARA SELEKTIF BERDASARKAN MANAJEMEN RISIKO

MANAJEMEN RISIKO �� DAPAT DIBERIKANKEMUDAHAN KEPABEANAN DAN CUKAI

KEMUDAHAN KEPABEANAN DAN CUKAI :•PELAYANAN PERIZINAN •PELAYANAN KEGIATAN OPERASIONAL •PEMBERIAN PINTU TAMBAHAN•KEMUDAHAN LAINNYA


SYARAT SUBYEK KB

� Diajukan oleh Perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan berbadan hukum Indonesia

� Tidak diajukan oleh perusahaan / orang yang bertanggung jawab thd perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau dinyatakan pailit

� Memenuhi syarat lokasi dan syarat fisik



SYARAT LOKASI KB

� KB HARUS BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

� KB DAPAT BERLOKASI DI KAWASAN BUDIDAYA YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEGIATAN INDUSTRI UNTUK :

� Perusahaan yang bahan bakunya / prosesproduksinya memerlukan lokasi khusus

� Perusahaan mikro dan kecil

� Perusahaan industri di daerah yg tidakterdapat Kawasan Industri / kapling diKawasan Industri habis

SYARAT LUAS MINIMAL 1 HA


SYARAT FISIK KB


� Dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui olehkendaraan pengangkut peti kemas

� Mempunyai batas yang jelas berupa pagar dengan tinggi min 2m

� Tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain

� Mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaranbarang yang dapat dilalui kendaraan

� Digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahanBahan Baku menjadi barang hasil produksi

Cat : Untuk KB di lokasi khusus �� batas pemisah dapat berupa pembatasbuatan / pembatas alam dan tidak ada syarat dapat dilalui da ri jalan umum


SYARAT ADMINISTRASI PENGAJUAN IZIN KB

MENGAJUKAN PERMOHONAN KE KPPBC

PEMOHON

MENERUSKAN KE DIRJEN DISERTAI BAP, PETA/DENAH LOKASI, DAN REKOMENDASIKPPBC

PERSETUJUAN/PENOLAKANDIRJEN

-Permohonan diajukandalam hardcopy dansoftcopy

-Format permohonan(lihat)

-Persyaratan (Lihat)

- Maksimal 15 hari kerja- Hardcopy diarsip di KPPBC- Penerusan ke KP-DJBC hanya softcopy- Disertai hardcopy BAP dan rekomendasi

Dirjen memberikankeputusanmaksimal 10 hari kerja



JANGKA WAKTU IZIN

• JANGKA WAKTU IZIN 5 TAHUN

Penyelenggara KB


Penyelenggara sekaligusPengusaha KB


PDKB

� Yang bersangkutan harusmengajukan permohonanperpanjangan sebelum izinberakhir

� Apabila pada saat izin berakhirybs tidak mengajukanpermohonan perpanjangan, makaizin otomatis dicabut tanpaditerbitkan Skep Pencabutan

� Apabila permohonan sudahdiajukan sebelum izin berakhirnamun pada saat jatuh tempo izinperpanjangan belum terbit, makaybs tidak mendapat fasilitas ataspemasukan barang ke KB sejaktanggal jatuh tempo sampaidengan diterbitkannya izin



IZIN PRINSIP PENDIRIAN KB


� Khusus bagi pihak yang akan menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat yang berlokasi di kawasan industri

� Izin prinsip pendirian Kawasan Berikat diberikan sebelum fisikbangunan berdiri dan berlaku 2 (dua) tahun

� Berlaku syarat Subyek, Lokasi, Phisik, dan Administrasi

� Dalam waktu 2 tahun :

1.Harus sudah terdapat Pengusaha KB, PDKB, dan/atauPenyelenggara GB; dan

2.Harus menyelesaikan pembangunan fisik paling sedikitbangunan untuk produksi, gudang, ruangan dan sarana kerjabagi Petugas BC


IZIN PENYELENGGARA KB


� Pihak yang akan menjadi Penyelenggara KB harus memenuhisyarat Subyek, Lokasi, Phisik, dan Administrasi

� Syarat administrasi bisa dilihat disini

� Dalam hal KB berada di kawasan industri, izin berlaku sampaidengan izin usaha industri dari instansi terkait dan/atau izin KB dicabut

� Dalam hal KB berada di kawasan budidaya yang diperuntukkanbagi kegiatan industri, izin diberikan utk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang


IZIN PENYELENGGARA KB SEKALIGUS

PENGUSAHA KB


� Pihak yang akan menjadi Penyelenggara KB sekaligusPengusaha KB harus memenuhi syarat Subyek, Lokasi, Phisik, dan Administrasi


� Dalam hal KB berada di kawasan industri, izin berlaku sampaidengan izin usaha industri dari instansi terkait dan/atau izin KB dicabut

� Dalam hal KB berada di kawasan budidaya yang diperuntukkanbagi kegiatan industri, izin diberikan utk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang


IZIN PDKB


� Pihak yang akan menjadi PDKB harus memenuhi syarat Subyek, Lokasi, Phisik, dan Administrasi


� Dalam hal KB berada di kawasan industri, izin berlaku sampaidengan izin usaha industri dari instansi terkait dan/atau izinKawasan Berikat dicabut

� Dalam hal KB berada di kawasan budidaya yang diperuntukkanbagi kegiatan industri, izin diberikan utk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang


PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN IZIN KB


� Perpanjangan izin KB diajukan ke Dirjen BC/DirekturFasilitas melalui KPPBC � sebelum izin berakhir

� Perubahan izin yang sifatnya hanya updating data (alamat perusahaan, NPWP, penanggung jawab) �diajukan ke KPPBC

� Perubahan izin yang lain (nama perusahaan yg bukanentitas, jenis hasil produksi, luas KB) � diajukan keKanwil


PINTU TAMBAHAN


UNTUK KELUAR MASUK BARANG

� Meliputi pipa, saluran transmisi, dan ban berjalan

� Harus dipasang CCTV

� Dipasang alat ukur elektronikapabila pintu berupa pipa dll

� Persetujuan denganmempertimbangkan : � Kondisi bangunan, lahan, dan

lingkungan geografis sekitar

� Jumlah lalu lintas kendaraan danvolume barang

UNTUK KELUAR MASUK ORANG

� Dibuat sedemikian rupa sehinggatidak dapat dilalui kendaraanpengangkut barang

� Harus dipasang CCTV

� Hanya digunakan saat jam keluarmasuk karyawan

� Persetujuan denganmempertimbangkan : � Kondisi bangunan, lahan, dan

lingkungan geografis sekitar

� Jumlah karyawan


KEWAJIBAN


PENYELENGGARA

1. Memasang nama perusahaan dan izin KB

2. Menyediakan ruangan, sarana/prasarana u

pengawasan/pelayanan

3. Menyediakan sarana u pelayanan (komputer)

4. Melaporkan apabila ada PDKB yang belum

memperpanjang sewa

5. Melaporkan PDKB yg tidak beroperasi

6. Mengajukan permohonan perubahan izin

(apabila ada perubahan)

7. Menyimpan dokumen dan catatan selama 10

tahun

8. Menyelenggarakan pembukuan sesuai

standar Akuntansi

9. Menyerahkan dokumen/catatan apabila

diaudit

PENGUSAHA/PDKB

1. Memasang nama perusahaan dan izin KB

2. Membuat laporan 4 bulanan

3. Menyediakan sarana untuk PDE

4. Mendayagunakan IT Inventory

5. Memiliki NPPBKC (apabila BKC)

6. Mengajukan permohonan perubahan izin

(apabila ada perubahan)

7. Melakukan pencacahan min sekali setahun

8. Menimpan dan menatausahakan brg yg

ditimbun dengan tertib

9. Menyimpan dok & cat selama 10 tahun

10. Menyelenggarakan pembukuan sesuai standar

Akuntansi

11. Menyerahkan dok/cat apabila diaudit


PENCACAHAN

� Pengusaha KB/PDKB wajib melakukan pencacahan minima l 1 kali dalam 1 tahun

� Sebelum melakukan pencacahan, ybs wajib melaporkan ke KPPBC

� Hasil pencacahan dituangkan dalam Berita Acara

� Hasil pencacahan disampaikan bersamaan dengan lapor an 4 bulanan pada periode ybs

� Hasil pencacahan menjadi dasar perhitungan persedia an barang KB selanjutnya

DJBC MELAKUKAN PENGAWASAN PENCACAHAN BERDASARKAN MANAJEMEN RISIKO



SISTEM IT INVENTORY

� Pengusaha KB/PDKB wajib memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory)

� Kriteria minimal :

� Dipergunakan untuk melakukan pencatatan pemasukan/pengeluaran barang secara kontinu dan real time di KB ybs

� Dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan laporan sesuai format yang ditentukan

� Mencatat riwayat perekaman

� Memberikan akses secara realtime dan/atau online kepada pejabat BC

� Pencatatan hanya oleh orang yang memiliki akses khusus

� Perubahan pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses paling tinggi



RUANGAN UNTUK PENGAWASAN BC

� Pengusaha KB/PDKB harus menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan

� Kriteria layak : � Ruangan memiliki akses untuk memonitor aktifitas

pengeluaran dan pemasukan barang

� Adanya CCTV dan monitor untuk pengawasan DJBC

� Adanya ruangan kerja, serta sarana dan prasaranalainnya untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan



PELAPORAN

Pengusaha KB/PDKB harus

menyampaikan Laporan setiap

4 bulan sekali atas :

� pemasukan/pengeluaran

barang per dokumen pabean

� posisi barang dalam proses

� pertanggungjawaban mutasi

barang


�Pejabat BC melakukan

penelitian adanya selisih atas

laporan

�Dalam hal terdapat selisih

�� dilakukan penelitian

mendalam

�Apabila ada pidana, dilakukan

penyidikan

�Apabila ada selisih kurang

dilakukan penagihan


Barang modal

Bahan baku, bahan penolong

Hasil produksi KB Lain (untuk diolah/dijadikan barang modal)

Barang Jadi untuk digabungkan tujuan ekspor

Pengemas dan alat bantu pengemas

KB

PEMASUKAN DARI LUAR DAERAH PABEAN (IMPOR), DARI TPB LAIN, ATAU KAWASAN BEBAS (EKS BARANG IMPOR)

Peralatan perkantoranPenangguhan BM, Pembebasan Cukai, dantidak dipungut PDRI


PERLAKUAN PERPAJAKAN


PEMASUKAN DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (LOKAL), KB LAIN (EKS BARANG LOKAL)


PERLAKUAN PERPAJAKAN

Bahan baku, bahan penolong

KBTIDAK DIPUNGUT PPN

Hasil Produksi, Bahan Baku, Barang Modal (eks subkontrak)

Hasil produksi KB Lain (untuk diolah yang bahan bakunya dari TLDDP)

Pengemas dan alat bantu pengemas

Your Logo

1. LDP2. KB LAIN3. GB4. TPPB5. TLB6. KAWASAN BEBAS7. TLDDP

Here comes your footer � Page 25

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN


1. LDP2. KB LAIN3. GB (RETUR)4. TPPB5. KAWASAN BEBAS6. TLDDP

PEMASUKAN PENGELUARAN

KB


PEMASUKAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS


• Kriteria barang dr Kawasan Bebas yg masuk ke KB :

� barang yang dapat diberikan penangguhan di KB ybs

• Pengusaha KB/PDKB aju permohonan pd Kepala KPPBC

untuk mendapatkan surat rekomendasi

• Surat rekomendasi digunakan sebagai lampiran dok PPFTZ

• Apabila dlm jangka waktu 30 hari barang tidak masuk

Kepala KPPBC yg mengawasi KB meminta konfirmasi kepada

Kepala KPPBC yg mengawasi Kawasan bebas

• Berdasarkan hasil konfirmasi diyakini barang tidak masuk KB

Kepala KPPBC yg mengawasi Kawasan Bebas

melakukan penagihan

MASUK KEKAWASAN

BERIKATDENGAN DOK

PPFTZ


PEMASUKAN BARANG DARI TLDDP


• Bahan baku, bahan penolong,pengemas

dan alat bantu pengemas �� untuk diolah atau

digabungkan; dan

• Barang modal

MASUK KEKAWASANBERIKAT

DENGANBC 4.0


PEMASUKAN BARANG MODAL


• Pemasukan Barang Modal asal LDP

atau KB lain � Aju permohonan ke Kepala

KPPBC yg mengawasi

• Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam

memberikan persetujuan :

� atensi terhadap upaya leasing

� kewajaran jumlah & jenis Barang Modal

� penggantian Barang Modal

MASUK KE

KAWASANBERIKAT


PEMASUKAN BARANG JADI UNTUK

DIGABUNGKAN DENGAN HASIL PRODUKSI KB


• Kriteria barang jadi utk digabungkan :

