LAPORAN KINERJA PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT … · reagensia dan vaksin lainnya serta analisis kebutuhan buffer stock obat provinsi, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi

LAPORAN KINERJAPROGRAM KEFARMASIANDAN ALAT KESEHATAN

2019

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Laporan Kinerja Prog.Kefarmasian & Alkes Tahun 2019 i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T, yang telah

melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga dapat diselesaikan Laporan Kinerja Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana

Dekonsentrasi Satker 189003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 menyajikan

gambaran atau memberikan informasi mengenai berbagai capaian kinerja sesuai dengan

sasaran indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Laporan Kinerja ini juga merupakan

hasil konkrit dalam pelaksanaan berbagai Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang

disusun sebagai wujud pertangungjawaban atas Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang

dalam Daftar Isian Pelaksanan Anggaran Tahun 2019.

Menyadari bahwa Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Satker

189003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 belum seperti yang

diharapkan. Pada akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun

tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerjja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Satker 189003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah diucapkan terima kasih.

Disamping itu diharapkan juga bahwa laporan kinerja ini dapat menjadi salah satu acuan

penting dalam penyusunan dan pengimplementasian dari Rencana Kerja, Rencana Anggaran

dan Rencana Strategis dimasa mendatang. Oleh karena itu sangat diperlukan masukan-

masukan positif untuk memacu peningkatan kinerja dalam mencapai sasaran meningkatnya

akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan di masa mendatang.

Palu, Januari 2020KEPALA DINAS KESEHATANPROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.KesNIP. 19621217 199010 2 001

Laporan Kinerja Prog.Kefarmasian & Alkes Tahun 2019 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 disusun sebagai

wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Pada dasarnya

laporan ini menyajikan gambaran atau memberikan informasi mengenai berbagai capaian kinerja

sesuai dengan sasaran indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Laporan kinerja ini juga

merupakan hasil konkrit dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan di Seksi Kefarmasian

dan Seksi Alat Kesehatan dan PKRT yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas

Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun

2019.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 19 tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Seksi Kefarmasian mempunyai Tugas

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta

monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan kefarmasian. Uraian tugas Seksi

Kefarmasian sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kefarmasian.

2. Melakukan analisis koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan obat publik,

reagensia dan vaksin lainnya serta analisis kebutuhan buffer stock obat provinsi,

reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi.

3. Melakukan Monitoring, Evaluasi, Bimbingan Teknis dan Pelaporan Kebutuhan Obat

Publik, reagensiadan vaksin skala provinsi.

4. Melakukan sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan

5. Memfasilitasi pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, pedagang besar

farmasi, pedagang besar farmasi cabang, Industri obat tradisional, Industri ekstrak bahan

alam, Usaha kecil obat tradisional, Penyalur alat kesehatan dan Cabang penyalur alat

kesehatan.

6. Melaksanakan system informasi kefarmasian

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, dan

8. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas seksi kefarmasian.

Laporan Kinerja Prog.Kefarmasian & Alkes Tahun 2019 iii

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) mempunyai Tugas

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta

monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bidang alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga. Uraian tugas Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

2. Melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dengan unit kerja terkait.

3. Melaksanakan rencana kegiatan teknis operasional Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga.

4. Mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT)

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

6. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-

2019, sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses

kemandirian, dan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan tujuan yang akan dicapai pada

tahun 2019 adalah :

1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin esensial menjadi 95%

2. Persentase Produk Alkes dan PKRT di Peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%.

Dari Indikator Kinerja Tahun 2019 tersebut diatas, Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat

Kesehatan dan PKRT telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian :

1. Realisasi persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin esensial

sebesar 94.69%

2. Realisasi persentase Produk Alkes dan PKRT di Peredaran yang memenuhi syarat

sebesar 92.86%.

Keberhasilan dalam mencapai target indikator kinerja merupakan hasil kerja keras seluruh

komponen, pendayagunaan sumber daya yang optimal dan penguatan terutama dalam

perencanaan program kegiatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang

berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat

Kesehatan dan PKRT didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 dengan alokasi sebesar Rp 1.959.535.000,-

(satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Laporan Kinerja Prog.Kefarmasian & Alkes Tahun 2019 iv

Realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.940.835.234- (satu milyar sembilan ratus empat

puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dengan

persentase sebesar 99.046%.

Laporan Kinerja Prog.Kefarmasian & Alkes Tahun 2019 v

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………….. i

IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………………………………….. ii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………. v

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………. vi

DAFTAR GRAFIK …………………………………………………………………………….. vii

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………………… viii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………… 1

A. LATAR BELAKANG …………………………………………………………….... 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN …………………………………………………………. 2

C. PENJELASAN UMUM ORGANISASI …………………..………………………. 2

D. STRUKTUR ORGANISASI ………………………………………………………. 3

E. SISTEMATIKA …………………………………………………………………….. 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA .…………………………………………………… 5

A. RENCANA STRATEGIS .……………………………………………………….... 5

B. PERJANJIAN KINERJA ..…………………………………………………………. 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .…………………………………………………… 8

A. CAPAIAN KINERJA ORGAISASI ………………………………………………. 91. PENGUKURAN KINERJA …………………………………………………….. 92. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………… 10

B. REALISASI ANGGARAN ………………………………………………………… 26

BAB IV PENUTUP …………………..………………………………………………………. 29

Laporan Kinerja Prog.Kefarmasian & Alkes Tahun 2019 vi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat KesehatanTahun 2015 – 2019 ……………………………………………………………… 6

Tabel 2 Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan AlatKesehatan ………………………………………………………………………… 7

Tabel 3 Target Indikator Prioritas dan Non Prioritas Direktorat Tata Kelola ObatPublik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017 – 2019 ……………………… 7

Tabel 4 Cara Perhitungan Indikator Tata Kelola Obat Publik dan PerbekalanKesehatan ……………………………………………………………………….... 8

Tabel 5 Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan ……….. 8

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun2019 ………………………………………………………………………...……... 9

Tabel 7 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas denganKetersediaan Obat dan Vaksin esensial ………………………………………. 10

Tabel 8 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase IFP dan Kab/Kotayang menerapkan aplikasi Logistik Obat dan BMHP ………………………… 12

Tabel 9 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk Alat Kesehatandan PKRT diPeredaran yang Memenuhi Syarat ………………..................... 14

Tabel 10 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase IFK yang melakukanManajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai Standar Tahun 2019 ….. 16

Tabel 11 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kab/Kota yangmenerapkan POR di Puskesmas ………………………………………………. 22

Laporan Kinerja Prog.Kefarmasian & Alkes Tahun 2019 vii

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1 Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alkes Tahun 2019 ….. 9

Grafik 2 Target dan Realisasi Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obatdan Vaksin Esensial Tahun 2019..……………………………………………… 11

Grafik 3 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan Aplikasi LogistikObat dan BMHP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 ……………………. 13

Grafik 4 Jumlah Sampel yang diuji dan memenuhi syarat …………………………….. 14

Grafik 5 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase IF Kab/Kota yangmelakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Tahun 2019 ……….. 17

Grafik 6 Skor Rata-rata Persentase IFK yang melaksanakan ManajemenPengelolaan Obat dan Vaksin sesuai standar Tahun 2019 …..…………… 17

Grafik 7 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas yangmelaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar Tahun 2019 ………. 18

Grafik 8 Jumlah Tenaga Apoteker di Puskesmas ………………………………………. 20

Grafik 9 Jumlah Kab/Kota yang 20% Puskesmasnya memiliki nilai rerata PORminimal 60% ………………………………………………………………………. 21

Grafik 10 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kab/Kota yangmenerapkan POR di Puskesmas ……………………………………………….. 22

Grafik 11 Capaian POR rata-rata Kabupaten/Kota yang 20% Puskesmasnya denganCapaian POR minimal 60% Tahun 2019 ………………………………………. 22

Grafik 12 Persentase RS yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuaiStandar ……………………………………………………………………………. 25

Grafik 8 Jumlah Tenaga Tenaga Kefarmasian yang bekerja di RS …………………... 26

Laporan Kinerja Prog.Kefarmasian & Alkes Tahun 2019 viii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan SDMKTahun 2019 ……………………………………………………………………… 3

Laporan Kinerja Prog.Kefarmasian & Alkes Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGProgram Indonesia Sehat merupakan bentuk pelaksanaan Nawacita ke-5, dengan

sasaran dari Program ini adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi

masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung

dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dalam pencapaian

sasaran tersebut, Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan berperan dalam menjamin

akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, yang salah satunya

diindikasikan oleh tersedianya obat dan vaksin di puskesmas.

Sasaran hasil dari Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes//422/2017

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang merupakan

revisi pertama atas Renstra Nomor : HK.02.02/MENKES/52/2015 adalah Meningkatnya

akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan indikator

kinerja utamanya pada tahun 2019 adalah :

1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sebesar 95%

2. Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi didalam negeri dan jumlah

jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi didalam negeri (kumulatif) sebanyak 35.

3. Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)

diperedaran yang memenuhi syarat sebesar 83%

Laporan kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Satker 189003 (07)

merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Seksi

Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT) dalam mencapai tujuan dan sasaran startegis tersebut, yang menggambarkan

ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian

kinerja dan dokumen perencanaan kinerja. Ikhtisar pencapaian sasaran tersebut

menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi

pencapaian indikator kinerja kegiatan organisasi, penjelasan atas pencapaian kinerja

melalui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perbandingan capaian indikator kinerja

dengan tahun berjalan terhadap target kinerja yang telah direncanakan serta dipantau.

Laporan kinerja ini juga sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas

dan fungsi Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good

governance), transparansidan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu

peningkatan kinerja.


B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Satker 189003 (07)

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan

kepada Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja memberikan informasi

kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai. Laporan akuntabilitas kinerja

disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang

3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang

4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Pelaksanaan kegiatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Provinsi

Sulawesi Tengah melekat pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Bidang

Kefarmasian, Alkes dan SDMK dengan 2 Seksi yang terlibat secara langsung yaitu, Seksi

Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT). Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 19 tahun 2019

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Seksi

Kefarmasian mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan

kegiatan kefarmasian. Uraian tugas Seksi Kefarmasian sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kefarmasian.

2. Melakukan analisis koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan obat publik,

reagensia dan vaksin lainnya serta analisis kebutuhan buffer stock obat provinsi,

reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi.

3. Melakukan Monitoring, Evaluasi, Bimbingan Teknis dan Pelaporan Kebutuhan Obat

Publik, reagensiadan vaksin skala provinsi.

4. Melakukan sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan

5. Memfasilitasi pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, pedagang

besar farmasi, pedagang besar farmasi cabang, Industri obat tradisional, Industri

ekstrak bahan alam, Usaha kecil obat tradisional, Penyalur alat kesehatan dan

Cabang penyalur alat kesehatan.

6. Melaksanakan system informasi kefarmasian

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, dan

8. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas seksi kefarmasian.


Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bidang alat

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Uraian tugas Seksi Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Alat Kesehatan dan


2. Melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan Seksi Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dengan unit kerja terkait.

3. Melaksanakan rencana kegiatan teknis operasional Seksi Alat Kesehatan dan


4. Mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT)

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Kegiatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilaksanakan oleh Organisasi

Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) yang dibawahi Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya

Kesehatan Manusia (SDMK) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk

menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi masing-masing dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi dan dibantu oleh Penanggungjawab kegiatan. Untuk pengelolaan Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan pengelolaannya masih dibawah Seksi Kefarmasian.

Selengkapnya dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.

Struktur Organisasi Bidang Kefarmasian, Alkes dan SDMK Tahun 2019

Kepaka Bidang Kefarmasian, Alkesdan SDMK

Drs. H. Ambo Tuwo M, Apt, MM

Kasie Kefarmasian

Meyke M. Wongkar, S.Farm, M.Si, Apt

Kasie Alkes dan PKRT

Asmanur AR, S.Farm, Apt

Kasie SDMK

Andi Cerra Fanthi, SKM, M.Kes


E. SISTEMATIKA

Sistematika laporan kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Kebijakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Tengah didasarkan kepada 2 Kebijakan yaitu Kebijakan Kementerian Kesehatan

(perpanjangan tangan Pemerintah Pusat) seperti yang tertuang dalam Renstra

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan melaksanakan kebijakan Gubernur

Provinsi Sulawesi tengah (sebagai daerah otonom) melalui Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Kebijakan RPJMD 2016-2021 dan dijabarkan

dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021. Antara kedua

kebijakan dan program tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain.

Penyusunana Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah salah satunya

bersumber dari kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan, sehingga

program dan kegiatan yang ada mendukung pencapaian program Kementerian Kesehatan

termasuk didalamnya Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang berada di bawah Bidang

Kefarmasian, Alat Kesehatan dan SDMK.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun

2019 indikator sasaran yang ingin dicapai adalah Persentase Ketersediaan Obat dan

Vaksin sebesar 90% di tahun 2019. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dilakukan

kegiatan yang meliputi peningkatan ketersediaan obat esensial generik di sarana

pelayanan kesehatan dasar, peningkatan mutu dan keamanan alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), peningkatan penggunaan obat rasional

melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas, peningkatan produksi dan mutu sarana

produksi dan distribusi kefarmasian. Dalam upaya peningkatan program tersebut

diperlukan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program

kefarmasian dan alat kesehatan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, telah dicanangkan Strategis Kemandirian,

Aksebilitas dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana ada 3 tujuan yang

ingin dicapai, namun untuk Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan PKRT baru

bisa mencapai dua tujuan meliputi :

1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.

Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah :


a. Menyusun regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku obat dan

obat tradisional dan menggunakannya dalam produksi obat dan obat

tradisional dalam negeri, serta bentuk insentif bagi percepatan kemandirian

nasional.

b. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi dibidang


c. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis

d. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional

melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monev.

2. Terjaminnya produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi syarat di peredaran.

Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah :

a. Menyusun regulasi penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan pre dan

post market alat kesehatan serta PKRT.

b. Menyusun regulasi penguatan penggunaan dan pembinaan industri alat

kesehatan dalam negeri.

c. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang


Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun

2015-2019, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan sasaran adalah meningkatnya akses dan mutu

sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).

Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja beserta

target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2015-2019

Indikator KinerjaTarget

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase ketersediaan obat dan vaksin diPuskesmas

77% 80% 83% 86% 90%

Persentase produk alat kesehatan danPKRT di peredaran yang memenuhi syarat

75% 77% 79% 81% 83%


Cara perhitungan indikator kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana

dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Indikator Kinerja Cara Perhitungan

Persentase ketersediaan obatdan vaksin di Puskesmas

Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) puskesmas x 100%

Jumlah (n) Puskesmas yang Melapor x jumlah total item obat indicator

Persentase produk alatkesehatan dan PKRT diperedaran yangmemenuhi syarat

Jumlah sampel alkes dan PKRT yang diuji dan memenuhi syarat x 100%

Jumlah sampel alkes dan PKRT yang di uji

Pada Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdapat target

Indikator Prioritas dan Non Prioritas yang harus dicapai pada Tahun 2017 – 2019 yaitu

pada Tabel 3 :

Tabel 3

Target Indikator Prioritas dan Non Prioritas Direktorat Tata Kelola Obat Publik danPerbekalan Kesehatan Tahun 2017 – 2019

No Indikator Definisi Operasional Target

2017 2018 2019

INDIKATOR PRIORITAS1 Persentase Puskesmas

dengan Ketersediaan Obatdan Vaksin Essensial

Persentase Puskesmas yang Memiliki 80% obatdan Vaksin Essensial (Pemantauan dilaksanakanterhadap 20 item obat indikator)

85% 90% 95%

2 Persentase Instalasi FarmasiProvinsi dan Kab/Kota yangmenerapkan sistem informasiLogistik Obat dan BahanMedis Habis Pakai (BMHP)

Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota yangmelaporkan Ketersediaan Obat dan BMHP melaluiAplikasi Berbasis Database

20% 30% 40%

INDIKATOR NON RIORITAS1 Persentase Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota yangmelaksanakan ManajemenPengelolaan obat dan vaksinsesuai standar

Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yangmelaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat danVaksin sesuai Standardengan Skor 70

65% 70% 75%

Cara perhitungan indikator kinerja Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.


Tabel 4

Cara Perhitungan Indikator Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes

No Indikator Formula Perhitungan

INDIKATOR PRIORITAS1 Persentase Puskesmas dengan

Ketersediaan Obat dan VaksinEssensial

Jumlah Puskesmas yang memiliki obat dan vaksin essensial X 100%

Jumlah Puskesmas di Sulteng yang melapor

2 Persentase Instalasi FarmasiProvinsi dan Kab/Kota yangmenerapkan sistem informasiLogistik Obat dan Bahan MedisHabis Pakai (BMHP)

Jumlah IF Prov/Kab/Kota yang menerapkan sistem elektronik

Logistik Obat dan BMHP X 100%Jumlah IF Prov/Kab/Kota

INDIKATOR NON RIORITAS `1 Persentase Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota yangmelaksanakan ManajemenPengelolaan obat dan vaksinsesuai standar

Jumlah IF Kab/Kota yang melakukan manajemen pengelolaanObat sesuai Standar X 100%

Jumlah IF Kab/Kota

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan sebagamana

dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5

Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kegiatan Sasaran

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Meningkatnya pelayanan kefarmasian danpenggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan

Peningkatan Ketersediaan ObatPublik dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatanyang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanankesehatan pemerintah

Dukungan Manajemen dan TugasTeknis Lainnya pada ProgramKefarmasian dan Alat Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya pada programkefarmasian dan alat kesehatan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima

dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang

serta sumber daya yang tersedia.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Seksi Bimdal Kefarmasian Tahun 2019 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja

Seksi Bimdal Kefarmasian pada Tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam tabel

sebagai berikut :

Tabel 6Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2019

Realisasi2019 Capaian

MeningkatnyaAkses dan MutuSediaan Farmasi,Alat Kesehatandan PerbekalanKesehatan RumahTangga (PKRT)

Persentase Puskesmas denganKetersediaan Obat dan VaksinEsensial

95% 94.69% 99.67%

Persentase Produk Alkes danPKRT di Peredaran yangMemenuhi Syarat

83% 92.86% 111.88%

Grafik 1Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2019


2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah

dalam urusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya

akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah

tangga (PKRT).

Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

a. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensialKondisi yang dicapai :Realisasi indikator persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan

vaksin di Puskesmas tahun 2019 sebesar 94,69%, realisasi ini lebih rendah

0.31% dari target yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Indikator

Kinerja Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2017- 2019 yaitu

sebesar 95% dengan capaian sebesar 99.67%. Tingkat ketersediaan obat dan

vaksin di ukur langsung pada sarana pelayanan kesehatan dasar yaitu

puskesmas dengan melihat tersedia atau tidaknya 20 item obat indikator.

Realisasi indikator ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas hampir

mencapai target yang telah ditentukan karena adanya dukungan Dana Alokasi

Khsusus (DAK) Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian yang

mengalokasikan untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan ditingkat

Kab/Kota serta perencanaan yang baik dalam penyusunan kebutuhan obat.

Selain itu Sosialisasi juga dilakukan secara terus menerus kepada petugas

Kabupaten/Kota pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi

Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tahun

2019.

Tabel 7

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas denganKetersediaan Obat Dan Vaksin esensial Tahun 2019

Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2018

Persentase Puskesmasdengan ketersediaan obatdan vaksin esensial

95% 94,69% 99.67%


Grafik 2

Target dan Realisasi Indikator Persentase Puskesmas denganKetersediaan Obat dan Vaksin EsensialTahun 2019

Hasil tersebut diperoleh dari periode pelaporan bulan November tahun 2019

dimana dengan persentase puskesmas yang melapor adalah sebesar 100%.

Permasalahan :Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data indikator persentase puskesmas

dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Tahun 2019 menghadapi

beberapa permasalahan sebagaiberikut:

1). Laporan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota setiap bulannya tidak

lengkap dan tidak tepat waktu seperti yang telah dituangkan di dalam

buku Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

2). Jumlah tenaga kefarmasian yang terbatas dan kompetensi yang belum

sesuai di Puskesmas.

Usul Pemecahan Masalah :Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas

antara lain sebagai berikut :

1). Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan obat di

Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2). Melakukan pembinaan terhadap SDM pengelola obat secara

berkesinambungan.

3). Perlu dibangun koordinasi yang baik untuk pelaporan data ketersediaan

obat dan vaksin dari unit pelayanan keinstansi penanggungjawab

kesehatan di daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan

Puskesmas).


b. Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yangmenerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis PakaiKondisi yang dicapai :

Sesuai dengan Petunjuk Teknis indikator kinerja Tata Kelola Obat publik dan

Perbekkes Tahun 2017 - 2019, target indikator persentase Instalasi Farmasi

Provinsi dan Kabupaten/Kota (IFK) yang menerapkan aplikasi logistik obat

dan BMHP Tahun 2019 adalah 30.84%. Realisasi tahun 2019 diperoleh

sebesar 35,7% sehingga capaiannya adalah 115,76%.

Dari 14 Instalasi farmasi provinsi dan kabupupaten/kota di Provinsi Sulawesi

Tengah telah terdapat 1 Instalasi Farmasi Provinsi dan 4 Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota yang telah menerapkan aplikasi hingga tahap integrasi data.

Instalasi Farmasi Kabupaten/kota tersebut yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi,

Kabupaten Donggala dan Kabupaten Banggai.

Capaian realisasi melampaui target salah satunya didukung oleh alokasi Dana

Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian yang

diberikan kepada Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang dapat digunakan

sebagai biaya operasional berupa sarana pengolah data serta biaya

honorarium operator aplikasi e-logistik.

Tabel 8

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi FarmasiProvinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik

Obat dan BMHP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Indikator Kinerja Target2019

Realisasi2019

Capaian2019

Persentase instalasi farmasiprovinsidankabupaten/kota yangmenerapkanaplikasilogistikobatdanBMHP

30.84% 35,7% 115,76%


Grafik 3

Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang MenerapkanAplikasi Logistik Obat dan BMHP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

c. Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yangMemenuhi Syarat.

Kondisi yang dicapai :

Sampling alat kesehatan dan PKRT adalah salah satu langkah yang ditempuh

dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap keamanan,

mutu dan manfaat alat kesehatan dan PKRT yang telah memiliki izin edar.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjamin alat kesehatan dan PKRT yang

beredar diwilayah NKRI memenuhi persyaratan mutu dan manfaat serta

mendukung pencapaian indikator Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan

PKRT yaitu persentase produk alat kesehatan dan PKRT diperedaran yang

memenuhi syarat. Pengambilan sampel alat kesehatan dan PKRT dilaksanakan

di laksanakan diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Seluruh

sampel diuji di Laboratorium yang terakreditasi dalam hal ini Provinsi Sulawesi

Tengah melakukan pengujian di Balai POM Palu untuk sampel perbekalan

kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sebagian alat kesehatan, dan

Universitas Airlangga Surabaya untuk alat kesehatan. Total sampel yang diuji

pada tahun 2019 adalah sebanyak 42 sampel yang terdiri dari 37 produk alat

kesehatan dan 5 produk perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), dan

diperoleh hasil seluruh sampel memenuhi syarat (100%).

Pengambilan sampel alat kesehatan dilakukan berdasarkan Pedoman Teknis

Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Alat Kesehatan. Kriteria sampel alat

kesehatan dan PKRT yang diuji sebagai berikut :


Kriteria Umum :

1. Ketersediaan laboratorium uji dan metode pengujiannya.

2. Kajian resiko dan sampel yang akan diambil.

3. Ketersediaan standar yang digunakan dalam metode analisis.

4. Produk yang banyak dipakai oleh masyarakat luas.

5. Produk yang banyak beredar dan memiliki dampak yang cukup luas pada

masyarakat.

6. Produk yang berdasarkan data tahun sebelumnya yang tidak memenuhi

syarat (TMS).

Kriteria Khusus :

1. Produk alat kesehatan kelas satu

2. Produk alat kesehatan steril

3. Produk PKRT

4. Produk yang diduga tercemar dan dapat menimbulkan dampak yang tidak

diinginkan.

Tabel 9Target, Realisasi dan Capaian Indikator

Persentase Produk Alkes dan PKRT diPeredaran yang Memenuhi Syarat



Persentase Produk Alat Kesehatan danPerbekalan Kesehatan rumah Tangga (PKRT)di Peredaran yang Memenuhi Syarat

83% 92.86% 111.88%

Grafik 4Jumlah Sampel yang diuji dan Jumlah Sampel yang memenuhi Syarat


Dari grafik diatas diketahui bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel yang

diuji, terdapat peningkatan jumlah sampel yang memenuhi syarat sebesar

100% pada tahun 2016, 2017 dan 2018, dan pada tahun 2019 mengalami

penurunan sebesar 7.14% dengan realisasi 92.86%. Dari 42 Item sampel yang

diuji, terdapat 3 sampel yang tidak memenuhi syarat seluruhnya adaklah alat

kesehatan.

Permasalahan :

Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator

kinerja Persentase produk alat kesehatan dan PKRT diperedaran yang

memenuhi syarat, yaitu :

1. Sampling baru dilakukan prioritas untuk produk tertentu dan sulitnya

mencari sampel dengan nomor batch sama sesuai jumlah sampel yang

disyaratkan laboratorium.

2. Jumlah laboratorium yang bisa menguji produk alkes dan PKRT masih

terbatas dan lamanya waktu pengujian.

3. Belum tersosialisasinya e-watch alkes untuk melaporkan kejadian yang

tidak diinginkan (KTD) alat kesehatan dan/atau PKRT secara massif.

Usul Pemecahan Masalah :

Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian

indikator adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab sarana pemegang izin edar

terhadap pengawasan internal produk yang diedarkannya dengan cara

mewajibkan melakukan sampling secara berkala dan melaporkan hasil uji

produknya ke Kementerian Kesehatan RI.

2. Perlu dilakukan kordinasi lintas sector agar meningkatkan kemampuan

laporatorium untuk pengujian sampel alkes dan/atau PKRT.

3. Melakukan Sosialisasi e-watch alkes terus menerus, sehingga laporan

atas KTD (kejadian tidak diinginkan) dari alat kesehatan dapat

ditindaklanjuti.


INDIKATOR KINERJA LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG PROGRAM KEFARMASIANDAN ALAT KESEHATAN

Analisis Capaian Kinerja dari Indikator pendukung Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan sebagai berikut :

a. Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan ManajemenPengelolaan Obat dan Vaksin sesuai Standar.

Kondisi yang dicapai :Sesuai dengan Petunjuk Teknis indikator kinerja Tata Kelola Obat publik dan

Perbekkes Tahun 2017 - 2019, realisasi indikator persentase Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin

sesuai standar (skor minimal 70) adalah 100%, dimana target tahun 2019 adalah 75

sehingga capaiannya adalah 133,3%.

Capaian realisasi melampaui target salah satunya didukung oleh anggaran Dana

Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian yang diberikan kepada

Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang dapat digunakan sebagai biaya operasional

dan melengkapi sarana dan prasarana di Instalasi Farmasi Kabupaten/kota. Hal ini

dapat meningkatkan capaian skor IFK karena termasuk dalam unsur penilaian yaitu

unsur sumberdaya. Selain unsur sumberdaya, unsur pengelolaan juga menjadi

salah satu unsur yang dinilai dalam indikator persentase instalasi farmasi

kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai

standar tahun 2019.

Tabel 10Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan VaksinSesuai Standar Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019


Realisasi2019

Capaian2019

Persentase instalasi farmasi kabupaten/kotayang melakukan manajemen pengelolaanobat dan vaksin sesuai standar

75% 100 % 133,3%


Grafik 5Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan VaksinSesuai StandarTahun 2019

Realisasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh Instalasi Farmasi Kabupaten di

Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan manajemen pengelolaan obat dan

vaksin sesuai standar dengan rata-rata capaian indikator sebanyak 85,40%.

Grafik 6

Skor Rata-Rata Persentase IFK yang Melaksanakan Manajemen PengelolaanObat dan Vaksin Sesuai Standar berdasarkan Provinsi Tahun 2019

Permasalahan :Permasalahan terjadi dalam penilaian dan pengiriman data capaian indikator

persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan manajemen

pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar adalah penyampaian hasil penilaian

tidak tepat waktu kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.



Untuk meningkatkan ketepatan dan kepatuhan kabupaten/kota dan provinsi dalam

melakukan penilaian dan pelaporan, maka dilakukan berbagai upaya antara lain

Sosialisasi Penilaian Indikator IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat

dan Vaksin Sesuai Standar, khususnya terkait manfaat dan teknik

perhitungan/penilaian.

b. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuaistandar

Kondisi yang ingin dicapai :

Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai

Standar, dengan definisi oprasional adalah Puskesmas yang melaksanakanPemberian Informasi Obat dan/atau KonselingTarget Indikator tahun 2019 adalah 60%, realisasi yang dicapai 63,28% dengan

capaian 105,46%, data dihitung berdasarkan Laporan Pelayanan Kefarmasian di

Puskesmas dari 13 Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah. Dari 207

Puskesmas di Sulawesi Tengah, selama Tahun 2019 Puskesmas yang melapor

rata-rata/triwulan/Kab/Kota 165 Puskesmas, dan dari 165 Puskesmas tersebut rata-

rata/triwulan/Kab/Kota hanya 131 Puskesmas yang melaksanakan pelayanan

kefarmasian sesuai standar, artinya Puskesmas yang melaksanakan pemberian

informasi obat dan/atau konseling berjumlah rata-rata/triwulan/Kab/Kota adalah 131

Puskesmas.

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu target 55% realisasi yang dicapai

56,52% (terdapat 117 Puskesmas), dengan capaian 102.76%, seperti pada grafik.

Grafik 7

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas yangmelaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar

Tahun 2019


Permasalahan :Tahun 2019 tercapai target yang diharapkan, namun permasalahan terkait

ketenagaan masih menjadi kendala, khususnya tenaga kefarmasian, sebagai berikut

:

Jumlah Tenaga Kefarmasian khususnya Tenaga Apoteker di Puskesmas

masih sangat terbatas;

Berdasarkan evaluasi sampai dengan tahun 2019, dari 207 Puskesmas, hanya

100 Puskesmas (48,30%) yang ada tenaga apotekernya, yaitu 101 orang

tenaga apoteker PNS dan 35 orang tenaga Apoteker Non PNS; hal ini

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana dari 207 Puskesmas

hanya ada 79 orang tenaga Apoteker yang tersebar di 70 Puskesmas (33,82%)

Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian meningkat, namun belum semua tersebar

di seluruh Puskesmas, yaitu berjumlah 137 orang TTK PNS dan 127 orang

TTK Non PNS

Puskesmas harus menyesuaikan dengan ketentuan Permenkes Nomor 74

Tahun 2016 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Permenkes

tersebut diundangkan (2 Februari 2017), dimana penyelenggaraan pelayanan

kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang

farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai Penanggung Jawab,

sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

khususnya pasal 108, menyatakan bahwa Praktik Kefarmasian meliputi

pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,

pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pelayanan obat atas resep

dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan

obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan akan berakhirnya batas waktu yang ditentukan dalam Permenkes 74

dimaksud, Menkes telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor.

HK.02.01/Menkes/382/2019 Tentang Penempatan Apoteker di Puskesmas.

Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan kepada pemerintah

daerah untuk menempatkan sekurang-kurangnya seorang apoteker sebagai

penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

Berharap secara bertahap tenaga Apoteker akan dapat terpenuhi terpenuhi

secara keseluruhan.

Laporan Pelayanan Kefarmasian oleh Dinkes Kabupaten/Kota tidak tepat

waktu sehingga petugas Provinsi selalu proaktif untuk memperoleh data dari

Dinkes Kab/Kota.

Pada laporan triwulan IV 2019, data direkap hanya sampai bulan November

2019, karena data bulan Desember belum diterima dari Dinas Kesehatan


Kab/Kota, dan pertanggal 30 Desember 2019 (paling lambat) laporan sudah

harus dikirim ke Direktorat Pelayanan Kefarmasian Ditjen Kefarmasian dan

Alat Kesehatan Kemenkes RI

Grafik 8

Jumlah Tenaga Apoteker di Puskesmas


Mengadvokasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar lebih aktif dalam

melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaporan pelayanan kefarmasian

kepada Puskesmas yang ada diwilayahnya pada saat melakukan supervisi

atau saat mendistribusikan obat obatan ke Puskesmas, dan mengusulkan

penambahan/merekrut tenaga kesehatan di Puskesmas khususnya Apoteker.

Meneruskan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor.

HK.02.01/Menkes/382/2019 Tentang Penempatan Apoteker di Puskesmas

Hal-hal yang mendukukung tercapainya Indikator :1) Dengan adanya program pusat yaitu penempatan Apoteker Nusantara Sehat di

beberapa Puskesmas di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

2) Kegiatan Monitoring Ketersediaan Obat, Vaksin dan hasil Capaian Program

Pelayanan Kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan oleh provinsi.

3) Kegiatan kegiatan pertemuan/sosialisasi baik dari dana Dekonsentrasi maupun

dana APBD, antara lain :

Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat

Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat

Sosialisasi Peraturan-peraturan Bidang Kefarmasian

Sosialisasi Penggunaan Obat Rasional di Pelayanan Kesehatan Dasar

dan Penggunaan Obat Fe dan MgSO4


c. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Pengunaan Obat Rasional diPuskesmasKondisi yang dicapai :Definisi operasional Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan

Obat Rasional di Puskesmas adalah Kabupaten/Kota dengan minimal 20%Puskesmas di wilayahnya memperoleh nilai Penggunaan Obat Rasional diPuskesmas minimal 60%. Data dihitung berdasarkan Laporan Indikator Peresepan

di Puskesmas/Penggunaan Obat Rasional dari Triwulan I sampai dengan Triwulan

IV Tahun 2019, untuk triwulan IV persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan

POR di Puskesmasnya adalah 10 Kab/Kota (76.90%), dan untuk triwulan I sampai

dengan triwulan IV Tahun 2019 rata-rata persentase Kab/Kota Tahun 2019 yang

menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas ≥ 20%, adalah 13 Kab/Kota,

sedangkan di Tahun 2018 persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan POR di

Puskesmasnya adalah 13 Kab/Kota (100%) artinya Kabupaten/Kota di Provinsi

Sulawesi Tengah pada Tahun 2018 dan 2019 yang 20% Puskesmasnya memiliki

capaian POR minimal 60% di Puskesmasnya adalah 13 Kab/Kota (100%).

Realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Penggunaan

Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2019 adalah 100%. Capaian ini jauh melebihi

target yang ditetapkan yaitu 40% di Tahun 2019. Persentase Kabupaten/Kota yang

menerapkan POR di Puskesmas diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Kab/Kota dengan minimal rerata POR di 20% Puskesmas sebesar 60%X 100%

Jumlah Kabupaten/Kota

Grafik 9Jumlah Kabupaten/Kota yang 20% Puskesmasnya memiliki nilai rerata

Penggunaan Obat Rasional minimal 60%


Tabel 11Target, Realisasi dan Capaian Indikator

Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan POR di PKM



Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkanPenggunaan Obat Rasional di Puskesmas 40% 100% 250%

Grafik 10Target, Realisasi dan Capaian Indikator

Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan POR di PKM

Grafik 11Capaian POR rata-rata Kabupaten/Kota yang 20%

Puskesmasnya dengan Capaian POR Minimal 60% Tahun 2019


Permasalahan :1. Sumber daya manusia di seksi kefarmasian di beberapa Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota, sangat terbatas, sehingga laporan dikirim selalu tidak tepat

waktu

2. Laporan dari Puskesmas lambat diterima oleh pengelola di Dinkes Kab/Kota

sehingga laporan sering terlambat juga/laporan sering tidak tepat waktu,

terkadang provinsi sudah melakukan rekapitulasi dan mengirimkan ke pusat,

barulah laporan dari Kab/Kota diterima.

3. Banyaknya laporan yang dibuat oleh pengelola yang ada di Puskesmas karena

selain membuat laporan dari program kefarmasian juga membuat laporan

untuk program lainya.

4. Masih sering terjadi kesalahan dalam menghitung capaian Penggunaan Obat

Rasional oleh pengelola Dinas Kesehatan Kab/Kota, sehingga tak jarang

provinsi selalu melakukan konfirmasi dan membantu dalam

perhitungan/menghitung kembali.

5. Sarana yang digunakan untuk membuat laporan di Puskesmas, seperti

computer, kertas, dsb. sangat terbatas, dan petugas biasanya menggunakan

computer /laptop pribadi

6. Tenaga pengelola laporan (tenaga honorer) yang sudah mahir biasanya

pindah tugas atau diterima sebagai ASN yang ditempatkan diwilayah lainnya.

7. Pada laporan triwulan IV 2019, data direkap hanya sampai bulan November

2019, karena data bulan Desember belum diterima dari Dinas Kesehatan

Kab/Kota, dan pertanggal 30 Desember 2019 (paling lambat) laporan sudah

harus dikirim ke Direktorat Pelayanan Kefarmasian Ditjen Kefarmasian dan

Alat Kesehatan Kemenkes RI

Usul Pemecahan Masalah :Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian

indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Petugas Dinas Kesehatan Provinsi selalu proaktif untuk mendapatkan laporan

dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota baik melalui surat, maupun melalui

komunikasi via telepon, serta bersedia memberikan bimbingan terkait laporan

Penggunaan Obat Rasional kepada petugas kabupaten pada saat petugas

provinsi melakukan monitoring ke Kabupaten, atau pada saat petugas

kabupaten datang ke provinsi dengan harapan petugas kabupaten dapat

memberikan bimbingan teknis kepada petugas puskesmas;

2. Mengadvokasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar lebih aktif dalam

melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaporan pelayanan kefarmasian

kepada Puskesmas yang ada diwilayahnya pada saat melakukan supervisi


atau saat mendistribusikan obat obatan ke Puskesmas, dan mengusulkan

penambahan/merekrut tenaga kesehatan di Puskesmas khususnya Apoteker.

3. Meneruskan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor.

HK.02.01/Menkes/382/2019 Tentang Penempatan Apoteker di Puskesmas,

dengan harapan terpenuhinya Tenaga Apoteker di setiap Puskesmas

Hal-hal yang mendukukung tercapainya Indikator :1. Dengan adanya program pusat yaitu penempatan Apoteker Nusantara Sehat di

beberapa Puskesmas di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

2. Kegiatan Monitoring Ketersediaan Obat, Vaksin dan hasil Capaian Program

Pelayanan Kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan oleh provinsi.

3. Kegiatan kegiatan pertemuan/sosialisasi baik dari dana Dekonsentrasi maupun

dana APBD

d. Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuaiStandarKondisi yang dicapai :Definisi operasional Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan Pelayanan

Kefarmasian Sesuai Standar adalah Instalasi Farmasi Rumah Sakit yangmelaksanakan Pelayanan Informasi Obat dan Konseling. Data dihitung

berdasarkan Laporan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit yang diterima dari 13

Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019. Persentase Rumah Sakit

yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai stándar diperoleh melalui

perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasianX 100 %

Jumlah Rumah Sakit yang melapor

Sesuai Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 – 2019, Target

pencapaian indikator tahun 2019 adalah 65%, realisasi yang dicapai 75,43%

dengan capaian 116,04%. Dari 22 Rumah Sakit Pemerintah dan 11 Rumah Sakit

Swasta di Sulawesi Tengah, selama Tahun 2019 yang melapor rata-

rata/triwulan/Kab/Kota 15 Rumah Sakit, dan dari 15 Rumah Sakit tersebut rata-

rata/triwulan/Kab/Kota hanya 11 Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan

kefarmasian sesuai standar, artinya Rumah Sakit yang melaksanakan pemberian

pelayanan informasi obat dan konseling berjumlah rata-rata/triwulan/Kab/Kota

adalah 11 Rumah Sakit. Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan

kefarmasian sesuai standar mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya, yaitu


target 60% realisasi yang dicapai 55,56%, dengan capaian 92.6%, seperti pada

grafik dibawah ini.

Grafik 12Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan

Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar

Permasalahan :Tahun 2019 tercapai target yang diharapkan, namun permasalahan terkait

ketenagaan, ketepatan dan kedisiplinan dalam melaporkan pelayanan kefarmasian

di Rumah Sakit masih menjadi kendala, sebagai berikut :

Jumlah Tenaga Kefarmasian yang PNS khususnya Tenaga Apoteker di

beberapa Rumah Sakit masih sangat terbatas, dibantu dengan tenaga

kefarmasian honorer/tenaga kontrak;

Dari jumlah Rumah Sakit yang ada, hanya kurang lebih 18 Rumah Sakit yang

membuat dan mengirim laporan pelayanan kefarmasian, itupun selalu tidak

tepat waktu, sehingga petugas Provinsi yang selalu berusaha untuk proaktif

untuk memperoleh laporan dimaksud;

Pada laporan triwulan IV 2019, data direkap hanya sampai bulan November

2019,karena data bulan Desember belum direkap, dan per tanggal 30

Desember 2019 ( paling lambat ) laporan sudah harus dikirim ke Direktorat

Pelayanan Kefarmasian Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI


Grafik 13Jumlah Tenaga Kefarmasian yang bekerja di Rumah Sakit

Pemecahan Masalah :Selalu melakukan koordinasi dengan Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit se

Sulawesi Tengah, agar memperoleh laporan dimaksud.

Hal-hal yang mendukukung tercapainya Indikator : Kegiatan Monitoring Ketersediaan Obat, Vaksin dan hasil Capaian Program

Pelayanan Kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan oleh provinsi;

Kegigihan petugas provinsi untuk berusaha memperoleh data dari Rumah

Sakit.

B. REALISASI ANGGARANRincian kegiatan, keluaran, jumlah dana dan realisasi anggaran tahun 2019 ProgramKefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Dana Dekonsentrasi (189003) Tahun Anggaran2019 adalah sebagai berikut :

NO NAMA KEGIATAN KELUARAN JUMLAH DANA

ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) %

A PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN1 Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan mutu pelayanan 157,606,000 152,888,757 97.01

SDM dalam Implementasi Kesehatan melalui PeningkatanFORNAS dan Analisis Farmako Efektifitas dan Efisiensi Pengobatanekonomi di Rumah Sakit dengan mengutamakan patien

safety sehingga tercapai penggunaanobat rasional.

2 Sosialisasi dan Evaluasi - Untuk meningkatkan pengetahuan/ 211,678,000 210,863,200 99.62Pelaksanaan Gema Cermat pemahaman kepada masyarakatdan Optimalisasi AoC dalam tentang swamedikasi dalam upayarangka mendukung Germas meningkatkan penggunaan obatdi Kab/Kota rasional serta optimalisasi peran

AoC dalam mendukung Germas.- Untuk mengetahui pelaksanaan

Gema Cermat melakukan evaluasidan implementasi serta RencanaTindak Lanjut (RTL).


B PENINGKATAN TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN1 Membiayai pendistribusian - Terlaksananya kegiatan operasional 243,150,000 242,910,000 99.90

dan Pengemasan kembali di IF ProvinsiObat dan Perbekkes di - Menjamin Ketersediaan Obat diInstalasi Farmasi IF Kab/Kota

- Terlaksananya Pengelolaan Obatsesuai Standar

2 Melaksanakan Monitoring - Diperolehnya data Ketersediaan 275,950,000 275,950,000 100Ketersediaan Obat, Vaksin dan Obat dan Vaksin di Puskesmashasil Capaian Program - Terlaksananya pelayanan kefarmaPelayanan Kefarmasian di sian sesuai standar dan peningkatanFasyankes POR di Puskesmas

3 Workshop E-Monev Catalog - Tersususnnya rencana kebutuhan 162,981,000 158,498,470 97.25dalam mendukung Perencanaan Obat (RKO)Kebutuhan Obat (RKO) dan - Terlaksananya impelementasiSIPNAP untuk Unit Layanan SIPNAP

4 Meningkatkan Kapasitas SDM - Terlaksananya Implementasi 114,849,000 113,585,407 98.90dalam Pengelolaan Vaksin dan E-LogistikPenerapan E-Logistik di Instalasi - Meningkatnya Pemahaman PengelolaFarmasi Provinsi/Kab/Kota obat di IF dalam penerapan E-Logistik

C PENINGKATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN1 Melaksanakan Monitoring Diperolehnya data serta tindak lanjut 171,100,000 171,055,000 100

Perijinan dan Pembinaan pada proses perizinan terkaitKefarmasian Sarana Produksi permasalahan pemenuhandan Distribusi Kefarmasian persyaratan perizinan yang

membutuhkan bimbingan agarpermasalahan tersebut bisa diatasi.

D DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALKES1 Melaksanakan Rapat Meningkatnya pemahaman dan 205,378,000 200,266,000 97.51

Koordinasi Nasional Program komitmen lintas program danKefarmasian dan Alkes lintas sektor terkait pencapaian

program Ditjen Kefarmasian danAlkes Tahun 2019

2 Melaksanakan Reviu Dana - Meningkatnya validitas data 126,650,000 126,615,000 99.97Alokasi Khusus (DAK) Subbidang dan informasi kefarmasian danPelayanan Kefarmasian dan alat kesehatanReviu Pemutahiran Data - Tersusunnya perencanaan danKefarmasian dan Alkes evaluasi DAK subbidang Yanfar

3 Memberikan dukungan Terlaksananya kegiatan kefarmasian 157,111,000 157,081,600 99.98administrasi kegiatan dan alat kesehatandekonsentrasi ProgramKefarmasian dan Alkes

4 Melaksanakan Konsolidasi Terselesaikannya proses hibah 12,330,000 12,330,000 100.00Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) padaBMN Instalasi farmasi Kab. Banggai

E PENINGKATAN PENGAWASAN ALKES DAN PKRT1 Sampling Alkes dan PKRT - Terlaksananya pengawasan secara 120,752,000 118,791,800 98.38

berkala untuk melakukan ujikesesuaian produk alkes dan PKRTdiperedaran

- Diperolehnya hasil uji samplingalkes dan PKRT

JUMLAH 1,959,535,000 1,940,835,234 99.046


Persentase capaian anggaran dengan dana Dekonsentrasi pada tahun 2019

diketahui sebesar 99.046% dengan jumlah alokasi sebesar Rp. 1.959.535.000,- (satu

milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan

realisasi Rp. 1.940.835.234- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus

tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).


BAB IVPENUTUP

Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Satker 189003 (07) Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis

yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang petunjuk

Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Laporan Kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan didalam dokumen

penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan

dan PKRT Satker 189003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah cukup berhasil

melaksanakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta telah merealisasikan beberapa

target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah

dicanangkan pada periode berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan dimasa mendatang

dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Laporan kinerja Program Kefarmasian dan

Alat Kesehatan Satker 189003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan

dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi kinerja bagi yang membutuhkan dalam

penyempurnaan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang akan

datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Documents

LAPORAN KINERJA PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT … · reagensia dan vaksin lainnya serta analisis kebutuhan buffer stock obat provinsi, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi