Upload
dothuy
View
222
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
1
Good Corporate Governance
KESEPAKATAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS
DALAM MENERAPKAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Dalam rangka membangun Budaya perusahaan yang bersih, jujur dan
transparan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang
baik, Dewan Komisaris dan Direksi PT Perkebunan Nusantara II sepakat
secara bersama menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan
Perusahaan.
Program Pengendalian Gratifikasi ini merupakan salah satu softstructure
Good Corporate Governance, sebagai pelaksanaan dari Per-01/MBU/2011,
yang dijabarkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor :
SK-16/ S.MBU/ 2012 tentang Indikator Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik pada BUMN,
Program Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang
berkesinambungan dengan peran serta aktif organisasi mitra bersama KPK
untuk mengendalikan gratifikasi di lingkungan PT Perkebunan Nusantara II.
Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang baru, hal ini
diatur dalam pasal 12B dan 12C UU Tipikor tahun 2001, selain itu pasal 16
UU no.30/2002 tentang KPK dan Peraturan KPK (Perkom) no.02 tahun 2014
dan Perkom no.06 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan
Status Gratifikasi.
Melalui Program Pengendalian Gratifikasi ini diharapkan akan memberikan
manfaat :
1. Membantu meningkatkan pemahaman ketentuan gratifikasi.
2. Meningkatkan kesadaran pelaporan atas penerimaan gratifikasi.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2
Good Corporate Governance
3. Menciptakan lingkungan pengendalian yang transparan dan
akuntabel.
4. Meminimalisasi kendala psikologis dalam pelaporan kepada KPK.
5. Memberikan pelayanan kepada stakeholder, yang bersih dari praktek
gratifikasi.
6. Sebagai perangkat manajemen dalam pengawasan gratifikasi.
Dengan diberlakukannya Program Pengendalian Gratifikasi ini di lingkungan
PTPN 2dan disepakati oleh dua organ perseroan, diharapkan kegiatan usaha
perseroan dapat dilaksanakan secara lebih bersih, transparan dan akuntabel,
sesuai dengan asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam upaya
untuk mencapai Visi dan Misi perusahaan yang telah ditetapkan.
Tanjung Morawa, 2017
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
Komisaris Direksi
Djafar Badjeber
Teten Djaka Triana
Komisaris Utama Direktur Utama
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
3
Good Corporate Governance
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
A. Tujuan 6
B. Ruang Lingkup 6
C. Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi 7
D. Referensi 10
BAB II : PEMAHAMAN TENTANG GRATIFIKASI
A. DEFINISI
B. JENIS GRATIFIKASI
1. Gratifikasi Yang Boleh Diterima
2. Karakteristik Gratifikasi Yang Boleh Diterima
3. Gratifikasi Yang Tidak Boleh Diterima
4. Karakteristik Gratifikasi Yang Dilarang
11
11
11
13
14
15
BAB III : PENGENDALIAN GRATIFIKASI
A. PRINSIP DASAR
B. KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
C. LANDASAN HUKUM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BAGI PEGAWAI NEGERI & PENYELENGGARA
NEGARA
D. SANKSI ATAS PENYELENGGARAAN
16
16
16
17
19
BAB IV : MEKANISME DAN TATA CARA PELAPORAN
GRATIFIKASI
A. Laporan Gratifikasi
B. Media Pelaporan Gratifikasi
C. Ketentuan terkait Pelapor
D. Prosedur tindak lanjut atas Pelaporan Gratifikasi yang
diterima TPG PTPN 2
1. Laporan gratifikasi yang ditangani KPK
2. Laporan gratifikasi yang ditangani oleh perusahaan
20
20
21
21
22
22
25
i
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
4
Good Corporate Governance
3. Tindak lanjut penanganan laporan dugaan
gratifikasi yang diterima TPG PTPN 2 dari WBS,
instansi berwenang dan/atau masyarakat
a. Tindak lanjut penanganan laporan dugaan
gratifikasi yang diperoleh dari WBS.
b. Tindak lanjut penanganan laporan dugaan
gratifikasi yang diperoleh dari Instansi
berwenang.dan/atau masyarakat.
4. Tindak Lanjut Penanganan setelah keluarnya
keputusan peruntukan benda gratifikasi.
1) Peruntukan benda gratifikasi berdasarkan surat
keputusan pimpinan KPK
2) Peruntukan benda gratifikasi berdasarkan surat
keputusan Sekretaris Perusahaan
28
28
29
32
32
35
BAB V : KETENTUAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TPG)
PTPN 2
38
A. Prinsip Dasar 38
B. Tugas Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG) 38
BAB VI
IMPLEMENTASI PEDOMAN TIM PENGENDALIAN
GRATIFIKASI (TGP)
A. Implementasi
B. Perlindungan Pelapor
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
program Pengendalian Gratifikasi
LAMPIRAN-LAMPIRAN
40
40
41
41
42
ii
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
5
Good Corporate Governance
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, suatu perusahaan tidak dapat
terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal
perusahaan maupun pihak di luar perusahaan guna menjalin kerja sama
bisnis yang harmonis, serasi dan berkesinambungan.
Terkait dengan hubungan bisnis, hal yang sering terjadi dan tidak
terhindarkan dalam kegiatan kerja sehari-hari adalah adanya pemberian
dari satu pihak kepada pihak lainnya oleh sebab itu, untuk menjaga
hubungan bisnis tetap berada pada koridor etika dan prinsip-prinsip tata
kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan pengaturan mengenai
gratifikasi dan tata cara/ mekanisme pelaporannya di lingkungan PT
Perkebunan Nusantara II (selanjutnya disebut PTPN 2).
Bahwa untuk mendukung penerapan kebijakan gratifikasi yang telah
berlaku di lingkungan PTPN 2 sebagaimana tercantum dalam Pedoman
Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/ Cinderamata
dan Hiburan (Entertainment) yang berlaku saat ini, maka dipandang perlu
untuk mengadakan suatu pengaturan tersendiri mengenai Tim
Pengendalian Gratifikasi di lingkungan PTPN 2.
Diharapakan seluruh insan PTPN 2 dapat mematuhi ketentuan mengenai
gratifikasi yang berlaku di Lingkungan PTPN 2, karena dengan
menyampaikan laporan gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, maka insan PTPN 2 yang bersangkutan terlindungi dan
terhindar dari kemungkinan dijatuhkannya tuduhan tindak pidana
suap sebagaimana diatur pada pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
6
Good Corporate Governance
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang menyatakan bahwa “ Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila
berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya.
A. TUJUAN
Tujuan penyusunan Pedoman Tim Pengendalian Gratifikasi (untuk
selanjutnya disebut “PEDOMAN” ini adalah sebagai berikut
1. Membentuk lingkungan instansi/ organisasi yang sadar dan terkendali
dalam penanganan praktik gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan
dan akuntabilitas dalam kegiatan bisnis sehari-hari perusahaan dapat
semakin terimplementasi.
2. Sebagai referensi bagi seluruh insan PTPN 2 mengenai pemahaman
tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan
dan penindakan, pengenalan sistem pengendalian gratifikasi serta
pengaturan Tim Pengendalian Gratifikasi PT Perkebunan Nusantara II,
sehingga penerapan kebijakan gratifikasi di PTPN 2 dapat lebih
terarah dan menyeluruh, yang pada akhirnya dapat mendorong
terlaksananya etika bisnis yang tinggi dan mencegah timbulnya
benturan kepentingan, kecurangan serta penyimpangan perilaku
lainnya dalam praktek bisnis perusahaan sehari-hari.
B. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Pedoman ini adalah mengatur hal-hal yang terkait dengan
Tim Pengendalian Gratifikasi dan mekanisme pelaporannya di lingkungan
PTPN 2 dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
Republik Indonesia.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
7
Good Corporate Governance
C. PRINSIP DASAR PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Prinsip dasar dari pengendalian gratifikasi yaitu tidak menerima, tidak
member dan menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan tugas /kewajibannya.
D. PENGERTIAN
Istilah-istilah berikut dalam Pedoman ini wajib didefinisikan sebagaimana
di bawah ini kecuali jika diatur lain :
1. Atasan Langsung adalah pimpinan langsung dari insan PTPN 2,
minimal setingkat Kepala Bagian di Kantor Direksi, General Manajer di
Distirk, Manajer Kebun sampai dengan Komisaris Utama dan/ atau
Direktur Utama sesuai dengan jabatan dari pelapor.
2. Ketua Tim UPG adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama,
yang bertanggung jawab atas terlaksanannya program kepatuhan di
PTPN 2 dan memastikan bahwa insan PTPN 2 mematuhi peraturan
perundang undangan dan ketentuan Pemerintah serta peraturan
peraturan yang berlaku di lingkungan PTPN 2.
3. Code of Conduct (CoC) PTPN 2 adalah pedoman yang mengatur
etika usaha dan tata perilaku insan PTPN 2 untuk melaksanakan
praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik.
4. Fungsi Complaince adalah organ yg bertugas untuk melaksanakan
pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-
prinsip Good Corporate Governance.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
8
Good Corporate Governance
5. Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang
mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan
berlandaskan peraturan perundang undangan dan etika berusaha.
6. Hadiah/Cinderamata adalah prinsip pemberian dalam bentuk uang
dan/atau setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang tidak dinikmati
bersama-sama dengan pemberi.
7. Hiburan (Entertainment) adalah segala sesuatu baik yg berbentuk
kata-kata, tempat, benda, perilaku yang menurut pemikiran logika
yang wajar bersifat menghibur dan menyenangkan hati, yang dinikmati
bersama-sama derngan pemberi, termasuk tapi tidak terbatas pada
musik, film, opera. drama, permainan, olah raga, dan wisata.
8. Insan PTPN 2 yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah Dewan
Komisaris, Direksi, karyawan yang bekerja untuk dan atas nama
PTPN 2 serta personil yang bekerja di lingkungan PTPN 2 termasuk
anggota keluarga intinya.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi/ lembaga
negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya
dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,
sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
10. Keluarga Inti dalam Pedoman ini adalah suami atau isteri dan anak-
anak dari insan PTPN 2
11. Pelapor adalah Wajib Lapor Gratifikasi yang menyampaikan laporan
atas penolakan, penerimaan, pemberian dan pemberian atas
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
9
Good Corporate Governance
permintaan hadiah/fasilitas atau gratifikasi sebagaimana diatur dalam
Pedoman ini.
12. Pemberi adalah insan PTPN 2 dan/ atau Pihak Ketiga yang
memberikan Gratifikasi.
13. Penerima adalah insan PTPN 2 yg menerima Gratifikasi.
14. Pegawai Negeri (Pn) meliputi Aparatur Sipil Negara, Pejabat Publik,
Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara /daerah;
dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/
daerah; korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari
negara/ masyarakat..
15. Penyelenggara Negara (PN) adalah Pejabat Negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Perusahaan adalah PTPN 2 beserta anak perusahaan dan afiliasinya
17. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum
yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan
Perusahaan atau merupakan pesaing PTPN 2 termasuk tapi tidak
terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen, bank counterpart
maupun mitra kerja Pihak Ketiga.
18. Tim Pengendalian Gratifikasi PTPN 2 atau yang disingkat TPG
PTPN 2 adalah tim yang berada di bawah pengelolaan - Sekretaris
Perusahaan yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam
implementasi dan pengelolaan Gratifikasi di PTPN 2, anak
Perusahaan dan afiliasinya.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
10
Good Corporate Governance
19. Wajib Lapor Gratifiasi adalah Dewan Komisaris, Direksi dan
karyawan yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja
dengan Perusahaan, yang berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu.
D REFERENSI
1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara
3. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
4. Undang-Undang No31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
6. Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang
Penerapan tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
7. Peraturan KPK Nomor : 02 Tahun 2014 dan nomor 06 Tahun 2015
tentang pedoman Pelaporan dan Penetapan status Gratifikasi.
7. Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) PTPN 2
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
11
Good Corporate Governance
BAB II
PEMAHAMAN TENTANG GRATIFIKASI
A. DEFINISI
Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri
atau Penyelenggara Negara (Pn/ PN). Oleh karenan itu Gratifikasi
memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal
yang dilarang atau sesuatu yang salah.
Gratifikasi yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah “pemberian dalam arti luas”, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-Cuma,dan fasilitas lainnya, baik yang diterima
di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa sarana elektronik.
B. JENIS GRATIFIKASI
1. GRATIFIKASI YANG BOLEH DITERIMA
Pada dasarnya semua gratifikasi yang diterima oleh Pn/PN wajib
dilaporkan pada KPK kecuali :
a) Pemberian dari keluarga, yakni kakek/ nenek, bapak/ibu/mertua,
suami/ istri, anak/ anak menantu, cucu, besan, paman/ bibi, kakak
ipar/ adik ipar, sepupu/ keponakan. Gratifikasi dari pihakpihak
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
12
Good Corporate Governance
tersebut boleh diterima dengan syarat tidak memiliki benturan
kepentingan dengan posisi atau jabatan penerima.
b) Hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki
nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran,
aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/
agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap
acara paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
c) Pemberian terkait dengan musibah atau bencana alam yang
dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak
penerima gratifikasi paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta
rupiah)
d) Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pension,
promosi jabatan, ulang tahun ataupun perayaan lainnya yang lazim
dilakukan dalam konteks social sesama rekan kerja. Pemberian
tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya
pemberian voucer belanja, pulsa, cek atau giro. Nilai pemberian
paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per
pemberian per orang, dengan batasan total pemberian selama
satu tahun sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari
pemberi yang sama.
e) Pemberian sesama pegawai dengan batasan paling banyak
Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang,
dengan batasan total pemberian selama satu tahun sebesar
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemberi yang sama.
Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang,
misalnya voucher belanja, pulsa, cek atau giro.
f) Hidangan atau sajian yang berlaku umum.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
13
Good Corporate Governance
g) Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan
menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau
kompetisi yang tidak terkait dengan kedinasan.
h) Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau
kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.
i) Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan
keanggotaan koperasi pegawai yang berlaku umum.
j) Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta
sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti
rapat, seminar, workshop, konfrensi, pelatihan, atau kegiatan lain
sejenis yang berlaku umum.
k) Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang
yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang
diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
l) Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak
terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari pejabat/ pegawai, tidak
memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal
instansi pegawai.
2. KARAKTERISTIK GRATIFIKASI YANG BOLEH DITERIMA
Gratifikasi yang boleh diterima memiliki karakteristik sebagai berikut :
a) Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan
sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua
peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.
b) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
14
Good Corporate Governance
c) Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan,
penghormatan dalam hubungan social antar sesama dalam
batasan nilai yang wajar.
d) Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat
istiadat kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam
batasan nilai yang wajar.
