① SDM

② PRT

③ SUBSTANSI—STRATEGI

④ Saksi

⑤

Upah Yang bekerja/pekerja Perjanjian

Penyidik PNS

Mutasi SDM + Situasi dan kondisi Pekerja Migran

Klarifikasi dengan Dewan (Fungsi pengawasan)

NAKER

USIA 19 th

KEKHASAN POLITICAL WILL

NA NT

Sektor Swasta

Perjanjian Kerja

Siapa?

KONFLIK

PAKET Ruang Lingkup

PemulanganRemitansi

KERJASAMA DIPERINDAG MAKANAN CEPAT SAJI

KOORDINASI

⑥

⑦

RESPON PEMERINTAH KASUS

Peran dan tanggung jawab pemerintah

dan swasta

Reintegrasi

Sistem InformasiPendidikan

LSP

PAKET PERLINDUNGAN

Hukum PositifNT

KEMLU atase

BNP2TKI

FUNGSI KELEMBAGAAN

vs

FAKTA Pemberdayaansupaya

Tidak terjadi lagi

⑧

⑨ Akar Masalah Kasus Pekerja Migran

Pra Penempatan Tidak sesuai Job Order Kebijakan Daerah tidak implementatif

Posisi tawar yang lemah APBD ≠ Remitensi

Ruang Lingkup PRT

Majikan Pengusaha

Fungsi Pengawasan

SOSIALISASI PEMDA – DESA ANGGARAN SURAT IJIN ABAI LIBATKAN PERAN PEMERINTAH DESA KEBERULANGAN SEBAGAI PEKERJA MIGRAN

RATIFIKASI ILO KOMISI INDEPENDEN

PERUBAHAN DALAM KELEMBAGAAN KENEGARAAN IMPLEMENTASI PERAN KOMISI PEREMPUAN.NHRI

PEMBIAYAAN

RUU PEKERJA MIGRAN

BEBAN PEKERJA

PENGAWASAN

KEKUATAN IMPLEMENTASI

F. PEMALSUAN DOKUMEN

SYARAT BERANGKAT

KESIAPAN MENTAL (?)

BELAJAR DARI PENGALAMANADVOKASI VS KEPENTINGAN KUAT

*

*TAMBAHAN

PELIBATAN STAF AHLI KERTAS POSISI-DASAR KRUSIAL KONSOLIDASI SUARA PM SEKUTU (KELUARGA, CALON PM, KOMUNITAS, APH/P)

PEMETAAN

MENGURANGI KEGAGALAN

RUMUSAN HAM-MKONTEKS INDONESIA

FGD

*SUBSTANSI

PENGAWALAN ADVOKASI

❶

❷

*) MENYIAPKAN ALTERNATIF KEBIJAKAN LAIN

PRT SEBAGAI RESOURCE℗

PELIBATAN

NEGR

KELEMBAGAAN RAKYAT SERIKAT PM

❸

PERUBAHAN CARA PANDANG❹

SDM YANG TEPAT❺

Kelompok 3

Kelompok 2

FUNGSI PENGAWASAN

K. PERLINDUNGANStaf dengan eksp PPNS

MoU

GUGATAN

FUNGSI PERLINDUNGAN

PENDAFTARAN & INFO ASURANSI PENDIDIKAN & KETERAMPILAN JOB ORDER JOB SEEKER

TEKNIS SWASTA

FUNGSI PENEMPATAN PM. PK

FUNGSI PERLINDUNGAN

SOSIALISASI MA

SARKES

FUNGSI PENGAWASAN

INT EKS

KEWENANGAN PENGAWAS PENYELIDIK

APAKAH STATE HUKUMAN/SANKSI KUHP PEJABAT (+⅓)

PTUN UU TRAFFICKING

MEKANISME PENGAWASAN

DPR UU RDP K/L

PENGAWAS INDEPENDEN

Tutup, tarik ijinSwasta

K/L

PIDANANA

PELANGGARAN

PMH Rekomendasi

PERPRES…./2010

SANKSI

I. PUSAT A. KP KONSOLIDASI MENGAWAL ADVOKASI PEKERJA MIGRANB. (CEK JADWAL LEGISLASI)

PEMETAAN STRATEGI LEGISLASI ADVOKASI DAN STRATEGI BERIKUT

C. KONSOLIDASI—DPR D. LOBBY—PUSAT

KONSOLIDASI

NGO KOMUNITAS PM MILIST

TIM PERUMUS

TINDAK LANJUT

SIAPKAN KERTAS POSISI

KONSTITUEN

PEMERINTAH PUSAT

DPR

JARI

JALA