�Untuk melengkapi produk utama yang merupakan hasil

produksi KB dan/atau sebagai barang untuk keperluan

promosi dalam kurun waktu tertentu

�Nilai barang yang digabungkan < nilai hasil produksi KB ybs

�Diekspor bersamaan dalam satu kemasan, dan

�Memperhatikan kewajaran jumlah dan jenis barang

yang akan digabungkan

• Pemberian persetujuan dg mempertimbangkan kepentingan

pengembangan industri dalam negeri dan barang

tidak untuk dijual ke TLDDP

MASUK KE

KAWASANBERIKAT


PEMASUKAN PERALATAN PERKANTORAN


• Pemasukan peralatan perkantoran asal LDP

� Aju permohonan ke Kepala KPPBC yg mengawasi

• Kriteria peralatan perkantoran yg dapat penangguhan :

� digunakan untuk administrasi pengelolaan pemasukan

dan pengeluaran barang ke dan dari KB

� tidak bersifat habis pakai

� mudah dilakukan pengawasan oleh Petugas BC

� dalam jumlah yang wajar, dan

� diberikan dengan mengutamakan kepentingan

pengembangan industri dalam negeri

MASUK KE

KAWASANBERIKAT


PEMASUKAN BARANG CONTOH


• Pemasukan barang contoh asal LDP

� Aju permohonan ke Kepala KPPBC yg mengawasi

• Kriteria barang contoh :

� Untuk pengenalan hasil produksi / pengembangan

produk baru

� Paling banyak 3 barang utk 1 jenis, merek, model, tipe

� Bukan utk diolah lebih lanjut, kecuali utk penelitian dan

pengembangan kualitas

� Tdk utk didipindahtangankan, dijual / dikonsumsi di TLDDP

� Bukan kendaraan bermotor, alat berat dlm btk apapun

• Barang contoh wajib disimpan selama 2 (dua) tahun

• Apabila lewat 2(dua) tahun & digunakan sesuai peruntukan

dibebaskan dg aju permohonan dulu ke Kakanwil

MASUK KE

KAWASANBERIKAT

Your LogoHere comes your footer � Page 32 DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PENGELUARAN HASIL PRODUKSI KE TLDDP

� Maksimal 25% dari nilai realisasi ekspor dan penjualan ke K B lainnyatahun sebelumnya

� Apabila Over Kuota �� pengurangan prosentase penjualan keTLDDP untuk periode tahun berikutnya.

� Apabila tahun berikutnya masih over kuota �� izin dibekukan selama3 bulan

� Dalam periode pembekuan : � Tidak boleh mengeluarkan barang ke TLDDP � Harus melakukan ekspor/penyerahan ke KB lain minimal 4 kali

nilai kelebihan pengeluaran �� apabila tidak memenuhi masihterus dibekukan

PADA AWAL TAHUN PENGUSAHA MENYAMPAIKAN DATA NILAI REALISASI EKSPOR DAN PENJUALAN KE KB TAHUN SEBELUMNYA KEPADA KEPALA KPPBC UNTUK PENET APAN PROSENTASE


DASAR PERHITUNGAN PUNGUTAN

PENGELUARAN HASIL PRODUKSI KE TLDDP

BM berdasarkan :

- Nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor

dimasukkan ke KB

- Pembebanan pada saat Pemberitahuan Pabean Impor didaftarkan

Cukai berdasarkan ketentuan cukai yang berlaku

PDRI berdasarkan nilai impor yang berlaku pada saat barang impor

dimasukkan ke KB

Dalam Kondisi

Tidak Rusak

BM berdasarkan :

- Nilai pabean berdasarkan harga transaksi

- Klasifikasi barang jadi, pembebasan saat BC 2.5 didaftarkan

Cukai berdasarkan ketentuan cukai yang berlaku

PDRI berdasarkan harga jual

Dalam Kondisi

Rusak


SUBKONTRAK

� Pekerjaan yang dapat disubkontrakkan �� sebagian kegiatanpengolahan “yang bukan kegiatan utama”

� Pekerjaan pemeriksaan awal , penyortiran, pemeriksaan a khir, pengepakan �� tidak dapat disubkontrakan dan harus dilakukan diKB ybs

� Barang hasil subkontrak harus dimasukkan kembali ke KB ter masukbarang/bahan sisa, dan/atau potongan

� Izin subkontrak :

� Jangka waktu 60 hari �� ke KPPBC (tidak dapat diperpanjang)

� Jangka waktu > 60 hari �� ke Kanwil DJBC (tidak dapatdiperpanjang)


PEMINJAMAN BARANG MODAL

� Pengusaha KB/PDKB dapat meminjamkan barang modal berupa mesin dan/atau cetakan (moulding) ke KB lain dan/atau perusahaan industri/badan usaha di TLDDP d alamrangka subkontrak atau selain dalam rangka subkontrak

� Izin peminjaman mesin :

� Jangka waktu 6 bulan �� ke KPPBC (dapat diperpanjangmax 6 bulan)

� Jangka waktu > 6 bulan �� ke Kanwil DJBC (untuk KB tertentu berdasarkan manajemen risiko)


PEMUSNAHAN DAN PERUSAKAN

� Pemusnahan dilakukan terhadapbarang yang busuk dan/ataukarena sifatnya dapatdimusnahkan dan : � tidak dapat dipergunakan� tidak dapat dipindahtangankan� bukan barang dari logam

� Pemusnahan �� barang tidak dapatdipergunakan dan tidak memilikinilai ekonomis

� Pemusnahan dilakukan dibawahpengawasan DJBC dan dibuatkanberita acara

� Barang yang tidak dapatdimusnahkan �� PERUSAKAN

� Perusakan �� merusak kegunaansecara permanen dan dipotongmenjadi scrap

� Perusakan dilakukan dibawahpengawasan DJBC dan dibuatkanberita acara

� Scrap hasil perusakan ��

dikeluarkan ke TLDDP denganmembayar BM dan PDRI berdasarkan harga penyerahan


KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN


� Penyelenggara/Pengusaha KB dilarang memasukkan barang yang dilarang impornya dan mengekspor barang yang dilarang ekspornya

� Pemasukan barang asal LDP ke KB belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundangan

� Pengeluaran barang dari KB ke TLDDP berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali sudah dipenuhi pada saat pemasukannya


PEMBEKUAN IZIN


1. Tidak melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan

2. Melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin, berdasarkan bukti

permulaan yang cukup :

• Memasukkan bahan baku yang tidak sejenis dengan bahan baku

yang digunakan untuk produksi

• Memasukkan barang impor yang tidak berhubungan dengan izin

• Memproduksi barang yang berbeda dengan izin

3. Menunjukkan ketidakmampuan dalam

menyelenggarakan/mengusahakan KB

• Tidak menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatannya

• Tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 6 bulan berturut2

• Tidak melunasi utang dalam jangka waktu yang ditentukan

4. Tidak melaksanakan ketentuan batasan penjualan hasil produksi ke

TLDDP


PENCABUTAN IZIN


1. Terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang

dari dari izin

2. Tidak mampu lagi menyelenggarakan/mengusahakan GB

berdasarkan rekomendasi hasil audit

3. Tidak melakukan kegiatan 12 bulan berturut2

4. Menggunakan izin usaha yang sudah tidak berlaku

5. Dinyatakan pailit

6. Bertindak tidak jujur dalam usahanya

7. Mengajukan permohonan pencabutan

8. Tidak memenuhi ketentuan subkontrak


LAIN-LAIN


1. KB yang sudah berdiri dan lokasinya di luar Kawasan

Industri tapi belum memenuhi syarat lokasi KB �� dapat

diberikan izin s.d. 31 Desember 2014

2. KB yang sudah berdiri dan lokasinya di luar Kawasan

Industri tapi telah memenuhi syarat lokasi KB �� dapat

diberikan izin lebih dari 31 Desember 2014

3. Apabila terdapat pembatalan ekspor �� barang harus

dimasukkan kembali ke KB

4. Perusahaan KITE dapat beralih status menjadi KB.

Realisasi ekspor dan penjualan ke KB yang dilakukan

pada saat menjadi KITE dapat diperhtungkan untuk

penentuan kuota


PEMBERLAKUAN KETENTUAN

PER-57/BC/2011 MULAI BERLAKU

TANGGAL 1 Januari 2012

� Semua permohonan yang diterima Dirjen sebelum 1 Januari 2012 �� masihdiproses mengacu padaketentuan yang lama

� Pada saat Per-57/BC/2011 berlaku, Kepdirjen BC Nomor Kep-63/BC/1997 danperubahannya dicabut


Ihr Logo

TERIMAKASIH


Informasi lebih lanjut :

Kantor Pusat DJBC, Gedung Utama Lt 3 (Subdit KITE dan TPB Direktorat Fasilitas Kepabeanan)

Telepon : 021-4890308 (321)

Website : www.beacukai.go.id

Email : [email protected]

Documents

PMK NOMOR 147/PMK.04/2011 PERDIRJEN BC NOMOR · PDF fileDalam hal KB berada di kawasan industri, izin berlaku sampai dengan izin usaha industri dari instansi terkait dan/atau izin