3. GRATIFIKASI YANG TIDAK BOLEH DITERIMA
Gratifikasi yang tidak boleh diterima adalah gratifikasi terlarang, yaitu
yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan
kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah contoh gratifikasi
yang tidak boleh diterima :
a) Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar
penerimaan yang sah.
b) Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar
penerimaan yang sah.
c) Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring
dan evaluasi diluar penerimaan yang sah.
d) Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan
yang sah/ resmi dari instansi.
e) Dalam proses penerimaan /promosi/ mutasi pegawai
f) Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan
dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan
kewenangannya.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
15
Good Corporate Governance
g) Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/ kontrak/ kesepakatan
dengan pihak lain.
h) Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah
proses pengadaan barang dan jasa.
i) Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/ pengawas/ tamu
selama kunjungan dinas.
j) Merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/
pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas
dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan
dengan penugasan yang diterima.
k) Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan
pemangku kewenangan.
l) Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan
bertentangan dengan kewajiban/ tugas pejabat/ pegawai.
4. KARAKTERISTIK GRATIFIKASI YANG DILARANG.
Gratifikasi yang dilarang pada dasarnya adalah suap yang tertunda
atau suap terselubung memiliki karakteristik sebagai berikut :
a) Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan.
b) Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku,
bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau
merupakan penerimaan yang tidak patut/ tidak wajar.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
16
Good Corporate Governance
BAB III
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
A. PINSIP DASAR
1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pengendalian Gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan
suatu sistim pencegahan korupsi. Sistim ini bertujuan untuk
mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan
akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi
aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk
membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
2. MANFAAT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
a. Bagi Individu.
Membentuk pegawai yang berintegritas
Meningkatkan kesadaran pegawai untuk menolak gratifikasi,
b. Bagi Instansi.
Membentuk citra positif dan kredibilitas instansi
Mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang
kondusif dalam pencegahan korupsi.
c. Bagi Masyarakat.
Memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan
gratifikasi maupun uang pelican, suap dan pemerasan.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
17
Good Corporate Governance
B. KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Komitmen Pengendalian Gratifikasi merupakan tahapan awal dari
pengendalian gratifikasi, bentuknya berupa pernyataan resmi pimpinan
instansi secara tertulis untuk menerapkan pengendalian gratifikasi.
Pernyataan tersebut disampaikan kepada seluruh jajaran pejabat dan
pegawai PTPN 2, rekanan serta pemangku kepentingan lainnya.
Komitmen Pengendalian Gratifikasi PTPN 2 :
a) Tidak menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang
pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga negara/ pemerintah,
perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing
b) Tidak menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam bentuk
apapun terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
c) Menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi,
termasuk melalui pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).
d) Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan
pengendalian gratifikasi.
e) Menjaga kerahasiaan data pelapor dan memberikan jaminan
perlindungan bagi pelapor gratifikasi.
f) Mengupayakan pencegahan korupsi dan/ atau gratifikasi yang
dianggap suap di lingkungannya.
Pimpinan instansi berperan penting sebagai teladan yang memberikan
contoh dan mendorong pembangunan dan penerapan pengendalian
gratifikasi dilingkungannya secara berkesinambungan (tone from the
top) dan peran serta aktif dari seluruh pegawai instansi dan pemangku
kepentingan dibutuhkan untuk mengakselerasi dan mengoptimalkan
penerapan pengendalian gratifikasi.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
18
Good Corporate Governance
C. LANDASAN HUKUM PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAGI
PEGAWAI NEGERI & PENYELENGGARA NEGARA
Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang
diatur dalam pasal 12B dan 12C UU Tipikor tahun 2001, namun jika
penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja,
maka Pn/ PN dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi.
Pasal 12B
(1) Setiap gratifikasi kepada Pn/ PN dianggap pemberian suap, jika
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
a) yang nilainya Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) atau
lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan
suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
b) yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta
rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan
oleh penuntut umum..
(2) Pidana bagi Pn/PN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana
denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
Pasal 12C
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) tidak
berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya
kepada KPK.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
19
Good Corporate Governance
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut
diterima.
Selain itu, pasal 16 UU No.30/ 2002 tentang KPK juga mengatur
bahwa setiap Pn/PN yang menerima gratifikasi wajib melaporkan
kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal
penerimaan.
KPK menerbitkan Peraturan KPK (Perkom) Nomor 02 Tahun 2014 dan
Perkom Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan
Penetapan Status Gratifikasi. Untuk menjelaskan lebih jauh, KPK juga
menerbitkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi sebagaimana
diamanatkan oleh pasal 16 Perkom tersebut.
D. SANKSI ATAS PELANGGARAN
Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh insan PTPN 2 dengan
kewajiban pelaporan mengikat kepada Wajib Lapor Gratifikasi.
Pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman ini akan dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
Melakukan pelaporan gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan
keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
20
Good Corporate Governance
BAB IV
MEKANISME DAN TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI
A. LAPORAN GRATIFIKASI
Setiap Insan PTPN 2 wajib untuk menyampaikan laporan Gratifikasi dalam
hal :
1. Telah menerima Benda Gratifikasi
2. Telah menolak suatu pemberian Benda Gratifikasi
3. Telah memberikan Benda Gratifikasi
Laporan gratifikasi wajib disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima, atau melaporkannya melalui
TPG PTPN 2 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi
diterima.
Laporan Gratifikasi sekurang-kurangnya memuat informasi-informasi
sebagai berikut :
1. Identitas pelapor, terdiri dari nama lengkap, jabatan, tim kerja, alamat
email dan nomor telpon, serta nomor kebun (untuk kebun dan distrik).
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
21
Good Corporate Governance
2. Bentuk dan jenis pratik Gratifikasi yang telah dilakukan, yaitu
penolakan, penerimaan, pemberian dan/atau pemberian atas
permintaan.
3. Bentuk dan jenis Gratifikasi, yaitu spesifikasi wujud dari Benda
Gratifikasi; contohnya : uang, balpoint, dan sebagainya
4. Waktu dan/atau rentang waktu dan lokasi dilakukan praktek Gratifikasi
5. Nama pihak/lembaga Pemberi, Penerima atau Peminta Gratifikasi
6. Nilai/ perkiraan nilai materil dari Benda Gratifikasi
7. Dokumen kelengkapan pendukung lainnya.
B MEDIA PELAPORAN GRATIFIKASI
Jika insan PTPN2 menerima/ menolak/memberikan gratifikasi, dapat
melaporkannya kepada kepada KPK dengan mengisi formulir laporan
penerimaan gratifikasi yang dapat diunduh melalui :
www.kpk.go.id/layanan-publik/gratifikasi/formulir-gratifikasi
Formulir laporan gratifikasi dapat diserahkan kepada KPK dengan cara :
a) Penyerahan langsung atau melalui surat ke alamat Jl. Kuningan
Persada kav.4, Setiabudi Jakarta Selatan 12950.
b) Melalui Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) PTPN 2.
c) E-mail ke [email protected].
d) Faksimili ke 021-52892459
e) Website pelaporan online : https://gol.kpk.go.id
C. KETENTUAN TERKAIT PELAPOR
1. Dalam hal diperlukan, Pelapor wajib memenuhi undangan TPG PTPN
2 dan/atau KPK jika menurut pertimbangan TPG PTPN 2 dan/atau
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
22
Good Corporate Governance
KPK diperlukan informasi lebih lanjut terkait praktek Gratifikasi yang
telah dilaporkannya. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi &
melakukan pemetaan/ mapping terhadap praktek Gratifikasi yang
dilaporkannya.
