LAPORAN - Dewan Perwakilan ?· 2016-01-26 · Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA

KOMISI V DPR RI KE PROVINSI PAPUA BARAT

TANGGAL 22 - 26 FEBRUARI 2015

KOMISI V DPR-RI

JAKARTA, 2015

Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat 2015 Hal ii

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN .. 1

I.1. Dasar Hukum 1

I.2. Maksud dan Tujuan .. 1

I.3. Lokasi dan Waktu .. 2

I.4. Daftar Anggota Rombongan 2

II. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.. 5

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA PAPUA BARAT 6

III.1. Sektor Pekerjaan Umum .. 6

III.1. 1. Subsektor Bina Marga . 6

Permasalahan .. 9

III.1. 2. Subsektor Sumber Daya Air ..10

Permasalahan .. 11

III.1. 3. Subsektor Cipta Karya .... 11

Permasalahan .. 13

III.2. Sektor Perhubungan ... 14

III.2.1. Subsektor Perhubungan Udara .... 14

III.2.1.1 Bandara Rendani . 14

Permasalahan 16

III.2.1.2 Bandara Domine Eduard Osok (DEO) . 16

Permasalahan 17

III.2.1.3 Bandara Marinda .. 18

Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat 2015 Hal iii

Permasalahan .. .... 19

III.2.2 Subsektor Perhubungan Darat dan Penyeberangan.. 19

Permasalahan .... 22

III.2.3. Subsektor Pengembangan Sumber Daya Manusia ... 22

Permasalahan ..... 23

III.3. Sektor Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika .. . 25

Permasalahan .. 25

III.4. Sektor Pencarian dan Pertolongan ... 26

III.4.1. Kantor SAR Manokwari .. 26

Permasalahan . 28

III.4.2. Kantor SAR Sorong . 28

Permasalahan . 29

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .. 30

V. PENUTUP .... 32

Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat 2015 Hal 1

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KE PROVINSI PAPUA BARAT RESES MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2014 - 2015

TANGGAL 22 - 26 FEBRUARI 2015

I. PENDAHULUAN I.1. Dasar Hukum 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan

Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23; 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

4. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 19 Januari 2015 tentang Membahas dan Membicarakan Daerah Tujuan Kunjungan Kerja Spesifik dan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI.

I.2. Maksud dan Tujuan Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah:

a. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung hasil-hasil pembangunan di Provinsi Papua Barat khususnya Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bidang Perhubungan, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menjadi tanggung jawab Komisi V DPR RI;

b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi Papua Barat, utamanya pembangunan Infrastruktur dan pembiayaannya melalui APBN 2014; dan

c. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat Provinsi Papua Barat terkait pembangunan infrastruktur dan pembiayaannya melalui APBN 2014 dan APBN 2015.

Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat 2015 Hal 2

Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 58, ayat (3), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu: butir a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk

APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

butir d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (3) juga menyatakan bahwa: Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat: butir f mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan

kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

I.3. Lokasi dan Waktu Dalam Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2014 - 2015, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua Barat pada tanggal 22 -26 Februari 2015. Dalam masa kunjungan yang dilakukan selama 4 hari itu, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, para mitra kerja serta masyarakat luas. Agenda kunjungan di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan Bandara Rendani Manokwari disertai dengan Penjelasan Kepala Bandara, BMKG, dan Basarnas dilanjutkan;

2. Pertemuan dengan Bupati Manokwari, Bupati Manokwari Selatan, dan Bupati Pegunungan Arfak disertai dengan paparan para Bupati terkait kondisi infrastruktur, serta sarana dan prasarana transportasi di masing-masing kabupaten;

3. Peninjauan Proyek Pembangunan Bendung Wariori di Kabupaten Manokwari; 4. Pertemuan dengan Gubernur Papua Barat mendiskusikan mengenai kondisi

infrastruktur, serta sarana dan prasarana transportasi di Provinsi Papua Barat; 5. Peninjauan Bandara DEO Sorong dilanjutkan Paparan Kepala Bandara, BMKG, dan

Basarnas; 6. Peninjauan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong; 7. Pertemuan dengan Bupati Sorong disertai dengan Paparan Bupati mengenai kondisi

infrastruktur, serta sarana dan prasarana transportasi; 8. Pertemuan dengan Walikota Sorong disertai dengan paparan Walikota mengenai

kondisi infrastruktur, serta sarana dan prasarana transportasi, didahului jamuan makan malam;

9. Peninjauan Dermaga Penyeberangan Waigeo di Kabupaten Raja Ampat; 10. Peninjauan Rumah Pintar KORFAKOR; dan 11. Peninjauan Bandara Marinda, Waisai, Kabupaten Raja Ampat.

Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat 2015 Hal 3

I.4. Daftar Anggota Rombongan Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua Barat yang dilakukan pada Hari Minggu sampai dengan Kamis, 22-26 Februari 2015 adalah sebagai berikut:

NO.

NO. ANGG.

N A M A FRAKSI KETERANGAN

1. A-457 MICHAEL WATTIMENA, SE, MM PD PIMPINAN

2. A-178 NUSYIRWAN SOEJONO, ST PDI-P ANGGOTA

3. A-225 IR. H. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA PDI-P ANGGOTA

4. A-318 DRS. H. ROEM KONO PG ANGGOTA

5. A-265 H. DANIEL MUTAQIN SYAFIUDIN, ST PG ANGGOTA

6. A-390 H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE GERINDRA ANGGOTA

7. A-360 HJ. NOVITA WIJAYANTI, SE, MM GERINDRA ANGGOTA

8. A-453 DRS. H. UMAR ARSAL PD ANGGOTA

9. A-417 ANTON SUKARTONO SURATTO PD ANGGOTA

10 A-502 IR. H. ANDI TAUFAN TIRO PAN ANGGOTA

11. A-83 PEGGI PATRICIA PATTIPI PKB ANGGOTA

12. A-114 IR. H. SIGIT SOSIANTOMO PKS ANGGOTA

13. A-521 HJ. NURHAYATI PPP ANGGOTA

14. A-04 SAHAT SILABAN, SE P-NASDEM ANGGOTA

Sedangkan mitra kerja Komisi V DPR-RI yang ikut serta dalam kegiatan Kunjungan Kerja Ke Provinsi Papua sebagai Tim Pendamping, adalah sebagai berikut:

NO. N A M A JABATAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

1. Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Eng.Sc Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan

Nasional X, Ditjen Bina Marga

2. Ir. Srie Handono Mashudi, M.Eng.Sc Kasubdit Wil IIID, Ditjen Bina Marga

3. Ir. Muhammad Asidin Thalid Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat,

Ditjen Sumber Daya Air

4. Ir. M. Amir Hamzah, MM Kasubdit Wil.IIID, Ditjen SDA

5. Ir. Adjar Prajudi, MCM, MCE Direktur Penataan Bangunan Lingkungan,

Ditjen Cipta Karya

6. Ir. Irianto Kasie. Wil. IIB Air Minum, Ditjen Cipta

Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat 2015 Hal 4

NO. N A M A JABATAN

Karya

7. Ir. Bambang Purwanto, MM Asdep Fasilitasi & Pemberdayaan

Komunitas Swadaya, Perumahan Rakyat

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Mirza Keumala Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan

Antar Lembaga Mirza Keumala

2. Ir. Bintang Hidayat Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud

3. Willem Maryem

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan Kelas II Sorong Ditjen

Hubla

4. Ir. M. Ali Malawat Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas II

Sorong Ditjen Hubla

5. Ir Johnny Siagian MM Kasubdit Pelabuhan SDP- Direktorat ASDP

Ditjen Hubdat

6. Capt. Jacobus Parinussa Kepala Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan Manokwari Ditjen Hubla

7. Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E Kepala Bidang Pendidikan PPSDM

Perhubungan Laut BPSDMP

8. Sri Hardianto, ST, MMTr Kasubag Pemantauan dan Evaluasi Ditjen

Hubdat

9. Tri Danarsih Kasubdit Sistem Informasi, Direktorat

Angkutan Udara, Ditjen Hubud

10. Daranto Kepala Seksi Fasilitas Bantu Penerbangan,

Ditjen Hubud

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Bpk. Anang

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

1. Dr. Ir. Dodo Gunawan, DEA Kapal Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas

Udara

2. Frans Raharawins Koordinator BMKG Provinsi Papua Barat

BADAN SAR NASIONAL

1. Rusliansyah, S.Sos Bagian Umum

2. Septinus Adolf Domo, S.A.P Kepala Kantor SAR Manokwari

3. Budi Cahyadi, S.