LAPORAN - kominfo.inhukab.go.idkominfo.inhukab.go.id/sites/default/files/LAKIP 2018_1.pdf · Tahun 1999 tetang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. INPRES Nomor 7 Tahun 1999

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU 2018

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KINERJA

KETERANGAN

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkah

dan rahmat-Nya semata Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 (LAKIP) Dinas

Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 dapat

terselesaikan.

LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Indaragiri Hulu atas penggunaan anggaran. Didalamnya tertuang pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja. Disusunnya LAKIP ini merupakan Implementasi

dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

Bebas dari KKN ( Korupsi, Koloso, dan Nepotesme ) dan Undang – undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN

(Korupsi, Koloso, dan Nepotesme ) TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini kemudian ditindaklajuti dengan INPRES Nomor 7

Tahun 1999 tetang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

INPRES Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instasi Pemerintah sebagai

usur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari pejabat eselon II keatas untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan

kepdanya berdasarkan tolak ukur perencanaan Strategis.

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Indragiri Hulu untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 yang

telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik,

dengan harapan bahwa LAKIP ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi

kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja

selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek

perencanaan,pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi

pelaksanaannya.

Penyajian Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistem pola baru yang

didalamnya memuat unsur – unsur rencana stategik dan unsur – unsur Akuntabilitas

kinerja sepajang tahun 2018.

Dalam penyusunan LAKIP ini tentunya terdapat kekurangan dan

keterbatasan, untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat

diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Semoga LKIP ini bermanfaat

bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.

Rengat, 03 Maret 2019 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KAB. INDRAGIRI HULU

JAWALTER S, M.Pd Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19700415 199702 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………….. i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….. ii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………….. 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………. 1

1.2 Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………….. 3

1.3 Dasar Hukum ……………………………………………………………………………… 4

1.4 Sistematika Penyajian…………………………………………………………………… 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA……………………….... 7

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2018 ………………………. 7

2.1.1 Renstra Dinas Komunikasi ……………………………………………………………. 7

2.1.1.1 Visi…………………………………………………………………………………………….. 8

2.1.1.2 Misi…………………………………………………………………………………………….. 8

2.12 Tujuan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan ……………………………….. 9

2.1.3 Indikator Kinerja Utama……………………………………………………………….. 10

2.2 Penetapan Kinerja ………………………………………………………………………..11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………… 13

3.1 Pengukuran Kinerja ……………………………………………………………………. 13

3.2 Analisis Kinerja…………………………………………………………………………… 15

3.3 Analisis Keuangan………………………………………………………………………. 22

BAB IV PENUTUP……………………………………………………………………… 24

Lampiran-lampiran

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu teknologi yang

berkembang pesat. Pesatnya perkembangan TIK akan membuka peluang dan

tantangan untuk menciptakan, mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi

secara tepat dan akurat. Informasi merupakan suatu komoditi yang sangat berharga

di era globalisasi untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu

organisasi (termasuk Pemerintah Daerah) secara berkelanjutan.

Semangat otonomi daerah telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara

dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampuh mendukung

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dengan mempratekkan prinsip – prinsip GOOD

GAVERMANCE, selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan

perhatian yang sungguh– sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan

Nepotesme ( KKN ). Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampuh

menyediakan Publik Good and Service sebagaimana yang diharapkan oleh

masyarakat. Dengan dilaksanakan Otonomi daerah berdasarakan undang – undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008, dimana Kabupaten

dan Kota memiliki Otonomi yang luas dan disesuaikan kebutuhan daerah itu sendiri.

Dengan demikian akan terjadi pemekaran urusan otonomi daerah yang selama ini

dilaksankan oleh Kantor/Depatemen/Instasi vertical di daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik ( good

governance ) memiliki 3 landasan utama yaitu : trasparansi, Akuntabilitas dan

partisipasi Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang

atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi

dan Informatika selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan

pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran

serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem

Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat, oleh karena itu

bab satu pendahuluan

sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam

melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP ) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2019

sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2019,

sehingga LAKIP merupakan sarana pengkuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi

dan Informatika sebagai tolak ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayaanan

bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

Dalam Rangka mewujudkan hal tersebut maka pemerintah menetapkan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tetang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) dan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, Selanjutnya sebagai

tindak lanjut Instruksi presiden tersebut, Kepala lembaga Administrasi Negara

( LAN ) menetapkan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah ( LAKIP ) sebagaimana bagian dan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi

Pemerintah.

Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) pada hakekatnya merupakan

sinergi dari akuntabilitas manajerial, akuntabilitas proses dan akuntabilitas program

yang saling mendukung dan saling terkait satu sama lain. Akuntabilitasmanajerial

menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam penggunaan dana

harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas

proses menitikberatkan pada kebutuhan terhadap peraturan perundang – undangan

dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan untuk pencapaian misi organisasi.

Sedangkan akuntabilitas program pada dasarnya memberikan perhatian yang besar

pada pencapaian hasil kegiatan instansi pemerintah. Dalam hal ini seluruh aparatur

pemerintahan berkemampuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi yang

diembannya, bukan hanya sekedar partuh terhadap kebutuhan hirarki atau

prosedur.

Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah yang beraneka ragam dan

komplek memerlukan dukungan suatu system yang dapat menjamin penggunaan

sumber – sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang – uundangan

dan kebijakan yang berlaku, aman dari tindakan pemborosan, kerugian dan

penyalagunaan serta menjamin tersedianya data yang dapat dipercaya ( akurat )

dan dapat diungkapkan secara memadai dalam suatu laporan secara berkala dan

melembaga. Selain itu, perlu pula diungkapkan proses pelaksanaan

berbagaikebijakan dan program pembangunan dengan dinamika interaksinya

dengan lingkungan.

Dengan demikian, dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah,

para pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bertamnggung

jawab sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, tetapi juga

bertanggung jawab pada peningkatan kompentensi professional dan daya saing

memalui berbagai pengebangan kebijakan dan program secara efesien dan efektif

atas sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dalam pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

pemerintah diperlukan suatu perubahan fokus/orientasi manajemen instansi

pemerintah yang semula lebih berfokus pada kegiatan yang terkait dengan keluaran

( output) menjadi kegiatan – kegiatan yang lebih dihubungkan denganm hasil

( resuit/outcome ) yang diperoleh.

Akuntabilitas kinerja dimaksud harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian

sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Di samping itu, harus pula

menyajikan penjelasan tentang deviasi antara yang telah ditetapkan dengan realisasi

kegiatan yang dicapai. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah tersebut diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari

perencanaan strategic dan berakhir pada pengkuran kinerja atas kegiatan yang

dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaranorganisasi yang

telah ditetapkan.

Penyajian laporan Akuntabilitas ini didasarkan peraturan Menteri Negara

pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi

Pemerintah. Didalamnya memuat unsur – unsur Perencanaan Strategis dan Evaluasi

serta analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka

mewujudkan administrasi kepegawaian yang mampu mendukung kelancaran dan

keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dengan mempratekkan prinsip – prinsip Good Governance, sehingga tercipta

pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan Public Good and Service

sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Adapun tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ini adalah sebagai :

1. Merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019.

2. Memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen dengan tersedianya

akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

3. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabiliras Kinerja

Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri

Hulu Tahun 2005 – 2025;


tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri

Hulu Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat

Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor

3);


Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Indragiri Hulu; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun

2016 – 2021;

11. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.339/V/2019 Tentang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Indragiri Hulu merupakan perangkat daerah dan sebagai

unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas

pokok ”Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

komunikasi dan informatika” Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika;

b. Pelaksanaan kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika;

d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

KEPALA DINAS

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah;

Kepala Dinas Mempunyai tugas merencanakan, Mengoordiansikan,

melaksanakan perumusakan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan,

melaksanakan Evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan administrasi dinas,

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan

pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala dinas

yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam me nyelenggarakan

perlindungan dan pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud paya ayat (1)

Pasal ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Mempunyai

Fungsi sebagai berikut:

Menyusun Rencana Program dan Anggaran di Dinas Komunikasi dan

Informatika;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika;

Pemberian Kajian teknis perizinan dan /atau Rekomendasi;

Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;

Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan pengendalian serta monitoring,

evluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;

Melaksanakan tudas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya;

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasksud pada

ayat (2), dibatu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan pengelolaan data, pengkordinasian, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan

anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan

perlengkapan, kehumasan serta keuangan;

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;

Pengkordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Komunikasi dan

Informatika;

Penyelenggaraan ketatausahaan;

Pembinaan kepegawaian;

Pengelolaan sarana dan prasarana;

Penyelengaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;

Penyelenggaraan fungsi kehumasan;

Pengelolaan keuangan;

Pengkordinasian dan pelaksanaan monitorinh, evaluasi dan pelaporan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugas dan fungsiya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

Menyelenggarakan Perencanaan pada Sub Bagian Umum, Program dan

Keuangan serta Kepegawaian Dinas;

Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas pada Sub Bagian Umum, Program dan


Penyelenggaraan kordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas

dan fungsi pada Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan serta

Kepegawaian Dinas;

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum, Program dan


Menyelenggarakan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata

perusahaan, perlengkapan umum dan rumah tangga Dinas;

Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi Dinas;

Mengkoordinasikan rapat dinas dan keprotokolan;

Mengkoordinasikan Laporan Tahunan Dinas meliputi LPPD, LKPJ dan LAKIP;

Mengkoordinasikan Penyusunan SOP dilingkungan Dinas;

Menyelenggarakan Fasilitas dan asistensi;

Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi :

Sub Bagian Umum;

Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

Merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA

serta menyusun RENJA;

Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

Melaksanakan administrasi kepegawaian,merencanakan kebutuhan

pegawai,menyusun Daftar Urut Kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji

berkala,pemindahan, pemberhentian,pensiun, cuti, dan ujian dinas, latihan

pra jabatan (LPJ), diklat pengembangan, mutasi, Izin, Belajar, Pemberian

Penghargaan, Pembinaan Kepegawaian, Kesejahteraan ASN dan Disiplin ASN,

NPWP, SKP, LP2P, KARPEG, KARIS, / KARSU, ASKES,TASPEN serta sumpah,

Aparatur Sipil Negara (ASN);

Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP);

Melaksanakan Kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

Melaksanakan urusan rumah tangga;

Mengelola pengaduan masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika;

Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

Melaksanakan dan penatausahaan barang milik daerah;

Melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud

yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

Mengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

Sub Bagian Program dan Keunagan mempunyai uraian tugas sebagai

sebagai berikut:

Mengkoordinasikan dan menyusun program dan kegiatan sesuai dengan

RPJMD dan RENSTRA serta menyusun RENJA;

Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Subbagian Program dan

Keuangan berdasarkan tugas, Fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam

pelaksanaan kegiatan;

Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan rencana

dan program kerjasebagai bahan masukan atasan;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bendahara dan bendahara

pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Melaksanakan verifikasi dan pengelolaan keuangan meliputi meneliti

kelengkapan SPT-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh

bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK, kelengkapan SPT-

UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan ASN serta penghasilan

lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

diajukan oleh bendahara pengeluaran melakukan verifikasi SPP berdasarkan

permintaan, menyiapkan SPM dan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan

InformatikA serta melaksanakan verifikasi pengesahan terhadap pertanggung

jawaban;

Menyusun Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;

Membuat Laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

pengambilan kebijakan;

Melaksanakan pengawasan, evaluasi dalam pengelolaan keuangan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun

tertulis;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Bidang pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepda

Kepala Dinas;

Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma,standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah,

Pengeloalaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan

Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Kabupaten;

Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik Menyelenggarakan fungsi;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan

aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk

mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi

publik, penyediaan konten lintas sektoral dan penglolaan media komunikasi

publik di Kabupaten;

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan

aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk

mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi

publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi

publik di Kabupaten;

Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

penyelenggaraan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup

Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan

Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidan

pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah,

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah

Daerah, pelayanan informasi publik penyediaan konten lintas sektoral dan

pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi

publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung

kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, di

Kabupaten.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawah :

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;

Seksi Pengelolaan Informasi Publik;

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang;

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

Melayani monitoring isu publik di media (media massa dan sosial),

Mengumpulkan pendapat umum (survei, pajak pendapat ) dan

pengelolahan aduan masyarakat di Kabupaten;

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh pelaksana.

Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepada Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

Memantau tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan

pemerintah daerah;

Mengelolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung komunikasi

publik lintas lingkup nasional dan daerah;

Mengelolah informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral

lingkup nasional dan daerah;

Mengelolah informasi publik untuk implementasi Undang-undang nomor 14

tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

Melayani informasi publik untuk implementasi Undang-undang nomor 14

tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Melayani pengaduan masyarakat di kabupaten.

Seksi Pengelolaan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh staf pelaksana.

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang;

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

Merencanakan Komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;

Mengemas ulang konten nasional menjadi konten lokal;

Membuat konten local;

Mengelolah saluran komunikasi milik Pemda / media internal;

Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non

pemerintah daerah di kabupaten.

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh staf pelaksana.

Bidang Penyelenggaraan E-Government

Bidang Penyelenggaraan E-Government dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penyelenggaraan E-Government melaksanakan tugas penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan

imfrastruktur dasar data center, disaster recovery center,dan TIK

Pemerintah Kabupaten, layanan Pengembangan Internet dan

penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan

aplikasi generik,spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan

manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan

kepemerintah Kabupaten;

Dalam menjalankan tugas tersebut,Bidang Penyelenggaraan E-

Government Menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang imprastruktur dasar data

center, disaster recovery center, dan TIK Pemerintah Kabupaten, layanan

pengembangan internet dan penggunaan akses internet , layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,spesifik dan suplemen yang

terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Govermanment, integrasi

layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten;

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data

center,disastra recovery center, dan TIK Pemerintah Kabupaten, layanan

pengembangan internet dan penggunaan akses internet,layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,spesifik, dan suplemen yang

terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government , serta layanan

sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten;

Penyiapan bahan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria

penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar data center, disaster recovery

center,dan TIK Pemerintah Kabupaten, layanan pengembangan internet dan

penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi

generik,spesifik, dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data

informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,

layanan keamanan informasi e-Government, serta layanan sistem komunikasi

intra Pemerintah Kabupaten;

Penyiapan bahan pemberian bimbinagan teknis dan supervisi di bidang

infrastruktur dasar data center, disastar recovery center,dan TIK Pemerintah

Kabupaten,layanan pengembangan internet dan penggunaan akses

internet,layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, informasi

e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,layanan

keamanan informasi e-Government, serta layanan sistem komunikasi intra

Pemerintah Kabupaten

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data

center, disaster recovery center, dan TIK Pemerintah Kabupaten,layanan

pengembangan internet dan penggunanaan akses internet, layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang

terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government,integrasi

layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten;

Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahi:

Seksi Infrastruktur TIK;

Seksi Pengembangan Aplikasi;

Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;

Seksi Infrastruktur TIK

Seksi Infrastruktur TIK dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang ;

Seksi Infrastruktur TIK mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

Mengembangkan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster

Recovery Center (DRC);

Mengembangkan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;

Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi

Informatika;

Government Cloud Computing

Mengelola akses internet pemerintah dan public;

Filtering konten negatif ;

Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah,

Seksi Infrastruktur TIK dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud pada

ayat (3), dibantu oleh staf pelaksana.

Seksi Pengembangan Aplikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

Mengembangkan aplikasi pemerintah dan pelayanan publik yang terintegrasi;

Memilahara Aplikasi kepemerintahan dan public;

Menetapkan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;

Recovery data dan informasi;

Mengelolah data elektronik pemerintah dan non pemerintahan;

Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem

Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;

Interoperabilitas;

Interkonektivitas layanan publik dan kepemerintaha;

Pusat Application Program Interface (API) daerah.

Seksi Keamanan Informasi dan persandian

Seksi keamanan informasi dan persandian dipimpin oleh seorang kepala seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Seksi keamanan informasi dan persandian mempunyai uraian tugas begai

berikut :

a. Monitoring trafik elektronik

b. Menangani isiden keamanan informasi

c. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di bidang ekamanan

informasi

d. Mengamankan informasi pada istem elektronik pemerintah daerah

e. Melaksanakan audit TIK

f. Menyelengarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif

g. Menyediakan saranan dan prasarana komunikasi pemerintah

h. Bimtek dalam pemanfaatan system komunikasi oleh aparatur pemerintah

i. Persandian

Seksi kemanann informasi dan persandian dalam melaksanakan tugas

sebagaimana yang di maksud pada ayat 2 di bantu oleh staf pelaksana.

Bidang Layaanan Komunikasi dan Informatika

Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar, prosedur

dan kriteria, dan pelaporan dibidang layanan hubungan media,

pemantauan,evaluasi dan pelaporan dibidang layanan hubungan

media,Penguat Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan

akses informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, pengembangan

Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten serta

penyelenggaraan statistik sektoral;

Dalam menjelaskan tugas tersebut, Bidang Layanan Komunikasi dan

Informatika menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan hubungan media,

penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi publik penyediaan akses

informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, pengembangan Sumber

Daya TIK Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, penyelenggaraan

Goverment Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten,

Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten serta


Penyimpanan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan

media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan

akses informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan

Sumber Daya TIK pemerintahan Kabupaten dan Masyarakat,

Penyelenggaraan Goverment Chief Information (GCIO) Pemerintah Kabupaten,


Penyelenggaraan statistik sektoral;

Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

penyelenggaraan di bidang layanan hubuingan media, Penguatan Kapasitas

Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan

publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah

Kabupeten dan Masyarakat, Penyelenggaraan Goverment Chief Information

(GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di

Kabupaten serta penyelenggaraan statistik sektoral;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan

hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan

penyediaan akses informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten,

Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Kabupeten dan Masyarakat,

Penyelenggaraan Goverment Chief Information (GCIO) Pemerintah Kabupaten,



Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan hubungan media,

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses

informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber

Daya TIK Pemerintah Kabupeten dan Masyarakat, Penyelenggaraan

Goverment Chief Information (GCIO) Pemerintah Kabupaten,



Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, membawahi;

Seksi Hubungan Media dan Statistik Sektoral;

Seksi Pengelola Sumber Daya dan Layanan Informatika;

Seksi Tata Kelola E-Goverment.

Seksi Hububngan Media dan Statistik Sektoral

Seksi Hubungan Media dan Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang;

Seksi Hubungan Media dan Statistik Sektoral mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

Mengelola hubungan dengan media (media relations);

Menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan daeerah (briefing notes, press

release, backgrounders);

Memfasilitasikan juru bicara pemerintah daereah di Kabupaten;

Mendokumentasikan kegiatan pemerintah daerah;

Statistik sektoral.

Seksi Hubungan Media dan Statistik Sektoral dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh staf pelaksana.

Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Informatika

Seksi Pengelola Sumber Daya dan Layanan Informatika dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang Berda di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang;

Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Informatika mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

Memberdayakan dan menyediakan akses informasi bagi media dan lembaga

komunikasi publik;

Mengembangkan Sumber Daya Komunikasi Publik;

Mendaftarkan nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara

bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintahan;

Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat;

Mengelola domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten;

Peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola domain, portal dan website;

Menetapkan dan pengubahan nama pejabat domain;

Menetapkan dan pengubahan nama domain dan sub domain;

Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain;

Meningkatkan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;

Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Goverment dan

Smartcity;

Mengimplementasikan e-Goverment dan Smartcity;

Mempromosikan pemanfaatan layanan Smartcity di Kabupaten.

Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Informatika dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh staf

pelaksana.

Seksi Tata Kelola E-Goverment

Seksi Tata Kelola E-Goverment dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Seksi Tata Kelola E-Goverment mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

Menetapkan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Goverment;

Mengkordinasikan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan Lintas

Pemerintah Pusat serta non pemerintah;

Mengintegrasikan pengelola TIK dan e-Goverment Pemerintah Kbupaten;

Mengembangkan Busines Process Re-engineering pelayanan di lingkunan

pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smartcity);

Sistem Informasi Smartcity;

Interaktif Pemerintah dan Masyarakat;

Menyediakan sarana dan sarana pengendalian Smartcity

Seksi Tata Kelola E-Goverment dalam melaksanakan tugas sebagaimana

maksudnya pada ayat (2), dibantu oleh staf pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pasal 20, terdiri dari

sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh

Bupati.

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dtentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis ( UPT )

Dinas Komunikasi dan Informatika dapat membentuk unit pelaksana

Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau

kegiatan teknis penunjang tertentu;

Pembentukan unit pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati setelah dikonsultasikan

secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019, Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu memiliki pegawai sebanyak 34 orang

Pegawai Negeri Sipil. Dari jumlah pegawai Sebanyak 34 orang tersebut, terdiri dari;

Kepala Dinas, (Eselon II ) sebanyak 1 orang, Sekretaris ( Eselon III ) Sebanyak 1

orang, Kepala Bidang ( Eselon III ) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi ( Eselon IV )

sebanyak 11 orang dan Staf sebanyak 18 orang.

Tabel : 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

NO URAIAN ESELON

I

ESELON

II

ESELON

III

ESELON

IV

STA

F

JUMLAH

1

KEPALA

DINAS - 1 - - - 1

2 SEKRETARI - - 1 - - 1

S

3

KEPALA

BIDANG - - 3 - - 3

4 KEPALA

SEKSI - - - 11 - 11

5 STAF - - - - 18 14

JUMLAH 1 4 11 18 34

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Indrgiri Hulu.

Tabel : 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

NO URAIAN S3 S2 S1 D3 SLTA JUMLAH

1 KEPALA DINAS - 1 - - - 1

2 SEKRETARIS - 1 - - - 1

3 KEPALA

BIDANG

- 1 2 - - 3

4 KEPALA SEKSI - 2 10 - 11

5 STAF - - 12 1 5 18

JUMLAH 5 22 1 6 34

% 14,70% 64,70% 2,9% 17,64% 100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Indragiri Hulu keseluruhannya 34 orang yang terdiri dari sebagai berikut yaitu :

sebanyak 5 orang (14,70%) memiliki pendidikan S2, yaitu terdiri dari : 1 orang

Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 1 orang Kepala Bidang dan 2 Kepala seksi, yang memiliki

pendidikan S1, yaitu : 22 orang ( 64,70%) yaitu terdiri dari : Kepala Bidang 2 Orang,

10 Orang kepala seksi dan 12 orang staf, yang memiliki pendidikan D3( 2,94%)

sebanyak 1 orang , yang memiliki pendidikan SLTA ( 17,64% ) Sebanyak 6 orang.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) ini

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Indragiri Hulu selama tahun 2019. Capaian kinerja (performance results)

2019 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement)

2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian

kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya

sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri

Hulu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang perlunya disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ( LAKIP ) dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Visi dan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Indragiri Hulu. Tujuan dan sasaran memuat uraian dari tujuan dan sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu (sesuai dengan

periode perencanaan strategis) dan disertai dengan IKU per sasaran.

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran menjelaskan mengenai cara yang

diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam bentuk program dan

kegiatan beserta indikator kinerja yang direncanakan. Untuk memperjelas hal

ini dapat digunakan Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja diuraikan secara umum dengan menjelaskan program dan

kegiatan tahun 2019 yang didukung oleh pengalokasian anggaran yang

memadai berikut juga kegiatan prioritasnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada BAB ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2019 yang

telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan

disandingkan dengan pengukuran kinerja berupa capaian yang telah diperoleh

selama tahun 2019.

Analisis pencapaian kinerja menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja

unit kerja, menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan dan

hambatan/ kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Dalam hal ini dapat dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan tersebut.

Aspek keuangan menguraikan sumber perolehan dan penggunaan dana bagi

pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Aspek keuangan harus

memperhatikan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang lazim.

BAB IV PENUTUP

Tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan,

permasalahan, dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2019

2.1.1 Renstra Dinas Komunikasi

Tantangan birokrasi masa depan meliputi berbagai aspek, baik dalam negeri

maupun mancanegara yang bersifat alamiah maupun sosial budaya, sosial politik,

pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan serta responsible dan accountable.

Seiring dengan itu penerapan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung

jawabdiperlukan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan professional

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga benar – benar dapat

mewujudkan pemerintahan yang baik ( Good Government ) dan bersih, bebas KKN

( Clean Govemment ) yang juga merupakan pesan agenda reformasi. Kualitas dan

profesionalisme aparatur pemerintah daerah dapat dicapai melalui proses

belajarsecara terus menerus tanpa ada batas akhir, kerena pada dasarnya proses

belajar itu merupakan Long Life Leaming bagi setiap manusia proses belajar bagi

aparat pemerintah daerah guna mencapai kualitas dan profesionalisme yang

diharapkan dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi

aparatur pemerintah daerah.

Dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten

Indragiri Hulu dibidang politik sub bidang pembangunan politik dalam negeri dan

administrasi publik serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas

aparatur yang diharapkan dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat,

maka berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri

Hulu perlu memutuskan Visi dan Misi sebagai satu kesatuan dengan rangkaian

kebijakan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut visi Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan mampu memainkan peran

yang menetukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis, sehingga dalam

mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan

yang lebih baik.

bab dua

perencanaan dan

perjanjian kinerja

2.1.1.1 Visi

Visi yang dimaksudkan adalah cara pandang jauh ke depan yang didalamnya

mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan

sehingga pada gilirannya dengan visi yang tepat, Dinas Komunikasi Kabupaten

Indragiri Hulu akan menjadi akselerasi bagi pelaksanaan tugas dibidang politik sub

bidang pembangunan politik dalam negeri dan administrasi publik.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut maka visi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu dirumuskan sebagi berikut :

“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG

TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DEMI MENUJU INDRAGIRI HULU

SEJAHTERA”.

2.1.1.2 Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian misi dapat terwujud apabilah setiap instansi pemerintah

mempunhyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaskan dengan

potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Salah satu aspek penting dalam menopang suksesnya pelksanaan otonomi

daerah adalah satu stunya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana

prasaran kerja berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai

dengan visi yang telah ditetapkan misinya secara jelas sebagai suatu pernyataan

yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Guna mewujudkan misi yang lebih ditetapkan maka Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Indragiri Hulu perlu menetapkan misinya secara jelas sebagai

suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai suatu

pernyataan yang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi juga

diharapkan maupun membawa Dina sKomunikasi dan Informatika Kabupaten

Indragiri Hulu pada suatu fokus yang mampu memberikan penjelasan tentang

keberadaan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan memperhatikan masukan dari pihak – pihak yang berkepentingan dan

menilai lingkungan strategis yang berpengaruh serta menyelaskan dengan tuntutan

peran dan kemampuan sumber daya organisasi yang dimiliki, maka Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu merumuskan pernyataan misi

sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan informasi komunikasi dan data elektronik yang cepat,

akurat dan aktual.

2. Mengembangkan infrastruktur informasi komunikasi dan data elektronik

Berbasis Teknologi.

3. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Open Government.

4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam penguasaan dan

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

5. Mendorong partisipasi masyarakat melalui sarana komunikasi sosial, media

informasi komunikasi,dan media massa.

6. Mendorong masyarakat menggunakan teknologi informasi secara sehat dan

bertanggung jawab.

2.1.2 Tujuan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi organisasi, tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

sampai tahun terakhir Renstra;

2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin

diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsinya organisasi;

3) Meletakkan kerangka prioritas prioritas untuk mefokuskan arah sasaran,

kebijaksanan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan misi organisasi;

Berdasarkan arahan dan makna tujuan organisasi dimaksud, maka Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka mewujudkan

misinya menetapkan tujuan organisasi sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informasi;

2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah, baik aspek

kelembagaan, tata laksana maupun sumber daya manusia aparatur.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dalam bentuk

terakhir dan akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu bulanan, semesteran

dan tahunan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan –

tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sasaran yang

ditetapkan dapat memberikan fokus pada penyusuan program dan kegiatan yang

bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya focus merupakan bagian dari proses

perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya

organisassi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan

dilaksanakan. Adapun sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Indragiri Hulu adalah sebagai berikut ;

a. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur.

b. Mingkatkan kualitas dan jangkauan informasi komunikasi komunikasi

c. Meningkatkan kualitas dan Akuntabilitas manajemen Pemerintah daerah.

d. Menikatnya peran serta kelompok – kelompok masyarakat dalam pembangunan.

2.1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan

Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai

sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada

RPJMD dan RENSTRA . Adapun Indikator Kinerja Utama Dinaa Komunikasi yang

menjadi acuan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

SASARAN

1

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan

berbasis e-goverment

Presentase SKPD yang sudah

menerapkan

aplikasi pemerintah yang terintegrasi

Meningkatnya tata pemerintah berbasis

teknologi informasi

jumlah Integrasi aplikasi layanan

publik

Presentase SKPD

yang sudah

menerapkan aplikasi pemerintah

yang terintegrasi

2

Terwujudnya

peningkatan kualitas pelayanan

insfrastruktur

jaringan

Jumlah

interkoneksi antar SKPD dan sekolah

Persentase fasilitas

umum yang sudah

memiliki wifi

3

Terwujudnya peningkatan

kualitas

pelayanan publik

Presentase SKPD yg sudah

melaksanakan

keterbukaan informasi publik

Terlaksananya peningkatan

pelayanan kepada

masyarakat

Persentase layanan pengaduan

masyarakat secara

online yg di tindak lanjuti

Persentase SKPD

yg sudah

melaksanakan

keterbukaan informasi publik

2.2 Penetapan Kinerja

Sasaran-sasaran yang dilaksankan oleh Dinas Komunikasi dan Iformatika

Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari indikator kinerja yang wajib dilaksanakan

selama tahun 2019.

Dalam rangka mewujudkan cita cita jangka menengah tersebut maka

disusunlah Penetapan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Indragiri Hulu. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi

dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun

anggranan 2018. Penetapan Kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Penetapan kinerja Dinas komunikasi dan

informatika kabupaten indragiri hulu Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5

Tersedianya

Data / Informasi Daerah

Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

Rp. 145.460.600

Tersedianya Data/Informasi

Daerah

2 Dok Penyusunan Data/Informasi

Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu

Rp. 235.415.222

Terwujudnya tertib Pelayanan

Administrasi Kantor yang Prima

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

12 bln Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Rp. 3.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bln Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp. 749.744.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 bln Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rp. 9.478.200

Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bln Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 68.795.800

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

12 bln Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Rp. 63.971.300

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

12 bln Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Rp. 13.113.700

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bln Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp. 106.559.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 bln Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rp. 8.100.000

Penyediaan Makanan dan

Minuman

12 bln Penyediaan Makanan dan

Minuman

Rp. 52.500.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

12 bln Rapat-rapat KOordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Rp. 459.050.000

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

12 bln Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Rp. 201.282.600

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

12 bln Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Rp. 51.875.000

Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan

Sarana

Prasarana Kantor

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Rp. 95.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Rp. 83.744.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung


Rp. 70.525.000

Terciptanya Keseragaman

dan peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan Disiplin Apratur

Pengadaan Pakaian Dinas

berserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Dinas

berserta Perlengkapannya

Rp. 49.500.000

Peningkatan Kemampuan ASN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


Rp. 33.805.268,73

Tercapainya penyusunan Dokumen Capaian Kinerja

Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Rp. 6.476.500

Tersedianya Jaringan Komunikasi dan Website

Pembda Inhu

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi


Rp. 256.778.000

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi


Rp. 62.737.900

Kajian dan Pengemangan Sistem Informasi

Kajian dan Pengemangan Sistem Informasi

Rp. 277.985.000

Pemeliharaan dan Pengelolaan Website


Rp. 199.565.000

Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah Kemedia

Massa dan Masyarakat

Program Kerjsama Informasi dengan Media Massa

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah


Rp. 260.380.000

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Rp. 275.030.000

Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi

Masyarakat

Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan

bagi Masyarakat

Rp. 284.340.000

Pengelolaaan Forum Kemitraan Komunikasi dan Informasi


Rp. 71.010.000

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat


Rp. 85.535.000

Jumlah Rp. 4.045.341.868,73

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasarn instansi

pemerintahan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian)

dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana di

tuangkan dalam dokumen penetapan kinerja hasil pengukuran capaian kinerja tahun

2018 dapat dilihat pada tabel 3.1 Hasil Pengukuran capaiana kinerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 :

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALIASI %

PROGRAM

KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

Tersedianya

Data / Informasi Daerah

Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

145.460.600

Tersedianya

Data/Informasi Daerah

2 Dok 2 Dok 100% Penyusunan

Data/Informasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu

145.460.600 131.415.000 90.34

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran


Jumlah bulanPenyediaan Jasa Surat Menyurat

12 bln 12 bln 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.000.000 3.000.000 100

Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air

dan Listrik

12 bln 12 bln 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

749.744.000 712.291.242 95

Bulan Jasa Kebersihan Kantor

dilaksanakan

12 bln 12 bln 100% Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

9.478.200 9.478.200 100

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor

12 bln 12 bln 100% Penyediaan Alat Tulis Kantor

68.795.800 68.568.700 99.67

Terpenuhinya Bahan Cetak dan Penggandaan

12 bln 12 bln 100% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

63.971.300 43.953.800 68.71

Terpenuhinya

Komponen Instalasi Listrik

12 bln 12 bln 100% Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13.113.700 10.720.900 81.75

Terpenuhinya

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bln 12 bln 100% Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

106.559.000 105.960.000 99.44

Terpenuhinya Pendukung

12 bln 12 bln 100% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

8.100.000 7.920.000 97.78

bab tiga

AKUNTABILITAS

KINERJA

Bahan Bacaan Perundang-undangan

Tersedianya Makanan dan Minuman

12 bln 12 bln 100% Penyediaan Makanan dan Minuman

52.500.000 27.457.500 52.30

Jumlah bulan terlaksananya rapat koordinasi

dan konsultasi

luar daerah

12 bln 12 bln 100% Rapat-rapat KOordinasi dan Konsultasi keluar

Daerah

459.050.000 385.216.645 83.92

Jasa bulan Jasa administrasi/teknis perkantoran

12 bln 12 bln 100% Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

201.282.600 188.632.600 93.72

Jumlah bulan terlaksananya rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah

12 bln 12 bln 100% Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

51.875.000 50.725.000 97.78

Terpenuhinya Sarana

Prasarana Kantor

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah bulan terlaksananya

pemeliharaan gedung kantor

12 bln 12 bln 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

95.000.000 46.900.000 49.37

Jumlah Bulan terlaksananya

pemeliharaan rutin kendaraan Dinas

12 bln 12 bln 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

83.744.000 53.004.526 63.29

Jumlah bulan

terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

12 bln 12 bln 100% Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung

70.525.000 33.722.000 47.82

Terciptanya

Keseragaman dan peningkatan disiplin

aparatur

Program

Peningkatan Disiplin Apratur

Jumlah Stel Pakaian Dinas Harian berserta

perlengkapannya

66 Stel 66 Stel 100% Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya

49.500.000 49.500.000 100

Peningkatan Kemampuan

ASN

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Bulan terlaksananya

Bimbingan Teknis ASN

12 bln 12 bln 100% Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan

33.805.268,73 31.233.268 92.39

Tercapainya penyusunan

Dokumen Capaian

Kinerja Keuangan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

12 bln 12 bln 100% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6.476.500 0 0

Tersedianya Jaringan Komunikasi

dan Website Pembda Inhu

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Terselenggaranya e-Government

1

DataCenter

1

DataCenter

100% Pembinaan dan Pengembangan

Jaringan Komunikasi dan Informasi

256.778.000 196.548.000 76.54

Terbinanya Kelompok

Informasi Masyarakat

14

Kelompok

14

Kelompok

100% Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi

62.737.900 52.317.900 83.39

Terlaksananya

Ekosistem TIK

2 Sistem

Informasi

2 Sistem

Informasi

100% Kajian dan

Pengemangan Sistem Informasi

277.985.000 253.345.000 91.14

Terupdatenya

website di Kabupaten Indragiri Hulu

50 Website 50 Website 100% Pemeliharaan dan

Pengelolaan Website

199.565.000 152.846.000 76.59

Tersebarnya

Informasi Pembangunan Daerah Kemedia Massa dan

Masyarakat

Program Kerjsama

Informasi dengan Media Massa

Tersebarluasnya Informasi Pembangunan

Daerah

12 bln 12 bln 100% Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

260.380.000 120.190.000 46.16

Terbentuknya Perangkat PPID

yang lengkap

12 bln 12 bln 100% Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

275.030.000 231.554.600 84.19

Tersebarluasnya Informasi melalui Radio Pemerintah

Daerah

12 bln 12 bln 100% Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

284.340.000 257.732.098 90.64

Terkoordinasinya Anggota Bakohumas

70

Instansi

Anggota

Bako

Humas

70

Instansi

Anggota

Bako

Humas

100% Pengelolaaan Forum Kemitraan Komunikasi dan Informasi

71.010.000 49.808.000 70.14

Terpenuhinya Layanan Aspirasi Pengaduan Masyarakat

Secara online

12 bln 12 bln 100% Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

85.535.000 57.758.109 67.53

JUMLAH 4.045.341.868,73 3.331.799.088 82.36

3.2 Analisis Kinerja

Setelah diperoleh data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan pengukuran

tingkat pencapaian sasara. Pengukuran ini dilakukan dengan metode perbandingan

antara neraca tingkat capaian ( target ) dengan realisasi capaian dari setiap kegiatan

untuk mencapai sasaran Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada lampiran Tabel pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN

Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan

capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian

rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Ditinjau dari capaian kinerja masing masing sasaran untuk tahun 2018 Dinas

Komunikasi dan Informatika telah dapat melaksanakan tugas utamanya yang

menjadi tanggung jawab organisasi, berikut ini uraian pengukuran kinerja, sebagai

berikut: Dinas Komunikasi dan Informatika, dilihat dari masing – masing sasaran

stategis yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja ( performance resulis ) untuk masing masing sasaran dan

indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 “Tersedianya Data / Informasi Daerah”

Keberhasilan sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :

No INDIKATOR TARGET REALISASI PERSENTASE

CAPAIAN

1 Tersedianya Data/Informasi Daerah 2 Dok 2 Dok 100%

Rata-rata Pencapaian sasaran 100%

Dari penyampaian pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap

masing-masing indicator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata

pencapaian 100%. Capaian tersebut mampu direalisasikan dengan

melaksanakan kegiatankegiatan sebagai berikut :

Penyusunan Data/Informasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu

Dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil sebagai

berikut :

Penyusunan Data/Informasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu

2. Sasaran 2 “Terwujudnya tertib Pelayanan Administrasi Kantor yang

Prima” Keberhasilan sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :

No KEGIATAN TARGET REALISASI PERSENTASE

CAPAIAN

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bln 12 Bln 100

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bln 12 Bln 100

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bln 12 Bln 100

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bln 12 Bln 100

5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

12 Bln 12 Bln 100

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 Bln 12 Bln 100

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 Bln 12 Bln 100

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 Bln 12 Bln 100

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bln 12 Bln 100

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

12 Bln 12 Bln 100

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

12 Bln 12 Bln 100

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

12 Bln 12 Bln 100



masing-masing indikator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata



Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Penyediaan Makanan dan Minuman



Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Dengan pelasanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil (outcome)

sebagai berikut :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan




Penyediaan Makanan dan Minuman



Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

3. Sasaran 3 “Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor” Keberhasilan

sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :


CAPAIAN

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 bln 12 bln 100%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

12 bln 12 bln 100%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

12 bln 12 bln 100%

4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 12 bln 12 bln 100%






Pengadaan Mebeluer

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor


sebagai berikut :

Pengadaan Mebeluer

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

4. Sasaran 4 “Terciptanya Keseragaman dan peningkatan disiplin

Aparatur” Keberhasilan sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :


CAPAIAN

1 Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya

66 Stel 66 Stel 100%



masing-masing indikator sasaran tidak terlaksana dengan rata-rata

pencapaian 100% disebabkan adanya rasionalisasi.

5. Sasaran 5 “Peningkatan Kemampuan ASN” Keberhasilan sasaran,target dan

realisasinya sebagai berikut :


CAPAIAN

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

12 bln 12 bln 100%








sebagai berikut :

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

6. Sasaran 6 “Tercapainya penyusunan Dokumen Capaian Kinerja

Keuangan” Keberhasilan sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :


CAPAIAN

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12 bln 12 bln 100%








sebagai berikut :


7. Sasaran 7 “Tersedianya Jaringan Komunikasi dan Website Pemda Inhu”

Keberhasilan sasaran,target dan realisasinya sebagai berikut :


CAPAIAN

1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

1 DataCenter 1 DataCenter 100%

2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

14 Kelompok 14 Kelompok 100%

3 Kajian dan Pengemangan Sistem Informasi 2 Sistem Informasi 2 Sistem Informasi 100%

4 Pemeliharaan dan Pengelolaan Website 50 Website 50 Website 100%





melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



Kajian dan Pengembangan Sistem Informasi



sebagai berikut :



Kajian dan Pengembangan Sistem Informasi


8. Sasaran 8 “Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah Kemedia

Massa dan Masyarakat” Keberhasilan sasaran,target dan realisasinya

sebagai berikut :


CAPAIAN

1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

12 bln 12 bln 100%

2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

12 bln 12 bln 100%

3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

12 bln 12 bln 100%

4 Pengelolaaan Forum Kemitraan Komunikasi dan Informasi

70 Anggota 70 Anggota 100%





melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :


Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat




sebagai berikut :





3.3 Analisis Keuangan

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri

Hulu Tahun anggaran 2018 terdiri Dari 8 Program dan 28 Kegiatan dengan jumlah

anggaran Rp. 4.045.341.868.73 (Lima Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Empat

Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) adapun

perbandingan realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

KEGIATAN KEGIATAN

TAHUN 2018

Anggaran Realisasi %

1 2 3 4

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Penyusunan Data/Informasi Pembangunan

Kabupaten Indragiri Hulu

145.460.600 131.415.000 90.34


Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 100


749.744.000 712.291.242 95

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.478.200 9.478.200 100

Penyediaan Alat Tulis Kantor 68.795.800 68.568.700 99.67

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

63.971.300 43.953.800 68.71


13.113.700 10.720.900 81.75

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

106.559.000 105.960.000 99.44


8.100.000 7.920.000 97.78

Penyediaan Makanan dan Minuman 52.500.000 27.457.500 52.30

Rapat-rapat KOordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

459.050.000 385.216.645 83.92


201.282.600 188.632.600 93.72

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

51.875.000 50.725.000 97.78

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 95.000.000 46.900.000 49.37


83.744.000 53.004.526 63.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung

70.525.000 33.722.000 47.82

Program Peningkatan Disiplin Apratur

Pengadaan Pakaian Dinas berserta

Perlengkapannya

49.500.000 49.500.000 100

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


33.805.268,73 31.233.268 92.39

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa


256.778.000 196.548.000 76.54


62.737.900 52.317.900 83.39

Kajian dan Pengemangan Sistem Informasi 277.985.000 253.345.000 91.14

Pemeliharaan dan Pengelolaan Website 199.565.000 152.846.000 76.59

Program Kerjsama Informasi dengan Media Massa


260.380.000 120.190.000 46.16


275.030.000 231.554.600 84.19


284.340.000 257.732.098 90.64


71.010.000 49.808.000 70.14

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 85.535.000 57.758.109 67.53

JUMLAH 4.045.341.868.73 3.331.799.088.00 82.36

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu disusun untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya

dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis dan system

akuntabilitas yang memadai.

LAKIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja

dan alat pendorong terwujutnya good govermance dalam perspektif yang lebih luas,

maka lakip ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada public.

Oleh karena itu, LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu

ini diharapkan akan menumbuhkan saran – saran dan kritik – kritik yang konstruktif

terhadap eksistensi internal dan eksisistensi ekternal Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.

Sebagai satu – satunya instansi yang menangani kepegawaian bagi aparatur

pemerintah di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, baik pendidikan dan latihan

structural-teknis, maupun fungsional serta bidang kepegawaian lainnya maka Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu harus selalu menjaga kualitas

kinerja, kerana hal tersebut akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya

manusia aparatur pemerintah di pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan

diterbitkannya LAKIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas

Kominikadsi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu untuk selalu konsisten dan

berkelanjutan meningkatkan kualitas kinerjanya, sehingga dapat menghasilkan

lulusan diklat yang berkualitas sikap, pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dan

professional serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian Lakip Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu

Tahun 2018 ini dibuat dan diharapkan askan menumbuhkan saran - saran dan kritik

– kritik yang konstruktif terhadap ekksistensi internaldan eksistensi eksternal Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.

Akhirnya LAKIP ini disertai dengan harapan semoga akan menjadi landasan

fundamental bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu untuk

selalu meningkatkan kinerjanya dalam tahun – tahun mendatang.

bab empat

PENUTUP

Documents

LAPORAN - kominfo.inhukab.go.idkominfo.inhukab.go.id/sites/default/files/LAKIP 2018_1.pdf · Tahun 1999 tetang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. INPRES Nomor 7 Tahun 1999