33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 Pemerintah Kabupaten Lamongan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Jl. JA. Suprapto No. 39 Lamongan Telp. (0322)321987 LAMONGAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LkjIP)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2017

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Jl. JA. Suprapto No. 39 Lamongan Telp. (0322)321987

LAMONGAN

Page 2: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 2

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten

Lamongan dapat disusun atas dasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor

07 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN – RI

Nomor : 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP Tahun 2017 ini sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi,

misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKJIP ini masih jauh dari

sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan

penyusunan LKJIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dimasa yang akan

datang.

Akhirnya dari penyusunan LKJIP 2017 ini, memohon petunjuk dan

bimbingan kepada ALLAH SWT semoga Dinas Perhubungan Kabupaten

Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya

serta dapat meningkatkan presetasi kerja.

Lamongan, Januari 2018

Page 3: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi

B. Aspek Strategi Organisasi

C. Struktur Organisasi

BAB II PERENCANAAN STRATEGIK

A. Rencana Strategi

B. Rencana Kinerja Tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisa Capaian Kinerja

B. Kinerja Keuangan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

1

1

2

9

10

10

12

15

18

20

24

24

25

Page 4: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57

Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah,

maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk

Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan

telah membentuk Dinas Perhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan

Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Dinas

Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai

tugas : “ Melaksanakan Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang aman,

nyaman, tertib, lancar dan berkeselamatan “

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Kabupaten

Lamongan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang perhubungan,

komunikasi dan informatika.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

perhubungan, komunikasi dan informatika.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi

dan informatika.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas

dan fungsinya.

Page 5: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5

Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, Dinas Perhubungan

Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti

dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan,

dengan susunan organisasi yang akan di uraikan pada bab-bab

berikutnya.

Page 6: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 6

Untuk mendukung kegiatan / pelaksanaan tugas pokok diatas maka

diperlukan adanya personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

1. Personil

No Jabatan

Struktural Jumlah Pangkat / Gol Ruang Jumlah

Pendidikan

Formal Jumlah Ket

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

Kepala Dinas

Sekretaris

Kepala Bidang

Kepala Sub

Bagian

Kepala Seksi

Kepala UPT

Staf

1

1

3

3

8

2

84

3

Pembina Utama

(IV/c)

Pembina Tingkat I (IV/b)

Pembina (IV/a)

Penata Tingkat I (III/d)

Penata (III/c)

Pembina Tingkat I (IV/b)

Penata Tingkat I (III/d)

Penata (III/c)

Penata Muda Tk I (III/b)

Penata Muda Tk I (III/b)

Penata (III/c)

Penata Tingkat I (III/d)

Penata (III/c)

Penata Muda Tk I (III/b)

Penata Muda (III/a)

Pengatur Tingkat I (II/d)

Pengatur (II/c)

Pengatur Muda Tk I (II/b)

Pengatur Muda (II/a)

Juru Tingkat I (I/d)

Juru (I/c)

Juru Muda (I/a)

-

1

1

3

1

2

1

1

4

1

1

2

1

2

18

14

2

6

1

29

1

6

4

1

1

1

S.1

S.2

S.2

S.1

S.1

S.2

S.1

S.1

S.1

SMA

S.1

SMA

S.1

S.1

D.III

SMA

SMP

S.1

D.3

SMA

1

1

3

1

2

1

1

4

1

1

2

1

2

18

14

2

6

1

29

1

6

4

1

1

1

Jumlah Total 105 Jumlah Total 105 Jumlah

total 105

Page 7: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 7

2. Sarana dan Prasarana

No Jenis Barang Jumlah Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tanah

Alat angkutan

Alat kantor & rumah tangga

Alat-alat Studio & Alat Komunikasi

Alat Ukur

Alat Laboratorium

Bangunan Gedung

Monumen

Jalan dan Jembatan

Bangunan Air

Instalasi

Jaringan

Hewan/ternak & tumbuhan

32.031.719.500,-

475.800.222,-

211.627.724,-

74.834.112,-

265.222.384,-

1.194.404.346,-

12.208.828.750,-

526.566.000,-

1.366.979.000,-

16.500.000,-

37.488.000,-

171.697.500,-

30.000.000,-

3. Pembiayaan

Dinas Perhubungan

No KEGIATAN

Rencana

1 2 3

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2.000.000,-

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air &

listrik

159.000.000,-

3.

Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan

kendaraan dinas / operasional

25.000.000

4.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4.000.000,-

5.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

50.700.000,-

6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

50.000.000,-

Page 8: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 8

7. Penyediaan Alat Cetak Dan penggadaan 416.000.000,-

8.

Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

5.000.000,-

9.

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

15.000.000,-

10.

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

12.700.000,-

11.

Penyediaan Makanan Dan Minuman

22.000.000,-

12.

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi ke Luar

Daerah

70.000.000,-

13.

Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis kegiatan

1.087.128.200,-

14.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

58.000.000,-

15.

Pengadaan Mebelair

30.000.000,-

16.

Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan

35.000.000,-

17.

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/

Oprasional

35.000.000,-

18.

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung

Kantor

25.000.000,-

19.

Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

50.000.000,-

20.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

80.00.000,-

Page 9: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 9

21. Penyusunan Laporan Capaian Kenerja Dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja Skpd

5.000.000,-

22.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5.000.000,-

23.

Penyusuanan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5.000.000,-

24.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

25.000.000,-

25.

Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan

Fasilitas Perhubungan

13.302.185,-

26.

Intensifikasi Parkir Berlangganan

225.000.000,-

27.

Barikade Knock Down 80.000.000,-

28.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor

75.000.000,-

29. Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 30.000.000,-

30. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Terminal dan

Cargo

100.000.000,-

31. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Perlengkapan

Jalan

100.000.0000,-

32. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Management

Centre

175.000.000,-

33. Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis IT 1000.000.000,-

34. Koordinasi Dan Intensifikasi forum Lalu Lintas 75.000.000,-

35. Survay Angkutan Umum 20.000.000,-

36. Penertiban Angkutan Penumpang dan Barang 30.000.000,-

37. Rehabilitasi Pos TPR dan Ruang Tunggu Terminal

Type C

150.000.000,-

Page 10: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 10

38. Pembangunan Pos Jaga Terminal 100.000.000,-

39. Pengecatan Marka Jalan 100.000.000,-

40. Pengaturan penertiban Lalu Lintas 100.000.000,-

41. Operasional Terpadu Pengamanan Penertiban

Lalu Lintas

115.000.000,-

42. Pemeliharaan Dan Perbaikan TL, WL, Dan Rambu 200.000.000,-

JUMLAH 9.406.957.915,-

B. Aspek Stratejik Organisasi

1. Efisiensi pelayanan ditekankan kepada peningkatan sumber daya manusia

yang lebih baik serta sarana dan prasarana pelayanan terpenuhi antara

lain peningkatan penyediaan sarana prasarana jalan.

2. Pengembangan jaringan transportasi untuk integrated pelayanan agar

pola perjalanan orang dan barang semakin meningkat.

3. Mengatur arus lalu lintas dan merekayasa lalu lintas sebagai langkah

preventif untuk mengurangi kecelakaan pengendara berlalu lintas.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan terdiri

dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

2.1 Sub Bagian Program Evaluasi dan Keuangan

2.2 Sub Bagian Umum

3. Bidang Sarana dan Prasarana

3.1 Seksi Terminal Penumpang & Terminal Barang

3.2 Seksi Transportasi darat

Page 11: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 11

3.3 Seksi Teknologi Informasi Lalu Lintas Jalan

4. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan

4.1 Seksi Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas

4.2 Seksi Pengendalian dan keselamtan

4.3 Seksi Audit dan Inspeksi Jalan

5. Bidang Angkutan

5.1 Seksi Angkutan Penumpang

5.2 Seksi Angkutan Barang

5.3 Seksi Angkutan Sungai Penyebrangan dan Jalan

6. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

7. UPT Terminal

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang Perhubungan Darat,

Bidang Perhubungan Laut dan Bidang Pengendalian Operasional,

Telekomunikasi dan Informatika masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang,

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan

kepala Seksi berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan

Kepala Bidang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara

operasional di wilayah dikoordinasikan oleh camat.

Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

sebagaimana pada lampiran.

Page 12: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 12

Page 13: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 13

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan kabupaten

Lamongan mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016 – 2021 dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang mencakup

visi, misi, tujuan, sasaran. Serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut akan

diuraikan dalam bab ini.

Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 akan

dijelaskan dalam rencana kinerja 2017.

A. Rencana Stratejik

1.1 Visi

Aksentuasi eksistensi Dinas Perhubungan dalam perspektif pembangunan

di Kabupaten Lamongan pada pokoknya terarahkan sebagai pelaku

“GOOD GOVERNANCE”, yang merupakan tuntutan untuk memberikan

pelayanan sebaik-baiknya kepada stake holder (masyarakat) dan

pelaksana institusi pemerintah yang kredibel maka dinas memiliki tekad

untuk memberikan pelayanan dalam aspek perhubungan dengan

mewujudkan “3T” yakni pelayanan perhubungan secara tertib, teratur

dan tepat waktu. Motto tersebut di abdikan guna mendukung

pencapaian visi Bupati sebagaimana termaktub dalam RPJMD

Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 yakni terwujudnya Lamongan

lebih sejahtera dan berdaya saing.

Page 14: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 14

1.2 Misi

Misi adalah penjabaran dari visi yang telah dicanangkan oleh Bupati

dalam kurun masa jabatan 2016-2021. Adapun misi yang berkaitan

langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten

Lamongan adalah Misi 3 yakni Memantapkan Sarana dan Prasarana

dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.

1.3 Tujuan

Dari misi Bupati sebagaimana di uraikan di atas ditetapkan beberapa

tujuan. Sedangkan tujuan yang berkaitan langsung dengan tupoksi

Dishub adalah Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung

peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten

Lamongan dengan mempersatukan kelestarian lingkungan dengan

sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Dan Kauntitas Infrastruktur

Daerah Serta Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Sehat. Sasaran

RPJMD inilah yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan Dinas

Perhubungan Lamongan yakni ‘’Meningkatkan Kualitas Sarana

Prasarana Perhubungan’’.

1.4 Sasaran

a. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat.

b. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas.

Page 15: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 15

B. Rencana Kinerja Tahun 2017

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja

dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kegiatan pada

perencanaan strategis tahun 2017. Adapun rencana kinerja tahun 2017 Dinas

Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 (satu) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi

Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas /

operasional

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

5. Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetakan & penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

kantor

8. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

9. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan

10. Penyediaan makan dan minum

11. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi

12. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan

2. Tujuan 2 (dua) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi

1. Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur

1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

2. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan

3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas & operasional

4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor

5. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

Page 16: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 16

3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja &

keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Thun

5. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

1. Koordinasi dalam pembangunan prasarana & fasilitas perhubungan

2. Intensifikasi Parkir Berlangganan

3. Barikade Knock Down

6. Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

2. Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Terminal dan Cargo

4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Perlengkapan Jalan

5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Management Centre

6. Pengujian Kendaraan Bermotor berbasis IT

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Koordinasi dan Intensifikasi Forum Lalu Lintas

2. Survay Angkutan Umum

3. Penertiban Angkutan Penumpang dan Barang

8. Program Pembagunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1. Rehabilitasi Pos TPR dan Ruang Tunggu Terminal Type C

2. Pembangunan Pos Jaga Terminal

9. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

2. Pengecatan Marka Jalan

3. Pengaturan Penertiban Lalu Lintas

4. Operasional Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu lintas

Page 17: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 17

Akuntabilitas kinerja ini dibuat guna mengetahui keberhasilan dan

kegagalan kinerja baik dari aspek sasaran maupun kegiatan yang terukur

dengan empat indikator pengukuran sebagai beikut : nilai 85 – 100 nilai baik,

70 – 85 nilai sedang, 55 – 70 nilai kurang dan < 55 nilai sangat kurang.

Page 18: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 18

BAB III

KINERJA

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya dengan baik dan lancar, hal ini dapat dilihat dari

pencapaian sasaran, sebagaimana tabel 3.1 di bawah ini :

NO SASARAN PENCAPAIAN

SANGAT

BERHASIL BERHASIL

KURANG

BERHASIL

TIDAK

BERHASIL

1 Penyediaan jasa surat menyurat

V

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air & listrik

V

3

Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan

kendaraan dinas / operasional

V

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

V

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

V

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor V

7 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Pengadaan V

8 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor V

9 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor V

10

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang- Undangan

V

11 Penyediaan Makanan Dan Minuman

V

12 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah V

13

Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis

Kegiatan

V

14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

V

15

Pengadaan Mebelair V

Page 19: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 19

16

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

V

17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Oprasional

V

18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

V

19

Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor

V

20 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

V

21

Penyusunan Laporan Capain Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

V

22

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

V

23

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

V

24 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan

Evaluasi V

25 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan V

26 Intensifikasi Parkir Berlangganan V

27 Barikade Knock Down V

28

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat

Pengujian Kendaraan Bermotor

V

29 Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

V

30 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte,

Terminal dan Cargo

V

31 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat

Perlengkapan Jalan

V

Page 20: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 20

32 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic

Management Centre

V

33 Pengujian Kendaraan Bermotor berbasis

IT

V

34 Koordinasi dan Intensifikasi Forum Lalu

Lintas

V

35

Survay Angkutan Umum

V

36

Penertiban Angkutan Penumpang dan

Barang V

37 Rehabilitasi Pos TPR DAN Ruang Tunggu

Terminal Type c

V

38 Pembangunan Pos Jaga Terminal V

39 Pengecatan Marka Jalan V

40 Pengaturan Peneretiban Lalu Lintas

V

41 Operasional Terpadu Pengamanan

Penertiban Lalu Lintas V

42 Pemeliharaan Dan Perbaikan TL, WL, dan

Rambu

V

Page 21: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 21

A. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Sasaran dengan kegiatan dan capaian indikator sasaran serta indikator kinerja

untuk kegiatan :

13. Penyediaan jasa surat menyurat sebesar 11,82 %

14. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik sebesar 69,89 %

15. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional

sebesar 44,68 %

16. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 90,65 %

17. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar 100 %

18. Penyediaan Alat Tulis Kantor 99,80 %

19. Penyediaan Alat Cetak Dan penggadaan 99,80 %

20. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 98,80

%

21. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 100 %

22. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 81,97 %

23. Penyediaan Makanan Dan Minuman 100 %

24. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah 98,51 %

25. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis kegiatan 97,01 %

26. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 98,04 %

27. Pengadaan Mebelair 99,47%

28. Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan 99,95 %

29. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional 99,95%

30. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 99,84%

31. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 98,75 %

32. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 99,28 %

33. Penyusunan Laporan Capaian Kenerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

61,25 %

34. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 67,84 %

35. Penyusuanan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 68,18 %

36. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi 91,47 %

Page 22: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 22

37. Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan100

%

38. Intensifikasi Parkir Berlangganan 99,68 %

39. Barikade Knock Down 99,95 %

40. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

93,12 %

41. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

86,47 %

42. Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 99,08 %

43. Rehabilitasi dan Pemeliharaan halte, Terminal dan Cargo 99,69%

44. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Perlengkapan Jalan 98,03%

45. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Management Centre 99,80%

46. Pengujian Kendaraan Bermotor berbasis IT 99,50%

47. Koordinasi Dan Intensifikasi Forum Lalu Lintas 90,67 %

48. Survay Angkutan Umum 90,55 %

49. Penertiban Angkutan Penumpang dan Barang 93,86%

50. Rehabilitasi Pos TPR dan Ruang Tunggu Terminal Type C 99,775

51. Pembangunan Pos Jaga Terminal 99,73 5

52. Pengecatan Marka Jalan 99,65 %

53. Pengaturan Penertiban Lalu Lintas 100%

54. Oprasinal Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas 99,95 %

55. Pemeliharaan Dan Perbaikan Tl, Wl, dan Rambu 99,20%

Page 23: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 23

B. KINERJA KEUANGAN

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 9.406.957.915,- dan realisasi

sebesar Rp. 9.077.802.564,- untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan pada tahun 2017 sehingga terdapat selisih lebih sebesar

Rp. 329.155.351,- . Adapun rinciannya sebagai berikut :

DATA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2017

Dinas Perhubungan

No KEGIATAN Anggaran

% Rencana Realisasi

1 2 3 4 5

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2.000.000,-

236.380,00

11,82

2. Peneyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air & listrik

159.000.000,-

111.131.021,00

69,89

3.

Penyediaan jasa pemeliharaan &

perijinan kendaraan dinas /

operasional

25.000.000

11.168.900,00

44,68

4. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

4.000.000,-

3.625.800,00

90,65

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

50.700.000,-

50.700.000,00

100,00

6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

50.000.000,-

49.900.510,00

99,80

7. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Pengadaan

416.000.000,-

355.665.470,00

85,50

8. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.000.000,-

4.940.000,00

98,80

9.

Penyediaan Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

15.000.000,-

15.000.000,00

100,00

Page 24: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 24

10. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang- Undangan

12.700.000,-

10.410.000,00 81.97

11. Penyediaan Makanan Dan Minuman

22.000.000,-

22.000.000,00

100,00

12. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

70.000.000,-

68.953.644,00

98,51

13. Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis

Kegiatan

1.087.128.200,-

1.054.657.000,00

97.01

14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

58.000.000,-

56.864.600,00

98,04

15. Pengadaan Mebelair

30.000.000,-

29.840.000,00

99,47

16.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

35.000.000,-

34.982.750,00

99,95

17.

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Oprasional

35.000.000,-

34.983.247,00

99,95

18.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

25.000.000,-

24.960.000,00

99,84

19.

Rehabilitasi Sedang/Berat gedung

Kantor

50.000.000,-

49.374.757,00

98,75

20.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

80.00.000,-

79.422.545,00

99,28

21.

Penyusunan Laporan Capain Kinerja

Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

5.000.000,-

3.062.300,00

61,25

22.

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

5.000.000,-

3.391.850,00

67,84

23.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

5.000.000,-

3.408.900,00

68,18

Page 25: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 25

24. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dan Evaluasi

25.000.000,-

22.868.000,00

91,47

25.

Koordinasi Dalam Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

13.302.185,-

13.302.185,00

100,00

26. Intensifikasi Parkir Berlangganan

225.000.000,-

224.284.500,00

99.68

27. Barikade Knock Down

80.000.000,- 79.957.900,00 99,95

28.

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana

Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

75.000.000,- 69.840.000,00 93,12

29. Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

30.000.000,- 29.725.000,00 99,08

30. Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Halte, Terminal dan Cargo

100.000.000,- 99.692.000,00 99,69

31. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat

Perlengkapan Jalan

100.000.0000,- 98.034.577,00 98,03

32. Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Traffic Management Centre

175.000.000,- 174.651.400,00 99,80

33. Pengujian Kendaraan Bermotor

berbasis IT

1000.000.000,- 99.504.000,00 99,79

34. Koordinasi dan Intensifikasi Forum

Lalu Lintas

75.000.000,- 68.000.000,00 90,67

35.

Survay Angkutan Umum

20.000.000,- 18.110.000,00 90,55

36. Penertiban Angkutan Penumpang

dan Barang

30.000.000,- 28.158.000,00 93,86

37. Rehabilitasi Pos TPR DAN Ruang

Tunggu Terminal Type c 150.000.000,- 149.650.000,00 99,77

38. Pembangunan Pos Jaga Terminal

100.000.000,-

99.725.000,00 99,73

39. Pengecatan Marka Jalan 100.000.000,- 99.650.000,00 99,65

40. Pengaturan Peneretiban Lalu Lintas 100.000.000,- 99.997.950,00 100,00

41. Operasional Terpadu Pengamanan

Penertiban Lalu Lintas 115.000.000,- 114.939.921,00 99,95

42. Pemeliharaan Dan Perbaikan TL, WL,

dan Rambu 200.000.000,- 198.390.886,00 99,20

Page 26: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 26

Pendapatan asli Daerah

Uraian

Tahun

2016 2017

Target (Rp)