2. TPG PTPN 2 dan/ atau KPK akan menerbitkan Surat Keputusan
mengenai kepemilikan Benda Gratifikasi sesuai dengan
kewenangannya masing-masing & Pelapor diwajibkan patuh terhadap
keputusan tersebut.
3. Pelapor yang telah menyampaikan Laporan Gratifikasi sesuai
ketentuan berdasarkan Pedoman ini tidak dikenakan ancaman tindak
pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
D. PROSEDUR TINDAK LANJUT ATAS PELAPORAN GRATIFIKASI
YANG DITERIMA TPG PTPN 2
Seluruh Laporan Gratifikasi yang diterima TPG PTPN 2 akan diverifikasi
kelengkapannya kemudian dokumen laporan diriviu. Rekapitulasi laporan
dan riviu tersebut kemudian diteruskan ke KPK selambat-lambatnya 14
(empat belas) HK setelah laporan diterima TPG PTPN 2
Ketentuan terkait pengklasifikasian dimaksud adalah sebagai berikut :
I. LAPORAN GRATIFIKASI YANG DITANGANI KPK
1. Pelapor mengisi aplikasi dan/atau Formulir Gratifikasi yang
disediakan TPG PTPN 2 serta melengkapi laporan tersebut
dengan dokumen-dokumen yang terkait/relevan untuk kemudian
disampaikan kepada TPG PTPN 2. Selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hk sejak gratifikasi diterima. Dokumen-dokumen terkait/ relevan
dimaksud antara lain berupa:
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
23
Good Corporate Governance
a. Foto/dokumentasi Benda Gratifikasi
b. Copy surat perintah pelaksanaan tugas, pelaksanaan kerja
atau pemenuhan permintaan kegiatan seminar, promosi,
pelatihan dll;
c. Daftar pemberian hadiah
d. Dokumen lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan kondisi
praktek Gratifikasi yang dilakukan.
Formulir Gratifikasi dan dokumen-dokumen kelengkapannya
selanjutnya secara bersama-sama disebut “Laporan Gratifikasi”.
2. Dalam hal laporan yang diterima adalah dalam bentuk hardcopy.
TPG PTPN 2 menerima Formulir Gratifikasi dan menginput data
yang tercantum pada Formulir Gratifikasi tersebut ke dalam
Register Gratifikasi yang berisi antara lain:
a. Nomor Laporan;
b. Tanggal Laporan;
c. Data Pelapor (nama, tim kerja, dan Atasan Langsung);
d. Nama pihak/lembaga Pemberi;
e. Jenis dan Bentuk Gratifikasi;
f. Nilai/perkiraan nilai Gratifikasi.
3. TPG PTPN 2 memastikan kelengkapan data dalam Formulir
Gratifikasi dan memastikannya. Dalam hal diperlukan TPG PTPN 2
dapat menerima Pelapor untuk melengkapi dokumentasi jika
menurut TPG PTPN 2 masih terdapat kekurangan dan diperlukan
informasi tambahan.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
24
Good Corporate Governance
4. Apabila Laporan gratifikasi dinilai sudah lengkap, maka TPG PTPN
2 membubuhkan stempel bertuliskan “LENGKAP” dan paraf pada
setiap Formulir Gratifikasi.
5. Terhadap setiap Laporan Gratifikasi akan dilakukan review awal
oleh TPG PTPN 2 dengan menggunakan lembar review checklist
Gratifikasi. Berdasarkan hasil review tersebut. TPG PTPN 2 akan
memberikan rekomendasi kepada Kabag Sekretaris Perusahaan
utnuk meneruskan laporan gratifikasi tersebut kepada KPK.
6. Selanjutnya TPG PTPN 2 wajib menyampaikan laporan dimaksud
kepada KPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hk sejak
laporan gratifikasi diterima dilengkapi dengan
a. Asli Formulir Gratifikasi;
b. Dokumen pendukung Laporan Gratifikasi (sebagimana
dimaksud pada point D.I.1 diatas); dan
c. Lembar review checklist Gratifikasi.
7. Jika KPK menyatakan Laporan Gratifikasi yang diterimanya dari
TPG PTPN 2 sudah lengkap dan benar, maka KPK akan
memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk
menetapkan kepemilikan atas Benda Gratifikasi dimaksud,
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hk, sejak laporan gratifikasi
diterima.
8. Berdasarkan verifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan atas
Laporan Gratifikasi tersebut, maka KPK akan menerbitkan
penetapan status kepemilikan atas Benda Gratifiaksi dalam suatu
Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK dan
diserahkan kepada Pelapor dan/ atau Penerima melalui TPG PTPN 2.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
25
Good Corporate Governance
9. Dalam hal Pimpinan KPK menetapkan Benda Gratifikasi tersebut
menjadi milik negara, maka wajib diserahkan oleh Pelapor
dan/atau Penerima kepada KPK melalui TPG PTPN 2 untuk
kemudian diserahkan kepada kantor Kementerian Keuangan
dengan mematuhi prosedur yang berlaku.
10. Dalam hal Pimpinan KPK menetapkan Benda Gratifikasi tersebut
menjadi milik Pelapor dan/atau Penerima, maka terhitung sejak
tanggal Surat Keputusan tersebut, Pelapor dan/atau Penerima
mempunyai hak milik atas Benda Gratifikasi dengan sah secara
hukum.
11. KPK akan memasukan data Gratifikasi yang diterima dari TPG
PTPN 2 ke dalam database Gratifikasi milik KPK.
12. Dari database tersebut KPK akan melakukan beberapa aktivitas
seperti:
a. Pemutakhiran Data Program Pengendalian Gratifikasi/ Tim
Pengendalian Gratifikasi
b. Pemetaan/Mapping atas praktek Gratifikasi.
c. Pengembangan penanganan Gratifikasi.
II. LAPORAN GRATIFIKASI YANG DITANGANI OLEH PERUSAHAAN
1. Pelapor mengisi aplikasi pelaporan gratifikasi dan/atau Formulir
Gratifiaksi serta kelengkapannya dengan dokumen-dokumen
terkait/relevan untuk kemudian disampaikan kepada TPG PTPN 2.
Dokumen-dokumen terkait/relevan dimaksud antara lain dapat
berupa :
a. Foto/dokumentasi Benda Gratifikasi
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
26
Good Corporate Governance
b. Copy surat perintah pelaksanaan tugas, pelaksanaan kerja
atau pemenuhan permintaan kegiatan seminar, promosi,
pelatihan dll;
c. Daftar pemberian hadiah
d. Dokumen lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan kondisi
praktek Gratifikasi yang dilakukan.
Formulir Gratifikasi dan dokumen-dokumen kelengkapannya
selanjutnya secara bersama-sama disebut “Laporan Gratifikasi”
2. Dalam hal laporan yang diterima adalah dalam bentuk hardcopy.
TPG PTPN 2 menerima Formulir Gratifikasi dan menginput data
yang tercantum pada Formulir Gratifikasi tersebut ke dalam
Register Gratifikasi yang berisi antara lain:
a. Nomor Laporan;
b. Tanggal Laporan;
c. Data Pelapor (nama, tim kerja, dan Atasan Langsung);
d. Nama pihak/lembaga Pemberi;
e. Jenis dan Bentuk Gratifikasi;
f. Nilai/perkiraan nilai Gratifikasi.
3. TPG PTPN 2 memastikan kelengkapan data dalam Formulir
Gratifikasi dan memastikannya. Dalam hal diperlukan TPG PTPN 2
dapat menerima Pelapor untuk melengkapi dokumentasi jika
menurut TPG PT Perkebunan Nusantara II masih terdapat
kekurangan dan diperlukan informasi tambahan.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
27
Good Corporate Governance
4. Apabila Laporan gratifikasi dinilai sudah lengkap, maka TPG
PTPN 2 membubuhkan stempel bertuliskan “LENGKAP” dan
paraf pada setiap Formulir Gratifikasi.
5. Terhadap setiap Laporan Gratifikasi akan dilakukan review awal
oleh TPG PTPN 2 dengan menggunakan lembar review checklist
Gratifikasi. Berdasarkan hasil review tersebut. TPG PTPN 2 akan
memberikan rekomendasi kepada Kabag Sekretariat Perusahaan
mengenai proses tindak lanjut atas pelaporan Gratifikasi dimaksud
untuk ditindaklanjuti oleh KPK. Rekomendasi tersebut harus
memperoleh disposisi dari Sekretaris Perusahaan, dalam hal
disetujui maupun tidak.
6. Jika Sekretaris Perusahaan memberikan persetujuan atas
rekomendasi tersebut, maka TPG PTPN 2 akan melakukan
analisis terhadap penentuan pemanfaatan berdasarkan Laporan
Gratifikasi.
7. Sekretaris Perusahaan akan mempertimbangkan hasil analisis
tersebut di atas untuk kemudian menentukan kepemilikan atas
Benda Gratifikasi
8. TPG PTPN 2 menyampaikan keputusan penentuan pemanfaatan
kepada Pelapor dan/atau Penerima dan memonitor tindak lanjut
penyerahan Benda Gratifikasi yang ditentukan menjadi milik
Perusahaan jika diperlukan.
9. TPG PTPN 2 mengisi Lembar Rekapitulasi Penanganan dan
Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi dan wajib diserahkan kepada
KPK pada hari ke 1 (pertama) setiap 2 (dua) minggu (untuk
laporan yang diterima dua minggu sebelumnya) disertai dengan
a. Asli Formulir Gratifikasi;
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
28
Good Corporate Governance
b. Dokumen pendukung Laporan Gratifikasi (sebagaimana
dimaksud pada point E.I.1 diatas); dan
c. Lembar review checklist Pelaporan Gratifikasi; dan\
d. Lembar checklist Analisis Pelaporan & Penentuan
Pemanfaatan Penerimaan Gratifikasi.
10. KPK menerima dan memproses Laporan tersebut di atas sesuai
dengan prosedur yang berlaku.
III. TINDAK LANJUT PENANGANAN LAPORAN DUGAAN
GRATIFIKASI YANG DITERIMA TPG PTPN 2 DARI WHISTLE
BLOWING SYSTEM, INSTANSI BERWENANG DAN/ ATAU
MASYARAKAT.
Selain dari Pelapor sendiri, TPG PTPN 2 dapat menerima laporan
dari Whistleblowing System (WBS), instansi yang berwenang dan/atau
masyarakat mengenai dugaan telah dilakukan praktek Gratifikasi oleh
insan PTPN 2.
Tindak lanjut penanganan laporan dugaan gratifiksi yang diterima dari
WBS, instansi yang berwenang dan/atau masyarakat adalag sebagai
berikut:
1. TINDAK LANJUT PENANGANAN LAPORAN DUGAAN
GRATIFIKASI YANG DIPEROLEH DARI WBS.
a. Insan PTPN 2 atau Pihak Ketiga yang mengetahui adanya
pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman ini, agar segera
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
29
Good Corporate Governance
melaporkan pelanggaran dimaksud melalui WBS yang ada di
lingkungan PTPN 2. Setiap pelaporan yang dilakukan oleh
insan PTPN 2 maupun Pihak Ketiga akan dijaga
kerahasiaanya.
b. Setiap laporan dugaan telah dilakukan praktek Gratifikasi yang
dilakukan oleh insan PTPN 2 yang telah diproses dan
dianalisis melalui WBS disampaikan kepada Direktur Utama.
c. Direktur Utama berwenang memutuskan laporan-laporan
dugaan telah dilakukan praktek Gratifikasi yang perlu untuk
ditindaklanjuti.
d. Laporan-laporan yang perlu untuk ditindaklanjuti tersebut akan
diserahkan kepada TPG PTPN 2 melalui Sekretaris
Perusahaan, TPG PTPN 2 akan melakukan pemeriksaan
kepada insan PTPN 2 yang diduga telah melakukan praktek
Gratifikasi dan mengumpulkan data-data relevan lainnya yang
diperlukan.
e. TPG PTPN 2 akan melakukan pemeriksaan atas laporan
tersebut dengan menggunakan riview checklist Gratifikasi dan
berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, TPG PTPN 2 akan
mengkaji apakah laporan dugaan tersebut perlu untuk
ditindaklanjuti oleh KPK atau cukup ditindaklanjuti oleh
Perusahaan, dengan menggunakan parameter sebagaimana
diatur dalam BAB III diatas.
f. Dalam laporan tersebut perlu untuk ditindaklanjuti oleh KPK,
maka mekanisme selanjutnya adalah sesuai dengan ketentuan
huruf E.I nomor 6 sampai dengan 12.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
30
Good Corporate Governance
g. Dalam hal laporan tersebut cukup ditindaklanjuti oleh PTPN 2,
maka mekanisme selanjutnya adalah sesuai dengan ketentuan
huruf E.II nomor 6 sampai dengan 10.
2. TINDAK LANJUT PENGANAN LAPORAN DUGAAN
GRATIFIKASI YANG DIPEROLEH DARI INSTANSI YANG
BERWENANG DAN/ ATAU MASYARAKAT.
a. Pelapor membuat laporan mengenai tindakan Gratifikasi yang
diduga dilakukan oleh insan PTPN 2 dan melengkapinya
dengan dokumen-dokumen terkait/relevan untuk meudian
disampaikan kepada TPG PTPN 2, dalam hal ini adalah
Sekretaris Perusahaan.
Dokumen-dokumen terkait/relevan dimaksud antara lain dapat
berupa:
a. Foto/dokumentasi Benda Gratifikasi
b. Copy surat perintah pelaksanaan tugas, pelaksanaan kerja
atau pemenuhan permintaan kegiatan seminar, promosi,
pelatihan dll;
c. Daftar pemberian hadiah
d. Dokumen lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan
kondisi praktek Gratifikasi yang dilakukan.
Formulir Gratifikasi dan dokumen-dokumen kelengkapannya
selanjutnya secara bersama-sama disebut “Laporan Gratifikasi”
b. TPG PTPN 2 Menerima Formulir Gratifikasi dan meng-input
data-data yang tercantum pada formulir tersebut ke dalam
register gratifikasi yang berisi anatar lain:
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
31
Good Corporate Governance
1. Nomor Laporan;
2. Tanggal Laporan;
3. Data Pelapor (nama, tim kerja, dan Atasan Langsung);
4. Nama pihak/lembaga Pemberi;
4. Jenis dan Bentuk Gratifikasi;
5. Nilai/perkiraan nilai Gratifikasi.
c. TPG PTPN 2 memastikan kelengkapan data yang tercantum
dalam laporan Gratifiaksi dan memverifikasinya. Dalam hal
diperlukan, TPG PTPN 2 dapat meminta Pelapor untuk
melengkapi dokumentasi jika menurut TPG PTPN 2 masih
terdapat kekurangan dan diperlukan informasi tambahan.
d. Dalam hal laporan Gratifikasi dinilai sudah lengkap, maka TPG
PTPN 2 membubuhkan stempel bertuliskan “LENGKAP” dan
paraf pada setiap Laporan Gratifiaksi.
e. TPG PTPN 2 melakukan investigasi dan verifikasi kepada
insan PTPN 2 yang diduga melakukan tindakan Gratifikasi
tersebut dan meminta dokumen pendukung lainnya, jika ada.
f. Terhadap setiap Laporan Gratifikasi akan dilakukan review
awal oleh TPG PTPN 2 dengan menggunakan lembar review
checklist Gratifikasi. Berdasarkan hasil review tersebut. TPG
PTPN 2 akan memberikan rekomendasi kepada Kabag
Sekretaris Perusahaan mengenai proses tindak lanjut atas
pelaporan Gratifikasi dimaksud untuk ditindaklanjuti oleh KPK.
Rekomendasi tersebut harus memperoleh disposisi dari
Sekretaris Perusahaan, dalam hal disetujui maupun tidak.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
32
Good Corporate Governance
g. Jika Sekretaris Perusahaan memberikan persetujuan untuk
melimpakan proses tindak lanjut Laporan Gratifikasi tersebut
kepada KPK, maka mekanisme selanjutnya adalah
sebagaimana tercantum dalam ketentuan huruf E.I nomor 6
sampai 12.
h. Jika Sekretaris Perusahaan memberikan persetujuan untuk
menindaklanjuti penanganan Laporan Gratifikasi tersebut
dilakukan oleh Perusahaan sendiri, maka mekanisme
selanjutnya adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan
huruf E.II nomor 6 sampai 10.
IV. TINDAK LANJUT PENANGANAN SETELAH KELUARNYA
KEPUTUSAN PERUNTUKAN BENDA GRATIFIKASI
Setelah diterbitkan Surat Keputusan peruntukan Benda Gratifikasi baik
yang berasal dari Pimpinan KPK maupun Kabag Sekretaris
Perusahaan, maka tindak lanjut yang dilakukan TPG PTPN 2 adalah:
1. PERUNTUKAN BENDA GRATIFIKASI BERDASARKAN SURAT
KEPUTUSAN PIMPINAN KPK
a. Peruntukan Benda Gratifikasi Menjadi Milik Negara
Setelah menerima Surat Keputusan, TPG PTPN 2 akan
melakukan tindak lanjut sebagi berikut:
1). Memberitahukan kepada Penerima (dalam hal ini baik
Pelapor maupun Terlapor) melalui surat atau memo yang
menyampaikan bahwa Pimpinan KPK sudah menerbitkan
keputusan terkait dengan pelaporan Gratifikasinya (Surat
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
33
Good Corporate Governance
Keputusan diserahkan ke pelapor paling lama 7 (tujuh) hk
setelah ditetapkan) dan meminta kepada Pelapor
dan/atau Penerima untuk menyerahkan Benda Gratifikasi
kepada TPG PTPN 2 disertai dengan dokumen dokumen
pendukungnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hk sejak SK
ditetapkan.
2). TPG PTPN 2 menerima Benda Gratifikasi lengkap
dengan dokumen-dokumen pendukungnya dan atas
penyerahan tersebut, Penerima akan diberikan tanda
terima oleh TPG PTPN 2.
3). Jika dalam bentuk benda TPG PTPN 2 menyerahkan
Benda Gratifikasi kepada KPK dengan membuat surat
penyerahan Benda Gratifikasi tersebut berserta
dokumen-dokumen pendukungnya.
4). Apabila Benda Gratifikasi tersebut berupa uang tunai,
maka TPG PTPN 2 mentransfer uang tersebut kepada
Rekening kas Negara. Adapun dokumen-dokumen
pendukungnya jika ada diserahkan kepada KPK dengan
surat tanda terima;
5). TPG PTPN 2 menyimpan semua dokumentasi yang
terkait hal tersebut diatas.
b. Peruntukan Benda Gratifikasi menjadi Milik Perusahaan
Setelah menerima Surat Keputusan, TPG PTPN 2
1). Memberitahukan kepada Penerima (dalam hal ini baik
Pelapor maupun Terlapor) melalui surat atau memo yang
menyampaikan bahwa Pimpinan KPK sudah menerbitkan
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
34
Good Corporate Governance
keputusan terkait dengan pelaporan Gratifikasinya dan
meminta Penerima untuk menyerahkan Benda Gratifikasi
kepada TPG PTPN 2 disertai dengan dokumen dokumen
pendukungnya.
2). TPG PTPN 2 menerima Benda Gratifikasi lengkap dengan
dokumen-dokumen pendukungnya dan atas penyerahan
tersebut, Penerima akan diberikan tanda terima oleh TPG
PTPN 2.
3) TPG PTPN 2 menerima Benda Gratifikasi tersebut dengan
dokumen-dokumen pendukungnya serah terima tersebut
harus dicatat dalam suatu surat tanda terima yang
ditandatangani oleh Penerima atau pihak yang
menyerahkan dan pihak TPG PTPN 2.
4) TPG PTPN 2 mencatat penerimaan Benda Gratifikasi dan
dokumen-dokumen pendukungnya yang menjadi milik
Perusahaan dalam suatu buku register penerimaan Benda
Gratifikasi Yang Menjadi Milik Perusahaan.
5). Sekretaris Perusahaan memutuskan penyaluran dan
peruntukan Benda gratifikasi kepada pihak-pihak tertentu
baik di dalam Perusahaan maupun lembaga/instansi atau
badan sosial di luar Perusahaan.
6) Peruntukan dan/atau penyaluran Benda Gratifikasi tersebut
di atas diatur dalam suatu Surat keputusan Sekretaris
Perusahaan;
7) TPG PTPN 2 melaksanakan isi Surat Keputusan Sekretaris
Perusahaan mengenai peruntukan & penyaluran tersebut.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
35
Good Corporate Governance
8) TPG PTPN 2 mencatat dan menyimpan semua
dokumentasi yang terkait peruntukan dan penyaluran
tersebut di atas.
9) TPG PTPN 2 membuat laporan kepada KPK secara
berkala mengenai peruntukan dan penyaluran Benda
gratifikasi Yang Diputuskan Menjadi Milik Perusahaan.
c. Peruntukan Benda Gratifikasi Menjadi Milik Penerima
1) Memberitahukan kepada Penerima (dalam hal ini baik
Pelapor maupun Terlapor) melalui surat atau memo yang
menyampaikan bahwa Pimpinan KPK sudah menerbitkan
keputusan bahwa Benda Gratifikasi yang dilaporkan
tersebut menjadi milik Penerima.
2) TPG PTPN 2 akan membuat tanda terima dengan merujuk
pada surat keputusan Pimpinan KPK yang ditandatangani
oleh Penerima atau pihak yang menyerahkan dan pihak
TPG PTPN 2.
3) Asli tanda terima wajib disimpan oleh TPG PTPN 2;
4) TPG PTPN 2 wajib mencatat dan menyimpan seluruh
dokumentasi terkait dengan peruntukan dan penyaluran
Benda Gratifikasi tersebut.
5) TPG PTPN 2 membuat laporan kepada KPK secara
berkala mengenai peruntukan dan penyaluran Benda
Gratifikasi yang Diputuskan Menjadi Milik Penerima.
2. PERUNTUKAN BENDA GRATIFIKASI BERDASARKAN SURAT
KEPUTUSAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
a. Peruntukan Benda Gratifikasi Menjadi Milik Perusahaan
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
36
Good Corporate Governance
Setelah menerima Surat Keputusan dari Sekretaris
Perusahaan mengenai peruntukan dan penyaluran Benda
Gratifikasi, TPG PTPN 2 akan melakukan hal-hal sebagai
berikut:
1) Memberitahukan kepada Penerima (dalam hal ini baik
Pelapor maupun Terlapor) melalui surat atau memo yang
menyampaikan bahwa Sekretaris Perusahaan telah
menerbitkan keputusan terkait dengan pelaporan
Gratifikasinya dan meminta kepada Penerima untuk
menyerahkan Benda Gratifikasi kepada fungsi Complience
selaku TPG PTPN 2, disertai dengan dokumen dokumen
pendukungnya;
2) Penerima menyerahkan Benda Gratifikasi tersebut kepada
TPG PTPN 2 dengan tanda terima yang wajib ditanda-
tangani oleh Penerima dan perwakilan TPG PTPN 2.
3) TPG PTPN 2 mencatat ke dalam buku register penerimaan
Benda Gratifikasi yang menjdi milik Perusahaan disertai
dengan detil dokumen pendukungnya;
4) TPG PTPN 2 mencatat penerimaan Benda Gratifikasi dan
dokumen-dokumen pendukungnya dalam suatu buku
register penerimaan Benda Gratifikasi Yang Menjadi Milik
Perusahaan;
5) Sekretaris Perusahaan memutuskan penyaluran dan
peruntukan Benda Gratifikasi kepada pihak-pihak tertentu
baik di dalam Perusahaan maupun lembaga/ instansi atau
badan sosial di luar Perusahaan;
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
37
Good Corporate Governance
6) Peruntukan dan/atau penyaluran Benda Gratifikasi tersebut
di atas diatur dalam suatu Surat Keputusan Sekretaris
Perusahaan;
7) TPG PTPN 2 melaksanakan isi Surat Keputusan Sekretaris
Perusahaan mengenai peruntukan dan penyaluran Benda
Gratifikasi tersebut;
8) TPG PTPN 2 mencatat dan menyimpan semua
dokumentasi yang terkait peruntukan dan penyaluran
Benda Gratifikasi tersebut di atas;
9) TPG PTPN 2 membuat laporan kepada KPK secara
berkala mengenai peruntukan dan penyaluran Benda
Gratifikasi Yang Menjadi Milik Perusahaan.
b. Peruntukan Benda Gratifikasi Menjadi Milik Penerima
Setelah menerima Surat Keputusan dari Sekretaris
Perusahaan mengenai peruntukan dan penyaluran Benda
Gratifikasi, TPG PTPN 2 akan melakukan hal-hal sebagai
berikut:
1) Memberitahukan kepada Penerima melalui surat atau
memo yang menyampaikan bahwa Sekretaris Perusahaan
telah menerbitkan keputusan terkait dengan pelaporan
Gratifikasinya bahwa peruntukan Benda Gratifiksinya
tersebut menjadi milik Penerima;
2) Apabila sampai dengan setelah diterbitkannya surat
keputusan peruntukan tersebut Benda Gratifikasinya
tersimpan di Penerima, maka TPG PTPN 2 akan membuat
tanda terima dari TPG PTPN 2 kepada Penerima dengan
merujuk pada Surat Keputusan Sekretaris Perusahaan;
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
38
Good Corporate Governance
3) Tanda terima dimaksud wajib ditandatangani oleh
perwakilan TPG PTPN 2 dan Penerima;
4) Apabila sampai dengan setelah keputusan peruntukan
tersebut Benda Gratifikasi tersimpan di TPG PTPN 2, maka
TPG PTPN 2 menyerahkan Benda Gratifikasi tersebut
dengan membuat tanda terima yang wajib ditandatangani
oleh Penerima dan perwakilan TPG PTPN 2;
5) Asli tanda terima wajib disimpan oleh TPG PTPN 2;
6) TPG PTPN 2 wajib mencatat dan menyimpan seluruh
dokumentasi terkait dengan peruntukan dan penyaluran
Benda Gratifikasi tersebut;
7) TPG PTPN 2 membuat laporan kepada KPK secara
berkala mengenai peruntukan dan penyaluran Benda
Gratifikasi Yang Menjadi Milik Penerima;
BAB V
KETENTUAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TPG) PTPN 2
A. PRINSIP DASAR
Dalam struktur PTPN 2, pengendalian gratifikasi dilakukan oleh suatu Tim
yaitu Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG) PTPN 2, yang ditetapkan
berdasarkan SK Direktur Utama PTPN 2, Tim ini diketuai oleh Sekretaris
Perusahaan dan fungsinya melekat dalam fungsi kepatuhan dan
pengawasan internal (SPI)
TPG berperan sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian
gratifikasi, kehadiran TPG dapat mengurangi tekanan psikologis untuk
melaporkan gratifikasi kepada KPK, karena penerima gratifikasi cukup
melaporkan ke TPG.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
39
Good Corporate Governance
TPG juga menjadi perpanjangan tangan KPK dalam hal pusat informasi
gratifikasi. Selain itu TPG berperan sebagai unit yang memberikan
masukan kepada manajemen PTPN 2 untuk memperbaiki area yang
rawan gratifikasi atau korupsi.
B. TUGAS TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TPG)
1. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain
yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian Gratifikasi di
lingkungan PTPN 2
2. Menerima, menganalisa & mengadministrasikan laporan penerimaan
dan penolakan gratifikasi dari Pn/ PN.
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK.
4. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada
KPK
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan
kebijakan pengendalian gratifikasi kepada manajemen PTPN 2.
6. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan
eksternal perusahaan.
7. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan
PTPN 2.
8. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi
9. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian
gratifikasi bersama KPK.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
40
Good Corporate Governance
BAB VI
IMPLEMENTASI
PEDOMAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TPG)
A. IMPLEMENTASI
Untuk memastikan bahwa Pedoman ini diketahui oleh seluruh insan
PTPN 2 dan Pihak Ketiga, maka ditugaskan kepada insan PTPN 2 untuk
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan hadiah/cinderamata
dan hiburan (entertainment) pada setiap pengumuman dalam proses
pengadaan barang/jasa di Lingkungan PTPN 2, dengan merujuk pada
Pedoman ini.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
41
Good Corporate Governance
2. Fungsi humas dan TPG PTPN 2 ditugaskan untuk secara terus
menerus memberikan informasi kepada seluruh insan PTPN 2, Pihak
Ketiga dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya Pedoman
ini di Lingkungan PTPN 2.
