1

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI

KE PROVINSI SUMATERA UTARA

MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2016 - 2017

Tanggal 30 Oktober – 2 November 2016

____________________________________________________________________________________________________

KOMISI VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONSIA

TAHUN 2016

2

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI

KE PROVINSI SUMATERA UTARA

MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2016 – 2017

TANGGAL 30 Oktober - 2 November 2016

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan

98° -100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km2

dengan Luas Lautan110.000 km2 danmemiliki 419 Pulau. Sumatera Utara terdiri

dari 25 Kabupaten dan 8 Kota dengan jumlah penduduk pada tahun 2015

sebanyak 13,937 juta orang.

Tahun 2015, realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Sumatera Utara

mencapai 8,67 Triliun rupiah atau meningkat sekitar 11,58 % dibandingkan

dengan Tahun 2014. Sebagian besar anggaran pendapatan berasal dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,26Triliun atau sebesar 60,48% dan

sekitar 21,22% dari Dana Perimbangan.

Masalah kemiskinan sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional yaitu

berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Tingkat

kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2013-2015

mengalami fluktuasi dancenderung meningkat. Pada tahun 2015 jumlah

penduduk miskin 1,51 jiwa. Meningkat sebanyak 150ribu orang secara nominal

dibandingkan tahun 2014 atau sebesar 10,79% dari Jumlah Penduduk dan

tercatat sebagai Provinsi yang berpenduduk miskin terbanyak ke-4 dari seluruh

provinsi di Indonesia.

Sumatera Utara merupakan salah satu pusat perkebunan di Indonesia dengan

komoditi perkebunan utama yaitu kelapasawit, karet, kelapa, kopi arabika dan

coklat. Sektor industri lain yang cukup berperan adalah Industri pengolahan.

Tahun 2015 jumlah industry pengolahan dalam skala besar dan sedang tercatat

sebanyak 1.012 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 155.662

3

pekerja dengan nilai tambah sebesar 76,15 Triliun Rupiah. Industrilainnya

antara lain hotel dan pariwisata.

Energi yang meliputi listrik, air, minyak dan gas memiliki kedudukan strategis

dalam mendukung kegiatan pembangunan. Pada posisi tahun 2015 jumlah listrik

yang diproduksi sendiri, dibeli dan dari unit lain oleh PT PLN Kit Sumbagut

sebesar 12.509,67 gwh, meningkat sebesar 10,03 % dibandingkan tahun 2014.

Berdasarkan kondisi kelistrikan per Maret 2016 untuk Realisasi COD

Pembangkit Program 35 & 7 GW sesuai RUPTL 2015-2024 untuk wilayah

Sumatera telah terealisasi 0,4% untuk Program 35GW dan 48% untuk Program 7

GW. Diharapkan dengan rencana ini, pasokan listrik khususnya untuk Provinsi

Sumatera Utara juga bias meningkat.

B. Dasar Hukum

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan berdasarkan Hasil

Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tanggal 6 April 2016 Masa

Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016 serta merujuk pada Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata

Tertib DPR RI.

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan

Maksud kunjungan kerja adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat

secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energy dan

sumberdaya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi serta dalam

rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi VII DPR RI.

Sedangkan tujuan kunjungan kerja adalah:

1. Mendapatkan masukan dan berbagai informasi terkait dengan

pelaksanaan bidang tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI;

2. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan

sector energy dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan

teknologi;

4

3. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi

Sumatera Utara khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral dan

lingkungan hidup, riset dan teknologi.

4. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi

oleh masyarakat di daerah.

Hasil kunjungan kerja ini akandigunakan sebagai bahan masukan bagi Komisi VII

DPR RI dalam menjalankan peran dan fungsinya, khususnya pada bidang

pengawasan, anggaran dan legislasi di bidang energy dan sumber daya mineral,

lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera

Utara adalah tanggal 30 Oktober – 2 November 2016. Adapun agenda tim

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI selama berada di Sumatera Utara

adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan dan peninjauan ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero),

dalam rangka mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pertambangan

mineral, masalah lingkungan dan konstribusi CSR dan implementasi UU No. 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba serta mendapatkan informasi

terkini tentang rencana pembangunan Smelter Grade Alumina (SGA)

bersama PT Aneka Tambang (Persero), Tbk.

2. Peninjuan lokasi Technopark LIPI Samosir untuk melihat secara langsung

format kegiatan, fungsi dan manfaat yang dapat dinikmati dan diberdayakan

masyarakat dengan adanya technopark dimaksud

3. Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan

Pemerintah Daerah di Kawasan Danau Toba instansi serta mitra kerja Komisi

VII DPR RI terkait dalam rangka mendapatkan informasi tentang kebijakan

5

dan masalah energi, lingkungan hidup dan tindak lanjut kunjungan kerja di

tanggal 21-24 Maret 2016 tentang 2 (dua) issu penting yaitu Harga Gas di

Sumut saat itu di kisaran 13,8 US $ per MMBTU dan kondisi kelistrikan di

Pulau Nias yang kerapkali terjadi pemadaman.

E. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi VII DPR RI

dengan jumlah 12 (duabelas) orang yang terdiri dari :

No. No.

Anggota

N a m a Jabatan Fraksi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan yang dilakukan oleh Tim Kunker Komisi VII DPR RI pada tanggal 30

Oktober -2 November 2016 dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu :

1. Lokasi PLTA PT Inalum (Persero), Paritohan

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada awalnya merupakan

perusahaan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Jepang yang

diwakili oleh Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd dan resmi berdiri pada

tanggal 6 Januari 1976 untuk mengelola Proyek Asahan yaitu proyek

pembangunan PLTA dan Pabrik Peleburan Alumunium Asahan. Saat ini PT

Inalum merupakan perusahaan BUMN. PT INALUM (Persero) resmi menjadi

BUMN ke-141 pada tanggal 21 April 2014 sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No. 26 Tahun 2014.

Ada 6 (enam) hal yang cukup penting untuk dicatat dari hasil kunjungan ke

lokasi pabrik PT Inalum, yaitu :

a) Sejak PT Inalum berubah status kepemilikan dari perusahaan swasta

asing menjadi BUMN pada akhir tahun 2013, cukup mampu menjaga

kinerja perusahaan. Pada tahun 2015 produksi aluminium ingot

tercatat 196 ribu ton dan pada semester I/2016 telah mencapai 130

ribu ton. Hal ini berarti meningkat dibandingkan pada saat masih

dimiliki dan dikelola oleh swasta asing (Jepang) yang mencatat

produksi di tahun 2012 hanya sebesar 101 ribu ton. Sejak akhir

tahun 2013 PT Inalum focus pada pemasaran domestik guna

memenuhi kebutuhan aluminium primer dalam negeri. Terkait laba

yang dapat dicetak PT Inalum, pada tahun 2015 perusahaan dapat

membukukan laba bersih sebesar 79.048 ribu US $ pada harga jual

rata-rata aluminium per ton sebesar 1.815 US $. Sementara sebagai

perbandingan pada akhir tahun 2011 dan 2012 pada saat dikelola

swasta asing Laba Bersih masing-masing sebesar 57.911 ribu US $

dan 17.463 US $.

7

b) Dana CSR yang telah didedikasikan oleh PT Inalum kepada

masyarakat tercatat pada tahun 2015 sebesar 27,4 Milyar Rupiah. Ini

sangat meningkat dibandingkan dengan Dana CSR tahun 2011 dan

2012 yaitu sebesar 5 Milyar Rupiah dan 3,7 Milyar Rupiah

c) Program Bina Lingkungan baru dilaksanakan setelah PT Inalum

berubah status menjadi BUMN dan telah dimulai pada tahun 2014

untuk keperluan pembangunan antara lain Sarana Ibadah, Sarana

Umum, Pendidikan, Pelestarian Alam, Bencana Alam, Kemiskinan dan

Kesehatan

d) PT Inalum memiliki fasilitas produksi dan pendukung yang terdiri

dari Pabrik Anoda, Pabrik Reduksi, Pabrik Pencetakan, Sistem

Pembersih Gas, Pelabuhan, Bendungan ( Siruar, Siguragura, Tangga),

Stasiun Pembangkit Siguragura dengan 4 set generator berkapasitas

286 MW, Stasiun Pembangkit Tangga dengan 4 set generator

berkapasitas 317 MW, Jalur Transmisi sepanjang 120 km dan 2 (dua)

kompleks pemukiman masing-masing Pemukiman Tanjung Gading

dan Paritohan

e) Jumlah karyawan per 30 September 2016 adalah sebanyak 1.923

orang yang terdiri dari 1.348 tenaga pelaksana, 420 tenaga

supervisor dan 156 tenaga pada lini manajemen. Yang menarik

adalah dari jumlah 1.923 orang tenaga kerja, 1.523 orang berlatar

belakang pendidikan SLTA (79,2%), 227 D3 (11,8%) dan 173 S1

(9%) serta mayoritas adalah laki-laki sebanyak 96%.

f) PT Inalum juga telah menandatangani kerjasama pembangunan

smelter untuk SGA bersama dengan PT Antam pada bulan Juli 2016.

Pada saat ini telah selesai pada tahap Pre FS dan akan dilanjutkan

dengan penetapan skema kerjasama dengan target minimal IRR 12%.

2. Lokasi Technopark, Samosir

Technopark secara umum merupakan kawasan berdimensi pembangunan

ekonomi, sosial dan budaya, yang memiliki sentra kegiatan ilmu

8

pengetahuan dan inovasi, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat yang

mendukung percepatan perkembangan inovasi, difusi, dan pembelajaran.

Pembangunan technopark diarahkan untuk pusat penerapan teknologi pada

bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan pascapanen yang

telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk

diterapkan dalam skala ekonomi. LIPI dipercaya untuk membangun

technopark di tujuh lokasi yaitu Kabupaten Mataram, Kabupaten Lombok

Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Ternate, Kabupaten Samosir,

Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Tasikmalaya. Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Samosir, Provinsi Sumatera Utara telah berhasil melahirkan Technopark

Samosir yang diresmikan pada 30 Juni 2015. Fokus technopark ini adalah

pada pengembangan bidang perikanan dan pengelolaan sumber daya

perairan. Keberhasilan dari suatu technopark adalah kerja sama yang baik

dengan pemerintah daerah, agar berdaya guna optimal kepada peningkatan

produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dan secara hasil telah terbukti

selama setahun mampu menghasilkan benih ikan dari hanya sebelumnya

10.000 ekor per tahun menjadi 2.000.000 ekor per tahun.

Dalam kunjungan ke lokasi Technopark Samosir hadir pada kesempatan

tersebut Bupati Samosir,Ketua DPRD Samosir, Pemuka dan anggota

masyarakat di wilayah technopark. Harapan mereka adalah agar LIPI tetap

menjadi partner bagi masyarakat Kab Samosir agar bias senantiasa

membantu meningkatkan nilai ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan

visi dan misi dibentuknya technopark.

3. Hotel Niagara, Parapat

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara dihadiri oleh :

Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mewakili Gubernur

Sumatera Utara

9

Perwakilan dari 7 Kabupaten Kawasan Danau Toba yaitu Karo, Dairi,

Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Simalungun dan

Humbang Hasundutan

Perwakilan dari Mitra Kerja Komisi VII DPR RI yaitu Kementerian

ESDM, LHK, SKK Migas, BPH Migas, PT Pertamina, PT PLN, PT PGN,

PT Inalum dan PT Toba Pulp Lestari

Beberapa informasi yang dapat dicatat dari hasil diskusi dimaksud, sebagai

berikut :

a) Harga Gas di Sumatera Utara

Kondisi harga gas per Oktober 2016 di Sumatera Utara masih pada

angka dua digit yaitu US $12,3. Sebagai tindak lanjut dari hasil

Kunjungan Komisi VII DPR RI pada tanggal …., pihak Kementerian

ESDM, PT Pertamina dan PT PGN telah melakukan upaya dengan

mengkalkulasi ulang harga gas yang diharapkan dan telah pada 1

kesimpulan bahwa harga gas di Sumatera Utara dapat ditetapkan di

angka US $ 9,9. Dari penjelasan pihak ESDM dalam penerapannya

masih terkendala dengan belum didapatkannya surat rekomendasi

dari Kementerian Perindustrian yg dalam hal ini menginginkan

harga yang lebih rendah lagi. Pihak ESDM mengharapkan adanya

surat permohonan khusus dari Gubernur Sumatera Utara kepada

Menteri Perindustrian agar dapat menyetujui dan memberikan surat

rekomendasi terkait usulan harga US $ 9,9 agar kelangsungan

industri di Sumatera Utara dapat dipertahankan. Dan Komisi VII

DPR RI akan menyampaikan dukungan dan melakukan kontak

dengan Menteri Perindustrian.

b) Kondisi Umum Ketenagalistrikan, BBM dan Pengelolaan Gas di

Sumatera Utara

10

Ketenagalistrikan

PT PLN Wilayah Kerja Sumatera Utara meliputi 25 Kabupaten/Kota,

417 Kecamatan dan 5.856 Desa/Kelurahan. Adapun kondisi

ketenagalistrikan secara operasional dan keuangan di wilayah

sumatera utara per September 2016, sebagai berikut :

KETERANGAN 2013 2014 2015 Sept’2016

1. Pelanggan 2.930.584 3.051.822 3.171.291 3.266.362

2. Income (M) 6.173 7.202 8.389 6.386

3. R.Elektrifikasi 86,31 90,68 91,3 93,89

4. Daya Mampu* 1.426 1.744 1.813 1.910

5. Beban Puncak* 1.746 1.863 1.889 1.971

*MW

Sementara untuk Kawasan Danau Toba dan P. Nias dapat dilihat dari

table di bawah ini :

Sistem Kelistrikan Kawasan Danau Toba – Beban Penyulang 20KV

Gardu Listrik Trafo

Daya

Penyulang

Beban

Puncak

Rayon

1. P. Siantar TD.1 PS.3 248 Prapat

2. Tele TD.1 TL.1 91 Pangururan

3. Tele TD.1 TL.3 79 Pangururan

4. Porsea TD.1 PO.1 54 Porsea

5. Porsea TD.1 PO.4 204 Balige

6. Tarutung TD.1 TR.5 259 Si borong2

7. Brastagi TD.2 BT.7 75 Kabanjahe

8. Sidikalang TD.1 SD.4 114 Sidikalang

11

RE dan Desa Berlistrik Nias

KABUPATEN/KOTA Rumah

Tangga

PLN NON

PLN

TOTAL RE (%)

1. Gunung Sitoli 27.568 27.076 276 27.352 99,22

2. Nias 27.184 10.220 1.343 11.563 42,54

3. Nias Selatan 63.028 24.604 5.314 29.918 47,47

4. Nias Utara 27.371 10.316 1.787 12.103 44,22

5. Nias Barat 16.905 6.825 944 7.769 45,96

BBM

Wilayah Kerja PT Pertamina – Marketing Operation Region (MOR) I

Sumatera Bagian Utara terdiri dari Aceh, Sumatera Utara, Riau,

Keppri dan Sumatera Barat, dengan Terminal BBM, DPPU dan Depot

LNG sebagaimana di bawah ini :

Wilayah Terminal

BBM

DPPU Depot

LNG

1. Aceh 5 1 0

2. Sumut 5 4 2

3. Riau 3 2 1

4. Keppri 5 3 1

5. Sumbar 1 1 1

Adapun Trend Kuota dan Realisasi BBM di Sumut 2012 – 2015

tertera dalam tabel berikut :

12

BBM 2012 2013 2014 2015

1. Premium

Kuota 1.609.249 1.708.769 1.667.120 1.816.317

Realisasi 1.599.597 1.637.652 1.661.304 1.616.823

2. Solar

Kuota 1.122.516 1.109.439 1.041.233 1.154.141

Realisasi 1.120.882 1.100.210 1.092.692 949.644

3. Karosene

Kuota 13.760 12.936 11.525 11.653

Realisasi 13.015 11.610 11.625 11.630

Pengelolaan Gas

Pengelolaan Gas Bumi yang dilaksanakan oleh PT PGN adalah

pengelolaan gas bumi yang terintegrasi melalui system pipa atau

moda lain seperti CNG dan LNG, baik yang langsung terhubung

Bahan Bakar Rumah Tangga, Komersial, Bahan Bakar Pembangkit,

Bahan Baku Petrokimia dan Pupuk. Infrastuktur Gas PT PGN adalah

78% dari seluruh infrastruktur gas hilir di Indonesia.

Adapun sumber pasokan gas PT PGN terdiri dari 3 (tiga) kategori

sebagai berikut :

Sumber Gas Konvensional – Pasok Gas Utama dari Conoco

Phillips Corridor PSC, Pertamina EP Asset 2 Sumsel, Santos

Madura Offshore PSC

Sumber Gas Konvensional dari Pertamina EP Asset 1,

Pertamina TAC Ellipse, Husky CNOOG dan beberapa lainnya

13

Sumber LNG dari PSRU Lampung, LNG Tangguh dan LNG

Bontang

Dalam Triwulan III Tahun 2016 telah disalurkan gas bumi sebesar

793 BBTUD ke 122.978 pelanggan yaitu 1.631 Pelanggan Industri

dan Pembangkit Listrik sebesar 770 BBTUD, 1.929 Pelanggan

Komersial dan Usaha Kecil sebesar 21 BBTUD dan 119.418

Pelanggan Rumah Tangga sebesar 2 BBTUD.

Di Sumatera Utara sendiri, jumlah pelanggan yang dilayani adalah

sebanyak 20.211 pelanggan dengan pemakaian gas sebesar 8,47

BBTUD yang terdiri dari 19.668 Pelanggan Rumah Tangga sebesar

0,58 BBTUD, 498 Pelanggan Komersial sebesar 0,38 BBTUD dan 45

Pelanggan Industri Manufaktur sebesar 7,5 BBTUD

c) Aspirasi dari 7 (tujuh) Kabupaten di Kawasan Danau Toba

Beberapa aspirasi yang dapat dicatat dari hasil pertemuan ini,

adalah :

Perlunya pihak PT PLN melaksanakan program listrik desa

dengan azas prioritas dan berdasarkan masukan yang riil

dari pihak pemerintah daerah. Misalnya di kabupaten Toba

Samosir masih terdapat 15 Desa di 6 Kecamatan yang belum

teraliri listrik.

Kendala di bidang pertambangan dan sumber daya mineral

sejak diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014, karena

kewenangan untuk ijin pertambangan mineral non logam dan

batuan menjadi kewenangan Provinsi dan dalam

kenyataannya waktu pengurusan semakin lama, biaya

bertambah dan berlapis ke Distamben, Dispenda dan BPPT

Provinsi

Belum ada pengganti Annual Fee dari PT Inalum kepada

Pemerintah Daerah sejak berubah menjadi BUMN dan juga

14

penggunaan Dana Lingkungan yang cukup besar (1,4 T?)

belum terealisir

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasakan pada hasil kunjungan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke

Provinsi Sumatera Utara dan diskusi yang dilaksanakan dengan Pemerintah

Daerah dan mitra kerja terkait serta mempertimbangkan perlunya mencari

solusi yaang dapat memberikan manfaat kepada semua, maka dapat beberapa

hal penting antara lain:

1. Bahwa project seperti Technopark Samosir perlu terus didorong agar dapat

menciptakan kemandirian usaha bagi masyarakat di desa. Hal ini terbukti

dengan kemampuan Technopark Samsosir di Kabupaten Samosir, yang

dibantu oleh LIPI menghasilkan peningkatan benih ikan buat para petambak

ikan dari 10.000 per tahun menjadi 2 juta benih yang bisa dimanfaatkan per

tahun

2. Harga Gas telah secara sepakat antara PT PGN, PT Pertamina dan pihak ESDM

di Sumatera Utara pada harga 9.9 US $. Kedalanya adalah belum didapatkan

Surat Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

3. PT Inalum pada satu sisi telah menunjukkan kemampuannya untuk

meningkatkan kinerja perusahaan sejak berubah status menjadi BUMN,

namun di sisi lain ada aspirasi dari pemerintah daerah terkait dana annual

fee yang dulu ada tapi sekarang hilang dan dana lingkungan, meskipun dari

laporan PT Inalum telah dilaksanakan Program CSR dan Bina Lingkungan

meningkat dari tahun 2013 – 2015.

4. Masukan dari pemerintah daerah terkait Program Listrik Desa menjadi

kebutuhan yang perlu diprioritaskan, agar dampak social ekonomi di desa

menjadi semakin nyata dan terasa.

Dengan memperhatikan keseluruhan informasi, data dan masukan serta

kesimpulan dari hasil kunjungan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di atas,

maka perlu dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut :

15

Pertama. Melaksanakan koordinasi sebagai tindak lanjut surat yang akan

ditandatangani Gubernur Sumatera Utara dan ditujukan ke Menteri

Perindustrian agar penetapan harga gas sebesar US $ 9,9 bisa dilaksanakan

Kedua. Perlu memanggil Direksi PT Inalum (Persero) untuk memberikan

penjelasan tentang pelaksanaan Program CSR dan Bina Lingkungan berkaitan

dengan aspirasi pemerintah daerah tentang annual fee dan dana lingkungan.

Ketiga. Mendukung usulan yang akan diajukan oleh LIPI terkait RAPBNP 2017

memasukkan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan fungsi

technopark di Technopark Samosir dan beberapa technopark yang strategis

lainnya.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi

SumateraUtara, agar dapat menjadi referensi dan bahan masukan di dalam

menetapkan langkah langkah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

di Provinsi Sumatera Utara secara luas.

Jakarta, 14 November 2016 KETUA TIM,

KUNKER SPESIFIK KOMISI VII DPR RI

H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE. Ak, MM, CA