21SENIN, 17 SEPTEMBER 2012KOLOM PAKAR

KPU dan Pemilu yang BerkualitasBILA kita bertanya institusi apa yang paling menentu-kan berlangsungnya pe-milihan umum (pemilu) yang berkualitas, jujur, dan adil, jawabannya pastilah Komisi Pemi-lihan Umum (KPU). Itu bukan berarti kita mena kan peran penting dari partai-partai politik, badan penga-was pemilu, dan lembaga pengadilan dalam menjalankan peran serta fungsi masing-masing agar pemilu benar-benar berkualitas dan sesuai dengan asas-asas demokrasi.

Mengapa KPU yang paling me-nentukan? Karena KPU-lah yang sejak awal sudah melakukan proses penahapan pemilu dari pendaftaran partai-partai peserta pemilu. Itu disusul dengan veri kasi adminis-trasi atas partai-partai yang lolos atau tidak lolos veri kasi adminis-trasi, berlanjut dengan veri kasi di lapangan.

Veri kasi lapangan juga ada dua macam. Pertama mengenai apa-kah partai-partai politik tersebut memiliki kantor-kantor di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sam-pai ke tingkat cabang dan ranting terkecil yang diwajibkan dalam undang-undang (UU). Kedua, apa-kah benar partai-partai itu memiliki jumlah anggota sesuai dengan kartu tanda anggota (KTA) yang mereka kirimkan ke KPU. Dalam hal yang terakhir ini, KPU tentunya tidak mungkin melakukan itu secara menyeluruh, tetapi hanya melalui sampel.

Kita semua berharap KPU benar-benar menjalankan amanah UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD secara murni dan konsekuen tanpa ada tekanan ataupun intervensi dari pemerintah dan partai-partai pe-serta pemilu.

Proses awal pemilu telah ber-langsung. Pendaftaran partai-partai peserta pemilu telah ditutup Jumat dua minggu lalu. Kini ada 34 partai politik yang lolos tahap adminis-trasi awal. Mereka masih harus melengkapi berkas-berkas yang mungkin masih kurang sampai 29 September 2012. Hasil verifikasi administrasi menurut rencana akan diumumkan pada 6-7 Oktober 2012. Itu kemudian akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual di lapangan secara langsung. Ha-silnya baru akan selesai pada Januari 2013.

Setelah itu, KPU akan mulai memutakhirkan (updating) data pemilih pada 9 Februari 2013 baik untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden/wakil presiden. Kita tahu, pada Pemilu 2009, khususnya pemilu presiden, terjadi keributan politik menge-nai daftar pemilih tetap (DPT) yang dibuat KPU atas dasar ad-ministrasi yang dibuat kelurahan-kelurahan dari data yang ada di RT/RW. Persoalan DPT itu memang rumit karena dapat dimanipulasi demi kepentingan partai yang ber-kuasa atau presiden yang sedang di tampuk kepemimpinan negara. Apalagi jika sang presiden menjadi peserta pemilu presiden kembali atau petahana.

KPU juga akan bertanggung ja-wab agar pelaksanaan pada hari H baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden berjalan langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil.

Di situ KPU juga akan berperan penting agar quick count yang dilakukan di Indonesia Timur j a n g a n d i u m u m k a n t e r l e b i h dahulu sebelum proses pemu-

ngutan suara selesai di belahan Indonesia bagian barat. Jika tidak, sedikit banyak itu akan memen-garuhi proses pemilu di Indonesia bagian barat.

KPU yang sekarang juga masih di-pusingkan gagasan mengenai pemi-lihan umum kepala daerah (pemilu kada) serentak. Kita tahu, akan ada sekitar 100 pemilu kada di tingkat provinsi, kabupa-ten, dan kota p a d a 2 0 1 4 . Hingga kini, wacana pe-nyatuan p e m i l u d a n p e -milu kada masih te-r u s b e r -l a n g s u n g , ada yang pro dan ada yang kontra . Ada yang meman-d a n g p e m i l u serentak lebih efisien dari segi waktu dan uang. Na-mun, ada juga yang melihat sulit untuk mengawasinya dan su-lit untuk menangani kon ik yang akan timbul jika kon ik pascapemilu itu terjadi serempak di beberapa wilayah Indo-nesia.

KPU sendir i meng-inginkan pemilu kada ditunda sampai 2015 agar tidak mengganggu Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014. Kita juga tahu pemilu kada bi-asanya baru disiap-kan setahun setelah presiden terpi-l i h , y a i t u seta-

hun sete-lah Oktober 2014.

Parpol yang ketar-ketirBukan hanya masyarakat

yang khawatir akan adanya kemung-kinan kecurangan yang dilakukan oknum KPU dalam proses veri kasi partai-partai peserta Pemilu 2014. Tidak sedikit pula partai politik yang khawatir apakah mereka akan lolos atau tidak. Partai-partai yang ketar-ketir tidak lolos itu bu-kan hanya partai-partai yang tidak lolos ambang batas parlemen (par-liamentary threshold), tetapi juga

yang kini memiliki a n g g o t a

di parlemen atau lolos parliamentary

threshold pada Pemilu 2009. Mengapa demikian? Kita tahu tidak semua partai besar ataupun kecil memiliki kantor atau pengurus di daerah-daerah sesuai dengan yang diwajibkan UU Parpol ataupun UU Pemilu.

Pada veri kasi parpol menjelang Pemilu 2009, misalnya, ada parpol yang hanya menyewa ruang kecil di ruko (rumah toko) menjelang anggota KPU melakukan veri kasi. Setelah verifikasi usai, kantor

pun lenyap! Atau, ada parpol yang memberikan alamat tertentu ke-pada KPU yang ketika didatangi ternyata pemilik rumahnya tidak tahu-menahu alamatnya diguna-kan sebuah parpol papan nama.

Kekhawatiran parpol-parpol mengenai lolos tidaknya mereka dalam proses veri kasi juga terjadi karena persoalan kartu tanda ang-gota (KTA). Kita semua tahu sangat sedikit orang mau mendaftarkan diri menjadi anggota parpol karena khawatir akan konsekuensi politik yang bakal timbul seperti pada era transisi dari Orde Lama ke Orde Baru dulu. Namun, kita juga tahu bahwa di masa kini, tidak sedikit

para pemburu rente

a tau petua-

lang poli-tik memi-

liki KTA le-bih dari satu.

Tujuan utama m e r e k a i a l a h mengharapkan rezeki ekonomi pada setiap pe-milu, mendapat-

kan konsesi-kon-sesi ekonomi dari proyek yang dida-pat partai-partai itu, atau mencari kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif menjelang pem-ilu legislatif.

Citra pemimpinJika veri kator KPU menemukan

ada satu KTP ternyata digunakan pemiliknya atau pengurus partai-partai sebagai bukti pendukung KTA, bisa dibayangkan berapa parpol yang akan tidak lolos veri kasi tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum pula sebagian besar parpol, ter-

masuk sebagian kecil parpol besar, belumlah menjadi sebenar-be-narnya parpol. Parpol itu hidup dan berkembang bergantung kepada citra sang pemimpin partai, apakah ketua umumnya ataupun ketua de-wan pembinanya. Parpol-parpol di Indonesia hanya bergerak dinamis setiap lima tahun sekali, yaitu men-jelang pemilihan umum.

Selebihnya, parpol-parpol ter-sebut tidur sepanjang masa dari satu pemilu ke pemilu berikutnya dan baru bangun lagi menjelang pemilu legislatif. Karena itu, jangan heran bila proses rekrutmen poli-tik, kaderisasi politik, pendidikan politik, dan komunikasi politik tidak dijalankan sebagian besar partai politik, termasuk parpol-parpol yang memiliki anggota di parlemen (DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota). Apalagi partai-partai yang tidak memiliki anggota di parlemen tentunya sulit

menggerakkan anggota karena tidak memiliki dana untuk me-lakukan semua itu.

Uang dan kekuasaanKita tahu politik di Indonesia

tidak lepas dari permainan uang dan kekuasaan. Untuk memper-oleh kekuasaan, tidak sedikit orang Indonesia menggunakan uang. Ti-dak sedikit pula dari mereka yang setelah memperoleh kekuasaan berharap akan mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Dari uang yang lebih banyak itu, ia juga akan membeli kekuasaan yang lebih besar lagi. Jadi rumusnya ialah M (money) akan mendapatkan kekua-saan P (power). Dari P itu ia akan mendapatkan MM (more money). Dari MM itu ia akan memperoleh MP (more power) dan seterusnya.

Dengan kata lain, tidak sedikit orang di Indonesia terjun ke poli-t ik bukan untuk memperoleh kekuasaan yang akan digunakan demi keamanan, keadilan, dan ke-sejahteraan bagi rakyat, melainkan untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan bagi diri sendiri. Dalam kaitan itu pula mereka akan meng-halalkan segala cara agar partai atau nama mereka lolos veri kasi untuk ikut Pemilu 2014.

Di tengah praktik politik yang ko-tor itu, aktivitas anggota KPU dan jajaran di kesekjenan mereka tentu-nya harus benar-benar kita pantau agar jangan terpengaruh oleh per-mainan uang dan kekuasaan. Kita bersyukur pada tahapan awal KPU telah mengambil tindakan tegas kepada salah seorang petugas ad-ministrasi yang coba-coba menye-lundupkan satu parpol pada peng-umuman parpol-parpol yang telah mendaftar. Padahal, parpol itu terlambat mendaftar. Tantangan yang paling berat ialah apakah KPU dapat memantau gerak-gerik anggota KPUD-KPUD di daerah yang tentunya juga menentukan dalam proses penahapan pemilu.

Jika permainan uang dan kekua-saan dapat memengaruhi veri kasi parpol peserta pemilu, kita tak lagi bisa berharap banyak bahwa Pe milu 2014, pemilu legislatif dan presiden, akan berkualitas. Karena itu, mata dan telinga kita harus terus tertuju pada proses Pemilu 2014, dari proses pendaftaran, veri kasi parpol peserta pemilu, pembuatan daftar pemilih tetap, pemungutan suara, penghi-tungan suara, sampai ke penetapan pemenang pemilu. Tanpa itu, uang dan kekuasaan akan bermain dalam proses pemilu itu dan menafikan suara rakyat.

Bukan hanya masyarakat yang

khawatir akan adanya kemungkinan

KECURANGAN yang dilakukan

OKNUM KPU dalam proses

verifikasi partai-partai peserta Pemilu

2014.

Ikrar Nusa BhaktiProfesor riset bidang intermestic affairs

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta