Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI JAWA TENGAH
Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 - 2018
1 - 5 Mei 2018
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2018
2
LAPORAN
LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI JAWA TENGAH
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2017 - 2018 01 - 05 MEI 2018
I. PENDAHULUAN
A. Dasar Kunjungan Kerja
Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami perubahan
pertama dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.
Surat Tugas Nomor: ST/20/Kom.VI/DPR RI/IV/2018 tentang Penugasan
Anggota Komisi VI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Pada Reses
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017 - 2018 ke Provinsi Jawa
Tengah.
B. Maksud dan Tujuan
Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan
untuk melaksanakan tugas salah satu tugas komisi di bidang pengawasan
yang hasilnya akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan
kegiatan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang berhubungan dengan
ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan,
Perindustrian, Investasi, Koperasi dan UKM, BUMN dan Standarisasi
Nasional, baik perkembangan kinerja maupun permasalahan dan kendala
yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya.
3
C. Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja
Sasaran dan obyek dari kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah ini adalah:
1. PT Angkasa Pura I (Persero).
2. PT Bank Mandiri (Persero).
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
4. PT Bank Negara Indonesia (Persero).
5. PT Bank Tabungan Negara (Persero).
6. PT PGN (Persero).
7. PT PLN (Persero).
8. PT Pertamina (Persero).
9. Pertamina MOR IV.
10. Pertamina RU IV.
11. PT PELINDO III (Persero).
12. PT Jasa Marga (Persero).
13. PT Waskita Karya (Persero).
14. PT Wijaya Karya (Persero).
15. PT Jasa Raharja (Persero).
D. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja
(Terlampir)
E. Jadwal Kunjungan Kerja
1. Peninjauan Pengembangan Bandara Ahmad Yani
2. Pertemuan dengan PT Angkasa Pura I (Persero), PT Waskita Karya
(Persero) Tbk, PT Jasa Raharja (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk .
3. Pertemuan dengan dengan PT Pertamina (Persero), Pertamina MOR IV,
Pertamina RU IV, PT PGN (Persero) Tbk., dan PT PLN (Persero).
4. Pertemuan dengan PT Pelindo III (Persero).
5. Pertemuan dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya
(Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Raharja (Persero).
6. Peninjauan proyek tol Semarang- Batang.
7. Peninjauan Gudang BULOG di Pedurungan.
4
II. HASIL KUNJUNGAN KERJA
A. Deskripsi Umum Daerah Kunjungan Kerja
Pada triwulan IV 2017, perekonomian Jawa Tengah mencatatkan percepatan
pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekonomi Jawa Tengah
tumbuh 5,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan
sebelumnya (5,17%; yoy) dan periode yang sama tahun lalu (5,33%; yoy).
Capaian tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat
meningkat pada level 5,19% (yoy) dari triwulan sebelumnya (5,06%; yoy);
namun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kawasan Jawa yang
melambat menjadi sebesar 5,62% (yoy), setelah triwulan lalu tumbuh 5,68%
(yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan berasal dari
komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga nonprofit yang
melayani rumah tangga (LNPRT). Sementara kinerja investasi, ekspor luar
negeri, dan konsumsi pemerintah tetap tumbuh meskipun mengalami
perlambatan dari triwulan sebelumnya. Sementara dari sisi lapangan usaha,
meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian; industri pengolahan;
dan konstruksi menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan
lapangan usaha perdagangan mencatatkan perlambatan pertumbuhan.
Walaupun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2017 mengalami
peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, namun secara keseluruhan
tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat stabil dibandingkan
capaian 2016. Pada tahun 2017, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh
5,27% (yoy) atau sama dengan pertumbuhan pada 2016. Perbaikan kinerja
ekspor luar negeri, investasi, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi
pemerintah menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada 2017.
Akan tetapi, komponen impor luar negeri yang juga meningkat tajam menjadi
penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Sementara dari sisi lapangan
usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh
meningkatnya kinerja industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi,
sedangkan kinerja pertanian pada 2017 tercatat tumbuh melambat, yang
disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung kegiatan usaha sektor
ini.
Seiring dengan kinerja perekonomian Jawa Tengah yang meningkat, indikator
perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 mengalami perbaikan setelah
triwulan sebelumnya mengalami penurunan. Indikator utama perbankan
berupa ekspansi dan kualitas penyaluran kredit menunjukkan perbaikan
dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun pertumbuhan aset dan
penghimpunan dana pihak ketiga perbankan di Jawa Tengah menunjukkan
5
perlambatan, sejalan dengan tren nasional dan Pulau Jawa pada umumnya
yang menunjukkan penurunan. Peran perbankan dalam pembiayaan UMKM
di Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat mengalami peningkatan
dibandingkan triwulan III 2017. Pertumbuhan kredit UMKM di Provinsi Jawa
Tengah pada triwulan IV 2017 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.
Pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Tengah tersebut sejalan dengan
pertumbuhan kredit UMKM nasional yang mencatatkan peningkatan.
B. PT Angkasa Pura I (Persero)
Peninjauan Pengembangan Bandara Ahmad Yani
Bandara Ahmad Yani merupakan Bandara internasional yang berfungsi
sebagai bandara pengumpul berskala skunder yang terletak di Kota
Semarang. Diprediksi, pada tahun 2025 akan ada sekitar 6.120.000
penumpang domestik dan 367.000 penumpang internasional. Sementara,
kapasitas terminal lama hanya mampu menampung 800 ribu penumpang per
tahun. Sedangkan realisasinya, pada 2017 saja bandara ini sudah melayani
4,4 juta penumpang. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pelayanan.
Dengan mengutamakan kenyamanan tanpa mengenyampingkan aspek
keselamatan, keamanan serta lingkungan yaitu dengan pembangunan
terminal baru Bandara Ahmad Yani.
Kapasitas terminal baru yang dapat menampung hingga 6 juta penumpang
per tahun dan desain yang mengadopsi konsep eco-green airport, maka
calon penumpang pesawat udara dapat lebih leluasa dan nyaman berada
di terminal baru. Potensi pertumbuhan penumpang sebesar 10 persen tiap
tahunnya juga dapat diakomodasi oleh keberadaan terminal dan
infrastruktur baru Bandara Ahmad Yani. Terminal baru Bandara Ahmad
Yani memiliki luas area 58.652 meter2 atau sembilan kali lebih besar
dibanding luas terminal lama sebesar 6.708 m2. Luas apron baru mencapai
6
72.522 m2 yang dapat menampung 13 pesawat lorong tunggal atau
konfigurasi 10 pesawat lorong tunggal dan dua pesawat kargo berbadan
lebar.
Proyek pengembangan Bandara Ahmad Yani terdiri dari lima paket
pekerjaan. Paket 1 terdiri dari pekerjaan lahan dan jalan akses, paket 2
terdiri dari pekerjaan apron dan taxiway, paket 3 terdiri dari pekerjaan
pembangunan terminal, paket 4 terdiri pekerjaan pembangunan bangunan
penunjang dan lanskap, dan paket 5 terdiri dari pekerjaan manajemen air.
Terminal baru Bandara Ahmad Yani ditargetkan beroperasi dengan syarat
minimum pada Mei 2018. Harapannya, terminal ini dapat melayani
penumpang pada masa mudik dan libur Lebaran yang jatuh pada Juni
mendatang. Syarat minimum tersebut antara lain terminal penumpang,
gedung parkir satu lantai, terminal kargo, masjid, serta gedung pertolongan
kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK).
7
Saran dan Rekomendasi
Pengoperasian terminal baru Bandara Ahmad Yani agar jangan terlalu
dipaksakan. Jika dilihat dari akses masuk terminal baru belum tertata rapi.
Selain itu, dua jalur di Jalan Madukoro area Bea Cukai hingga restoran
Kampung Laut, sempit dan belum ada petunjuk arah yang jelas.
Padahal rencana pengoperasian kurang dari sebulan. Hal tersebut dilakukan
agar tidak terjadi seperti Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta
yang saat itu belum siap beroperasi, tetapi dipaksakan. Pengerjaan aspek
yang belum selesai, akan menyebabkan perbaikan dan penyelesaian menjadi
lebih lama. Hal tersebut dikarenakan sudah ada orang yang lalu-lalang di
terminal baru.
Komisi VI berharap pengoperasian Bandara Ahmad Yani ini bisa menunggu
hingga tenggat waktu maksimal November 2018 saat semua sudah siap.
Dimana, aspek keselamatan adalah faktor yang harus diutamakan. Komisi VI
akan mendukung pengoperasian jika semua aspek keselamatan dan hal-hal
penting di bandara sudah selesai. Selain itu, verifikasi dan koordinasi akhir
agar Komisi VI ikut diundang.
C. BUMN Bidang Jasa Keuangan
1. PT Bank Negara Indoensia (Persero)
Suku bunga kredit yang diterapkan terdiri dari kredit produktif (Corporate,
Middle & Small) berkisar 7% s.d 12,5%, sedangkan suku bunga kredit
konsumtif (Mortgage, Payroll loan & Auto Loan) berkisar 7% s.d 12,5%.
Sementara, perkembangan penyaluran kredit berdasarkan jenis kredit
adalah sebagai berikut
Secara nasional porsi Jawa Tengah berdasarkan jenis kredit menguasai
market share sebesar 9,4%.
Untuk kualitas kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) per segmen di
Jawa Tengah dilaporkan sebagai berikut
8
NPL tertinggi di Kalteng berada di jasa-jasa dunia usaha, hal ini
disebabkan karena pengaruh kondisi global. Sektor Usaha yang masih
Potensial untuk dibiayai adalah Sektor Pertanian, Perburuan, & Sarana
Pertanian, dimana rasio NPL hanya 1,67%.
Selain melakukan penyaluran KUR dan Kredit Kecil, BNI juga fokus
mengelola kluster Binaan Sapi perah di Kabupaten Semarang
bekerjasama dengan Koperasi Nusantara (Salatiga), pengembangan
Kampung Batik Pekalongan dan Lasem, Pembiayaan Petani Garam
melalui Cluster yang Bekerjasama dengan Koperasi Garam Mutiara Laut
(Pati), Mendirikan wadah bagi pelaku UMKM berupa Rumah Kreatif
BUMN Tegal, Meningkatkan literasi keuangan bagi UMKM melalui Kartu
Semarang Hebat dan Semarang Creative Galery bekerjasama dengan
Pemerintah Kota Semarang.
Skema Pembiayaan UMKM di PT Bank Negara Indonesia (Persero):
Penyaluran KUR dan Kredit UMKM umumnya didominasi oleh pola
One on One
Meningkatkan Supply Chain nasabah dan debitur korporasi dan
komersial BNI dengan penawaran kredit yang komprehensif dengan
mengedepankan close loop transaction
Selain penyaluran melalui one on one, penyaluran kredit UMKM
dilakukan dengan pola Clustering melalui Kampoeng BNI dan Inisiasi
Program Clustering
Strategi Untuk Mendukung Pengembangan UMKM Jawa Tengah
Diharapkan sektor UMKM meningkatkan kemampuan managerial dan
perluasan pemasaran dengan menggunakan dukungan produk dan
jasa perbankan.
9
Sejalan dengan perkembangan digitalisasi, maka sektor UMKM
diharapkan memiliki kemampuan untuk menggunakan sarana-sarana
digital untuk melakukan pemasaran dan pembayaran
Sektor UMKM diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi di
daerah masing-masing secara berkelanjutan, meningkatkan lapangan
kerja sekaligus menciptakan peluang pembiayaan baru bagi
perbankan.
Identifikasi Masalah
Beberapa permasalahan yang dihadapi BNI di Jawa Tengah dalam
mendukung pengembangan UMKM antara lain:
Umumnya pelaku usaha UMKM belum memiliki legalitas jaminan yang
memenuhi syarat (masih berupa Girik tanah/ segel).
Salah satu sarana penyaluran kredit pada UMKM adalah penyaluran
KUR dengan pola Linkage program namun hal ini terkendala
terbatasnya perusahaan/lembaga/ koperasi yang layak untuk berperan
sebagai mitra untuk pembiayaan KUR.
Banyak pengusaha kecil yang kurang fokus pada satu bidang usaha
yang jelas (sering berganti usaha).
Saran dan Rekomendasi
1) Agar pemilik usaha dapat memiliki kesadaran untuk bersedia
mengurus legalitas usaha seperti SITU, SIUP, TDP,dll dan juga
legalitas jaminan seperti SHM, PBB, IMB sebagai persyaratan
penyaluran Kredit UMKM sehingga akses ke perbankan lebih lancar.
2) Pelaku Usaha UMKM agar dapat lebih memiliki pencatatan
administrasi keuangan yang baik dan mulai membiasakan
bertransaksi melalui perbankan sehingga mutasi usaha dan
keuangan dapat tercermin dengan baik.
3) Pelaku usaha UMKM agar dapat memiliki penerus dalam
menjalankan usaha sehingga tidak hanya mengandalkan key person,
sehingga kelangsungan usaha lebih terjaga apabila terjadi sesuai
dengan key person.
4) Pelaku usaha diharapkan dapat fokus dalam menjalankan usaha
khususnya pada sektor yang potensial dan sesuai dengan
pemahaman dan keahlian ybs sehingga tidak menjalankan usaha
yang tidak dipahami seluk beluk bidang usaha tersebut.
10
2. PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Perkembangan Penyaluran Kredit Secara Keseluruhan Baik Kredit
Investasi Maupun Kredit Modal Kerja PT BTN (Persero)
PT BTN (Persero) Memberikan Kredit Bagi Pelaku UKM/UMKM di
Provinsi Jawa Tengah dengan cara:
1) Mengembangkan aliansi strategis untuk meningkatkan pertumbuhan
bisnis
Menyalurkan Kredit UMKM dengan mengoptimalkan PKS
Kemitraan yang telah berjalan dengan BUMN dan Developer Prima
Menambah PKS / Perjanjian Kerjasama dengan BUMN, Developer
Prima dan instansi yang terkait dengan pengembangan UMKM
Menyalurkan KUR 2018 dengan fokus segmentasi housing &
housing related
Realisasi kredit Program Kemitraan yang berkualitas dengan fokus
penyaluran di sektor housing related, penyaluran melalui
kerjasama LPPM Universitas serta mendukung Program
Pemerintah seperti program homestay (Kemenpar) dan Balkondes
(Kemen BUMN)
2) Optimalisasi program sales dan promosi
Loyalty/Maintanance Program (Gathering Developer, Sponsorship
Pameran UMKM)
Bundling kredit komersial dengan Cash Management
Media promosi UMKM (Banner, Brosur, Souvenir)
3) Selektif dalam pembiayaan non perumahan
Menjalin kerjasama dengan BUMN dan anak usahanya yang
bergerak dibidang Non Housing Related
Menyalurkan Kredit UMKM dan KUR 2018 segmentasi usaha non
housing related berdasarkan rekomendasi/ijin prinsip Kantor Pusat
JENIS KREDIT 2013 2014 2015 2016 2017
KREDIT KOMERSIAL 748,501 436,396 467,596 685,818 1,348,427
1. Perumahan 369,721 256,667 372,582 305,803 463,492
Kredit Yasa Griya 369,721 256,667 372,582 305,803 463,492
2. Non Perumahan 378,779 179,729 884,935
a. Kredit Usaha Rakyat 64,332 9,791 24 - 1,400
b. Kredit Terkait Perumahan 7,497 -
c. Kredit Investasi 75,416 22,135 10,216 290,555 153,200
d. Kredit Modal Kerja 204,478 131,698 44,380 - 523,728
e. KUMK 16,151 7,421 18,194 - 76,907
f. Kredit Modal Kontraktor 4,686 125,900
g. Linkage Program 6,220 3,600 7,700 - 3,800
11
4) Operations Excellence
Gathering & Refreshment Kredit UMKM
Rekonsiliasi Klaim dan Subrogasi KUR dengan Lembaga Penjamin
Pelatihan UMKM (Contoh pelatihan : Strategi Branding UMKM,
Unique Selling Point)
Penyusunan Laporan Keuangan dengan menggunakan aplikasi
sederhana bagi debitur Program Kemitraan
Refreshment & Sosialisasi Produk UMKM di Kantor Cabang
Identifikasi Masalah
Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi PT Bank Tabungan
Negara (Persero) yaitu:
1) Persepsi debitur bahwa KUR dan KUMK adalah program Pemerintah
sehingga anggapan debitur dana pinjaman tersebut adalah dana
hibah yang tidak perlu dikembalikan
2) Pelaku UMKM pada umumnya masih belum mempunyai pembukuan
yang rapi terkait transaksi keuangan usahanya
3) Terdapat pelaku UMKM yang masih belum memiliki dokumen-
dokumen pokok terkait legalitas usaha
4) Jumlah Outlet Bank BTN yang terbatas sehingga tidak dapat
menjangkau sentra UMKM
Saran dan Rekomendasi
1) Pelaku UMKM telah mempunyai pembukuan yang rapi terkait
transaksi keuangan usahanya
2) Kejelasan terhadap tempat usaha pelaku UMKM sehingga diperlukan
suatu komunitas atau koperasi usaha sesuai dengan jenis usaha yang
dijalankan
3) Terdapat rekomendasi dari Komunitas atau koperasi mengenai
keberadaan usaha, kelayakan usaha dan telah beroperasi minimal 1
tahun
4) Pelaku UMKM diharapkan sudah pernah menjadi nasabah perbankan
untuk mengenalkan sistem perbankan
3. PT Bank Mandiri (Persero)
Tahun 2018, Bank Mandiri mendapatkan alokasi penyaluran KUR dari
Pemerintah sebesar Rp14,56 triliun dengan pembagian Rp4,48 triliun
KUR Mikro; Rp10,07 triliun KUR Kecil; dan Rp11 miliar KUR TKI. Selain
itu, pemerintah juga menetapkan target penyaluran KUR di Sektor
Produksi, yaitu sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan jasa
produksi, minimal 50% dari total penyaluran.
12
Target KUR Bank Mandiri Tahun 2018
Penyaluran KUR di Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar Rp525 miliar
kepada 9.137 debitur dengan konsentrasi terbesar di sektor Perdagangan
dan Jasa.
Dengan NPL KUR Bank Mandiri di Jawa Tengah per Mar-18 sebesar
0.71%.
Upaya yang dilakukan oleh Bank Mandiri untuk memfasilitasi UMKM dan
koperasi dalam penyaluran kredit dengan cara :
Pengembangan jaringan kantor dimana saat ini unit mikro terdapat
125 cabang dan 162 unit yang tersebar di Jawa Tengah.
Sosialisasi Produk KUR dan KUM Bank Mandiri bekerjasama dengan
dinas terkait.
Aktif mengunjungi dan memasarkan Produk KUM dan KUR ke sentra
UMKM, Cluster UMKM dan Komunitas UMKM
Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi PT Bank Mandiri
(Persero) yaitu:
13
Masyarakat belum memahami produk perbankan, sehingga
diperlukan edukasi dan bimbingan dalam pengenalan produk
perbankan tersebut sehingga diharapkan masyarakat dapat
memanfaatkan untuk peningkatan usaha.
Tidak semua calon debitur KUR memiliki e-KTP dan NPWP
(persyaratan dalam sistem Informasi Kredit Program).
Saran dan Rekomendasi
1) Agar pemilik usaha dapat memiliki kesadaran untuk bersedia
mengurus legalitas usaha seperti SITU, SIUP, TDP,dll dan juga
legalitas jaminan seperti SHM, PBB, IMB sebagai persyaratan
penyaluran Kredit UMKM sehingga akses ke perbankan lebih lancar.
2) Pelaku Usaha UMKM agar dapat lebih memiliki pencatatan
administrasi keuangan yang baik dan mulai membiasakan
bertransaksi melalui perbankan sehingga mutasi usaha dan
keuangan dapat tercermin dengan baik.
D. BUMN Bidang Energi
1. PT Pertamina (Persero), Pertamina MOR IV, dan Pertamina RU IV
BBM Gasoil dibagi dalam
4 produk antara lain:
Dexlite, Pertamina Dex,
Solar NPSO dan Solar
PSO. Penyaluran BBM
Gasoil didominasi Solar
PSO
BBM Gasoline dipasarkan
dalam varian produk Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo dan Premium.
Secara umum, total
konsumsi tidak memiliki
peningkatan secara
signifikan dari tahun ke
tahun. Sehingga
peningkatan tersebut dapat
dipenuhi oleh Pertamina.
Kapasitas kilang seluruh
Indonesia sekitar 1,1 juta
barel per hari. RU IV Cilacap merupakan Unit Pengolahan Minyak
14
terbesar dan sekaligus produksi Avtur tertinggi di Indonesia, khusus untuk
kilang Cilacap kontribusinya adalah sekitar 348.000 barel/hari atau sekitar
33,2% kapasitas kilang Pertamina.
PT Pertamina (Persero) terus berencana melipatgandakan produksi BBM
dari produksi saat ini. Hal ini dilakukan untuk mengatasi ketergantungan
pada impor BBM. Targetnya, yakni membangun 6 kilang yang meliputi
4 Refinery Development Master Plan (RDMP) atau pengembangan kilang
yang sudah ada. Salah satunya adalah RDMP cilacap.
15
Catatan:
Jika kilang Cilacap sudah efektif, mengapa Refinery Development
Master Plan (RDMP) Cilacap dilakukan?
Dengan melakukan joint venture antara Pertamina dan Saudi Aramco
banyak kesulitan dan kerugian yang dialami (tidak ada batas waktu,
selama kilang masih beroperasi maka pihak aramco masih terlibat)
seperti harus berbagi dalam menyerap produk hasil kilang tersebut
sesuai porsi kepemilikan. Di Kilang Cilacap, Pertamina memiliki hak
kelola mayoritas yakni sebesar 55%, sisanya sebesar 45% dimiliki oleh
Saudi Aramco?
Bagaimana permasalahan terkait financial closing proyek tersebut
yang senilai US$ 6 miliar?
2. PT PLN (Persero)
Kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan listrik di
Provinsi Jawa Tengah
Lapangan Kepodang, Blok Muriah yang dioperatori oleh perusahaan
migas asal Malaysia, Petronas Carigali Muriah Ltd. rencananya
memproduksi gas dan memasok ke PLTGU Tambak Lorok. Namun,
Perusahaan itu mengumumkan bahwa Lapangan Kepodang saat ini
dalam kondisi kahar (government force majeure). Padahal, gas dari
Lapangan Kepodang menjadi bahan bakar utama disejumlah pembangkit
16
listrik di Tambak Lorok, Semarang. Seperti PLTGU Tambak Lorok Blok I
dan II dengan kapasitas masing-masing 3 x 109,5 MW dan 1 x 188 MW.
Sejumlah pembangkit di Tambak Lorok tersebut masuk ke dalam
pengelolaan UP Semarang yang kini mengelola 14 unit pembangkit.
Lapangan Gas Kepodang yang dioperatori oleh PCML, mulai memasok
gas untuk kebutuhan PLTGU Tambak Lorok sejak tanggal 22 Agustus
2015. Gas dialirkan melalui pipa yang membentang dari Lapangan
Kepodang (offshore) menuju area PLTGU Tambak Lorok (onshore)
sepanjang 200 km dan dioperasikan oleh PT Kalimantan Jawa Gas (KJG).
Data penyerapan gas Kepodang adalah sebagai berikut:
Semenjak bulan April 2016, Lapangan gas Kepodang mengalami
penurunan pasokan akibat masalah “kepasiran” yang terindikasi dari
penurunan tekanan gas di kepala sumur sebagai berikut.
TOTAL
(BBTU)
RERATA PER HARI
(BBTUD)
TOTAL
(BBTU)
RERATA PER HARI
(BBTUD)
TOTAL
(BBTU)
RERATA PER HARI
(BBTUD)
TOTAL
(BBTU)
RERATA PER HARI
(BBTUD)
JAN - - 3,504.69 113.05 2,382.61 76.86 2,128.53 68.66
FEB - - 2,855.64 98.47 2,231.58 79.70 1,799.18 64.26
MAR - - 3,251.97 104.90 2,526.41 81.50 1,812.88 58.48
APR - - 3,202.56 106.75 2,383.33 79.44 - -
MAY - - 3,123.96 100.77 1,977.28 68.18 - -
JUN - - 2,527.30 84.24 2,054.96 68.50 - -
JUL - - 2,542.78 82.03 2,471.82 79.74 - -
AUG 548.60 54.86 2,523.99 81.42 2,406.24 77.62 - -
SEP 2,583.10 86.10 2,519.38 83.98 2,342.34 78.08 - -
OCT 2,933.22 94.62 2,567.67 82.83 2,337.73 75.41 - -
NOV 3,049.59 101.65 2,478.61 82.62 2,279.13 75.97 - -
DEC 2,334.49 86.46 2,440.13 78.71 2,278.87 73.51 - -
TOTAL TAHUN 11,449.00 84.74 33,538.68 91.65 27,672.29 76.21 5,740.60 63.80
PEMAKAIAN GAS KEPODANG (BBTU)
BULAN
PERIODE AGUSTUS 2015 SD MARET 20182015 2016 2017 2018
(Sumber : Presentasi PCML
dalam Forum Kordinasi Bulan
Maret 2018)
17
Timeline Penurunan Flow Gas Kepodang
April 2016 : Penurunan flow dari 116 menjadi 104,4 BBTUD
Juni 2016 : Penurunan flow dari 104,4 menjadi 83 BBTUD
Januari 2017 : Penurunan flow menjadi 73 – 76 BBTUD
Januari 2018 : Penurunan flow menjadi 68 BBTUD
Perkembangan
Saat ini PLN menunggu kesepakatan semua pihak terkait dengan
pernyataan Force Majore yang telah dikeluarkan oleh PCML. Terdapat 2
kontrak yang harus dijalankan oleh para pihak:
Gas Sales Agreement antara PLN dengan PCML, penurunan suplai
gas diklasifikasikan sebagai shortfall dan menjadi pengurang Take or
Pay. Tidak ada beban/pinalti yang muncul terhadap PLN atau PCML.
Gas Transport Agreement antara PLN, KJG, dan PCML, penurunan
suplai gas akibat kendala sumur tidak menjadi pengurang Ship or Pay.
Sehingga mengakibatkan adanya beban/pinalti yang harus disepakati
oleh pihak yang bertanggungjawab terjadinya penurunan suplai gas.
Berdasarkan proyeksi dari PCML yang disampaikan dalam rapat kordinasi
antara PLN/KJG/PCML, suplai gas akan berakhir pada bulan Maret 2019.
Potensi Kerugian
Potensi kerugian terjadi apabila peningkatan permintaan suplai listrik oleh
masyarakat tidak tercukupi
dari suplai pembangkit yang
lebih murah dari Bahan
Bakar Gas seperti PLTA dan
PLTU Batu Bara. Saat ini,
proporsi pembangkitan
berdasar jenis energi
primerdi Jawa Bali adalah
sebagai berikut:
Kekurangan pasokan gas
yang berdampak pada penurunan produksi listrik PLTGU Tambak Lorok
harus digantikan dari pembangkit listrik lainnya yang berbahan bakar
murah sehingga PLTGU Tambak Lorok tidak perlu dioperasikan dengan
bahan bakar minyak.
Sumber : Evaluasi Sistem dalam RAE Februari 2018
18
Rencana dalam Menangani Masalah Tersebut
PLN telah menyiapkan skenario tambahan suplai gas untuk PLTGU
Tambak Lorok sebagaimana telah ditetapkannya alokasi gas dari
Kementerian ESDM (Kepmen ESDM No 1790 K/20/MEM/2018).
Untuk mengatasi kekurangan pasokan gas pada periode tahun 2019 sd
2020, sedang dilakukan studi mengenai penggunaan Terminal
Regasifikasi LNG dan Sistem Logistik Pasokan Gas untuk Pembangkit
Listrik berbahan Bakar Gas di Jawa Bagian Timur yang meliputi wilayah
pembangkit di Tambak Lorok, Gresik, Grati, Madura dan Bali.
3. PT PGN (Persero)
Jawa Tengah merupakan wilayah strategis pengelolaan gas bumi, dimana
PGN grup mengoperasikan jaringan transmisi dan distribusi untuk
menyalurkan gas bumi ke pembangkit listrik PLN, industri, komersial, dan
rumah tangga.
19
PGN senantiasa mendukung program pemerintah dengan peran aktif
sebagai mitra strategis pemerintah dalam melaksanakan pembangunan
pipa infrastruktur guna memberikan alternatif solusi untuk menghadapi
tantangan pemenuhan energi di Provinsi Jawa Tengah. PGN siap
melakukan pengembangan infrastruktur gas bumi di Jawa Tengah sesuai
dengan kebutuhan dan rencana pemanfaatan gas bumi di Jawa Tengah.
Dengan adanya pembangunan infrastruktur dan penyaluran gas bumi
diharapkan mampu mengembangkan daerah dan menjadi multiplier effect
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. PGN mengharapkan
dukungan pemerintah, komisi VI DPR RI dan stake holder terkait lainnya
untuk pengembangan pemanfaatan gas bumi di Jawa Tengah.
Catatan:
Blok Kepodang berada dalam kondisi kahar alias force majeure, sehingga
operasional produksinya terpaksa dihentikan lebih cepat, pada 2018
mendatang. Padahal, dalam Plan of Development (PoD), Blok Kepodang
rencananya akan memproduksi dan memasok gas ke PLTGU Tambak
Lorok lewat pipa Kalija I hingga 2026 mendatang.
a. Mohon kronologis lengkap (kapan mulai kerja sama dengan PT Bakrie
& Brothers, dll) , dan gambaran terkini mengenai masalah tersebut?
b. Bagaimana bentuk kontrak dengan PLN (yang sampai tahun 2026)?
Kontrak selama kurang lebih 12 tahun, tetapi sudah habis dalam
waktu3 tahun? Bagaimana investasi yang dilakukan?
c. Mengapa kondisi kahar alias force majeure ditentukan oleh swasta,
bukan pemerintah?
(NB: Karena potensi kerugian negara kurang lebih sebesar Rp23,69
triliun, agar dibuat tim Panja terkait permasalahan ini)
E. BUMN Bidang Transportasi
1. PT Pelindo III (Persero)
Berikut infografis kinerja, dan rencana investasi, serta target Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018 PT Pelindo III (Persero).
20
Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur yang dilakukan
PT Pelindo III (Persero):
Percepatan pembangunan Terminal Kalibaru Barat untuk mensupport
program tol laut.
Pembangunan terminal curah cair dan gas untuk menunjang program
pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW).
Modernisasi alat di Terminal Petikemas Semarang, dengan
melakukan pengadaan ARTG dan penambahan CC.
Meningkatkan penggunaan sistem aplikasi layanan secara online 24
jam.
Pengerukan Kolam Pelabuhan Tanjung Emas di Dermaga Samudra,
Nusantara dan Pelabuhan Dalam.
Pengendalian Rob Banjir dengan mengoptimalkan sistem polderisasi.
Reaktivasi jalur rel kereta Api ke Pelabuhan Tanjung Emas.
Pelaksanaan “The Study For Development Of The Greater Central
Java Metropolitan Ports” untuk pengembangan pelabuhan di Jawa
Tengah yang terintegrasi.
21
Identifikasi Masalah
Permasalahan yang dihadapi PT Pelindo III (Persero) antara lain
Sengketa pemilikan lahan di Kalibaru Barat Pelabuhan Tanjung Emas
oleh PT Sinar Cipta Centra.
Saran dan Rekomendasi
Agar Pelindo III melakukan penyelesaian sengketa di PTUN.
Catatan:
PT Pelindo III agar memperhatikan rencana investasi, khususnya yang
terkait dengan KEK. Karena KEK sama sekali belum jalan.
F. BUMN Bidang Asuransi dan Jasa Konstruksi
1. PT Jasa Raharja (Persero)
Jenis santunan/klaim yang diberikan PT Jasa Raharja kepada masyarakat
adalah sebagai berikut:
22
Sementara, prosedur pengajuan santunan yang akan diberikan PT Jasa
Raharja kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
Pencapaian kinerja lingkup nasional akhir tahun 2017 PT Jasa Raharja
(Persero) adalah
23
2. PT Wijaya Karya (Persero)
Beberapa proyek PT Wijaya Karya di Provinsi Jawa Tengah berikut
progres dan target penyelesaiannya adalah sebagai berikut:
Skema pembiayaan dari proyek yang menggunakan APBN/APBD adalah
menggunakan skema pembiayaan monthly progress (bertahap sesuai
dengan progress pembangunan proyek setiap bulan) dan skema
pembiayaan proyek BUMN yang sedang dikerjakan saat ini adalah
bertahap sesuai dengan progress pembangunan yang telah dikerjakan.
WIKA berkomitmen dalam mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja serta penerapan sistem manajemen lingkungan yang baik. Hal ini
sesuai dengan kebijakan Pemerintah selaku Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna, dimana melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2017, telah diangkat Direktur QHSE (Quality Health Safety
Environment) untuk memastikan penerapan dan mutu SHE di seluruh
lingkungan operasi dan bisnis WIKA. Selain itu di dalam kegiatan
pelaksanaan pekerjaan di proyek, seluruh unit kerja diwajibkan untuk
mematuhi dan melaksanakan SOP Safety Healty and Environment (SHE)
yang telah ditetapkan, dan untuk memastikan diterapkannya pelaksanaan
SOP tersebut, Persero menempatkan petugas-petugas Safety yang
berkompeten dan ahli dalam bidangnya dalam jumlah yang cukup.
Identifikasi Masalah
Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan proyek infrastruktur yang
dikerjakan adalah terkait pembebasan lahan dimana belumdiserahkannya
lahan yang harus di kerjakan secara menyeluruh oleh pihak owner.
24
Saran dan Rekomendasi
Berkoordinasi dengan pihak owner dan regulator atau Pemerintah (LMAN
(Lembaga Manajemen Aset Negara)) terkait pembebasan lahan sehingga
proyek dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
3. Peninjauan Tol Batang – Semarang (PT Jasa Marga (Persero) dan
PT.Waskita Karya (Persero)
Dibanding tahun lalu jumlah tol yang operasional bertambah 200 Km.
Sejumlah titik diakuinya masih fungsional yaitu Batang-
Semarang, Salatiga-Kartasura dan Brebes - Pemalang. kualitas jalannya
berbeda dari tahun lalu yang statusnya darurat, kali ini adalah fungsional
dan kualitas sama dengan tol.
Untuk tol fungsional hanya dipakai satu jalur dan dua lajur. Saat arus
mudik tol fungsional hanya satu arah menuju kota Semarang. Sebaliknya,
saat arus balik, tol fungsional dibuka hanya untuk arah Jakarta.
Di sana sudah ada rencana untuk jalur fungsional mudik lebaran 2018
jalan Tol Batang-Semarang. Rencana exit fungsional antara lain Simpang
Susun Kandeman, Simpang Susun Weleri dan Simpang Susun
Kaliwungu. Adapun Jalur Fungsional direncanakan satu jalur dengan dua
lajur tapi kondisional di jalur A dan B.
25
Hingga minggu ke 92, realisasi pengerjaan tol Batang-Semarang untuk
seksi 4 dan seksi 5 mencapai 80,305 persen. Adapun progres dari
pembebasan lahan, masing-masing lebih dari 90 persen. Rinciannya, di
Seksi 4 dari 2.128 bidang (128,896 Ha) sejumlah 1.968 bidang (119,69
Ha) sudah bebas atau senilai 92,86 persen. Sedangkan, seksi 5 dari total
2.689 bidang (146,56 Ha) sekitar 2.677 bidang (144,73 Ha) sudah bebas
atau senilai 98,75 persen.
26
Saran dan Rekomendasi
Komisi VI DPR Ri mengingatkan agar tragedi Brexit tidak
terulang. Pihaknya meminta Jasa Marga menggandeng
Pertamina terkait kebutuhan bahan bakar minyak. Selain itu,
aspek keselamatan adalah faktor yang harus diutamakan. Komisi VI akan
mendukung pengoperasian jika semua aspek keselamatan dan hal-hal
penting di sudah selesai. Aspek keselamatan sangat penting, agar
kecelekaan dan rusak atau rubuhnya bangunan tidak terjadi seperti di
Minahasa Utara dimana jembatan yang merupakan bagian dari proyek
pembangunan jalan tol Manado-Bitung ambruk.
Catatan:
Mohon feasibility study (FS) dan Amdal untuk Pemalang – Batang,
Batang – Semarang? Kenapa akhirnya diterjemahkan seperti itu?
Mengapa pembuatan rest area tanpa ada koordinasi dengan
pemerintah daerah setempat?
III. PENUTUP
Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Komisi VI ke provinsi Jawa Tengah.
Diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan dalam upaya perbaikan
pembangunan ke depan. Hasil dari laporan Kunjungan Kerja ini juga dapat
menjadi bahan rapat-rapat di DPR pusat untuk dicari solusinya secara bersama.
Semoga laporan ini membawa manfaat bagi daerah dan masyarakat khususnya
masyarakat provinsi Jawa Tengah.
Ketua Tim, Ttd.