3. Seluruh Kepala Bagian, Manajer masing-masing Distrik dan Kebun di
Lingkungan PTPN 2 ditugaskan untuk menyampaikan Pedoman ini
kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai di Lingkungan
PTPN 2, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penyedia
barang/jasa, agen, distributor, dan pelanggan serta steakholder
lainnya.
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang
berkeinginan mengetahui isi Pedoman ini.
5. Sekretaris Perusahaan melalui TPG PTPN 2 ditugaskan memonitor
penerapan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala
setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama mengenai
implementasinya termasuk laporan-laporan yang telah diterima terkait
dengan Gratifikasi.
6. Insan PTPN 2 berperan aktif dalam keberhasilan pelaksanaan
komitmen pengendalian gratifikasi antara lain dengan menolak
gratifikasi yang dianggap suap, melaporkan penerimaan gratifikasi
terutama terkait dengan pelayanan publik yang diberikan, memberikan
pemahaman kepada rekan atau mitra kerja terkait aturan gratifikasi
dan saling mengapresiasi atau menghargai sesame rekan kerja yang
melaporkan penerimaan gratifikasi.
7. Insan PTPN 2 diharapkan melaporkan setiap pelanggaran hukum bagi
orang yang menerima gratifikasi namun tidak melaporkan kepada KPK
B. PERLINDUNGAN PELAPOR
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
42
Good Corporate Governance
Kebijakan perlindungan pelapor secara tegas menyatakan bahwa
perusahaan berkomitmen untuk melindungi Insan PTPN 2 yang
melaporkan penerimaan gratifikasi, hal ini dijelaskan dalam Buku
Pedoman Sistim Pelaporan Pelanggaran yang merupakan Pedoman yang
tidak terpisahkan dari Program Pengendalian Gratifikasi
C. FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PROGRAM
PENGENDALIAN GRATIFIKASI.
1. Keteladanan (Tone of the Top)
2. Kode Etik dan aturan Prilaku (Code of Conduct) serta penegakan
kode etik
3. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
4. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blower System)
LAMPIRAN
Lampiran 1 : Formulir Laporan Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan
Hiburan (Entertainment)
Lampiran 2 : Formulir Laporan Pemberian Hadiah/Cinderamata dan
Hiburan (Entertainment)
Lampiran 3 : Formulir Laporan Permintaan Hadiah/Cinderamata dan
Hiburan (Entertainment)
Lampiran 4 : Lembar Checklist Review Pelaporan Penetrimaan
Hadiah/Cinderamata & Hiburan
Lampiran 5 : Lembar Checklist Analisis Penetuan Kepemilikan Dan
Pemanfaatan Atas Penerimaan Hadiah/Cinderamata &
Hiburan.
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
43
Good Corporate Governance
FORM I PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH / CINDERAMATA
DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)
Kepada :
Sesuai dengan Ketentuan Pemberian dan Penerimaan Hadiah/ Cinderamata dan
Hiburan (Entertainment) PT Perkebunan Nusantara II - (SK Direksi No.
2.1/Kpts/R.../..../2017) saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan
penerimaan hadiah/cinderamata danm hiburan (entertainmen) sebagai berikut:
Nama :
No. Pekerja :
Jabatan :
1. Hadiah / Cinderamata dan Hiburan yang diterima sebagaimana tercantum dalam
tabel di bawah ini :
No TGL BENTUK
PEMBERIAN
NILAI
PEMBERIAN
JLH
HADIAH
PEMBERI
HADIAH
KET
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
44
Good Corporate Governance
/PENERIMAAN
Catatan :
2. Apakah Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan dimaksud telah diketahui
atasan Saudara?
Ya / Tidak *
..................................
Pelapor
( ....................................) (.......................................)
Tembusan:
(atasan langsung pelapor)
*) Coret yang tidak perlu
FORM II PELAPORAN PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA
DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)
Kepada :
Sesuai dengan Ketentuan Pemberian dan Penerimaan Hadiah/ Cinderamata dan
Hiburan (Entertainment) PT Perkebunan Nusantara II - (SK Direksi No.
2.1/Kpts/R.../..../2017) saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan
penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) sebagai berikut:
Nama :
No. Pekerja :
Jabatan :
1. Sebutkan Keterangan mengenai Hadiah / Cinderamata dan Hiburan yang diterima
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :
No TGL BENTUK
PEMBERIAN
NILAI
PEMBERIAN
JLH
HADIAH
PENERIMA
HADIAH
KET
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
45
Good Corporate Governance
/PENERIMAAN
Catatan :
2. Apakah Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan dimaksud telah diketahui
atasan Saudara?
...................................
Pelapor
( ....................................)
atasan langsung pelapor
(.......................................)
*) Coret yang tidak perlu
FORM III
PELAPORAN PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA
DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)
Kepada :
Sesuai dengan Ketentuan Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan
Hiburan (Entertainment) PT Perkebunan Nusantara II - (SK Direksi
No.2.1/Kpts/R.../..../2017) saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan
laporan penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainmen) sebagai berikut:
Nama :
No. Pekerja :
Jabatan :
1. Sebutkan Keterangan mengenai Hadiah / Cinderamata dan Hiburan yang tidak
sesuai Ketentuan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
46
Good Corporate Governance
No TGL
BENTUK
PEMBERIAN
/PENER
IMAAN
NILAI
PERMINTAAN
JLH
HADIAH
NAMA
PEMINTA
PERMINTAAN
DLM RANGKA
Catatan :
2. Apakah Permintaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan akan diberikan sudah
diketahui oleh atasan Saudara?
....................................
Pelapor
( ....................................)
atasan langsung pelapor
(.......................................)
*) Diisi oleh atasan langsung pelapor
LEMBAR CHECKLIST REVIEW PELAPORAN PENERIMAAN
HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN
REVIEW I
No PERTANYAAN YA TIDAK
1 Apakah penerimaan tersebut termasuk dalam kategori hadiah seremonial
dan atau hadiah/fasilitas berkaitan kedinasan?
2 Apakah penerimaan tersebut termasuk dalam kategori hadiah promosi
FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIW I
No Y T No Y T No Y T No Y T
1 Y 1 Y 1 Y 1 Y
2 Y 2 Y 2 Y 2 Y HASIL:INSTANSI HASIL:INSTANSI HASIL:TIDAK
PROSES HASIL:REVIEW
II
PTPN II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
47
Good Corporate Governance
REVIEW II
No PERTANYAAN YA TIDAK
1 Apakah pemberian tersebut dalam bentuk uang?
FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIW II
No Y T No Y T
1 Y 1 Y
2 Y 2 Y HASIL KPK HASIL REVIEW IIII
REVIEW III
No PERTANYAAN YA TIDAK
1 Apakah nilai obyek penerimaan tersebut ddibawah standar nilai yang
ditetapkan instansi?
2 Apakah obyek penerimaan tersebut masuk kategori makanan maupun
minuman
FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIW III
No Y T No Y T No Y T No Y T
1 Y 1 Y 1 Y 1 Y
2 Y 2 Y 2 Y 2 Y HASIL:INSTANSI HASIL:INSTANSI HASIL:TIDAK
PROSES HASIL:REVIEW II
REKOMENDASI
PENANGANAN *)
INSTANSI KPK
Nama Pereview Tgl Review Tanda Tangan Preview
LEMBAR PERSETUJUAN
Nama Pemberi Persetujuan Tgl Persetujuan TT pemberi persetujuan