Realisasi (Rp) Target (Rp)

Realisasi (Rp)

PENDAPATAN ASLI DAERAH

9.585.210.500

8.810.811.146

9.406.957.915

9.077.802.564

Retribusi Pelayanan Parkir 7.665.490.000 7.477.041.000 7.885.000.000 7.833.380.177

a. Parkir Berlangganan 7.536.146.000 7.347.020.000 7.749.656.000 7.623.100.000

b. Parkir Harian 129.344.000 129.821.000 135.344.000 140.276.000

Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor 654.861.000 662.865.000 882.750.000 942.932.500

Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah 13.775.000 13.804.500 15.000.000 14.136.850

a. Sewa Kantin / Kios di Terminal 10.475.000 10.504.500 15.000.000 14.136.850

b. Sewa Toilet di Terminal 3.300.000 3.300.000 - -

Retribusi Terminal 132.585.000 130.107.000 132.585.000 130.107.000

a. Terminal Babat 15.084.000 15.225.400 - 675.000

b. Cargo Jl. Kusuma Bangsa 2.499.900 2.500.350 2.500.000 2.500.000

c. Pangkalan Sidoharjo 1.000.500 1.028.550 1.000.000 1.084.000

d. Pangkalan Sukodadi 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.750.000

e. Pangkalan Brondong 36.000.000 36.031.000 36.000.000 36.000.000

f. Pangkalan Ngimbang 11.000.600 11.034.000 11.000.600 11.000.900

Tempat Usaha Khusus Parkir 18.000.000 18.003.000 18.000.000 5.000.000

Penitipan Terminal Lamongan 18.000.000 18.003.000 18.000.000 5.000.000

Retribusi Perijinan Tertentu 10.000.000 11.090.500 10.500.000 10.567.000

Retribusi Izin Trayek 10.000.000 11.090.500 10.500.000 10.567.000

Page 27: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 27

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Secara umum terhadap pelaksanaan tugas bidang Perhubungan tahun

anggaran 2017 dapat disimpulkan :

1. Bahwa sasaran dan program serta kegiatan meliputi :

a. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi perkantoran

b. Meningkatnya kualitas barang perkantoran

c. Meningkatnya mutu transportasi

Sasaran dan program serta kegiatan tersebut yang didukung oleh

anggaran baik DAU / PAK tahun 2017 pada prinsipnya dapat terealisasi

sesuai dengan target yang telah direncanakan.

2. Target PAD yang menjadi beban bidang Perhubungan dapat tercapai

sesuai target yang telah ditetapkan, bahkan ada beberapa komponen

yang melebihi target, namun untuk lebih optimal diperlukan adanya

penambahan fasilitas sarana dan prasarana pendukung transportasi.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai

jadwal dan bestek yang telah ditentukan.

4. Guna lebih meningkatkan pengembangan jasa transportasi serta

tersedianya sarana dan prasarana yang memadahi diperlukan kerjasama

dengan steakholder dab instansi terkait.

Page 28: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 28

B. Saran

Guna meningkatkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan maka perlu :

1. Peningkatan sumber daya aparatur baik administrasi maupun teknis

melalui pendidikan dan latihan baik struktural maupun fungsional.

2. Peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana.

3. Melakukan koordinasi dan meningkatkan fungsi pengawasan internal serta

koordinasi dengan instansi terkait.

Lamongan, Januari 2018

Page 29: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 29

PENGUKURAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN 2017

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat

Indeks Kepuasan Masyarakat

63 63,6 101%

Meningkatkan Kelancaran Dan Keselamatam Lalu Lintas

Ratio Kinerja Jaringan Jalan

0,47 0,46 102,17%

Accident Rate 9,55 9,5 100,52%

Page 30: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 1

Page 31: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 2

Page 32: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 3

Page 33: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS … · 2018-09-07 · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 5 Dalam melaksanakan Tugas pokok dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2017 1