1

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PELAYANAN PUBLIK KOMISI II DPR RI

DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018-2019

TANGGAL 10 DESEMBER 2018

---------------------------------------------------------------------------------------

I. Pengantar

Dalam upaya melakukan kunjungan reses di Kabupaten Bandung Barat maka Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Kabupaten Bandung Barat, adapun kunjungan tersebut untuk melihat sejauhmana proses pemerintahan, terkait pelayanan publik, dan permasalahan pemerintahan. Kunjungan diawali meninjau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat, kunjungan tersebut untuk meninjau sekaligus membahas persoalan pelayanan publik dilakukan di Kantor DPMPTS Kabupaten Bandung Barat. Setelah kunjungan tersebut dilanjutkan pertemuan di Kantor Bupati Bandung Barat untuk membahas masalah pelayanan publik dan permasalahan lain yang terkait pelayanan seperti, perekaman KTP el, dan pelayanan pemerintah desa. II. Hasil Kunjungan Dengan Bupati Bandung Barat

Pertemuan diawali dengan sambutan oleh Pj Sekda Bandung Barat Dra. Asep Ilyas kemudian dilanjutkan perkenalan dengan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya acara diisi dengan sambutan oleh Ketua Tim Kunspek Dr. Ir. Herman Khaeron, MSi dan perkenalan anggota tim Kunspek Komisi II DPR RI. Perkenalan tersebut dilanjutkan tanya jawab yang dipandu oleh Ketua Tim Kunspek. Sambutan Ketua Tim Kunspek Dr. Ir. Herman Khaeron, MSi

Kami ingin melihat sejauhmana penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dari bebagai aspek, seperti dalam pelayanan publik, pelayanan pemerintah

2

kepada steakholder, dan evaluasi dana desa dan kelurahan. Dana desa yang sudah digulirkan oleh pemerintah secara nominal sudah sangat besar, dan perlu kita cermati sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Lebih dari itu, sebenarnya, permasalahan desa secara tupoksi banyak irisannya dengan Kemendagri. Sehingga seharusnya Kemenetrian Desa itu menjadi mitra Komisi II DPR RI daripada menjadi mitra Komisi V DPR RI. Selain dari itu, kami juga mengundang Ombudsman RI sebagai lembaga penilai pelayan publik. Selanjutnya terkait dengan persoalan Ktp el, menjadi isu krusial menjelang pemilu. Karena sesuai UU pemilu KTP el, menjadi syarat pemilih untuk ikut dalam pemungutan suara. Dalam kunjungan kali ini juga kita ingin melihat sejauh mana PTSL di Bandung Barat, karena ternyata mengurus tanah di Indonesia, susah sulit. Ketika Kunker ke Belanda beberapa waktu lalu, pendaftaran tanah di Belanda yang wilayahnya sempit saja, sifatnya semi positif. Apalagi di Indonesia, wilayahnya luas dan terpencar dalam pulau-pulau. Paparan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir, ST. Kondisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) saat ini, telah melakukan pembenahan terhadap perizinan yang ada, dari perizinan yang ada 30 perizinan sudah on line. Pelayanan izin tersebut merupakan replikasi program dari kota bandung. Sementara itu terkait pelaksanaan OSS (Online Single Submission) di kabupaten Bandung Barat belum bisa nyambung dan belum terintregrasi, masih terkendala. Yang paling parah pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, repotnya ada semacam sanksi apabila pelaksanaan OSS tidak terintegrasi maka ada terkait dengan Dana Alokasi Khusus. Karena pengintegrasian sistem ini belum jadi, maka apabila calon investor ada kesalahan input data, proses pembetulannya cukup merepotkan, dan harus ke pusat, dan harus ada surat keterangan salah input dan kemudian diserahkan ke pusat, setelah itu pusat yang membenarkan. Masalah lain, terkait laporan pajak, investor secara pajak sudah terverifikasi oleh kantor pajak, tapi begitu pake OSS menyatakan tidak valid. Hampir seluruh indoensia. Kami telah berunding se Jabar untuk pake yang lokal, tapi ada notifakasi, jika OSS sudah normal, kami akan akses. Akhirnya kemarin, sudah ada surat dari Kemendagri yang memberikan penguat bagi daerah untuk tetap melaksankan pelayanan perizinan meski belum terintegrasi dengan OSS. Secara output telah ada 2.865 rata2 izin yang diterbitkan.

3

4

5

6

Penjelasan Komisoner Ombudsman RI Ir. Ahmad Alamsyah Saragih

Perdasarkan survai yang kami lakukan, maka kadar kepatuhan dalam pelayanan publik Kabupaten Bandung Barat masih dalam skor kuning. Salah satu penyebab yang menonjol dalam pelayanan di PSTSP belum adanya skema complain. Terkait masalah OSS kami ingin menanyakan apakah setelah pemberlakuan OSS pelayanan lebih lebih cepat atau justru lama ketika terintegasi OSS. Kalau lebih lama, maka kami ingin tahu delay nya berapa lama, tolong disampaikan. Informasi tersebut akan akan kami sampaikan ke pemerintah.

7

Penjelasan Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang telah melakukan perekaman mencapai 1,2 juta orang atau 97% dari wajib KTP. Sehingga Tinggal 3% lagi atau kira-kira 27.000 wajib KTP yang belum melakukan perekaman. Sementara itu dari masyarakat sudah merekam, 90 % diantaranya telah memiliki KTP. Masalah blangko KTP sudah lancar, tapi volumenya kurang banyak, sehingga kami harus secara bertahap minta ke Pusat.

Penjelasan Ketua ORI Perwakilan Jawa Barat Heneda Sri Lastoto, SH.

Sejauh ini hanya ada 7 laporan tentang Kabupaten Bandung Barat. Tapi, biasanya sebuah laporan ke ORI, karena kasus tersebut dianggap sudah melewati batas, Dari 7 (tujuh) laporan, 3 (tiga) empat laporan terkait masalah pertanahan di KBB, jadi sebagai terlapor adalah BPN Kabupaten Bandung Barat, selebihnya adalah aparat pemerintah di Kabupaten Barat, dari kepala desa dan camat, kita harapkan terselesaikan. Kami minta pemerintah memberikan laporan. Kasus pertanahan biasanya rumit tidak ada kasus pertanahan selesai dalam waktu 3 bulan. Dialog dan Tanya Jawab

Ketua Tim Kunspek Herman Khaeron

Memang perlu ada evaluasi terhadap perkembangan DOB yang telah dimekarkan bagaimana kondisi saat ini, apakah memberikan kebaikan atau justru memberikan masalah. Kami ini sebenarnya bila kolektif secara protokoler sama dengan Presiden RI. Akan tetapi apabila perorangan selevel dengan menteri. Tapi mungkin saat ini Bupati sedang konsolidasi, dan saya dengar tadi jabatan sekda sedang dilelang. Jadi kita memahami saja kondisi di sini. Apalagi pertengahan tahun ini, ada Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap bupati yang lama, maka kita harapkan tidak ada pejabat di Kabupaten Bandung Barat yang terkena imbasnya. Aamiin.

Firmansyah Mardanoes

Bagaimanakah sebenarnya sistem kerja teknis PTSL? Dulu namanya Prona Sebelum

PTSL, tanah mereka sudah didaftarakan dalam prona, dan akhirya mereka mendaftar

ulang, padahal prona aja belum keluar. Jadi bagaimana sih sebenarnya agar mereka

memperoleh kepastian.

Sutriyono

Ada kendala dalam OSS, dalam kendala pelayanan public, jadi ini perlu penyesuian

sistem apalagi kebiasaan. Apakah pelayanan belum terintegrasi secara online?

8

Sarwendah

Kita harapkan perizinan mungkin persoalan SDM. Untuk itu perlu disiapkan maka akan

mudah terintegrasi dengan stakeholder lain sehingga pelayanan perizinan berjalan

lancar dan baik. Yang pasti, kita perlu informasi, sehingga dapat kita informasikan mitra

kami dalam Raker atau RDP.

Agus Makmur

Bagaimana dengan perubahan tata ruang Bandung Barat yang sudah 30%, banyak lahan2 hijau jadi hotel, vila mewah. Apakah sudah terkait dengan IMB, jangan sampai seperti Puncak di Bogor yang susah dibenahi?

Bagaimana dengan aparat desa dan kelurahan, adanya PTSL kadang mereka terhalang di kelurahan dan desa. Hal itu terjadi, karena PTSL mengakibatkan pendapatan dengan desa dan kelurahan setelah berlakunya PTSL berkurang

Bagaimana penanganan pekerja PTP 8 yang terkena dampak proyek kereta cepat Jakarta Bandung Kereta Cepat Indonesia China, apakah sudah ditangani sehingga mereka tidak nganggur?

Abdul Hakam Naja

Pemekaran DOB KBB adalah peran Komisi II DPR RI periode sebelumnya, kita waktu itu kenapa perlu dimekarkan? Karena kita sepakat waktu itu, di sini memang layak untuk dimekarkan, tapi koq sepertinya kedatangan kami di sini sekarang terasa hambar sekaranga. Pak Bupati dan wakil Bupati tidak ada, kemudian kedatangan kami tadi terkesan kurang hangat. Tapi sudahlah, tentu kita memahami barangkali karena KDH sedang konsolidasi untuk pemerintahan di sini. Selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana apakah pelayanan KTP el sudah terintegrasi satu pintu pelayanan? Kalau belum terintegrasi mangapa. Sayangnya Kepala disdukcapil ngga datang. OSS, bagaimana koneksi pusat dan daerah, dalam beberapa kunjungan justru OSS yang diharapkan memperlancar izin investasi, justru menghambat. Saya kira OSS ini dibuat secara tidak matang maka daerah dirugikan, atau sebetulnya belum ada blue print ya. Karenapada dasarnya pelayanan di daerah sudah jalan, baru kemudian pusat baru buat, Jadi sebenarnya kita harus melihat pelayanan di daerah tidak perlu dihilangkan, meski pelayanan di pusat juga ada. Tentu ini beda dengan e KTP yang memang program asli dari pusat. Untuk itu saya Kabupaten Bandung Barat perlu memberikan yang terbaik SDM dalam pelayanan satu atap, untuk itu sebaiknya perlu pilot project pelayanan e ktp yang terintegrasi.

9

Jawaban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Sekda Drs Asep Ilyas, MSi

Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya jawab, dan akan dilengkapi oleh dinas terkait. Untuk perubahan tata ruang, dinas PUPR kami silahkan untuk memberikan tanggapan. Dinas PUPR

Sebetulnya di Kabupaten Bandung Barat pemanfaatn ruang di Bandung Utara, harus ada rekomendasi dari Pemprov Jabar, Terkait Pengawasan di Bandung Utara, banyak lahan milik perorangan dan lembaga. Kalau milik lembaga mudah diawasi, kalau milik perorangan agak repot diawasi. Jadi itulah yang tidak dapat diawasi, karena mereka hanya punya itu dan untuk dibangun. Kalau ada pelarangan terhadap pembangunan, maka sebaiknya ada kompensasi untuk masyarakat dari pemprov atau dari pemda. Yang penting mereka tidak dirugikan, tentu dana kompensasi tersebut dari pemprov atau pemerinah pusat. Pemanfaatn ruang di daerah Gunung Burangrang, Tangkuban Perahu, dan kita tidak akan keluar sebelum ada ada rekomendasi Pemprov Jawa Barat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Online Single Submission (OSS) kita minta disempurnakan, kemudian leading sector sebaiknya Menko Perekonomian supaya pengambilan keputusannya cepat. OSS sampai saat ini emang ada perbaikan, tapi belum sempurna. Akibatnya Nomer Induk Berusaha (NIB) keluar lebih lambat karena OSS, untungnya ada edaran Mendagri yang memberikan payung hukum kami tetap melaksanakan pelayanan meski belum terintegrasi dengan OSS Untuk di Kabupaten Bandung Barat kami punya program Quck Respon berbasis SMS, SMS tersebut langsung ke dinas, dan jadi program tersebut seperti pusat aduan masyarakat. Namun kadang kami tidak bisa menyelesaikan. Misalnya ada sebuah jalan rusak, ternyata jalan itu adalah jalan nasional, yang praktis kami tidak bisa menyelesaikan aduan masyarakat secara tuntas. Jawaban Tertulis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menjawab 2 (dua) dari 4 (empat) pertanyaan yang diajukan 1. Penerapan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah

Kabupaten Bandung Barat saat ini sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik serta rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2017. Sistem pelayanan publik yang dikembangkan oleh Diskominfotik sejak tahun 2017 diantaranya adalah :

a. Perizinan Online (perizinan.bandungbaratkab.go.id), Sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 sudah berjalan 30 jenis perizinan lintas sektor yang sudah

10

online serta 1999 pengajuan izin dari pemohon masyarakat sejak Januari 2018.

b. Hibah Bansos Online (hbo.bandungbaratkab.go.id), Sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 terdapat 1145 proposal dari kelompok masyarakat yang sudah masuk ke system tersebut sejak Januari 2018.

c. Pengaduan Masyarakat (quickresponse.bandungbaratkab.go.id), Sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 terdapat 505 pengaduan yang masuk dari masyarakat sejak 11 Oktober 2018.

Diskominfotik sebagai SKPD pendukung (supporting unit) dalam implementasi e-government khususnya dalam system pelayanan publik mempunyai peranan penyediaan infrastruktur dan pengembangan aplikasi sesuai hasil koordinasi dengan SKPD pemilik aplikasi. Keterkaitan SKPD lain dalam sistem yang dikembangkan oleh Diskominfotik, diantaranya adalah : a. Perizinan Online (perizinan.bandungbaratkab.go.id), Aplikasi dimiliki oleh

DPMPTSP dan SKPD lain menjadi user tim teknis untuk proses verifikasi perizinan sesuai dengan sektor/bidang perizinan.

b. Hibah Bansos Online (hbo.bandungbaratkab.go.id), Aplikasi dimiliki oleh BPKD dan SKPD lain menjadi user sebagai verifikator proposal dari masyarakat sesuai dengan sektor/bidangnya.

c. Pengaduan Masyarakat (quickresponse.bandungbaratkab.go.id), Aplikasi dimiliki oleh Diskominfotik dan SKPD lain menjadi user untuk menjawab pengaduan dari masyarakat sesuai dengan sektor/bidangnya

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat secara bertahap telah memberikan

pelayanan bagi penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus melalui: a. Jaminan sosial, diberikan dalam bentuk bantuan sosial program Jaminan Sosial

Orang Dengan Kecacatan Berat (JAMSOS ODKB), yaitu bantuan uang bagi disabilitas berat (disabilitas yang sudah tidak bisa melakukan aktifitas sendiri dan harus dibantu oleh orang lain), sebesar Rp3.200.000,00 /tahun.

b. Pelayanan dan rehabilitsi sosial, berupa:

pemberian bimbingan mental, sosial, dan pelatihan keterampilan sesuai kedisabilitasannya, minat dan bakatnya seperti: pijat refleksi, menjahit, tata rias, tata boga, budidaya sayuran organik dan beternak; pemberian usaha ekonomi produktif berupa warungan, ternak ayam, domba dan kelinci.

memfasilitasi mengikuti pelatihan di balai pelatihan vokasional baik di UPT Provinsi mapupun UPT Kementerian Sosial.

memperluas jangkauan pelayanan ke masyarakat, berupa Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dengan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan berupa rujukan dan pemberian alat bantu sesuai hasil pemeriksaan dokter dalam tim medis UPSK.

Memberikan pelayanan terhadap disabilitas mental terlantar, berupa pemulangan ke daerah asal.

membentuk Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) di desa-desa (saat ini sudah terbentuk 110 RBM) yaitu wadah yang bergerak di masyarakat yang berfungsi untuk memulihkan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMSK) yang memerlukan rehabilitasi baik disabilitas fisik, intelektual,

11

sensorik dan mental yang bertumpu pada peran keluarga dan masyarakat, melalui kegiatan terapi, saresehan, memberikan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Bekerjasama dengan Iembaga2 kedisabilitasan yang ada di masyarakat, seperti Forum Komunikasi Rehabilitasi Berbasis Kemasyarakatan (FK-RBM), Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kedisabilitasan (FK-KADK), persatuan tuna Netra Indonesia (PERTUNI) untuk menangani permasalahan dan pemberian pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung Barat.

Hasil Kunjungan ke PTPN VIII terkait PTSL dan HGU PTPN VIII

Penjelasan Direktur PTPN VIII Wahyu

Saya diminta untuk mengelola PTPN VIII oleh Menteri BUMN sejak Oktober 2018, saya relatif baru di perusahaan ini. Persoalan kami di PTPN adalah kami sudah merugi sejak 10 tahun ini. Salah satu yang menonjol dari segi keuangan adalah biaya tenaga kerja yang tinggi, pekerja kami mencapai 33 ribu orang dan biasanya bertambah ketika musim petik teh, karena ada tenaga musiman. Dengan menurunnya pasar komoditi saat ini tentu menambah beban kami. Komoditi utama PTPN VIII seperti Teh, Karet, Kopi, dan Sawit sekarang harganya sedang merosot tajam, Sehingga kita merasa berat untuk menanggung beban perpanjangan HGU kami di beberapa tempat yang sudah habis.

12

Tanggapan Ketua Tim Kunspek Dr. Ir, Herman Khaeron, MSi

Dalam RUU pertanahan, juga mengatur masalah HGU, yang tentu masa jangka waktu bisa bervariasi antara 25, 30, atau 50 tahun. HGU tersebut ada waktu berhenti atau habis, hal tersebut perlu dilakukan agar negara mendapatkan pajak dari HGU, artinnya ada uang yang masuk ke kas negara. Tentu yang perlu kita pikirkan adalah insentif, karena setiap tahun perusahaan negara kan dituntut untuk memberikan deviden, sehingga wajar ada insentif. Berbeda dengan perusahaan swasta yang yang hanya dibebani pajak tanpa peberian deviden. Insentif tersebut dapat dikeluarkan kecuali biaya pengukuran. Misalnya untuk perusahaan negara dapat dibebaskan BPHTB. Sehingga dalam perumusan RUU Pertanahan saat ini, kita harapkan ada insentif atau kekhususan perusahan negara, BLU dan yang sejenis. Termasuk dengan HGB, karena hal tersebut terkait dengan perumnas sebagai misal. Jadi pada intinya ada sinergi antara badan hukum negara dengan negara. Presentasi Kantor BPN Kabupaten Bandung Barat

13

14

Presentasi Kantor BPN Kabupaten Bandung

15

16

17

III. Penutup

Acara ditutup oleh Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bandung Barat Dr. Ir. Herman Khaeron, MSi. Dan meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan OSS serta terus meningkatkan profesionalitas ASN dalam pelayanan publik agar masyarakat merasa memiliki negeri ini.

Sedangkan terkait dengan persoalan HGU PTPN VIII yang telah kedaluarsa, maka Komisi II DPR RI akan mengundang seluruh PTPN dalam RDP Panja Pertanahan pada masa sidang mendatang. Untuk mendengarkan persoalan dan tantangan yang dihadapi perusahan negara seperti PTPN sehingga RUU Pertanahan yang sedang digarap dapat memberikan solusi bagi keberlangsungan hidup perusahaan negara yang ada.